DOKUMEN PENGADAAN Pengadaan langsung
UNTUK PENGADAAN PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL)
KEGIATAN PELAYANAN PEGAWAI ADMINISTRASI (PHL) TENAGA TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA KEBERSIHAN DI SUDIN PENDIDIKAN KEPULAUAN SERIBU
PEJABAT PENGADAAN PADA
SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I PENGUMUMAN PENGADAAN LANGSUNG PENGUMUMAN NOMOR : ………………………. TENTANG PENERIMAAN PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) PELAYANAN PEGAWAI ADMINISTRASI (PHL) TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA KEBERSIHAN SUDIN PENDIDIKAN KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2017 Dengan ini kami informasikan bahwa Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membuka kesempatan kepada warga DKI Jakarta dan generasi muda berpengalaman dan berbakat dan tertarik mengabdi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartra menjadi sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL). Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan melakukan seleksi untuk memilih sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) tenaga Administrasi sebanyak 6 (enam) orang dan tenaga kebersihan sebanyak 2 (dua) orang yang akan dikontrak selama 1 (satu) tahun untuk mendukung kemajuan pendidikan dan operasional Suku Dinas Pendidikan Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini saya memberikan kesempatan untuk mengambil Dokumen Penerimaan sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pengadaan (LDP) agar saudara lebih memahami lingkup pekerjaan; 2. Penawaran/lamaran meliputi kelengkapan persyaratan administrasi yang masih berlaku; 3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan : No
Kegiatan
Tanggal
Waktu
1
Pengambilan Dokumen Pengadaan & Dok. Kualifikasi
05 Desember 2016
09.00 wib s.d selesai
2
Pemberian Penjelasan (Aanwijzing)
05 Desember 2016
10.00 wib s.d selesai
3
Pemasukan Dokumen Penawaran/Lamaran
06 -13 Desember 2017
09.00 wib s.d selesai
4
Pembukaan dokumen lamaran/Lamaran (Seleksi Administratif)
13 -16 Desember 2017
09.00 wib s.d selesai
No
Kegiatan
Tanggal
Waktu
5
Pemanggilan Peserta Seleksi 19 Desember 2017 Wawancara
6
Seleksi Wawancara
20 - 23 Desember 2017
09.00 wib s.d selesai
7
Penetapan Pegawai PHL
26 -12 Desember 2017
14.00 wib s.d selesai
8
Pengumuman Pegawai PHL
28 Desember 2017
14.00 wib s.d selesai
9
Penandatangana SPK
30 Desember 2016
14.00 wib s.d selesai
4. Pengambilan dokumen penerimaan Pekerja Harian Lepas tidak dapat diwakilkan. Demikian disampaikan untuk diketahui. Jakarta, 02 Desember 2016 PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
MUSTAFA NIP. 19650512 198903 1 009
BABA II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A.UMUM
1. Lingkup
1.1
Peserta menyampaikan lamaran atas paket pekerjaan jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2
Nama paket dan uraian singkat sebagaimana tercantum dalam LDP.
Pekerjaan
2. Sumber Dana 3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4. Larangan
lingkup
pekerjaan
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 4.1
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.2
Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi: a. berusaha mempengaruhi anggota Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Penerimaan Pegawai Non PNS, dan/atau peraturan perundang-undangan b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Penerimaan Pegawai non PNS ini.
Pertentangan Kepentingan
4.3 Peserta yang menurut penilaian Pejabat Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Sanksi administrasi seperti digugurkan dalam proses Penerimaan Pegawai Non PNS; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
B. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 5 Isi Dokumen Pengadaan
5.1
Dokumen Pengadaan Langsung, meliputi : a. Pengumuman Pengadaan Langsung; b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); c. Lembar Data Pengadaan; d. Kualifikasi pekerjaan; e. Bentuk Dokumen Lamaran; f. Surat Pernyataan Tidak Menuntut CPNS / PNS /PPPK; g. Daftar Riwayat Hidup; h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);
C. PENYIAPAN DOKUMEN LAMARAN 6 Dokumen Lamaran
6.1
Dokumen Lamaran terdiri dari Surat lamaran kerja, dokumen administrasi seperti Ijazah/Sertifikat keahlian sesuai dengan kualifikasi LDP sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
6.2
Dokumen Lamaran Administrasi a. Surat Lamaran, yang didalamnya mencantumkan : 1) tanggal; 2) jabatan yang dilamar; 3) tanda tangan oleh pelamar di atas Materai 6000:
6.3
Surat Pernyataan Tidak Menuntut CPNS / PNS/PPPK (bentuk terlampir)
6.4
Daftar Riwayat Hidup (DRH) bentuk terlampir.
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN LAMARAN 7
Penyampaian Dokumen Penawaran
Pelamar menyampaikan langsung Dokumen Lamaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam pegumuman
E. PEMBUKAAN LAMARAN, SELEKSI EVALUASI DAN NEGOSIASI 8
Pembukaan Lamaran
8.1
ADMINISTRASI,
WAWANCARA,
Dokumen Lamaran dibuka pada waktu dan tempat sesuai jadwal dalam Pengumuman Pengadaan Langsung.
8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Lamaran, yang meliputi: a. Pas Photo berwarna 4x6 3 lembar b. Surat Lamaran c. Daftar Riwayat Hidup; d. Photocopy Ijazah Terakhir dilegalisir e. Photocopy Sertifikat Keahlian f. Photocopy KTP DKI g. Photocopy Kartu Keluarga h. Photocopy NPWP i. Photocopy Buku Rekening j. Surat Kesehatan
k. Surat Keterangan Bebas Narkoba l. SKCK m. Surat Pernyataan Tidak Menuntut CPNS / PNS/PPPK 9
Evaluasi Lamaran
9.1. Evaluasi Lamaran dilakukan dengan metode evaluasi gugur. 9.2. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi lamaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi kualifikasi; 9.3. Evaluasi Administrasi : a. Lamaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) Surat lamaran ditandatangani yang bersangkutan di atas materai 6000. 2) Berkas lamaran lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. b. Apabila pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka di nyatakan gugur. 9.4. Evaluasi Kualifikasi : a. evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi kualifikasi sesuai dengan yang yang tercantum di LDP; c. evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan kualifikasi minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi pekerjaan; e. Penilaian syarat kualifkasi minimal dilakukan terhadap: 1) Kemampuan mengoperasiakan Komputer 2) Menguasai IT 3) Menguasai keahlian tata kelola administrasi persuratan 4) Memiliki komitmen dan etos kerja yang baik. 5) Memiliki kemampuan membersihkan dan dapat bekerjasama dengan baik b. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.
10. Klarifikasi dan Negosiasi
10.1 Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi kualifikasi untuk mendapatkan Pekerja Harian Lepas yang dapat dipertanggungjawabkan; 10.2
Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
10.3
Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan pelamar dinyatakan gagal, dan mengundang pelamar lain.
11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
11.1
BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi kualifikasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan.
11.2
BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. Nama dan alamat pelamar; b. Kualifikasi pelamar; c. unsur-unsur yang dievaluasi; d. hasil negosiasi kualifikasi; e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan f. tanggal dibuatnya Berita Acara.
D. PENANDATANGANAN SPK 12. Penandatanga n-an SPK
12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SPK.; 12.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 12.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa lainnya; dan 2) SPK asli kedua untuk penyedia jasa lainnya dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 12.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 6.2.
BAB III LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) A. LINGKUP PEKERJAAN
1.
Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan Suku Dinas Pendidika Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2.
Alamat Pejabat Pengadaan: Pulau Karya Kelurahan Pulau Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
Panggang
3. 4.
Website : ___________________________ Nama paket pekerjaan : Pelayanan Pegawai Administrasi (PHL) Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan di Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu
5.
Uraian singkat pekerjaan: - Tenaga Administrasi, persuratan, kepegawaian dan Tenaga pendataan - Tenaga Kebersihan Kantor
6.
Jangka waktu penyelesaian (duabelas) bulan
B. SUMBER DANA
pekerjaan:
12
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun anggaran 2017
C. MASA BERLAKUNYA SURAT LAMARAN
Masa berlakunya surat lamaran: 30 (tigapuluh) hari kalender.
D. DOKUMEN LAMARAN
-
E. SYARAT PELAMAR
-
-
Warga Negara Indonesia Memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI (dikecualikan bagi bagi pegawai Non PNS yang namanya tercantum dalam SPTJM PPK Nomor : 2551/-082 tanggal 18 November 2014 dan masih terus bekerja sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur Nonr 212 tahun 2016 Berusia kinimal 18 tahun Memiliki NPWP Sehat Jasmani dan Rohani memiliki keahlian sesuai degan bidang yang dibutuhkan
BAB IV.
SPESIFIKASI KUALIFIKASI KUALIFIKASI TENAGA ADMINISTRASI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Warga Negara Indonesia Memiliki KTP DKI Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Komputer dan IT Menguasai Microsoft Office Memiliki pengetahuan/kemampauan dalam mengelola administrasi persuratan, administrasi kepegawaian dan tata kelola administrasi perkantoran
KULAIFIKASI TENAGA KEBERSIHAN
1. 2. 3. 4.
Warga Negara Indonesia Memiliki KTP DKI Pendidikan Minimal SLTP atau sederajat Memiliki komitmen dan etos kerja yang baik
BAB V BENTUK DOKUMEN LAMARAN Jakarta, 9 Nopember 2015 Kepada Yth. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Kepulauan Seribu Perihal
:
Lamaran Pegawai Non PNS sebagai Petugas Kebersihan
Sehubungan dengan surat pengumuman Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu nomor : ………………. tanggal …………… dan setelah saya pelajari dengan seksama, dengan ini saya mengajukan penawaran/lamaran untuk Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Penawaran/lamaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Perorangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan. Penawaran ini berlaku selama waktu yang ditentukan sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan : 1. Daftar Riwayat Hidup 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Ijazah terakhir 4. Surat Pernyataan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Nomor BPJS 7. Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 lembar Dengan menyampaikan Surat Penawaran ini, maka saya menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku. Hormat Saya
………………………………….
BAB VI BENTUK SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Tempat Tanggal Lahir
:
Pendidikan
:
No KTP
:
Alamat
:
Dengan ini menyatakan bahwa : 1.
Saya bersedia untuk diangkat menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagai .............. (nama jenis pekerjaan) terhitung mulai tanggal ............... sampai dengan tanggal ...............;
2.
Saya telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedomann Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud;
3.
Saya telah membaca, memahami dan akan melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor ……………….. ( Tambahkan Nomor Surat Perintah Kerja) dan Syarat Umum SPK yang telah saya ditandatangani;
4.
Saya tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, November 2016 Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6000,-
(nama Jelas)
BAB VII DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PHOTO 4 X 6
I.
KETERANGAN PERORANGAN 1.
Nama Lengkap
2.
NIK
3.
No KK
4.
Tempat Lahir *) /Tgl/Bln/Thn Lahir
5.
Jenis Kelamin
6.
Agama
7.
Status Perkawinan
8.
NPWP
9.
No Rekening Bank DKI
10.
No BPJS Kesehatan
11.
No BPJS Ketenagakerjaan
12.
Alamat Rumah
a.
Jalan
b.
Kelurahan/Desa
c.
Kecamatan
d.
Kabupaten
e.
Provinsi
8 Keterangan Badan
10
a.
Tinggi (cm)
b.
Berat Badan (kg)
c.
Rambut
d.
Bentuk Muka
e.
Warna Kulit
f.
Ciri Khas
g.
Cacat Tubuh
Kegemaran (Hobby)
*) Coret yang tidak perlu **) Tempat lahir sesuai dengan akte kelahiran
II. PENDIDIKAN 1. Pendidikan di dalam dan di luar negeri
No
Tingkat
1
2
1.
SD
2.
SLTP
3.
SLTA
4.
D-I
5.
D-II
6.
D-III/Akademi
7.
D-IV
8.
S1
9.
S2
10.
S3
11.
Profesi ………………
STTB/Tanda Nama Kepala Nama Pendidikan Jurusan Lulus//Ijazah Tempat Sekolah/Direktur/ Tahun Dekan/Promotor 3 4 5 6 7
2. Kursus/Latihan di dalam dan luar negeri
No 1
III.
2
3
Jabatan/Pekerjaan
1
2
Keterangan
5
6
Mulai dan Sampai 3
Gaji Pokok 4
Surat Keputusan Pejabat Nomor Tanggal 5 6 7
PENGALAMAN 1. Kunjungan Ke Luar Negeri
No
Negara
1
2
V.
Tempat
RIWAYAT PEKERJAAN 1. Pengalaman Jabatan/Pekerjaan
No
IV.
Ijazah/Tanda Lulus/Surat Keterangan/Thn 4
Nama Lamanya/Tgl/Bln/Thn Kursus/Latihan s/d Tgl/Bln/Thn
Tujuan Kunjungan 3
Lamanya
Yang Membiayai
4
5
KETERANGAN KELUARGA 1. Isteri/Suami *)
No
Nama
Tempat Lahir
1
2
3
Tgl/Bln/Thn Lahir 4
Tanggal Nikah 5
Pekerjaan
Ket.
6
7
2. Anak No
Nama
1
2
Jenis Kelamin 3
Tempat Lahir 4
Tgl/Bln/Thn Lahir 5
Pekerjaan
Ket.
6
7
3. Bapak dan Ibu Kandung No
Nama
Tgl/Bln/Thn Lahir/Umur
Pekerjaan
Keterangan
1
2
3
4
5
4. Bapak dan Ibu Mertua No 1
Nama 2
Tgl/Bln/Thn Lahir/Umur 3
Pekerjaan 4
Keterangan 5
5. Saudara Kandung No
Nama
Jenis Kelamin
1
2
3
Tgl/Bln/Thn Lahir/Umur 4
Pekerjaan
Ket.
5
6
VI.
KETERANGAN ORGANISASI 1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah
No
Nama Organisasi
1
2
Kedudukan dalam Organisasi 3
Dalam Thn s/d Thn 4
Tempat 5
Nama Pimpinan Organisasi 6
2. Semasa mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi No
Nama Organisasi
1
2
Kedudukan dalam Organisasi 3
Dalam Thn s/d Thn 4
Tempat 5
Nama Pimpinan Organisasi 6
3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai Honorer No
Nama Organisasi
1
2
Kedudukan dalam Organisasi 3
Dalam Thn s/d Thn 4
Tempat 5
Nama Pimpinan Organisasi 6
VII. KETERANGAN LAIN-LAIN No
Nama Keterangan
1.
Keterangan Berkelakuan Baik
2.
Keterangan Berbadan Sehat
3.
Keterangan lain yang dianggap perlu
Pejabat
Surat Keterangan Nomor
Tanggal
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah. ……………………..,………. Yang membuat,
Materai Rp. 6000,( …………………………………..) PERHATIAN : 1. Daftar Riwayat Hidup ini harus ditulis dengan tangan sendiri, dengan huruf kapital dan menggunakan tinta hitam. 2. Jika ada yang salah harus dicoret, yang dicoret tersebt harus terbaca, kemdian yang benar harus dituliskan di atas atau di bawahnhya dan diparaf oleh yang bersangkutan. Kolom yang kosong diberi tanda.
BAB IX BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SATUAN KERJA : .............................................................
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor dan Tanggal SKP : ................. tanggal ..................
Halaman 1 dari ...... Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Lansung * : ........................., .........................................
PAKET PEKERJAAN : PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung :........................, ..............................................
SUMBER DANA : DPA ..................... *(tulis nama SKPD/UKPD) Tahun Anggaran .............. Kode Rekening Anggaran : ............................................. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : ......................... s.d ......................... NILAI PEKERJAAN N o 1
Uraian Pekerjaan
VOLUME
SATUAN
..........
Bulan
Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan :................ *(tulis jenis pekerjaan)
HARGA SATUAN (Rp) .....................,-
.....................,-
Jumlah
......................,-
Nilai
......................,-
TOTAL (Rp)
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir. Pejabat Pembuat Komitmen Untuk dan atas nama ................................ Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pekerja .................................. *(tulis jenis pekerja)
....................................... NIP. ........................................... *) Nomor pengumuman pengadaan **) NIK : Nomor Induk Kependudukan
....................................... NIK. ........................................... **)
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1.
Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia Jasa lainnya wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut : a. ………………………. b. ………………………. c. ………………………. d. dst
2.
Hukum Yang Berlaku Keabsahan, interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; j. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
3.
Kedudukan Penyedia Jasa Lainnya dimaksudkan tidak untuk mengisi formasi Calon PNS dan/atau PPPKdan tidak untuk diangkat menjadi Calon PNS dan/atau PPPK.
4.
Harga SPK/Upah a. PPK membayar kepada Penyedia Jasa Lainnya atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. …………. setiap bulan.. b. Pembayaran upah dilakukan secara non tunai melalui transfer paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada : 1) Nama : ……………. 2)
NIK
: …………….
3)
No. Rekening
: …………….
4)
BANK DKI
: …………….
5.
Jadwal a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia Jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
6.
Uraian Tugas (Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Lainnya).
7.
Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen a. Hak 1) Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja: 2) Memotong pembayaran upah bagi Penyedia Jasa Lainnya yang berhalangan kerja sesuai dengan ketentuan pemotongan upah; dan 3) Memutus Perikatan sebelum masa perikatan selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan perikatan. b.
8.
Kewajiban 1) Membayar upah kepada Penyedia Jasa Lainnya; 2) Memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya; dan 3) Menyimpan seluruh laporan hasil penilaian prestasi kerja.
Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya a. Hak 1) Upah; 2) Cuti; 3) Jaminan Kesehatan; 4) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: dan 5) Tunjangan Hari Raya sebesar 1 x upah dalam 1 (satu) bulan b.
Kewajiban 1) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah; 2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri; 3) menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah; 4) menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya; 5) memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; 6) melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; 7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara; 8) mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 9) mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan SKPD/UKPD; 10) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 11) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan 12) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
c.
9.
Larangan 1) menyalahgunakan wewenang; 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 4) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya; 5) suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yan bagi yang dilayani; dan 6) melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Cuti Penyedia Jasa Lainnya diberikan cuti dengan ketentuan sebagai berikut: a. lamanya cuti dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja. b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bag Penyedia Jasa Lainnya Lainnya yang membutuhkan cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja; dan c. cuti karena persalinan dan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
10. Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan a. Jaminan Kesehatan 1) Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah sebesar 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan sebesar 5 % akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *) 2) Penyedia Jasa Lainnya yang memperoleh upah sebesar lebih dari 1 x UMP maka iuran kepesertaan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sebesar 3 % akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta se mentara sisanya sebesar 2 % dibayarkan oleh Penyedia Jasa Lainnya *) *) pilih salah satu b.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
akan
dibayarkan
11. Jam Kerja a. Disesuaikan dengan jam kerja pada SKPD /UKPD masing-masing. b. Penyedia Jasa Lainnya bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/ atau lembur 12. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja a. Penyedia Jasa Lainnya menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut : .....(diisi sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Penyedia Jasa Lainnya pada masing-masing SKPD). …. Dst
b.
Peralatan dan Perlengkapan Kerja Penyedia Jasa Lainnya (diisi apabila SKPD /UKPD memberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa) ….. ….. …..
13. Pemotongan Upah a. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka dikenakan potongan upah sebesar: ( b.
)
Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya cuti karena kecelakaan kerja, maka dikenakan potongan upah progresif dengan ketentuan sebagai berikut: 1. bulan kesatu: tidak dilakukan pemotongan; 2. bulan kedua: dikenakan potongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) x besaran upah bulanan; dan 3. bulan ketiga: dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) x besaran upah bulanan.
14. Pemutusan SPK Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PPK sebelum masa perikatan yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya: a. tidak mentaati ketentuan kewajiban dan larangan bagi Penyedia Jasa Lainnya; b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan yang jelas selama masa perikatan; c. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja selama masa perikatan; d. tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bagi Penyedia Jasa Lainnya yang mengalami kecelakaan kerja; e. terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/ atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan; f. melakukan penipuan, pencurian atau pen.ggelapan barang dan/ atau barang milik Negara; g. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara; h. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/ atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja; i. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja; j. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam maupun di luar lingkungan kerja; k. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan; l. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara; m. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara; n. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka; o. menerima gratifikasi; dan/ atau p. melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
15. Tata Cara Pemutusan Perikatan a. Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan. b. Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan pelanggaran dilakukan. c. Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama. d. Apabila pada pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir maka Penyedia Jasa Lainnya tersebut dapat diputus kontraknya oleh PPK walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. e. Hasil pemeriksaan wajib dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala SKPD/UKPD meLalui PPK. f. PPK dapat menetapkan pemutusan kontrak Penyedia Jasa Lainnya yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyedia Jasa Lainnya tersebut. g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memverifikasi dan memeriksa kebenaran bukti dan/ atau laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Penyedia Jasa Lainnya Lainnya Perorangan. 16. Keadaan Kahar (Force Majeure) a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi. b. Yang termasuk keadaan kahar (force majeure) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langs-ung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. c. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya tidak dapat melaksanakan tugasnya maka dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi. d. Penyedia Jasa Lainnya wajib memberitahukan keadaan kahar (force majeure) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)/atasan langsungnya. 17. Penyelesaian Sengketa a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Lainnya berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari dan/ atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. b. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan dan PPK dan Penyedia Jasa Lainnya sepakat memilih kedudukan hukum/domisili tetap di Pengadilan Negeri Jakarta
Untuk dan atas nama SKPD Pejabat Pembuat Komitmen
(nama Pejabat PPK) NIP (Pejabat PPK)
Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan
(nama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) NIK/Nomor KTP
