BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a.
bahwa Kabupaten Alor merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan karakteristik masyarakat
yang
majemuk,
maka
perlu
adanya
pembauran kebangsaan, sebagai upaya sadar untuk menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan idealisme nasional dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pembauran
Kebangsaan di Daerah, maka perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Organisasi
Nomor
8
Kemasyarakatan 1
Tahun
1985
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 3.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
Undang-Undang Pengesahan
Nomor
29
Konvensi
Tahun
1999
Internasional
tentang tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 5.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
32
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
2004
Negara 125,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
Undang-Undang
Nomor
12
Pembentukan
Peraturan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
158,
Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4587); 2
Lembaran
Negara
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
159,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4588); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2005
Negara
Nomor
Republik
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pembauran
Kebangsaan di Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah
Kabupaten
Alor
Tahun
2007
Nomor
4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Alor
Nomor 442); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten
Alor
Tahun
2009
Nomor
35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);
3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
2010-2014
Tahun
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupataen Alor.
3.
Bupati adalah Bupati Alor.
4.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
5.
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat-istiadat, seni budaya, pendidikan
dan
perekonomian
untuk
mewujudkan
kebangsaan
Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.
Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
8.
Masyarakat adalah kelompok yang mendiami wilayah di Daerah dengan kepelbagaian suku, agama dan adat istiadat. 4
BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) FPK dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. (2) FPK berkedudukan di ibukota Kabupaten. Pasal 3 (1) FPK dapat dibentuk di Kecamatan, Desa dan Kelurahan. (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Kecamatan, Desa dan Kelurahan. BAB III TUJUAN Pasal 4 Pembentukan FPK sebagaimana dimaskud dalam Pasal 2 bertujuan : a. sebagai wadah pembauran masyarakat; b. sebagai wadah menumbuhkan semangat kebangsaan; c. sebagai pusat informasi, komunikasi, konsolidasi dan kerjasama antar warga masyarakat; dan d. sebagai wadah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan Bangsa di Daerah. BAB IV TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Pasal 5 FPK mempunyai tugas : a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan; b. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat; c.
menyelenggarakan
sosialisasi
kebijakan
yang
berkaitan
dengan
Pembauran Kebangsaan; dan d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan Pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.
5
BAB V PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN Pasal 6 (1) Penyelenggaraan FPK menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. (2) Fasilitasi dan pembinaan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Bupati. Pasal 7 (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi : a.
membina
dan
memelihara
ketentraman
masyarakat
terhadap
kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah; b.
menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai suku, ras, agama dan etnis;
c.
mengkoordinasikan
Camat
dalam
penyelenggaraan
pembuaran
kebangsaan; dan d.
mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam pembauran kebangsaan.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati. BAB VI ORGANISASI Pasal 8 Organisasi FPK terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan d. Anggota. Pasal 9 Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c dipilih dari Anggota FPK.
6
Pasal 10 (1) Anggota FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas Pimpinan Organisasi Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan etnis dalam Masyarakat. (2) Jumlah anggota FPK disesuaikan dengan jumlah Suku, Etnis dan Pemuka Adat. Pasal 11 (1) Dalam rangka pembinaan FPK, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Pembina FPK. (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. membantu
Bupati
dalam
merumuskan
kebijakan
Pembauran
Kebangsaan; dan b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan. Pasal 12 Keanggotaan Dewan Pembina FPK terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. Pasal 13 (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, secara Ex Oficio dijabat oleh Wakil Bupati. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, secara Ex Oficio
dijabat
oleh
Kepala
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan Masyarakat. (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dijabat oleh Pimpinan Instansi terkait. Pasal 14 (1) Struktur
Organisasi
FPK
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
8
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7
(2) Struktur Organisasi Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MASA KERJA Pasal 15 (1) Keanggotaan FPK dipilih secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Dewan Pembina FPK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Pasal 16 Masa kerja FPK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. BAB VIII HUBUNGAN DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN Pasal 17 (1) Hubungan antar anggota FPK adalah hubungan kerjasama yang saling mendukung dalam suasana yang harmonis dan serasi. (2) FPK dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait di Daerah. Pasal 18 Hubungan antar FPK dan Dewan Pembina FPK adalah hubungan konsultatif. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 19 Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas FPK dibebankan pada APBD.
8
BAB X PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 20 Dalam
rangka
pembinaan
penyelenggaraan
FPK,
Bupati
melakukan
pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah. Pasal 21 (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan FPK di daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktuwaktu jika diperlukan. (3) Dalam
keadaan
mendesak,
mekanisme
pelaporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Alor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan
Berita
Daerah
Kabupaten
dinyatakan tidak berlaku.
9
Alor
Nomor
279)
dicabut
dan
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 20 September 2012
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 20 September 2012
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2012 NOMOR 11
10
PENJELAAN ATAS PERATUARAN BUPATI ALOR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBARUAN KEBANGSAAN
A. UMUM Pluralisme budaya, bahasa, adat, etnis dan agama adalah ciri khas bangsa Indonesia yang hidup, berkembang dan berinteraksi sejak dulukala. Demikian halnya dalam masyarakat yang mendiami Kabupaten Alor yang majemuk pula, dalam berinteraksi tidak dapat dipungkiri akan terjadi gesekan konflik antar warga yang dapat memecah persatuan dan keastuan bangsa. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, dibutuhkan wadah pelayanan informasi,
komunikasi,
konsolidasi
dan
kerjasama
antar
warga
masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan semangat persatuan dan rasa nasionalisme antar warga masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor berdasarkan kewenangannya dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, membentuk Peraturan Bupati ini yang diharapkan dapat menjadi landasan pijak bagi Dewan Pembina dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam penyelenggaraan organisasi. B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. 11
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas 12
Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 653
13
Lampiran I Peraturan Bupati Alor Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 20 September 2012 Struktur Organisasi FPK
KETUA WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
14
Lampiran II Peraturan Bupati Alor Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 20 September 2012 Struktur Organisasi Dewan Pembina FPK
KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
15
