LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NO. : 5, 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN IKATAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara optimal maka diperlukan adanya sumber daya manusia (aparatur) yang berkualitas dan profesional dalam bidang tugasnya; b. bahwa tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas merupakan satu bagian dari pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia aparatur dan mahasiswa/mahasiswi yang berkualitas dan profesional; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan sumber Daya Manusia yang handal dan profesional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang pemberian Tugas Belajar; 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri; 14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Alor; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Alor; 4. PNS yang selanjutnya disebut Aparatur adalah Aparatur Daerah Kabupaten Alor; 5. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan kepada seorang Aparatur untuk mengikuti Pendidikan, disiplin ilmunya dibutuhkan Daerah pada salah satu lembaga pendidikan baik diluar maupun di dalam Wilayah Kabupaten Alor dan dibebas tugaskan dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau Pihak ketiga; 6. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Aparatur untuk mengikuti Pendidikan pada salah satu Lembaga Pendidikan baik di dalam maupun di luar Wilayah Kabupaten Alor dengan tidak meninggalkan tugas Kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Aparatur yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah; 7. Ikatan Dinas adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa dan atau Mahasiswi yang berprestasi, bukan Aparatur untuk melanjutkan Pendidikan pada salah satu Lembaga Pendidikan diluar maupun didalam Wilayah Kabupaten Alor dan Biaya Pendidikannya dibiayai oleh yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud diberikan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan Aparatur/Mahasiswa/Mahasiswi yang telah menunjukan dedikasi, perilaku, loyalitas, dan prestasi; (2) Tujuan diberikannya Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas adalah terciptanya Aparatur, Mahasiswa dan atau Mahasiswi sebagai Aparatur dan atau Calon Kader yang memiliki kualitas serta professional dalam pelaksanaan tugas, pelayanan dan pengabdian di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. BAB III TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS Pasal 3 (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat diberikan kepada Aparatur yang memiliki kemampuan, kecakapan dan prestasi pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan Instansi/Unit Kerja dan Pemerintah Daerah yang menunjukan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah;
(2) Ikatan Dinas diberikan kepada Mahasiswa dan atau Mahasiswi yang memiliki kemampuan, kecakapan dan prestasi pada bidang tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah. Pasal 4 (1) Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas dilaksanakan oleh Aparatur dan atau Mahasiswa/Mahasiswi setelah mendapat persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (2) Untuk mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur dan Mahasiswa/Mahasiswi wajib : a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Instansi/Unit kerja Aparatur yang bersangkutan kecuali Mahasiswa dan Mahasiswi; b. Memenuhi persyaratan administrasi dan akademik yang disyaratkan. BAB IV SYARAT- SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS Pasal 5 Aparatur yang diberikan Tugas Belajar, Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) Persyaratan administrasi : a. Senioritas dalam masa kerja dan kepangkatan dengan ketentuan sudah bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara terusmenerus; b. DP-3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; c. Memiliki penampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang; d. Berbadan sehat tidak cacat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; e. Usia setinggi-tingginya 30 tahun untuk Program Diploma, 35 tahun untuk S-1, dan 40 tahun untuk S-2 dan 45 tahun untuk S- 3; f. Aparatur yang bersangkutan tidak bermasalah bebas temuan oleh Badan Pengawas Daerah; g. Diizinkan oleh Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan secara tertulis; h. Bagi Aparatur Izin Belajar; (a) Pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja; (b) Tidak menggangu pelaksanaan tugas pokok; (c) Dalam pemberian Izin Belajar harus dipertimbangkan keterkaitan dengan kebutuhan pendidikan dengan tugas pokok Instansi yang bersangkutan. i. Untuk Program S-2 dan S-3 minimal telah menduduki jabatan struktural Esalon IV 2 tahun serta telah mengikuti Diklat PIM Tingkat IV atau pernah menduduki Jabatan Fungsional dengan pangkat/golongan yang setara dengan Eselon; j. Bagi Aparatur yang tidak menduduki jabatan struktural untuk program S-2 dan S-3, pangkat minimal III/b dan mempunyai latar belakang Diklat/Kursus yang berhubungan dengan pendidikan yang akan diambil. (2) Persyaratan akademik: a. Lulus Seleksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan;
b. Pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan Tugas/Jabatan yang akan dipangku dan atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut; c. Memenuhi persyaratan akademis yang meliputi pendidikan terakhir, nilai, umur dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga pendidikan; d. Khusus untuk Tugas Belajar Program diploma dan S-1 Murni, nilai Ijazah/STTB untuk SLTA sederajat minimal 6,50, S-1 transfer, S-2 dan S-3 untuk jurusan sosial IPK 2,75 dan jurusan Eksakta minimal 2,50; e. Bersedia menandatangani pernyataan/perjanjian kontrak dengan Bupati bahwa Ikatan Dinas bukan merupakan jaminan menjadi PNS. Pasal 6 Mahasiswa/mahasiswi yang akan diberikan Ikatan dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Berprestasi yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah dan NEM/IPK 2. Bersedia mengabdi kepada Pemerintah Daerah pemberi Beasiswa setelah selesai pendidikan yang dibuktikan dengan surat perjanjian; 3. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau lembaga pendidikan; 4. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga pendidikan dan atau Pemerintah Daerah ; 5. Bersedia menanggung sebagian biaya pendidikan. BAB V PEMBERIAN BIAYA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS Pasal 7 (1) Biaya Pendidikan untuk Tugas Belajar dan Ikatan Dinas diberikan oleh Pemerintah Daerah; (2) Besarnya Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) Bantuan pendidikan Izin Belajar diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah; Pasal 8 Komponen-komponen dan total biaya pendidikan untuk tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Setiap Aparatur yang mendapat Tugas Belajar dan Izin Belajar tetap berhak atas gajinya dan menerima hak-hak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10 Aparatur dan Mahasiswa/Mahasiswi penerima bantuan mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1. Menyelesaikan Studi tepat waktu; 2. Menyampaikan Laporan Perkembangan Studinya setiap semester yang diketahuinya oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan; 3. Membuat Laporan pada akhir Tahun Anggaran tentang penggunaan Keuangan kepada Bupati; 4. Bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan studi akibat kelalaian atau sebab lainnya yang disampaikan dalam bentuk surat pernyataan diatas kertas bermaterai. Pasal 11 Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan mempunyai hak sebagai berikut: 1. Menyeleksi dan menentukan setiap Aparatur atau Mahasiswa/Mahasiswi yang akan diberikan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas; 2. Memberikan sanksi kepada Aparatur Tugas Belajar,Izin Belajar, dan Mahasiswa/Mahasiswi Ikatan Dinas apabila melanggar ketentuan yang diataur dalam Peraturan Daerah ini; 3. Menghentikan pemberian bantuan biaya pendidikan apabila Aparatur Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa/Mahasiwi Ikatan Dinas tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang ketentuan yang berlaku; 4. Mewajibkan pengembalian biaya yang telah diberikan kepada Aparatur Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa/Mahasiswi Ikatan Dinas yang tidak dapat menyelesaikan study sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; 5. Menarik kembali Aparatur dan Mahasiswa/mahasiswi Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas apabila yang bersangkutan nyata-nyata melakukan tindak pidana. BAB VII PEMBATASAN WAKTU TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS Pasal 12 (1) Aparatur Tugas Belajar,Izin Belajar dan Mahasiwa/Mahasiswi Ikatan Dinas diberikan batas waktu untuk menyelesaikan studi sebagai berikut : a. S-1 Murni : 5 Tahun; b. S-1 Transfer : 2,5 Tahun; c. Deploma III : 3 Tahun; d. Diploma IV : 4 Tahun e. S -2 : 2,5 Tahun; f. S -3 : 4 Tahun; (2) Bupati dapat memberikan perpanjangan waktu studi selama dua semester (Satu Tahun Anggaran) apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan-alasan yang rasional; (3) Biaya studi selama perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada dasarnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan namun Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan biaya sepanjang kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan;
(4) Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu studi ternyata yang bersangkutan belum juga menyelesaikan studi maka status yang bersangkutan ditarik dari Aparatur Tugas Belajar, Izin Belajar maupun Ikatan Dinas dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang diterima dari Pemerintah Daerah sesuai Pasal 10 butir d. BAB VIII TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS LANJUTAN Pasal 13 Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas lanjutan dapat diberikan kepada setiap Aparatur, Mahasiswa dan atau Mahasiswi untuk melanjutkan pendidikan ke Program/Jenjang Pendidikan setingkat diatasnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan; 2. Mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Pendidikan Tinggi sebelumnya dan persetujuan Bupati; 3. Memperoleh prestasi akademik, untuk jurusan non eksakta indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dan jurusan eksakta minimal 2,50; 4. Setelah selesai pendidikan, bekerja ditempat yang ditunjuk Bupati sekurang-kurangnya selama 2 tahun. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas dapat diberhentikan apabila : 1. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini; 2. Melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara; 3. Hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 semester berturut-turut menunjukan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan; 4. Tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan belajar; 5. Tidak menyelesaikan studi tepat waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi; 6. Gangguan kesehatan secara medis berdasarkan Surat keterangan Dokter menunjukan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi; 7. Ditarik karena sesuatu hal. Pasal 15 (1) Aparatur Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiwa/Mahasiswi Ikatan Dinas yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai Mahasiswa karena kelalaiannya wajib mengembalikan seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah; (2) Aparatur Tugas Belajar Mahasiswa/Mahasiswi Ikatan Dinas yang tidak menyelesaikan pendidikan dan diberhentikan sebagai Mahasiswa karena alasan kesehatan dibebaskan dari kewajiban membayar kembali biaya yang telah diterima dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
(3) Tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Ketentuan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas yang sementara berlaku dalam waktu 3 bulan sudah dapat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 19 April 2005
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 25 April 2005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2005 NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS I. UMUM Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara optimal, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas, dan professional dalam bidang tugasnya Bahwa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas merupakan bagian dari pembinaan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Mahasisawa/Mahasiswi yang berkualitas dan professional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi Aparatur Daerah Kabupaten menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Nomor 10 tahun 1986 tentang Bantuan Ikatan dinas dan Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Nomor 18 Tahun 1998 tentang Perubahan pertam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Nomor 10 tahun 1986 tentang Bantuan, Ikatan Dinas dan Tugas Belajar dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Adapun maksud dan tujan diberikannya Tugas Belajar, Izin belajar dan Ikatan Dinas adalah dalam ragka meningkatkan pengetahuan Aparatur dan atau Mahasiswa/Mahasiswi yang telah menunjukan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi agar terciptanya Aparatur dan atau calon kader yang memiliki kualitas yang profesional dalam tugas pelayanan dan pengabdian dibidang Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Untuk butir a point 1 s/d 7 berlaku untuk Aparatur dan Mahasiswa/Mahasiswi Ikatan Dinas saja, sedangkan untuk Aparatur Izin belajar selain butir a point 1 s/d 7 masih harus memenuhi lagi persyaratan point 8 butir a s/d c. Pasal 6 (5) : Yang dimaksud dengan sebagian biaya pendidikan adalah biaya yang disiapkan Aparatur minimal 25% dari total biaya selama pendidikan yang dibuktikan dengan foto copy buku tabungan. Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
9 10 11 12 13 14
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
15 16 17 18 19
: : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud dengan ditarik karena sesuatu hal adalah apabila Daerah dalam keadaan Force Major atau keadaan sangat memaksa, sehingga tenaga dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh Daerah. : Cukup jelas. : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 341
