PEMERINTAH KABUPATEN ALOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR
10 TAHUN 2008 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor
Nomor 8 Tahun
2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi makro dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa
pelayanan
persampahan
merupakan
jasa
yang
disediakan pemerintah sebagai salah satu potensi daerah yang perlu
dioptimalisasikan
pengelolaannya
dalam
rangka
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
1
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004
tentang
2
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
di
lingkungan
Pemerintahan Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten tentang
Penyidik
3
Pegawai
Alor Nomor 11 Tahun 2003 Negeri
Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Alor Nomor 339); 18. Peraturan Daerah Kabupaten
Alor Nomor 4 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Alor Nomor 436); 19. Peraturan Daerah Kabupaten tentang
Pokok-Pokok
Alor Nomor 10 Tahun 2007
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH
TENTANG
RETRIBUSI
PELAYANAN
PERSAMPAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.
Bupati adalah Bupati Alor.
4.
Dewan Perwakikan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5.
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset selanjutnya disebut Dinas PKA adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor.
6.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Alor. 4
7.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.
Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9.
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati penggunaan jasa usaha yang bersangkutan. 12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar piutang dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 17. Rukun tetangga/Rukun warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah rukun tetangga /rukun warga dalam daerah Kabupaten Alor. 18. Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut UPT KP adalah Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Alor. 19. Persil adalah sebidang tanah baik dengan atau tanpa bangunan dalam daerah yang digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha atau keperluan lainnya. 20. Pemakaian persil adalah penghuni/pemakai suatu tempat dalam daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lainnya. 5
21. Bangunan adalah rumah, gedung, kantor dan bangunan lainnya yang dibangun d atas persil. 22. Sampah adalah sisa/kotoran dan lain sebagainya yang berbentuk benda padat, cair dan gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi, baik yang berasal dari perorangan/rumah tangga, perusahaan/kantor dan tempat lain yang dapat mengganggu tempat-tempat atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum. 23. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil. 24. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah dari tempat-tempat sampah. 25. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memasarkan sampah. 26. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan dan menampung sampah dari tempat sampah ke TPSS. 27. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari TPSS ke TPSA. 28. Petugas Pengumpul Sampah selanjutnya disebut PPS adalah pegawai atau pekerja atau seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang ditunjuk atau oleh Ketua RT/RW sebagai pengumpul sampah. 29. Alat Pengangkut Sampah selanjutnya disebut APS adalah kendaraan baik bermotor atau tidak bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengangkut sampah dari tempat sampah ke TPSS dan/atau TPSA. 30. Jalan umum adalah setiap jalan dalam daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk umum. 31. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman halaman umum, lapangan-lapangan dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 32. Saluran pemutusan adalah saluran yang dipergunakan sebagai pembuangan untuk pengeringan air.
6
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Obyek retribusi adalah kegiatan pelayanan pengambilan, pengangkutan dan pengolahan sampah. (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. rumah tinggal; b. pabrik-pabrik; c. hotel-hotel; d. restoran/diskotik; e. rumah makan/ depot makan; g. warung makan; h. kios/rombong; i. perusahaan pertokoan/depot obat/apotek; j. bengkel; k. pedagang kaki lima; l. pedagang yang menggunakan lokasi pasar; m. perusahaan BUMN dan BUMD; n. sekolah negeri dan swasta; o. kantor swasta; p. kantor Instansi Pemerintah; q. rumah penginapan/losmen; r. rumah potong hewan; dan s. salon kecantikan. (3)
Dikecualikan dari objek retribusi adalah : a. pelayanan kebersihan jalan umum; b. rumah ibadah dan panti asuhan; c. taman-taman rekreasi; dan d. rumah potong hewan milik pemerintah.
7
Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas persampahan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 5 Retribusi pelayanan persampahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Pasal 6 Retribusi pelayanan persampahan dipungut di wilayah Daerah. BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Persampahan didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : No
Jenis Izin
1
Taman-taman rekreasi
2
Rumah tinggal :
Besarnya Tarif (Rp) Rp. 25.000,-/bulan
a. Permanen
Rp. 7.500,-/bulan
b. Semi permanen
Rp. 5.000,-/bulan
C. Darurat
Rp. 3.500,-/bulan
3
Pabrik-pabrik
Rp. 75.000,-/bulan
4
A. Hotel : 1. Melati Satu
Rp. 25.000,-/bulan
2. Melati Dua
Rp. 35.000,-/bulan
3. Melati Tiga
Rp. 50.000,-/bulan
8
Ket.
B. Hotel berbintang
Rp. 100.000,-/bulan
5
Restoran/Diskotik
Rp. 25.000,-/bulan
6
Rumah Makan/Depot Makan
Rp. 25.000,-/bulan
7
Warung Makan
Rp. 20.000,-/bulan
8
Kios
Rp. 15.000,-/bulan
9
Rombong
Rp. 10.000,-/bulan
10
Industri :
11
a. Besar
Rp. 50.000,-/bulan
b. Menengah
Rp. 25.000,-/bulan
c. Kecil
Rp. 10.000,-/bulan
Pertokoan : a. Rumah Toko
Rp. 75.000,-/bulan
b. Rumah Toko + Apotik : 1. Besar
Rp. 100.000,-/bulan
2. Menengah
Rp. 75.000,-/bulan
3. Kecil
Rp. 50.000,-/bulan
12
Pedagang Kaki Lima
Rp.
1000,-/hari
13
Pedagang yang menggunakan pelataran pasar
Rp. 25.000,-/bulan
secara tetap 14
Kantor-kantor swasta
Rp. 25.000,-/bulan
15
Apotik
Rp. 40.000,-/bulan
16
Toko Obat
Rp. 25.000,-/bulan
17
Rumah Penginapan
Rp. 25.000,-/bulan
18
Perusahaan BUMN, BUMD
Rp. 50.000,-/bulan
19
Kantor Instansi Pemerintah
Rp. 25.000,-/bulan
20
Sekolah Negeri dan Swasta dan PT
Rp. 20.000,-/bulan
21
Salon Kecantikan
Rp. 15.000,-/bulan
22
Rumah potong hewan
Rp. 25.000,-/bulan
23
Bengkel
Rp. 25.000,-/bulan
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah. (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
9
(3) Volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan luas lantai, bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri. (4) Retribusi terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Penetapan retribusi didasarkan pada SPTRD dengan menerbitkan SKRD. (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi maka pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKRD secara jabatan. (3) Bupati menetapkan bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 11 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKRD tambahan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang belum lengkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Retribusi
dipungut
dengan
menggunakan
SKRD
atau
dokumen
lain
yang
dipersamakan. (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SDRDT.
10
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan atau waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengasur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terhutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan dengan cara dikeluarkan STRD setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan yang merupakan peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat tagihan dan/atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
11
BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 17 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa retribusi dari Pemerintah Daerah. (2) Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata
cara
pemberian
pengurangan,
keringanan
dan
pembebasan
retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XII KEBERATAN Pasal 19 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD-KBT dan SKRD-LB. (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 20 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan. 12
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD-LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Wajib retribusi yang mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. BAB XIV KADALUARSA Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: a. diterbitkan surat teguran; dan b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
13
BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 14
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; i. memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal
yang
belum
diatur
dalam
Peraturan
Daerah
ini
sepanjang
mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 336) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15
Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.
Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 16 Oktober 2008 BUPATI ALOR,
ANSGERIUS TAKALAPETA
Diundangkan di Kalabahi Pada tanggal 17 Oktober 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
SEPRIANUS DATEMOLY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2008 NOMOR 21
16
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
I. UMUM Bahwa pelayanan persamapahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat di wilayah Kota Kalabahi dan sekitarnya dibutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bahwa
pada hakekatnya masalah sampah merupakan tanggungjawab bersama
masyarakat dan Pemerintah Daerah; di pihak lain sampah dapat mencemari lingkungan hidup manusia, oleh karenanya perlu pengelolaan
secara baik dan
bertanggungjawab agar masyarakat dapat terhindar dari dampak
pencemaran
sebagai akibat penumpukan sampah, yang memberi akibat ikutan pada kesehatan masyarakat. Bahwa pelayanan persampahan merupakan salah satu komponen retribusi daerah yeng berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah, ditempatkan sebagai retribusi jasa umum. Ini berarti penetapkan terif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan aspek keadilan. Bahwa dalam konteks yang demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi makro dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali. Peninjauan kembali dimaksud terbatas pada penyesuaian tarif retribusi. Bahwa
Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi instansi yang
berkompotensi untuk melakukan pemungutan retribusi.
17
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
18
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 452
19
