KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas bimbingan dan petunjukNya menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali. Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali merupakan satuan kerja di Lingkungan kabupaten Boyolali sesui dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 100). Setiap Instansi Pemerintah setiap Tahun Anggaran wajib menyusun LAKIP (Laporan Akuntansi Lintas Instansi Pemerintah) dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 yang akan disusun segera setelah anggaran selesai dilaksanakan dengan menggunakan format baru untuk LAKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sedang untuk LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksud untuk : 1)
Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali untuk tahun 2015
2)
Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati dalam setiap tahunnya.
3)
Bahwa untuk perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dalam masamasa yang akan datang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyusun LAKIP setiap Tahun Anggaran setiap Instansi masing-masing. Demikian penyusunan LAKIP Tahun 2015 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali
untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya Boyolali, 2016 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOYOLALI
Drs. BAMBANG SINUNGHARJO,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620310 198503 1 019 ii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………………….
i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………..
ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………….
iii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………….
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………...….
v
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………………………
1
1.1
Latar Belakang ….…………………………………………………………
1
1.2
Dasar Penyusunan …………….………………………………………....
1
1.3
Struktur Organisasi …………………….………………………………….
2
1.4
Aspek Strategis & Permasalahan Utama Organisasi ….…………......
4
BAB II
BAB III
BAB IV
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………………..
5
2.1
Visi dan Misi ………………………………………………………………..
5
2.2
Perjanjian Kinerja ..…………………………………………………………
7
AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………………
9
3.1
Catatan Kinerja Organisasi ………………………………………………..
9
3.2
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama …………………….......
9
PENUTUP …………………………………………………………………………..
21
4.1
Kesimpulan …………………………………………………………………..
21
4.2
Saran …………………………………………………………………………. 22
iii
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ……………………………………………. 8
Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ………………………………………… 10
Tabel 3.2
Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 ………………………………………… 13
Tabel 3.3
Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3 ………………………………………… 14
Tabel 3.4
Capaian Kinerja per Sasaran ……………………………………………... 15
Tabel 3.5
Capaian Kinerja per Bagian ……………………………………………..... 16
Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran …………………………………………. 17
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada tahun 2015 ini, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 35 kegiatan, seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai kegiatan dan rencana kinerja tahun 2015 untuk mencapai sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran. Keberhasilan ini disebabkan oleh sasaran tercapainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, berwibawa, konstitusional dan efektif, terjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan pusat, terwujudnya ketersediaan hasil guna daya guna sumberdaya iptek serta terwujudnya iklim kondusif bagi perkembangan kualitas sistem pembinaan dan pengelolaan hakatas kekayaan standarisasi nasional, meningkatnya proporsi APBD khususnya belanja modal yang berlangsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta terwujudnya kerjasama kemitraan pusat, propinsi, kota/kabupaten serta terwujudnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat, Propinsi/Kota Kabupaten lainnya maupun dan non governmental dengan instansi lain seperti perguruan tinggi, LSM yang mampu mendorong efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 2011-2015 adalah Terwujudnya Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang optimal dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran secara umum didukung adalah: 1.
Optimalnya peningkatan administrasi perkantoran.
2.
Optimalnya sarana dan prasarana aparatur .
3.
Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
4.
Meningkatnya fungsi pengawasan dan anggaran serta legislasi DPRD.
Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah: 1.
Kurang optimalnya pelaksanaan tugas.
2.
Kurang adanya koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
Langkah-kangkah antisipasi dan kolektif yang akan ditempuh guna terbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan berhasilnya pencapaian sasaran yaitu: 1.
Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
2.
Meningkatkan kerjasama dengan Dinas terkait.
3.
Mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana.
v
Secara keseluruhan Sekretariat DPRD telah menggunakan pembiayaan seluruh kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 27.624.757.000,- (Dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 19.306.157.733,- atau 70 % dari total anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan pendukung 3 sasaran strategis adalah Rp. 27.624.757.000,pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.
vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali setiap akhir Tahun Anggaran wajib menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah) dalam menyusun teknik dan metode yang digunakan berlandaskan Panduan Penyusunan LAKIP yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali selain sebagai kewajiban tersebut diatas juga dimaksudkan: 1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati Boyolali. 2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali. 3. Untuk bahan perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali masa-masa yang akan datang. Bahwa pelaksanaan Sistem Anggaran berbasis kinerja saat ini menuntut masingmasing Satuan Kerja untuk bekerja lebih terencana cermat serta setiap penggunaan Anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan untuk menciptakan Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, berwibawa, konstitusional dan efektif. Tujuan penyusunan LAKIP setiap akhir tahun, untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selama 1 tahun anggaran melalui sumber pembiayaan APBD yang dilengkapi dengan indikator kinerjanya.
1.2. Dasar Penyusunan 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggungjawab Keuangan Daerah; 4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahannya; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 1
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16 tanggal 5 Nopember 2011); 11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015; 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 20102015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; 17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015.
1.3 Struktur Organisasi Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penjabaran tugas pokok Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: a. Mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis di satuan kerjanya; b. Menyusun rencana,
program kerja,
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 2
kegiatan,
laporan kinerja dan
c. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; d. Memberi saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan; e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan; f.
Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan rapat DPRD, penyusunan catatan dan risalah rapat DPRD, penyusunan rancangan produk hukum DPRD, kegiatan dokumentasi, pelayanan perpustakaan, kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
g. Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan DPRD: h. Memimpin, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan administrasi keuangan Sekretariat DPRD; i.
Menyusun Rencana Strategis Sekretariar DPRD;
j.
Merumuskan Rancangan Rencana Kerja DPRD;
k. Merumuskan rancangan kebijakan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; l.
Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
m. Memproses pergantian antar waktu anggota DPRD sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; n. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan pimpinan fraksi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; o. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan/atau unit kerja lainnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; p. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 terdiri dari: 1. Sekretaris DPRD 2. Bagaian Persidangan dan Risalah terdiri dari: a. Sub Bagian Rapat dan Risalah; b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol, Perpustakaan dan Dokumentasi 3. Bagian Umum terdiri dari: a. Sub bagian Tata Usaha; b. Sub Bagaian Rumah Tangga. 4. Bagian Keuangan terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
3
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat strategis guna mendukung keberhasilan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan di bidang politik. Peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan memfasilitasi pelaksnaan tugas dan fungsi DPRD dalam menetapkan kebijakan
daerah yang berupa Peraturan
Daerah.Di bidang politik peranan Sekretariat DPRD adalah mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga politik DPRD. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut: 1) Sekretariat
DPRD
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi: a. Penyelenggaran administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggraaan rapat-rapat DPRD; dan d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1.
Rencana Strategis Organisasi Visi dan Misi Sesuai tugas pokok dang fungsinya Sekretariat DPRD telah menyusun Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu periode 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 a. Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 2011 – 2015 adalah “Terwujudnya Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Optimal dalam Memfasilitasi pelaksananaan Tugas dan Fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”. b. Misi Untuk mewujudkan Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, maka disusun Misi sebagai berikut: a) Memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada di Sekretariat DPRD; b) Mewujudkan tertib administrasi dan akuntalibitas, kinerja Sekretariat DPRD; c) Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d) Mewujudkan Legislasi daerah yang maju dan menyeluruh dalam melindungi kepentingan dan Aspirasi masyarakat; e) Mewujudkan anggaran daerah yang tertib dan efisien serta berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan public; f) Mewujudkan kepedulian terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi; g) Mewujudkan kelembagaan DPRD yang bermoral, berwibawa, demokratis, taat hukum dan harmonis terhadap seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Sedangkan dalam perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses penetapan kemana arah organisasi akan diarahkan pengembangannya dan apa yang akan dicapai untuk lima tahun ke depan, maka untuk mencapainya disamping memperhitungkan faktorfaktor internal juga harus memperhatikan faktor-faktor eksternal yaitu tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat diraih, sebagai sebuah proses perencanaan strategis maka salah satu tahapan proses yang sangat penting adalah tahap melakukan analisis 5
situasi dan identifikasi isu trategis dan kecenderungan perkembangan serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dlaam pembangunan daerah agar dapat lebih memahami subtansi permasalahan yang dihadapi dan kesadaran terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki, kebijakan atau keputusan yang tepat ditentukan oleh kualitas informasi dan kedalam analsiis terhadap lingkungan strategis yang dilakukan. Dalam pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemikiran strategisnya terletak pada langkah untuk menyelesaikan masalahmasalah atau isu-isu strategis yang berkembang. Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan visi dan misi guna menjawab permasalahan yang ada, perlu dilakukan strategis berupa analisis situasi dengan memperhitungkan aspek kekuatan (strongkat), kelemahan (weakness), peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat). 1)
Kekuatan a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian sudah berpengalaman di bidang tugasnya; b) Jenjang pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan serta keahlian pegawai yang sebagaian telah memadai; c) Adanya persamaan visi, misi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; d) Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang sebagian telah tercukupi; e) Jumlah pegawai yang berpengalaman Sarjana Muda (D-3), Sarjana (S-1) dan Sarjana (S-2) yang cukup memadai; f) Tersedianya Dana APBD untuk operasional kegiatan.
2)
Kelemahan a) Belum seluruh sarana dan prasarana mendukung kelancaran pelaksanaan tugas terpenuhi; b) Perencanaan kegiatan dewan yang belum terjadwal dengan baik; c) Masih kurang professional dan kompetensi sebagian pegawai dalam bidang tugasnya; d) Belum optimalnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
3)
Peluang a) Adanya program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya; b) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang sarana computer dan sarana komunikasi serta transportasi; c) Tumbuhnya kesadaran disiplin dan semangat serta motivasi pegawai untuk selalu meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugasnya; d) Adanya Peraturan Perundang-undangan baru yang mendukung. 6
4)
Tantangan a) Belum optimalnya koordinasi lintas Sekretariat dewan dengan DPRD; b) Meningkatkan kompleksitas kegiatan dewan yang harus dilayani ataupun didukung dengan cepat; c) Masih adanya sebagian kalangan dewan yang belum melaksanakan norma sebagian anggota dewan; d) Kecenderungan masih adanya sikap egoisme di kalangan dewan; e) Tuntutan dewan terhadap peningkatan kualitas pelayanan; f) Adanya perubahan berbagai produk hukum yang demikian cepat; g) Pelaksanaan program kerja yang belum konsisten; h) Masih adanya perbedaan persepsi di kalangan anggota dewan.
Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dana pengelokasian sumber daya organisasi dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, Rencana Kinerja Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali 2011 – 2015 dengan mengambil target tahun 2015. 2.2.
Perjanjian Kinerja Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Sekretariat DPRD 2015 yang disusun berdasarkan pada Rencana strategis (Renstra) 2011- 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015 Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatkan konsistensi Peraturan Daerah dengan peraturan Pusat dan Propinsi. 2. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga Legeslasi dalam melakukan pengawasan. 3. Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel. Untuk mencapai atau mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 27.624.757.000,- (Dua Puluh Tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali 2015 Perubahan.
7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 No 1
Sasaran Strategis Meningkatnya konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi
-
Indikator Kinerja Target Presentase jumlah Perda yang 100% dievaluasi dan yang terealisasi Rasio Pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD 100%
Rekomendasi untuk kegiatan tepat waktu
melaksanakan 12 bln
Jumlah rapat-rapat Paripurna istimewa Prosentase masyarakat
tertampungnya
4 kali
aspirasi 100%
Jumlah keberhasilan kegiatan Pimpinan 43 kali DPRD dan Komisi meningkat Prosentase meningkatnya kapasitas 100% dewan sebagai lembaga legislative 2
3
Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebagai anggota lembaga legislative dalam melakukan pengawasan Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel
Meningkatnya prosentase Budgeting anggota DPRD
fungsi 100%
Jumlah perda APBD dan Perhitungan APBD 2015 Jumlah Kesepakatan KUAPPAS
(MoU)
3 bh
tentang 2 bh
Prosentase meningkatnya pengetahuan 100 % dan ketentuan pertanggungjawaban SKPD Prosentase meningkatnya fungsi Badan 100% Kehormatan di DPRD Meningkatnya sistim informasi di DPRD
85%
Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD
5 bh
Jumlah Perda Inisitaif DPRD Sumber : Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015
5 bh
Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, sekretariat DPRD Kab. Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 27.624.757.000,- (Dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Boyolali 2015 perubahan.
8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali adalah perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan sebagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 3.1.
Catatan Kinerja Organisasi Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indicator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasarkan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indicator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output) dan hasil (outcome0 sesuai dokumen. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015. a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input)yang digunakan. b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
3.2. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara relaisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian pencapaian kinerja menggunakan rumus: 1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisai akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus: Capaian Indikator Kinerja =
Re alisasi x 100 % Re ncana
2. Apabila semakin tinggi relaisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus: Capaian Indikator Kinerja =
Re alisasi Re alisasi Re ncana x 100 % Re ncana 9
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut: a. Lebih dari 100 %
= Sangat Baik (A)
b. 76 % sampai 100 %
= Baik (B)
c. 56 % sampai 75 %
= Cukup (C)
d. Kurang dari 55 %
= Kurang (K)
Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalam diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. A.
Sasaran I
: Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Pencapaian Target Kinerja Sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel. 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran I Indikator Kinerja Presentase
Satuan Kali
Target Restra 2015 12
Target RPJMD 2015
Realisasi Tahun 2012 12
Realisasi Tahun 2013 12
Realisasi Tahun 2014 12
Target Tahun 2015 12
Realisasi Tahun 2015 12
Capaian Tahun 2015 100
Kategori B
Penanggung Jawab Bagian
jumlah Perda
perundang-
yang
undangan
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan telah dievaluasi Rasio pemenuhan
Kali
6
-
5
4
6
6
4
100
B
Bagian
tahapan
perundang-
pembahasan
undangan
Ranperda dan Keputusan DPRD Rata-rata
135,10
A
Sumber : Analisis Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhannya (rata-rata) 135,10, 74 (kategori sangat baik) terdiri dari 2 (dua) indikator naik 100%.
10
Sasaran 1 : 1) Persentase jumlah Perda yang telah dievaluasi dan terealisasi : a. Indikator ini pada tahun 2015 dengan target 100% dapat terealisasi 89% atau capaian kinerja sebesar 89%, dikarenakan dalam Pembahasan Ranperda Tahun Anggaran 2015 sejumlah 18 terealisasi 16 Ranperda untuk diteruskan di Tahun 2016, karena Tahun 2015 bersamaan dengan Tahun Politik ( Pemilihan Pilkada ) Bentuk kegiatan untuk pemabahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah : - Bedah Ranperda - Konsultasi - Study Banding - Pembahasan di kantor Indikator ini tercapai melalui kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan kegiatan Study Banding ke Daerah Lain. Manfaat dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Perda yang dibahas untuk Tahun 2015 yang telah terealisasi. b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya : 1. Peningkatan Pelayanan dalam memfasilitasi Kegiatan Dewan; 2. Pengelolaan Sumber Dana yang berprinsip efisien; 3. Perencanaan Kegiatan Dewan yang disesuaikan dengan keputusan Tata tertib Dewan; 4. Peningkatan Koordinasi Lintas Sekretariat Dewan dengan Dewan; 5. Memperkuat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan antara lain Diklat, Bintek, Seminar, Lokakarya c. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2015 dibutuhkan perhatian dan konsentrasi ekstra untuk membahasnya dan karena padatnya jadwal kegiatan DPRD,
akibatnya perda-perda yang tidak
harus
segera terselesaikan
pembahasannya ditunda dan dilanjutkan pembahasannya sebagai ranperda luncuran inisiatif DPRD pada Tahun 2016. 2) Rasio pemenuhan tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD: a. Indikator ini pada tahun 2015 dengan target 100% dapat terealisasi 89% atau capaian kinerja sebesar 89%, sehingga indikator ini dapat tercapai, dikarenakan Semua tahapan pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD telah dapat dipenuhi dibandingkan dengan tahun lalu capaian kinerja sama sebesar 100% hal ini disebabkan target kinerja sama dengan target RPJMD pada tahun 2015 sebesar 100% dapat tercapai. 11
Tahapan Pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD yang telah dipenuhi adalah sebagai berikut : 1) Penyerahan Ranperda dalam bentuk Rapat Paripurna
: 1 hari
2) Inisiatif Pemda ke Dewan 3) Inisiatif Dewan ke Bupati 4) Rapat Fraksi
: 1 hari
5) Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda sekaligus pengumuman pembentukan Pansus : 1 hari 6) Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi
: 1 hari
7) Rapat Pansus dengan eksekutif
:12 hari per
Ranperda 8) Rapat Komisi
: 1 hari
9) Rapat Gabungan Komisi
: 1 hari
10) Rapat Fraksi dengan agenda menyusun pendapat akhir
: 1 hari
11) Rapat pengambilan keputusan dalam bentuk Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi
: 1 hari
3) Tertampungnya aspirasi masyarakat a. Indikator ini pada tahun 2015 dengan target 100% dapat terealisasi 89% atau capaian kinerja sebesar 89%, sehingga indikator ini dapat tercapai, dikarenakan prosentase tertampungnya aspirasi masyarakat dibandingkan dengan tahun lalu sama sebesar 100% hal ini disebabkan semua aspirasi masyarakat dapat tertampung dan capaian kinerja sama dengan target RPJMD pada tahun 2015 sebesar 100% dapat tercapai. Terserapnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan oleh masing-masing Anggota DPRD. Cara mencapainya yaitu melaksanakan kegiatan dengan cara turun ke daerah pemilihan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan dibantu oleh Sekretariat DPRD yaitu menyiapkan undangan, sewa peralatan, transportasi dan akomodasi. Dan dilakukan juga monitoring oleh Tim Pendamping dan Penyelesaian Administrasi Keuangan oleh Sekretariat DPRD. Jenis kegiatan yaitu pertemuan dengan sistem dua arah, dan dalam forum ini konstituen dapat menyampaikan segala macam keluh kesah, kesan, pesan dan harapan serta segala macam permasalahan dan persoalan terutama terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan, hal tersebut disampaikan kepada para Anggota DPRD untuk kepentingan kemajuan masyarakat di daerah. Kegiatan Reses Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun ( masa sidang 1 sampai dengan 3 ). b. Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja, sehingga secara umum program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan; c. Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah namun karena banyaknya agenda DPRD yang mendesak, khususnya kegiatan pada fungsi anggaran, yaitu antara lain kegiatan pembahasan Ranperda Inisiatif Eksekutif, sehingga kehabisan waktu untuk kunjungan. d. Upaya-upaya dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah Solusi yang diambil adalah mengoptimalkan kegiatan RESES di Daerah Pemilihan (DAPIL) masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD. 12
B. Sasaran 2. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran 2. No 1
Indikator Kinerja Rekomendasi untuk melaksanakan
Satuan
Target Restra 2015
Target RPJMD 2015
Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2013
Realisasi Tahun 2014
Target Tahun 2015
Realisasi Tahun 2015
Capaian Tahun 2015
Kategori
Kali
3
3
3
3
3
3
3
100
B
Kali
2
2
2
2
2
2
2
100
B
Penanggung Jawab Perundangan dan Persidangan
kegiatan tepat waktu 2
Jumlah rapatrapat paripurna istimewa
Perundangan dan Persidangan
3
Prosentase tertampungnya aspirasi masyarakat
Kali
2
2
2
2
2
2
2
100
B
Perundangan dan Persidangan
4
Jumlah keberhasilan kegiatan pimpinan
Kali
10
10
10
10
10
10
10
100
B
Perundangan dan Persidangan
Kali
2
2
2
2
2
2
2
100
B
dprd dan komisi meningkat 5
Prosentase meningkatnya kapasitas Dewan sebagai lembaga legislatif
Perundangan dan Persidangan
Rata-rata
135.54
Sumber : Analisis Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali 2015. Capaian Kinerja meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 121,65% (kategori sangat baik) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator : Capaian kinerja meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 132,44% (kategori sangat baik) terdiri dari 6 (enam) indikator kategori baik (93,34%) dan 1 (satu) indikator kategori sangat baik (8,40%). Namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek dievaluasi atau nilai antara lain, menyusun sistem pengumpulan data kinerja (secara elektronik yang dapat diakses oleh semua pihak), memperbaiki sistematika laporan yang lebih baik (lingkup sesuai ketentuan, informatif, tidak terlalu detail). Sasaran 2 : 1. Rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu : a). Program/kegiatan yang dilaksanakan dapat mengukur kinerja dan berhasil memenuhi target kinerja. Sehingga secara umum Program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, faktor pendukung tercapainya kinerja tepat waktu; b). Penyelenggara workshop Bintek, Kursus, Lokakarya adalah Lembaga yang berlisensi resmi dari Kementrian Dalam Negeri, sehingga tingkat kepercayaan peserta meningkat; c). Kualitas Materi yang disampaikan tepat waktu. 13
2. Jumlah Rapat-rapat Paripurna Istimewa : a). Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan HUT; b). Pelantikan DPRD dan Penggantian Antar Waktu (PAW). 3. Prosentase tertampungnya aspirasi masyarakat yaitu : a). Melaksanakan Kegiatan Reses masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan Dapilnya masing-masing dan sebagai wahana bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk berinteraksi, komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat; b). Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan. 4. Jumlah keberhasilan kegiatan Pimpinan DPRD dan Komisi meningkat adaah : a). Pelayanan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat setiap 1 minggu sekali DPRD sudah membuat jadwal masing-masing untuk Kunjungan Kerja ke wilayah dalam Daerah ( 19 kecamatan ); b). Memantau / monitoring ke Dinas-dinas setiap 2 minggu sekali dan setiap Triwulan II, III dan IV. 5. Prosentase meningkatnya kapasitas Dewan sebagai Lembaga Legislasi adalah : a). Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi anggota DPRD di bidang Anggaran; b). Kegiatan Workshop Bimbingan Teknis, Diklat dll kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai ijin dengan Departemen Dalam Negeri. C. Sasaran 3 : Meningkatnya Mekanisme Dan Tata Kerja Yang Baik Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut : Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Indikator No
1
Kinerja Meningkatnya
Satuan
Kali
Target
Target
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Target
Realisasi
Capaian
Restra
RPJMD
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2015
2015
2012
2013
2014
2015
2015
2015
-
-
-
-
2
2
2
94
Penanggung Kategori
B
prosentase
Jawab Bagian Perundang-
fungsi
undangan
budgeting
dan
anggota
persidangan
DPRD Rata-rata
94
B
Sumber : Analisis Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Capaian kinerja meliputi indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) indikator kategori baik (100%) Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran : 1) Melaksanakan asistensi penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali, terutama untuk petugas perencana dan penyusunan laporan kinerja yang relatif baru; 14
2) Memulai persiapan penyusunan LAKIP lebih awal (Bulan Desember 2015); 3) Meningkatkan koordinasi dengan dinas/ instansi yang berhubungan dengan LAKIP.
Sasaran 3 : Meningkatnya Prosentase fungsi Budgeting Anggota DPRD adalah : a). Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai anggota Legislasi dalam melakukan pengawasan; b). Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; c). Kegiatan Pembahasan Perda APBD cara mencapainya yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pembahasan Perda APBD dan manfaat dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya Perda tentang
APBD
dan
Laporan
Pertanggungjawaban
Peaksanaan
APBD
sebagai
dasar/pedoman dalam pengelolaan APBD. Berdasarkan uraian tersebut dapat disajikan tingkat capaian kinerja per-sasaran. Tabel 3.4 Capaian Kinerja Per-sasaran No 1 1
Sasaran
Capaian
Tingkat
Kinerja (%)
Keberhasilan
3
4
121,45
Baik
120
Baik
100
Baik
2 Terciptanya system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, berwibawa, konstitusional dan efektif
2
Meningkatnya proporsi APBD khususnya belanja modal yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat
3
Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai anggota Lembaga Legislasi dalam melakukan Pengawasan
Sumber : Analisis Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan.
15
Sedangkan tingkat capaian kinerja Per Bagian sebagai berikut : Tabel 3.5 Capaian Kienerja Per-bagian No
Sasaran
1
Capaian
Tingkat
Kinerja (%)
Keberhasilan
3
4
2
1.
Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang - undangan
110,43
Sangat Baik
2.
Bagian Umum
96,40
Sangat Baik
3.
Bagian Keuangan
214,50
Sangat Baik
Sumber : Analisis Bagian Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan.
3.2
Realisasi Anggaran Alokasi dan Realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali pada Tahun 2015 sebagaimana tabel dibawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp. 27.624.757.000,- dengan penyerapan sebesar 70% atau efisiensi sebesar 30% besaran pembiayaan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.684.847.000,Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2015 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:
16
Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran No
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
Koordinator
1
2 Meningkatkan konsistensi peraturan Daerah dengan Peraturan Pusat dan Provinsi
3 Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, berwibawa, konstitusional dan efektif Program I : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
4
5
6
7
11.450.000
6.189.990
54
227.400.000
198.219.069
87
414.955.000
279.532.848
67
250.337.400
189.444.400
76
38.292.500
33.808.763
88
198.220.000
181.962.170
92
47.325.000
9.388.400
20
153.934.500
84.193.500
55
50.690.000
27.728.000
55
Bagian Persidangan & Perundangundangan
671.481.750
387.445.650
58
Bagian Umum
1
17
1.783.666.850
691.083.166
39
33.542.000
31.434.000
94
Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum
Bagian Keuangan Bagian Umum Bagian Keuangan
Bagian Umum
Bagian Umum
Bagian Persidangan & Perundangundangan/BagUmu m Bagian Persidangan & Perundangundangan
No
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan Program II Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Anggaran
1.
Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pengadaan mebelur 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Program III Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan: 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program IV Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal Program V Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program VI Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan :
Realisasi
%
Koordinator
Bagian Umum
152.650.000
104.564.000
68
0
0
0
-
0
0
0
-
58.125.000
39.764.299
68
0
0
0
268.400.000
174.545.750
65
Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum
322.730.000
210.946.650
65 Bagian Umum
223.740.000
95.505.500
43
20.000.000
4.660.000
23
321.145.000
261.807.936
82
375.750.000
300.282.976
80
0
0
0
Bagian Umum
18
Bagian Umum
Bagian Umum
-
No
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan 3. Rapat-rapat Paripurna 4. Kegiatan Reses 5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Program VII Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: 1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Program VIII Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota Kegiatan 1. Pembhasan Rncangan Peraturan Daerah tentang APBD 2. Pembahasan KUA dan PPAS
Anggaran
Realisasi
%
5.430.635.000
3.238.860.191
60
4.164.413.000
2.550.593.874
61
191.795.000
4.679.000
2
6.218.948.000
6.147.890.700
99
110.912.000
50.806.750
46
1.645.515.000
1.276.040.500
78
287.087.250
272.430.675
95
Koordinator Bagian Persidangan & Perundangundangan Bagian Persidangan & Perundangundangan Bagian Persidangan & Perundangundangan Bagian Persidangan & Perundangundangan Bagian Persidangan & Perundangundangan Bagian Persidangan & Perundangundangan
Bagian Keuangan
Program IX Peningkatan profesionalisme tenaga periksa Aparatur Pengawasan Kegiatan 1. Pelatihan teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
2.243.093.650
1.334.706.276
60
386.110.000
231.339.000
60
266.120.000
19
261.120.000
98
Bagian Persidangan & Perundangundangan Bagian Persidangan & Perundangundangan
Bagian Persidangan & Perundangundangan
No
Sasaran Strategis
Program / Kegiatan Program X Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program XI Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan: 1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Program XII Penataan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan 2. Legalisasi Rancangan Peraturan Perundangundangan Jumlah
Anggaran
Realisasi
%
393.308.100
146.591.800
37
161.750.000
79.775.000
49
Koordinator
Bagian Persidangan & Perundangundangan
Bagian Persidangan & Perundangundangan
Bagian Persidangan & Perundang 387.235.000
20
296.129.400
76
114.000.000
102.687.500
90
27.624.757.000
19.306.157.733
70
Bagian Persidangan & Perundang
BAB IV PENUTUP 1.1.
Simpulan Pada tahun 2015, Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dari 3 (tiga) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1) Capaian lebih dari 100% (sangat baik) : 9 (Sembilan) indikator (12,29%) 2) Capaian 50% sampai 100% (Baik) : 45 (empat puluh lima) indikator (GF 45%) 3) Capaian 65% sampai 85% 4 (empat) indikator (4,54%) 4) Capaian kurang dari 45% (kurang) 5 (lima) indikator (5,20%) Secara keseluruhan capaian kinerja 120,18% (Kategori sangat baik) dan Pembiyayaan untuk Program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Rp. 27.624.757.000,- ( Dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah ) terealisasi sebesar Rp. 19.306.157.733,- ( Sembilan belas milyar tiga ratus enam juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah ) dengan penyerapan sebesar 70% pembiyayaan dibanding Tahun 2014 mengalami peningkatan yang besar.
1.2.
Saran Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat strategis guna mendukung keberhasilan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan di bidang politik. Peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dapat dilihat dari tugas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menetapkan kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Di bidang politik peranan Sekretariat DPRD adalah mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga politik DPRD. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi
21
kesekretariatan, tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi : a) Penyelenggaraan Administrasi kesekretariat DPRD; b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c) Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. e) Meningkatnya profesionalisme, keterampilan dan keahlian seluruh pegawai Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sehari-hari. f) Optimalisasi pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pelayanan penyelenggaraan Rapatrapat dan kunjungan kerja dalam daerah dan luar daerah, pelayanan dibidang hukum, dokumentasi dan perpustakaan, pelayanan administrasi keuangan dan pelayanan penunjang kegiatan DPRD. g) Meningkatnya konsistensi peraturan dengan peraturan pusat dan provinsi dan terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah yang akuntabel.
22
