PEMERINTAH KABUPATEN ALOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam pelaksanaannya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa untuk membiayai pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang, maka perlu mencari dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14.

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Kependudukan; Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Alor. 6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Tanda Bukti Identitas Diri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor. 7. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data kependudukan atau identitas diri setiap keluarga. 8. Akta Catata Sipil adalah akta yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribudi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah. 12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRD LB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi. 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau pemberian sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRD KBT, SKRD LB, STRD atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dari Wajib Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai penggantian atas biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil. Pasal 3 (1) Obyek Retribusi adalah pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (2) Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk; b. Akta Kelahiran; c. Akta Perkawinan; d. Akta Perceraian; e. Akta Kematian; f. Akta Pengakuan Anak; g. Salinan Akta- Akta; h. Kartu Keluarga; i. Surat Keterangan lainnya. (3) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai obyek retribusi adalah terhadap anak yang kelahiran diatas 1 Januari 2003 dan yang melapor sebelum 60 hari kerja. Pasal 4 Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PRMUNGUTAN Pasal 5 (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum; (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut diwilayah Kabupaten Alor.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PEMAKAIAN JASA Pasal 6 Tingkat Penggunaan Jasa penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan/diberikan kepada yang bersangkutan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Struktur besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak KARTU TANDA PENDUDUK DAN Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : NO 1 I.

JENIS PELAYANAN 2 BIAYA PENCATATAN DAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN : 1. Biaya pelayanan Kartu Tanda Penduduk 2. Biaya pelayanan Kartu Keluarga 3. Surat Keterangan Kependudukan : a. SKTS b. SKTP

BESARNYA BIAYA WNI WNA 3 4

15.000 15.000

30.000 30.000

10.000 10.000

20.000 10.000

II.

PENCATATAN PERKAWINAN : 1. Pencatatan Perkawinan Rutin : a. Didala Kantor................................ 52,500 b. Diluar Kantor................................. 102,500 2. Pencatatan Perkawinan yang melebihi 30 hari kerja setelah Pengesahan menurut Hukum Agama : a. Didalam Kantor................................ 67,500 b. Diluar Kantor................................. 117,500 III. PENCATATAN PERCERAIAN : 1. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian 67,500 2. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan Akta 167,000 Perceraian yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah

110.000 210.000

130.000 230.000

270.000 500.000

KET 5

mempunyai Ketentuan Hukum Tetap. IV. PENCATATAN KELAHIRAN : 1. Biaya pencatatan dan penertiban kutipan Akta Kelahiran Umum yang melapor dibawah dari 60 hari sejak kelahiran 2. Biaya pencatatan dan penertiban kutipan Akta Kelahiran Dispensasi untuk setiap anak 3. Biaya pencatatan dan penertiban kutipan Akta Kelahiran Melebihi 60 hari atau terlambat lapor untuk setiap anak. V.

PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK : Biaya pencatatan dan penertiban kutipan Akta pengakuan Anak untuk setiap anak. 32.500

VI. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI : a. Biaya pencatatan anak/adopsi untuk setiap anak 80.000 b. Biaya pencatatan pengangkatan anak/adopsi yang melebihi 30 hari sejak tanggal Keputusan Pengangkatan dari Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau tanggal pengakuan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris untuk setiap anak. VII. PENCATATAN KEMATIAN : Biaya Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Kematian.

Pembebasan biaya kelahiran yang terjadi s/d 31 Des - 1985 kelahiran yang terjadi sejak 19.000 30.000 01 Jan 1986 s/d sekarang.

22.500

80.000

160.000

105.000

210.000

27,500

45,500

VIII. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA : Biaya Pencatatan dan Penertiban Kutipan Akta Perubahan nama ....................... -

270,000

IX. SALINAN AKTA- AKTA : Biaya Salinan Akta-akta Catatan Sipil : a. Salinan Akta Perkawinan b. Salinan Akta Perceraian c. Salinan Akta Kelahiran d. Salinan Akta Kematian e. Salinan Akta Pengakuan/Pengesahan anak

80,000 80,000 70,000 40,000 80,000

X.

47,500 37,500 42,500 27,500 47,500

80.000

PENCATATAN DAN PENERTIBAN AKTA CATATAN SIPIL KEDUA : a. Akta Perkawinan 117.500 235.000 b. Akta Perceraian 167.500 335.000 c. Akta Kelahiran 67.500 135.000 d. Akta Kematian 32.500 65.000

XI. BIAYA PENERTIBAN SURAT KETERANGAN DAN TANDA BUKTI DIRI : a. Biaya Penertiban Surat Keterangan Catatan Sipil 10,000 20,000 b. Biaya Pelaporan dan penertiban Tanda Bukti Pelaporan 50,000 warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, perceraian dan Kematian yang terjadi diluar Negeri. c. Pelaporan sebagaimana dimaksud yang melebihi jangka 100,000 -

waktu 1(satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya ............... XII. BIAYA FORMULIR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Biaya Formulir Biodata Kependudukan 2,500 5,000 b. Biaya Formulir Permohonan KTP 1,500 3,000 c. Biaya Formulir Catatan Sipil 5,000 10,000 d. Biaya Formulir Kartu Keluarga 2,500 5,000 BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 9 (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Instansi/petugas yang akan ditetapkan oleh Bupati. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki identitas. (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 10 (1) Bupati menetapkan tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi. (2) Hasil Pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai. (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (3) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam dan atau waktu yang ditentukan oleh Bupati. (4) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 12 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran. (2) Setiap Pembayaran dicetak dalam Buku Penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan olrh Bupati.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 14 Masa Retribusi adalah masa diterbitkannya dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil. Pasal 15 Saat Retribusi Terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 16 (1) Subyek Retribusi wajib mengisi SPORD. (2) Subyek retribusi atau kuasanya wajib mengisi dan menandatangani SPORD dengan jelas benar dan lengkap. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dam Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD KBT. (3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian SKRD dan SKRD KBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. BAB X TATA CARA PEBAGIHAN Pasal 18 (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan dengan cara dikeluarkan Surat Tagihan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari hari setelah tanggal Suarat Tagihan yang merupakan peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Terhutang. (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Tagihan/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BPLN) dapat melakukan penagihan Retribusi sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah ini. (2) Wajib retribusi dapat menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi Terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Retribusi. (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar. (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. (6) Dalam hal setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB XII KEBERATAN Pasal 20 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi. Pasal 21 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya. (2) Bupati dapat memberikan keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau merubah besarnya Retribusi. (3) Dalam hal telah lewat waktu 6 (enam) bulan Bupati belum memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberi keputusan. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilaporkan kepada Bupati dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi disamping dikabulkan SKLB harus diterbitkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 Instansi tehnis melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pungutan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. BAB XV KADALUARSA Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditangguhkan apabila : a. Diterbitkan surat teguran; b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tetap waktunya atau kurang bayar. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Pejabat pemungut atau bendahara khusus penerima yang terlambat menyetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah setoran.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Pasal 28 (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan atau meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dengan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentsng kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; d. Memeriksa buku- buku, catatan-catanan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseworang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan den menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Daerah

ini,

sepanjang

mengeanai

Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal, 23 Desember 2006

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal, 27 Desember 2006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2006 NOMOR 19

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL I. UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan dalam Retribusi Umum. Bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali. Bahwa peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Bahwa untuk mendapatkan legalitas dalam pengelolaan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Alor sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : cukup jelas Pasal 2 : cukup jelas Pasal 3 : cukup jelas Pasal 4 : cukup jelas Pasal 5 : cukup jelas Pasal 6 : cukup jelas Pasal 7 : cukup jelas Pasal 8 : cukup jelas Pasal 9 : cukup jelas Pasal 10 : cukup jelas Pasal 11 : cukup jelas Pasal 12 : cukup jelas Pasal 13 : cukup jelas Pasal 14 : cukup jelas Pasal 15 : cukup jelas

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

: : : : : : : : : : : : : : : :

cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 430