BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 18A TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) DENGAN MENGGUNAKAN TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a.
bahwa dalam upaya terjaminnya pembangunan dalam penggunaan
Dana
Infrastruktur
Daerah
Percepatan (DPPID)
Pembangunan
berdasarkan
Surat
Menteri Keuangan Nomor S-647/MK-7/2011, maka perlu dilaksanakan secara berkesinambungan; b.
bahwa penyaluran DPPID dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh prosen) sementara pelaksanaan kontrak terjadi pada akhir
Desember
Tahun
2011,
sehingga
waktu
pelaksanaan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran 2011,
maka
perlu
dilaksanakan
dengan
mempergunakan kontrak Tahun Jamak (Multy Years); c.
bahwa dimaksud
berdasarkan dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pekerjaan Program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Dengan Menggunakan Tahun Jamak; 1. Mengingat
:
Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 1
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
15
Pengelolaan
Tahun dan
2004
tentang
Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
32
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
2004
Negara 125,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
8.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
Negara 126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.
Undang-Undang
Nomor
26
Tahun
2007
tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 3
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah
Kabupaten
Alor
Tahun
2007
Nomor
4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten
Alor
Tahun
2009
Nomor
35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun
2010-2014
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470); Memperhatikan
: Surat
Menteri
Keuangan
Nomor
S-647/MK-7/2011,
tanggal 29 Juli 2011, perihal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan
Dana
Percepatan
Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011. MEMUTUSKAN:
4
Pembangunan
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
PEKERJAAN
TENTANG
PELAKSANAAN
DANA
PERCEPATAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DAERAH
(DPPID)
DENGAN MENGGUNAKAN TAHUN JAMAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupataen Alor.
3.
Bupati adalah Bupati Alor.
4.
Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor.
5.
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
6.
Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor.
7.
Tahun Anggaran adalah tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.
8.
Tahun
Jamak
(Multy
Years)
dalam
pengertian
Kontrak
adalah
pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 9.
Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilakan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5
12. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Program Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Alor, untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 13. Jalan adalah suatu prasana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan untuk lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. 14. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Medis dan Non Medis adalah pengadaan alat-alat kesehatan medis dan non medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. 15. Pembangunan dan Rehabilitasi SD dan SMP adalah embangunan dan rehabilitasi SD dan SMP di Daerah oleh Dinas Pendidikan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengikatan dana yang melampaui Tahun Anggaran ini dimaksud untuk membiayai program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yaitu Jalan Ruas Kabir – Baranusa, pembangunan dan rehabilitasi SD dan SMP dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Medis dan Non Medis yang membutuhkan waktu melewati Tahun Anggaran 2011. Pasal 3 Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu
percepatan
pembangunan
infrastruktur
jalan
dan
jembatan,
pembangunan dan rehabilitasi SD dan SMP dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Medis dan Non Medis. BAB III BESARAN DANA DAN PENGGUNAANNYA Pasal 4 Biaya
yang
diperlukan
untuk
pelaksanaan
pekerjaan
pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, serta Pengadaan Alat-alat Kesehatan Medis dan Non Medis adalah sebesar Rp. 14.285.148.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) meliputi dana
6
perencanaan, pengawasan, penyediaan administrasi proyek dan pelaksanaan fisik pekerjaan. Pasal 5 (1) Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk pembiayaan : a. Pembangunan
Jalan
Ruas
Kabir-Baranusa
sebesar
Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); b. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Medis dan Non Medis sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah); c. Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP sebesar Rp. 785.148.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah); (2)
Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAB IV WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 6
(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berakhir pada bulan Mei Tahun 2012. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih rinci akan dilebih lanjut diatur dalam Perjanjian Pekerjaan (Kontrak). Pasal 7 (1) Dana pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, yakni Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan rincian pencairan sebagai berikut : a. Tahun Anggaran 2011 sebesar 20% (Dua Puluh Prosen); b. Tahun Anggaran 2012 sebesar 80% (Delapan Puluh Prosen). (2) Pembayaran 20% (Dua Puluh Prosen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada saat penandatanganan kontrak. (3) Pembayaran 80% (Delapan Puluh Prosen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah progres pekerjaan 100% (Seratus Prosen). 7
BAB V PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 25 Nopember 2011 BUPATI ALOR, SIMEON TH. PALLY Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 25 Nopember 2011 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OKTOVIANUS LASIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 401A
8
