BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NoMoR (z
rAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
a. bahwa untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap pengguna
b. c. lJ!engingat
1. 2.
bahan makanan yang berasal dari hewan dan unggas, perlu diadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pemotongan hewan, penjualan daging hewan serta usaha pemotongan unggas; bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan ketertiban umum; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf "a" dal'l "b" diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang lzin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2824)',
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Negara Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor ' 42,Tambahan Lembaran Negara Republik lncjonesia Nomor 3821), 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan l-dtnbaran Negara Republik lndorresia Negara Nomor 3253), 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; B. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); 9. Feraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4); 10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3). Memper:hatikan
:
1,
2.
3.
4.
Kepufusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 18 tahun 1979 dan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor Q$llns/Um l3t197g tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak SapilKerbau Bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit; Keputusan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor 555/KptsffN,240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan; Keputusan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor 557/KptslTN.520/g/1986 tentang $yarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas; Keputusan Menteri Pertanian Republik lndonesia Nomor 413/KptsffN.31017/1986 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Hasil lkutannya;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
: PERATURAN
BUP}ATI TENTANG MASYARAKAT VETERINER
IZIN USAHA
KESEHATAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan 1.
2. 3. 4. 5.
6.
7. 8.
9.
10.
:
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang hertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan
hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia' 14 Rumah Potong Hewan setanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks pemotongan hLwan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong untuk konsumsi masyarakat luas. hewan selain unggas selanlutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau Unggas 12. Rumah Potong kompleks pemotongan hewan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas untuk konsumsi masyarakat luas' 13. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi . 14. Unggas adalah ayam, bebek, angsa, entok, burung dara, kalkun, burung puyuh, belibis, itik dan merpati. 15. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang telah di potong dan layak di
16. 12.
18.
komsumsi. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang I badan yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah potong hewan. Kandang adalah suatu bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah guna mengistirahatkan atau menempatkan sementara hewan yang akan di potong serta untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan hewan potong. Angkutan daging adalah kendaraan bermotor khusus yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengangkut daging dari rumah potong hewan ke tempat peniualan
daging. 19. Pemeiit<saan hewan adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum di sembelih yang selaniutnya disebut Ante-Mortem. 20. iremeriksaan daging adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah disembelih yang selanjutnya disebut Post-Morten. 21. Kemajiran suatu kondisi ternak Besar Betina Bertanduk yang tidak dapat menghasilkan keturunan. 22" Pemeriksaan Kemajiran suatu kegiatan untuk mengetahui kondisi ternak khususnya ternak betina bahwa ternak tersebut tidak produktif/ tidak menghasilkan keturunan. 29. Fasilitas lainnya adalah pemeriksaan temak potong, kandang, pemeriksaan daging dan angkutan daging. 24. Pemotongan darurat adalah pemotongan ternak yang di lakukan secara terpaksa karena kecelakaan sehingga keadaannya sangat menghawatirkan. 25. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas teknis kesehatan hewan yang berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter hewan pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan/Unggas26. Jagal adalah orang yang bergerak dibidang pemotongan hewan dan penjualan daging hewan. 27. Surat lzin adalah Surat lzin usaha pemotongan hewan, penjualan daging hewan dan usaha pemotongan unggas. 28. Pengusaha pen[ualan daging adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang peredaran dan penjualan daging hewan.
BAB II PERIZINAN Bagian Pertama Ohyek Dan Subyek Perizinan Pasal 2
(1)Obyek perizinan adalah penerbitan izin usaha pemotongan hewan, penjualan daging hewan dan usaha pemotongan unggas. (2) Subyek perizinan adalah perorangan atau perusahaan berbadan hukum. (3)Subjek perizinan perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perseroan Terlcatas (PT); b. Persekutuan Komanditer (CV); c. Koperasi; d. Firma (Fa); e. Bentuk Usaha Lainnya.
Bagian Kedua Ketentuan Perizinan Pasal 3 (1) Perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan menyelenggarakan usaha kesehatan masyarakat veteriner wajib memperoleh izin dari Bupati melalui KP2SP-PM; (2) Usaha masyarakat veteriner meliputi : a. Usaha Rumah Potong Hewan (RPH); b. Usaha Rumah Potong Unggas (RPU); c. Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan atau Unggas, yaitu : 1. Praktek Dokter/Mantri Hewan, 2. Klinik Hewan; 3. Rumah Sakit Hewan.
Bagian Ketiga Persyaratan Perizinan Pasal 4 (1) lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat di peroteh melalui KP2SP-PM dengan persyaratan sebagai berikut : a. izin usaha rumah potong hewan : 1. Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; 2. Fotokopi KTP; 3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah; 4. Fotokopi lzin Gangguan (HO); 5. Surat Keterangan Kepemilikan Hewan; 6. Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan, Khusus Untuk Betina; 7. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm. b. izin usaha rumah potong unggas : 1. Surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; 2. Fotokopi KTP; 3. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atau Sertifikat Tanah; 4. Fotokopi lzin Gangguan (HO); 5. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm. c. izin usaha pelayanan kesehatan hewan : 1. Praktek DokterlMantri Hewan a) surat permohonan kepada Bupati melalui KPZSP-PM; b) fotokopi KTP; c) fotokopi surat penugasan; d) fotokopi ljasah; e) pasfoto ukuran 3 x 4 cm. 2, Klinik Hewan a) surat permohonan kepada Bupati melalui KP2$P-PM; b) akte pendirian yayasan; c) surat izin dari dokter/mantri penanggung jawab; d) riwayat pengalaman kerja oleh instansi tempat yang bersangkutan bekerja (khusus untuk perorangan); e) fotokopi lzin Gangguan (HO); fotokopi ljasah paramedis dari personilnya. 3. Rumah Sakit Hewan a) surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; b) daftar perlengkapan; c) daftar ketenagaan; d) lzin Mendirikan Bangunan (lMB). (2) Persyaratan untuk perubahan, perpanjangan izin sama dengan persyaratan izin baru sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan melampirkan izin asli. (3) Persyaratan penggantian izin karena hilang: a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; b. fotokopi KTP; c. surat keterangan hilang dari pihak berwajib; d. dokumen pendukung lainnya.
f)
(4) Persyaratan penggantian izin karena rusak: a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; b. fotokopi KTP; c. izin yang telah rusak; d. dokumen pendukung lainnya.
Bagian Keempat Tata Cara Memperoleh lzin Pasal 5 Tata cara pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pemohon mengambit dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM; b. apabila pengurusan izin dikuasakan maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha. c. formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tigai. d. petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon; e. berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas; apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kembali; g. kepala KP2SP-PM menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan berita acara paling lamaZ (dua) hari kerja; h. hasil dari peninjauan lapangan tim teknis untuk permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat i2) huruf c angka 1, 2, dan 3 diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi penolakan atau persetujuan penerbitan izin paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berita acara hasil peninjauan lapangan terbit; Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan wajib melaporkan kepada Bupati melalui KP2SP-PM alasan penolakan izin apabila tidak layak diterbitkan paling lama 5 (limai hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan terbit. izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat {2} huruf a dan b diterbitkan oleh KP2SP-PM paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar; k. izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1, 2, dan 3 diterbitkan oleh KP2SP-PM paling lama 7 {tu}uh} harl kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar; perubahan dan perpanjangan izin selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja; m. penggantian izin karena hilang dan atau rusak selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja.
f.
i.
j
l.
Pasal 6 Perorangan yang akan melakukan kegiatan sebagai jagal, wajib memperoleh izin dari Dinas Pertanian dan Perkebunan setelah mendapatkan sertifikat dari Kantor Kementerian Agama Daerah. Pasal 7 Permohonan izin usaha ditolak apabila : a. tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; b. mengganggu dan atau merusak keseimbangan lingkungan; c. bertentangan dengan rencana tata ruang daerah dan atau kota; d. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Pasal
I
(1) Masa berlaku izin usaha kesehatan masyarakat veteriner berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali; (2) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat* lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
BAB KEWAJTBAN DAN
III
I-niancaN
pEMEGANG tzlN
Pasal 9
(1)Pemegang izin wajib menghubungi petugas pemeriksa sebelum melaksanakan penyembelihan. (2) betllp hewan dan atau unggas yang hendak dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa ke rumah potong hewan dan atau rumah potong unggas untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan penyembelihan.
Pasal 10 Bagi pemegang izin usaha dilarang a. mengalihkan/memindahkan surat izin usaha kesehatan masyarakat veteriner tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; b. melaksanakan usaha kegiatan lain diluar ketentuan yang diatur dalam surat izin usaha kesehatan masyarakat veteri ner; c. membawa hewan potong ke RPH dan atau RPU, tanpa memiliki surat kepemilikan hewan/ternak yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan; d. membawa hewan betina dalam keadaan bunting dan atau hewan betina produktif tanpa surat keterangan dari dokter hewan pemerintah ke RPH untuk dipotong; e. membawa hewan atau ternak yang masih terikat kontrak atau gaduhan dengan pihak pemerintah, kecuali ada surat keterangan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan; f. melanggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku. :
PENCABUTAN IZIN Pasal 11 (1) lzin usaha dicabut apabila : a. pemegang izin tidak lagi menyelenggarakan usaha; b. melanggar ketentuan yang berlaku; (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan peringatan tertulls sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu. (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala KP2SP-PM BAB V rq9
(1) Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan usaha kesehatan masyarakat veteriner; (2) Kewenangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang kegiatan kesehatan masyarakat veteriner.
Pasal
l3
"
'
(1)Kegiatan pemotongan hewan untuk konsumsi umum wajib dilaksanakan
di
Rumah
Potong Hewan kecuali untuk keperluan adat, budaya dan agama. (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas yang dihunjuk. (3) Kegiatan pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pemilik hewan menunjukkan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa yang bersangkutan. (4) Daging dan atau bahan-bahan lain dari hewan dapat dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat setelah dinyatakan layak oleh petugas yang dihunjuk yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2). (5) Daging dan atau bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat wajib dimusnahkan oleh petugas yang dihunjuk atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 14
(1)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kesehatan masyarakat veteriner dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait. (2) $ebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha kesehatan masyarakat veteriner diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, (3) Bupati melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat meminta laporan tentang hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha. (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan teknis kelayakan usaha. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, diatur dengan suatu Keputusan Bupati.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal )- 6topenaw- Zott
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal N]3ry"vt zav
/
DAERAH PAKPAK BHARAT
SEKRET
SINAMO DA,ERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
lvl
