BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pembinaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu disusun Pedoman Penyisihan piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Kabupaten Alor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Kabupaten Alor;

Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

1

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 483); 2

16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten Alor selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 9. SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasisi akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan 3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

daerah. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatanLO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. BAB II RUANG LINGKUP Bagian Pertama Penyisihan Piutang

Pasal 2 Tata cara penyisihan piutang meliputi : 1. jenis-jenis Piutang; 2. kriteria kualitas piutang; 3. penentuan besaran penyisihan piutang; 4. pencatatan Penyisihan Piutang; dan 5. pelaporan. Bagian Kedua Penyisihan Dana Bergulir Pasal 3 Tata cara penyisihan dana bergulir meliputi : 1. kriteria kualitas dana bergulir; 2. penentuan besaran penyisihan dana bergulir; 3. pencatatan akuntansi; 4. pelaporan; 5. Penghapusan dana bergulir; dan 6. Ilustrasi penyisihan dana bergulir. 4

BAB III TUJUAN Pasal 4 (1) Penyisihan Piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (net realizable value). (2) Untuk mendapatkan nilai bersih piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. (3) Hasil perhitungan nilai penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari Nilai Bersih Piutang yang dapat direalisasikan dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).

(1) (2) (3)

(4)

Pasal 5 Penyisihan Dana Bergulir bertujuan untuk menyajikan nila bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. BAB IV TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR Bagian Pertama Tata Cara Penyisihan Piutang

Pasal 6 Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan : a. penentuan jenis-jenis piutang; b. penentuan kualitas piutang; c. penentuan besaran penyisihan piutang; d. pencatatan penyisihan piutang; e. pelaporan penyisihan piutang; dan f. penghapusan piutang. Pasal 7 Jenis-jenis piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi : a. piutang dari pungutan pendapatan daerah; b. piutang dari perikatan; c. piutang dari transfer antar entitas pelaporan; dan d. piutang tuntutan ganti kerugian daerah.

5

Pasal 8 Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diklasifikasi atas: a. kualitas lancar; b. kualitas kurang lancar; c. kualitas diragukan; dan d. kualitas macet. Pasal 9 Penentuan besaran penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diklasifikasikan atas : a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar; b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar; c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). Pasal 10 Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Pasal 11 (1) Pelaporan Penyisihan piutang sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi : a. beban penyisihan piutang; dan b. penyisihan piutang tidak tertagih. (2) Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO). (3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca. Pasal 12 (1) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi: a. Penghapusbukuan atau penghapusan secara bersyarat piutang; dan b. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang. (2) Penghapusan piutang sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6

Bagian Kedua Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir Pasal 13 Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan: a. penentuan kualitas dana bergulir; b. penentuan besaran penyisihan dana bergulir; c. pencatatan penyisihan dana bergulir; d. pelaporan penyisihan dana bergulir; dan e. penghapusan dana bergulir. Pasal 14 Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diklasifikasi atas : a. kualitas lancar; b. kualitas kurang lancar; c. kualitas diragukan; dan d. kualitas macet. Pasal 15 Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b diklasifikasikan atas : a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar; b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancer; c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). Pasal 16 Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan pada ahir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto). Pasal 17 (1) Pelaporan Penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d meliputi : a. beban penyisihan piutang; dan b. penyisihan piutang tidak tertagih. (2) Beban penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO). (3) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

7

(1)

(2)

Pasal 18 Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi : a. Penghapusbukuan atau penghapusan secara bersyarat dana bergulir; dan b. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir. Penghapusan dana bergulir sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19 Tata cara penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 26 Nopember 2015 BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 26 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 36

8

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

I.

UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 42 menyatakan bahwa Perubahan Kebijakan Akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diuangkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk itu penyusunan Neraca pada awal tahun 2015 sangat diperlukan karena adanya akun-akun dalam Kebijakan Akuntansi berbeda dengan penerapan sebelumnya dan belum menerapkan seutuhnya standar/kebijakan akuntansi akrual atau disebut Restatement/Penyajian Kembali. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh. Penyaji an kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut : 1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang; 2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali; 3. persediaan,di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu di lakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh; 4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan 9

metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali; 5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan; 6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi; 7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo; 8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan; 9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah : 1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst 2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ada penjelasan secara rinci dari akun-akun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Alor sehubungan dengan Restatement atau penyajian kembali. Bahwa Peraturan Bupati Alor tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dana Bergulir pada Pemerintah Kabupaten Alor diperlukan dan harus diundangkan paling lambat sebelum 31 Desember 2015.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. 10

Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup Pasal 19 Cukup Pasal 20 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 784

11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 36 TAHUN 2015 TANGGAL 26 NOPEMBER 2015 TENTANG PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR.

PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR A. TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG 1. Penentuan jenis-jenis piutang Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan perhitungan penyisihan piutang, meliputi : a. Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah antara lain : 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang lain-lain PAD yang Sah. b. Piutang dari Perikatan antar lain : 1) Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran; 2) Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan lembaga Lainnya; dan 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain : 1) Piutang transfer Pemerintah Pusat; 2) Piutang transfer Pemerintah lainnya; dan 3) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya. d. Piutang dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah antara lain 1) Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi; dan 2) Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan. 2. Kriteria kualitas piutang Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah kabupaten Alor wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah: a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya : 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau 2) Upaya penagihann. b. Menetapkan Kualitas Piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu : 1) Kualitas lancar; 2) Kualitas kurang lancar; 3) Kualitas diragukan; dan 4) Kualitas macet. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan. 12

c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang : 1) Piutang Pajak Daerah Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan : a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan : (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau (d) Wajib pajak likuid; dan/atau (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan: dan/atau (d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau (e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib pajak tidak kooperatif: dan/atau (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). b) Pajak yang ditetapkan oleh KepalaDaerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan : (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau (d) Wajib pajak likuid; dan/atau 13

(e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan: dan/atau (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib pajak tidak kooperatif: dan/atau (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria : (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau (c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (d) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure) 2) Piutang Retribusi a) Kualitas lancar (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan atau (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. b) Kualitas kurang lancar (1) Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan : dan/atau (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiahn Pertama tidak dilakukan pelunasan. c) Kualitas diragukan (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. d) Kualitas Macet (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Cabang atau Panitia Urusan Piutang Negara yang dibentuk ditingkat Cabang/Wilayah yang menangani pengurusan piutang Negara. 14

3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi. a) Kualitas lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. b) Kualitas kurang lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Pertama dilakukan pelunasan. c) Kualitas diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Kedua dilakukan pelunasan. d) Kualitas macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Ketiga dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Cabang atau Panitia Urusan Piutang Negara yang dibentuk ditingkat Cabang/ Wilayah yang menangani pengurusan piutang Negara. 3. Penentuan besaran penyisihan piutang Besarnya Penyisihan Piutang Tidak tertagih padasetiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan : a. 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas Lancar; b. Sebesar 10% dari piutang yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi taksiran nilai agunan/nilai barang sitaan; c. Sebesar 50% dari piutang yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi taksasi nilai agunan/nilai barang sitaan; d. Sebesar 100% dari piutang yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi taksasi nilai agunan/nilai barang sitaan; 4. Pencatatan Akuntansi Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan. Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPKSKPD/SKPKD dalam jurnal umum sebagai berikut : Kode Uraian Debet Kredit rekening Xxxxx x.x.x.xx.xx Beban Penyisihan Piutang XXX Tidak Tertagih *) x.x.x.xx.xx Penyisihan Piutang XXX tidak tertagih **) *) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO). **) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebaia pengurang akun piutang. 5. Pelaporan Pelaporan penyisihan piutang meliputi : a. Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional (LO); b. Penyisihan piutang tidak tertagih dalam neraca. Tanggal

15

Berikut penyajian ilustrasi dalam format LO PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD XXXX LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 20X5 dan 20X4 (dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Uraian

20X5

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban Surplus (Defisit)-LO

16

20X4

Kenaikan % (Penurunan)

Berikut penyajian ilustrasi dalam format Neraca : PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD xxxx NERACA PER 31 DESEMBER 20x5 DAN 20x4 (Dalam Rupiah) No Uraian 1 ASET 2 Aset Lancar 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Kas di Bendahara Penerimaan 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi 9 PenyisihanPiutang Tidak Tertagih 10 Beban Dibayar Dimuka 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada PN 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada PD 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada PP Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda 14 Lainnya Bagian Lancar Tagiahan Penjualan 15 Angsuran 16 Bagian Lancar TGR 17 Piutang Lainnya 18 Persediaan 19 Jumlah Aset Lancar 20 Investasi Jangka Panjang 21 Investasi Nonpermanen 22 Pinjaman Jangka Panjang 23 Investasi dalam SUN 24 Investasi dalam Proyek Pembangunan 25 Investasi Nonpermanen Lainnya 26 Jumlah Investasi Nonpermanen 27 Investasi Permanen 28 Penyertaan Modal Pemda 29 Investasi Permanen Lainya 30 Jumlah Investasi Permanen 31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 32 Aset Tetap 33 Tanah 34 Peralatan dan Mesin 35 Gedung dan Bangunan 36 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 37 Aset Tetap Lainnya 17

20x5

20x4

No 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Uraian Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

20x5

20x4

6. Penghapusan a. Penghapusan piutang oleh Kepala Daerah terdiri atas : 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang. b. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain : a) Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau c) Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau 18

e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau g) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena : (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindari sperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasrkan surat keterangan/pernyataan Bupati Alor; dan/atau i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolosian. 2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapus bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan; 3) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih; 4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukuan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. c. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang 1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain : a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berhutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi tertagih; d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tariff bunga kredit; 19

e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang. f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hokum industry (misalnya industry keuangan dunia, industry perbankan), hokum pasar modal, hokum pajak, melakukan bencmarking kebijakan/peraturan write off dinegara lain; g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hokum. 2) Tata cara Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan; 3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalama catatan atas laporan keuangan. 7. Ilustrasi penyisihan piutang a. Penyajian Piutang Pajak Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan pajak yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sejulah Rp. 20.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1) Piutang sejumlah Rp. 12.000.000 memiliki umur kurang dari 1 tahun; 2) Piutang sejumlah Rp. 5.000.000 memiliki umur lebih dari 1 tahun s.d 2 tahun; 3) Piutang sejumlah Rp. 2.000.000 memiliki umur lebih dari 2 tahun s.d 5 tahun; 4) Piutang sejumlah Rp. 1.000.000 memiliki umur lebih dari 5 tahun; Perhitungan Penyisihan Piutang :

Uraian

Jumlah (Rp)

Kualitas

Piiutang Pajak Lancar Kurang Piiutang Pajak Lancar

12,000,000

Persentase Penyisihan Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tidak Tertagih Tertagih (Rp) 0.50%

60,000

5,000,000

10%

500,000

Piiutang Pajak Diragukan 2,000,000

50%

1,000,000

100%

1,000,000

Piiutang Pajak Macet

1,000,000

Jumlah

20,000,000 20

2,560,000

Jurnal : Tanggal Kode Uraian rekening 31 Des 9.x.x.xx.xx Beban Penyisihan 2015 Piutang Pajak Tidak Tertagih 1.x Penyisihan Piutang .x.xx.xx Pajak tidak tertagih

Debet (Rp) 2.560.000

Kredit (Rp)

2.560.000

b. Penyajian di LO PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD XXXX LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 20X4 (dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Uraian

2015

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih 2.560.000 Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban Surplus (Defisit)-LO 21

20X4

Kenaikan (Penurunan)

%

c. Penyajian di Neraca per 31 Desember 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD xxxx NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) No Uraian 1 ASET 2 Aset Lancar 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Kas di Bendahara Penerimaan 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi 9 PenyisihanPiutang Pajak Tidak Tertagih 10 Beban Dibayar Dimuka 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada PN 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada PD 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada PP Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda 14 Lainnya Bagian Lancar Tagiahan Penjualan 15 Angsuran 16 Bagian Lancar TGR 17 Piutang Lainnya 18 Persediaan 19 Jumlah Aset Lancar 20 Investasi Jangka Panjang 21 Investasi Nonpermanen 22 Pinjaman Jangka Panjang 23 Investasi dalam SUN Investasi dalam Proyek 24 Pembangunan 25 Investasi Nonpermanen Lainnya 26 Jumlah Investasi Nonpermanen 27 Investasi Permanen 28 Penyertaan Modal Pemda 29 Investasi Permanen Lainya 30 Jumlah Investasi Permanen 31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 32 Aset Tetap 33 Tanah 34 Peralatan dan Mesin 35 Gedung dan Bangunan 36 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 22

2015

20.000.000 (2.560.000)

2014

No 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Uraian Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

2015

2014

d. Penyisihan Piutang Retribusi Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi yang belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sejumlah Rp. 300.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1) Piutang sejumlah Rp. 150.000.000 memiliki masa pelunasan belum jatuh tempo (kualitas lancar); 2) Piutang sejumlah Rp. 80.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama diterbitkan (kualitas kurang lancar); 3) Piutang sejumlah Rp. 50.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua diterbitkan (Kualitas Diragukan); 4) Piutang sejumlah Rp. 20.000.000 belum dilunasi terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan (Kualitas Macet). 23

e. Penyisihan Piutang

Uraian

Kualitas

Piiutang Retribusi Piiutang Retribusi Piiutang Retribusi Piiutang Retribusi

Lancar Kurang Lancar

Jumlah (Rp)

Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

150,000,000

0.50%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp) 750,000

80,000,000

10%

8,000,000

Diragukan 50,000,000

50%

25,000,000

100%

20,000,000

Macet

20,000,000

Jumlah

300,000,000

Jurnal : Tanggal Kode Uraian rekening 31 Des 9.x.x.xx.xx Beban Penyisihan 2015 Piutang Retribusi Tidak Tertagih 1.x.x.xx.xx Penyisihan Piutang retribusi tidak tertagih

53,750,000

Debet (Rp) 53.750.000

Kredit (Rp)

53.750.000

f. Penyajian di LO PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD XXXX LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 20X4 (dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5 6

Uraian

2015

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 24

20X4

Kenaikan % (Penurunan)

No

Uraian

7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban Surplus (Defisit)-LO

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2015

Kenaikan % (Penurunan)

20X4

53.750.000

g. Penyajian di Neraca per 31 Desember 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD xxxx NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) No Uraian 1 ASET 2 Aset Lancar 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Kas di Bendahara Penerimaan 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi PenyisihanPiutang Retribusi Tidak 9 Tertagih 10 Beban Dibayar Dimuka 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada PN 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada PD 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada PP Bagian Lancar Pinjaman kepada 14 Pemda Lainnya Bagian Lancar Tagiahan Penjualan 15 Angsuran 25

2015

300.000.000 (53.750.000)

2014

No Uraian 16 Bagian Lancar TGR 17 Piutang Lainnya 18 Persediaan 19 Jumlah Aset Lancar 20 Investasi Jangka Panjang 21 Investasi Nonpermanen 22 Pinjaman Jangka Panjang 23 Investasi dalam SUN Investasi dalam Proyek 24 Pembangunan 25 Investasi Nonpermanen Lainnya 26 Jumlah Investasi Nonpermanen 27 Investasi Permanen 28 Penyertaan Modal Pemda 29 Investasi Permanen Lainya 30 Jumlah Investasi Permanen 31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 32 Aset Tetap 33 Tanah 34 Peralatan dan Mesin 35 Gedung dan Bangunan 36 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 37 Aset Tetap Lainnya 38 Konstruksi dalam Pengerjaan 39 Akumulasi Penyusutan 40 Jumlah Aset Tetap 41 Dana Cadangan 42 Dana Cadangan 43 Aset Lainnya 44 Tagihan Penjualan Angsuran 45 Tuntutan Ganti Rugi 46 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 47 Aset Tak Berwujud 48 Aset Lain-lain 49 Jumlah Aset Lainnya 50 KEWAJIBAN 51 Kewajiban Jangka Pendek 52 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 53 Utang Bunga 54 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 55 Pendapatan Diterima Dimuka 56 Utang Belanja 57 Utang Jangka Pendek Lainnya 58 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 59 Kewajiban Jangka Panjang 60 Utang Dalam Negeri-Perbankan 26

2015

2014

No Uraian 61 Utang Dalam Negeri-Obligasi 62 Premium (Diskonto) Obligasi 63 Utang Jangka Panjang Lainnya 64 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 65 Ekuitas 66 Ekuitas 67 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

2015

2014

B. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR 1. Kriteria kualitas dana bergulir Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah : a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya : 1. Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau 2. Upaya penagihan b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu : 1) Kualitas lancar; 2) Kualitas kurang lancar; 3) Kualitas diragukan; dan 4) Kualitas macet c. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas : 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri: a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana kooperatif. b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan. c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

27

(2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau (5) Penerima dana mengalami musibah (force majeure). 2) Dana bergulir dengan executing agency; a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura, dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (force majeure). 3) Dana bergulir dengan chanelling agency; a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan. c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan. 28

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria : (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaanya; dan/atau (4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure). Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah. 2. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan : a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar; b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar; c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 3. Pencatatan akuntansi Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurna pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut : Tanggal Kode Uraian Debet Kredit rekening xxxxx 9.x.x.xx.xx Beban Penyisihan Dana XXX Bergulir Tidak Tertagih *) 1.x.x.xx.xx Penyisihan dana XXX bergulir tidak tertagih **) *) Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO) **) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun dana bergulir 4. Pelaporan

29

Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam laporan operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca. Format Laporan Operasional sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD XXXX LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 20X5 dan 20X4 (dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Uraian

20X5

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban Surplus (Defisit)-LO

30

20X4

Kenaikan % (Penurunan)

Berikut penyajian ilustrasi dalam format Neraca : PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD xxxx NERACA PER 31 DESEMBER 20x5 DAN 20x4 (Dalam Rupiah) No Uraian 1 ASET 2 Aset Lancar 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Kas di Bendahara Penerimaan 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi 9 PenyisihanPiutang Tidak Tertagih 10 Beban Dibayar Dimuka 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada PN 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada PD 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada PP Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda 14 Lainnya Bagian Lancar Tagiahan Penjualan 15 Angsuran 16 Bagian Lancar TGR 17 Piutang Lainnya 18 Persediaan 19 Jumlah Aset Lancar 20 Investasi Jangka Panjang 21 Investasi Nonpermanen 22 Pinjaman Jangka Panjang 23 Investasi dalam SUN 24 Investasi dalam Proyek Pembangunan 25 Investasi Nonpermanen Lainnya 26 Jumlah Investasi Nonpermanen 27 Investasi Permanen 28 Penyertaan Modal Pemda 29 Investasi Permanen Lainya 30 Jumlah Investasi Permanen 31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 32 Aset Tetap 33 Tanah 34 Peralatan dan Mesin 35 Gedung dan Bangunan 36 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 37 Aset Tetap Lainnya 31

20x5

20x4

No 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Uraian Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

20x5

20x4

5. Penghapusan a. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas : 1) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan 2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir. b. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain : 1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau 2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau 3) Debitor mengalami musibah (force majeur); dan/atau 32

c.

d.

e.

f.

4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangandari pejabat yang berwenang; dan/atau 5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau 6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau 7) Debitor yang tidak diketahui lagi keberadaannya lagi karena : a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/Bupati/Walikota; dan/atau 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapuskan ini masih dicatat secara ekstrakontabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain : 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar. 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan. 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. 33

4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit. 5) Pengahapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang. 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain. 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali catat hukum. g. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakontabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 6. Ilustrasi penyisihan dana bergulir Berikut diberikan ilustrasi perhitungan penyisihan dana bergulir dengan pendekatan upaya penagihan. Pada 31 Desember 2015, terdapat data dana bergulir dengan rincian sebagai berikut : Tindakan Penagihan

Nama Penerima Dana Bergulir No Nama

Tn 1 Syariful

Alamat

Cibinong

No&Tgl Perjanjian No:123/aa a/11 Januari 2003

Nona 2 Jifvy

Ciomas

No:312/bb b/12 Feb 2003

Tn 3 Sahmudd in

Gunung Sindur

No: 213/cccc/1 Maret 2008

Tn 4 Arifuddin

Parung

No: 112/ddd/3 1 Maret 2010

34

Nilai

Jatuh Tempo

100.00 0,00

Januari 2006

200.00 0,00

Februari 2007

300.00 0,00

Maret 2008

400.00 0,00

Ket

Tagihan ketiga Tagihan 2, ada surat ketidaksang gupan debitur Penundaan pembayaran dan belum jatuh tempo

Aprill 2010 Tagihan I

Belum bayar Belum bayar

5

Nyonya Irma

Cijantung

No: 112/eee/3 1 januari 2010

6

Tn Haryanto

Rumpin

No: 212/fff/20 April 2012

7

Tn Ritonga

8 Ny Nunui

500.00 0,00

Mei 2011

600.00 0,00

Juni 2012

Tagihan 2, ada surat ketidaksang gupan debitur

Sukajaya

No: 221/ggg/2 1 Juli 2006

700.00 0,00

Juli 2010

Tagihan 2, ada surat ketidaksang gupan debitur

nanggung

No: 332/hhh/3 1 Januari 2011

800.00 0,00

Agustus 2011

tagihan I

Belum bayar

Belum bayar

Berdasarkan data di atas dilakukan penilaian kualitas dana bergulir sebagai berikut : Penerima Kualitas N Dana Tindakan Dana Dana Alasan o Bergulir Penagihan Bergulir Bergulir Telah dilakukan penagihan ke Telah 1,2 dan 3 dan 1 Tn Syariful 100.000,00 diusulkan Macet telah diusulkan penghapusan untuk dihapuskan Telah dilakukan Tagihan 2, penagihan ke 1 belum dan 2, dan ada 2 Nona Jifvy 200.000,00 Macet diusulkan surat penghapusan ketidaksanggup an membayar Telah diterbitkan persetujuan Penundaan untuk Tn pembayaran 3 300.000,00 Lancar dilakukan Sahmuddin dan belum penundaan jatuh tempo pembayaran dan belum jatuh tempo telah dilakukan Tn Kurang tagihan I, dan 4 400.000,00 Tagihan I Arifuddin lancar belum membayar 35

5

Nyonya Irma

500.000,00

6

Tn Haryanto

600.000,00

Tagihan 2, dan sedang mengajukan penghapusan

Diraguk an

Telah dilakukan penagihan ke-1 dan 2, dan ada surat ketidaksanggup an membayar

Lancar

7 Tn Ritonga

700.000,00

Tagihan 2

Diraguk an

8 Ny Nunui

800.000,00

tagihan I

Kurang lancar

Telah dilakukan penagihan ke-1 dan 2, dan ada surat ketidaksanggup an membayar telah dilakukan tagihan I, dan belum membayar

Berdasarkan data diatas, maka dibuat perhitungan penyisihan dana bergulir : Persentase Penyisihan Penyisihan Piutang Jumlah Uraian Kualitas Piutang Tidak (Rp) Tidak Tertagih Tertagih (Rp) Dana Bergulir Lancar 900,000 0.50% 4,500 Kurang Dana Bergulir Lancar 1,200,000 10% 120,000 Dana Bergulir Diragukan 1,400,000 50% 700,000 Dana Bergulir Macet 100,000 100% 100,000 Jumlah

3,600,000

Jurnal : Tanggal

Kode Uraian rekening 31 Des 9.x.x.xx.xx Beban Penyisihan Dana 2015 Bergulir Tidak Tertagih 1.x.x.xx.xx Penyisihan dana Bergulir tidak tertagih

36

924,500

Debet (Rp) 924.500

Kredit (Rp)

924.500

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD XXXX LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 20X5 dan 20X4 (dalam Rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Uraian

20X5

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain Jumlah Beban Surplus (Defisit)-LO

37

924.500

20X4

Kenaikan % (Penurunan)

Berikut penyajian ilustrasi dalam format Neraca : PEMERINTAH KABUPATEN ALOR SKPD xxxx NERACA PER 31 DESEMBER 20x5 DAN 20x4 (Dalam Rupiah) No Uraian 20x5 1 ASET 2 Aset Lancar 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Kas di Bendahara Penerimaan 6 Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi 9 PenyisihanPiutang tidak tertagih 10 Beban Dibayar Dimuka 11 Bagian Lancar Pinjaman kepada PN 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada PD 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada PP Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda 14 Lainnya Bagian Lancar Tagiahan Penjualan 15 Angsuran 16 Bagian Lancar TGR 17 Piutang Lainnya 18 Persediaan 19 Jumlah Aset Lancar 20 Investasi Jangka Panjang 21 Investasi Nonpermanen 22 Pinjaman Jangka Panjang 23 Investasi dalam SUN 24 Investasi dalam Proyek Pembangunan 25 Investasi Nonpermanen Lainnya 26 Jumlah Investasi Nonpermanen Dana Bergulir 3.600.000 PenyisihanDana Bergulir Tidak Tertagih (924.500) 27 Investasi Permanen 28 Penyertaan Modal Pemda 29 Investasi Permanen Lainya 30 Jumlah Investasi Permanen 31 Jumlah Investasi Jangka Panjang 32 Aset Tetap 33 Tanah 34 Peralatan dan Mesin 38

20x4

No 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Uraian Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-Perbankan Utang Dalam Negeri-Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

39

20x5

20x4