KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadhirat Allah SWT atas rahmat
taufik dan hidayahNya
sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi tentang seluruh kegiatan pada Mahkamah Syar’iyah
Lhoksukon
yang dilengkapi dengan data-data
yang
memberikan gambaran tentang aktifitas Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam melaksanakan tugas-tugas tehnis yustisial, dan administrasi. Laporan dimaksud untuk memberikan informasi kepada pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh tentang Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Dalam menyusun laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kami mengharapkan kritikan dan saran guna kesempurnaan pelaporan di masa yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini bermanfaat. Lhoksukon, 16 Pebruari 2015 Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
Drs. Al Azhary, SH.,MH NIP. 19620817 199403 1 011
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .....................................................................................................................
i
Daftar Isi …………………………………………………………………………...............
ii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................
1
A. Latar Belakang ................................................................................................. B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................ C. Tugas dan Fungsi ............................................................................................ D. Sistematika Penyajian ....................................................................................
1 2 3 4
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA .................................................
6
A. Rencana Strategis ........................................................................................... 6 B. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon .......................... 12 C. Rencana Kinerja Tahunan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon 2015.............. 18 D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ....................................................................... 20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 24 A. Pengukuran Kinerja.......................................................................................... 24 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................................................................ 25 C. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................. 29
BAB IV. PENUTUP ............................................................................................................ 33
ii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang- Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap (One Roof System). Sebagai realisasi dari pasal tersebut
1
terbentuklah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga pemerintah, Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon merupakan Pengadilan Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodik
dan
melembaga.
Pelaporan
kinerja
dimaksudkan
untuk
mengkonsumsi capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. B. MAKSUD DAN TUJUAN Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektif serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabiltas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan
2
pengawasan demi terciptamya akuntabilitas, transpransi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan dan pada LAKIP Tahun 2014 ini mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember 2014 Tentang Penyampaian LAKIP 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. C. TUGAS DAN FUNGSI Mahkamah
Syar’iyah
Lhoksukon
sebagai
lembaga
peradilan
yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Aceh, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana di atur dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam Tingkat Pertama. Sehubungan dengan itu Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang merupakan salah satu lembaga peradilan dibawah naungan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam
3
rangka pengembangannya melakukan berbagai kebijakan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sesuai dengan perkembangan dan tatanan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sesuai menurut fungsi dan tugas masing masing agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan prima. 3. Meningkatkan tatalaksana dan pemeliharaan, sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memadai dalam upaya mendukung pelaksanaan tugastugas pokok Mahkamah Syar'iyah serta peradilan yang sederhana, tepat, cepat dan biaya ringan. 4. Meningkatkan pembinaan dan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama hukum formil dan hukum materil yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. 5. Meningkatnya hubungan kerja sama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan instansi terkait lainnya, baik tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang maupun tingkat Provinsi Aceh. 6. Meningkatkan kedisiplinan kerja, kebersamaan dan kerjasama yang baik di kalangan aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon agar menumbuhkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar BAB I
Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal ‐ hal umum tentang keadaan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip.
BAB II
Perencanaan dan Pernetapan Kinerja,menggambarkan : A. Rencana Strategi 2015 – 2019
4
1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon C. Rencana Kinerja Tahunan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2015. D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 BAB III
Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). C. Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV
Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran‐saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon serta strategi pemecahan masalah .
BAB V
Lampiran yang terdiri dari :
1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2015 4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah
5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis. Rencana
Strategis Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2015 - 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019. Adapun visi dari Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon,adalah: “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sebagai Peradilan Yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 6
1. VISI DAN MISI Visi
Mewujudkan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Sebagai Peradilan Yang Agung
Misi
Dalam rangka terwujudnya visi tersebut, maka perlu ditetapkan misi untuk mencapai tujuan dari visi dimaksud adalah sebagai berikut : a.
Mengoptimalkan keterbukaan informasi kepada publik atau pencari keadilan.
b.
Memberikan pelayanan hukum secara prima berkeadilan kepada pencari keadilan.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ; a. Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi diatas, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyusun laporan tahunan ini bertujuan sebagai salah satu bahan evaluasi program kerja Tahun 2014, yang menyangkut semua bidang baik tekhnis yudisial dan tekhnis non yudisial, yang mencakup :
Meningkatkan kemampuan dan kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon agar lebih efektif dan efisien ;
7
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ;
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
b. Sasaran Strategis Sasaran adalah merupakan hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah : Terlaksananya penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon secara cepat dan biaya ringan. Terselengaranya
tertib
administrasi,
baik
administrasi
kepaniteraan/perkara maupun administrasi kesekretariatan secara baik dan efesien, pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Terlaksananya pelayanan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon kepada masyarakat perncari keadilan secara baik sesuai Visi dan Misi diatas. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dibidang Teknis Yudicial pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Tersedianya
Sumber
Daya
Manusia
yang
berkualitas
dalam
pengelolaan administrasi umum, anggaran, sarana dan prasaran pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok. Rincian program dan kegiatan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai berikut : Satuan Kerja
Sasaran
Program
Kegiatan
Ketua /
Terselenggaranya
Penyelesaian
1. Memimpin Mahkamah
Wakil Ketua
peradilan yang adil
perkara tepat
Syar'iyah Lhoksukon
dan berwibawa
waktu.
dalam pela yanan kepada pencari keadilan. 2. Mengadakan pengawasan terhadap kedisiplinan dan pelak sanaan kegiatan satuan tugas. 3. Melakukan Pembinaan
Majelis Hakim
Terselenggaranya
Penyelesaian
terhadap pelaksanaan tugas
persidangan perkara perkara pada
para Hakim dan Karyawan.
yang diterima
Tk. Pertama
1. Menetapkan hari sidang.
baik perkara
2. Mentelaah perkara-perkara
Gugatan, permohonan dan Jinayat
yang akan disidangkan 3. Mengadakan sidang sidang musyawarah Majelis. 4. Menjatuhkan putusan
9
terhadap perkara yang disidangkan secara adil. 5. Mengawasi tugas-tugas Panitera /
Terselenggaranya
Penyelesaian
yang dilaksnakan oleh
Sekretaris
tertib administrasi
administrasi
Panitera Pengganti /
Mahkamah
secara benar
Jurusita Pengganti.
Syar'iyah
dan tepat
Lhoksukon
waktu.
1. Perkara : - Memberikan Pelayanan Teknis dibidang Adm Perkara, mulai dari pendaftaran, persidangan, menentukan perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi. 2. Keuangan : - Menyusun rencana program kegiatan usulan anggaran - Menyusun pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.
10
- Menyelenggarakan pembukuan sesuai petunjuk yang berlaku. 3. Kepegawaian : - Memproses surat-surat ke putusan kenaikan berkala, DP.3 Kp.4 pegawai. - Usul kenaikan pangkat,pen siun, Pegawai negeri sipil. - Mengkoordinir absensi pe gawai. - Menyelenggarakan laporan dan memelihara data pegawai. 4. Umum : - Menyusun program sarana dan prasarana dalam rangka menunjang Tupoksi Mah kamah Syar'iyah Lhoksukon.
11
- Memelihara sarana dan pra sarana dalam rangka pelak sanaan Tupoksi pada Mah kamah Syar'iyah Lhoksukon. - Melakukan penata usahaan surat-surat dinas dan mengadakan pendistribusi an sarana dan prasarana kepada satuan tugas masingmasing.
B. Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon. Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan
SK.
Ketua
Mahkamah
Syar’iyah
Lhoksukon
Nomor
:
W1-A11/91.a/OT.01.2/I/2015, tanggal 09 Januari 2015, dan dapat dilihat sebagai berikut : Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Penjelasan
Utama
12
Penanggung
Sumber
jawab
Data
Meningkatnya penyelesaian perkara
a) Prosentase mediasi Perbandingan antara Mediator yang diselesaikan.
mediasi
yang
Bulana
dengan
n dan
jumlah mediasi yang
Lapora
diterima.
n
disepakati
(jenis
perkara)
Lap.
Tahun an
C. Persentase mediasi Perbandingan antara Mediator yang menjadi akta mediasi perdamaian.
Lap.
yang
Bulana
dengan
n dan
jumlah mediasi yang
Lapora
diterima
n
diproses
Tahun an
D. Persentase perkara
sisa Perbandingan yang perkara
diselesaikan.
sisa Mediator
Lap.
yang
Bulana
diselesaikan dengan
n dan
sisa
Lapora
perkara
yang
harus diselesaikan.
n Tahun an
E. Persentase perkara Perbandingan yang diselesaikan.
perkara
Mediator
Lap.
yang
Bulana
diselesaikan dengan
n dan
perkara yang akan
Lapora
diselesaikan
n
awal
dan perkara
yang masuk)
13
(saldo
Tahun an
F. Persentase perkara Perbandingan yang
diselesaikan perkara
dalam
jangka diselesaikan
waktu maksimal 6 jangka bulan
maksimal
6
Mediator
Lap.
yang
Bulana
dalam
n dan
waktu
Lapora
bulan
n
dengan perkara yang
Tahun
harus
diselesaikan
an
dalam
waktu
maksimal
6
bulan
(diluar sisa perkara) Peningkatan
G. Persentase perkara Perbandingan
aksepbilitas
yang
putusan Hakim
dalam
diselesaikan perkara
Mediator
Lap.
yang
Bulana
lebih
n dan
waktu lebih dari 6 dari 6 bulan dengan
Lapora
bulan
n
jangka diselesaikan
perkara
yg
diselesaikan
dalam
waktu kurang dari 6
Tahun an
bulan.
Peningkatan
Persentase
etektifitas
mengajukan
pengolahan
tidak Perbandingan jumlah Hakim Majelis
Lap.
upaya perkara yang tidak
Bulana
Hukum:
mengajukan
upaya
n dan
penyelasaian
- Banding
hukum
(Banding,
Lapora
perkara
- Kasasi
Kasasi,
Peninjauan
- Peninjauan Kembali
Kembali)
dengan
Tahun
jumlah
perkara
an
n
putus.
a. Persentase yang
berkas Perbadingan
antara Panitera/Sekret Lapora
diajukan berkas yang diajukan aris
14
n
Kasasi
dan
PK Kasasi dan PK yang
Bulana
yang disampaikan lengkap (terdiri dari
n dan
secara lengkap
bundel A dan B)
Lapora
dengan
n
jumlah
berkas yang diajukan
Tahun
Kasasi dan PK
an
b. Presentasi berkas Perbandingan antara Panitera/Sekret Lapora yang diregister dan berkas perkara yang aris
n
telah
Bulana
diterima
didistribusikan ke Kepaniteraan dengan
n dan
Majelis
berkas perkara yang
Lapora
didistribusikan
n
ke
Majelis
Tahun an
c. Presentasi
Perbandingan antara Panitera/Sekret Lapora
penyampaian
berkas
pemberitahuan
dengan
relaas
putusan putusan
putusan aris dan Juru n relaas Sita
Bulana
yang
n dan
tepat waktu, tempat disampaikan ke para
Lapora
dan para pihak
n
pihak tepat waktu
Tahun an
Peningkatan
d. Prosentase
Perbandingan antara Panitera/Sekret Lapora
aksesibilitas
pelaksanaan
permohonan
masyarakat
penyitaan
terhadap
waktu dan tempat
aris dan Juru n
tepat pelaksanaan penyitaan
peradilan (acces
pelaksanaan
to justice)
penyitaan pelaksanaan
15
Sita dengan
Bulana n dan Lapora
dengan
n Tahun
penyitaan
tepat
an
waktu dan tempat
e. Ratio Hakim
Majelis Perbandingan
ratio Majelis Hakim Lapora
terhadap Majelis
perkara
Hakim dan
n
dibandingkan dengan Panitera/Sekret Bulana perkara masuk
aris
n dan Lapora n
a. Persentase perkara Perbandingan prodeo
Majelis Hakim Tahun
yang perkara prodeo yang dan
diselesaikan
an
diselesaikan dengan Panitera/Sekret perkara prodeo yang aris masuk
b. Presentase perkara Perbandingan yang
dapat perkara
diselesaikan
bawah
Majelis Hakim Lapora
yang ke
di dan
n
lokasi Panitera/Sekret Bulana
dengan cara zetting zetting plaatz dengan aris
n dan
plaatz
jumlah perkara yang
Lapora
diselesaikan
n
secara
zetting plaatz
Tahun an
Meningkatkan
c. Presentase (amar) Perbandingan
kepatuhan
putusan
perkara putusan
terhadap
(yang
menarik tindak
putusan
perhatian
pengadilan.
masyarakat)
perkara dan
yang meisir diakses dimasukan
on
line wibesite.
16
n
pidana Panitera/Sekret Bulana
khalwat, khamar, dan aris
dapat secara
amar Majelis Hakim Lapora
yang di
n dan Lapora n Tahun
dalam
waktu
an
maksimal 1 hari kerja sejak putus.
Meningkatnya
d. Presentase pencari Perbandingan
kualitas
keadilan golongan perkara
pengawasan
tetentu yang
Majelis Hakim Lapora yang dan
(miskin) mendapat
n
Bantuan Panitera/Sekret Bulana
mendapat hukum
dengan aris
n dan
bantuan jumlah
perkara
Lapora
hukum
(untuk
pencari
n
(POSBAKUM)
keadilan
layanan
golongan
Tahun
miskin) yang tidak mendapat
an
bantuan
hukum
Presentase
Perbandingan
Ketua
Lapora
pemohonan eksekusi perkara perdata yang Pengadilan & n atas putusan perkara ditindak perdata berkekuatan
lanjuti Panitera/Sekret Bulana
yang (dieksekusi) dengan aris hukum perkara perdata yang
n dan Lapora
tetap yang ditindak belum ditindaklanjuti
n
lanjuti
Tahun
(dieksekusi)
an a. Presentase pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah Ketua pengaduan
yang Pengadilan & n
yang ditindaklanjuti mengenai aparatur (teknis
Panitera/Sekret Bulana
perilaku aris peradilan dan
non
teknis)
dengan
jumlah
pengaduan
17
Lapora
n dan Lapora n Tahun an
yang dilaporkan
b. Presentase temuan Perbandingan jumlah Ketua hasil pemeriksaan pengaduan eksternal
yang Pengadilan & n
yang ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
mengenai aparatur (teknis
Lapora
Panitera/Sekret Bulana
perilaku aris
n dan
peradilan dan
Lapora
non
teknis)
dengan
jumlah
pengaduan
n Tahun an
yang dilaporkan
C. Rencana Kinerja Tahunan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2015. Adapun rencana kinerja tahunan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, sebagai berikut:
NO
1.
KINERJA UTAMA
Meningkatnya
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase
perkara
TARGET
mediasi
yang
80%
mediasi
yang
40%
diselesaikan. b. Persentase
menjadi akte perdamaian c. Persentase sisa perkara yang
100%
diselesaikan d. Persentase
perkara
yang
95%
perkara
yang
90%
diselesaikan e. Persentase
18
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase
perkara
yang
80%
diselesaikan dalam lebih dari 6 bulan 2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Persentase perkara yang tidak Hakim
3.
mengajukan upaya hukum
Peningkatan
efektifitas
- Banding
95%
- Kasasi
90%
- Peninjauan Kembali
0%
a. Persentase
pengelolaan penyelesaian perkara
berkas
yang
90%
diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase
berkas
yang
dan
siap
diregister
80%
didistribusikan ke Majelis c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan
100%
relaas
putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase
pelaksanaan
85%
penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio
Majelis
Hakim
90%
a. Persentase perkara prodeo
95%
terhadap perkara 4.
Peningkatan masyarakat
aksesibilitas terhadap
(acces to justice)
peradilan
yang diselesaikan b. Persentase
perkara
yang
dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
19
90%
c. Persentase (amar) putusan perkara
(yang
95%
menarik
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
0%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(POSBAKUM) 5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase permohonan eksekusi putusan pengadilan.
90%
atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
a. Persentase
pengaduan
masyarakat
95%
yang
ditindaklanjuti b. Persentase
temuan
hasil
90%
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
20
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, sebagai berikut: NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Meningkatnya
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
80%
penyelesaian perkara
b. Persentase mediasi yang menjadi akta
40%
perdamaian
2.
Peningkatan
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
95%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
90%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
80%
Persentase perkara yang tidak mengajukan
aksepbilitas putusan upaya hukum : Hakim
95%
- Banding 90%
- Kasasi - Peninjauan Kembali 3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
0%
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan
90%
PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap
80%
didistribusikan ke Majelis c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
21
100%
d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat
85%
waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase 4.
Peningkatan
perkara
prodeo
90% yang
95%
diselesaikan
aksesibilitas
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
masyarakat terhadap
dengan cara zetting plaat
peradilan (acces to c. Persentase (amar) putusan perkara (yang justice)
90%
95%
menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.
Meningkatnya kepatuhan
6.
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Persentase permohonan eksekusi atas putusan
0%
90%
terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
putusan pengadilan.
yang ditindaklanjuti
Meningkatnya
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
kualitas pengawasan
95%
ditindaklanjuti b. Persentase
temuan
hasil
eksternal yang ditindaklanjuti.
22
pemeriksaan
90%
MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON
ﻣﺤﻛﻣـﮫ ﺸـرﻋﯾـﺔ ﻠﮭـﺆ ﺴﻛـوﻦ
Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Alue Mudem, Telp: (0645) 8454000, 8454006, 8454007 Fax: 8454007 Lhoksukon 24382
Website : www.ms-lhoksukon.go.id
Email :
[email protected]
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : DRS. SYARWANDI. Jabatan : Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : DRS. AL AZHARY, SH.,MH. Jabatan : Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi. Lhoksukon, 16 Pebruari 2015 Ketua Panitera/Sekretaris
DRS. SYARWANDI.
DRS. AL AZHARY, SH.,MH 19620817 199403 1 011
19621231 199203 1 044
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada Tahun 2015 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
STRATEGIS
1
Penyelesaian perkara 1) Persentase
perkara
REALI
CAPAI
SASI
AN %
yang
diselesaikan a. Perdata
100%
85%
85%
b. Pidana (Jinayat)
100%
100%
100%
2) Pesentase sisa perkara yang
24
diselesaikan
2
Tertib
a. Perdata
100%
100%
100%
b. Pidana (Jinayat)
100%
100%
100%
a. Perdata
100%
100%
100%
b. Pidana (Jinayat)
100%
-
-
a. Perdata
100%
85%
85%
b. Pidana (Jinayat)
100%
100%
100%
100%
-
-
yang
100%
-
-
proses
100%
100%
100%
100%
70%
70%
Administrasi 1) Persentase
perkara
diajukan
berkas
yang
banding
yang
disampaikan secara lengkap
2) Pesentase
berkas
yang
dan
siap
diregister
didistribusikan ke majelis
3
Sumber
daya 1) Persentase
Manusia
yang
berkualitas
pegawai
yang
diusulkan mengikuti diklat 2) Persentase
pegawai
lulus diklat 4
Aksesibilitas
Persentase
masyarakat terhadap
penyelesaian perkara yang
Mahkamah Syar’iyah
dipublikasikan
Lhoksukon 5
Penyediaan dan prasarana
sarana
Persentase pengadaan sarana dan prasarana
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir Tahun 2014, Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
25
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Pernyelesaian perkara yang di targetkan 100% dari jumlah perkara yang diterima, karena tidak semua perkara yang diterima dapat diselesaikan sesuai target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
N
SASARAN
O
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGE
REALIS
CAP
T
ASI
AIA N%
1
Penyelesaian perkara 1) Persentase
perkara
yang
diselesaikan a. Perdata
100%
85%
85%
b. Pidana (Jinayat)
100%
100%
100%
a. Perdata
100%
100%
100%
b. Pidana (Jinayat)
100%
100%
100%
2) Pesentase sisa perkara yang diselesaikan
Persentase perkara yang diselesaikan pada Tahun 2014 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 85 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara dari Tahun 2012 sampai dengan 2014.
26
2012 No
2013
2014
Perkara
1.
Perdata
2.
Pidana (Jinayat)
Masuk
Putus
Sisa
Masuk
Putus
Sisa
Masuk
Putus
Sisa
487
498
71
508
515
64
388
367
74
8
14
2
2
4
-
2
2
-
Sasaran Tertib administrasi perkara mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 85 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
N
SASARAN
O
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGE
REALISA
CAP
T
SI
AIA N%
1
Tertib perkara
Administrasi 1) Persentase diajukan
berkas
yang
banding
yang
disampaikan secara lengkap a. Perdata
100%
100%
100%
b. Pidana (Jinayat)
100%
-
-
a. Perdata
100%
85%
85%
b. Pidana (Jinayat)
100%
100%
100%
2) Pesentase diregister
berkas
yang
dan
siap
didistribusikan ke majelis
27
Sasaran Sumber daya Manusia yang berkualitas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 %. Sumber daya Manusia yang berkualitas sasaran pada Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
N
SASARAN
O
STRATEGIS
1
INDIKATOR KINERJA
Sumber
daya 1) Persentase
Manusia
yang
berkualitas
pegawai
TARGET
yang
REALI
CAPAI
SASI
AN %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
diusulkan mengikuti diklat 2) Persentase
pegawai
yang
lulus diklat
Sasaran
Aksesibilitas
masyarakat
terhadap
Mahkamah
Syar’iyah
Lhoksukon mempunyai 1 (SATU) indikator kinerja di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
STRATEGIS
REALIS
CAP
ASI
AIA N%
1
Aksesibilitas
Persentase
proses
masyarakat terhadap
penyelesaian perkara yang
Mahkamah Syar’iyah
dipublikasikan
Lhoksukon
28
100%
100%
100%
Sasaran Penyediaan sarana dan prasarana mempunyai 1 (Satu) indikator kinerja yaitu Prosentase targetkan 100 % dan terealisasi 70 %. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
STRATEGIS
REALIS
CAP
ASI
AIA N%
1
Penyediaan dan prasarana
sarana
Persentase pengadaan sarana
100%
70%
70%
dan prasarana
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang 2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama yaitu Belanja Barang. Pada Tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.253.111.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Seratus Sebelas Ribu Rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun Anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
29
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan
Pagu Dipa
Realisasi
Sisa Dana
%
1
Belanja Pegawai
2.474.915.000
2.474.902.582
14.858
2
Belanja Barang
449.305.000
447.770.550
1.534.450
3
Belanja Modal
4.561.450.000
4.530.081.720
31.386.280
99,3%
99,9%
99,7%
Jumlah
a. Pelaksanaan Belanja Pegawai Kode Akun
No
1 511111 2 511119 3 511121 4 511122 5 511123 6 511124 7 511125 8 511126 9 511129 10 511151 11 511157 12 512211 Total Belanja Pegawai
Kegiatan
Pagu (Rp)
Realisasi
%
Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji Belanja Tunj. Suami/istri Belanja Tunj. Anak Belanja Tunj. Struktural Belanja Tunj. Fungsional Belanja Tunj. PPh Belanja Tunj. Beras Belanja Uang Makan
868.545.000 16.000 73.797.000 26.030.000 23.500.000 1.019.900.000 163.626.000 56.975.000 116.032 4.745.000 99.900.000 21.849.000 2.474.915.000
867.542.520 15.919 73.790.142 26.029.848 23.500.000 1.019.900.000 163.624.873 56.973.280 116.032 4.745.000 99.900.000 21.849.000 2.474.902.582
99,8% 99,5% 99,9% 99,9% 100% 100% 99,9% 99,9% 100% 100% 100% 100% 99,9%
Belanja Tunjangan Umum
Belanja Tunj. Kemahalan Belanja Uang Lembur
Sasaran belanja pegawai tersebut mempunyai indikator kinerja pencapaian target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
30
No
Indikator
Target
Realisasi
%
1
Belanja Pegawai
100%
99,9%
0,1%
b. Pelaksanaan Belanja Barang Kode Akun
No
1 521111 2 521114 3 521115 4 521219 5 522111 6 522112 7 522113 8 523121 9 524121 10 524111 Total Belanja Barang
Kegiatan
Pagu (Rp)
Realisasi
%
Belanja Biaya Pemeliharan Belanja Biaya Pemeliharan Belanja Biaya Pemeliharan Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Pengiriman surat Belanja keperluan perkantoran Belanja Barang non operasional Belanja perjalanan biasa
224.922.000 3.846.000 46.500.000 2.325.000 46.440.000 2.952.000 5.415.000 52.545.000 48.595.000 3..960.000
223.499.300 3.845.400 46.500.000 2.325.000 46.392.100 2.937.305 5.414.345 52.542.100 48.550.000 3.960.000 447.770.550
99,3% 99,9% 100% 100% 99.9% 99.5% 99,98% 99.99% 100% 100% 99.7%
449.305.000
Sasaran belanja barang tersebut mempunyai indikator kinerja pencapaian target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : No
Indikator
Target
Realisasi
%
1
Belanja Barang
100%
99.7%
0.3%
31
c. Pelaksanaan Belanja Modal Kode Akun
No
Kegiatan
1 533111 2 533113 3 533115 Total Belanja Barang
Pagu (Rp)
Realisasi
%
4.340.300.000 12.150.000 180.000.000 4.561.450.000
4.340.837.720 12.150.000 177.094.000 4.530.081.720
99% 100% 98,3% 99.3%
Sasaran belanja barang tersebut mempunyai indikator kinerja pencapaian target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : No
Indikator
Target
Realisasi
%
1
Belanja Barang
100%
99.3%
0.7%
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
No
1
Kegiatan
Belanja Barang
Pagu Dipa
15.440.000
Realisasi
14.400.000
Sisa Dana
1.040.000
% 93.26%
Jumlah
a. Pelaksanaan Belanja Barang No
Kode
Kegiatan
Pagu (Rp)
32
Realisasi
%
Akun 1 521119 2 521211 3 521219 4 524113 Total Belanja Barang
10.950.000 630.000 615.000 10.000.000
21.745.000
10.950.000 9.900.000 20.400.000
100% 100% 100% 99,9% 92,15%
Sasaran belanja barang tersebut mempunyai indikator kinerja pencapaian target. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : No
Indikator
Target
Realisasi
%
1
Belanja Barang
100%
92.15 %
7.85 %
33
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2014 merupakan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2015. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : 1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada tahun 2014 adalah :
34
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2013 dapat diselesaikan seluruhnya di Tahun 2014 dan telah memenuhi target.
Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang dusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.
Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2014 ini sepenuhnya belum terpenuhi.
2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat
35
langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon diantaranya
Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.
B. SARAN‐SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :
Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
Memberikan arahan akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
36
