LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN ALOR NO. : 22, 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dalam pelaksanaannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mencari dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adakah Kabupaten Alor; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Alor; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Alor; 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 7. Terminal adalah Sarana Transportasi angkutan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan umum yang merupakan jaringan transportasi; 8. Fasilitas Terminal adalah Sarana dan Prasarana pendukung yang berada dalam lingkungan terminal; 9. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan atau barang serta kegiatan usaha lainnya atau fasilitas usaha lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; 10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 11. Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah; 12. Masa retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Subyek Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 13. Surat Pendaftaran Obyek Rteribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Subyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah; 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRD LB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau pemberian sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRD KBT, SKRD LB, STRD atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh subyek retribusi; 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dari Subyek Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah; 20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal, penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan kendaraan bermotor lainnya, tempat kegiatan usaha dan atau fasilitas usaha lainnya yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa terminal dan atau penyediaan fasilitas lainnya dilingkungan terminal; (2) Penyediaan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Terminal; b. Tempat Parkir Kendaraan bermotor; c. Tempat MCK (Toilet); d. Fasilitas Kegiatan Usaha Lainnya. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal atau fasilitas terminal yang diwajubkan membayar Retribusi terminal. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 5 (1) Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha; (2) Retribusi Terminal dipungut di kabupaten Alor.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa Terminal dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian dan frekwensi terminal dan atau fasilitas Terminal.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan Terminal didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan Terminal, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangkan waktu dan frekwensi pemakaian; (2) Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Terminal setiap hari per Kendaraan : 1. Kendaraan Angkutan Penumpang dalam Kota : - Kurang dari 12 tempat duduk Rp. 5.000,- Bis/Lebid dari 12 tempat duduk Rp. 7.500,2. Kendaraan Angkutan Penumpang Luar Kota : - Kurang dari 12 tempat duduk Rp. 6.000 - Bis/Lebih dari 12 tempat duduk Rp.10.000,3. Taxi atau Kendaraan Angkutan Khusus Pedesaan Rp. 7.500,4. Kendaraan Roda 6 keatas Rp.10.000,b. Mandi Cuci Kakus (MCK) sekali pakai : 1. Mandi, Cuci Rp. 1.000,2. Kakus Rp. 500,c. Kegiatan Usaha Lain : Rp. 3.000,BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 9 (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi/Petugas yang ditetapkan oleh Bupati; (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Identitas; (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 10 (1) Bupati menetapkan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi; (2) Hasil Pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai; (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumenlain yang dipersamakan;
(3) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah Harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam dan atau waktu yang ditentukan oleh Bupati; (4) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 12 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Subyek Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Subyek Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib diberikan Tanda Bukti Pembayaran; (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan; (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI Pasal 14 Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau ditentukan lain oleh Bupati. Pasal 15 Saat Retribusi Terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 16 (1) Subyek Retribusi atau kuasanya wajib mengisi dan menandatangani SPORD dengan jelas benar dan lengkap; (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD KBT;
(3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian SKRD dan SKRD KBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati; BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Dalam hal Subyek Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Pejabat pemungut atau bendahara khusus penerima yang terlambat menyetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Jumlah setoran. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan dengan cara dikeluarkan Surat Tagihan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tagihan yang merupakan peringatan Subyek Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang; (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat tagihan/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (4) Dalam hal Subyek Retribusi tidak melakukan kewajiban setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPLN) dapat melakukan penagihan Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20 (1) Subyek Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapannya ini; (2) Subyek Retribusi dapat menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Subyek Retribusi; (3) Subyek Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar; (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Subyek Retribusi Kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
(5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Subyek Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima; (6) Dalam hal setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XIII KEBERATAN Pasal 21 (1) Subyek Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila Subyek Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi. Pasal 22 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya; (2) Bupati dapat memberikan keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau merubah besarnya Retribusi; (3) Dalam hal telah lewat 6 (enam) bulan Bupati belum memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 23 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Subyek Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memberi keputusan; (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaporkan kepada Bupati dan tidak memberikan sesuatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi disamping dikabulkan SKLB harus diterbitkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24 Dinas perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi terhadap pungutan Retribusi Terminal.
BAB XVI KADALUARSA Pasal 25 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi kecuali apabila Subyek Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi; (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditangguhkan apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran; b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Subyek Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 27 (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Menelit, mencari dengan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas seseorangdan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipereiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perluuntuk kelancaran penyidikantindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Sebyek Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurunganpaling lama 3 (tiga); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
ini,
sepanjang
mengenai
Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.
Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 19 April 2005
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 25 April 2005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2005 NOMOR 22
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR : 16 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL I.
UMUM Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal dogolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha. Bahwa prisnsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi terminal didasarkan pada Kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat komersial dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan yang layak. Bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali. Bahwa peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Bahwa dengan mendapatkan legalitas dalam pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Alor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Retribusi Terminal.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Pasal 2 : Pasal 3 Ayat (1) : Ayat (2) :
Pasal 4 : Pasal 5 : Pasal 6 : Pasal 7 : Pasal 8 ayat (1) : Ayat (2) huruf c :
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas yang dimaksud dengan fasilitas kegiatan usaha lainnya adalah semua fasilitas yang disediakan oleh pemerintah selain yang disebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang diperuntukan untuk kelancaran kegiatan terminal seperti Wartel, Warnet serta Fasilitas Hiburan lainnya. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain adalah kegiatan usaha penunjang terminal seperti kios dan lain-lain yang menggunakan jasa terminal.
Pasal 9 : Pasal 10 : Pasal 11 ayat (1) Ayat (2)
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Cukup jelas Cukup jelas : Cukup jelas : yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah surat setoran atau surat-surat sejenis yang dapat dipergunakan untuk kepentingan setoran Retribusi Daerah yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati. : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 354
