BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pekerjaan yang masa pelaksanaanya lebih dari satu tahun anggaran atas beban pelaksanaanya, perlu dilaksanakan dengan menggunakan kontrak tahun jamak; bahwa upaya percepatan pemanfaatan infrastruktur jalan, jembatan dan pasar yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor, perlu dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembangunan dengan menggunakan Kontrak Tahun Jamak; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 500); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);
2
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 529); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK TAHUN JAMAK. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor. 5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. 6. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peaturan perundang-undangan. 7. Kontrak Tahun Jamak adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. 9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 11. Pembangunan fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan. 12. Jalan adalah suatu prasana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan untuk lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. 3
13. Pembangunan bangunan gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, peralatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung. 14. Jangka waktu kontrak adalah jangka waktu sejak ditandatanganinya kontrak sampai berakhirnya pekerjaan.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pelaksanaan kegiatan pembangunan kontrak tahun jamak untuk pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD pembangunan fisik yang bersifat strategis yang pelaksanaan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 anggaran.
dimaksudkan dalam rangka pembangunan (satu) tahun
Pasal 3 Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan kontrak tahun jamak adalah untuk: a. memberikan kepastian arah, target, sasaran, dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek; c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan kegiatan pembangunan kontrak tahun jamak meliputi kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui APBD. BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 5 pembangunan
(1) Pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak untuk membiayai program: a. peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan meliputi jalan ruas simpang Kalabahi – simpang Awalaha, ruas jalan Moru – Maiwal dan ruas jalan Manmas – Lella - Kuneman; b. pembangunan gedung Pasar Kalabahi; dan c. pembangunan gedung Dharma Wanita Kabupaten Alor. (2) Pekerjaan pembangunan dengan menggunakan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
Pasal 6 (1) Pembiayaan kontrak tahun jamak yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp. 53.000.000.000,- (Lima Puluh Tiga Milyar Rupiah). (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatannya disediakan untuk dana perencanaan, pengawasan, penyediaan administrasi, dan pelaksanaan fisik pekerjaaan. (3) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut: a. peningkatan jalan ruas simpang Kalabahi – simpang Awalaha sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas Milyar Rupiah); b. peningkatan jalan ruas Moru – Maiwal sebesar Rp. 12.000.000.000,(Dua Belas Milyar Rupiah); c. peningkatan jalan ruas Manmas – Lella – Kuneman sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah); d. pembangunan gedung Pasar Kalabahi sebesar Rp. 6.000.000.000,(Enam Milyar Rupiah); dan e. pembangunan gedung Dharma Wanita Kabupaten Alor sebesar 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Pasal 7 (1) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan kontrak tahun jamak bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian alokasi anggaran untuk masingmasing kegiatan minimal 25% (dua puluh lima persen) setiap Tahun Anggaran. (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara kontraktual setiap tahun anggaran berjalan untuk masing-masing paket pekerjaan. (3) Alokasi anggaran untuk biaya perencanaan dilakukan sekaligus pada tahun pertama sementara biaya pengawasan dan administrasi pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan dan perkembangan pekerjaan fisik setiap paket pekerjaan. BAB IV WAKTU PELAKSANAAN Pasal 8 (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan menggunakan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur sebagai berikut: a. peningkatan jalan ruas simpang Kalabahi – simpang Awalaha selama 4 (empat) tahun; b. peningkatan jalan ruas Moru – Maiwal selama 3 (tiga) tahun; c. peningkatan jalan ruas Manmas – Lella – Kuneman selama 3 (tiga) tahun; d. pembangunan gedung Pasar Kalabahi selama 2 (dua) tahun; dan e. pembangunan gedung Dharma Wanita Kabupaten Alor selama 4 (empat) tahun. 5
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pekerjaan untuk masing-masing pekerjaan dan dilakukan secara berkesinambungan. (3) Jangka waktu pembiayaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan.
BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9 (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menggunakan kontrak tahun jamak. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan SKPD teknis terkait. BAB VI PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 15 Januari 2015 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 15 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
HOPNI BUKANG
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 02 6
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK TAHUN JAMAK I.
UMUM Bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastuktur transportasi dan fasilitas pelayanan publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh komponen masyarakat. Adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Demikian pula penyediaan gedung untuk kepentingan pelayanan publik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penyediaan infrastruktur dan bangunan gedung yakni peningkatan infrastruktur jalan dan meliputi jalan ruas simpang Kalabahi – simpang Awalaha, ruas jalan Moru – Maiwal dan ruas jalan Manmas-LellaKuneman; pembangunan gedung Pasar Kalabahi dan pembangunan gedung Dharma Wanita Kabupaten Alor merupakan pembangunan yang memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung dimaksud.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. 7
Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 753
8
