BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan terintegrasi melalui pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan bina keluarga; b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu urusan kewenangan dalam sub bidang pendidikan yang diberikan kepada daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor, maka perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraannya dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar, Proses dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 2
17. 18.
19.
20.
21.
22.
Indonesia Nomor 5105); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 070/P/2006 tentang Penetapan Kabupaten untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 409); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 411); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Alor. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor. 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Alor. 9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP3
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Alor. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara holistik dan terintegrasi melalui pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Bina Keluarga Balita. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Raudathul Athfal yang selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak pra sekolah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah pembinaan yang dilakukan kepada Orang Tua Balita tentang bagaimana membina tumbuhkembang anak untuk masing- masing kelompok dari 0-5 tahun secara benar dan terarah; Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar dan mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi. Taman Pengembangan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah wadah yang mengintegrasikan pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Posyandu dan BKB secara holistik. Pendidik anak usia dini yang selanjutnya disebut pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, tutor, kader dan fasilitator yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan dengan memperhatikan asas: a. kemandirian; b. keunggulan; c. kebersamaan; d. keadilan; e. non diskriminasi; dan f. partisipatif. Pasal 3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk : a. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas; dan b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis dan sosial. 4
BAB III PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1) Pengelolaaan dan Penyelenggaraan PAUD dilakukan: a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian; b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak; c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial. (2) Pengelolaaan dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada: a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain; b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak; c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya; dan d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pasal 5 (1) Penyelenggaraan PAUD meliputi : a. jalur formal; dan b. jalur non formal. (2) Jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK/RA. (3) Jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Kelompok bermain (Komber); b. Taman Penitipan Anak (TPA); c. Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan d. Wadah integrasi PAUD, Posyandu dan BKB. Pasal 6 (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilaksanakan melalui wadah TPA. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD melalui wadah TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan TPA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Bentuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pasal 7 (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD dapat berbentuk: a. terintegrasi tidak satu atap; dan b. terintegratis satu atap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengelolaan dan penyelenggaraan sebagaimana 5
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksananan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PEMBENTUKAN Pasal 8 (1) Pembentukan PAUD, Posyandu dan BKB dalam wadah TPA dapat dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksananan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V KURIKULUM DAN PANDUAN Pasal 9 (1) Kurikulum PAUD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar pendidikan anak usia dini. (2) Posyandu dan BKB dilaksanakan berdasarkan panduan kader dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang posyandu dan BKB. (3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD, Posyandu dan BKB secara terintegrasi melalui wadah TPA diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PENDIDIK Pasal 10 (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh Pendidik. (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengembangan anak usia dini secara holistik integratif.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11 (1) Pembiayaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Daerah; d. Pemerintah Desa; dan e. Partisipasi masyarakat. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk: a. pengembangan sarana prasarana; b. pengembangan gizi anak; dan c. pendidik.
6
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD berupa: a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD; b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD; c. pemberian pelatihan bagi pendidik; dan d. memfasilitasi integrasi PAUD, Posyandu dan BKB dalam wadah TPA secara holistik. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Tim Pembina yang terdiri atas: a. Tim Pembina Kabupaten, meliputi: 1) BAPPEDA; 2) Dinas Pendidikan; 3) Dinas Kesehatan; 4) BPPKB; 5) BPMPD; 6) Bagian Hukum dan HAM; 7) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 8) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor; dan 9) Tim Penggerak PKK. b. Tim Pembina Kecamatan, meliputi: 1) Camat; 2) UPTD Pendidikan; 3) UPTD Puskesmas; 4) Tim Penggerak PKK Kecamatan; 5) Koordinator PLKB; 6) Penilik PAUD; dan 7) Pengawas TK/RA. c. Tim Pembina Desa/Kelurahan, meliputi: 1) Kepala Desa/Lurah; 2) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; 3) PLKB; dan 4) Bidan Desa/Dukun terlatih. Pasal 13 (1) Pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara berjenjang. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penertiban dan pengendalian; dan b. pelaporan. Pasal 14 Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.
Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 6 Desember 2010
Diundangkan di Alor pada tanggal 6 Desember 2010
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2010 NOMOR 373
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
I. UMUM Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sejalan dengan ketentuan tersebut, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk akhlak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggungjawab. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilakukan dengan optimal demi terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menjadi pusat pengembangan dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian anak usia dini menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Bahwa secara kuantitas pertumbuhan PAUD di Kabupaten Alor cukup siginifikan dalam
5
(lima)
tahun
terakhir,
kendatipun
demikian
penyelenggaraannya dalam wadah TPA, merupakan
upaya
mengintegrasikan
sebuah cita-cita yang patut
diimplementasikan. Bahwa untuk itu perlunya regulasi di Daerah yang memberi ruang akses sekaligus dasar hukum, sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar berada dalam koridor aturan (Rechmatig). Bahwa Peraturan Bupati ini merupakan sebuah Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah untuk mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, walaupun sehingga secara substansial telah dapat menjawab kebutuhan pengelolaan dan 9
penyelenggaraan PAUD di daerah. Bahwa dengan diaturnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Peraturan Bupati, segala upaya untuk terwujudnya tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini dalam sistem pendidikan nasional di Kabupaten Alor, akan benar-benar diarahkan sesuai aturan/payung hukum yang menjadi dasar pijakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundangundangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 CukupJelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan kemandirian adalah suatu keadaan dimana anak dididik untuk dapat berdiri atau mandiri dalam berpikir, bertindak serta bertutur, dengan tetap mengedepankan etika moral yang diajarkan. Huruf b Yang dimaksud dengan keunggulan adalah suatu keadaan dimana anak dididik untuk dapat lebih pandai, lebih cakap, lebih kuat dan lebih awet. Huruf c Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah suatu keadaan dimana anak dididik dalam nuansa mengutamakan kebersamaan dan kesatuan sebagai sesama. Huruf d Yang dimaksud dengan keadilan adalah suatu keadaan dimana anak dididik dalam nuansa keadilan dan mendapat perlakuan yang adil. Huruf e Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah suatu keadaan dimana anak dididik dalam nuansa tanpa perbedaan dan tanpa diskriminasi. Huruf f Yang dimaksud dengan partisipatif adalah anak dididik untuk dapat berpatisipasi dalam berbagai kegiatan. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. 10
Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Yang
dimaksud
dengan
Pemerintah
adalah
Pemerintah
Pusat
yang
diformulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Huruf b Yang dimaksud dengan Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diformulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Huruf c Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor yang diformulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. Huruf d Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Alor yang diformulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Huruf e Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. 11
Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 609
12
