BUPATI ALOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR,

BUPATI ALOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang

:

a.

bahwa

dalam

rangka

menyelenggarakan

otonomi

daerah perlu menggali sumber pendapatan daerah untuk

membiayai

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan, perlu dipungut retribusi; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka

peraturan

daerah

yang

mengatur

tentang retribusi daerah perlu ditinjau kembali; c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat

:

1. Undang-Undang

Nomor

69

Tahun

1958

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

1958

Nomor

122,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan (Lembaran

Negara

1974

tentang

Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum

Acara

Pidana

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 3209); 4.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 5.

Undang-Undang Perlindungan Indonesia

Nomor

Anak

Tahun

23

Tahun

(Lembaran 2002

Nomor

2002

Negara 109,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

tentang Perubahan Kedua

12

Tahun

2008

Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang

Nomor

Kewarganegaraan

12

Tahun

Republik

2006

Indonesia

tentang

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4634); 11. Undang-Undang Administrasi Republik

Nomor

23

Tahun

Kependudukan

lndonesia

2006

tentang

(Lembaran

Tahun

2006

Tambahan Lembaran Negara

Negara

Nomor

124,

Republik lndonesia

Nomor 4674); 12. Undang-Undang

Nomor

18

Tahun

Pengelolaan Sampah (Lembaran Indonesia

Tahun

2008

2008

tentang

Negara

Nomor

70,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan

Angkutan

Jalan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 14. Undang-Undang Pelayanan Indonesia

Nomor

Publik

25

Tahun

(Lembaran

Tahun

2009

2009

tentang

Negara

Nomor

112,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan

Republik Tambahan

Retribusi

Indonesia

Daerah

Tahun

Lembaran

(Lembaran

2009

Negara

Negara

Nomor

Republik

130,

Indonesia

Nomor 5049); 16. Undang-Undang Perlindungan

Nomor

dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

Lingkungan

tentang Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3

17. Undang-Undang Kesehatan

Nomor

(Lembaran

36

Tahun

Negara

2009

Republik

tentang Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 18. Undang-Undang

Nomor

44

Tahun

2009

tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 19. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

12

Tahun

Peraturan

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 112, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 3373); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan

Keuangan

Indonesia Lembaran

Daerah Tahun

(Lembaran 2005

Negara

Nomor

Republik

Negara 150,

Indonesia

Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

Penyelenggaraan

dan

Pemerintahan

Pengawasan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4539); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 4

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara

Pemberian

dan

Pemanfaatan

Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 28. Peraturan

Meneteri

Keuangan

Nomor

11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalulintas di Jalan sebagaimana telah

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas

Keputusan

Menteri

Perhubungan

Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalulintas di Jalan; 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten 2003

tentang

Penyidik

Alor Nomor 11 Tahun

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 339); 32. Peraturan Daerah Kabupaten

Alor Nomor 4 Tahun

2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 5

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah

Kabupaten

Alor

Tahun

2007

Nomor

4,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 33. Peraturan Daerah Kabupaten

Alor Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten

Alor Nomor 442); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Alor.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.

3.

Bupati adalah Bupati Alor.

4.

Dewan Perwakikan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.

5.

Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas PKA adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.

6.

Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.

7.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

8.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor. 6

9.

Dinas

Koperasi,

Usaha

Kecil

dan

Menengah,

Perindustrian

dan

Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UKM dan Perindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor. 10. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor. 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dispenduk dan Capil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. 12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor. 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di Daerah. 14. Rumah Sakit Bergerak adalah Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Alor. 15. Jaringan

Puskesmas

adalah

sarana

Puskesmas yang terdiri atas

pelayanan

kesehatan

jaringan

Puskesmas Pembantu, Polindes dan

Poskesdes yang berada di Daerah. 16. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat

UPTKP

adalah

Unit

Pelaksana

Teknis

Kebersihan

dan

Pertamanan Kabupaten Alor. 17. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah rukun tetangga/rukun warga yang ada di daerah. 18. Penderita/pasien adalah orang yang mendapat pelayanan kesehatan pada RSUD, Rumah Sakit Bergerak, dan Puskesmas beserta jaringannya. 19. Pengobatan adalah Pelayanan pengobatan oleh dokter atau tenaga medis yang ditunjuk dengan resmi untuk mengadakan pelayanan kesehatan. 20. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada

seseorang

dalam

rangka

observasi,

diagnosis,

pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya di RSUD, Rumah Sakit Bergerak, dan Puskesmas dan jaringannya. 21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap. 22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan memanfaatkan sarana rawat inap. 7

23. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat. 24. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan dan/atau tindakan pembedahan lainnya. 25. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakan diagnosa. 26. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses pengadilan. 27. Persil adalah sebidang tanah baik dengan atau tanpa bangunan milik daerah yang digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha atau keperluan lainnya. 28. Pemakai persil adalah penghuni/pemakai suatu tempat milik daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lainnya. 29. Bangunan adalah rumah, gedung, kantor dan bangunan lainnya yang dibangun d atas persil. 30. Sampah adalah sisa/kotoran dan lain sebagainya yang berbentuk benda padat, cair dan gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi, baik yang berasal dari perorangan/rumah tangga, perusahaan/kantor dan tempat lain yang dapat mengganggu tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum. 31. Tempat

sampah

adalah

tempat

untuk

menampung

sampah

yang

disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil. 32. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah dari tempat-tempat sampah. 33. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah

tempat

yang

disediakan

oleh

Pemerintah

Daerah

untuk

menampung dan memasarkan sampah. 34. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 35. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

8

36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dispenduk Capil. 37. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Ganti Nama dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan di Dispenduk Capil

sebagai

Dokumen Negara. 38. Jalan umum adalah setiap jalan dalam daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk umum. 39. Tempat

umum

adalah

tempat-tempat

yang

meliputi

taman-taman

halaman umum, lapangan-lapangan dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 40. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang bersifat sementara. 41. Parkir di tepi jalan umum adalah pemanfaatan tepi jalan umum yang oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai tempat parkir kendaraan umum. 42. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat transaksi jual beli. 43. Pasar kelas I adalah pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di Ibu kota Kabupaten (pasar kota). 44. Pasar kelas II adalah pasar yang disediakan oleh Pemerintah daerah yang berada di ibu kota Kecamatan (Pasar wilayah/Kecamatan). 45. Pasar kelas III adalah pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada di Ibu Desa. 46. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. 47. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 48. Penguji adalah pejabat yang ditunjuk menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. 49. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh mesin yang berada pada kendaraan itu.

9

50. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji

dan/atau

memeriksa

bagian

kendaraan

bermotor,

kereta

gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 51. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, ukuran, bentuk, karoseri, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. 52. Laik jalan/berlayar adalah persyaratan minimum suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan serta mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan dan/atau dilaut. 53. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. 54. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil khusus yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) temapt duduk tidak termasuk tempat duduk

pengemudi,

baik

dengan

maupun

tanpa

perlengkapan

pengangkutan bagasi. 55. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang, dan kendaraan bermotor untuk barang

yang

penggunaannya

untuk

keperluan

khusus

dan/atau

pengangkutan barang-barang secara khusus. 56. Kendaraan bermotor di air adalah setiap perahu bermotor yang digunakan sebagai angkutan orang dan barang untuk menyeberang dalam wilayah Kabupaten Alor. 57. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor. 58. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor. 59. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10

60. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang memenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 61. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 62. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 63. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 64. Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 65. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati penggunaan jasa usaha yang bersangkutan. 66. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 67. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah. 68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 70. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 11

BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di daerah, meliputi : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; h. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 3 (1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kegiatan pelayanan kesehatan pada RSUD, Rumah Sakit Bergerak, Puskesmas dan jaringannya.

(3)

Tidak termasuk objek retribusi adalah : a. pelayanan pendaftaran; dan b. pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

(4)

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

(5)

Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-

12

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan. (6)

Pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah : a. rawat jalan; b. rawat inap; c. rawat darurat; d. rawat sehari (one day care); dan e. pelayanan lainnya.

(7)

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : a. rawat jalan; b. rawat inap; c. rawat kunjungan; dan d. tindakan medik : 1). tindakan medik ringan; 2). tindakan medik sedang; dan 3). tindakan medik gizi. e. pemeriksaan laboratorium; dan f. administrasi kesehatan lainnya. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Pasal 4

(1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam retribusi jasa umum.

(2)

Pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, pemakaian bahan dan kelas perawatan.

13

Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 6 (1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan

dengan

bersangkutan,

memperhatikan

kemampuan

biaya

penyediaan

masyarakat,

aspek

jasa

yang

keadilan

dan

pengendalian atas pelayanan tersebut. (2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. a. dalam

hal

penetapan

tarif

sepenuhnya

memperhatikan

biaya

penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan; b. pengadaan kartu dan catatan pasien; dan c. operasional dan pemeliharaan. (3)

Komponen retribusi terdiri dari : a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan. Pasal 7

(1)

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan komponen tarif pelayanan kesehatan, meliputi : a. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik; b. pengobatan; c. penginapan dan konsumsi; d. pengadaan kartu dan catatan pasien; dan e. operasional dan pemeliharaan.

(2)

Komponen retribusi terdiri dari : a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan. Pasal 8

(1)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digolongkan beradasarkan jenis pelayanan dan kelas perawatan.

(2)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperhitungkan berdasarkan harga dasar hasil perhitungan biaya dan kelas perawatan. 14

per jenis pelayanan

(3)

Harga dasar perhitungan biaya per jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan dan penyesuaian komponen serta tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 10 (1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan sarana prasarana dan jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPSS; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPSS ke TPSA; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3)

Dikecualikan dari objek pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

(4)

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(5)

Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi

atau

badan

hukum

yang 15

menurut

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi persampahan/kebersihan. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pungutan Pasal 11 (1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 12

Tingkat

penggunaan

berdasarkan

jumlah

jasa

pelayanan

fasilitas

yang

persampahan/kebersihan

tersedia

serta

frekwensi

diukur

pelayanan

persampahan/kebersihan yang digunakan. Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Pasal 13 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk

memberikan

pelayanan

dengan

memperhatikan

biaya

penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 14 (1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada klasifikasi lokasi sumber sampah.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 16

BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 15 (1)

Dengan nama Catatan

Sipil,

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta dipungut

retribusi

atas

biaya cetak KTP dan Akta

Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah. (2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggantian biaya cetak blanko KK, KTP dan blanko Akta Catatan Sipil.

(3)

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berupa perolehan dan/atau pemanfaatan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil.

(4)

Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan

diwajibkan

untuk

melakukan

pembayaran

retribusi

Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pungutan Pasal 16 (1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah kartu dan akta yang diterbitkan.

17

Bagian Keempat Prinsip Penetapan Strutur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk

memberikan

pelayanan

dengan

memperhatikan

biaya

penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Bagian Kelima Srtuktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 19 Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 20 (1)

Dengan dipungut

nama retribusi

Retribusi atas

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,

pelayanan parkir ditepi jalan umum yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.

(4)

Wajib retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

18

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pungutan Pasal 21 (1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan intensitas lalulintas, frekwensi dan jenis kendaraan. Bagian Keempat Prinsip Penetapan Strutur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 23 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Bagian Kelima Srtuktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 24 Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 25 (1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek

retribusi

pasar

adalah

penyedian

fasiliitas

pasar

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. (3)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelolah oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4)

Subjek

retribusi

adalah

orang

pribadi

atau

badan

hukum

yang

menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas tempat dan sarana pasar. (5)

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Pasal 26

(1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan pada kualitas penggunaan jasa pelayanan dan/atau fasilitas yang tersedia.

20

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 28 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bagian Kelima Srtuktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 29 Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Pasal 30 (1)

Dengan nama Retribusi

Pengujian

Kendaraan Bermotor, dipungut

retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah. (2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uji berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dan di air sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, : a. mobil penumpang umum; b. mobil barang; c. kendaraan khusus; d. kereta gandengan; e. kereta tempelan; f. Kapal/perahu motor; dan g. speed boat. (3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang laik uji oleh Pemerintah 21

Daerah. (4)

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Pasal 31

(1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan

jumlah

dan

jenis

kendaraan,

berat

kendaraan,

waktu

pemeriksaan dan frekwensi penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 33 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk

kenyamanan

dan

ketertiban

serta

mewujudkan

kondisi

kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan, laik berlayar, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

22

Bagian Kelima Srtuktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 34 Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IX RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 35 (1)

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan data dalam bentuk peta.

(4)

Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan

diwajibkan

untuk

melakukan

pembayaran

retribusi

Penggantian biaya cetak peta.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pungutan Pasal 36 (1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah.

23

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 37 Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan skala peta. Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 38 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk

memberikan

palayanan

dengan

memperhatikan

biaya

penyediaan jasa, dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 39 Struktur dan Besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB X RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Pasal 40 (1)

Dengan

nama

Retribusi

Penyediaan

dan/atau

Penyedotan

Kakus,

dipungut retribusi atas pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah. (2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah

pelayanan

penyediaan

dan/atau

penyedotan

kakus

yang

disediakan, dimiliki dan/atau dikelolah oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 24

(4)

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi

atau

badan

hukum

yang

memanfaatkan

jasa

pelayanan

penyedotan kakus. (5)

Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi

atau

badan

hukum

yang

menurut

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Pasal 41 (1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan pada frekwensi penggunaan penyedotan kakus. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 43 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk

memberikan

pelayanan

dengan

memperhatikan

penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

25

biaya

Bagian Kelima Srtuktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 44 Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Bagian Kesatu Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Pasal 45 (1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)

Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

(4)

Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Pasal 46

(1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah.

26

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 47 Tingkat

penggunaan

jasa

Retribusi

pelayanan

tera/tera

ulang

diukur

berdasarkan jenis dan frekwensi jasa pelayanan dan pembinaan serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTPT/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 48 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan

daerah

dengan

memperhatikan

biaya

penyediaan

jasa

dan

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Bagian Kelima Srtuktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 49 Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XII RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Nama, Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Pasal 50 (1)

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian, pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

(2)

Objek

retribusi

pembangunan

adalah

menara

pemanfaatan

dengan

ruang

memperhatikan

keamanan dan kepentingan umum. 27

untuk aspek

pendirian, tata

ruang,

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian dan pembangunan menara telekomunikasi.

(4)

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan Pasal 51

(1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

(2)

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilakukan dalam wilayah Daerah. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan persentase tertentu dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Pasal 53 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada: a.

Pembiayaan biaya operasional pengecekan dan pemantauan terhadap perijinan menara, keadaan fisik menara dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan

b.

Pembiayaan

penanggulangan

keamanan

dan

kenyamanan,

biaya

perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

28

Bagian Kelima Besarnya Tarif Retribusi Pasal 54 Besarnya tarif retribusi adalah sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi. BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 55 Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah. Pasal 56 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 57 (1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan

tarif

Retribusi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3)

Penetapan

tarif

Retribusi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2),

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 58 (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 29

dipersamakan. (3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bruto ke kas daerah.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 59 (1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD

atau dokumen lain yang

dipersamakan. (3)

Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Sanksi Administratif Pasal 60

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 61 (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (2) Ketentuan

mengenai

alokasi

pemanfaatan 30

Retribusi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kelima Keberatan Pasal 62 (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,

kecuali jika wajib retribusi tertentu

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 63 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan

sebagaimana

dimaksud

pada

memberikan kepastian hukum bagi wajib

ayat

(1),

adalah

untuk

retribusi, bahwa keberatan

yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besarnya Retribusi yang

terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

31

Pasal 64 (1) Jika

pengajuan

keberatan

dikabulkan

sebagian

atau

seluruhnya,

kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 65 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 66 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), telah

dilampaui

dan

Bupati

tidak

memberikan

suatu

keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut. 32

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII PENAGIHAN Pasal 67 (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 68 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika: 33

a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

huruf

b,

adalah

wajib

retribusi

dengan

kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. BAB XX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Pasal 69 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXI PEMERIKSAAN Pasal 70 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; 34

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap

perlu

dan

memberikan

bantuan

guna

kelancaran

pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 71 (1)

SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah. BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 72

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat

yang

berwenang

sesuai

ketentuan

Peraturan

Perundang-

undangan. (3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

35

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan

penggeledahan

untuk

mendapatkan

bahan

bukti

pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap

bahan

bukti

pembukuan,

pencatatan

dan

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen

yang dibawa sebagaimana

dimaksud dalam huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i. memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4)

Penyidik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXIV KETENTUAN PIDANA Pasal 73 (1)

Wajib

retribusi

yang

tidak

melaksanakan

kewajibannya

sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 36

3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara. BAB XXV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 74

(1)

Pejabat pengawas Dinas PKA, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perhub Kom Info, Dinas Kependuk dan Capil, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag dan RSUD karena fungsi dan tugasnya mengadakan pembinaan dan pengawasan retribusi.

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a.

pemberian pedoman pengelolaan retribusi;

b. pemberian petunjuk dan langkah operasional pemungutan retribusi; dan c. (3)

pemberian pelatihan bagi petugas pemungut.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 248); b. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor

Nomor 335)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan 37

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 461); c. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 381); d. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 382); e. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 430); f.

Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 432) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 457);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 452); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 76 Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

38

Pasal 77 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 31 Desember 2011

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 31 Desember 2011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 60

39

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Bahwa dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam perspektif ini berarti Pemerintah Daerah harus terus dimampukan untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sehingga esensi dan hakekat otonomi daerah dapat diwujudkan. Bahwa untuk memampukan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat antara lain berupa Retribusi Daerah. Oleh karena pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah ini disusun. Bahwa pemungutan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah,

telah

dinyatakan

tidak

berlaku

seiring

dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terjadi diversifikasi jenis dan objek retribusi daerah, dimana daerah diberi kewengan untuk memunggut 40

3 (tiga) objek retribusi yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Bahwa tentang Retribusi Jasa Umum yang oleh Pemerintah Pusat menyerahkan kepada Daerah untuk memungut berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari 14 (Empat Belas) jenis, namun 4

(Empat) diantaranya

yakni Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan, tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena potensinya tidak memadai. Dengan demikian Retribusi Jasa Umum yang dipungut di daerah adalah 10 (Sepuluh) jenis Retribusi. Penetapan tarif tetap mengacu pada prinsip penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kestabilan iklim investasi serta menghindari adanya tumpang tindih pemungutan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Bahwa pengaturan tentang Retribusi Daerah sebelumnya tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah dimana satu jenis Retribusi diatur dengan satu Peraturan Daerah, maka dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyusunan produk hukum, pengaturan tentang Retribusi Daerah saat ini dari 10 (Sepuluh) jenis Retribusi Jasa Umum hanya diatur dengan 1 (satu) Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak membingungkan Instansi pemungut dan/atau petugas pemungut serta masyarakat/Badan yang diposisikan sebagai subjek Retribusi. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka telah ada kepastian hukum

dalam

pelaksanaan

pemungutan

Retribusi

mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan Hukum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. 41

Daerah

tanpa

Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.

42

Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas.

43

Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas.

44

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN I. RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT BERGERAK

NO A. 1 2 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C. 1

JENIS PELAYANAN

KOMPONEN TARIF JASA RUMAH JASA SAKIT PELAKSANA (Rp) (Rp)

TOTAL (Rp)

RAWAT JALAN Kunjungan Pertama 2.000 1.000 3.000 Kunjungan Ulang 1.500 1.000 2.500 PENGUJIAN KESEHATAN Pemeriksaan Kesehatan Untuk 3.000 1.000 4.000 Sekolah Pemeriksaan Kesehatan untuk 4.000 3.000 7.000 Bekerja Pemeriksaan Kesehatan untuk 15.000 15.000 30.000 Asuransi Jasa Raharja Pemeriksaan Kesehatan untuk 3.500 5.000 8.500 Keterangan Sakit/Istirahat Pemeriksaan Kesehatan untuk 3.500 5.000 8.500 Keterangan Cuti Pemeriksaan Kesehatan untuk 5.000 5.000 10.000 SIM Pemeriksaan Kesehatan untuk 3.000 2.000 5.000 Bebas Narkoba Pemeriksaan Kesehatan untuk 3.000 2.000 5.000 Bebas Buta Warna Pemeriksaan Kesehatan untuk 3.000 2.000 5.000 Calon Haji Pemeriksaan Kesehatan untuk 30.000 20.000 50.000 Calon Legislatif Pemeriksaan Kesehatan untuk 65.000 35.000 100.000 Calon Pejabat Struktural Pemeriksaan Kesehatan untuk 125.000 25.000 150.000 Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemeriksaan Kesehatan untuk 15.000 10.000 25.000 PNS (100%) Visum Et Repertum 3.000 2.000 5.000 DARURAT MEDIK Darurat Medik 6.000 5.000 11.000 Pasien Darurat Medik yang perlu observasi medik lebih dari 6 Jam dikenakan tarif 1 hari penuh sebagaimana berlaku untuk pasien rawat inap Kelas II (dua). A. RAWAT INAP

NO 1 2 3 4

KELAS I II III (Rp) (Rp) (Rp) Jasa Rumah Sakit 90.000 65.000 25.000 Jasa Dokter Spesialis 40.000 25.000 10.000 Jasa Dokter Umum 30.000 15.000 5.000 Jasa Keperawatan 20.000 10.000 2.500 JUMLAH 180.000 115.000 42.500 Pasien Rawat Inap yang memerlukan konsultasi/pemeriksaan Dokter Jaga dikenakan tarif sebagai berikut : KOMPONEN TARIF

45

NO

KOMPONEN TARIF

1

Jasa Dokter Umum

2

Jasa Dokter Spesialis

3

Jasa Keperawatan JUMLAH

I (Rp) 10.000

KELAS II (Rp) 5.000

III (Rp) 1.000

15.000

10.000

2.500

4.000

2.000

1.000

29.000

17.000

4.500

Tarif perawatan bayi bersama ibu yang melahirkan ditetapkan sebagai berikut: Bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (Rooming In) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh prosen) dari tarif jasa rumah sakit ditambah jasa Dokter dan jasa Perawat sesuai kelas perawatan ibunya. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri diruang perinatologi ditetapkan per-hari sesuai dengan kelas perawatan ibunya serendahrendahnya tarif rawat inap Kelas II (dua). Perawatan di ruang pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatanya. Tarif Perawatan pada ruang HCU

No

Jenis Pelayanan

A. 1

KEPERAWATAN Minimal Care per hari rawat (Observasi/tindakan setiap 3 jam) Partial Care per hari rawat (Observasi/tindakan setiap 1 - 2 jam) Total care per hari rawat (Observasi/tindakan setiap 15 menit sampai 1 jam) MEDIS Visite Dokter per hari Memerlukan konsultasi/pemeriksaan dokter jaga, per shif jaga Konsultasi antar dokter Spesialis sekali Konsul DOKUMEN MEDIK 1 (Satu) paket PENUNGGU PASIEN Penunggu Pasien

2 3 B. 1 2 3 C. 1 D. 1

Jasa Pelaksana Dokter Dokter Perawat Spesialis Umum (Rp) (Rp) (Rp)

Jasa Rumah Sakit (Rp)

TOTAL (Rp)

189.000

-

-

120.000

309.00

189.000

-

-

180.000

369.000

189.000

-

-

360.000

549.000

4.500

100.000 50.000

50.000 25.000

-

150.000 79.500

4.500

25.000

-

-

29.500

15.000

-

-

-

15.000

10.000

-

-

-

10.000

Pasien rawat inap yang dirawat oleh dokter umum/dokter spesial bersama dokter spesial lain biaya perawatannya ditambah jasa dokter spesial pendamping sesuai kelas perawatannya. Lama hari perawatan dihitung sebagai berikut : Hari perawatan dihitung sejak pasien masuk sampai 24 (dua puluh empat) Jam pertama, dihitung 1 (satu) hari, 24 (dua puluh empat) Jam ke 2 (dua) dihitung 2 (dua) hari dan seterusnya. Pasien yang dirawat dan pulang lebih dari 7 (tujuh) Jam kurang dari 24 (dua puluh empat) Jam diitung 1 (satu) hari, kurang dari 7 (tujuh) Jam tidak dihitung. Kelebihan Jam rawat setiap hari, lebih dari 7 (tujuh) Jam dihitung 1 (satu) hari, kurang dari 7 (tujuh) Jam tidak dihitung.

46

2. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO A 1 2

B 1 2

C 1 2 3 4 5 D 1 2 3 E 1 2 3 4 5 F 1 2 3 4 5 G 1 2 3 4 5

KOMPONEN TARIF

I (Rp)

Persalinan Normal Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana - Bidan - Dokter Umum - Dokter Spesialis Persalinan Patologis Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana - Dokter Umum - Dokter Spesialis - Bidan Kuret Jasa Rumah Sakit Jasa Dokter Jasa Bidan Jasa Dokter Anastesi Jasa Perawat Anastesi Placenta Manual Jasa Rumah Sakit Jasa Dokter Jasa Bidan Bedah Besar Jasa Rumah Sakit Jasa Dokter Spesialis Jasa Dokter Anastesi Jasa Perawat Anastesi Jasa Perawat Instrumen Bedah Sedang Jasa Rumah Sakit Jasa Dokter Spsesialis Jasa Dokter Anastesi Jasa Perawat Instrumen Jasa Perawat Anastesi Bedah Kecil di Kamar Operasi Jasa Rumah Sakit Jasa Dokter Spesialis Jasa Dokter Anastesi Jasa Perawat Instrumen Jasa Perawat Anastesi

KELAS II (Rp)

III (Rp)

175.000

100.000

50.000

100.000 125.000 150.000

75.000 100.000 125.000

50.000 50.000 50.000

175.000

100.000

50.000

200.000 250.000 100.000

100.000 150.000 75.000

60.000 60.000 50.000

100.000 175.000 100.000 100.000 75.000

50.000 125.000 75.000 75.000 50.000

30.000 50.000 30.000 50.000 30.000

100.000 175.000 75.000

50.000 125.000 50.000

30.000 50.000 30.000

175.000 250.000 200.000 150.000 80.000

150.000 200.000 150.000 112.000 60.000

125.000 150.000 125.000 75.000 50.000

115.000 150.000 150.000 60.000 112.500

75.000 125.000 125.000 50.000 95.000

70.000 100.000 100.000 40.000 75.000

85.000 125.000 125.000 50.000 95.000

55.000 100.000 100.000 40.000 75.000

50.000 85.000 85.000 35.000 60.000

6.5. Besarnya Tarif Tindakan Medik Operatif/Non Operatif/Keperawatan

No 1 2 3 4

Jenis Pelayanan Amputasi satu Jari Tindakan Hecting 1 - 5 jahitan Kelebihan Hecting/jahitan Perawatan Lukla Tanpa Jahitan

Komponen tarif Jasa Pelayanan Jasa Rumah Perawat/ Dokter Sakit Bidan (Rp) (Rp) (Rp) 20.000 25.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.500 2.000

47

2.000 3.000

1.000 2.000

Tarif (Rp) 95.000 35.000 5.500 7.000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Khitan/Sunat Angkat Jahitan 1-5 Jahitan Angkat jahitan > 5 jahitan per jahitan Angkat Drain Asuhan Keperawatan Minimal Care/hari Asuhan Keperawatan Partial Care/hari Asuhan Keperawatan Total Care/hari Atropinisasi Blader Training / hari BMP (Bone Mero Punksi) Bronchial Washing/hari Businasi Rektum Cerobong Angin CVP (Mengukur) CVP (Merawat) CVP (Pemasangan) Debridemen Luka Embryotomi Dekapitasi/Eviserasi) Epistaksis Packing Posterior Epistaksis Packing Anterior Excisi Clavus Excisi Keloid Extraksi Kuku Extersi Kista Bertonia Extubasi (ETT) oleh Dokter Extubasi (ETT) oleh Perawat Exterpasi Kista / Atheroma/Lipoma/Fibroma dll Extraksi Batu Urethra Extraksi Benda Asing Hidung/Telinga Foto Therapy Gips (Pemasangan 1 Sendi) Gips (Pemasangan 2 Sendi) Gips (Melepas) Infus Pump/hari Inkubator/hari Insisi Luka Kecil Insisi Luka Sedang Intubasi Endotracheal Oleh Dokter Intubasi Endotracheal Oleh Perawat Irigasi Luka Irigasi Vagina Irigasi Telinga Kateter Umbilikalis Kumbah Lambung Setiap Kali Laminaristik Lavament/Sterilisasi Usus Lepas Implant Lepas IUD Lepas Tampon

25.000 5.000 1.000

35.000 5.000 1.000

40.000 -

100.000 10.000 1.000

5.000 5.000

2.000 5.000

5.000 -

12.000 10.000

7.500

7.500

-

15.000

10.000

10.000

-

20.000

10.000 25.000 4.000 7.500 2.500 10.000 10.000

10.000 5.000 15.000 10.000 3.000 6.000 10.000 3.000 15.000 5.000

15.000 75.000 2.000 5.000 5.000 50.000 15.000

35.000 5.000 115.000 12.000 8.000 10.000 22.500 5.500 75.000 30.000

60.000

75.000

115.000

250.000

12.500 2.500 10.000 10.000 5.000 10.000 8.000 8.000

5.000 3.000 15.000 15.000 15.000 10.000 12.000 40.000

15.000 2.000 25.000 25.000 25.000 30.000 50.000 8.000

32.500 5.000 50.000 50.000 45.000 50.000 70.000 56.000

15.000

10.000

30.000

55.000

5.000

10.000

35.000

50.000

4.000

6.000

6.000

16.000

12.000 10.000 12.500 5.000 15.000 15.000 5.000 8.000

5.000 10.000 12.500 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000

10.000 10.000 15.000 2.000 2.000 10.000 15.000

27.000 30.000 40.000 15.000 22.000 27.000 20.000 33.000

8.000

10.000

60.000

78.000

8.000

50.000

15.000

73.000

5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

3.500 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 6.000 15.000 10.000 3.000

5.000 20.000 1.000 2.000 1.000 30.000 10.000 2.000

8.500 10.000 15.000 40.000 12.000 11.000 12.000 50.000 25.000 10.000

48

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Melaksanakan Hemlikmanuever Melakukan DC Shock Melakukan Digital Placenta Melatih Pasien Nafas Dalam Dan Batuk Efektif Memasukan Obat Sitostatik / kali Memasukan Obat Sitostatik Ambulator Memasukan Obat Sitistatik / 1 Program Memberikan Buli-Buli Panas pada pasien kolik Memberikan Huknah Rendah Memberikan Huknah Tinggi Memberikan Enema (Gliserin Semprit) Mencabut Cystotomi Mengeluarkan Faeces Secara Manual Mucocelle MMPI Test Nebulizer Oral Hygiene Khusus Pap Smear Pasang Kateter Kondom Pemakaian O2/Oksigen Pemasangan Dilatator Servix Logam, Laminaria Stik Pemasangan Infus dewasa/hari Pemasangan Infus anak/hari Pemasangan IUD Pemasangan Implant Pemasangan Kateter (Oleh Dokter) Pemasangan Kateter (Oleh Perawat) Pemasangan Kateter Double Lumen Pemasangan NGT (Oleh Dokter) Pemasangan NGT (Oleh Perawat) Pemasangan Respirator Pemasangan SB Tube Pemasangan Tampon Pemasangan Tranfusi/hari Pemberian Obat IV,IM,SC,IC,/kali (Max 5 x) Pemberian Obat IV, IM, SC, IC > 5 x/hari Pemberian Obat Supp Pemberian Sonde/hari Pemeriksaan Kaca Mata Pemeriksaan Buta Warna/Visus

2.500

5.000

7.500

15.000

17.500 10.000 1.000

25.000 10.000 3.000

50.000 20.000 -

92.500 40.000 4.000

8.000

6.000

8.000

22.000

12.000

6.000

8.000

26.000

15.000

20.000

30.000

65.000

1.000

1.500

-

2.500

3.500 3.500

5.000 5.000

2.000 2.000

10.500 10.500

5.000

5.000

2.000

12.000

4.000

5.000

10.000

19.000

5.000

7.500

-

12.500

10.000 15.000 6.000 3.000 30.000 3.000 200/ltr

50.000 10.000 5.000 3.500 5.000 2.000 10/ltr

75.000 25.000 2.000 15.000 -

135.000 50.000 13.000 6.500 50.000 5.000 -

6.000

5.000

7.500

18.500

10.000

10.000

2.000

22.000

10.000 15.000 15.000

13.000 30.000 20.000

2.000 30.000 20.000

25.000 75.000 55.000

5.000

10.000

20.000

35.000

5.000

20.000

5.000

30.000

10.000

10.000

50.000

70.000

7.000

3.000

30.000

40.000

7.000

25.000

3.000

35.000

20.000 8.000 5.000 5.000

60.000 12.000 5.000 5.000

60.000 20.000 2.000 2.000

140.000 40.000 12.000 12.000

1.500

2.500

1.000

5.000

7.000

15.000

5.000

27.000

3.000 3.000 5.000

3.000 9.000 2.000

1.000 8.000

7.000 12.000 15.000

3.000

2.000

8.000

13.000

49

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Penanganan Airway/Breathing Penanganan Sirkulasi Pertolongan Pertama Fractur Pengambilan Darah Arteri Pengambilan Darah Vena Perawatan Luka Bakar < 15% per hari Perawatan Luka Bakar 1530% per hari Perawatan Luka Bakar > 30% per hari Perawatan Luka Gangren/Decubitus/Infeksi besar per kali Perawatan Luka Gangren / Decubitus / Infeksi sedang per kali Perawatan Luka Gangren/Decubitus/Infeksi kecil per kali Perawatan Luka Tidak Infeksi/kali Perawatan Luka Gigitan Binatang di UGD Perawatan Luka Perineum Perawatan Mata per hari Perawatan Tracheostomie/hari Perawatan Infus/hari Persiapan Pre Operasi Perspirasi Test Pitosin/Oxitocin Drips Postural Drainage Psikotherapi Punksi Ascites Diagnostik Punksi Ascites Therapi Punksi Buli-Buli Punksi Cranial Punksi Douglas Punksi Lumbal Punksi Pericard Punksi Pleura Diagnostik Punksi Pleura Therapi Punksi Sendi Ransel Verban Rehecting Reposisi Manual Prolaps Rekti/Hemoroid Reposisi Non Operasi Uterus prolaps Sircumsici/Sunat STE Slem/Pneumo Suction per hari Sling/Bandage Spoling Blas Pada Pasien Op. Prostat/Hari Suction/hari

6.000

10.000

10.000

26.000

6.000 10.000 3.000 1.500

5.000 5.000 6.000 3.500

5.000 5.000 5.000 1.000

16.000 20.000 14.000 6.000

15.000

10.000

3.000

28.000

25.000

20.000

3.000

48.000

35.000

30.000

3.000

68.000

25.000

25.000

3.000

53.000

15.000

15.000

3.000

33.000

5.000

5.000

2.000

12.000

5.000

7.000

-

12.000

10.000

5.000

3.000

18.000

10.000 2.000

5.000 7.000

3.000

15.000 12.000

5.000

30.000

10.000

45.000

1.000 2.000 24.000 2.000 2.000 6.000 10.000 10.000 10.000 20.000 7.500 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000

2.000 5.000 7.500 4.000 5.000 4.000 7.000 9.000 7.000 9.000 5.000 10.000 20.000 7.000 9.000 9.000 17.500 17.500

2.000 7.500 2.000 18.000 10.000 25.000 10.000 15.000 15.000 25.000 30.000 10.000 15.000 15.000 20.000 25.000

3.000 9.000 39.000 8.000 7.000 28.000 27.000 44.000 27.000 44.000 27.500 55.000 70.000 27.000 34.000 34.000 42.500 47.500

5.000

3.000

10.000

18.000

20.000

5.000

15.000

40.000

25.000 54.000

75.000 39.000

125.000 59.000

225.000 152.000

5.000

5.000

4.000

14.000

9.000

-

15.000

24.000

8.000

20.000

3.000

31.000

4.000

12.000

3.000

19.000

50

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Syring Pump/hari Tali Pusat (Perawatan) Tensilon Test Tintura pondo philine 25% Therapi Keluarga Therapi Rekreasi Tindakan Isolasi Penderita Agresif Transfusi Tukar Vagina Swab VT/Inspekulo/Hari Vulva Hygiene/Hari Vena Sectie Vexatie Jari Wedging WSD (Mencabut) WSD (Pemasangan) WSD (Perawatan Pasien) per hari

5.000 7.000 6.000 5.000 6.000 7.000

8.000 3.000 5.000 5.000 8.000 6.000

2.000 1.000 5.000 7.500 14.000 22.000

15.000 11.000 16.000 17.500 28.000 35.000

-

20.000

10.000

30.000

5.000 10.000 4.000 2.000 15.000 9.000 15.000 9.000 15.000

50.000 5.000 2.500 5.000 10.000 5.000 3.000 10.000

100.000 35.000 5.000 30.000 10.000 8.000 8.000 40.000

155.000 50.000 11.500 7.000 55.000 24.000 23.000 20.000 65.000

5.000

8.000

-

13.000

7. Besarnya Tarif Pelayanan Diagnostik Alat & No Jenis Pelayanan Bahan (Rp) 1 Biopsi 20.000 2 Biopsi (Cuter)/Couterisasi 4.000 3 EKG (Pemeriksaan) 5.000 4 EKG (Monitor < 6 5.000 jam/hari) 5 EKG (Monitor > 6 5.000 jam/hari) 6 Mantaux Test 3.000 7 Spirometri 2.000 8 Skin Test 1.000 8. Besarnya Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Alat & No Jenis Pelayanan Bahan (Rp) 1 Thorax AP/PA 1 Posisi 30.000 2 Thorax Lateral 25.000 3 Thoraco Lumbal 45.000 4 BNO/KUB/BOF 25.000 5 BNO/LLD 3 Posisi 80.000 6 BNO Erect 30.000 7 Pelvis 30.000 8 Lumbo Sacral 30.000 9 Extremitas Atas 35.000 10 Clavicula 30.000 11 Humerus AP/Lat 30.000 12 Antebrachi AP/Lat 30.000 13 Cubiti AP/Lat 30.000 14 Manus AP/Lat 30.000 15 Femur AP/Lat 45.000 16 Genu AP/Lat 35.000 17 Cruris AP/Lat 45.000 18 Pedis AP/Lat 35.000

51

Jasa Sarana Medis (Rp) (Rp) 60.000 5.000 5.000 2.500

Tarif (Rp) 80.000 9.000 12.500

7.500

2.500

15.000

10.000

2.500

17.500

3.000 -

5.000 10.000 1.000

8.000 15.000 2.000

Jasa Sarana Medis (Rp) (Rp) 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000

Tarif (Rp) 42.000 37.000 57.000 37.000 92.000 42.000 42.000 42.000 47.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 57.000 47.000 57.000 47.000

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kepala AP/Lat Basis SPN Waters Mastoid Eisler/Mandibula Towne Cadwell Rheeze TMJ Sella Khusus Vertebrae Cervical AP/Lat Cervical Soft Tissue AP Gigi USG Tanpa Diprint USG Dengan Diprint

45.000 30.000 30.000 35.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 75.000 75.000 65.000 65.000 20.000 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000

2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 20.000 20.000

57.000 42.000 43.000 47.000 78.000 77.000 78.000 78.000 78.000 88.000 88.000 78.000 78.000 32.000 35.000 45.000

9. Besarnya Tarif Tindakan Perawatan Gigi dan Mulut No

Jenis Pelayanan

1

Pencabutan dengan infiltrasi/ma biasa Pencabutan dengan komplikasi/penyulit Pencabutan dengan topikal anastesi Tumpatan sementara Tumpatan Amalgam Tumpatan Silikat Tambalan Sinar Scalling per regio Scalling dan root planing Perawatan saluran akar gigi Pengisian saluran akar gigi Trepanasi Incisi abses extra/intra oral kecil incisi abses extra/intra oral besar Odontectomi/pencabutan dengan pembukaan flap Extripasi, Mucocele, Epulis, Kista, Fibroma Alveolektomi Fenektomi/operkulektomi Penjahitan Buka Jahitan Kontrol post incisi, post extraksi dan post operasi GTSL plat + gigi pertama Penambahan gigi tiruan berikutnya Gigi tiruan lengkap per rahang

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Alat & Bahan (Rp)

Jasa Sarana Medis (Rp) (Rp)

Tarif (Rp)

6.000

3.000

5.000

14.000

15.000

5.000

12.500

32.500

3.200

2.300

3.000

8.500

2.500 12.000 17.000 32.500 5.000 8.500

2.000 3.000 3.000 5.000 4.000 4.000

1.500 6.000 6.000 7.500 3.000 7.500

6.000 21.000 26.000 45.000 12.000 20.000

4.000

3.000

3.500

10.500

7.500 3.000

3.000 2.000

3.000 3.000

13.500 8.000

5.500

3.000

4.000

12.500

15.000

5.000

22.500

42.500

30.000

20.000

75.000

125.000

35.000

15.000

45.000

95.000

30.000 30.000 15.000 2.500

10.000 10.000 3.000 3.000

40.000 40.000 8.000 8.000

80.000 80.000 26.000 13.500

2.500

3.000

3.000

8.500

22.000 12.000

3.000 3.000

25.000 15.000

50.000 30.000

50.000

20.000

150.000

220.000

52

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

Reparasi plat patah 12.000 Jacket crown/mahkota tiap gigi All acrylic 34.000 Metal acrylic 70.000 Bridge tiap gigi All acrylic 77.000 Metal acrylic 70.000 Apeks reseksi 50.000 Orthodonti lepas per 90.000 rahang Kontrol ortho 7.000 Rebasing - Relining Full 30.000 Denture Per Rahang Rebasing - Relining Partial 25.000 Denture Per Rahang Fixasi/immobilisasi fraktur 37.000 proc. Alveolaris sederhana/splinting sederhana Ganti drain 4.000 Reposisi dislokasi 10.000 Aplikasi Fluor topikal per 10.000 regio Penyuntikan anastesi lokal 5.000 Buka wiring per rahang 7.500 Biopsi lokal 20.000 Gingi vektomi per regio 30.000 Intradental miring per 100.000 rahang

3.000

17.500

32.500

23.000 23.000

100.000 100.000

157.000 193.000

23.000 23.000 20.000

100.000 100.000 90.000

200.000 193.000 160.000

20.000

50.000

160.000

3.000

6.000

16.000

5.000

20.000

55.000

5.000

17.500

47.500

3.000

20.000

60.000

3.000 10.000

5.000 12.500

12.000 32.500

5.000

10.000

25.000

2.000 5.000 5.000 10.000

1.500 15.000 25.000 40.000

8.500 27.500 50.000 80.000

50.000

70.000

220.000

10. Besarnya Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik No

Jenis Pelayanan

1 2 3 4

Bola CP Dry Needling Ergo Sun (Bicycle) Exercise Test Menggunakan Treadmill Infra Red Irradiation (IRR) Kathor Tangan Dan Kaki Kruk atau Quadri Pot Latihan Pernafasan Latihan Sendi-sendi Besar Latihan Sendi Bahu, Ankle, Leher Latihan Sendi Kecil Latihan Untuk Pasien Luka Bakar Luas Latihan Untuk Pasien Stroke Latihan Untuk Penderita Cerebral Palsy Micro Wave Diathermy (MWD) Paradise - Galvanisasi Parafin Bath

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Alat & Bahan (Rp) 2.000

Jasa Sarana Medis (Rp) (Rp) 4.000 2.000 6.000 6.000 3.000 2.000

Tarif (Rp) 6.000 12.000 7.000

-

75.000

20.000

95.000

3.000 4.000 4.000 -

6.000 7.000 3.000 5.000 14.000

3.000 2.000 2.000 5.000 4.000

12.000 13.000 9.000 10.000 18.000

-

8.000

2.000

10.000

-

3.000

2.000

5.000

14.000

3.000

4.000

21.000

-

2.000

3.000

5.000

14.000

3.000

4.000

21.000

8.000

8.000

2.000

18.000

16.000

14.000 16.000

3.000 4.000

17.000 36.000

53

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Paralel Bar Senam Nafas Sehat Short Wave Diathermy (SWD) Shoulder Wheel Static Bicycle Terapi Okupasi Terapi Wicara Traksi Cervical Trans Cutaneus Electro Nerve Stimulation (TENS) Ultra Sound Diathermy (USD)

8.000

5.000 5.000

2.500 5.000

7.500 18.000

8.000

7.000

2.000

17.000

3.000 8.000 8.000

4.000 4.000 14.000 5.000 3.000

2.000 2.000 5.000 5.000 2.000

6.000 6.000 22.000 18.000 13.000

8.000

7.000

4.000

19.000

16.000

10.000

4.000

30.000

11. Besarnya Tarif Konseling No 1 2 3 4 5 6

Jenis Pelayanan KIA/KB Kesehatan Paru Gizi Psikologi HIV/AIDS Lain-lain

Alat & Bahan (Rp) 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000

Jasa Sarana Medis (Rp) (Rp) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000

Tarif (Rp) 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 6.000

12. Besarnya Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik No

Jenis Pelayanan

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hematologi - Limfosit Plasma biru - Lekosit Mikroskopis - Eritrosit Mikroskopis - Trombosit - Eosinofil - Retikulosit Hematokrit Lekosit Hitung Jenis Clotlysis Cryofibrinogen/Cryoglobulin Masa Pembekuan Percobaan Pembendungan Masa Perdarahan Retraksi Bekuan Laju Endap Darah (LED) Hemoglobin Eritrosit Ratarata/HER, perhitungan Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER, perhitungan Volume Eritrosit Ratarata/VER, perhitungan Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Euglobulin (SIA) Golongan Darah A, B, O dan Rhesus

17 18 19 20 21

Alat & Bahan (Rp)

Jasa Sarana Pelayanan (Rp) (Rp)

Tarif (Rp)

2.250 1.750 1.750 3.000 2.250 3.000 2.250 3.250 1.250 2.500 3.750 1.250 1.750 1.750 2.250 2.000

450 350 350 600 450 600 450 650 250 500 750 250 350 350 450 400

1.800 1.400 1.400 2.400 1.800 2.400 1.800 2.600 750 2.000 3.000 1.000 1.400 1.400 1.800 1.600

4.500 3.500 3.500 6.000 4.500 6.000 4.500 6.500 2.500 5.000 7.500 2.500 3.500 3.500 4.500 4.000

2.000

400

1.600

4.000

2.000

400

1.600

4.000

2.000

400

1.600

4.000

3.750

750

3.000

7.500

4.500

900

3.600

9.000

54

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 B. 55 56 57 58 59 60 61

Ketahanan Osmotik Ham Test Sugar Water Test Masa Thrombin Prothrombin Plasma Hitung Jumlah - Eosinofil (Blood Cell Counter) - Eritrosit Mikroskopis (Blood Cell Counter) - Lekosit Mikroskopis (Blood Cell Counter) - Retikulosit (Blood Cell Counter) - Trombosit (Blood Cell Counter) Lekosit Hitung Jenis (Blood Cell Counter) Hemoglobin (Blood Cell Counter) Hematokrit (Blood Cell Counter) Hemoglobin Eritrosit Ratarata/HER, (Blood Cell Counter) Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER, (Blood Cell Counter) Volume Eritrosit Ratarata/VER, (Blood Cell Counter) Tromboplastin, masa partial Euglobulin Clotlysis (Coagulometer) Besi, Pewarnaan Faktor Pembekuan (1 Faktor) Trombin penetapan waktu seri Trombosit Agregasi Fibrinogen Tetes Tebal (Malaria) Trombo test Fisik; volume, bau, warna, kekeruhan Ph Darah Samar Keton Albumin, Urine (reaksi) Bilirubin, Urine (reaksi) Globulin Kimia Klinik Methemoglobin Protein Bence Jones (reaksi) Protein kualitatif/semi kualitatif Pemekatan percobaan Pengenceran percobaan Glukosa urine (reaksi) Nitrit

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

6.500

1.300

5.200

13.000

3.750

750

3.000

7.500

3.750

750

3.000

7.500

7.500

1.500

6.000

15.000

3.750

750

3.000

7.500

6.500

1.300

5.200

13.000

6.500

1.300

5.200

13.000

6.500

1.300

5.200

13.000

3.750

750

3.000

7.500

3.750

750

3.000

7.500

3.750

750

3.000

7.500

7.500

1.500

6.000

15.000

6.000

1.200

4.800

12.000

6.000 12.500

1.200 2.500

4.800 10.000

12.000 25.000

25.000

5.000

20.000

50.000

15.000 15.500 2.250 16.250

3.000 3.100 450 3.250

12.000 12.400 1.800 13.000

30.000 31.000 4.500 32.500

1.500

300

1.200

3.000

1.500 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

300 450 450 450 450 450

1.200 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

3.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

2.250 2.250 2.250

450 450 450

1.800 1.800 1.800

4.500 4.500 4.500

2.250 2.250 2.250 3.000

450 450 450 600

1.800 1.800 1.800 2.400

4.500 4.500 4.500 6.000

55

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 C. 102 103 104 105 106 107

Analisa batu Analisa tinja: Sel Darah, lemak Oval fat bodies Sedimen Urobilin Urobilinogen Protein penetapan kuantitatif Indikan Carik celup urine Bilirubin total (fotometri) Bilirubin direk (fotometri) High Density Lipoprotein/HDL Low Density Lipoprotein/LDL Thymol Turbidy Test (TTT) Kalsium (Ca) Protein Total Albumin (fotometri) Urea/BUN Kreatinin Glukosa (Fotometri) Kalium (K) Kholesterol Natrium (Na) Chlorida Alkali fosfatase Gama GT/Glutamin Transferase Glutamat Oksaloasetic Transaminase (GOT) Glutamat Piruval Transaminase (GPT) Asam Urat Trigliserid Laktat Dehidrogenase/LDH Cholinesterase Kreatinin kinase Creatinin Kinase MB (CKMB) Porfirin (fotometer) Protein Elektroforesis Thyroxine (T4) Triiodothyronine (T3 uptake) Triiodothyronine (T3) Thyreoid Stimulating Hormon (TSH) Imunologi Rhematoid factor Tes Kehamilan (HCG Test) Anti Streptorysin O (ASTRO) Treptonema Pallidum Haemaglutination (TPHA) Hepatitis B Aglutinasi (RPHA Cell) C-Reaktif Protein (CRP)

10.000

2.000

8.000

20.000

3.000

600

2.400

6.000

3.000 3.000 3.000 3.000

600 600 600 600

2.400 2.400 2.400 2.400

6.000 6.000 6.000 6.000

3.000

600

2.400

6.000

3.000 4.500 5.000 5.000

600 900 1.000 1.000

2.400 3.600 4.000 4.000

6.000 9.000 10.000 10.000

5.000

1.000

4.000

10.000

5.000

1.000

4.000

10.000

5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.500 5.000 5.000 7.500 6.000 6.000 6.000

1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.500 1.000 1.000 1.500 1.200 1.200 1.200

4.000 4.000 4.000 4.800 4.800 6.000 4.000 4.000 6.000 4.800 4.800 4.800

10.000 10.000 10.000 12.000 12.000 15.000 10.000 10.000 15.000 12.000 12.000 12.000

7.500

1.500

6.000

15.000

7.500

1.500

6.000

15.000

7.500

1.500

6.000

15.000

7.500 8.000 9.500 12.500 11.000

1.500 1.600 1.900 2.500 2.200

6.000 6.400 7.600 10.000 8.800

15.000 16.000 19.000 25.000 22.000

11.500

2.300

9.200

23.000

13.500 13.500 13.500 14.500 14.500

2.700 2.700 2.700 2.900 2.900

10.800 10.800 10.800 11.600 11.600

27.000 27.000 27.000 29.000 29.000

-

16.250

-

16.20

7.500 6.000 7.500

1.500 1.200 1.500

6.000 4.800 6.000

15.000 12.000 15.000

6.750

1.350

5.400

13.500

6.750

1.350

5.400

13.500

7.500

1.500

6.000

15.000

56

108 Veneral Deseases Research Laboratory (VDRL) 109 Dengue Blot 110 Hepatitis B Aglutinasi 111 Widal 112 Anti HIV Rapid (Anti Human Imun Virus) 113 Anti HBC (Anti Hepatitis B) 114 Rubella IgG (Imunoglobulin G) 115 Anti Toxoplasma IgG (Imunoglobulin G) 116 Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G) 117 Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G) 118 Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G) 119 Anti HIV Mikro Elisa 120 Rubella IgM (Imunoglobulin M) 121 Anti Toxoplasma IgM (Imunoglobulin M) 122 Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M) 123 Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M) 124 Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M) 125 Anti HIV Makro Elisa 126 Hepatitis B Makro Elisa 127 Anti HBE (Anti Hepatitis BE) 128 Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus) 129 Anti HIV Aglutinasi 130 Hepatitis B Mikro Elisa 131 Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus) 132 HBS Ag D. Pemeriksaan Faeces 133 Lengkap 134 Kultur E. Pemeriksaan Sputum 135 BTA 3 Kali 136 Gram 137 Mikro Kultur F. Pemeriksaan Urine 138 Urine Sederhana 139 Combu Test 140 Urine Esbach G. Cairan Cerebrospinal 141 None Pandi 142 Hitung Sel 143 Hitung Jenis Sel H. Pemeriksaan Lain 144 Analisa Sperma

7.500

1.500

6.000

15.000

20.000 12.250 12.750

4.000 2.450 2.550

16.000 9.700 10.200

40.000 24.500 25.500

16.000

3.200

12.800

32.000

16.250

3.250

13.000

32.500

25.000

5.000

20.000

50.000

19.500

3.900

15.600

39.000

19.500

3.900

15.600

39.000

19.500

3.900

15.600

39.000

19.500

3.900

15.600

39.000

30.750

6.150

24.600

61.500

30.750

6.150

24.600

61.500

23.250

4.650

18.600

46.500

23.250

4.650

23.250

4.650

23.250

4.650

30.750 24.250 26.650

6.150 4.850 5.330

24.600 19.400 21.320

61.500 48.500 53.300

27.500

5.500

22.000

55.000

27.500 33.750

5.500 6.750

22.000 27.000

55.000 67.500

37.250

7.450

29.800

74.500

5.000

5.000

5.000

15.000

2.000 4.500

400 900

1.600 3.600

4.000 9.000

3.500 2.000 4.500

700 400 900

2.800 1.600 3.600

7.000 4.000 9.000

2.000 2.000 2.000

400 400 400

1.600 1.600 1.600

4.000 4.000 4.000

2.000 2.000 2.000

400 400 400

1.600 1.600 1.600

4.000 4.000 4.000

2.000

400

1.600

4.000

57

18.600 18.600 18.600

46.500 46.500 46.500

13. Besarnya Tarif Pelayanan Farmasi No

Jasa Sarana Medis (Rp) (Rp) 5% 8%

Alat, Bahan & Obat 105%

Tarif (Rp) 125%

3. TINDAKAN MEDIK NO

JENIS PELAYANAN

1

Amputasi satu Jari Tindakan Hecting 1-5 2 Jahitan Perawatan Luka Tanpa 3 Jahitan 4 Khitanan / Sunatan 5 Insisi Lokal Anastesis 6 Venaseksi 7 Eksterpasi 8 Akstraksi Benda Asing Hidung / Telinga 9 Punksi Kandung Kemih Perawatan Luka Gigitan 10 Binatang 11 Ekstrasi Batu Urethra 12 WSD Epistaksis Pakcking 13 Posterior Epistaksis Pakcking 14 Anterior Pemasangan Gips 1 15 Sendi Pemasangan Gips 2 16 Sendi 17 Buka Gips 18 Punksi Pleura 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

EKG Monitoring > 6 Jam/ Hari

KOMPONEN TARIF JASA JASA PELAKSANA RUMAH Perawat/ SAKIT Dokter Bidan (Rp) 20.000 25.000 20.000

TOTAL (Rp) 65.000

20.000

10.000

5.000

35.000

2.000

5.000

-

7.000

25.000 5.000 10.000 20.000 3.000

75.000 15.000 30.000 35.000 10.000

-

100.000 20.000 40.000 55.000 13.000

5.000

15.000

-

20.000

4.000

10.000

-

14.000

5.000 50.000

25.000 75.000

30.000 125.000

10.000

15.000

25.000

1.000

1.500

2.500

5.000

10.000

15.000

7.500

12.500

20.000

2.500 5.000

7.500 25.000

10.000 30.000

10.000

15.000

25.000

EKG Monitoring < 6 5.000 7.500 12.500 Jam/ Hari Punksi Acites 5.000 25.000 30.000 Douglasi Punksi 7.500 15.000 22.500 Pemasangan Alat 5.000 10.000 15.000 Kontrasepsi IUD Melepasan Alat 3.000 7.000 10.000 Kontrasepsi IUD Pemasangan Alat 10.000 15.000 25.000 Kontrasepsi Susuk Melepas Alat Kontrasepsi 10.500 25.500 36.000 Susuk Lumbal Punksi 20.000 50.000 70.000 Tindakan Medik Lain2.500 5.000 7.500 lain Tindakan Rawat Inap Kelas III (tiga) adalah 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif sebagaimana tersebut diatas.

58

Bedah besar, bedah sedang dan tindakan medik lainnya apabila memakai dokter spesialis pendamping, dikenakan jasa dokter spesialis pendamping sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa dokter pelaksana. 4. TARIF DAN JENIS PELAYANAN KELAS UTAMA/VIP DAN V.VIP

No 1 A

B

C

D

E 2 A

B

Jasa Pelaksana Jasa Rumah Dokter Dokter Anastesis Instrum Jenis Pelayanan Sakit Spesialis Umum (Rp) en (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) TARIF DAN JENIS PELAYANAN KELAS UTAMA/VIP RAWAT INAP - Per hari Rawat 100.000 75.000 35.000 -Per hari Rawat Bayi Baru Lahir Normal 50.000 37.500 17.500 50% dari tarif Ibunya -Memerlukan Konsultasi/pemeriks 3.000 12.500 10.000 aan Dokter jaga, per shif jaga -Konsultasi antar Dokter spesialis, 3.000 15.000 sekali konsul TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

Perawat (Rp)

-

30.000

-

15.000

-

4.000

-

4.000

-Persalinan Normal

200.000 175.000 150.000

-

-

-Persalinan Patologis

200.000 275.000 225.000

-

-

-Kuretase 125.000 200.000 175.000 -Placenta Manual 100.000 175.000 150.000 TINDAKAN BEDAH -Bedah Besar 250.000 400.000 -Bedah Sedang 225.000 300.000 -Bedah Kecil 200.000 250.000 PENUNGGU PASIEN Penunggu pasien paling banyak 2 5.000 orang dengan tarif per hari DOKUMEN MEDIK 1 ( satu) Paket 15.000 TARIF DAN JENIS PELAYANAN KELAS V.VIP RAWAT INAP - Perhari Rawat 200.000 100.000 60.000 -Perhari Rawat Bayi Baru Lahir 50% dari 100.000 50.000 30.000 tarif Ibunya -Memerlukan Konsultasi/pemeriks 4.500 15.000 10.000 aan Dokter jaga, per shif jaga -Konsultasi antar Dokter spesialis, 4.500 25.000 sekali konsultasi TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

-

-

125.00 0 100.00 0 75.000 75.000

300.000 250.000 200.000

175.000 150.000 125.000

-

175.000 150.000 125.000

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-Persalinan Normal

C

Bidan (Rp)

-Persalinan Partologis -Kuretase -Placenta Manual TINDAKAN BEDAH -Bedah Besar -Bedah Sedang

-

-

-

-

50.000

-

-

-

25.000

-

-

-

4.000

-

-

-

4.000

200.000

175.000

150.000

-

-

200.000

275.000

225.000

-

-

125.000 100.000

200.000 175.000

175.000 150.000

-

-

125.00 0 100.00 0 75.000 75.000

250.000 225.000

400.000 300.000

-

300.000 250.000

175.000 150.000

-

59

-

175.000 150.000

No

D

E

Jenis Pelayanan -Bedah Kecil PENUNGGU PASIEN Penunggu pasien paling banyak 2 orang dengan tarif per hari DOKUMEN MEDIK 1 ( satu) Paket

Jasa Pelaksana Anastesis Instrum (Rp) en (Rp) 200.000 125.000

Jasa Rumah Sakit (Rp) 200.000

Dokter Spesialis (Rp) 250.000

Dokter Umum (Rp) -

10.000

-

-

-

15.000

-

-

-

Bidan (Rp)

Perawat (Rp)

-

125.000

-

-

-

-

-

10.000

5. TARIF TINDAKAN DAN/ATAU PERAWATAN GIGI DAN MULUT DAN TINDAKAN KEPERAWATN DI UGD DAN RUANG RAWAT INAP KOMPONEN TARIF JASA JASA NO JENIS PELAYANAN RUMAH PELAKSANA SAKIT (Rp) (Rp) A TARIF TINDAKAN DAN/ATAU PERAWATAN GIGI DAN MULUT 1 Cabut 1 gigi terdiri dari 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 7. 8. 9. 10. 11. 3 4 5 B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

-Gigi sulung Tropikal 500 1.500 -Gigi sulung Suntik 750 2.250 -Gigi Tetap 1.000 2.500 -Gigi Tetap dengan 1.500 3.000 Komplikasi -Gigi M3 1.500 3.000 -Gigi M3 dengan Komplikasi 2.000 3.500 Penambalan 1 Gigi -Tambalan sementara 500 750 -Perawatan Endo 500 1.000 -Pulp Cupping 500 750 -Tambalan Amalgam Siplek 500 1.000 -Tambalan Amalgam Siplek 750 1.250 Skaling Per Regio 500 1.000 Pengobatan 500 1.000 Sederhana/Spolling Pengobatan Periodental 750 1.250 TINDAKAN KEPERAWATAN DI UGD DAN RUANG RAWAT INAP Suntikan 1 kali per hari 250 750 Suntikan 2-5 kali per hari 500 1.000 Suntikan 2-5 kali per hari 750 1.250 Suntikan 2-5 kali per hari 1.000 1.500 Pemasangan Infus 1.500 3.500 Transfusi Darah 1.500 3.000 Lavemen 3.000 7.000 Sucsion per hari 3.000 5.000 Ganti balutan/ferban 1.000 2.000 Laminaristik 1.5000 5.000 Pitosin/Oksitosin Drips 1.000 2.500 Pemasangan kateter kandung 1.000 4.000 kemih Pemasangan NGT 2.000 8.000 (Nasogastrik Tube) Bilas Lambung 5.000 20.000 Debridemen Luka 2.500 5.000 Perawatan Luka bakar < 5% 2.500 5.000

60

TOTAL (Rp)

2.000 3.000 3.500 4.500 4.500 5.500 1.250 1.500 1.250 1.500 2.000 1.500 1.500

1.000 1.500 2.000 2.500 5.000 4.500 10.000 8.000 3.000 6.500 3.500 5.000 10.000 25.000 7.500 7.500

17. 18. 19. 20.

Perawatan Luka bakar 6-10 % 5.000 10.000 15.000 Perawatan Luka bakar > 10 % 7.500 15.000 22.500 Tindik Telinga 1.000 4.000 5.000 Skin test 250 500 750 Tindakan keperawatan Rawat Inap kelas III (tiga) adalah 50% (lima puluh prosen) dari besaran tarif sebagaimana tersebut diatas.

6. PENUNJANG DIAGNOSIS 6.1 untuk Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana ditetapkan sebagai berikut : Jasa Rumah Sakit Jasa Pelaksana Total No Jasa Pemeriksaan (Rp) (Rp) (Rp) A Besarnya tarif pemeriksaan elektromedik 1 EKG 3.000 5.000 8.000 2 USG 5.000 15.000 20.000 B Besarnya tarif pemeriksaan Radio Diagnostik 1 Foto tanpa Kontras (besar 7.500 10.000 17.500 atau kecil) 2 Dua foto dengan 1 (satu) 10.000 10.000 20.000 film 3 Foto Gigi 3.000 10.000 13.000 4 Foto dengan Kontras 20.000 30.000 50.000 C Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium klinik elektromedik 1 Urine Lengkap -Sederhana 500 500 1.000 -Combu Test 250 250 500 2 Urine Esbach 500 500 1.000 3 1.Pemeriksaan Darah a. Darah Lengkap -Haemoglobin 500 500 1.000 -Leocosit 500 500 1.000 -LED 500 500 1.000 -Diff Covut 500 500 1.000 b. Tetes Tebal (malaria) 500 500 1.000 c. Golongan Darah 1.000 1.000 2.000 d. Haemotokosit 500 500 1.000 e. Bleding Time/Clotting Time -Hitung Thrombocyte 500 500 1.000 -Hitung Erytrocyte 500 500 1.000 -Hitung Retuculosit 500 500 1.000 2. Kimia Darah -Albumin 1.000 1.500 2.500 -Colesterol 1.000 1.500 2.500 -Tryglicerida 1.000 1.500 2.500 -Gula Darah 1 kali 1.000 1.500 2.500 -Ureum 1.000 1.500 2.500 -Creatiine 1.000 1.500 2.500 -SGOT 1.000 1.500 2.500 -SGPT 1.000 1.500 2.500 -TTT 1.000 1.500 2.500 -Alkaline phospatase 1.000 1.500 2.500 -Uric Acid 1.000 1.500 2.500 -Total Protein 1.000 1.500 2.500 -Billirubin Total 1.000 1.500 2.500 - Direct 1.000 1.500 2.500 3. Serelogi/Urinologi 1.500 1.500 -Widal Test 1.000 1.500 2.500 -VDRL 1.000 5.000 6.000

61

4 5

6

7

D 1 2 3 E 1 2 3 4 F 1 2 3 4

-Hbs Ag -HIV Pemeriksaan Faces -Lengkap -Kultur Pemeriksaan Sputum -BTA 3 Kali -Gram -Mikro Kultur Pemeriksaan Lain 1. Analisa Sperma 2. Test Kehamilan -Dengan Bio SCN HCG -Dengan Bio Strip HCG -Crosmatching 1 kali -Glukosa Urine 1 kali Cairan Cerobrospinal -None Pandi -Hitung Sel -Hitung Jenis Sel KONSULTASI GIZI Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan Konsultasi gizi masyarakat umum PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM Pemeriksaan Luar Bedah masyarakat dalam Rumah Sakit Bedah mayat di luar Rumah Sakit Penggalian mayat dan Otopsi PERAWATAN JENAZAH Jenazah di RS > 2 Jam Perawatan Jenazah Penitipan Jenazah tanpa pendingin Penitipan Jenazah dengan pendingin

1.500 1.500

5.000 5.000

6.500 6.500

500 1.500

1.500 2.500

2.000 4.000

500 500 2.000

2.500 1.000 2.500

3.000 1.500 4.500

1.000

1.000

2.000

500 500 1.000 500

500 500 2.500 500

1.000 1.000 3.500 1.000

500 1.000 1.000

500 1.000 1.000

1.000 2.000 2.000

1.000

2.000

3.000

1.500

2.500

4.000

2.000

3.000

5.000

2.500

5.000

7.500

40.000

75.000

115.000

25.000

125.000

150.000

15.000

175.000

190.000

7.500 15.000

10.000 25.000

17.500 40.000

15.000

15.000

30.000

20.000

20.000

40.000

1. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH Bahan dan No Jarak Pemakaian Alat (Rp) A Mobil Ambulance 1 Kurang dan/atau sama dengan 5 15.500 Km PP 2 5 sampai dengan 10 Km PP 31.000 3 Setiap penambahan 1 Km 3.100 B Mobil Jenazah 1 Kurang dan/atau sama dengan 5 15.500 Km PP 2 5 sampai dengan 10 Km PP 31.000 3 Setiap penambahan 1 Km 3.100

62

Jasa Pelaksana (Rp)

Total (Rp)

5.000

20.500

5.000 500

36.000 3.600

5.000

20.500

5.000 3.100

36.000 6.200

2. Besarnya tarif Dokumen Medik Pasien baru Rawat Inap No

Kelas Rawat

1 2 3

I II III

Jasa Rumah Sakit (Rp) 3.000 3.000 1.000

63

Jasa Pelaksana (Rp) 5.000 1.000 500

Total (Rp) 8.000 4.000 1.500

64

65

66

67

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN No 1 2

3 4

5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Objek Retribusi Tempat-tempat rekreasi Rumah tinggal : a. Permanen b. Semi permanen c. Darurat Pabrik-pabrik A. Hotel : 1. Melati Satu 2. Melati Dua 3. Melati Tiga B. Hotel berbintang Restoran/Diskotik Rumah Makan/Depot Makan Warung Makan Kios Rombong Industri : a. Besar b. Menengah c. Kecil Pertokoan : a. Rumah Toko b. Rumah Toko + Apotik : 1. Besar 2. Menengah 3. Kecil Pedagang Kaki Lima Pedagang yang menggunakan pelataran pasar secara tetap Kantor-kantor swasta Apotik Toko Obat Rumah Penginapan/Losmen Perusahaan BUMN, BUMD Kantor Instansi Pemerintah Sekolah Negeri dan Swasta dan PT Salon Kecantikan Rumah potong hewan Bengkel

68

Besarnya Tarif (Rp) 45.000/bulan 7.500/bulan 5.000/bulan 1.000/bulan 75.000/bulan 25.000/bulan 65.000/bulan 100.000/bulan 150.000/bulan 45.000/bulan 45.000/bulan 50.000/bulan 35.000/bulan 30.000/bulan 150.000/bulan 125.000/bulan 100.000/bulan

Ket. -

-

-

125.000/bulan 200.000/bulan 175.000/bulan 150.000/bulan 1.000/hari 25.000/bulan

-

75.000/bulan 110.000/bulan 75.000/bulan 45.000/bulan 150.000/bulan 175.000/bulan 20.000/bulan 35.000/bulan 75.000/bulan 75.000/bulan

-

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL I.

BIAYA PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK : No 1 2 3

II.

Jenis Pelayanan Biaya pelayanan Kartu Tanda Penduduk Biaya pelayanan Kartu Keluarga Surat Keterangan Kependudukan : a. SKTS b. SKTP

Besarnya WNI 27.500 27.500 20.000 20.000

Biaya WNA 60.000 60.000

Ket

50.000 50.000

BIAYA PENCETAKAN AKTA CATATAN SIPIL :

No A 1

B 1 C 1 D E F

Besarnya Biaya WNI WNA

Jenis Pelayanan

PENERBITAN KUTIPAN PERKAWINAN Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Perkawinan Rutin : a. Didalam Kantor. 100.000 200.000 b. Diluar Kantor 200.000 500.000 PENERBITAN KUTIPAN PERCERAIAN Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta 150.000 300.000 Perceraian PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta 50.000 100.000 pengakuan dan pengesahan anak untuk setiap anak PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta 50.000 100.000 pengakuan Anak untuk setiap anak PENERBITAN KUTIPAN KEMATIAN Biaya Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta 50.000 100.000 Kematian PENERBITAN KUTIPAN GANTI/PERUBAHAN NAMA Biaya Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta 200.000 ganti/Perubahan nama

69

-

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM No A. 1 2 3 B. 1 2 3 C. 1

Jenis/Waktu Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas 0 - 3 Jam 3 – 6 Jam Lebih dari 6 Jam Kendaraan Bermotor Roda 4 0 - 3 Jam 4 – 6 Jam Lebih dari 6 Jam Kendaraan Roda 2 Sekali Parkir

70

Tarif (Rp) 3.000 10.000 15.000 2.000 6.000 10.000 1.000

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR No 1. A. 1

2

3 4

B. 1

2

3 C. 1

2

3 2. A. 1

2

Objek Pungutan

Luas

Non Kontrakan Pasar Kelas I Los Pasar - Permanen/Peti - Semi Permanen/darurat - Bale-bale - PKL

-

Kios - Permanen - Semi Permanen/darurat - Ruko/Rumah makan Pelataran/halaman terbuka - Tetap - Tidak Tetap - MCK - Buang Air - Mandi - Cuci Pasar Kelas II Los Pasar - Permanen/Peti - Semi Permanen/darurat - Bale – bale Kios - Permanen - Semi Permanen/darurat - Ruko/Rumah makan - Pelataran / Halaman Pasar Pasar Kelas III - Los Pasar - Permanen/Peti - Semi Permanen/darurat - Bale-bale - Kios - Permanen - Semi Permanen / Darurat Pelataran / Halaman Pasar Kontrak Pasar Kelas I Peti : - Permanen - Semi Permanen/Darurat/PKL - Bale-bale/Harian Tetap Kios - Permanen - Semi Permanen / Darurat - Ruko / Rumah Makan

Per m2 Per m² Per m²

Tarif (Rp)

50.000/bulan 45.000/bulan 40.000/bulan 45.000/bulan 7.500/bulan 4.000/bulan 5.000/bulan

-

500/hari 1.000/hari

-

1.000/pakai 2.000/pakai 3.000/pakai

-

2.000/hari 1.500/hari 1.000/hari

-

2.000/hari 1.500/hari 1.500/hari 1.000/hari

-

1.500/hari 1.000/hari 1.000/hari

-

2.500/hari 1.500/hari 1.000/hari

50.000/ Tahun 50.000/Tahun 35.000/ Tahun 100.000/Tahun 75.000/Tahun 80.000/Tahun

71

B. 1

2

Pasar Kelas II Peti : - Permanen - Semi Permanen/Darurat - Bale-bale/Harian Tetap Kios - Permanen - Semi Permanen / Darurat - Ruko / Rumah Makan

45.000/Tahun 35.000/Tahun 30.000/Tahun 75.000/Tahun 50.000/Tahun 60.000/Tahun

72

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Pengujian Berkala Pertama kali atau Pengujian Berkala perubahan bentuk : No A. A.1 1 2 3 A.2 1 2 3 B. B.1 1 2 C. 1 2 D. 1 2 3 4 5

Jenis Kendaraan Tarif (Rp) Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala atau Pengujian Berkala Perubahan Bentuk: Mobil Bus, Mobil Barang, Hand Traktor dan 150.000/Kendaraan Kendaraan khusus Mobil Penumpang Umum 125.000/Kendaraan Kereta Gandengan 75.000/Kendaraan Tanda Bukti Lulus Uji : Mobil Bus, Mobil Barang, Hand Traktor dan 80.000/Kendaraan Kendaraan khusus Mobil Penumpang Umum 65.000/Kendaraan Kereta Gandengan 55.000/Kendaraan Kendaraan Bermotor di Atas Air Pengujian Berkala atau Pengujian Berkala Perubahan Bentuk : Speed Boat 250.000 Perahu Motor 150.000 Biaya Penggantian Bukti Lulus Uji Kendaraan (Darat dan Keterangan Kecakapan Kendaraan di Atas Air) : Penggantian Bukti Lulus Uji yang rusak 50.000 Penggantian Bukti Lulus Uji yang hilang 50.000 Biaya Pengujian Berkala Untuk Kendaraan yang dipindahtangankan/Balik Nama/ penghapusan/rusak : Kendaraan Roda 6 keatas 100.000 Kendaraan Roda 4 75.000 Kendaraan Roda 2 50.000 Speed Boat 150.000 Perahu Motor 100.000

73

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA NO 1 2 3 4

SKALA PETA 1 : 20.000 1 : 10.000 1 : 500 1 : 100

TARIF KET 100.000/lembar 150.000/lembar 200.000/lembar 300.000/lembar

74

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS NO 1

2

KATEGORI Dalam Kota Kalabahi : a. Rumah Tangga b. Kantor Instansi Pemerintah c. Perusahaan/Kantor Swasta/Hotel/Rumah Makan Luar Kota Kalabahi dengan jarak 0 s/d 20 km dari batas terluar wilayah kota Kalabahi : a. Rumah Tangga/Sosial b. Kantor Instansi Pemerintah c. Perusahaan/Kantor Swasta/Hotel/Rumah Makan

TARIF (Rp)

KET

150.000/sekali sedot 200.000/sekali sedot 250.000/sekali sedot

200.000/sekali sedot 250.000/sekali sedot 250.000/sekali sedot

3

Luar Kota Kalabahi dengan jarak 20 km dari batas terluar wilayah Kota Kalabahi : a. Rumah Tangga/Sosial b. Kantor Instansi Pemerintah c. Perusahaan/Kantor Swasta/Hotel/Rumah Makan

75

250.000/sekali sedot 300.000/sekali sedot 300.000/sekali sedot

Setiap kelipatan jarak 20 km dikenakan tambahan retribusi Rp. 75.000 / sekali sedot

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG NO 1 A 1

2

3

4

JENIS UTTP dan BDKT 2 UTTP : METERAN UKURAN PANJANG : a. Sampai dengan 1 meter dan selebihnya 1. Selebihnya dari satu meter b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter 1. Tongkat duga (ukuran jenis cairan) METER UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG a. Elektronik (untuk emas) TAKARAN (BASAH/KERING) : a. sampai dengan 2 L b. lebih dari 2L sampai dengan 25L c. lebih dari 25L ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 Ons s/d 1 Kg 2. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg 3. Lebih dari 5 Kg s/d 25 Kg 4. Lebih dari 25 Kg s/d 50 Kg 5. Lebih dari 50 Kg s/d 100 Kg 6. Lebih dari 100 Kg s/d 500 Kg b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1) A D Emas 1. Sampai dengan 1 Kg 2. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg 3. Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1) 1. Sampai dengan 1 Kg 2. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg 3. Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg Timbangan dan Timbangan Meja a. Sampai dengan 3.000 Kg 1. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV) a. Sampai dengan 25 Kg. b. Lebih dari 25 Kg s/d 50 Kg c. Lebih dari 50 Kg s/d 150 Kg d. Lebih dari 150 Kg s/d 500 Kg e. Lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg f. Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg 2. Ketelitian Halus (kelas II) a. Sampai dengan 1 Kg b. Lebih dari 1 Kg s/d 25 Kg c. Lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg d. Lebih dari 100 Kg s/d 1.000 Kg e. Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg/oving ring 3. Ketelitian Khusus (kelas I) b. Lebih dari 3.000 Kg 1. Ketelitian Setiap sedang dan biasa setiap Ton 2. Ketelitian khusus dan halus setiap Ton c. Timbangan Ban Berjalan 1. Sampai dengan 100 Ton/H 2. Lebih dari 100 Ton/H s/d 500 Ton/H 3. Lebih dari 500 Ton/H dan dengan sebuah alat timbangan dengan 2 Skala (multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk

76

SATUAN 3

TARIF (Rp) 4

Buah

2.500

Buah

10.000

Buah

150.000

Buah Buah Buah

2.500 5.000 10.000

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

Buah Buah Buah

2.500 5.000 12.500

Buah Buah Buah

20.000 35.000 50.000

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

5.000 8.000 10.000 25.000 50.000 100.000

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

25.000 50.000 75.000 100.000 200.000 250.000

Buah Buah

250.000 300.000

Buah Buah Buah

500.000 750.000 1.000.000

5

6 7

8 9 10 11

12

13

penggunaan skala timbang, biaya, pengujian, atau peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah timbangan dan kapasitas masing-masing. DACIN LOGAM (TIMBANGAN GANTUNG) a. Sampai dengan 25 Kg b. Lebih dari 25 Kg s/d 50 Kg c. Lebih dari 50 Kg s/d 100 Kg TIMBANGAN CENTICIMAL (Timbangan Berdiri 150 Kg - Bobot s/d 150 Kg TIMBANGAN BOBOT INSUT (Timbangan BDKT) a. Sampai dengan 10 Kg b. Lebih dari 10 Kg s/d 25 Kg c. Lebih dari 25 Kg s/d 50 Kg d. Lebih dari 50 Kg s/d 100 Kg TIMBANGAN PEGAS (Timbangan Aluminium untuk Terigu) TIMABNGAN KUADRAN (Dipakai di DOLOG) NERACA HALUS (Timbangan Emas) BEJANA UKUR untuk SPBU a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L s/d 100 L c. Lebih dari 100 L s/d 200 L d. Lebih dari 200 L s/d 500 L e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d ditambah tiaptiap 1.000 L ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter Bahan Bakar a. Meter Induk 1. Sampai dengan 25 m³/h 2. Lebih dari 25 h dihitung sbb : a) 25 m³/h pertama b) Selebihnya dari 25 m³/h s/d 100 m³/h setiap m³/h. c) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h setiap m³/h. d) Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h bagianbagian dari m³/h dihitung satu m³/h. b. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji 1. Sampai dengan 15 m³/h 2. Lebih dari 15 m³/h dihitung sbb : a) 15 m³/h pertama b) Selebihnya dari m³/h s/d 100 m³/h setiap m³/h c) Selebihnya dari 100 m³/h s/d 500 m³/h setiap m³/h d) Selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h Bagian-bagian dari m³/h dihitung 1 m³/h c. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur (SPBU) RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM a. Sampai dengan 1 Kg b. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg c. Lebih dari 5 Kg s/d 20 Kg d. Lebih dari 20 Kg s/d 50 Kg e. Lebih dari 50 Kg s/d 100 Kg f. Lebih dari 100 Kg MINUMAN a. Sampai dengan 1 L b. Lebih dari 1 L s/d 5 L c. Lebih dari 5 L s/d 20 L d. Lebih dari 20 L

77

Buah Buah Buah

5.000 10.000 15.000

Buah

25.000

Buah Buah Buah Buah Buah

5.000 7.500 10.000 12.500 10.000

Buah Buah

150.000 50.000

Buah Buah Buah Buah Buah

35.000 40.000 60.000 90.000 25.000

Buah

150.000

Buah Buah

150.000 6.000

Buah

3.000

Buah

1.500

Buah

60.000

Buah Buah

60.000 2.000

Buah

1.000

Buah

1.500

Buah

150.000

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

25 50 75 100 150 500

Buah Buah Buah Buah

20 40 500 750

SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN a. Sampai dengan 1 Kg b. Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg c. Lebih dari 5 Kg s/d 20 Kg d. Lebih dari 20 Kg s/d 50 Kg e. Lebih dari 50 Kg s/d 100 Kg f. Lebih dari 100 Kg

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

78

100 250 500 600 1.000 1.500