Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Pengolah data

Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Pengolah data

A. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN Pasal 1 UMUM 1. Lingkup Pekerjaan Penunjukkan Langsung pekerjaan yang dimaksud adalah Pengadaan Alat Pengolah Data Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2011; Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Agama Sumedang, Jl. Statistik No. 35 Sumedang. 2. Sumber Dana Sumber dana berasal dari dana DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011 Nomor 0056/005-01.2.01/12/2011 tanggal 20 Desember 2011. 3. Peserta Penyedia Yang Layak Pemilihan Penyedia Jasa ini dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang ditunjuk dan telah lulus prakualifikasi. 4. Jumlah Dokumen Penawaran yang disampaikan Peserta Penunjukan Langsung harus menyampaikan dokumen penawaran terdiri dari 3 (tiga) berkas, 1 asli dan 2 (dua) rekaman dan masing-masing bundel berisi berkas administrasi, usulan Teknis dan penawaran harga.

1.

2. 3.

4.

5.

Pasal 2 DOKUMEN PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA Dokumen Penunjukan Penyedia Barang/Jasa terdiri dari: a. Instruksi Kepada Peserta pengadaan; b. Syarat Umum Kontrak; c. Syarat Khusus Kontrak; d. Daftar Kuantitas dan Harga; e. Spesifikasi Teknis; f. Bentuk Kontrak; g. Bentuk Surat Penawaran; Semua biaya untuk keperluan atau berhubungan dengan keikutsertaan calon penyedia barang/jasa dalam Penunjukan langsung ini ditanggung sepenuhnya oleh calon peserta; Calon peserta penunjukan langsung diminta meneliti semua instruksi, bentuk format (formulir), syarat-syarat/ketentuan-ketentuan, spesifikasi dan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa. Kegagalan calon peserta penunjukan langsung ini dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa atau dalam penawarannya yang tidak memenuhi persyaratan dokumen penunjukan penyedia barang/jasa, akan menjadi resiko calon peserta penunjukan langsung yang dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur; Calon peserta penunjukan langsung atas biaya sendiri wajib melakukan penelitian mengenai kebenaran hal-hal atau kondisi berkaitan dengan pekerjaan ini, kekeliruan dalam dokumen pemilian penyedia barang/jasa tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan apabila peserta penunjukan langsung tesebut ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan; Rapat penjelasan isi dokumen penunjukan penyedia barang/jasa a. Rapat penjelasan dokumen penunjukan penyedia barang/jasa diadakan oleh Pejabat pengadaan/Jasa Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2011 pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 pukul 10.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Sumedang, Jl. Statistik No. 35 Sumedang; b. Calon peserta penunjukan langsung wajib hadir pada acara penjelasan pekerjaan sekaligus penandatanganan pakta integritas, yang dilakukan sendiri oleh Pemimpin Perusahaan atau kuasanya yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya dengan membawa surat kuasa.


c. Dalam Rapat Penjelasan, pejabat pengadaan barang/jasa akan menjelaskan segala perubahan dan hal-hal lain yang timbul dalam rapat penjelasan serta menampung dan menjawab pertanyaan calon peserta penunjukan langsung. d. Semua pertanyaan ditulis dari calon peserta penunjukan langsung dan jawaban pejabat beserta segala hal yang timbul dalam rapat penjelasan akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). e. Kesimpulan dan keputusan rapat penjelasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pejabat pengadaan barang/jasa dan calon peserta. f. Berita Acara Penjelasan (BAP) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penunjukan penyedia barang/jasa. Pasal 3 PENYUSUNAN PENAWARAN 1. Surat Penawaran disusun menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 2. Dokumen Penawaran terdiri dari: a. Data Administrasi, yaitu: 1) Surat Penawaran Pekerjaan a) Surat Penawaran dibuat sesuai dengan Bentuk Surat Penawaran dan ditandatangani oleh: (1) Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dengan surat kuasa khusus kepada seorang yang namanya tercantum di dalam akte pendirian/ perubahannya; atau (2) Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik dengan melampirkan salinannya atau (3) Seorang yang berhak mewakili berdasarkan perjanjian kerjasama (joint operation agreement) b) Surat penawaran asli, harus dibuat di atas kertas berkop perusahaan, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal, bulan dan tahun, serta distempel perusahaan; c) Besarnya harga penawaran yang tertera dalam Surat Penawaran pekerjaan harus jelas, baik dalam angka maupun dalam huruf. Besarnya Harga Penawaran dalam angka dan huruf harus sama, apabila angka dan huruf tidak sama jumlahnya maka penawaran yang dipakai adalah yang menggunakan huruf. d) Surat penawaran harus dibuat minimal dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli bermaterai Rp. 6.000,- dan 2 (dua) rekaman. e) Bila kemudian dalam surat penawaran terdapat perbedaan antara yang asli dengan yang rekaman, maka yang mengikat adalah surat penawaran yang asli. 2) Daftar Kuantitas dan Harga; Daftar kuantitas dan harga satuan dalam system kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran. Analisa harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa. 3. Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir yang dibuktikan dengan melaporkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir;

b. Dokumen Usulan Teknis terdiri dari: 1) Spesifikasi Teknis Pekerjaan; 2) Daftar Kuantitas dan Harga; 3) Jadwal Penyelesaian Pekerjaan;


4. Mata Uang Penawaran Mata uang yang digunakan dalam Penawaran adalah mata uang Republik Indonesia (Rupiah). 5. Masa Berlaku Penawaran Didalam surat Penawaran harus memuat masa berlakunya penawaran tersebut yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender. Pasal 4 PENYAMPAIAN PENAWARAN Penunjukan Langsung ini menggunakan sistim 1 (satu) sampul dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 1. Seluruh Dokumen Penawaran dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul yang mencakup semua persyaratan dan dokumen, sebagaimana diminta dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa; 2. Dokumen Penawaran mencakup surat-surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh calon peserta sebagaimana disyaratkan dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa. 3. Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat Pejabat Pembuat Komitmen barang/jasa dan kata-kata ”DOKUMEN PENAWARAN PENGADAN AC KANTOR PENGADILAN AGAMA SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011” (yang mencantumkan: tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan) yang ditujukan :

Yth.

Kepada, Dede Abdul Bar, SH. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011 di Jl. Statistik No. 35 Sumedang

4. Penyampaian Dokumen penawaran harus diserahkan sendiri oleh peserta penunjukan langsung atau wakilnya yang mendapat kuasa kepada panitia pengadaan barang/jasa dan harus diterima di Kantor Pengadilan Agama Sumedang Jl. Statistik No. 35 Sumedang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 5. Harga Penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. 6. Penawaran yang disampaikan setelah tanggal dan jam undangan, akan ditolak dan dikembalikan dalam keadaan tertutup kepada peserta. 7. Tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk. 8. Sampul Penawaran tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Tidak tembus baca yang berwarna coklat polos; b. Dilak di 5 (lima) tempat; c. Pada sampul tidak perlu diberi nama dan alamat penawar atau tanda apapun;

Pasal 5 EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 1. Panitia membuka penawaran dihadapan peserta penunjukan langsung; 2. Panitia melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dengan memeriksa kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas: 1) Surat Penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlakunya penawaran; 2) Dokumen Usulan Teknis; 3. Selanjutnya panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga;


4. Panitia pengadaan barang/jasa membuat Berita Acara hasil evaluasi adminisitrasi, evaluasi teknis dan harga.

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

Pasal 6 TATA CARA PENILAIAN/EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN Tata cara pelaksanaan evaluasi didasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara terpisah, panitia mengadakan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang disampaikan. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen penunjukan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang. b. Surat Penawaran:  Ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang mana penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili Perusahaan yang bekerjasama.  Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa yaitu 30 (empat puluh) hari kalender.  Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa yaitu 7 (tujuh) hari kalender.  Bermaterai dan bertanggal. c. Daftar Kuantitas dan Harga setiap jenis/item pekerjaan diisi dengan lengkap, kecuali ditentukan lain dalam dokumen penunjukan penyedia d. Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir; dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSp) PPh Pasal 29, yang dikeluarkan oleh kantor pelayan pajak setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang besangkutan. e. Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Dokumen Penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis apabila : a. Daftar Usulan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan berdasarkan permintaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung; b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa; c. Identitas jasa yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan langsung penyedia barang/jasa; d. Jumlah volume pekerjaan yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen penunjukan penyedia barang/jasa. Dokumen Penawaran dinyatakan memenuhi syarat kewajaran harga apabila : a. Total harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran; b. Tidak terdapat harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan HPS; Apabila terdapat perbedaan penulisan nilai dalam angka dan hurup, maka nilai penawaran yang dipakai adalah nilai tulisan dalam hurup; Penetapan Penunjukan Langsung


Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan. 8. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen barang/jasa menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menerima penunjukan tersebut. Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Penyedia Jasa yang terkait didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun. b. Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk menunjuk Penyedia Jasa lain untuk mengikuti proses penunjukan langsung. 9. Pengaduan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil dan terdapat indikasi KKN. 10. Penandatanganan Kontrak. Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran satuan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SPPBJ; b. Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen membatalkan SPPBJ dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; c. Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah dokumen penunjukan penyedia barang/jasa secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak; d. Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; e. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut; 1) Surat Perjanjian; 2) Surat Penawaran berikut kuantitas dan harga; 3) Amandemen/Adendum kontrak; 4) Ketentuan khusus kontrak; 5) Ketentuan umum kontrak; 6) Spesifikasi teknis; 7) Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, berita acara hasil penunjukan langsung, berita acara penjelasan dokumen penunjukan penyedia barang/jasa. f. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan yaitu : 1) Kontrak dibuat rangkap 4 (empat) dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, dan kontrak asli kedua untuk penyedia barang/jasa, dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai. 11. Kewajiban Memberikan Informasi


Pejabat yang berwenang/ PPK wajib memberikan informasi yang diminta oleh peserta penunjukan langsung mengenai penawaran yang ditolak, atau penunjukan langsung dinyatakan gagal/dihentikan. 12. Larangan Memberikan Ganti Rugi Pejabat yang berwenang/ PPK dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta penunjukan langsung yang telah menyampaikan dokumen penawaran bila penawarannya ditolak atau penunjukan langsung dinyatakan gagal. 13. Kewajiban Menyimpan dan Memelihara Dokumen PPK barang/jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan penunjukan langsung termasuk berita acara proses pengadaan. 14. Tata cara Pembayaran a. Cara Pembayaran pekerjaan dilakukan sebagai berikut: Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan mencapai prestasi kerja sebesar 100% dari fisik menurut berita acara serah terima hasil pekerjaan yang dilampiri hasil pemeriksaan barang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. b. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan pada kesepakatan antara pemberi pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa.


B. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK BAB I PENGERTIAN PERISTILAHAN (DEFINISI) Pasal 1 Dalam Kontrak ini pengertian peristilahan yang digunakan harus diartikan sebagai berikut : a. Pekerjaan adalah Pekerjaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2011; b. Pemberi Pekerjaan adalah Pengadilan Agama Sumedang yang diwakili oleh PPK; c. Penyedia barang/jasa adalah pelaksana pekerjaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2011; d. Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2011; e. Harga Kontrak adalah sejumlah harga yang tetap dan pasti yang harus dibayarkan oleh pemberi pekerjaan kepada Penyedia Jasa sesuai kontrak termasuk PPN;. f. Penyedia Jasa adalah perusahaan yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2011; g. Syarat-syarat khusus kontrak adalah merupakan bagian dokumen penunjukan penyedia barang/jasa yang memuat ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasalpasal syarat-syarat umum kontrak, dan melihat perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak; h. Keadaan memaksa/kahar/force major adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kondisi diluar kewenangan siapa pun yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban para pihak; yang digolongkan keadaan kahar adalah peperangan; kerusuhan; revolusi; bencana alam; banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; pemogokan; kebakaran; gangguan indistri lainnya. (pemberontakan, sabotase, huru-hara akibat politik, kebijakan pemerintah dalam masalah moneter pada umumnya sehingga Penyedia Jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan); BAB II KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) Hak dan kewajiban pihak Pejabat Pembuat Komitmen (a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; (b) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa; (c) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. (2) Hak dan kewajiban Pihak Penyedia barang/jasa (a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukandalam kontrak; (b) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; (c) Penyedia Jasa diharuskan untuk mengikuti rapat-rapat dan harus memahami/mengerti seluruh isi kontrak dan formulir isian yang telah disediakan sebelum memasukkan penawaran;


(d) Penawaran harus dianggap sebagai bukti utama, bahwa jumlah harga penawaran yang dimasukkan telah didasarkan atas penelitian dokumen penunjukan langsung dan penguasaan atas kondisi lapangan meliputi sebagai berikut : 1) Sifat, kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) Tersedianya peralatan baik alat utama maupun alat bantu yang akan dioperasikan; 3) Pekerjaan akomodasi dan sarana angkutan; 4) Kesulitan-kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi dalam waktu tertentu, termasuk keadaan iklim setempat maupun sosial budayanya. (e) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak PPK; (f) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; (g) Memberi keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK; (h) Menyediakan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; (i) Penyedia Jasa harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan Penyedia Barang. Pasal 3 SPESIFIKASI TEKNIS Pekerjaan yang diserahkan oleh Penyedia Jasa harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak/dokumen penunjukan penyedia barang/jasa. Pasal 4 PENGERTIAN DOKUMEN KONTRAK (1) Kontrak ini bersifat terbatas dan rahasia. Tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pekerjaan, Penyedia Jasa dilarang menyebarluaskan kontrak dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak, dalam bentuk apapun kepada orang lain, kecuali jika untuk keperluan pelaksanaan kontrak. (2) Dokumen kontrak dan semua lampiran-lampirannya adalah milik pemberi pekerjaan dan apabila diminta oleh pemberi pekerjaan maka harus dikembalikan kepada pemberi pekerjaan setelah Penyedia Jasa selesai melaksanakan seluruh tugas kewajubannya sesuai kontrak. Pasal 5 HAK PATEN, MEREK DAGANG DAN HAK CIPTA Penyedia Jasa harus melindungi Pemberi Pekerjaan/ PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek serta memberi ganti kerugian serta menjaga dari segala ancaman tuntutan tanggung jawab hak paten, merek dagang atau hak rancangan industri yang timbul karena PPK barang atau bagian barang yang diserahkan tersebut atau pelanggaran dalam bentuk apapun, termasuk biaya-biaya dan ongkos-ongkos untuk, atau yang harus dibayar untuk setiap penemuan yang telah terdaftar maupun belum terdaftar yang dibuat atau digunakan untuk pelaksanaan kontrak, termasuk sanggahan terhadap setiap tuntutan dan pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkosnya. Pasal 6 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (1) Pemberi Pekerjaan atau wakilnya yang ditunjuk berhak memeriksa dan atau menguji barang yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;


(2) Tempat pemeriksaan dan pengujian yang diwajibkan oleh Pemberi Pekerjaan serta tempat dimana pemeriksaan dan pengujian itu akan diadakan, ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan atau spesifikasi teknis; (3) Pemberi Pekerjaan harus memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Jasa mengenai identitas wakilnya yang akan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tersebut; (4) Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan ditempat Penyedia Barang, ditempat penyerahan dan atau ditempat pekerjaan dilaksanakan; (5) Apabila pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan ditempat Penyedia Jasa atau subPenyedia Barang, atau ditempat pekerjaan dilaksanakan, maka semua fasilitas yang diperlukan, gambar-gambar kerja dan data-data produksi, termasuk tenaga kerja harus disediakan untuk pemeriksaan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang; Pasal 7 PENOLAKAN ATAS PEKERJAAN YANG DISERAHKAN (1) Hak Pemberi Pekerjaan untuk memeriksa, menguji atau menolak pekerjaan yang akan diserahkan, tidak dapat dibatasi atau dihapus dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut telah diperiksa, diuji dan diluluskan oleh Pemberi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuknya sebelum pekerjaan tersebut benar-benar diserahkan. (2) Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis mengganti pekerjaan yang tidak sesuai tersebut, dan atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan spesifikasi teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Barang. Pasal 8 PENYERAHAN PEKERJAAN Penyerahan pekerjaan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemberi Pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga dengan ketentuan: a. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pekerjaan diserahterimakan, Penyedia Jasa harus memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Pemberi Pekerjaan; b. Pekerjaan yang akan diserahkan, serah terima pekerjaan harus disertai dokumen-dokumen : 1) Foto Copy Faktur yang berisi rinci, kuantitas, harga satuan dan jumlah harga barang apabila ada pekerjaan yang berupa barang; 2) Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pemeriksa atau yang ditunjuk oleh Pemberi Pekerjaan. c. Setelah barang dan semua dokumen tersebut diserahkan kepada Pemberi Pekerjaan ditempat serah terima barang, maka Pemberi Pekerjaan memberikan Berita Acara Serah Terima Barang, apabila ada pekerjaan berupa barang; d. Setelah Pemberi Pekerjaan memeriksa pekerjaan dan atau barang, kebenaran dokumendokumen yang diserahkan, dan Pemberi Pekerjaan berpendapat bahwa barang/pekerjaan dan dokumen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan sesuai kontrak, maka Pemberi Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang/pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pemberi Pekerjaan dan Penyedia Barang. Pasal 9 KETERLAMBATAN PENYERAHAN PEKERJAAN (1) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Penyedia Jasa mengalami gangguan atau hambatan diluar kemampuannya yang bukan merupakan keadaan memaksa, sehingga tidak dapat memenuhi jadual waktu penyerahan pekerjaan sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka Penyedia Jasa harus memberitahukan secara tertulis kepada Peberi Pekerjaan paling lama 3 (tiga) hari dari kejadian yang dikuatkan oleh instansi yang


(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2) (3) (4) (5)

(6)

berwenang yang menyatakan kebenaran adanya gangguan atau hambatan tersebut serta penyebabnya; Setelah Pemberi Pekerjaan menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari Penyedia Barang, maka atas dasar pemberitahuan tersebut pemberi pekerjaan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut, dan memberikan jawaban, jawaban tersebut diterima atau ditolaknya alasan gangguan atau hambatan tersebut kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Adanya gangguan atau hambatan tidak mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk berusaha menanggulangi sehingga jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak tetap dapat dipenuhi. Apabila alasan dari Penyedia Jasa tersebut dapat diterima maka jadual penyerahan pekerjaan dapat diperpanjang pelaksanaannya dan semua biaya untuk keperluan tersebut dibebankan kepada Penyedia Barang. Pasal 10 JAMINAN KEAMANAN PEKERJAAN Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan baik itu keselamatan umum maupun keselamatan tenaga kerja yang dipakai. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang mungkin dialami oleh personilnya baik fatal maupun tidak fatal dan setiap kerugian atau kerusakan atas hak milik seseorang yang terjadi. Pasal 11 LARANGAN PENGALIHAN PEKERJAAN Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil maka Penyedia Jasa dilarang mengalihkan (mensubkontrakkan) seluruh atau sebagian pekerjaannya kepada Penyedia Jasa lain. Apabila Penyedia Jasa mengalihkan (mensubkontrakkan) sebagian/seluruh pekerjaan kepada Penyedia Jasa lain, Pemberi Pekerjaan dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Pasal 12 KERJASAMA DENGAN PENGUSAHA GOLONGAN EKONOMI LEMAH Apabila Penyedia barang/jasa yang terpilih adalah penyedia barang/jasa bukan usaha kecil maka dalam melaksanakan pekerjaan ini Penyedia Jasa wajib bekerjasama dengan penyedia barang/jasa usaha kecil (golongan ekonomi lemah) termasuk koperasi kecil; Dalam melaksanakan kewajiban diatas, penyedia barang/jasa terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut; Membuat laporan periodic mengenai pelaksanaan ketetapan diatas; Apabila ketentuan tersebut diatas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010; Bagi pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah tersebut, akan ditetapkan lebih lanjut dalam syarat khusus kontrak.

Pasal 13 PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI (1) Dalam pekerjaan ini Penyedia Jasa harus menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri;


(2) Apabila sebagian barang dan jasa hasil produksi dalam negeri ternyata tidak dapat dipenuhi, maka Penyedia Jasa dapat menggunakan barang dan jasa impor dengan perbandingan barang dan jasa produksi dalam negeri tetap lebih besar; (3) Apabila sebagian besar atau seluruh kebutuhan barang dan jasa produksi dalam negeri ternyata benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaannya, maka Penyedia Jasa dapat menggunakan barang dan jasa impor. Pasal 14 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN (1) Penyedia Jasa harus menyelesaikan pekerjaan seluruhnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. (2) Jadual waktu penyelesaian pekerjaan ditetapkan dalam syarat khusus kontrak.

(1)

(2) (3)

(4)

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6) (7)

Pasal 15 ASURANSI Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga, sehingga dapat menjamin Pemberi Pekerjaan dapat menerima hasil pekerjaan tersebut dengan kondisi baik; Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya; Besarnya Asuransi tersebut berdasarkan kesepakatan dengan PPK dan premi asuransi tersebut harus dibayar oleh Penyedia Jasa sehingga dapat menjamin Pemberi Pekerjaan dapat menerima hasil pekerjaan tersebut dengan kondisi baik; Penyedia Jasa harus menutup asuransi tersebut dalam ayat (1) dengan perusahaan asuransi Indonesia yang disetujui oleh Pemberi Pekerjaan. Pasal 16 LAPORAN PEKERJAAN Penyedia Jasa diwajibkan membuat dan menandatangani laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan kepada pemberi pekerjaan sampai selesainya pekerjaan; Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilapangan dicatat didalam buku harian, sebagai bahan laporan harian pekerja berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian; Laporan harian berisi : a) Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; b) Penempatan tenaga kerja untuk tiap-tiap macam tugasnya; c) Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan; d) Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, bilamana perlu diperiksa oleh konsultan (bila ada) dan disetujui oleh wakil PPK barang/jasa (pelaksana teknis); Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan danberisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan/proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Pasal 17


PEKERJAAN TAMBAH KURANG/PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PPK barang/jasa dapat membentuk pejabat /pejabat peneliti pelaksana kontrak; (2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain; a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. (3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak perjanjian/kontrak awal; (4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagi dasar penyusunan addendum kontrak. Pasal 18 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Dalam melaksanakan pekerjaannya, Penyedia Jasa wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 19 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Penyedia Jasa wajib mengikutsertakan tenaga yang dipekerjakan dalam rangka program jaminan social tenaga kerja kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT, Jaminan Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 20 PAJAK-PAJAK, BEA DAN BIAYA PEMBUATAN KONTRAK (1) Penyedia Jasa dianggap telah memasukkan semua jenis pajak, bea, cukai, iuran kedalam perhitungan harga satuan dan dianggap sudah mngetahui semua peraturan yang ada saat menyerahkan penawarannya. (2) Pajak, bea dan cukai adalah tanggung jawab Penyedia Jasa dan tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apapun kepada pemilik Kegiatan untuk mendapat ganti rugi atas hasil tersebut. (3) Penyedia Jasa harus menanggung dan membayar : a. pajak penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh Penyedia Jasa atas pekerjaan yang dilakukannya dalam pelaksanaan pekerjaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Peraturan Pelaksanaannya. b. Semua pajak dan bea-bea lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak ini. c. Biaya-biaya yang timbul untuk pembuatan kontrak dibebankan kepada Penyedia Barang.


Pasal 21 BANTUAN PEMBERI PEKERJAAN KEPADA PENYEDIA BARANG Pemberi Pekerjaan dalam batas-batas kewenangannya apabila diperlukan akan memberikan bantuan untuk mengurus penyelesaian administrasi pembayaran pajak, bea, dan, biaya-biaya lainnya yang harus diselesaikan oleh Penyedia Barang.

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7) (8)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 22 KEADAAN MEMAKSA/KAHAR/FORCE MAJOR Penyedia Jasa akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan memaksa. Apabila terjadi keadaan memaksa, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, Penyedia Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pemberi pekerjaan disertai bukti-bukti yang syah dari instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan memaksa. Apabila batas waktu tersebut diatas dilampaui maka pemberi pekerjaan berhak menolak pengajuan keadaan kahar/memaksa/force major tersebut. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya keadaan memaksa pemberi pekerjaan tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada Penyedia Jasa maka laporan keadaan memaksa/kahar/force major tersebut dinyatakan diterima oleh pemberi pekerjaan Setelah pemberi pekerjaan menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari Penyedia Barang, maka atas dasar pemberitahuan tersebut pemberi pekerjaan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut, dan apabila alasan dari Penyedia Jasa dapat diterima maka kontrak dapat diperpanjang pelaksanaannya. Adanya keadaan memaksa tersebut tidak mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk menanggulangi sehingga jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, tetap dapat dipenuhi. Selama adanya penundaan, pemberi pekerjaan dibebaskan dari kewajiban membayar kepada Penyedia Jasa karena keadaan memaksa tersebut. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak; BAB III SANKSI Pasal 23 PEMUTUSAN SEPIHAK OLEH PEMBERI PEKERJAAN Apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa mengenai kelalaian yang dilakukan, maka kontrak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemberi pekerjaan dengan segala resiko ditanggung oleh Penyedia Barang. Selain dikenakan sanksi pembatalan kontrak secara sepihak tersebut pada ayat (1), Penyedia Jasa juga dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pekerjaan lain yang diadakan oleh pemberi pekerjaan sampai akhir tahun anggaran berikutnya; Adanya pemutusan sepihak dan sanksi tersebut tidak membebaskan Penyedia Jasa untuk menyelesaikan semua kewajibannya sampai dengan saat diterimanya pemberitahuan pemutusan sepihak. Pasal 24 PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN Apabila terjadi keterlambatan/pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan untuk itu pemberi pekerjaan telah memberikan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis kepada Penyedia Jasa, tetapi Penyedia Jasa masih tidak menepati


(2)

(3)

(4)

(5)

dan memenuhi perjanjian, maka pemberi pekerjaan secara sepihak dapat membatalkan Surat Perjanjian. Dalam hal pembatalan Surat Perjanjian Pekerjaan pemberi pekerjaan dan Penyedia Jasa menyatakan melepaskan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1266 ayat (2) kitab UndangUndang Hukum Perdata. Apabila terjadi pembatalan Surat Perjanjian Pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas maka pemberi pekerjaan dan Penyedia Jasa akan mengadakan perhitungan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani ole kedua belah pihak. Apabila terjadi pembatalan seperti tersebut diatas dan dalam hal ini terjadi pemberian uang muka, maka Penyedia Jasa wajib mengembalikan uang muka sejumlah yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi pembatalan pekerjaan/surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka jaminan pelaksanaan pekerjaan menjadi milik pemberi pekerjaan.

Pasal 25 PENYEDIA JASA MENGUNDURKAN DIRI Apabila Penyedia Jasa mengundurkan diri setelah ditandatanganinya kontrak baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan pemberi pekerjaan, maka penyedia barang/jasa dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pekerjaan lain yang diadakan oleh pemberi pekerjaan sampai akhir tahun anggaran berikutnya dan daftar sanksi instansi pemerintah. Pasal 26 DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN (1) Apabila Penyedia Jasa terlambat dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual yang ditetapkan dalam kontrak, maka Penyedia Jasa dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari harga kontrak untuk setiap harinya. (2) Setiap denda keterlambatan akan diperhitungkan dengan pembayaran.

(1) (2)

(3) (4)

(5)

BAB IV PERSELISIHAN Pasal 27 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan kontrak ini, pemberi pekerjaan dan Penyedia Jasa sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan oleh kedua belah pihak melalui Arbitrase dengan membentuk Pejabat Pendamai, terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu : a. Seorang Wakil PIHAK PERTAMA, sebagai anggota b. Seorang Wakil PIHAK KEDUA, sebagai anggota c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai KETUA yang telah disetujui oleh kedua belah PIHAK. Keputusan Pejabat Pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama kedua belah pihak. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Bandung. Setiap menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak.


BAB V HUKUM Pasal 28 HUKUM YANG BERLAKU (1) Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia, kecuali yang sudah diatur dalam kontrak ini. (2) Semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen penunjukan langsung tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VI PENGAWAS DAN PENGELOLA Pasal 29 PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN PEKERJAAN Untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak (pekerjaan dimaksud) ini pemberi pekerjaan menunjuk Pengawas yang berasal dari Pengadilan Agama Sumedang yang akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa secara tertulis untuk bertindak mewakili pemberi kerja sebagai pengawas pekerjaan. Penyedia Jasa diharuskan menunjuk pengelola pekerjaan yang bertanggung jawab dilapangan atas segala persoalan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan beserta peralatannya dan personilnya dan yang dapat menerima segala perintah/petunjuk tertulis dari pemberi pekerjaan. Pengawas pekerjaan hanya diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan pekerjaan. Penunjukkan pengawas dan pengelola pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan (2) adalah orang yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya dan mengerti ketentuan yang ditetapkan dalam surat Perjanjian Pekerjaan dan Dokumen Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 30 ADDENDDUM (1) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan-perubahan dalam kontrak ini akan diatur tersendiri dalam bentuk addendum kontrak, yang harus sudah dibuat sebelum kontrak berakhir. (2) Addendum kontrak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.


C. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK Pasal 1 Jadwal Waktu Penyelesaian Pekerjaan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 7 (tujuh) hari kalender dan jadwal waktu penyelesaian pekerjaan akan diatur lebih jelas dan tegas pada surat perjanjian pekerjaan. Pasal 2 Penyelesaian Perselisihan Terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tepat dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Sumedang. Pasal 3 Kerjasama Dengan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Untuk Pekerjaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011, karena dilaksanakan oleh usaha kecil maka diperkenankan kerjasama dengan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah. Setiap kerjasama dengan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah wajib mendapat persetujuan dari Pemberi Pekerjaan dan akan diatur lebih jelas dan tegas pada surat perjanjian pekerjaan. Pasal 4 Tempat Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Tempat pemeriksaan dan pengujian pekerjaan adalah di Kantor Pengadilan Agama Sumedang oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sumedang didampingi Panitia Pengadaan Barang. D. SPESIFIKASI TEKNIS Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Kantor Pengadilan Agama Sumedang tahun anggaran 2011 yang diminta adalah sebagai berikut :

NO 1.

URAIAN

VOL.

SATUAN

4

Unit

AC (Air Conditioning) Kapasitas pendingin : 11.900 Btu/h – 3.49 Kw EER : 10.2 Btu / hW Tegangan : 220 V Arus Kerja : 6.0 A Daya Listrik : 1.170 W Laju Pengembunan : 2.1 L/h Sirkulasi Udara (Ruangan/H) : 9.7 m3/min Power Supply : Indoor Berat bersih : 9 (26) Kg


E. BENTUK SURAT PENAWARAN Nomor Lampiran

: .................................. : ..................................

.................., ……................. 2011

Kepada Yth. Dede Abdul bar, SH. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011 di Jl. Statistik No. 35 Sumedang Perihal

:

Penawaran atas Paket Pekerjaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011

Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Penujukan Langsung dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pelaksanaan paket Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan syarat-syarat Kontrak, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. ....................... (.....................rupiah). Harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10%. Apabila kami ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka kami siap menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011 tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan. Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Instruksi Kepada Peserta Pengadaan. Sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan, bersama ini kami lampirkan : 1. 2. 3. 4. 5.

Surat Kuasa (bila diperlukan) asli dan 2 (dua) berkas rekaman; Lembar Usulan Spesifikasi asli dan 2 (dua) berkas rekaman; Daftar Kuantitas dan Harga, asli dan 2 (dua) berkas rekaman; Jadwal Penyelesaian Pekerjaan, asli dan 2 (dua) berkas rekaman; Rekaman bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 tiga bulan terakhir;

Sumedang, …………………. 2011 CV. ………………………….. Materai Rp. 6.000,-

……………………………….. Direktur


F. BENTUK KONTRAK I. Kontrak sekurang-kurangnya memuat : 1. Tanggal mulai berlakunya kontrak; 2. Nama dan Alamat Para Pihak; 3. Nama Paket Pekerjaan Yang diperjanjikan; 4. Harga Kontrak dalam angka dan huruf; 5. Pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak telah ditafsirkan sama bagi para pihak; 6. Kesanggupan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan atau akibat pekerjaan; 7. Kesanggupan PPK barang/jasa untuk membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan jumlah harga kontrak; 8. Tandatangan para pihak di atas materai yang cukup. II. Tanpa Mengurangi persyaratan tersebut pada angka romawi I diatas, perjanjiannya dalam format bentuk kontrak dapat disesuaikan dengan keperluan. G. PENUTUP Demikian Dokumen Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengadaan AC Kantor Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2011.

Menyetujui/Mengesahkan : Pejabat Pembuat Komitmen,

Dede Abdul Bar, SH. NIP. 19590307-198101-1-001

Sumedang, Januari 2011 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ahmad Fauzin, SH.I NIP. 19790912-200312-1-002


PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SUMEDANG JALAN STATISTIK NO. 35 TELP./FAX. (0261) 201275

S U M E D A N G - 45323 website : http://www.pa-sumedang.go.id / email : [email protected]

DOKUMEN PENUNJUKAN LANGSUNG

PENGADAAN AC KANTOR PENGADILAN AGAMA SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Pengolah data

Recommend Documents