----------------------------- - ----- - -
--
-
BUPATI JAYAW.IJ·AYA PERATURAN BUPAll JAYAWlJAYA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL. PEM'ERJNTAH KABU.PATE'N JAYAWlJAYA PADA PERSE.ROAN TE~BATAS BANK PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E'SA s·uPATl JAYAWlJAYA Menimbang
a. bahwa untuk nreningkatkan pertumbuh·an dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertang·gungjawab diperlukan upaya·upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya; b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Papua merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah ; c. bahwa dalam upaya untuk lebih me·ningkatk·an dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Papua, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan penyertaan mod·al daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum; d. bahwa berdasarkan pert·imb'angan sebagaimoana dimaksud pada huruf a, b dan c , maka sambil menunggu Peratunm Da~?Fah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penye·rtaan Modal Pemerinl~~ Kabupaten Jayawijaya pada Perseroan Terbatas Bank Papua. -
Mengingat
1. Ut'ldan'g·Undang Nomor 5 Tahun 19'62 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19'69 rentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabup-aten~kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 19'95 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2-
5. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang· Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tamb·ahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 6. Undang·Undang Nomor 2'1 Tahun 200·1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang·Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon·esia Nomor 4400); 11. Undang-Un·dang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana~n Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 12. Undang-Un·dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah den·gan Urrdang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemetintah Pengganti Un·dang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Peruoahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent'ang Pemerintahan Daerah menjadi Undang~Und~mg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rer ··' ,. , Indonesia nomor 4548) dan terakhir diub'ah dengan Undang-Undang ~ ,or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Un-dang-Undang Nomor 32 Tahu1 .. J04 tentang Pemerintaha'n Daerah; 13. Undang~Undang Nomor 33 Tahun 2"004 te-ntang Perimbangaf· Asuangan Antara Pemerintah Pus:at dan Pemerintahan Daerah ' .mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahat _embaran Negara Repub'lik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Jtandar Akvntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta "n 2005 Nomor 49, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56. Tahun 2005 tenta~ . Sistem lnfortnasi Keuangan Daerah (Lemb·aran Negara Republik Indo. i TJhun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubfik lndonest<: r o nor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatru-n 2'005 tentang Pe ,gelolaan Kevarrgan Daerah (Lembarcrn Ne·gara Republik. Indonesia Tahur 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ne-gara Re ~f!lil\ Indonesia Nomor 578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 T nun 2005 ten tang Pl ·man Penyusunan dan pen·erapan Standar PeJ.ayanan Minimal (Lemban , -~egara Republik Indonesia Tahvn 2005 Nomor 150, Tambahan Lerrbu 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
.
'• ~
- 3-
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Z006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemb'aran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provin'si dan Pemerintah Daerh Kabupaten/Kota (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lemb·aran Negara Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lemb·aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemb-aran Negara Nomor 4738); 21 . Keputusan Presiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan Petaturan Pre·siden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 22. Peraturan Menteri Dalam Neg·eri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedaman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok·Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ; 25. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 1 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 .
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA iENiANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABIJPATEN JAYAWlJAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PAPUA
BASI KmNTUAN UMUM
Pa·sal1 Dalam Peraturan Daera h ini, yang dimal<sud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bup·ati dan Peran~kat Darerah s-ebagai unsur penyelen·gg·ara 1<1:· Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jayawi}aya. 4. Modal Daerah adalah motlal dalam b'entuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bang,unan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasiHtas dan hak·hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang bukan merupakan kekaya·an Peru'Sahaan Daerah. 5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan ata·u pemarrfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu . ,. , I'~Y,·
.t ~ ·r;
..r ;.
.
.,>,~
- -- - - - - -
-
- 4.
6. Perseroan Terbatas Bank Papua selanjutnya dis·ebut PT Sank Papua adalah Perseman yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerrntah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua; 7. Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah yan'g s:alanjutnya dis·ebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya.
BAS II TUJUAN Pas·al2 (1) Penyertaan Modal DC3erah pada PT. Bank Papua bertl.Jjuan urttuk meningkaikan pertumbvhan perekonomian daerah dan menamb'ah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan PT. Bank Papoa dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ; (2) Untuk mencapai tujuan s·ebagaimana drmaksud pad a ayat (1) pasal ini, penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua dilaks·anakan berdasarkan prinsip- pritTsip saling menguntungkan.
BAS rH TAT A CARA r:re·NYERTAAN MODAL Pasa·l3 (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Papua diadak:an dengan perjanjian ke8asama antara Bupati dengan Direksi PT. Bank Papua; (2) Perjanjian Kerj'asama sebagaimana dimaksud Ayat (1) me-muat materi; a. identitas masing-masing pihak; b. jenis dan nilai modal penyertaan; c. hak dan kewajiban. (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat berwenang untuk melaksarTakan perjanjian kerjasama;
rr--.
(1) (2)
(3) (4)
(5)
Pasal4 Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Papua berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kabupaten Jayawijaya setiap tahun; Modal Daerah yang disetor Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada PT. Bank Papua sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp. 30.010.000.000,- (Tlga Puluh Milyar Sepuluh Juta Rupiah); Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada PT. Bank Papua yang dianggarkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5 . 000 . 000 . 000 ,~(Lima Milyar Rupiah); Jumlah keseluruhan per~yertaan modal daerah pada PT. Bank Papua sampai dengan lahun 2011 sebesar 35.010.000.000 (Tiga Puluh Lima Mlly·ar Sepuluh Juta Rupiah) selanjutnya ditetapkan setiap tahun paling rendah Rp. 5.000.000.000,· (Lima Milyar Rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ; Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada PT. Bank Papua dilakukan oleh B·upafi.
- 5-
BABIV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal5 (1) PT. Bank Papua mempunyai kewajTban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; (2) Pl. Bank Papua mempunyai kewafjban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah pm:la setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dile3ksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan pen·yertaan modal;
~,.,~
Pas.al6 (1) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mempunyai kewaj[ban untuk menganggarkan· penyertaan modal kepada PT. Bank Papua seb·agaimana dimaksud pada pasal4 Peraturan ini; (2) Pemerintah Kabupaten J'ayawijaya mempunyai hak merrdap,atkan deviden hasil penyertaan modal daerah dan dana pembangunan sesuai dengan k·etentuan yang berlaku pada PT. Bank Papua; (3) Deviden dan Dana Pembangunan dari Penyertaan Modal Pl;merintah Kabupaten Jayawijaya yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank P·apua menjadi h·ak daerah; (4) Deviden dan Dana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya pada PT. Bank Papua Cabang Wamena;
BABV PEN·GAWASAN
(1) (2) · (3) \ ..: ..fbY
(4)
Pasa·l 10 Bupati berwenang melakuk·an pengawcrsan umum terhadap psnyertaan modal dcrerah pada PT. Bank Papua. Bupati dalam melakukan perrgawasan s·ebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dap·at menunjuk p·ejabat berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua ; Pejab·at berwenang yang ditunjuk oleh bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati setiap 1 (satu) Tahun gcekall dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Jayawijaya; Bupati menyampaikan lapuran hasil penyertaan modal d:aerah pada PT. Bank Papua kepadB Gubernur Provinsi Papua dalam tahun yang b'erkenaan;
BAB VI
~;~,. ·
.
·~·
KETENTUAN PERALIHAN' 1 "..:-.
.
1'.
Pasal 11 Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini semua ketentuan tentarrg penyertaan modal Pemeri·ntah Daerah pada PT. Bank Papua yang sudah dilaksanakan tetap b·erlak.u dan harus menyesuaikan dengan .· Peraturan Bupati ini kecuali ditentukan lain dalam peraturan perun·dang-undangan.
. . '...
. .,
- 6• BAS VII KETENlUAN PENUTUP Pa·sal13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Jayawijaya ini a
ian.
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berl dan agar setiap orang yang mengetahui, niemerintahkan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya. ,
tanggal 3 Januari Tahun 2011 Peraturan Bupati ini, dengan
di W amen a n~¥.,:>nnn al : 25-03-2011 SUPATI JAYAWIJAYA CAP/TTD ( '·..,../
Diundangkan di Wamena Pada Tanggal 25 Maret 20·11 Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
CAP!TTD P'ETRUS MAHUSE, AP
.{"
BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2011
..,•
NOM~1.2
Untuk s:alinan yang sah .. Sesuai dengan yang asli a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN · KEPALA ;BAGIAN HUKWM DA. ' PERUNDANG,.UNDANGAN .
..
~· D~ TI~USONO
$'
·. _:,~
