PEMERINTAH KABUPATEN ALOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media penyiaran yang mempunyai peran penting dan strategis dalam
memberikan
pembangunan
informasi,
dan
pelayanan
kegiatan
pemerintahan,
kemasyarakatan
yang
bersifat independen, rasional dan tidak komersial; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik maka perlu diatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Alor; Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara
Timur
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1
2.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 3.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2
9.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penyiaran
Publik
Radio
Republik
Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
3
16. Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekwensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequensy (UHF); 17. Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Kabupaten
Alor
Tahun
Alor 2007
(Lembaran Nomor
4,
Daerah
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Alor
Tahun
2009
Nomor
35,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Alor
Tahun
2010
Nomor
37,
Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 437);
4
Tambahan
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYIARAN
PUBLIK
LOKAL
PENDIRIAN
RADIO
DAN
LEMBAGA TELEVISI
KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut LPPL Radio Alor adalah LPPL Radio Kabupaten Alor,
berbentuk
badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjenjangan dengan Radio Republik Indonesia. 7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut LPPL Televisi Alor adalah LPPL Televisi Kabupaten Alor, berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial
5
dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia. 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Alor dan Dewan Pengawas LPPL Televisi Alor. 9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Alor dan Dewan Direksi LPPL Televisi Alor. 10. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik lokal yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat. 11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 12. Penyiaran
adalah
kegiatan
pemancarluasan
siaran
melalui
sarana
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio melalui udara, kabel
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 13. Penyiaran
radio
adalah
media
komunikasi
massa
dengar,
yang
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 14. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 15. Program
adalah
kegiatan
penyelenggaraan
siaran
yang
berisikan
serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spectrum frekuensi radio. 16. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran. 17. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. 6
BAB II PENDIRIAN, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN DAN NAMA LPPL Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio dan Televisi Kabupaten Alor, berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Kalabahi ibukota Kabupaten Alor. Pasal 3 LPPL Kabupaten Alor terdiri dari : a. LPPL radio Alor; dan b. LPPL televisi Alor. BAB III SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 4 LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial. Pasal 5 (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya daerah dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 6 LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman, 7
bertaqwa, cerdas, memperkukuh kerekatan sosial dan integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. Pasal 7 (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor menyelenggarakan kegiatan siaran lokal daerah dan siaran berjaringan. (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. BAB IV PERIZINAN Pasal 8 (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPPL
Radio
Alor dan
LPPL
Televisi
Alor
wajib
mendapatkan
izin
penyelenggaraan penyiaran. (2) Untuk
memperoleh
izin
penyelenggaraan
penyiaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PENGURUS Pasal 9 Pengurus LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor terdiri dari : a. Dewan Pengawas; dan b. Dewan Direksi.
8
BAB VI DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Alor Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 10 (1) Dewan pengawas diangkat oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Usul DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna. (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan j. non partisan. (4) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 (1) Jumlah dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari : a. ketua merangkap anggota; b. sektretaris merangkap anggota; dan c. anggota.
9
(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan secara Ex Officio. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dari unsur masyarakat. Pasal 12 (1) Masa jabatan dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Sebelum masa jabatan dewan pengawas berakhir, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sudah harus mengajukan calon dewan pengawas kepada DPRD. Paragraf 2 Tugas Pasal 13 Dewan pengawas mempunyai tugas : a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana
kerja
dan
anggaran
tahunan,
kebijakan
pengembangan
kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan serta independensi dan netralitas siaran; c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi kepada Bupati; dan e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD. Paragraf 3 Penghasilan Pasal 14 (1) Dewan pengawas karena tugasnya menerima honorarium . (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10
Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 15 (1) Dewan pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio dan LPPL Televisi Alor; f. dipidana karena
melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika
dalam
jangka
waktu
2
(dua)
bulan
terhitung
sejak
tanggal
penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan Rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal. (6) Kedudukan
sebagai
anggota
Dewan
Pengawas
dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.
11
berakhir
dengan
Bagian Kedua Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Alor Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 16 (1) Dewan pengawas diangkat oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan masyarakat. (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan j. non partisan. (3) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 17 (1) Jumlah dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari : d. ketua merangkap anggota; e. sektretaris merangkap anggota; dan f. anggota. (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan secara Ex Officio. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dari unsur masyarakat.
12
Pasal 18 (1) Masa jabatan dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Sebelum masa jabatan dewan pengawas berakhir, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sudah harus mengajukan calon dewan pengawas kepada DPRD. Paragraf 2 Tugas Pasal 19 Dewan pengawas mempunyai tugas : a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana
kerja
dan
anggaran
tahunan,
kebijakan
pengembangan
kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan serta independensi dan netralitas siaran; c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi kepada Bupati; dan e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD. Paragraf 3 Penghasilan Pasal 20 (1) Dewan pengawas karena tugasnya menerima honorarium . (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13
Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 21 (1) Dewan pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Alor; f. dipidana karena
melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika
dalam
jangka
waktu
2
(dua)
bulan
terhitung
sejak
tanggal
penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan Rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal. (6) Kedudukan
sebagai
anggota
Dewan
Pengawas
dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.
14
berakhir
dengan
BAB VII DEWAN DIREKSI Bagian Kesatu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Alor Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 22 (1) Dewan direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan pengawas. (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan j. non partisan. (3) Pengangkatan dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 23 (1) Dewan direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Pasal 24 Masa jabatan dewan direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
15
Paragraf 2 Tugas Pasal 25 (1) Dewan Direksi mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Alor sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; f.
membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat : a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; b. posisi LPPL Radio Alor; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan. (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui. (5) Rencana induk LPPL Radio Alor yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan
kepada
Bupati
melalui
Kepala
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.
16
Paragraf 3 Penghasilan Pasal 26 (1) Dewan direksi karena tugasnya berhak mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan. (2) Ketentuan tentang gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 27 (1)
Dewan direksi berhenti atau diberhentikan apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan c. berakhir masa jabatan.
(2)
Dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga; c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan e. berhalangan tetap.
(3)
Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(4)
Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
(5)
Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(6)
Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan 17
Pengawas tidak memproses putusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian tersebut dinyatakan batal. (7)
Kedudukan sebagai dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.
(8)
Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
(9)
Apabila anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh salah satu direktur yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
(10) Jika
anggota dewan direksi
berhenti atau diberhentikan, jabatan
pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan pengangkatan dewan direksi. Bagian Kedua Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Alor Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 28 (1) Dewan direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan pengawas. (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara Indonesia yang : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan 18
j. non partisan. (4) Pengangkatan dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 29 (1) Dewan direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Pasal 30 Masa jabatan dewan direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Paragraf 2 Tugas Pasal 31 (1) Dewan Direksi mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja
dan
anggaran
tahunan,
serta
kebijakan
pengembangan
kelembagaan dan sumber daya; b. memimpin dan mengelola LPPL Televisi Alor sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; f. membuat
laporan
keuangan
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan; g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat : a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; 19
b. posisi LPPL Televisi Alor; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan. (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui. (5) Rencana induk LPPL Televisi Alor yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif. Paragraf 3 Penghasilan Pasal 32 (1) Dewan direksi karena tugasnya berhak mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan. (2) Ketentuan tentang gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 33 (1) Dewan direksi berhenti atau diberhentikan apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan c. berakhir masa jabatan. (2) Dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga; c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
20
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan e. berhalangan tetap. (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut. (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (6) Jika
dalam
jangka
waktu
2
(dua) bulan
terhitung sejak
tanggal
penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memproses putusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian tersebut dinyatakan batal. (7) Kedudukan sebagai dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati. (8) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. (9) Apabila anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh salah satu direktur yang ditunjuk sementara oleh Bupati. (10) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan pengangkatan dewan direksi. BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 34 (1) Pegawai
LPPL
Radio
Alor
dan
LPPL
Televisi
Alor
diangkat
dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul dewan direksi. (2) Hak dan kewajiban pegawai ditetapkan oleh dewan direksi dengan persetujuan dewan pengawas. 21
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX ORGANISASI Pasal 35 (1) Dalam rangka memperlancar tugas-tugas LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor, dibentuk organisasi dan tata kerja. (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X PENYELENGGARAAN PENYIARAN Bagian Kesatu Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi Pasal 36 (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor masing-masing menyelenggarakan program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio. (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio dan televisi. (3) Penyelenggara LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di wilayah layanan siaran. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran Pasal 37 (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
22
(2) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Bagian Ketiga Isi Siaran Pasal 38 (1) Isi siaran LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anakanak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. (2) Isi siaran LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (3) Isi
siaran
LPPL
Radio
Alor
dan
LPPL
Televisi
Alor
dilarang
menyelenggarakan siaran yang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; dan c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. (4) Isi siaran LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia. (5) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI. Bagian Keempat Klasifikasi Acara Siaran Pasal 39 (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran. (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
23
(3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI. Bagian Kelima Bahasa Siaran Pasal 40 (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu. (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu. Bagian Keenam Ralat Siaran Pasal 41 (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib melakukan ralat siaran apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita. (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
Bagian Ketujuh Arsip Siaran Pasal 42 (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran. (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga 24
yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
dapat
dimanfaatkan
untuk
keperluan
siaran
sesuai
dengan
Peraturan Perundangan. Bagian Kedelapan Siaran Iklan Pasal 43 (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anakanak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. (3) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA dengan harga khusus. (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari. (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari. (6) Besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah. Bagian Kesembilan Jasa Tambahan Penyiaran Pasal 44 (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama wajib menggunakan
standar
sistem
dan
memenuhi
kinerja
teknik
yang
ditetapkan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati. (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
25
BAB XI RENCANA DASAR TEKNIK PENYIARAN Pasal 45 (1) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib mengikuti ketentuan teknis yang
tertuang
penyelenggaraan
dalam
rencana
penyiaran
induk
sesuai
frekuensi
dengan
radio
ketentuan
untuk
peraturan
perundang-undangan. (2) Rencana induk frekwensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 46 (1) Pembiayaan LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor dapat bersumber dari : a. APBD; b. Iuran penyiaran; c. siaran iklan sesuai Peraturan Perundang-undangan; d. sumbangan masyarakat; dan e. usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. (2) Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban penerimaan keuangan LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 47 Dewan
Direksi
bertanggungjawab
atas
keseluruhan
penyelenggaraan
penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor.
26
Pasal 48 (1) Tahun buku LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor adalah tahun buku anggaran daerah. (2) LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan. (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat : a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas. (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat : a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa. Pasal 49 (1) Laporan tahunan LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya kepada DPRD. (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis. BAB XIV PEMBINAAN Pasal 50 Bupati berwenang melakukan pembinaan berupa: a. pemberian
petunjuk
dan
langkah
-
langkah
operasional
upaya
pengembangan LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor; b. pemberian pelatihan bagi Dewan Direksi dan Pegawai LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor; dan c. melakukan fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
27
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 51 (1)
Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)
Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan LPPL Radio Alor dan Televisi Alor ditetapkan oleh Dewan Direksi. Pasal 52
Segala aset yang berada pada Unit Pelaksana Teknis Radio dan Televisi Alor tetap menjadi aset Daerah dan dikelola oleh LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Dewan pengawas dan dewan direksi yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan dibentuknya dewan pengawas dan dewan direksi yang baru, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
28
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 24 Desember 2011 BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 24 Desember 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OKTOVIANUS LASIKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 53
29
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI KABUPATEN ALOR I.
UMUM Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Alor dan merespon aspirasi masyarakat mengenai kualitas penerimaan siaran Radio dan Televisi serta menyesuaikan diri dengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka Radio Siaran Pemerintah Kabupaten
(RSPK)
Alor dan
Televisi
Alor perlu
direvitalisasi dan
direstrukturisasi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik maka perlu diatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah, dalam hal ini LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor yang sebelumnya sudah ada dan dikelolah sebagai salah satu UPTD yang pembentukannya dengan Peraturan Bupati. Bahwa lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak hanya memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta juga sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk
kepentingan
masyarakat.
Lembaga
Penyiaran
Publik
Lokal
membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib
30
dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata. Bahwa oleh karena itu dibentuklah Peraturan Daerah ini dengan materi muatan tentang pendirian kelembagaan LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor serta penyelenggaraan penyiarannya. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Pendirian LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor dimaksudkan untuk menunjang akses publik terhadap saiaran informasi, pendidikan dan hiburan. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 -
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
-
Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.
-
Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan usaha lain antara lain kerja sama kemitraan dengan pihak lain seperti BUMN/BUMD serta pihak swasta.
31
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan tidak memiliki jabatan rangkap adalah merangkap jabatan dalam LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor atau jabatan yang sama dalam lembaga lain.
32
Huruf j Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidak menjabat sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Partai Politik tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) - Ketua Dewan Pengawas dijabat secara Ex Officio oleh Sekretaris Daerah. - Sekretaris Dewan Pengawas dijabat secara Ex Officio oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Ayat (3) Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah masyarakat yang tidak dalam status sebagai Pegawai Negeri. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. 33
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan tidak memiliki jabatan rangkap adalah merangkap jabatan dalam LPPL Radio Alor dan LPPL Televisi Alor atau jabatan yang sama dalam lembaga lain. Huruf j Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidak menjabat sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Partai Politik tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.
34
Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas.
35
Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 486
36
