RPM Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal – Draft 23 Juni 2010
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: /PER/M/KOMINFO/2/2010 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN ATAU PENGADUAN KONTEN INTERNET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, baik terhadap penyelenggara sistem elektronik itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan khususnya anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau penyebarluasan suatu konten yang bersifat melawan hukum (ilegal);
b. bahwa untuk membina industri penyelenggaraan sistem elektronik agar senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun internasional. Pemerintah perlu memberikan pedoman kepada penyelanggara sistem elektronik mengenai prosedur penanganan pelaporan atau pengaduan konten yang ilegal;
c.
Mengingat :
1. Undang-‐undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)
2. Undang-‐undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
3. Undang-‐undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
4. Undang-‐undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
5. Undang-‐undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Undang-‐undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974)
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal;
Halaman 1 dari 7
RPM Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal – Draft 23 Juni 2010
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATACARA PENANGANAN PELAPORAN ATAU PENGADUAN ATAS KONTEN ILEGAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.
Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-‐sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.
2.
Internet adalah Sistem Elektronik global yang berbasiskan komputer dan protokol komunikasi TCP/IP.
3.
Konten Internet adalah Konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan/atau disimpan melalui internet.
4.
Konten Ilegal adalah konten internet yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan.
5.
Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan mengolaj, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6.
Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Sistem Elektronik.
7.
Pengguna Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna, adalah orang yang memuat, mengubah, mengakses, menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten.
8.
Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
9.
Penyaringan adalah tindakan untuk menemukan dan menutup akses (blocking) dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan disimpannya suatu Konten Ilegal dalam Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara.
10. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-‐undangan tentang adanya Konten Ilegal. 11. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan tentang adanya konten ilegal yang menyangkut pihak tersebut secara pribadi. 12. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Konten. Pasal 2 1.
Maksud dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
Halaman 2 dari 7
RPM Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal – Draft 23 Juni 2010
2.
Tujuan dari pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara untuk bertindak secara patut, teliti, dan hati-‐hati dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya yang terkait dengan Konten. BAB II PERAN PENYELENGGARA Pasal 3
Terhadap seluruh Konten dalam layanannya yang dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan/atau disimpan oleh Pengguna, Penyelenggara wajib: a.
membuat aturan penggunaan layanan;
b.
melakukan Penyaringan;
c.
menyediakan layanan Pelaporan atau Pengaduan;
d.
menganalisa Konten yang dilaporkan atau diadukan oleh Pengguna; dan
e.
menindaklanjuti hasil analisis atas Laporan atau Pengaduan dari suatu Konten. Pasal 4
1.
Aturan penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sekurang-‐kurangnya memuat ketentuan mengenai: a.
larangan bagi pengguna untuk memuat Konten yang menurut Peraturan Menteri ini merupakan Konten yang dilarang.
b.
keharusan bagi Pengguna untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai identitas dan kontaknya saat mendaftar;
c.
keharusan bagi Pengguna untuk tunduk pada hukum negara Republik Indonesia;
d.
keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui bahwa jika Pengguna melanggar kewajibannya, maka Penyelenggara dapat menutup akses (blocking) Akses dan/atau menghapus Konten Multimedia yang dimaksud;
e.
keharusan bagi Pengguna untuk menyetujui ketentuan privasi yang paling sedikit mengenai: 1. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara menyimpan data pribadi dan data penggunaan layanan; dan/atau 2. kesediaan Pengguna untuk mengizinkan Penyelenggara mengungkapkan data pribadi dan data penggunaan layanan kepada aparat penegak hukum dan/atau Menteri apabila ada dugaan mengenai perbuatan melawan hukum terkait pemuatan suatu Konten.
2.
Penyelenggara dilarang membuat aturan penggunaan layanan yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas penyelenggaraan jasanya yang digunakan untuk memuat, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan/atau menyimpan Konten. Pasal 5
1.
Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan itikad baik dalam mengoperasikan Sistem Elektronik yang memiliki fungsi utama sebagai sarana Penyaringan menurut upaya terbaik Penyelenggara sesuai dengan kapasitas Teknologi Informasi, kapasitas finansial, dan otoritas yang dimilikinya.
2.
Penyelenggara wajib memastikan bahwa Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam perundang-‐undangan. Halaman 3 dari 7
RPM Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal – Draft 23 Juni 2010
Pasal 6 1.
Penyediaan layanan Pelaporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan sarana yang mudah diaplikasikan oleh Pengguna dalam memberikan atau menerima Laporan atau Pengaduan mengenai keberadaan Konten yang dilarang.
2.
Sarana Pelaporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
3.
a.
surat elektronik
b.
sarana telekomunikasi;
c.
surat melalui pos; dan
d.
sarana komunikasi lainnya yang umum.
Penyelenggara wajib memastikan bahwa sarana Pelaporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-‐undangan. Pasal 7
1.
Penyelenggara wajib memeriksa laporan atau pengaduan dengan melakukan analisis Konten.
2.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : a.
Setelah jumlah Laporan yang diterima mencapai 1000.
b.
Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah aduan diterima.
3.
Yang wajib diperiksa oleh penyelenggara adalah Laporan atau Pengaduan yang menyertakan identitas yang benar dan dapat dibuktikan oleh pelapor atau pengadu.
4.
Pada saat proses analisis Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menandai Konten tersebut, sehingga Pengguna mengetahui bahwa Konten tersebut sedang dilaporkan/diadukan.
5.
Penyelenggara wajib memberitahu adanya laporan atau aduan terhadap Konten yang dimuatnya kepada pemuat konten dan memberi kesempatan atau menyediakan sistem kepada pemuat konten untuk memberikan penjelasan/sanggahan (counter notice) terhadap konten yang sedang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan jangka waktu paling lama 5 (lima) harikerja setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6.
Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan mengklasifikasikan Konten dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: a.
Konten yang ilegal;
b.
Konten yang legal;
c.
Konten yang belum jelas melanggar aturan Pasal 8
1.
Terhadap Konten yang dikategorikan sebagai Konten ilegal maka Penyelenggara wajib menutup akses (blocking) Konten tersebut dari layanannya.
2.
Terhadap Konten yang dikategorikan sebagai konten legal, maka Penyelenggara wajib mencabut (remove) penandaan Konten dari layanannya (sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 butir 4).
Halaman 4 dari 7
RPM Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal – Draft 23 Juni 2010
3.
Dalam hal Penyelenggara menyimpulkan suatu Konten dalam kategori Konten yang belum jelas maka Penyelenggara wajib meneruskan laporan atau aduan beserta hasil analisis berikut alasannya kepada Tim Pertimbangan. Pasal 9
1.
Penutupan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah kesimpulan.
2.
Pencabutan penandaan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah kesimpulan.
3.
Penerusan laporan atau aduan beserta hasil analisis berikut alasannya kepada Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah kesimpulan. Pasal 10
1.
Penyelenggara dalam meminta Pemuat untuk menghapus dari Sistem Elektronik Penyelenggara, Konten yang telah disimpulkan oleh Penyelenggara sebagai Konten Ilegal.
2.
Penyelenggara dapat menghapus Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
3.
Penindaklanjutan hasil analisis atas Laporan atau Pengaduan dari suatu Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Laporan atau pengaduan diterima. Pasal 11
Penyelenggara wajib memberikan data Laporan atau Pengaduan serta Konten yang dilaporkan atau diadukan kepada aparat penegak hukum jika diperlukan dalam proses penegakan hukum. Pasal 12 Penyelenggara wajib memuat ketentuan Peraturan Menteri ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari layanannya dan memastikan setiap pengguna mengakses, membaca, mengetahui dan/atau dapat mengaksesnya. Pasal 13 Apabila Penyelenggara telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12, maka Penyelenggara telah dianggap beritikad baik, patut, dan hati-‐hati serta memenuhi asas tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik bertindak secara patut, dan telah menyelenggarakan Jasa Sistem Elektronik secara bertanggungjawab. BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Pasal 14 1.
Masyarakat dapat mengadukan kepada Direktur Jenderal terhadap Penyelenggara yang tidak melakukan pemeriksaan Laporan atau Pengaduan Konten ilegal sesuai ketentuan dalam Pasal 7.
2.
Direktur Jenderal berwenang meminta penjelasan kepada Penyelenggara yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3.
Dalam hal Direktur Jenderal menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara maka Direktur Jenderal berwenang memberikan peringatan kepada Penyelenggara tersebut untuk melakukan pemeriksaan, mengklarifikasi kepada pembuat konten, melakukan analisis dan menghasilkan putusan hasil analisis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Halaman 5 dari 7
RPM Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal – Draft 23 Juni 2010
4.
Dalam hal Penyelenggara tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara tersebut dianggap telah bertindak tidak patut dan tidak beritikad baik. Pasal 15
1.
Tim Pertimbangan wajib melakukan pemeriksaan terhadap Konten yang diteruskan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3).
2.
Tim Pertimbangan wajib mengeluarkan putusan hasil analisis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pasal 16
1.
Tim Pertimbangan ditetapkan dengan keputusan Menteri dengan jumlah anggota paling banyak 15 (lima belas) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun.
2.
Tim Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh masing-‐masing anggota Tim Pertimbangan.
3.
Pengajuan anggota Tim Pertimbangan dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan independensi.
4.
Komposisi Tim Pertimbangan terdiri atas 40% (empat puluh persen) dari unsur Pemerintah dan 60% (enam puluh persen) dari unsur masyarakat yang berkualifikasi sebagai ahli atau profesional.
5.
Tim Pertimbangan dibantu oleh sekretariat yang susunannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.
6.
Menteri menetapkan Tim Pertimbangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini. Pasal 17
1.
2.
Pemeriksaan terhadap satu atau serangkaian Konten yang diteruskan oleh Penyelenggara dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Tim Pertimbangan, yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari: a.
2 (dua) orang dari lingkungan untuk Pemerintah; dan
b.
3 (tiga) orang dari unsur masyarakat.
Susunan anggota dan ketua Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Tim Pertimbangan. Pasal 18
Pemeriksaan terhadap Konten yang diteruskan oleh Penyelenggara dilakukan oleh Kelompok Kerja dengan tahapan sebagai berikut: a.
pendistribusian Konten yang akan diperiksa kepada seluruh anggota Kelompok Kerja;
b.
masing-‐masing anggota Kelompok Kerja memberikan pendapatnya secara tertulis berdasarkan hasil analisis dari segi kepakaran, pengalaman, dan kebijaksanaannya;
c.
berbagai pendapat tersebut dimusyawarahkan oleh seluruh anggota Kelompok Kerja;
d.
perumusan hasil pemeriksaan; dan
e.
penetapan rekomendasi untuk Penyelenggara. Pasal 19
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e diteruskan kepada Ketua Tim Pertimbangan untuk disampaikan kepada Penyelenggara. Halaman 6 dari 7
RPM Tatacara Penanganan Pelaporan atau Pengaduan atas Konten Ilegal – Draft 23 Juni 2010
Pasal 20 Hasil rekomendasi Kelompok Kerja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut: a.
Konten ilegal; dan
b.
Konten legal. Pasal 21
1.
Dalam hal Penyelenggara telah menerima rekomendasi mengenai Konten yang diteruskan kepada Tim Pertimbangan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
2.
Apabila Penyelenggara telah melakukan kewajiban berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, maka Penyelenggara telah dianggap beritikad baik, patut dan hati-‐hati serta memenuhi asas tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik bertindak secara patut dan telah menyelenggarakan sistem elektronik secara bertanggung jawab. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Selama Tim Pertimbangan belum terbentuk, maka penerusan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat ditujukan kepada Direktur Jenderal. Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Salinan ini merupakan salinan draft RPM Konten pembahasan 23 Juni 2010 di Bidakara jam 19.00 – 21.00
Halaman 7 dari 7
