BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Pengelola
Perbatasan Kabupaten Alor, perlu diatur tugas pokok, fungsi
dan
tata
kerja
Badan
Pengelola
Perbatasan
Kabupaten Alor; b. bahwa pengaturan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor dimaksudkan dalam
rangka
peningkatan
kinerja
Badan
Pengelola
Perbatasan Kabupaten Alor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara
Timur
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1
3. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
177,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4925); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun
2007
tentang
Petunjuk
Teknis
Penataan
Organisasi Perangkat Daerah; 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman
Pembentukan
Badan
Pengelola
Perbatasan di Daerah; 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 506);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA
KERJA
BADAN
PENGELOLA
PERBATASAN
KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. 6. Badan Pengelola Perbatasan selanjutnya disingkat BPP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengelola perbatasan. 7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 8. Daerah
Otonom
selanjutnya
disebut
daerah
adalah
kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang kepentingan
mengatur
dan
masyarakat
mengurus setempat
urusan menurut
pemerintahan prakarsa
dan
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Kepala Badan Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BPP adalah Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. 11. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. 3
12. Kawasan Perbatasan adalah Bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan. 13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor. 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2 (1) BPP
mempunyai
tugas
pokok
menetapkan
kebijakan
program
pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan
pelaksanaan
dan
melaksanakan
evaluasi
dan
pengawasan di daerah. (2) Penjabaran
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disesuaikan dengan struktur jabatan pada BPP. (3) Penjabaran sesuai struktur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3 BPP mempunyai fungsi : a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di daerah; b. pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan kawasan perbatasan di daerah; c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di daerah;
4
d. penginventarisasian potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dalam kawasan perbatasan di daerah; e. penyusunan
program
dan
kebijakan
pembangunan
sarana
dan
prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan daerah; f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di daerah; dan g. pelaksanaan,
pengendalian
dan
pengawasan
serta
evaluasi
dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di daerah. BAB III TATA KERJA Pasal 4 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara sistematis baik dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 5 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. (2) Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
setelah
diterima
atasannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan. (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib diberikan tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 6 (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala Badan mengadakan rapat berkala. 5
(2) Rapat berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretaris, dan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya. Pasal 7 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 13 Juni 2013
BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 14 Juni 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OKTAVIANUS LASIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 17
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR
I. UMUM Bahwa pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Kabupaten yang berbatasan wilayah dengan negara lain adalah dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang merupakan amanat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor telah menindaklanjuti amanat yuridis tersebut melalui penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor. Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor
mengamanatkan bahwa penjabaran tugas
pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor disusun dan ditetapkan. Bahwa Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor mempunyai tugas menetapkan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan
anggaran,
mengkoordinasikan
pelaksanaan
dan
melaksanakan evaluasi dan pengawasan di daerah. Bahwa tuntutan pelayanan prima dalam paradigma birokrasi modern telah menjadi kebutuhan urgen setiap satuan kerja. Itulah sebabnya tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, merupakan landasan pijak bagi pejabat struktural dan fungsional 7
lingkup Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor untuk memacu peningkatan kinerjanya. Dalam hubungannya dengan tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor, Peraturan Bupati ini menegaskan bahwa Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horisontal dalam Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor dan
dengan
instansi
lain
lingkup
Pemerintah
Daerah
maupun
Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka semua pejabat struktural maupun fungsional lingkup Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten
Alor
dalam
aplikasi
tugas
dan
fungsi,
menggunakan
Peraturan Bupati ini sebagai acuan yuridis, disamping menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor. Dengan demikian dalam konteks layanan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor, aplikasi tugas dan fungsi didasarkan pada kewenangan yang diberikan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 -
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta pimpinan kantor dalam menata kantor sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
-
Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.
8
-
Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang
efisien, efektif, rasional, dan
proporsional. Pasal 5 Ayat (1) - Yang dimaksudkan dengan laporan berkala adalah laporan yang secara berkala dari setiap pejabat struktural Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Alor dan disampaikan secara berjenjang yang pelaksanaannya setiap 3 (tiga) bulan sekali. - Yang dimaksud dengan atasannya adalah atasan Kepala Badan yakni Sekretaris Daerah, atasan Sekretaris dan Kepala Bidang yakni Kepala Badan, atasan Kepala Sub Bagian yakni Sekretaris dan atasan Kepala Sub Bidang yakni Kepala Bidang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan rapat berkala adalah pertemuan berkala secara terpadu dan dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 669
9
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 17 TAHUN 2013
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG LINGKUP BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ALOR
1. NAMA JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala Badan Pengelola Perbatasan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan rencana
penetapan
kebutuhan
kebijakan
anggaran,
pembangunan
pengkoordinasian
perbatasan, pelaksanaan,
evaluasi dan pengawasan sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan Pengelola Perbatasan melaksanakan fungsi : 1. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; 2. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sarana lainnya di kawasan perbatasan; 3. pengkoordinasian
penetapan
kebijakan
dan
pelaksanaan
pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; 4. pengelolaan
dan
fasilitasi
penegasan,
pemeliharaan
dan
pengamanan batas wilayah negara; 5. penetapan rekomendasi zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dalam kawasan perbatasan; 6. pengelolaan
anggaran
pembangunan
dan
pengelolaan
batas
wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; 7. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang administrasi; dan 10
8. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. B. URAIAN TUGAS : 1. menyiapkan
rencana
kerja
Badan
sesuai
kebutuhan
dan
kemampuan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan; 2. menetapkan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan sebagai dasar dari kegiatan pembangunan; 3. mengkoordinasikan
penetapan
kebijakan
dan
pelaksanaan
pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku guna memperlancar pembangunan perbatasan; 4. mengkoordinasikan
penyusunan
program
dan
kebijakan
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sarana lainnya di kawasan perbatasan sesuai skala prioritas untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan; 5. memfasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara berdasarkan kewenangan untuk memperjelas dan mengamankan batas negara; 6. menetapkan
rekomendasi
penetapan
zona
pengembangan
ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dalam
kawasan
perbatasan
berdasarkan
kajian
yang
komprehensif untuk ditindaklanjuti; 7. mengelola anggaran pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas dan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pengelolaan perbatasan; 8. mengkoordinasikan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan berdasarkan hasil kajian sebagai pedoman dalam pembangunan; 9. mengadakan kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan hasil kesepakatan dan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pembangunan perbatasan;
11
10. menginventarisir
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
pengelolaan perbatasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya; 11. memberikan motivasi, pembinaan dan penilaian kepada bawahan sesuai
kinerja
masing-masing
guna
meningkatkan
prestasi,
dedikasi dan loyalitas; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati tentang pengelolaan perbatasan sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya; 13. mengendalikan,
mengawasi,
mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan ; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. C. TANGGUNG JAWAB : 1.
kebenaran rencana kerja dan rencana aksi Badan;
2.
kelancaran koordinasi dengan instansi terkait;
3.
ketepatan dan keamanan batas wilayah negara;
4.
ketepatan rekomendasi;
5.
ketepatan pengelolaan anggaran;
6.
ketepatan rencana tata ruang;
7.
kelancaran kerjasama;
8.
ketepatan pemecahan masalah;
9.
kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja;
10. ketepatan saran dan pertimbangan; 11. kebenaran laporan; dan 12. ketepatan penyelesaian tugas lain.
2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS A. TUGAS DAN FUNGSI : Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan; 12
2. pengkoordinasian penyusunan rencana aksi; 3. penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian; 4. pelaksanaan
bimbingan
teknis
di
bidang
administrasi
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan 5. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. B. URAIAN TUGAS : 1.
menghimpun berdasarkan
dan
menyusun
usulan
Sub
rencana
Bagian
kerja
sebagai
Sekretariat
bahan
dalam
penyusunan rencana kerja Badan; 2.
menghimpun dan menyusun rencana kerja Badan berdasarkan usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman kerja;
3.
mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi pembangunan perbatasan berdasarkan usulan rencana aksi Bidang sebagai pedoman perencanaan kegiatan;
4.
mengkoordinasikan
pelaksanaan
urusan
umum,
keuangan,
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 5.
meneliti bahan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan untuk tertib administrasi;
6.
menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Badan berdasarkan program/kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7.
menginventarisir
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, berdasarkan laporan untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya; 8.
memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Badan berdasarkan permasalahan dan ketentuan terkait guna pengambilan kebijakan selanjutnya;
9.
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsi agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masingmasing;
10. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
13
11. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan dokumen perencanaan dan kondisi lapangan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan; 2. ketepatan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; 3. ketepatan pelaksanaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 4. kebenaran bahan administrasi; 5. kelengkapan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian; 6. ketepatan pemecahan masalah; 7. ketepatan saran dan pertimbangan; 8. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan; 9. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; dan 10. ketepatan pelaksanaan tugas lain.
3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian; 2. pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. pelaksanaan
urusan
rumah
tangga,
tata
usaha,
kearsipan,
kepegawaian serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan 4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
14
B. URAIAN TUGAS : 1. menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2. menghimpun,
mengolah
bahan
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk teknis penataan urusan rumah tangga, tata usaha, kearsipan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai kebutuhan untuk penyusunan dokumen selanjutnya; 3. mengkoordinasikan pelayanan surat menyurat sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk ditindaklanjuti; 4. mengkoordinasikan penataan dan pengelolaan administrasi dan fisik perlengkapan umum Badan sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk tertib administrasi dan penggunaannya; 5. mengkoordinasikan
pembuatan
SK
Kenaikan
Gaji
Berkala
berdasarkan data kepegawaian dan nilai DP3 untuk meningkatkan kesejahteraan PNS; 6. mengkoordinasikan
pengurusan
SK
Kenaikan
Pangkat
berdasarkan ketentuan untuk meningkatkan karier dan kinerja PNS; 7. menyiapkan DUK berdasarkan data pegawai sebagai database 8. mengontrol kehadiran PNS berdasarkan Daftar Hadir untuk pemberian penghargaan dan sanksi; 9. melaksanakan analisis jabatan dengan metode tertentu untuk memperoleh informasi jabatan; 10. melaksanakan analisis beban kerja dengan metode tertentu untuk memperoleh beban kerja; 11. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai langkahlangkah kerja sebagai pedoman kerja; 12. menghimpun, melakukan analisa dan usulan pengadaan serta penghapusan barang inventaris Badan berdasarkan kebutuhan dan kondisi barang untuk memperlancar tugas kedinasan; 13. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian sesuai kondisi riil untuk disiapkan petunjuk pemecahannya; 14. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
15
15. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 16. memberikan saran dan pertimbangan teknis dibidang umum dan kepegawaian kepada Sekretaris secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan
sebagai
bahan
pengambilan
kebijakan
selanjutnya; 17. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsi agar kegiatan berjalan sesuai rencana; dan 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. kelengkapan bahan dan kebenaran pedoman dan petunjuk teknis; 3. kelancaran pelayanan surat menyurat; 4. kebenaran administrasi perlengkapan dan pengelolaannya; 5. kebenaran SK Gaji Berkala; 6. kebenaran SK Pangkat; 7. kebenaran DUK; 8. kebenaran data kehadiran PNS; 9. kebenaran Informasi Jabatan; 10. kebenaran Informasi Beban Kerja; 11. kebenaran SOP; 12. Ketersediaan barang sesuai kebutuhan; 13. ketepatan pemecahan masalah; 14. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan ketrampilan; 15. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; 16. ketepatan saran dan pertimbangan; 17. kebenaran laporan; dan 18. ketepatan dalam pelaksanaan tugas lain.
4. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas
memimpin 16
dan
melaksanakan
penyusunan
dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan dokumen pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. pengkoordinasian penyiapan data dukung yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan; 3. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan; 4. pelaksanaan verifikasi keuangan; 5. pengelolaan perbendaharaan; 6. penyiapan laporan keuangan; 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan 8. penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat dan Badan; B. URAIAN TUGAS : 1. menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2. menghimpun dan menyusun konsep rencana kerja Sekretariat dan konsep rencana kerja Badan sesuai usulan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan; 3. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan Bidang untuk mengetahui perkembangan kegiatan; 4. melakukan verifikasi keuangan sesuai ketentuan dan kondisi riil untuk menghindari penyimpangan; 5. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan sesuai ketentuan untuk tertib administrasi keuangan; 6. menyiapkan laporan keuangan sesuai ketentuan dan realisasi keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban; 7. menghimpun, mengolah dan menyusun laporan kegiatan Badan sesuai kondisi riil sebagai bahan pertanggungjawaban;
17
8. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai kondisi riil untuk disiapkan petunjuk pemecahannya; 9. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 10. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 11. memberikan Perencanaan,
saran
dan
Keuangan,
pertimbangan
teknis
di
Bidang
Evaluasi
Pelaporan
kepada
dan
Sekretaris secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya; 12. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsi agar kegiatan berjalan sesuai rencana; dan 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat dan Badan; 2. kelengkapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 3. kebenaran administrasi keuangan; 4. kebenaran pengelolaan perbendaharaan; 5. kebenaran laporan keuangan; 6. kebenaran laporan kegiatan Badan; 7. ketepatan pemecahan masalah; 8. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan; 9. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; 10. ketepatan saran dan pertimbangan; 11. kebenaran laporan; dan 12. ketepatan dalam pelaksanaan tugas.
18
5. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BATAS NEGARA DAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan
mempunyai
penyusunan
rencana
tugas
memimpin
dan
melaksanakan
aksi,
pengkoordinasian
pelaksanaan,
pengelolaan dan pemanfaatan batas negara dan potensi kawasan perbatasan serta pelaporannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan dan rencana aksi; 2. pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara; 3. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 4. penginventarisasian potensi sumber daya kawasan perbatasan; 5. penyiapan rekomendasi penetapan zona pengembangan kawasan perbatasan; 6. pelaksanaan kerjasama pengelolaan batas negara dan potensi kawasan perbatasan; dan 7. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas negara dan potensi kawasan perbatasan. B. URAIAN TUGAS : 1. menyusun rencana kerja Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja Badan; 2. menyusun rencana aksi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan batas negara dan potensi kawasan perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana aksi Badan; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan
potensi
kawasan 19
perbatasan
sesuai
dokumen
perencanaan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
perbatasan; 4. memfasilitasi penegasan batas wilayah negara dengan pemerintah propinsi, pemerintah pusat maupun Negara Republik Demokratik Timor Leste untuk menetapkan dokumen dan menempatkan tanda batas wilayah negara; 5. mengkoordinasikan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan batas
wilayah
negara
sesuai
kewenangan
untuk
menjamin
kepastian posisi dan keamanan batas negara; 6. menginventarisir
potensi
sumber
daya
kawasan
perbatasan
berdasarkan data dan kunjungan lapangan sebagai data dukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 7. mengkoordinasikan pengembangan
penyiapan
kawasan
rekomendasi
perbatasan
sesuai
penetapan kebutuhan
zona dan
ketentuan sebagai pedoman dalam pembangunan; 8. melaksanakan kerjasama pengelolaan batas negara dan potensi kawasan perbatasan sesuai kebutuhan dan kewenangan untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan; 9. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan dengan menghimpun permasalahan dari sub bidang untuk disiapkan petunjuk pemecahannya; 10. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 11. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 12. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang pengelolaan batas negara dan potensi kawasan perbatasan kepada Kepala Badan secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya; 13. mengendalikan,
mengawasi,
mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas negara dan potensi kawasan perbatasan berdasarkan kewenangan untuk kelancaran pengelolaan perbatasan; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
20
C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Potensi Kawasan Perbatasan; 2. kebenaran rencana aksi; 3. kelancaran pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 4. ketepatan batas negara; 5. kelancaran pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara; 6. kelengkapan potensi sumber daya kawasan perbatasan; 7. kebenaran rekomendasi penetapan zona pengembangan kawasan perbatasan; 8. kelancaran kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan, tata ruang dan lintas batas; 9. ketepatan pemecahan masalah; 10. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan; 11. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; 12. ketepatan saran dan pertimbangan; 13. kebenaran laporan; dan 14. keteraturan, kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas. 6. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN BATAS NEGARA A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara
mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan penyusunan rencana aksi, penyiapan bahan fasilitasi penegasan, koordinasi pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara, penanganan lintas batas serta pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kedaulatan Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk
menyelenggarakan
tugas
tersebut,
Kepala
Sub
Bidang
Pengelolaan Batas Negara melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana aksi Pengelolaan Batas Negara; 2. fasilitasi penegasan batas wilayah negara; 3. pengkoordinasian pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara; 21
4. penanganan lintas batas; dan 5. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas negara. B. URAIAN TUGAS : 1. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja Bidang; 2. menyusun rencana aksi penegasan, pemeliharaan, pengamanan batas wilayah negara dan penanganan lintas batas sesuai kebutuhan
dan
ketentuan
sebagai
data
dukung
dalam
penyusunan rencana aksi Bidang; 3. menyiapkan bahan fasilitasi penegasan, koordinasi pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara, penanganan lintas batas berdasarkan data dan pengamatan lapangan untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dan ketertiban lalu lintas antar negara; 4. memelihara dan mengamankan batas wilayah negara sesuai tugas dan fungsi untuk menjaga kedaulatan wilayah negara; 5. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan batas negara sesuai kondisi riil agar disiapkan petunjuk pemecahannya; 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 7. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 8. memberikan
saran
dan
pertimbangan
teknis
di
bidang
pengelolaan batas negara kepada Kepala Bidang secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya; 9. mengendalikan, Pengelolaan
mengawasi,
Batas
Negara
mengevaluasi berdasarkan
dan
melaporkan
kewenangan
untuk
menyiapkan data perkembangan kondisi batas wilayah negara; dan 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
22
C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja; 2. kebenaran rencana aksi; 3. kelengkapan bahan koordinasi; 4. ketepatan dan keamanan batas wilayah negara; 5. ketepatan pemecahan masalah; 6. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan; 7. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; 8. ketepatan saran dan pertimbangan; 9. kebenaran laporan; dan 10. ketepatan dalam pelaksanaan tugas lain.
7. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala
Sub
Bidang
Pengelolaan
Potensi
Kawasan
Perbatasan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan rencana aksi, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta pelaporannya sesuai ketentuan
yang
berlaku
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat perbatasan. Untuk
menyelenggarakan
tugas
tersebut,
Kepala
Sub
Bidang
Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana aksi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 2. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 3. penginventarisasian potensi sumber daya kawasan perbatasan; 4. penyiapan rekomendasi penetapan zona pengembangan kawasan perbatasan; dan 5. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan.
23
B. URAIAN TUGAS : 1. menyusun
rencana
kerja
Sub
Bidang
Pengelolaan
Potensi
Kawasan Perbatasan sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja bidang; 2. menyusun rencana aksi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana aksi bidang; 3. menyiapkan
bahan
koordinasi
pelaksanaan
pembangunan,
pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan sesuai kebutuhan untuk memperlancar koordinasi; 4. menginventarisir
potensi
sumber
daya
kawasan
perbatasan
berdasarkan data dan kunjungan lapangan sebagai data dukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 5. menyiapkan konsep rekomendasi penetapan zona pengembangan kawasan perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai pedoman dalam pembangunan; 6. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai kondisi riil agar disiapkan petunjuk pemecahannya; 7. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 8. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 9. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan kepada Kepala Bidang secara lisan maupun
melalui
nota
dinas/telaahan
guna
pengambilan
kebijakan selanjutnya; 10. mengendalikan, pelaksanaan
mengawasi,
pembangunan,
mengevaluasi pengelolaan
dan serta
melaporkan pemanfaatan
potensi kawasan perbatasan berdasarkan kewenangan untuk kelancaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan; dan 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
24
C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja; 2. kebenaran rencana aksi; 3. kelengkapan
bahan
koordinasi
pelaksanaan
pembangunan,
pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 4. kelengkapan potensi sumber daya kawasan perbatasan; 5. ketepatan rekomendasi penetapan zona pengembangan kawasan perbatasan darat; 6. ketepatan pemecahan masalah; 7. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan; 8. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; 9. ketepatan saran dan pertimbangan; 10. kebenaran laporan; dan 11. ketepatan dalam pelaksanaan tugas lain;
8. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN DAN KERJASAMA A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala
Bidang
Pengelolaan
Infrastruktur
Kawasan
Perbatasan
mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan rencana aksi, pengkoordinasian penyusunan rencana tata ruang wilayah, pengelolaan
sarana
dan
prasarana
kawasan
perbatasan
serta
pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Kerjasama melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana aksi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 2. pengkoordinasian penyusunan rencana tata ruang wilayah; 3. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 4. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 5. penginventarisasian kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan;
25
6. pelaksanaan
kerjasama
pengelolaan
sarana
dan
prasarana
kawasan perbatasan; dan 7. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan; B. URAIAN TUGAS : 1.
menyusun
rencana
kerja
Bidang
Pengelolaan
Infrastruktur
Kawasan Perbatasan dan Kerjasama sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja badan; 2.
menyusun rencana aksi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana aksi badan;
3.
mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai rujukan dalam pembangunan;
4.
menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sarana lainnya di kawasan perbatasan daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan;
5.
mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan sesuai dokumen
perencanaan
untuk
mendukung
peningkatan
kesejahteraan masyarakat perbatasan; 6.
menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan berdasarkan data dasar dan kunjungan lapangan sebagai data dukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
7.
mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk memperlancar pembangunan;
8.
melaksanakan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana kawasan perbatasan sesuai kebutuhan dan kewenangan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat;
9.
menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sarana dan prasarana kawasan perbatasan dan
26
kerjasama dengan menghimpun permasalahan dari sub bidang agar disiapkan petunjuk pemecahannya; 10. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 11. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 12. memberikan
saran
dan
pertimbangan
teknis
di
bidang
pengelolaan sarana dan prasarana kawasan perbatasan dan kerjasama kepada Kepala Badan; 13. mengendalikan,
mengawasi,
mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan serta kerjasama berdasarkan kewenangan untuk kelancaran pengelolaan perbatasan; dan 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja Bidang Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Kerjasama; 2. kebenaran rencana aksi; 3. kebenaran rencana tata ruang; 4. ketepatan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 5. kelancaran pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 6. kelengkapan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 7. kelancaran kerjasama perbatasan; 8. ketepatan pemecahan masalah; 9. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan; 10. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; 11. ketepatan saran dan pertimbangan; 12. kebenaran laporan; dan 13. ketepatan dalam pelaksanaan tugas lain.
27
9. NAMA
JABATAN
:
KEPALA
SUB
BIDANG
PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan rencana aksi, penyiapan bahan penyusunan rencana tata ruang, pelaksanaan, pengelolaan
dan
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana
kawasan
perbatasan serta pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana aksi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 2. penyiapan bahan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan; 3. penginventarisasian kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 4. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 5. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan,
pengelolaan
serta
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana kawasan perbatasan. B. URAIAN TUGAS : 1. menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja bidang; 2. menyusun rencana aksi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan
pemanfaatan
sarana
dan
prasarana
perhubungan,
pendidikan, kesehatan, ekonomi serta sarana dan prasarana lainnya
sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai data dukung
dalam penyusunan rencana aksi bidang; 3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana tata ruang dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi
dan
sarana
lainnya
sesuai
memperlancar pelaksanaan koordinasi; 28
kebutuhan
untuk
4. menyiapkan konsep rencana tata ruang wilayah perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai rujukan dalam pembangunan; 5. menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta sarana dan prasarana lainnya berdasarkan data dan kunjungan lapangan sebagai data dukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 6. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta sarana dan prasarana lainnya sesuai kondisi riil agar disiapkan petunjuk pemecahannya; 7. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 8. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 9. memberikan
saran
dan
pertimbangan
teknis
di
bidang
pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta sarana dan prasarana lainnya
kepada
Kepala Bidang secara lisan maupun melalui nota dinas/telaahan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya; 10. mengendalikan, pelaksanaan
mengawasi,
pembangunan,
mengevaluasi pengelolaan
dan serta
melaporkan pemanfaatan
sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta sarana dan prasarana lainnya; dan 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. C. TANGGUNG JAWAB : 1. kebenaran rencana kerja Sub Bidang; 2. kebenaran rencana aksi; 3. kelengkapan bahan koordinasi; 4. kebenaran konsep rencana tata ruang; 5. kelengkapan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan; 6. ketepatan pemecahan masalah; 7. kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan; 8. kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja; 9. ketepatan saran dan pertimbangan;
29
10. kebenaran laporan; dan 11. ketepatan dalam pelaksanaan tugas lain.
10. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BIDANG KERJASAMA A. TUGAS DAN FUNGSI : Kepala Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan upaya kerjasama dalam pengelolaan batas negara, pengembangan potensi dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan serta pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan pembangunan perbatasan. Untuk
menyelenggarakan
tugas
tersebut,
Kepala
Sub
Bidang
Kerjasama melaksanakan fungsi : 1. penyusunan rencana kerja kerjasama ; 2. penginventarisasian kebutuhan kerjasama; 3. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama; dan 4. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama. B. URAIAN TUGAS : 1.
menyusun
rencana
kerja
Sub
Bidang
Kerjasama
sesuai
kebutuhan sebagai data dukung dalam penyusunan rencana kerja bidang; 2.
menginventarisir kebutuhan kerjasama berdasarkan kebutuhan bidang untuk penyediaan data dukung;
3.
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kerjasama bidang pengelolaan
batas
negara,
pengembangan
potensi
dan
pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk memperlancar kerjasama; 4.
menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang kerjasama
sesuai
kondisi
riil
agar
disiapkan
petunjuk
pemecahannya; 5.
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksaaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
6.
memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan berdasarkan kinerja guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; 30
7.
memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang kerjasama kepada
Kepala
dinas/telaahan
Bidang
secara
sebagai
lisan
bahan
maupun
melalui
pengambilan
nota
kebijakan
selanjutnya; 8.
mengendalikan, pelaksanaan
mengawasi,
kerjasama
mengevaluasi
berdasarkan
dan
melaporkan
kewenangan
untuk
menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai rencana; dan 9.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
C. TANGGUNG JAWAB : 1.
kebenaran rencana kerja Sub Bidang Kerjasama;
2.
kelengkapan data tentang kebutuhan kerjasama;
3.
kelengkapan bahan kerjasama;
4.
ketepatan pemecahan masalah;
5.
kesesuaian tugas dengan pengetahuan dan keterampilan;
6.
kesesuaian nilai dan penghargaan dengan kinerja;
7.
ketepatan saran dan pertimbangan;
8.
kebenaran laporan; dan
9.
ketepatan dalam pelaksanaan tugas lain.
BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY
31
