BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 19 TAHUN 2OI5 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibentuk unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Kecamatan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Alor; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 1
5.
6.
7.
8.
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 440); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 523); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Alor.
2
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 9. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatanya dengan tentram, tertib dan teratur. 10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. 11. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor. 12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 14. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah unsur pelaksana pada Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan. 15. Kepala Unit Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kecamatan yang secara exofficio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. BAB II TUJUAN Pasal 2 Unit Pelaksana Satpol PP dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Satpol PP. BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
3
Pasal 4 Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 1. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Teluk Mutiara; 2. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Alor Barat Laut; 3. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Alor Barat Daya; 4. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Alor Timur; 5. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pantar; 6. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Alor Tengah Utara; 7. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pantar Barat; 8. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Alor Timur Laut; 9. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Alor Selatan; 10. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Kabola; 11. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pulau Pura; 12. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Mataru; 13. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pureman; 14. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pantar Timur; 15. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Lembur; 16. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pantar Tengah; dan 17. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pantar Barat Laut. Pasal 5 (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP di Kecamatan dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi: a. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya di Kecamatan; b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan; c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya; e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya; dan f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Kepala Satpol PP dan bertanggungjawab secara administrasi kepada Camat dan secara Operasional kepada Kepala Satpol PP. 4
BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Satpol PP, terdiri dari: a. Kepala Unit Pelaksana; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Unit Pelaksana Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. (2) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP. Pasal 8 (1) Kepala Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksananya, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Unit pelaksana Satpol PP Kecamatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program keja pelaksanaan tugas unit pelaksana Satpol PP Kecamatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran kerja Satpol PP serta kondisi dinamis masyarakat; b. pemberian masukan kepada Kepala Satpol PP dalam menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; c. pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya; d. pendistribusian tugas kepada anggota Satpol PP dan anggota Satuan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya; e. pemberian petunjuk kepada anggota Satpol PP dan anggota Satuan perlindungan masyarakat di wiliyah kerjanya; f. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana di wilayah kerjanya; g. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan serta penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan; h. pelaksanaan koordinasi tugas teknis unit pelaksana Satpol PP Kecamatan dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; dan i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. 5
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 9 (1) Kepala Unit Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan secara ex-officio dengan Keputusan Bupati. (2) Pejabat fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Satpol PP dibebankan kepada APBD. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 12 Agustus 2015 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 12 Aagustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
HOPNI BUKANG BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 19 6
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN ALOR I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan-Kecamatan sehingga dapat mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, aman dan teratur. Unit Pelaksana Satpol PP mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan. Bahwa pembentukan Lembaga Teknis Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang secara ex–officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pembentukan Unit Pelaksana Satpol PP tersebut diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satpol PP ditetapkan. Bahwa tuntutan pelayanan prima dalam paradigma birokrasi moderen telah menjadi kebutuhan urgen setiap satuan kerja. Itulah sebabnya organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, merupakan landasan pijak bagi pejabat struktural dan fungsional lingkup Unit Pelaksana Satpol PP untuk memacu peningkatan kinerjanya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. 7
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) - Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban secara administrasi adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan tugas-tugas struktural Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. - Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban teknis operasional adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan jabatan fungsional tertentu yang dilakukan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan dalam jabatan ex-officio Kepala Unit Satpol PP. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional tertentu (angka kredit) yang kenaikan pangkatnya setiap 2 (dua) tahun dengan mengumpulkan angka kredit yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan bila jabatan ini belum ada maka dapat dilakukan koordinasi dengan instansi Pembina berkaitan dengan teknis pembentukan dan hal-hal lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 768 8
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 19 TAHUN 2015 TANGGAL 12 AGUSTUS 2015
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEPALA UNIT PELAKSANA SATPOL PP KECAMATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Garis Komando Garis Koordinasi
BUPATI ALOR,
AMON DJOBO
9
