:i i j
LEMBARAN DAERAH
II PATI NOMOR:1 TAHLJN:1983 SERI: B KABI.]PATEN DAERAH IINGKAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TTNGKAT NOMOR: 5 TAHUN 1983
NO:
II
I
PATI
TENTANG IT.]RAN PENERANGAN JALAN I,JMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BI.]PATI KEPALA DAERAH TINGKAT Menimbang
:
II
PATI
a. bahwa Penerangan jalan Umum dengan Lampu - lampu listrik diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dengan tujuan disamping untuk membuat keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga untuk menunjang terjaminnya ke :rmanan dan ketertiban umum ;
b. bahwa Penerangan Jalan Umum tersebut memakai tenaga Listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), yang pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankrn kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Patt c. bahwa untuk mengurang beban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dala-ni hal pembayaran rekening listrik tersebut diaras, maka sudah selayaknya apabila 'masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam rangka pe nyelenggaraan Penerangan Jalan Urnum dimaksud ; d. batrwa untuk ltu, drpandang perlu niengatur Iuran Penerangan Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Mengingat
: l.
I
t.'1 1 I
I
Undang-undang Nomor
5 Tahun 1974 tcnrang Pokok
pokokPemerintahan di Daerah
-
l
:
.
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben2. Undang-undang -Daerah t1aerfi Kabupaten dalarn lingkungan tukan Propinsl Jawa Tengah
;
3. Undang-undaog NLilltor
I
li
Drt Tahul j957 tentang Pcr-
aturan Umurfl Retribusi Daerah
:
,
4. Keputusan Benama Menteri Dalam Negeri, Menteri Ke-
uangan dan Menteri pertamt_angan dan Energi tanggal 8 Oktober l9g2 Nomor : 297 Tahun 19g2,\omor : 6 8-7^|Y\MK.07 l'82, Nomor_: I I 44l Kp ts I U lpinarnAen I pembiayaan, pembayaran 1982 Cara dan -tentzng-Tata P9ny.9le1lg Tunggakan Rgkening pemakaian Tenaga Listrik pLN oleh pemerintah_ Daerah Tingkal I, Tingliat II dan perusahaan Daerah di Seluruh InO-oi-esia .' 5. Keputusan Gubemur Kepda Daerah Tingkat I Jawa Tengah Ali}litrrlZ langgal 29 Maret t9g3 Nomor tentang. pedoman pengaturan Iuran penerangan' Jalan Umum bagi pemerintah Kabupaten / Kotamadia Dgqratr Tingkat II se Jawa Tengah .
i
perwakilan Rakyat Daerarr Kabupaten Daerarr *nq* l-enetujuan Dewan Tingkat II Pati.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABLJPATEN DAERAH TINGKAT II PATT'TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN
UMUM.
BAB
I
KETENTUAN I.INIUM P as
al
I
Yurg dimalsud dalam Peraturan Daerah ini dengan
a.
:
Gubernur Kepala Daerah iarah Gubemur Kepala Daeratr Tingkat I Jawa
Tengah
-
;
b' 3!"o Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah ringkat II pati ; c' PLN iatah Perusahaan Umum Listrik Negara Ranting pati aan Juana d. Pemakai tenaga listrik ialah mereka yang menggunakan aliran listrik dari; Perusahaan Listrik Negara Ranting pati dan-]uana dan terdiri ,Golongan Sl Golongan 52
Golongan
Rl
Pemakai kecil
"tu,
.
Badan-badan Sosial seperti Mesjid, Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah sakit dan sebagainya.
Rumah Tangga sederhana dan tidak dipergunakan
untuk usaha. Golongan R2
Untuk keperluan rumah tangga kecil dan tidak di
pergunakan untuk usaha Golongan R3
-
.
Untuk keperluan rumah tangga sedang dan tidak di_ pergunakan untuk suatu usaha .
(.!
Gclongan R4 Golongan
Ul
Rumatr Tangga besar dan tidak dipergunalcan untuk suatu usaha . Usaha kecil seperti Warung, Toko,.Restoran, Ked' ting gunting rambut, Kantor'kantor-usaha,-Pesero, nant - bankPemerintah dan Swasta, Gedung Bioskok Rumah-rumah tinggal"yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk suatu usaha
Golongan U2
Golongan U3
Gedung BioskoP Golongan U4
.
Sambungan sementara seperti penyambungan 'pe ' nvambungan atau penambahan daya jangka pendek antara lain pasar malam, pesta dan keperluan'keperlu' an khusus lainnYa
Golongan I - I Golongan I - 2 Golongan I - 3 Golongan I - 4 Golongan
Gl
.
Industri kecil . Industri sedang. lndustri besar . Industri besar . Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan ge dung Kantor Perwakilan Asing
Golongan G2
.
:
Usaha sedang seperti Toko, Restoran, kantor Kantor Usaha, Pesero, Bank'bank Pemerintah dan Swasta, Gedung BimkoP ' Usaha besar seperti : Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintatr dan Swasta,
-
.
Gedung Kantor Pemerintatr, ferjan, Perum dan Per' wakilan Negara Asing.
BAB II MAKSUD DAN TUruAN
Pasal
2
Malsud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah : a. Mengikut lertakan masyarakat yang bersangkutan memilarl biaya demi
'
b. c.
kepeningan yang bersutgk'fian ; Mendapat income Daerah yang memadai guna pembiayaan pemakaian tenaga listrik PLN bagi lcepentingan pene.rangan Jalan Umum ; Memperlancar pelaksanaan pungutan dan pembayaran rekening pemakai'. an tenaga tistrik kepada PIN .
BA
B III
PENIYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM
Pasal
3
(l)
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati menyelenggarakan pene rangan jalan umum dengan semua perlengkapan .
(r)
Penyelenggaraan penerangan jalan umum tersebut ayat (l) pasal ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan petunjuk dari pLN Ranting Pati dan Juana.
(3) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan ,'alan umum dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umurn'Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
BA
B
IV
PTJNGUTAN IURAN PENERANGAN JALAN I.IMUM
Pas.al (l)
4
setiap pemakai tenaga listrik PLN dikenakan pungutan retribusi berupa Iuran Penerangan Jalan umum yang besarny.a sebagaimana tarip tersebut dibawah ini .
DAFTAR TARIP PENERANGAN JALAN UMUM NO. 1.
JENIS KODE TARIP PLN SI
60 125
2.
S2
4.
R1 R2
5.
6.
R3 R4
7, 8.
U1
9.
U3 U4
10. 11.
U2
12.
I-1 r-2
13.
I -3
t4.
I-4
15.
GI
16.
G2
s/d. 100 VA s/d. 200 VA
TARIP IURAN
Rp. 100,Rp. l4O,Rp. o,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3,- / KWH 4,- / KWH
5,-/
KWH
6,- / KWH
3,-/
KWH
3,- / KWH
2,-/
KWH
o,-
3,-/ 3.-/ 3,-/
KWH
KwH I(WH
o,2,2,-
/ I(ilH / I(WH
(2)
'-'
(3)
''
(!
ini diatur Setiap perubahan tarip iuran j9".9"Idalam ayat -fasat Pati dengan berII Tingkat Dagratr Kepala nupati Keputusan Surat dalar,,, pedoman petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah ' (l) Pelakanaan pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum tersebut ayat Juana dan Pati Ranting PLN oleh ' Pasal ini dilakukan
Penerangan JalT Umumdiperguna' (4) t ' Hasil pendapatan bersih dari Iuran kan untut pimUayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN ' (5) Apabila terdapat sisa pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN '-' i.'rr"Uut uyut'i:; Pasal ini, pengguna*nya diaratrkan untuk perbaikan' pemeliharaan dan pengpmbangan penerangan jalan '
BAB
V
KETENTUAN PIDANA
Pasal (1)
(2) ''
7
ayat Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam
(l)
' Pasal 4 Peraturan'Daerah ini diancam dengan pidana kurungan-selama Rp' 50'000'iurnunvu 6 (enam) bulan atau denda sebanyak'banyaknya ( lima puluh ribu ruPiah ) ' Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilalukan oieh suatu Badan Hukum,-maka tindakan peradilan dikenakan terhadap pengurus Badan Hukum '
(3)TindakPidanasebagaimanadimalsuddalamayat(1)dur(2)Pasalini adalah pelanggaran
.
BAB
VI KETENTUA}I LAIN.LAIN
Pasal
8
di Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeratr ini pengaturannya
-
serahkan kepada Bupati Kepala Daetah '
BAB
VII
PENUTUP
Pasal (1)
9
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ;
a.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
tus 1978 Nomor l0 yang diundangkan Nomor8 Tahun 1979 Seri B Nornor 3 .
II Pati tanggal 2 Agus -
dalam Lembaran Daeratt
J
. ' I
(,
:':.,gj
b.
Drlatr Kabupaten Daerah Tingkat II pat tanggal g l98l Nomor z,i*re diundangkan ahatn temuat* -o"rr.r,
Peraturan
Januui
Nomor4Tahunl98lSed B Nqnor
3
Dtuyatakan tidak berlaku lagi...
(2)
Peraturan Daerah ini mulai berlakuseiaktanggal diundangkan
.
Pati, 23 September 1983' . DEWAT{PERWAKILANRAIffAT BI,]PATI KEPALA DAERAII
DAERA}I II PATI.
DAERAHKABUPATEN
TINGKAT
TINGKAT
II
PA
TI.
Ketua.
tt.d. MOCH. CHOLIL
t.t.d.
SAOEDJI
DI SAHKAN
rk
Dengan surat Keputusan€ubernur Kepala Daerah I Jawa Tengatr Tangeal 16 Nopember 1983 Nomor: 1g8.3 | 2SS tgS3
I
Sekretaris Wilayah Daeratr B
/
Kepala BiroHulnrm
,
t.t.d.
NAWAWI.
SH
NIP. 500 026 890 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daeratr Tingkat pada tanggal 8 Pebruari 1984 Nomor I Seri B Nomor
I
Sekretaris Wilayah
/ Daerah
t.t.d.
Ds. HARTOMO MP. 500 029 628
,
II pati
