BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan keterpaduan
dalam
proses
Pengadaan
Barang/Jasa
di
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan
yang
berfungsi
melaksanakan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden
Nomor
Barang/Jasa
54
Tahun
Pemerintah,
2010
perlu
tentang
dibentuk
Pengadaan
Unit
Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang
Pembentukan
Unit
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor; Mengingat
: 1. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
1
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 Antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2
Tahun
2004
Nomor
126,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonrsia Nomor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
3
Kabupaten
Alor
Tahun
2005-2025
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupataen Alor.
3.
Bupati adalah Bupati Alor.
4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Alor.
5.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP
adalah
merumuskan
Lembaga
Pemerintah
yang
bertugas
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
mengembangkan
Pemerintah
dan
sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
9.
4
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Revolusi KIA diselenggarakan berdasarkan asas : a. perikemanusian; b. keseimbangan; c.
manfaat;
d. perlindungan; e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; f.
keadilan; dan
g. non diskriminatif. Pasal 3 Revolusi KIA diselenggarakan dengan maksud memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi.
Pasal 4 Revolusi KIA diselenggarakan dengan tujuan : a. mewujudkan percepatan pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir termasuk kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi yang didukung dengan penyediaan fasilitas, tenaga, peralatan dan obat yang memadai, terjangkau, bermutu dan aman sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan; dan b. mengubah
perilaku
masyarakat
terhadap
pola pencarian
pengobatan
dan
pertolongan persalinan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Pengaturan Revolusi KIA dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir termasuk kasus gawat darurat ibu dan bayi melalui upaya penanganan secara sungguh-sungguh dengan cara-cara luar biasa yang didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
5
BAB IV REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Revolusi KIA dilaksanakan melalui optimalisasi pemenuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai. (2) Pemenuhan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pasal 7 (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi : a. pelayanan pemeriksaan kehamilan; b. pertolongan persalinan normal maupun komplikasi; c. pelayanan pemeriksaan ibu nifas; d. pelayanan gawat darurat; dan e. pelayanan rujukan. (2) Pelayanan kesehatan bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi : a. pelayanan perawatan bayi normal; b. pelayanan bayi sakit; c. pelayanan penanganan bayi dengan komplikasi; d. penanganan gawat darurat; dan e. pelayanan rujukan.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 8 Untuk melaksanakan Revolusi KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan : a. penyelenggara kesehatan; dan b. fasilitas kesehatan yang memadai. Pasal 9 Penyelenggara Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah :
6
a. pemerintah; b. pemerintah daerah; dan c.
masyarakat. Pasal 10
Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi : a. tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih; b. sarana fisik kesehatan; c.
peralatan kesehatan;
d. sistem pelayanan kesehatan; dan e. pembiayaan. Paragraf 1 Tenaga Kesehatan Pasal 11 (1) Tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi : a. dokter kebidanan dan kandungan; b. dokter spesialis anak; c. dokter ahli anastesia; d. dokter umum; e. bidan; f. perawat; dan g. apoteker. (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjang oleh : a. tenaga farmasi; b. tenaga gizi; c. tenaga sanitarian; d. tenaga analis kesehatan; e. tenaga administrasi; dan f. tenaga penunjang lainnya. (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur penempatannya oleh Pemerintah Daerah. Paragraf 2
7
Sarana Fisik Kesehatan Pasal 12 (1) Sarana fisik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi : a. Puskesmas rawat jalan; b. Puskesmas rawat inap; c.
klinik bersalin swasta; dan
d. rumah sakit. (2) Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilengkapi dengan rumah tunggu. Paragraf 3 Peralatan Kesehatan Pasal 13 Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan meliputi : a. alat PONED dan PONEK; b. alat resusitasi; c.
boks incubator;
d. peralatan PPGDON; e. peralatan ICU dan NICU; f.
peralatan transfusi darah;
g. peralatan laboratorium; dan h. obat dan cairan infus. Paragraf 4 Sistem Pelayanan Kesehatan Pasal 14 Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan. Paragraf 5 Pembiyaan
8
Pasal 15 (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dibebankan pada APBD. (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. lembaga donor; dan d. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA PIHAK SWASTA Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Paragraf 1 Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 16 Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kesehatan wajib : a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada ibu dan bayi; b. memberi subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi keluarga miskin; c.
mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
d. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan; e. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilakukan; f.
memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil;
g. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu dan anak; h. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah; i.
menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; dan
9
j.
menyediakan sarana fisik kesehatan dan peralatan kesehatan yang memadai. Paragraf 2 Pihak Swasta Pasal 17
(1) Pihak Swasta sebagai penyelenggara kesehatan berhak mendapat kontra prestasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan. (2) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak swasta sebagai penyelenggara kesehatan wajib : a. memberikan
jaminan
pelayanan
kesehatan
yang
berkualitas
dan
berkesinambungan kepada ibu dan bayi; b. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; c.
meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan;
d. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilakukan; e. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu dan anak; f.
mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah;
g. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; dan h. menyediakan sarana fisik kesehatan dan peralatan kesehatan yang memadai. Paragraf 3 Tenaga Kesehatan Pasal 18 (1) Tenaga kesehatan berhak : a. mendapat
keamanan
dan
kenyamanan
dalam
melaksanakan
pelayanan
kesehatan ibu dan bayi; b. mendapat imbalan atas jasa yang diberikan; dan c. mendapat insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi, tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah yang sangat terpencil sesuai peraturan yang berlaku.
10
(2) Untuk mendapatkan hak sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan prima sesuai standar pelayanan.
11
Paragraf 4 Ibu dan Bayi Pasal 19 (1) Ibu dan bayi sebagai penerima layanan kesehatan berhak : a. mendapat informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai; b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan; c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan; dan d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan. (2) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ibu dan bayi wajib : a. mematuhi semua nasehat tenaga kesehatan yang melayani; b. membantu kelancaran pelayanan kesehatan ibu dan bayi ke fasilitas kesehatan yang memadai untuk melahirkan; c. mematuhi standar pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. membayar jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Pasal 20 Masyarakat berperan serta dalam : a. menginformasikan
dan
mendorong
keluarga
untuk
memanfaatkan
fasilitas
kesehatan yang memadai; dan b. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan peran serta masyarakat akan diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revolusi KIA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22
12
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Revolusi KIA. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas. (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. pemberian pedoman; b. pemberian petunjuk dan langkah operasional; dan c. pemberian pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Revolusi KIA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor
Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 13 Juni 2011 BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY
Diundangkan di Alor pada tanggal 13 Juni 2011 PLT. SEKRETARIS DAERAH,
13
OCTOVIANUS LASIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 395
14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK I. UMUM Bahwa jaminan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, merupakan salah satu bagian dari urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu ada kebijakan daerah yang diformulasikan untuk diimplementasikan. Bahwa seiring dengan kewenangan yang diberikan, perhatian Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir terus ditingkatkan penanganannya, namun kondisi faktual menunjukan bahwa frekwensi angka kematian anak terus meningkat jika dibandingkan dengan frekwensi angka kematian ibu. Data menunjukkan bahwa angka kematian anak dalam Tahun 2008 tercatat 14/1000 KH, dan meningkat menjadi 17/1000 KH dalam Tahun 2010. Sedangkan angka kematian ibu, dalam Tahun 2008 tercatat 750/100.000 KH dan terus ditekan sehingga turun menjadi 488/100.000 KH dalam Tahun 2010. Bahwa dalam konteks yang demikian, perlu ada komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan penanganan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan caracara yang luar biasa sebagai sebuah kebijakan daerah. Cara-cara yang luar biasa tersebut kemudian diberi nama REVOLUSI KIA.
15
REVOLUSI KIA adalah salah satu bentuk upaya percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa melalui persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai. Peraturan Bupati merupakan sebuah kebijakan yang memberikan legitimasi hukum tentang Revolusi KIA untuk diimplementasikan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang
dimaksud
dengan
asas
perikemanusiaan
adalah
bahwa
pelaksanaan Revolusi KIA harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demi keselamatan ibu dan bayi. Huruf b Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa Revolusi KIA harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara material dan spritual. Huruf c Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa Revolusi KIA harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan bagi setiap masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa Revolusi KIA harus dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaksana layanan dan penerima layanan. Huruf e
16
Yang dimaksud dengan asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban adalah bahwa Revolusi KIA harus memberi penghormatan akan hak dan kewajiban sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. Huruf g Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Revolusi KIA harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata dengan fasilitas yang memadai dan pembiayaan yang terjangkau. Huruf h Yang dimaksud dengan asas non diskriminatif adalah bahwa pelaksanaan Revolusi KIA tidak membedakan terhadap golongan, suku, agama, ras dan keadaan politik. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15
17
Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 631
18
