JASA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR18TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah,

setiap

Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah/Instansi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/Jasa; b. bahwa

guna

kelancaran

dalam

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang

Unit

Layanan

PengadaanBarang/Jasa

Pemerintah

Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\18-ULP KAB. BELITUNG_F5012.docx

1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layananan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten


3

Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 20. PeraturanBupati

Belitung

Nomor

18

Tahun

2011

tentangPedomanOrganisasiPelaksanaanPengadaanBarang/Jasa Dana

AnggaranPendapatandanBelanja

LingkunganPemerintahKabupaten Kabupaten

Belitung

Belitung Tahun

Daerah (Berita 2011

18)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanBupati

di Daerah Nomor Belitung

Nomor32Tahun 2012(Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012Nomor32); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

UNIT

LAYANAN

PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.


4

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Unit

Layanan

Pengadaan

ULPadalahUnit bersifat

Organisasi

permanen,

yang

yang

selanjutnyadisingkat

Pemerintah

bertugas

Non

Struktural

menyelenggarakan

yang

seluruh

pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Belitung secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundangundangan. 7. Kelompok Kerja ULPselanjutnya disebut Pokja ULPadalah kelompok

kerja

paling

yang

berjumlah

kurang3(tiga)orang

sesuaidengan

gasal,

dan

kompleksitas

beranggotakan

dapat

ditambah

pekerjaan,bersertifikat

keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugasuntuk

melaksanakan

pemilihan

pengadaan

penyedia

barang/jasa

dilingkunganPemerintahKabupaten Belitung. 8. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. 9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya

disebut

LKPP

adalah

lembaga

pemerintah

non-

kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE

adalah

Unit

Kerja/Tim

Pelaksana

Teknis

Pemerintah

Kabupaten Belitung yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan

Pengadaan

memfasilitasi

Barang/Jasa

Pemerintah

Kabupaten

Secara Belitung

Elektronik kepada

dan Portal

Pengadaan Nasional. 11. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untukmelaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya 12. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang


5

diberi

kuasa

untuk

melaksanakan

sebagian

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa 14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

untuk

melaksanakan

pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pengadaan langsung 15. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan. 16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan

Barang/Jasa

adalah

kegiatan

untuk

memperoleh

barang/jasa oleh SKPD, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan barang/jasa sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 17. Penyedia

Barang/Jasa

adalah

badan

usaha

dan/atau

orang

perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. 18. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP. 19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa. 20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE, dan infrastrukturnya. 21. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/ jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol dalam proses registrasi/ pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan dan penyampaian notifikasi persetujuan. 22. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa


6

yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 23.DokumenPengadaanadalahdokumenyangditetapkanolehUL P/PejabatPengadaanyangmemuatinformasidanketentuanya ng

harusditaati

olehparapihakdalamprosespengadaanbarang/jasa. 24. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 25.Strategipengadaanadalahusahaterbaikyangdilakukanuntu kmencapaitujuanpengadaandalammendapatkanbarang/ja sayangtepatkualitas,tepatkuantitas,tepatwaktu,tepatsumb erdantepathargaberdasarkanaturan/prosedur,etika,kebija kandanprinsippengadaan. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUJUAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan

Peraturan

Bupati

ini

dibentuk

Unit

LayananPengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) ULP merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan sebagai

pelaksana

pengadaan

barang/jasa

di

lingkungan

Pemerintah Daerah. (2) ULP dipimpin oleh seorang Kepala ULP yang diangkat dari pejabat struktural eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah.


7

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 ULP dibentuk dengan tujuan : a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan d. menjamin

proses

pengadaan

barang/jasa

pemerintah

yang

dilakukan secara profesional. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal5 (1) Susunan organisasi ULP, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat; c. Pokja-pokja Pengadaan; dan d. Staf Pendukung. (2) Bagan susunan organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 ULP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretarisyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala ULP.


8

Pasal 8 (1) Anggotamasing-masingPokja ULPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berjumlah ganjilberanggotakanpaling kurang3

(tiga)orang

dandapat

ditambahsesuai

dengan

kebutuhandankompleksitas pekerjaan. (2) Jumlah

Pokja pengadaansebagaimana dimaksud padaayat (1)

ditentukan dengan mempertimbangkan sifat, jenis, dan jumlah pekerjaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Pengadaan Barang, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Jasa Konsultansi, dan Pengadaan Jasa Lainnya. (3) Keanggotaan Pokja ULP berasal dari aparatur yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Kepala ULP. (4) Dalam menugaskan Anggota Pokja ULPsebagaimana dimaksud padaayat (3), KepalaULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak AnggotaPokja ULP. (5) Susunan keanggotaan Pokja ULP terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. BAB IV RUANG LINGKUP TUGAS DANKEWENANGAN ULP Pasal 9 RuanglingkuptugasdankewenanganULPmencakuppelaksanaa npengadaanbarang/jasadi

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Belitung

melaluipenyediabarang/jasayangpembiayaannyasebagianatau seluruhnyabersumberdariAnggaranPendapatanBelanjaDaerah /AnggaranPendapatanBelanjaNegara, yang meliputi : a. penyelenggaraanpengadaan

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa

lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


9

Pasal 10 Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi : a. mengkajiulangRencanaUmumPengadaan

Barang/Jasa

bersama PPK; b. menyusun rencana pemilihanpenyediabarang/jasa; c. mengumumkanpelaksanaanpengadaan website

Pemerintah

Daerahdan

barang/jasadi

papan

pengumuman

resmiuntukmasyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan padaPortalPengadaanNasional; d. menilai

kualifikasi

penyedia

barang/jasamelaluiprakualifikasiataupascakualifikasi; e. melakukanevaluasiadministrasi,teknis,danhargaterhadap penawaran yang masuk; f.

menjawabsanggahan;

g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkansalinan dokumen pemilihanpenyediabarang/jasa kepada PPK; h. menyimpan dokumen asli pemilihanpenyediabarang/jasa; i.

mengusulkan Kerangka

perubahan

Harga

PerkiraanSendiri,

AcuanKerja/spesifikasiteknispekerjaan

dan

rancangan kontrak kepada PPK; j.

membuat

laporan

mengenai

proses

dan

hasil

PengadaankepadaBupati; k. memberikan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

kegiatan PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA; l.

menyusun

dan

melaksanakan

strategi

Pengadaan

Barang/Jasa dilingkungan ULP; m. melaksanakan

pengadaan

denganmenggunakan

barang/jasa sistempengadaan

secaraelektronikdiLPSE; n. melaksanakan

evaluasiterhadapproses

pengadaan

barang/jasayang telahdilaksanakan; dan o. mengelola informasimanajemenpengadaanyangmencakup pengadaan,

sistem dokumen data

surveyharga,daftarkebutuhanbarang/jasa,daftarhitamp enyedia.


10

Pasal11 Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: a. menetapkan DokumenPengadaan; b. menetapkan besaran nominalJaminan Penawaran; c. menetapkan pemenanguntuk : 1. PelelanganatauPenunjukanLangsunguntuk paketPengadaanBarang/Pekerjaan

Konstruksi,

JasaLainnyayangbernilai

paling

tinggiRp.100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah);atau 2. SeleksiatauPenunjukanLangsunguntuk paketPengadaanJasaKonsultansiyang

bernilaipaling

tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah); e. mengusulkanpemenangkepadaPA

untuk

Pengadaan

Barang,PekerjaanKonstruksi,Jasa Lainnyayangbernilaidiatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah)danpenyediaJasaKonsultansiyangbernilaidiata sRp.10.000.000.000,00

(sepuluh

miliarrupiah)melalui

KepalaULP; f.

mengusulkan

kepada

PA/KPA

agar

penyedia

Barang/Jasayang melakukanperbuatandantindakanseperti penipuan,pemalsuandanpelanggaranlainnyauntukdikenak ansanksipencantuman dalamDaftarHitam;dan g. memberikan Barang/Jasa

sanksiadministratifkepadaPenyedia yangmelakukanpelanggaran,

atautindakansebagaimanayang dalamPeraturanPresidenNomor70Tahun

perbuatan berlaku

2012

tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BAB V TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN BagianKesatu Kepala ULP Pasal 12


11

Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang menjadi kewenangannya.

Pasal 13 Uraian tugas Kepala ULP adalah sebagai berikut : a. memimpin danmengkoordinasikanseluruhkegiatan ULP; b. menyusun

dan

melaksanakanstrategiPengadaan

Barang/JasaULP; c. menyusun programkerja dan anggaranULP; d. mengawasi

seluruhkegiatanpengadaanbarang/jasadiULP

dan melaporkanapabilaada penyimpangandan/atauindikasi penyimpangan; e. membuatlaporanpertanggungjawaban ataspelaksanaankegiatanpengadaanbarang/jasa

kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah; f.

melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber DayaManusia ULP;

g. menugaskan anggotaPokja ULP sesuai denganbebankerja masing-masing; h. mengusulkanpenempatan/pemindahan/pemberhentianan ggota PokjaULPkepada Bupati dan/atau PA/KPA; dan i.

mengusulkanStafPendukungULPsesuai

dengan

kebutuhan. Bagian Kedua Sekretaris ULP Pasal 14 Sekretaris

ULP

mempunyai

tugas

pokok

mengelola

urusan

ketatausahaan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah Daerah serta kondisi yang ada guna menunjang kegiatan ULP. Pasal 15


12

Uraian tugas Sekretaris ULP sebagai berikut : a. menyelenggarakan

kegiatan

administrasi

surat

menyurat,

kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

dokumen

perencanaan

dan

pelaporan

untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan ULP; b. melaksanakan

pengelolaanurusan

keuangan,kepegawaian, ketatausahaan,perlengkapan, dan rumahtangga ULP; c. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; d. menyiapkan

dokumen

pendukung

dan

informasiyang

dibutuhkanPokjaULP; e. memfasilitasipelaksanaanpemilihanpenyedia barang/jasayang dilaksanakan oleh PokjaULP; f.

mengagendakandanmengkoordinasikan

sanggahan

yang

disampaikan oleh penyediabarang/jasa; g. mengelolasistem manajemen

pengadaan

dan

pengadaanuntuk

sistem

informasidata

mendukung

pelaksanaan

pengadaan barang/jasa; h. mengeloladokumenpengadaan barang/jasa; i.

melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pengadaan

danmenyusunlaporan; dan j.

menyiapkan

dan mengkoordinasikan

tim teknisdan Staf

PendukungULPdalamprosespengadaan barang/jasa. k. menyiapkan

laporan

secara

periodik

atas

hasil

pelaksanaan

pemilihanpenyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; BagianKetiga Pokja ULP Pasal 16 Pokja ULP mempunyai tugas pokok melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

berdasarkan

ketentuan

yang

berlaku

agar

terpilih

penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan dapat menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan. Pasal 17 Uraian tugas Pokja ULP adalah sebagai berikut :


13

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. melakukan

kaji

ulang

terhadap

spesifikasi

dan

Harga

PerkiraanSendiripaket-paket yang akan dilelang/seleksi; c. m engusulkan

perubahan

HargaPerkiraan

Sendiri,KerangkaAcuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepadaPPK; d. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumenpengadaan; e. melakukan

pemilihan

penyedia

daripengumumankualifikasi

barang/jasa

ataupelelangan

mulai sampai

dengan menjawabsanggahan; f.

mengusulkanpenetapanpemenang kepada PA pada SKPD atau

Bupati

untuk

Konstruksi/JasaLainnya

PenyediaBarang/Pekerjaan yang

bernilai

di

atas

Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah) dan penyedia Jasa

Konsultansi

yang

bernilai

di

atas

Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliarrupiah)melaluiKepalaULP; g. menetapkan Pemenanguntuk: 1. Pelelangan

atau

Penunjukan

Langsung

paketpengadaan

barang/pekerjaan

lainnya

yang

untuk

konstruksi/jasa

bernilai

paling

tinggiRp.100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah);atau 2. Seleksiatau

Penunjukan

Langsung

untuk

paket

Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluhmiliarrupiah). h. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melaluiKepalaULP; i.

membuat

laporan

mengenai

proses

dan

hasil

PengadaanBarang/Jasa kepadaKepalaULP; j.

memberikan

datadaninformasi

KepalaULPmengenai

kepada

PenyediaBarang/Jasa

yangmelakukan perbuatan sepertipenipuan, pemalsuan dan pelanggaranlainnya;dan k. mengusulkan bantuan TimTeknisdan/atauTim Ahlikepada KepalaULP.


14

Pasal 18 (1) Dalammelaksanakantugasnya, KetuaPokjadansetiapanggotaPokja

ULP

mempunyaikewenangan

yang

samadalampengambilankeputusan

yangditetapkan

berdasarkansuaraterbanyak. (2) PenetapanpemenangolehPokjaULPsebagaimanadimaksud dalam

Pasal

17huruff,tidakbisa

diganggugugatolehKepalaULP. (3) AnggotaPokjaULPdapatbertugasdanmenjadiPejabatPengad aandi luarULP. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 19 Kepala ULP dan Sekretarisharus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. berstatus Pegawai Negeri Sipil; b. berpendidikan minimal sarjana S1; c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f.

memiliki

pengalaman

sebagai

pejabat/panitia

pengadaan

barang/jasa pemerintah; g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan; h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; i.

syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian. Pasal 20

Anggota Pokja ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


15

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih berlaku; c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; d. memahami

keseluruhan

pekerjaan

pengadaan

yang

akan

dilaksanakan; e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan; f.

memahami

isi

dokumen

pengadaan/metode

dan

prosedur

pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; g. tidak

mempunyai

hubungan

keluarga

dengan

pejabat

yang

mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota Pokja Pengadaan ULP; dan h. menandatangani Pakta Integritas. Pasal21 Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20dilaksanakan melalui proses seleksi oleh Tim Penilai yang terdiri dari Pejabat Pembina Kepegawaian, PA, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Institusi. Pasal 22 (1) Tim Penilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Bupati. (2) Tim

Penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertugas

melakukan seleksi untuk pengangkatan Kepala ULP, SekretarisULP dan anggota Pokja ULP. BagianKedua PengangkatandanPemberhentian Pasal 23 Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, Kepala ULP,

Sekretaris

Keputusan Bupati.


16

ULP dan anggota Pokja ULP

diangkat dengan

Pasal 24 (1) Untuk pertama kali Kepala ULP, Sekretaris ULP dan anggota Pokja Pengadaan ULP diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; (2) Pengangkatan Kepala ULP, sekretaris ULP dan Pokja Pengadaan ULP berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. BAB VII TATA KERJA Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala ULP, Sekretaris ULPdan Pokja ULP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala ULP, Sekretaris ULP dan Pokja

ULP

wajib

menerapkan

prinsip

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal. Pasal 26 (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD

yang

akan

memanfaatkan

barang/jasa

yang

diadakan danunit kerjaterkaitlainnya. (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP. Pasal 27 Hubungankerja

ULPdenganSKPDsebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1),meliputi: a. menyampaikan

laporanperiodiktentangperkembangan

pelaksanaan pengadaan; b. mengadakan

konsultasi

secara

periodik

atau

sesuai

dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalamprosespengadaan barang/jasa; c. memberikan

pedomandan

petunjuk

kepada

SKPDdalam

penyusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan d. melaksanakan

pedomandan

petunjuk

pengendalian

pelaksanaanpengadaanbarang/jasayangdiberikanBupati.


17

Pasal 28 HubungankerjaULPdenganLKPPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2),meliputi: a. penyampaian barang/jasa

laporan sesuai

hasil

dengan

pelaksanaan

pengadaan

pedomanyangditetapkan

oleh

LKPP; b. konsultasi

sesuai

dengan

kebutuhan,

dalam

rangkapenyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan d. penyampaian

masukan

untuk

perumusanstrategi

dankebijakan pengadaan barang/jasa. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal29 Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Dengan

berlakunya

Peraturan

Bupati

pelaksanaanpengadaanbarang/jasa Pemerintah

Kabupaten

tugasdankewenangan

Belitung

Pokja

di

ini,

maka

lingkungan yang

menjadi

ULPberdasarkan

Peraturan

Bupatiini dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD/Unit Kerja yang dibentuk oleh PA/KPA masingmasingSKPD/Unit Kerja masih tetap berlaku, sampai dengan ditunjuknya Pokja ULP dengan Keputusan Bupati Belitung. BAB X KETENTUAN PENUTUP


18

Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal10Juli2013 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 10Juli2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 18


19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

KEPALA ULP

SEKRETARIS

POKJA ULP I

POKJA ULP II

POKJA ULP III

POKJA ULP IV

STAF PENDUKUNG

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


20

JASA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Recommend Documents