PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 15
TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang :
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi dipandang
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga ditinjau kembali;
b. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pendapata Daerah
merupakan
salah
satu
indikator
pembiayaan
m
kemandirian daerah sehingga perlu digali sumber-sumber pemb dalam rangka optimlisasi Pendapatan Asli daerah; c. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah te Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Alor Nomor 21 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan D daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan D
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Re
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-U Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daera
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-U
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-U
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengg
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepo
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Ind
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Re Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan D
8. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimb
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan D
(Lembaran Negara Republikm Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik mIndonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaks
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-U Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Ped
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan D
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemb
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan D
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lem Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2003 te
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabu
Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2003 Nomo Tambahan Lembaran Kabupaten Alor Nomor 339); 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun 2006 te
17. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 te
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerin
Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 N 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007 te Pokok-pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
D
Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007, Tambahan Lembaran D Kabupaten Alor Nomor 442); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATU
DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 4. Legalisasi surat-surat biasa : a. 1 s/d 5 lembar
Rp. 5.000,;
b. di atas 5 lembar dihitung per lembar
Rp.
500,.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5. Jasa Pekerjaan : a. jasa pemberian pekerjaan pada pihak ketiga
0,5% dari nilai Kont
b. legalisir surat kontrak pekerjaan
0,05% dari nilai kon
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 18. Surat keterangan produsen benih: a. pedagang/penyalur/tahun
Rp.
5000;
b. produsen/pedagang/tahun
Rp. 15.000;
c. penyediaan barang dan jasa/kontarktor/tahun
Rp.100.000;
d. bibit siap salur
Rp.
150/anakan
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 34, ditambah angka 34a, sehingga berbunyi s berikut: 34a. 1. Besaran Izin Usaha Industri ditetapkan sebagai berikut : - Izin Usaha Industri Besar
Rp. 200.000,-/ 5 Tahun
- Izin Usaha Industri Menengah
Rp. 150.000,-/ 5 Tahun
- Izin Usaha Industri kecil
Rp. 100.000,-/ 5 Tahun
2. Tanda daftar Industri ditetapkan
Rp. 100.000,-/ 5 Tahun
3. Rekomendasi Izin Usaha Industri kantor cabang/perwakilan pusat
Rp. 50.000,-
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daer dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 16 Oktober 2008
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 17 Oktober 2008
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2008 NOMOR 25
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI I. UMUM
Bahwa retribusi penggantian biaya administrasi merupakan salah satu p
Penerimaan Asli daerah yang perlu digali dan dikelola secara berdayagun
berkesinambungan agar dapat menambah pendapatan daerah dalam men pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pela
kemasyarakatan.
Bahwa pelayanan jasa administrasi oleh pemerintah membutuhkan biaya yang
sehingga dalam pelaksanaannya perlu ada penggantian biaya sebagai kontrap atas jasa yang disediakan.
Bahwa peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun 2006 tentang R
Penggantian Biaya Administrasi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa k
yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini seh
perlu ditinjau kembali, agar pelaksanaannya dapat berjalan menurut per perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa perubahan prinsip dalam Peraturan Daerah ini lebih terfokus pada beb
komponen penggantian biaya administrasi yakni pemberian jasa pekerjaan, le
surat kontrak pekerjaan dan izin usaha industri. Substansinya meliputi rasion
komponen-komponen pendapatan potensial di daerah serta pengenaan tarif retri
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pada aras implementasi akan m
dasar hukum bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pemung
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
:
Pasal 8 Angka 4
:
Yang dimaksud dengan legalisir surat-surat biasa adalah surat-surat b kenaikan pangkat, kenaikan berkala, legalisir ijazah, pengurusan kred lain-lain. Legalisir surat-surat yang disebutkan di atas, berbeda dengan term Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan D Nomor 21 Tahun 2006. Bahwa yang dimaksud dengan Rekomendasi Bupati terhadap semu usaha yaitu semua izin usaha yang tidak termasuk dalam Peraturan D Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Administrasi dan Peraturan Daerah Perubahaannya. Angka 5
:
Cukup jelas. Angka 18
:
Huruf a : Cukup jelas. Huruf b : Cukup jelas. Huruf c : Cukup jelas. Huruf d : Pengenaan bibit siap salur diperuntukan bagi orang atau badan memperoleh jasa pekerjaan dari pemerintah berupa peng bibit/anakan. Angka 34a : Cukup jelas. Pasal II
: Cukup jelas
