BUPATI ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Uandang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 426);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442 7.
Peraturan Bupati Alor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Standarisasi Kebutuhan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 273); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.
Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Alor.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/ barang milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.
Biaya
Rill
adalah
biaya
yang
dikeluarkan
sesuai
dengan
bukti
pengeluaran yang sah. 10. Standar Biaya adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Alor sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 11. Komponen Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri terkait adalah Komponen biaya yang merupakan Standar Biaya Khusus yang ditetapkan untuk dilaksanakan di Daerah. 12. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang. 13. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang
karena
kesanggupannya
untuk
pendapatan uang, data dan/atau saran.
menghasilkan
suatu
barang,
BAB II STANDAR BIAYA Pasal 2 (1)
Komponen Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan standar biayanya terdiri atas: a.
Standar Biaya Honorarium Pengelola APBD/Barang Tahun Anggaran 2016;
b.
Standar
Biaya
Honorarium
Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa
Konstruksi /Non Konstruksi Tahun Anggaran 2016; c.
Standar Biaya Honorarium Penerima Hasil Pengadaan Barang Jasa & Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016;
d.
Standar Biaya Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi/FGD/Kegiatan
Sejenis,
Pelaksana
Kegiatan
dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2016; e.
Standar Biaya Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah, Pengelola Website, Kegiatan Pameran/Pawai Dalam Daerah Tahun Anggaran 2016;
f.
Standar
Biaya
Honorarium
Pelaku
Seni
Dan
Budaya,
Pertandingan/Lomba dan Even Olah Raga Tahun Anggaran 2016; g.
Standar Biaya Honorarium Penelitian, Rohaniawan Tahun Anggaran 2016;
h.
Standar Biaya Upah, Honor Bulanan/Insidentil/Lembur dan Uang Makan Tahun Anggaran 2016;
i.
Standar Biaya Honorarium Penyelenggara Pendidikan dan Latihan Tahun Anggaran 2016;
j.
Standar Biaya Besaran Intensif Dokter Tahun Anggaran 2016;
k.
Standar Biaya Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun Anggaran 2016;
l.
Standar Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tugas Belajar/ izin Belajar dan Ikatan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2016;
m.
Standar
Biaya
Tenaga
Ahli
Acuan
Biaya
Langsung
Personil
(Remuneration) Untuk Tenaga Ahli Pendidikan S1/S3 Undangan
Nasional
Berdasarkan
Pengalaman
Profesi
dengan yang
diprasyaratkan Tahun Anggaran 2016; n.
Standar Biaya Tenaga Ahli Penilai Asset/Apraisal Tahun Anggaran 2016;
o.
Daftar Standar Harga Standar Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2016;
p.
Daftar Standar Harga Standar Surat Menyurat Tahun Anggaran 2016;
q.
Daftar Harga Standar Peralatan Kantor Tahun Anggaran 2016;
r.
Daftar Harga Standar Perlengkapan Pegawai Tahun Anggaran 2016;
s.
Daftar Harga Standar Komputer dan Bahan Peralatannya Tahun Anggaran 2016;
t.
Daftar Harga Standar Barang Elektronik Tahun Anggaran 2016;
u.
Daftar Harga Standar Peralatan Listrik Tahun Anggaran 2016;
v.
Daftar Harga Standar Peralatan Air Minum Tahun Anggaran 2016;
w.
Tarif Pemakaian Air Untuk Instalasi Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
x.
Daftar Harga Standar Peralatan Pertanian Tahun Anggaran 2016;
y.
Daftar Harga Standar Peralatan Peternakan Tahun Anggaran 2016;
z.
Daftar Harga Standar Peralatan Perikanan Tahun Anggaran 2016;
aa. Daftar Harga Standar Peralatan/Bahan Bibit/Anakan Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2016; bb. Daftar Harga Standar Peralatan/Bahan Bibit/Anakan Tananan Kehutanan Tahun Anggaran 2016; cc.
Daftar Harga Standar Alat–alat Kebersihan Tahun Anggaran 2016;
dd. Daftar Harga Standar Alat Olah Raga Tahun Anggaran 2016; ee.
Daftar Harga Standar Alat Rumah Sakit Tahun Anggaran 2016;
ff.
Daftar Harga Standar Peralatan Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
gg. Daftar Harga Standar Peralatan Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran 2016; hh. Daftar Harga Standar Obat dan Patokan Tertinggi Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan, Rujukan Tahun Anggaran 2016; ii.
Daftar Harga Standar Perlengkapan Buku/Alat Pendidikan Tahun Anggaran 2016;
jj.
Daftar Harga Standar Alat Peraga Pendidikan dan Alat Peraga Khusus Bagi SLB/PLB Tahun Anggaran 2016;
kk. Daftar Harga Standar Biaya Cetak Tahun Anggaran 2016; ll.
Daftar Harga Standar Bahan Bangunan Tahun Anggaran 2016;
mm. Harga Standar Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2016;
nn. Daftar Harga Standar Kendaraan Roda Empat Tahun Anggaran 2016; oo. Daftar Harga Standar Kendaraan Roda Dua Tahun Anggaran 2016; pp. Daftar Harga Standar Suku Cadang Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016; qq. Daftar Harga Standar Biaya Pemeliharaan dan Biaya Operasional Sarana Kantor Tahun Anggaran 2016; rr.
Daftar Harga Standar Ban Tahun Anggaran 2016;
ss.
Daftar Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2016;
tt.
Daftar Harga Standar Benang Tenun dan Zat Pewarna Tahun Anggaran 2016;
uu. Daftar Harga Standar Tenun Motif dan Kerajinan Lainnya Tahun Anggaran 2016; dan ss.
Daftar Harga Standar Tarif Angkutan Darat, Laut dan Udara Tahun Anggaran 2016.
(2)
Standar Biaya komponen barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran XXXXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3
(1)
Standar Biaya untuk perjalanan dinas mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
(2)
Bupati dapat meninjau kembali Peraturan Bupati ini berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah karena adanya standar biaya yang belum diatur dan/atau yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga pada saat pengadaan/belanja barang/jasa kebutuhan. Pasal 4
Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun belanja kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan diKalabahi pada tanggal 19 Oktober 2015 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi, pada tanggal 19 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
HOPNI BUKANG
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 27 ........
