BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergisitas dan keterpaduan koordinasi lintas sektoral bersama segenap komponen masyarakat dalam penaggulangan bencana di daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan mengatur
Penanggulangan
Pedoman
Bencana,
penanggulangan
perlu
bencana
saat
tanggap darurat dengan Peraturan Bupati; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara
Timur
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan
Pengelolaan
Bantuan
Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
43,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4829); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah
Dalam
Penanggulangan
Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
44,Tambahan
Lembaran
Republik
Indonesia
Nomor 4830); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
44,Tambahan
Lembaran
Republik
Indonesia
Nomor 4830); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 459);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PEDOMAN
PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di daerah. 5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
menggangu
kehidupan
dan
penghidupan
masyarakat
yang
disebabkan baik dalam oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor
manusia
sehingga
mengakibatkan
timbulnya
korban
jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 6. Komando Pengendalian Daerah yang selanjutnya disebut Kodal Daerah adalah organisasi pengendali dan pemberi komando di daerah dalam masa
siaga
darurat
bencana,
dipimpin
oleh
seorang
komandan
pengendali yang karena fungsinya memiliki alternatif pengganti bila yang bersangkutan berhalangan, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi untuk pengerahan sumber daya. 7. Rantai Kodal adalah stuktur urutan aktasi individu yang bertugas pada Kodal untuk memastikan jenjang Kodal tetap ada bila individu Kodal sebelumnya berhalangan tetap. 8. Kodal Darurat adalah jenjang Kodal yang bertanggung jawab kepada Kodal Daerah berkaitan dengan operasi kedaruratan sekaligus bertindak sebagai Kepala Pusat Krisis dan sebagai pemberi instruksi lintas sektoral
antara aparat sipil, POLRI dan TNI. 9. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut
Pusdalops
penyelenggaraan
merupakan
satuan
penanggulangan
bencana
tugas di
dari
lembaga
pemerintahan
yang
berfungsi untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi arahan kepada Kodal Daerah. 10. Pos Pengendali yang selanjutnya disebut Posdal adalah pos pengendali yang bertanggung jawab kepada Kodal Darurat untuk operasi tanggap darurat pada tingkat Kecamatan maupun Kelurahan. 11. Satuan tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah Kodal Darurat. 12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 14. Sistem peringatan dini adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan pedoman yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan dini. 15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban,
harta
benda,
pemenuhan
kebutuhan
dasar,
perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana. 16. Pedoman adalah suatu kumpulan ketentuan yang memberikan metode yang harus diikuti oleh seluruh unit yang terkait di tingkat Kodal, Posdal dan Satgas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat. 17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meningggal dunia akibat bencana. 18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau pristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah apabila status tanggap darurat nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah apabila status tanggap darurat Provinsi/Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Nasional Penaggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 22. Organisasi masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang ikut berperan dalam penanggulangan bencana. 23. Pemangku Kepentingan adalah seluruh institusi Pemerintah, TNI, POLRI, lembaga penyiaran, organisasi masyarakat dan masyarakat. 24. Sistem komunikasi darurat adalah sistem yang menjamin bertukarnya informasi antar unsur organisasi pelaksana sistem peringatan dini penanganan darurat bencana di Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Pedoman penanggulangan bencana saat tanggap darurat dimaksudkan sebagai panduan dan dasar tindakan komando dan pengendalian dalam suatu sistem yang terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna saat darurat bencana. Pasal 3 Pedoman penanggulangan bencana saat tanggap darurat bertujuan: a. meningkatkan pengarahan sumber daya dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan b. menyelamatkan
korban
dipertanggungjawabkan.
bencana
secara
cepat,
tepat
dan
dapat
Pasal 4 Penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilaksanakan atas prinsip: a. cepat dan tepat; b. dapat diandalkan; c.
prioritas;
d. koordinasi; e.
keterpaduan;
f.
berhasil guna;
g.
transparansi;
h. akuntabilitas; i.
kemitraan;
j.
pemberdayaan;
k. nondiskriminasi; l.
non proletisi; dan
m. keselamatan. BAB III PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT Pasal 5 (1) Pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat diatur dalam pedoman yang memuat kebijakan dan strategi, organisasi saat tanggap darurat dan mekanisme penanganan. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan
Bab II
Kebijakan dan Strategi
Bab III Organisasi Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat Bab IV Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat Bab V
Penutup
(3) Rincian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 13 Mei 2013 BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 13 Mei 2013 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OCTOVIANUS LASIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2013 NOMOR 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA I.
UMUM Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
Pasal
25
ayat
(2)
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BPPD. Bahwa untuk maksud tersebut perlu disusun pedoman penanggulangan bencana saat tanggap darurat sehingga memudahkan instansi pelaksana dalam hal ini BPPD untuk mengendalikan situasi bencana saat tanggap darurat dalam satu rentang kendali yang terorganisir secara cepat, tepat dan akuntabel. Peraturan Bupati ini akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah bahwa penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip dapat diandalkan adalah bahwa penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilaksanakan oleh tim yang handal dalam satu kesatuan komando. Huruf c Yang dimaksud dengan prinsip prioritas adalah bahwa penanggulangan
bencana
saat
tanggap
darurat,
penyelamatan diutamakan pada korban gawat darurat dan kelompok rentan. Huruf d Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan
bencana
saat
tanggap
darurat
dilaksanakan dalam suatu koordinasi dengan didasarkan pada pembagian tugas yang jelas dan saling mendukung. Huruf e Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan
bencana
saat
tanggap
darurat
dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan
pada
kerjasama
yang
baik
dan
saling
mendukung sesuai dengan peraturan kebencanaan. Huruf f Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah bahwa penanggulangan
bencana
saat
tanggap
darurat
dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang tidak berlebihan. Huruf g Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan dilaksanakan
bencana secara
saat terbuka
tanggap
darurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Huruf h Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan dilaksanakan
bencana secara
saat terbuka
dipertanggungjawabkan etik dan hukum.
tanggap
darurat
dan
dapat
Huruf i Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah bahwa penanggulangan
bencana
saat
tanggap
darurat
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak secara seimbang. Huruf j Yang dimaksud dengan prinsip pemberdayaan adalah bahwa penanggulangan
bencana
saat
tanggap
darurat
dilaksanakan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. Huruf k Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi adalah bahwa penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilaksanakan dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, aliran politik maupun golongan. Huruf l Yang dimaksud dengan prinsip non proletisi adalah bahwa penanggulangan dilaksanakan
bencana
tidak
dengan
saat
tanggap
menyebarkan
darurat
agama
atau
keyakinan. Huruf m Yang dimaksud dengan prinsip keselamatan adalah bahwa penanggulangan
bencana
saat
tanggap
darurat
dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan petugas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 666
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 14 TAHUN 2013 TANGGAL 13 MEI 2013
BAB I PENDAHULUAN Wilayah
Kabupaten
Alor
terdiri
dari
15
(lima
belas)
pulau,
9 (sembilan) pulau diantaranya telah berpenghuni, memiliki kondisi geografis,
geologis,
hidrologis
dan
demografis
yang
memungkinkan
terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional dan daerah. Dalam penanggulangan bencana khususnya saat tanggap darurat diperlukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap korban yang tergolong rentan dan pemulihan dengan segera prasarana serta sarana vital. Dalam konteks penanganan seperti diatas diperlukan satu komando berdasarkan sistem komando saat tanggap darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar dapat meminimalkan korban manusia dan kerugian harta benda, sehingga diperlukan Pedoman penanganan bencana saat tanggap darurat. Pedoman dimaksud menunjuk pada suatu siklus aktifitas dalam kesatuan tindakan komando demi percepatan tindakan dalam menghadapi masa krisis saat tanggap darurat untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana.
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. KEBIJAKAN 1. penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilaksanakan secara terpadu
dan
terkoordinasi
yang
melibatkan
seluruh
potensi
pemerintah, swasta dan masyarakat. 2. penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat setempat. 3. peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah bersifat komplementer. B. STRATEGI 1. membentuk posko kedaruratan dan penetapan organisasi komando penanganan darurat. 2. memobilisasi potensi sumber daya. 3. memberdayakan masyarakat. 4. mengkoordinasikan peranserta lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat.
BAB III ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT Penanggulangan bencana saat tanggap darurat dilaksanakan dalam Organisasi Kodal dengan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, terdiri atas: 1. Kodal Daerah; 2. Kodal Darurat; 3. Posdal Kecamatan; dan 4. Posdal Desa/Kelurahan. Kodal/Posdal
dipimpin
oleh
seorang
Komandan
dengan
tugas,
tanggungjawab dan wewenang masing-masing sebagai berikut: A. KODAL DAERAH Kodal
merupakan
organisasi
tertinggi
dalam
sistem
penanggulangan bencana saat tanggap darurat di daerah. Kodal Daerah bertindak sebagai penanggungjawab penuh penanggulangan bencana saat tanggap darurat dengan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan Rantai Komando sebagai berikut: 1.
Tugas dan tanggungjawab: a. mengendalikan seluruh upaya pemberian peringatan dini serta penanganan darurat bencana di daerah; b. memberikan laporan secara berjenjang kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangn Bencana melalui Gubernur NTT, Cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas upaya peringatan dini dan penanganan darurat yang telah ataupun sedang dilaksanakan.
2.
Kewenangan: a. merumuskan arahan untuk disampaikan kepada masyarakat berdasarkan analisis peringatan dini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; b. memutuskan tingkat dan status bencana daerah berdasarkan hasil kajian cepat setelah mendapat usulan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. membentuk dan menetapkan Kodal Darurat;
d. meminta bantuan kepada Badan Penangggulangan Bencana Daerah Provinsi bila dibutuhkan; e. menetapkan akhir masa darurat bencana bila terjadi status darurat bencana. 3.
Rantai Komando Rantai Kodal Daerah dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan kekosongan Personil Komandan Kodal baik karena berhalangan tetap atau tidak berada di daerah, sehingga tidak terjadi komunikasi pada saat dibutuhkan. Kondisi tidak terdapat komunikasi dengan alasan sebagaimana diuraikan
maka
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten Alor dengan menggunakan minimal 3 (tiga) moda komunikasi yang di tetapkan, selanjutnya komunikasi dilanjutkan kepada rantai 2 (dua). Bila dalam 3 (tiga) moda komunikasi juga tidak dijawab oleh rantai 2 (dua), maka Rantai Kodal akan dialihkan pada rantai 3 (tiga), demikian seterusnya. Adapun Rantai Komando pada Kodal Daerah adalah : 1. Bupati Alor; 2. Wakil Bupati Alor; 3. Komandan KODIM; 4. Kapolres Alor; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi; dan 6. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Bila
selama
masa
pelaksanaan
sistem
peringatan
dini
dan
Penangganan Darurat Bencana terdapat Rantai Kodal Daerah yang lebih tinggi tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang dalam memberikan
legitimasi
untuk
arahan,
maka
rantai
tertinggi
dibawahnya yang akan menjadi Komandan Kodal Daerah. B. KOMANDO PENGENDALI (KODAL) DARURAT Kodal Darurat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kodal Daerah sekaligus menjadi Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat Bencana di Daerah. Komposisi Rantai Kodal Darurat adalah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor; 2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor; 3. Kasdim 1622 Alor;
4. Wakapolres Alor; 5. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor; 6. Kepala Bappeda Kabupaten Alor; 7. Kepala Dinas PKA Kabupaten Alor; 8. Kepala Dinas Perhubkominfo Kabupaten Alor; 9. Kepala Dinas PU Kabupaten Alor; 10.Kepala Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Alor; 11.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor; 12.Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor; 13.Kepala BKP3 Kabupaten Alor; 14.Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Alor; 15.Direktur RSUD Kalabahi; 16.Kepala ADPEL Kabupaten Alor; 17.Kepala Penerbangan Sipil Bandara Mali; 18.Kepala Dolog Kabupaten Alor ; 19.Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Alor ; Ketentuan mengenai Rantai Kodal Darurat mutatis mutandis mengikuti Rantai Kodal Daerah. B.1. Tugas KODAL Darurat a. menentukan ruang krisis bila seluruh alternatif ruang krisis tidak dapat digunakan ; b. mempersiapkan Rencana Operasi Tanggap Darurat; c. mempersiapkan Bencana
kepada
Pemindahan Badan
Kewenangan
Penanggulangan
Operasi
Darurat
Bencana
Daerah
institusi
terkait
Provinsi bila diperlukan; d. memberikan
instruksi
langsung
kepada
penanggulangan bencana pada pelaksanaan Operasi Tanggap Darurat Bencana; e. memberikan laporan berkala kepada Kodal Daerah; f. memberikan rekomendasi pencabutan status darurat bencana kepada Kodal Daerah; dan g. menjadi setingkat Kodal lapangan saat status bencana adalah bencana provinsi.
B.2. Kewenangan a. menyusun perencanaan umum strategi pengelolaan sumber daya untuk darurat bencana; b. sebagai pusat komando terpadu antara Sipil, TNI dan POLRI terkait operasi Darurat Bencana; c. memobilisasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk masa siaga dan darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pedoman dan mekanisme yang berlaku; d. mengelola dan mengendalikan dana Darurat Daerah; e. meminta laporan kelompok bidang-bidang pelaksana Operasi Tanggap Darurat Bencana terkait Operasi Darurat Bencana; f. mengaktifkan Pos Pengendali Lapangan disetiap Kecamatan yang tertanda bencana; dan g. meminta laporan kepada Posdal Kecamatan. C. ORGANISASI KODAL DARURAT Organisasi Kodal Darurat mengikuti garis struktur sebagai berikut : 1. Komandan
Komando
Pengendali
(Dankodal)
Tanggap
Darurat
Bencana Kedudukan dan tugas Dankodal Tanggap Darurat bedasarkan urutan tertinggi dari rantai Komando Kodal Darurat. Dankodal Tanggap Darurat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor yang bertanggung jawab langsung kepada Kodal Daerah. 2. Staf Komando Pengendali Darurat; terdiri atas : a. Sekretariat Sekretariat
dipimpin
oleh
Asisten
Perekonomian
dan
Pembangunan Setda Kabupaten Alor sebagai Sekretaris yang dalam
melaksanakan
tugasnya
bertanggungjawab
langsung
kepada Komandan Kodal Darurat. Adapun anggota Sekretariat adalah : 1) Sekretaris BPBD Kabupaten Alor; 2) Sekretaris DPKAD Kabupaten Alor; 3) Kasubag. Umum dan Rumah Tangga Bagian Umum dan Kehumasan Setda Kabupaten Alor; dan 4) Kasubag. Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kabupaten Alor.
Sekretariat mempunyai tugas : 1. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; 2. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat dalam masa Tanggap Darurat Bencana; 3. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi; 4. membentuk
jaringan
informasi
dan
komunikasi
serta
menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas; 5. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil dalam menjalankan tugasnya; dan 6. menjaga
keamanan
pelaksanaan
manajemen
penanganan
darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dengan atau dalam suatu keadaan berbahaya. b. Humas dan Dokumentasi Dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor bertanggungjawab kepada Sekteraris Kodal Darurat. Anggotanya terdiri atas : 1) Kabag. Umum dan Kehumusan Setda Kabupaten Alor; 2) Kabid. Arsip pada Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Alor; 3) Kabid. Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor; 4) Kasubag. Humas, Sandi, Telekomunikasi dan Protokoler Setda Kabupaten Alor; 5) Jaringan Jurnalisis Siaga Bencana; 6) RAPI Kabupaten Alor; dan 7) ORARI Kabupaten Alor. Bidang Humas dan Dokumentasi mempunyai tugas : 1. mengelola penyebaran informasi kepada, masyarakat maupun institusi yang membutuhkan; dan 2. memfasilitasi koordinasi lintas institusi dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana.
c. Perwakilan Lembaga/NGO Dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Alor yang beranggotakan Perwakilan Lembaga / NGO
yang
telah
terdaftar
melalui
Kabid.
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Alor. Tugas
pokok
perwakilan
Lembaga/NGO
adalah
membantu
Komandan Kodal Darurat berkaitan dengan permintaan dan pengarahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga. Secara operasional Perwakilan Lembaga/NGO bertanggungjawab langsung
kepada
pelaksanaan
tugas
Komandan secara
Kodal
Darurat;
admininistratif
sedangkan
bertanggungjawab
kepada pimpinan instansi/lembaga terkait. d. Keselamatan dan Keamanan Dikepalai oleh Kasdim 1622 Alor, dengan anggota terdiri atas : 1) Kabag. Bingopsal Ditsabhara Polres Alor; 2) Kaban. Kesbang Polinmas Kabupaten Alor; 3) Kasat. Pol PP Kabupaten Alor; dan 4) Kabid. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Keselamatan dan Keamanan adalah sebagai berikut : 1) menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Kodal Darurat dalam melaksanakan tugasnya. 2) menjaga keamanan penanganan Tanggap Darurat Bencana serta mengantisipasi hal-hal yang diluar dugaan atau suatu keadaan berbahaya. 3. Staf Umum Terdiri dari : a. Bidang Perencanaan Bidang perencanaan bertugas melaksanakan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan
operasi tanggap darurat, bertanggungjawab langsung kepada Kodal Darurat Daerah. Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Alor yang membawahi beberapa seksi yaitu : 1. Seksi Perkiraan Cepat dan Evaluasi Seksi Perkiraan Cepat dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Alor. Anggotanya: a) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor; b) Kepala bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Alor; c) Kasubid Kesiagaan Badan Kesbang Polinmas Kabupaten Alor; d) Kasie Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor; e) Kasubag
Program,
Data
dan
Informasi
pada
BPBD
Kabupaten Alor; f) Kasubag Pembinaan Hukum dan Peraturan PerundangUndangan pada Setda Kabupaten Alor; dan g) Kelompok Siaga Bencana di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Alor. Tugas Pokok Seksi Perkiraan Cepat dan Evaluasi adalah sebagai berikut : 1) menghubungi Satuan Tugas Kajian Cepat sesuai dengan institusi masing-masing untuk mendapatkan informasi dan perkiraan awal tentang dampak bencana dan korban, kondisi fasilitas air bersih, kondisi fasilitas jaringan listrik, kondisi
fasilitas
jaringan
komunikasi,
kondisi
fasilitas
jaringan transportasi, kondisi fasilitas jaringan ekonomi dan kondisi fasilitas kesehatan; 2) merekapitulasi seluruh data yang masuk dari Satgas Kajian Cepat tiap-tiap instansi; 3) menganalisis
hasil
rekapitulasi
yang
telah
disusun
bedasarkan kebutuhan darurat dan sumber daya yang tersedia;
4) memberikan rekomendasi kepada Kodal Darurat tentang status Darurat Bencana; 2. Seksi Rencana Operasi Seksi
Rencana
Operasi
dipimpin
oleh
Kepala
Bidang
Pencengahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Alor. Anggotanya: a) Kabid PPS Pemberdayaan Potensi Sosial pada Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Alor; b) Kasubag Trantib, Linmas dan Penanggulangan Bencana pada Setda Kabupaten Alor; c) Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas PU Kabupaten Alor; dan d) Telkom Kabupaten Alor. Tugas Pokok Seksi Rencana Operasi adalah sebagai berikut : 1) membantu pembuatan rencana kegiatan operasi tanggap darurat; 2) mengembangkan rencana operasi jangka pendek dan jangka panjang; 3) merencanakan
sumber
daya
tambahan
lain
yang
dibutuhkan; 4) merekomendasikan
rencana
operasi
kepada
Komandan
Kodal Darurat; dan 5) merencanakan lokasi primer dan supervise bagi spesialis teknis. 3. Seksi Rencana Hunian Sementara/Tempat Penampungan Seksi Rencana Hunian Sementara dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Alor. Anggotanya: 1) Kabid Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Alor; 2) Kabid AMDAL pada BLHD Kabupaten Alor; 3) Kabid Pemukiman dan Penataan Ruang pada Dinas PU Kabupaten Alor; 4) Kasubag Kependudukan, Pengawasan dan Agraria pada Setda Kabupaten Alor;
5) Direktur Umum PDAM Kabupaten Alor; 6) Kasie Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Alor; 7) Wakil Ketua Bidang Bencana pada PMI Kabupaten Alor; 8) Kasie Pemukiman dan Pengembangan Wilayah pada Dinas PU Kabupaten Alor; 9) Kasie Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik pada Setda Kabupaten Alor; dan 10) Kasie Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Setda Kabupaten Alor. Seksi
Rencana
Hunian
Sementara/Tempat
Penampungan
mempunyai tugas: 1) mengidentifikasi dan menetapkan lokasi Hunian Sementara; 2) merencanakan
kebutuhan
sarana
prasarana
Hunian
Sementara. a. Bidang Operasi Bidang
Operasi
penyelamatan
mempunyai
evakuasi
tugas
korban,
melaksanakan
harta
benda,
kegiatan
perlindungan
kelompok rentan, pemulihan fasilitas kritis dengan cepat, tepat, efisien dan efektif bedasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana. Bidang operasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor bertanggungjawab kepada Kodal Darurat Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Operasi dibantu oleh beberapa seksi yaitu : 1. Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis Dipimpin oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Alor, dengan anggota: a. Kasat Bimas Polres Alor; b. Direktur Teknik PDAM Kabupaten Alor; c. Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Alor; d. Kasie Rehabilitasi pada BPBD Kabupaten Alor; e. Kasubid Penataan Lingkungan pada BLHD Kabupaten Alor;
f. Kasie Minlog Kodim Alor; g. Kasie Pemberdayaan Kawasan pada Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Alor; h. Kasubag Tata Usaha pada Sat Pol PP dan PPNS Kabupaten Alor; i. PLN Kabupaten Alor; dan j. LKAAM/KAN Kabupaten Alor. Tugas Pokok Seksi Pemulihan Fasilitas Krisis adalah : 1) memberikan Laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Logistik Kodal Darurat. 2) mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan fasilitas kritis. 3) mendata kerusakan fasilitas kritis yang berada dalam lingkup tugasnya. 4) menganalisis kebutuhan dan metode yang dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dan alternatif antisipasi kebutuhan fasilitas kritis masyarakat berdasarkan data. 5) memulihkan fasilitas kritis terkait pemenuhan kebutuhan dasar
penduduk
seperti
fasilitas
air
bersih,
listrik,
transportasi dan kesehatan serta perekonomian. 2. Seksi Perlindungan Dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, dengan anggota terdiri atas : a) Kabid
Pelayanan
Kesehatan
pada
Dinas
Kesehatan
Kabupaten Alor; b) Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Alor; c) Kasie Pencegahan pada BPBD Kabupaten Alor; d) Kasubag Pemberdayaan Masyarakat Setda Kabupaten Alor; e) Kasubid Perlindungan Perempuan dan Anak pada BPPKB Kabupaten Alor; f) Kasie
Anak
dan
Kabupaten Alor;
Usia
Lanjut
Dinas
pada
Kesehatan
g) Kasubag Pemberdayaan Perempuan, KB dan Agama pada Setda Kabupaten Alor; dan h) Kelompok Siaga Bencana Kabupaten Alor. Seksi Perlindungan Kelompok Rentan mempunyai tugas : 1) memberikan laporan secara berkala kepada bidang operasi. 2) mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan
yang
bergabung
untuk
Perlindungan
Kelompok Rentan. 3) identifikasi korban bencana. 4) memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan. c. Bidang Logistik dan Peralatan Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial dan
Nakertrans
Kabupaten
Alor
yang
dalam
melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Komandan Kodal Darurat. Adapun tugas pokoknya sebagai berikut : 1. penyediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat. 2. melaksanakan penerimaan penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan. 3. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum. 4. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait. Bidang Logistik dan Peralatan membawahi beberapa seksi yaitu : 1. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dipimpin
oleh
Kepala
Bagian
Administrasi
Kesra
Setda
Kabupaten Alor. Anggotanya adalah : a. Kabulog Kabupaten Alor; b. Kabid PPS pada Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Alor; c. Direktur Teknik PDAM Kabupaten Alor; d. Kasie Logistik pada BPBD Kabupaten Alor;
e. Kasie Penyuluh Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Alor; f. Kasubid Pola Konsumsi Pangan pada BKP3 Kabupaten Alor; g. Kasubid Kajian dan Ketersediaan pada BKP3 Kabupaten Alor; h. Kasie Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor; i. Kasie Pembendaharaan pada DPKAD Kabupaten Alor; j. Pasi Teritorial Kodim Alor; k. Kasubag Log POLRES Alor; l. Kasubid
Ketahanan
dan
Pemberdayaan
Keluarga
pada
BPPKB Kabupaten Alor; m. Tagana Kabupaten Alor; dan n. Relawan PMI Kabupaten Alor. Tugas Pokok Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar adalah : 1. memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Logistik dan Peralatan Kodal Darurat. 2. mengkoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan kebutuhan dasar. 3. mendata pengungsi berdasarkan standar yang ditentukan yang berada dalam lingkup tugasnya. 4. menganalisis kebutuhan dasar berdasarkan data. 5. memberikan pemenuhan kebutuhan dasar terkait air bersih, sanitasi,
pangan,
sandang,
hunian
penampungan
sementara, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan. 2. Seksi Dapur Umum Dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan, Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Alor. Anggotanya : a. Kabag Sumda Polres Alor; b. Pasi Minlog Kodim Alor; c. Kabid Kewaspadaan dan Komsunsi Pangan pada BKP3 Kabupaten Alor; d. Kasubag Umum dan Perlengkapan pada BPBD Kabupaten Alor;
e. Kasubag Umum dan Perlengkapan pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Alor; f. Kasie Bansos Dinsosnakertrans Kabupaten Alor; g. Tagana Kabupaten Alor; h. Kelompok Siaga Bencana Kabupaten Alor; i. Relawan BPBD Kabupaten Alor; dan j. Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kabupaten Alor. Tugas Pokok Seksi Dapur Umum adalah : 1. bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bidang
Logitik
dan
Peralatan. 2. mendirikan
dapur
umum
dan
titik-titik
penampungan
pengungsi. 3. mengidentifikasi jumlah logistik konsumsi yang dibutuhkan. 4. mengelolah bantuan yang masuk kedapur umum. 5. mendistribusikan logistik konsumsi kepada dapur umum. 3. Seksi Alat dan Peralatan Dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga dan Peralatan pada Dinas PU Kabupaten Alor. Anggotanya : a. Kabid Sarana Prasarana pada Dispora Kabupaten Alor; b. Kabid
Sarana
dan
Prasarana
pada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten Alor; c. Kasie Peralatan pada Dinas PU Kabupaten Alor; d. Kasubag Sarana dan Prasarana pada Polres Alor; e. Batilog Kodim Alor; f. Kasubag Perhubungan dan PU Setda Kabupaten Alor; g. Kasubag
Umum
dan
Perlengkapan
pada
Dinas
Kependudukan dan Capil Kabupaten Alor; h. Kasubag
Umum
dan
Perlengkapan
pada
BAPPEDA
Kabupaten Alor; dan i. Kasubag Umum dan Perlengkapan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Alor. Tugas Pokok Seksi Alat dan Peralatan adalah : 1. bertanggungjawab Peralatan.
kepada
Kepala
Bidang
Logistik
dan
2. menjaga ketersediaan alat yang dibutuhkan. 3. mengelolah bantuan alat dan peralatan yang masuk untuk tanggap darurat bencana. 4. Seksi Distribusi dan Transportasi Dipimpin oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Alor. Anggotanya: a. Kepala Dolog Kalabahi; b. Kasat Lantas Polres Alor; c. Kasie Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Kabupaten Aor; d. Kasie
Angkutan
dan
Keselamatan
Darat
pada
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor; e. Kasie
Angkutan
dan
Keselamatan
Laut
pada
Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor; f. Kasie Peningkatan Kapasitas pada Satpol PP Kabupaten Alor; g. Kasie
Pelayanan
pada
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Kabupaten Alor; h. Kasie Bansos pada Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Alor; i. Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kabupaten Alor; j. Tagana Kabupaten Alor; k. Kelompok Siaga Bencana; l. Ormas Sospol/OKP/KNPI; dan m. Relawan BPBD Kabupaten Alor. Tugas Pokok Seksi Distribusi dan Transportasi adalah : 1. bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bidang
Logistik
dan
Peralatan. 2. mengelolah bantuan yang masuk dan distribusikan bantuan bedasarkan kebutuhan secara cepat dan tepat. 3. menjamin bantuan yang diterima dalam keadaan baik dan layak untuk dimanfaatkan. 4. memelihara transportasi.
bidang,
perlengkapan,
menentukan
jenis
d. Bidang Keuangan Bidang
keuangan
dipimpin
oleh
Kepala
Dinas
Pendapatan,
Keuangan dan Aset Kabupaten Alor yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Komandan Kodal Darurat.
Anggotanya : a. Kasubag Keuangan pada BPBD Kabupaten Alor; b. Kasubag Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Alor; c. Kasubag
Keuangan
dan
Kepegawaian
pada
Dinas
Sosial
Nakertrans Kabupaten Alor; d. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Tugas Pokok Bidang Keuangan yaitu : 1. melaksanakan semua administrasi keuangan. 2. menganalisis kebutuhan dana dalam rangka tanggap darurat bencana yang terjadi. 3. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka tanggap darurat bencana yang terjadi. D. POS PENGENDALI (POSDAL) A. Pos Pengendali (Posdal) Kecamatan Posdal Kecamatan adalah Posdal Lapangan pada Kecamatan yang terkena bencana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Operasi Kodal Darurat yang beranggotakan Muspika Kecamatan. Tugas dan Fungsi Pokok Pos Pengendali (Posdal) Kecamatan yaitu : 1. mengelola upaya penanganan darurat bencana pada Kecamatan yang terkena bencana berdasarkan arahan dari Kepala Bidang Operasi Kodal Daerah. 2. membantu pencapaian kerja Kelompok Satgas Kodal Darurat sesuai dengan target yang ditentukan. 3. mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk masa darurat sesuai instruksi dari Kepala Bidang
Operasi
Kodal
Darurat
yang
nantinya
dapat
dipertanggungjawabkan sesuai pedoman dan mekanisme yang berlaku. 4. memberikan laporan berkala kepada Kepala Bidang Operasi Kodal Darurat. 5. berkomunikasi dan berkonsultasi langsung kepada Kepada Kepala Bidang Operasi Kodal Darurat. 6. memberikan instruksi langsung kepada stoke holder terkait atau Ormas terkait penanggulangan bencana selama masa darurat bencana di tingkat Kecamatan. 7. menggunakan Dana Darurat yang dimiliki oleh Kecamatan sesuai dengan peruntukannya bedasarkan otorisasi yang diberikan oleh Komandan Kodal Darurat. 8. mengaktifkan Pos Pengendali Lapangan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan telah diberi tanda khusus. 9. meminta laporan berkala kepada Posdal Kelurahan. Rantai Komandan Posdal Kecamatan secara beruntun adalah : 1. Camat; 2. Koramil; 3. Kapolsek; 4. Sekretaris Camat; 5. Kasie Trantib; 6. Kasie Pembangunan; 7. Kasie Kesejahteraan Sosial; 8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; 9. Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan; Ketentuan pengunaan dan aktivasi Rantai Komandan Posdal Kecamatan mutatis mutandis mengikuti Rantai Komandan Kodal Daerah dan Kodal Darurat. B. Pos Pengendali (Posdal) Desa/Kelurahan Posdal Kelurahan adalah Pos Pengendali Lapangan pada Desa / Kelurahan
yang
terkena
bencana
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Komandan Posdal Kecamatan. Posdal Desa/Kelurahan merupakan Pelaksana Operasi Tanggap Daurat Bencana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komandan
Posdal Kecamatan. Posdal Kelurahan merupakan Pelaksana Operasi Tanggap Darurat Bencana di tingkat Kelurahan yang terkena bencana di Daerah. Rantai Komandan Posdal Kelurahan adalah : 1. Lurah; 2. Ketua Basmus; 3. Sekretaris Lurah; 4. Ketua LPMK; 5. Ketua KSB; 6. Ketua Tagana Kelurahan (Karang Taruna); 7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM/PSM); 8. Ketua Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
BAB IV PENANGANAN DARURAT BENCANA Penanganan darurat bencana di daerah mengikuti mekanisme yang tersambung dengan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Penanganan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
bertujuan
untuk
mempercepat tindakan Pemerintah bersama stoke holder terkait secara mandiri dalam menghadapi masa krisis untuk penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana. Pedoman ini disusun berdasarkan satu kesatuan komando,
dengan
sistem,
indikator,
penentuan
status
dan
model
komunikasi sebagaimana diuraikan dibawah ini. A. SISTEM PENANGANAN DARURAT BENCANA Sistem Penanganan Darurat Bencana dibangun untuk Operasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Resuce/SAR). Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan Kelompok Rentan Korban Bencana dan Pemulihan Fasilitas Kritis. Sistem ini didukung secara terpadu dengan sistem dibawah Kodal Darurat. Aktivitas Penanganan Darurat Bencana adalah : a. Kajian Cepat; b. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana; c. Pembentukan Kodal Darurat Daerah; d. Operasi Tanggap Darurat yang meliputi : 1) evakuasi dan SAR; 2) pemenuhan kebutuhan dasar; 3) perlindungan kelompok rentan; 4) pemulihan fasilitas kritis. B. INDIKATOR PENANGANAN DARURAT BENCANA KABUPATEN ALOR Sistem Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Alor harus mampu menjamin terlaksananya upaya penanganan darurat bencana dalam status darurat bencana dalam 7 (tujuh) hari setelah selesainya bencana di Kabupaten Alor. Sistem ini dilaksanakan oleh Kodal Darurat yang dibantu oleh Posdal Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana lapangan. Kajian cepat dilaksanakan untuk mengidentifikasi beberapa indikator penetapan status darurat bencana. Data awal yang perlu di identifikasi minimal :
1. luas dampak bencana; 2. perkiraan awal korban jiwa dan pengungsi; 3. kondisi fasilitas air bersih; 4. kondisi fasilitas jaringan listrik; 5. kondisi fasilitas jaringan komunikasi; 6. kondisi fasilitas jaringan transportasi; 7. kondisi fasilitas jaringan ekonomi; dan 8. kondisi fasilitas kesehatan. Upaya pencarian dan penyelamatan korban merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan sebelum status darurat bencana ditetapkan. Upaya ini dilaksanakan segera setelah bencana dinyatakan selesai oleh Kodal Daerah. Upaya pada tingkat Kabupaten terfokus kepada memberikan arahan kepada bidang operasi yang bertugas dilapangan pada daerah yang terkena bencana. Selain itu fokus kegiatan ditingkat Kabupaten dilaksanakan dengan mengkoordinir Relawan dari institusi terkait untuk diturunkan dilapangan. Kegiatan Search and Resecue (SAR) difokuskan pada : 1. mencari korban bencana; 2. memberikan pertolongan pertama kepada korban setelah ditemukan; 3. pendataan terhadap korban setelah ditemukan (baik yang masih hidup atau sudah meninggal); 4. mengirim korban bencana yang selamat ke Rumah Sakit atau Puskesmas atau Pos Kesehatan terdekat; 5. melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh Dokter Lapangan atau Rumah Sakit; 6. melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil pemilahan; 7. memakamkan korban meninggal. Rincian
upaya
pencarian
dan
penyelamatan
dilakukan
dengan
mekanisme sebagai berikut : 1. Pencarian Kegiatan pencarian dilakukan dengan langkah-langkah : a. tim pencarian menuju lokasi bencana setelah mendapat informasi kejadian bencana dan mendapat komando dari Kodal Daerah; b. memetakan kondisi cuaca, geografis, topografis dan keadaan awal akibat bencana;
c. menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta mengadakan pembagian daerah pencarian, dengan membuat batasan lokasi bencana berdasarkan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan : 1) Ring I yaitu daerah tempat terjadinya bencana, kemungkinan ditemukan
korban
paling
banyak
dan
bahaya,
serta
kemungkinan munculnya bencana susulan; 2) Ring II yaitu daerah sekitar terjadinya bencana yang masih dimungkinkan ditemukan korban; dan 3) Ring III yaitu daerah yang relatif aman untuk dijadikan tempat evakuasi sementara. d. memetakan kondisi serta jumlah korban : korban selamat dan korban sakit. Pemetaan kondisi korban sakit menggunakan triase empat tingkat yaitu : 1) hijau, tidak gawat darurat; 2) kuning, gawat tidak darurat; 3) merah, gawat darurat; dan 4) hitam, meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perlu dilakukan identifikasi korban oleh pihak yang berwenang, terutama bagi korban bencana tertentu (misalnya terorisme, kegagalan teknologi, dan lain-lain). e. mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana; f. mengidentifikasi sumber daya lokal dan potensi resiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong; dan g. melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 (tiga) jam atau per 6 (enam) jam atau sesuai kondisi; sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 2. Pertolongan Kegiatan pertolongan dilakukan dengan langkah-langkah : a. tim menyusun rencana pertolongan; b. tim penolong menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dengan terlebih dahulu mempelajari batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan oleh tim pencarian; c. memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di tempat kejadian;
d. pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat kejadian; e. melakukan rujukan bagi korban yang memerlukan tindakan lebih lanjut; dan f. melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 (tiga) jam atau per 6 (enam) jam atau sesuai kondisi; sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. 3. Evakuasi Kegiatan evakuasi dilakukan dengan langkah-langkah : a. tim evakuasi menuju lokasi bencana bersama tim pencarian dan tim penolong; b. memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke tempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya; c. memberikan
pengobatan
sementara
kepada
korban
bencana
selama dalam perjalanan; d. memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban bencana; dan e. melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 (tiga) jam atau per 6 (enam) jam atau sesuai kondisi; sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Adapun waktu pencarian, pertolongan dan evakuasi adalah sebagai berikut : 1. pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi atau setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan; dan 2. penghentian pencarian dan pertolongan korban bencana, dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana. C. PENENTUAN STATUS DARURAT BENCANA Penetapan Status Bencana dilaksanakan oleh Kodal Daerah bedasarkan Rekomendasi dari Hasil Kajian Cepat Tim Reaksi Cepat dan BPBD. Tindak lanjut dari Penetapan Status/Tingkat Bencana tersebut, maka Kodal Daerah dengan kewenangannya menunjuk seseorang pejabat
sebagai Komandan Kodal Darurat sesuai status/tingkat bencana, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Dalam hal status/tingkat bencana Propinsi atau Nasional, maka Komandan Kodal Darurat Daerah mengikuti Rantai Komando Kodal Darurat Propinsi atau Nasional. 2. Dalam hal Status Tingkat Bencana daerah, maka Komandan Kodal Darurat mengikuti Rantai Komando Kodal Darurat Daerah. 3. Dalam hal Status Tingkat Bencana Kecamatan, maka Komandan Kodal Darurat mengikuti Rantai Komando Kodal Darurat Daerah. 4. Dalam rangka Status Tingkat Bencana Desa/Kelurahan, maka Komandan Kodal adalah Kasie Logistik pada BPBD Kabupaten Alor. D. KOMUNIKASI DARURAT BENCANA Jaringan komunikasi dibangun sebagai salah satu prasyarat dasar Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana di Daerah. Jaringan komunikasi ini ditunjukkan adanya interaksi 2 arah dari individu terkait dalam peringatan dini dan penanganan darurat bencana. Dalam kondisi potensi darurat bencana dan kondisi darurat bencana digunakan jaringan komunikasi bersifat khusus dan hanya digunakan pada saat bencana. Jaringan komunikasi Darurat Bencana terbagi atas : a. radio 2 arah. b. telepon satelit. c. telepon. d. faksimili. e. jaringan internet. Frekuensi Nomor Telepon serta Alamat sebagai pendukung peralatan komunikasi tertutup bersifat rahasia dan diatur dalam aturan sendiri.
BAB V PENUTUP Pedoman yang disusun ini merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dengan seluruh stake holder dalam Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat. Tentu masih ditemukan banyak kekurangan karena itu pengambilan tindakan
secara
cepat
dan
tepat
di
lapangan
dengan
kemampuan
mendeteksi kondisi akan sangat membantu dalam Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 14 TAHUN 2013 TANGGAL 13 MEI 2013
FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENCARIAN KORBAN BENCANA 1. GAMBARAN UMUM a. Jenis Bencana : b. Hari/Tanggal
:
c. Waktu
:
d. Lokasi Pencarian : 2. KONDISI KORBAN No
Nama
Jk
U
S
Kondisi Korban TGTD GTD GD
MD
1 2 3 JUMLAH Keterangan : Jk : Jenis kelamin U : Umur S : Selamat TGTD : Tidak Gawat Darurat GTD : Gawat Tidak Darurat GD : Gawat Darurat MD : Meninggal Dunia
Petugas pencari/Penolong,
.............................
BUPATI ALOR,
SIMOEN TH. PALLY
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 14 TAHUN 2013 TANGGAL 13 MEI 2013
FORMAT LAPORAN KEGIATAN PERTOLONGAN KORBAN BENCANA 1. GAMBARAN UMUM a. Jenis Bencana : b. Hari/Tanggal
:
c. Waktu
:
d. Lokasi Pencarian : 2. KONDISI KORBAN No
Nama
Jk
U
S
Kondisi Korban TGTD GTD GD
MD
1 2 3 JUMLAH Keterangan : Jk : Jenis kelamin U : Umur S : Selamat TGTD : Tidak Gawat Darurat GTD : Gawat Tidak Darurat GD : Gawat Darurat MD : Meninggal Dunia Petugas pencari/Penolong,
....................
BUPATI ALOR,
SIMOEN TH. PALLY
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 14 TAHUN 2013 TANGGAL 13 MEI 2013
FORMAT LAPORAN KEGIATAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 1. GAMBARAN UMUM a. Jenis Bencana : b. Hari/Tanggal
:
c. Waktu
:
d. Lokasi Pencarian : 2. KONDISI KORBAN No
Nama
Jk
U
THS
Evakuasi Posyankes
TP
1 2 3 JUMLAH Keterangan : Jk : Jenis kelamin U : Umur THS : Tempat Hunian Sementara Posyankes : Pos Pelayanan Kesehatan TP : Tempat Pemakaman
Petugas pencari/Penolong,
....................
BUPATI ALOR,
SIMOEN TH. PALLY
STRUKTUR ORGANISASI TIM TANGGAP DARURAT BENCANA
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 14 TAHUN 2013 TANGGAL 13 MEI 2013
KOMANDO PENGENDALI (KODAL) DAERAH KOMANDO PENGENDALI (KODAL) DARURAT
STAF DARURAT
SEKRETARIAT
HUMAS DAN DOKUMENTASI
PERWAKILAN NGD
STAF UMUM
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
BIDANG PERENCANAAN
BIDANG OPERASI
Seksi Perkiraan Cepat & Evaluasi
Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis
Seksi Rencana Operasi
Seksi Perlindungan
BIDANG LOGISTIK & PERALATAN
Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Seksi Dapur Umum Seksi Alat & Peralatan
Seksi Hunian Sementara KODAL KECAMATAN
KODAL DESA/KELURAHAN
BIDANG KEUANGAN
