KATA PENGANTAR. Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

KATA PENGANTAR Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2015 dapat kami susun dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) merupakan perjalanan Tahun

pertama dari Renstra Tahun 2015-2019. Selanjutnya Pembuatan LKJIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahuh 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformsi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 515-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 Tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian menguraikan hasil Kinerja Tahun 2015 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi

organisasi sesuai

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Substansi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

sebagai instrumen untuk

menginformasikan pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Tahun 2015 yang menyangkut tentang

proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahun 2015, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya ; Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Bulian kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat sekaligus menilai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2015).

i

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Muara Bulian ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKJIP Tahun 2015, semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja yang lebih baik untuk dimasa akan datang.

Muara Bulian, 09 Februari 2016 Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian,

DRS. H. YEFFERSON, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002

LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama Muara Bulian

mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam

melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum di Kabupaten Batang Hari, untuk itu seluruh program kerja Pengadilan Agama Muara Bulian didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai turunan dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis Pengadilan Agama Muara Bulian secara konsisten, terus menurus dan berkesinambungan, telah ditetapkan 6 (enam) tujuan, 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2015. Ke 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas) indikator kinerja dan 16 (enam belas) target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 10 (sepuluh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/ perjanjian kinerja tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih). Secara keseluruhan tingkat pencapaian Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebesar 100% (seratus prosen). Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut : Sasaran Strategis 1 Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan Target

Realisasi

Capaian (%)

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

51

51

100 %

Prosentase perkara yang diselesaikan

300

272

90,66%

Target

Realisasi

Capaian (%)

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

300

310

103,33 %

Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu

300

310

103,33 %

Prosentase penyampaian putusan tepat waktu

300

272

90,66 %

Prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA

300

272

90,66 %

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Tertib administrasi perkara Indikator Kinerja


iii

dalam penyelesaian administrasi perkara Sasaran Strategis 3 Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi Indikator Kinerja Prosentase antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan

Target

Realisasi

Capaian (%)

43

43

100%

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Indikator Kinerja

Capaian (%)

Target

Realisasi

Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

20

20

100%

Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan

12

13

108,,33%

Sasaran Strategis 5 Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan Indikator Kinerja

Target

Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera

4

Realisa si

Capaian (%)

4

100%

Sasaran Strategis 6 Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan Indikator Kinerja Prosentase tingkat kekeliruan menurun

Target

Realisasi

Capaian (%)

4

4

100%

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan Indikator Kinerja Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan

Target

Realisasi

300

310

Capaian (%) 103,33%

Sasaran Strategis 8


iv

Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan Indikator Kinerja

Target

Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak

300

Realisasi 272

Capaian (%) 90,66%

Sasaran Strategis 9 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat Indikator Kinerja

Target

Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara

425

Realisasi 438

Capaian (%) 103,06%

Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian Capaian (%)

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Prosentase pegawai yang mengikuti dikla teknis yudisial

10

12

120%

Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

10

11

110%


v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................................. i Ikhtisar Eksekutif ............................................................................................................................... ii Daftar Isi ........................................................................................................................................... iii Bab I.

Pendahuluan A. Latar Belakang .................................................................................................. 1 B. Tugas dan fungsi............................................................................................... 2 C. Sistematika Penyajian....................................................................................... 4

Bab II.

Perencanaan dan Penetapan Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2015 .......................................................................... 6 1. Visi dan Misi ................................................................................................. 6 2. Tujuan ......................................................................................................... 7 3. Sasaran strategis ........................................................................................ 7 4. Program Utama dan Kegiatan Pokok ........................................................... 9 B. Rencana Kinerja Tahun 2015 ......................................................................... 10 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015....................... 11

Bab III. Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja ........................................................................................ 13 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .......................................................................... 16 C. Akuntabilitas Keuagan .................................................................................... 30 Bab IV. Penutup A.

Kesimpulan .................................................................................................................... 32

B.

Saran ............................................................................................................................. 32

Lampiran-lampiran


vi

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Muara Bulian selaku ujung tombak Mahkamah Agung (spearhead) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai pengadilan tingkat pertama yang mewilayahi Kabupaten Batang Hari ada meliputi desa- desa yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu dengan jarak tempuh selain melalui darat juga ditempuh melalui sungai bahkan ada yang ditempuh selama 3 jam perjalanan sungai. Adapun kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut : 1.

Kecamatan Muara Bulian terdiri dari .................. 22 Desa

2.

Kecamatan Muara Tembesi terdiri dari .............. 13 Desa

3.

Kecamatan Batin XXIV terdiri dari ........................ 16 Desa

4.

Kecamatan Pemayung terdiri dari ....................... 18 Desa

5.

Kecamatan Mersam terdiri dari ........................... 16 Desa

6.

Kecamatan Maro Sebo Ulu terdiri dari ................ 14 Desa

7.

Kecamatan Bajubang , terdiri dari ........................ 10 Desa

8.

Kecamatan Maro Sebo Ilir terdiri dari ................... 7 Desa

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai ujung tombak (spearhead) Mahkamah Agung Republik Indonesia

selalu menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya, dan setiap kegiatan tugas tugas pokok pengadilan serta pelayan yang langsung


1

berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan harus transparan, akuntable dan dapat di akses publik melalui media (website) yang telah tersedia dengan alamat www. pa-muarabulian.go.id; Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dalam melaksanakan program program yang telah ditetapkan yang menyangkut akan terlaksananya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka program program yang menyangkut tentang keterbukaan dan akses kepada publik telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut; 1. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dengan Kegiatan Pokok Percepatan proses persidangan 2. Peningkatan tertib administrasi perkara dengan kegiatan pokok Pencatatan administrasi perkara pada buku register penyampaian panggilan tepat waktu, penyampaian putusan tepat waktu dan pengoptimalan penggunaan SIADPA Plus, 3. Peningkatan mutu pelayanan mediasi dengan kegiatan pokok Percepatan proses mediasi 4. Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan Agama Dengan kegiatan pokok perkara Prodeo dibiayai oleh Negara, pelaksanaan Sidang Keliling dibiayai oleh negara. 5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Hawasbid dengan kegiatan pokok pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal Hakim Pengawas Bidang secara berkala 6. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Aparatur dengan kegiatan pokok menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. 7. Peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau dengan kegiatan pokok menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius, menempelkan SK Panjar biaya perkara di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara dan pengelolaan biaya perkara di website 8. Peningkatan mutu pelayanan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak dengan kegiatan pokok optimalisasi penggunaan apalikasi SIADPA Plus dan pembacaan putusan dilaksanakan setelah selesai diketik 9. Peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel dengan kegiatan pokok membentuk Tim Pejabat PPID, menindaklanjuti seluruh pengaduan, menayangkan hasil tindak lanjut ke dalam website. LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

2

10. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok mengikutsertakan atau mengirim tenaga teknis dan tenaga non teknis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan .

B.

Tugas dan Fungsi

B.1 Tugas Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama ; Selanjutnya pengembangan sarana, prasarana penyempurnaan terus dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas tugas pokok pengadilan; Selain itu Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pengawasan

di

Lembaga

Peradilan,

dan

Nomor

:

KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B.2

Fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 1.

Fungsi Nasehat ( pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Pengadilan agar dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

2.

Fungsi Administratif ( angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara

dan pengelolaan

administrasi pengadilan, hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

aspek

3

ketertiban dalam menyelenggarakan admiminstrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain lain, tetapi juga akan memepengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi pengadilan dalam undang undang ini dibedakan

menurut jenisnya

dan

dipisahkan penangananya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu panitera dan sekretaris; 3.

Fungsi Akses kepada Publik ( pasal 64. A ayat 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: Pengadilan Agama wajib memberikan akses kepada masyarakat uhtuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;

4.

Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi ( pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum; ayat 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;

5.

Fungsi lain lain (pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang mengatur sebagai berikut:

Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang

C.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Tahun Anggaran 2014, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I

Pendahuluan Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, tugas dan fungsi, dan

sistematika

penyajian; Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja


4

Berisikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Program Kerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun anggaran 2015 Bab III

Akuntabilitas Kinerja ; Pada bab ini menguraikan tentang Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dan Hasil Pengukuran Kinerja);

Bab IV

Penutup Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKJIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian di masa datang;

Bab V

Lampiran Yang berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian , Renstra, penetapan kerja tahunan.


5

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 - 2019 Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari rencana strategis (renstra) pengadilan

Pengadilan Agama Muara Bulian 2015–2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Muara Bulian yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Muara Bulian mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi unsur

pimpinan

Mahkamah

Agung, pimpinan

Pengadilan

kebijakan Tingkat

dan

tekad segenap

Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian.

1) Visi dan Misi Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut Visi : Terwujudnya Pegadilan Agama Muara Bulian yang mandiri, bersih, berwibawa dan profesional dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas Misi

: 1). Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Bulian. LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

6

2). Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dalam bidang hukum dan keadilan. 3). Mewujudkan kualitas Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, profesional dan berahklak mulia. 4). Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

2) Tujuan Tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi

Pengadilan Agama Muara Bulian. Adapun

Tujuan

yang

hendak

dicapai

Pengadilan

Agama Muara Bulian adalah sebagai

berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian dan tertib administrasi perkara 2. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi 3. Terjangkaunya pelayanan badan peradilan kepada masyarakat 4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya 5. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan 6. Meningkanya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3) Sasaran Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Pengadilan Agama Muara Bulian menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan dalam periode renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tujuan 1 : Meningkatnya penyelesaian dan tertib administrasi perkara


7

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan

a) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Sasaran Strategis 2 :

a) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

Terwujudnya Tertib administrasi perkara

b) Prosentase perkara yang diselesaikan

b) Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu c) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu d) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara

Tujuan 2 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi

Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan

Tujuan 3 : Terjangkaunya pelayanan badan peradilan kepada masyarakat Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b) Prosentase perkara diselesaikan

sidang

keliling

yang

Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan


Prosentase tingkat kekeliruan menurun

Tujuan 5 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan

Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan

Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan



8

Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat


Tujuan 6 : Meningkanya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas SDM Pengadilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian

a) Prosentase pegawai yang mengikuti dikla teknis yudisial

b) Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

4) Program Utama Dan Kegiatan Pokok Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Muara Bulian telah membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dengan Kegiatan Pokok Percepatan proses persidangan 2. Peningkatan tertib administrasi perkara dengan kegiatan pokok Pencatatan administrasi perkara pada buku register penyampaian panggilan tepat waktu, penyampaian putusan tepat waktu dan pengoptimalan penggunaan SIADPA Plus, 3. Peningkatan mutu pelayanan mediasi dengan kegiatan pokok Percepatan proses mediasi 4. Peningkatan Dukungan Manajemen Peradilan Agama Dengan kegiatan pokok perkara Prodeo dibiayai oleh Negara, pelaksanaan Sidang Keliling dibiayai oleh negara. 5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Hawasbid dengan kegiatan pokok pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan internal Hakim Pengawas Bidang secara berkala 6. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas terhadap Aparatur dengan kegiatan pokok menindaklanjuti setiap hasil temuan dan melaporkannya hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. 7. Peningkatan mutu pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau dengan kegiatan pokok menerbitkan SK. Panjar biaya perkara sesuai radius, menempelkan SK Panjar biaya perkara di papan informasi agar mudah terbaca, menayangkan SK Panjar biaya perkara dan pengelolaan biaya perkara di website 8. Peningkatan mutu pelayanan penyerhan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

9

para pihak dengan kegiatan pokok optimalisasi penggunaan apalikasi SIADPA Plus dan pembacaan putusan dilaksanakan setelah selesai diketik 9. Peningkatan pelayanan pengaduan dengan cepat, akurat dan akuntabel dengan kegiatan pokok membentuk Tim Pejabat PPID, menindaklanjuti seluruh pengaduan, menayangkan hasil tindak lanjut ke dalam website. 10. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok mengikutsertakan atau mengirim tenaga teknis dan tenaga non teknis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

B.

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad

dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Rencana kinerja ini telah dibuat dan ditanda tangani pada tahun 2014 sebagai berikut :

TARGET No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA 2015

1

2

Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan Terwujudnya Terbitnya administrasi perkara 5 1 1


85 %

b) Prosentase perkara yang diselesaikan a) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

85%

b) Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu c) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu d) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara

92%

90%

93% 90%


10

3

Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat 1 terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan a) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b) Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan

100%

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan


87%


88%

7

Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan

95%

8

Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak

9

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat


90%

10

Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian 1

a) Prosentase pegawai yang mengikuti dikla teknis yudisial

100%

b) Prosentase pegawai yang mengikuti dikla t non yudisial

100%

4

5

6

C.

96%

90%

PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Muara Bulian, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Peradilan Agama Muara Bulian, sebagai berikut:


11

No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

1

2

Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan Terwujudnya Tertib administrasi perkara 5 1 1

3

Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi

4

Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces 1 to justice)


85 %

b) Prosentase perkara yang diselesaikan a) Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan

85%

b) Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu c) Prosentase penyampaian putusan tepat waktu

92%

d) prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara

90%

Prosentasi antara mediasi yang diterima dengan yang diselesaikan a) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

b) Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan

100%

90%

93%

96%

5

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan


87%

6

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan


88%

7


95%

8


Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan Prosentase peningkatan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak

9


90%

10

Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian 1

Prosentase peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara a) Prosentase pegawai yang mengikuti dikla teknis yudisial b) Prosentase pegawai yang mengikuti dikla t non yudisial

90%

100%

100%


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2015 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan Sasaran Strategis

Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan

Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi


51

51

100 %


300

272

90,66 %

(%)

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Tertib administrasi perkara Sasaran Strategis Terwujudnya Tertib administrasi perkara

Capaian

Indikator Kinerja

Target

Realisasi


300

272

90,66 %


300

272

90,66 %


300

272

90,66 %

Prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara

300

272

90,66 %

(%)

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian


(%)

13

Meningkatnya

Prosentase antara mediasi

penyelesaian upaya

yang diterima dengan yang

mediasi

diselesaikan

43

43

100%

Sasaran Strategis 4 Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terwujudnya peningkatan

Prosentase perkara prodeo

aksesibilitas masyarakat

yang diselesaikan

Capaian

Target

Realisasi

20

20

100%

12

13

108,33%

(%)

terhadap peradilan (acces to justice) Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan Sasaran Strategis 5 Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Prosentase hasil temuan dapat

pelaksanaan pembinaan

ditindaklanjuti dengan segera

Target

Realisasi

4

4

Capaian (%)

100%

dan pengawasan terhadap jalannya peradilan Sasaran Strategis 6 Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan

Indikator Kinerja


Target

Realisasi

3

3

Capaian


(%)

100%

14

Sasaran Strategis 7 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang transparan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Prosentase peningkatan

pelayanan publik yang

pelayanan berperkara dengan

transparan

biaya ringan/ terjangkau pada

Target

Realisasi

Capaian (%)

300

310

103,33%

pencari keadilan Sasaran Strategis 8 Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



kemudahan akses bagi

penyerahan salinan putusan/

masyarakat pencari

penetapan dan akte cerai

keadilan

kepada para pihak

Target 300

Realisasi 272

Capaian (%) 90,66%

Sasaran Strategis 9 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat Sasaran Strategis

Indikator Kinerja



kualitas pelayanan

pemberian informasi dan

pengaduan bagi

pengaduan yang berkaitan

masyarakat

dengan perkara

Target

Realisasi

425

464

Capaian (%) 103,06%

Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas

Prosentase pegawai yang

SDM peradilan Agama

mengikuti diklat teknis yudisial

Capaian

Target

Realisasi

10

12

120%

10

11

110%

(%)

Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial


15

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1


51

51

100 %

2


300

272

90,66 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1.1. Prosentase

sisa perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Muara Bulian

dengan capaian dari target yang direncanakan 51 perkara realisasinya 51 perkara

Tingkat capaiannya :

51 x 100% = 100% 51

1.2. Prosentase perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 300 perkara realisasinya 272 perkara karena adanya Bintek tugas pokok dan fungsi yang diikuti oleh Hakim dan tenaga teknis kepaniteraan, sehingga menghasilkan penanganan perkara yang sederhana dan cepat tanpa mengurangi kualitas persidangannya.


272 x 100% = 90,66 % 300

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:


16

No

Satker 1 Pengadilan Agama Muara Bulian

2014

2015

51

51

Tabel 1.1 : Jumlah sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015

60

51

51

50 40 sisa perkara

30

yang diselesaikan

20 10 0 Grafik 1.1 : perbandingan sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015

No

Satker

2014

2015

Pengadilan Agama

306

310

Muara Bulian

Tabel 1.2 : Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2014, 2015 pada Pengadilan Agama Muara Bulian


17

310 309

2014

310

308

2015

307 306 305

2015 306

2014

304

Grafik 1.2 : Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2014, 2015 pada Pengadilan Agama Muara Bulian

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tertib administrasi perkara


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1


300

310

103,33%

2


300

310

103,33%

3


300

272

90,66%

4

Prosentase Optimalisasi penggunaan SIADPA dalam penyelesaian administrasi perkara

300

272

90,66%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : 2.1.

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan pada Pengadilan

Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 300 perkara realisasinya 310 perkara Tingkat capaiannya :

310 x 100% = 103,33 % 300


18

2.2.

Prosentase penyampaian panggilan sidang tepat waktu pada Pengadilan

Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 300 perkara realisasinya 310 perkara Tingkat capaiannya : 2.3.

310 x 100% = 103,33 % 300


pada Pengadilan Agama

Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 300 perkara realisasinya 310 perkara Tingkat capaiannya : 2.4.

Prosentase

272 x 100% = 90,66 % 300

Optimalisasi

penggunaan

SIADPA

dalam

penyelesaian

administrasi perkara pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 300 perkara realisasinya 272 perkara Tingkat capaiannya :

272 x 100% = 90,66% 300


No

Satker

2014

2015

1 Pengadilan Agama Muara Bulian

306

310

Tabel 2.1 : Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan tahun 2014 dan 2015

310 310

308

2014 2015

306 304

306

2015 2014

Grafik 2.1 : Perbandingan berkas yang diregister dan siap disidangkan tahun 2014 dan 2015


19

No

Perkara

2014

2015

penyampaian 1 panggilan sidang tepat waktu

306

310

penyampaian putusan tepat waktu

255

272

Tabel 2.2 : Jumlah penyampaian panggilan sidang tepat waktu tahun 2014 dan 2015

350

250

310

306

300

272

255

200

Penyampaian putusan tepat waktu

150

Penyampaian panggilan tepat waktu

100 50 0 2014

2015

Grafik 2.1 : Perbandingan penyampaian panggilan sidang tepat waktu tahun 2014 dan 2015

No

Satker Pengadilan 1 Agama Muara Bulian

2014

2015

255

272

Tabel 2.2 : Jumlah Optimalisasi penggunaan SIADPA tahun 2014 dan 2015


20

280 270 260 250 240

255 2014

272

Optimalisasi SIADPA

2015

Optimalisasi SIADPA

Grafik 2.1 : Perbandingan Optimalisasi penggunaan SIADPA Plus tahun 2014 dan 2015

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : No. 1

Indikator Kinerja Prosentase meningkatnya penyelesaian upaya mediasi

Target

Realisasi

%

45

43

95,55%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : 3.1

Meningkatnya penyelesaian upaya mediasi pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 45 perkara realisasinya 43 perkara Tingkat capaiannya :

43 x 100% = 95,55% 45



21

No

Satker

2014

2015

1 Pengadilan Agama Muara Bulian

36

43

Tabel 3.1 : Jumlah Perkara yang dimediasi tahun 2014 dan 2015

44

43

42 40 38

Perkara yang dimediasi

36

36 34 32

2014

2015

Grafik 3.1 : Perbandingan perkara yang dimediasi tahun 2014 dan 2015


Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

20

20

100%

2

Prosentase perkara sidang keliling yang diselesaikan

12

13

108,33%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah :

4.1 Untuk perkara prodeo yang dibiayai dengan DIPA 04 (DIPA Ditjen Badilag MA RI) pada tahun 2015 dari target 20 perkara (100%), terealisasi 20 perkara (100%) dengan pencapaiannya : 20 x 100% = 100% 20 4.2 Untuk perkara sidang keliling yang dibiayai dengan DIPA 04 (DIPA Ditjen Badilag MA RI) pada tahun 2015 dari target 12 Kegiatan terealisasi 13 kegiatan dengan LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

22

pencapaiannya : 13 x 100% = 108,33% 12 Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: No

Perkara

2014

2015

Perkara 1 prodeo yang diselesaikan

20

20

Perkara sidang keliling yang diselesaikan

67

13

Tabel 4.1 : Jumlah Perkara Prodeo dan sidang keliling tahun 2014 dan 2015

80 60

Prodeo

40

Sidkel Sidkel

20 20

20

2014

2015

0

Prodeo

Grafik 4.1 : Perbandingan Perkara Prodeo dan sidang keliling tahun 2014 dan 2015


Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan


Indikator Kinerja Prosentase hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera

Target

Realisasi

%

4

4

100%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

23

5.1 Hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 4 kegiatan realisasinya 4 kegiatan


4 x 100% = 100 % 4

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: No

Satker Pegadilan 1 Agama Muara Bulian

2014

2015

4

4

Tabel 5.1 : Hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera tahun 2014 dan 2015

2014 4

2015

4

Grafik 4.1 : Perbandingan hasil temuan dapat ditindaklanjuti dengan segera tahun 2014 dan 2015


Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap aparatur pengadilan


Indikator Kinerja Prosentase tingkat kekeliruan menurun

Target

Realisasi

%

4

4

100%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : 6.1 Prosentase tingkat kekeliruan menurun pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 4 kegiatan realisasinya 4 kegiatan


24


4 x 100% = 100 % 4


Satker

2014

2015

4

4

Pengadilan Agama Muara Bulian 1

Tabel 6.1 : Prosentase tingkat kekeliruan menurun tahun 2014 dan 2015

2014 4

2015

4

Grafik 6.1 : Perbandingan tingkat kekeliruan menurun tahun 2014 dan 2015




Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

300

310

103,33%

Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : 7.1 Prosentase peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 300 perkara realisasinya 310 perkara Tingkat capaiannya :

310 x 100% = 103,33 % 300 LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

25


No


2015

2015

306

310

Tabel 7.1 : Jumlah peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan tahun 2014 dan 2015

311

310

310 309 308

-

307

306

306 305 304 2014

2015

Grafik 7.1 : Perbandingan Jumlah peningkatan pelayanan berperkara dengan biaya ringan/ terjangkau pada pencari keadilan tahun 2014 dan 2015




Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1


300

272

90,66%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : 8.1 penyerahan salinan putusan/penetapan dan akte cerai kepada para pihak pada Pengadilan Agama Muara Bulian dengan capaian dari target yang direncanakan 300 Perkara realisasinya 272 Perkara


26


272 x 100% = 90,66 % 300



2014

2015

255

272

Tabel 8.1 : penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak tahun 2014 dan 2015

255

2014 2015

272

Grafik 8.1 : Perbandingan penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akte cerai kepada para pihak tahun 2014 dan 2015




Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1


425

438

103,06%

Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : 9.1 Peningkatan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara dengan capaian dari target yang direncanakan 425 permohoan informasi realisasinya


27

438 permohonan informasi, sendangkan untuk pengaduan tidak ada (0%) hal ini terjadi karena selama tahun 2015 tidak ada pengaduan yang diajukan oleh masyarakat . Tingkat capaiannya :

438 x 100% = 103,06 % 425



2014

2015

464

438

Tabel 9.1 : Jumlah pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara tahun 2014 dan 2015

438

2014 2015

464

Grafik 9.1 : Perbandingan pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara tahun 2014 dan 2015

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas SDM peradilan Agama Khususnya di Pengadilan Agama Muara Bulian


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Prosentase pegawai yang mengikuti dikla teknis yudisial

10

12

120%

2

Prosentase pegawai yang mengikuti dikla Non

10

11

110%

teknis yudisial Analisis atas indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah : LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

28

10.1

Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dari target yang direncanakan 10 kegiatan realisasinya 12 kegiatan Tingkat capaiannya :

10 x 100% = 120 % 12



2014

2015

14

12

Tabel 10.1 : Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial tahun 2014 dan 2015

12 2014 2015 14

Grafik 10.1 : Perbandingan pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial tahun 2014 dan 2015 tahun 2014 dan 2015

10.2

Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial dari target yang direncanakan 10 kegiatan realisasinya 11 kegiatan, dengan Tingkat capaiannya :

11 x 100% = 110 % 10



2014

2015

8

11


29

Tabel 10.2 : Jumlah pemberian informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan perkara tahun 2014 dan 2015

8 2014 2015 11

Grafik 10.2 : Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial tahun 2014 dan 2015

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

1.

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai dua sumber anggaran yaitu Anggaran yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI disebut DIPA 01 dan Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI disebut DIPA 04. Untuk DIPA 01, tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh dana sebesar Rp 2.990.623.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terbagi menjadi 2 (dua) program utama yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dan Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahakamah Agung RI. Sedangkan DIPA 04, pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh dana sebesar Rp 31.305.000,-.( tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) dalam satu program utama yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya merupakan salah satu program utama yang anggarannya bersumber dari DIPA 01, program ini terbagi mejadi dua kegiatan pokok

yaitu

layanan dukungan manajemen Pengadilan dan Layanan perkantoran. LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

30

Layanan dukungan manajemen pengadilan meliputi belanja non operasional, sedangkan layanan perkantoran meliputi belanja pegawai dan belanja operasional. 1. Layanan dukungan manajemen Pengadilan Tahun anggaran 2015 untuk kegiatan layanan dukungan manajemen Pengadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh Anggaran sebesar : Rp. 61.712.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) Kegiatan ini meliputi belanja untuk keperluan non operasional kantor seperti belanja untuk perjalanan dinas, belanja untuk keperluan pelantikan pejabat baru, belanja untuk jamuan tamu dll. Adapun rincian Realisasi Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

Pagu

:

Rp 61.712.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).



Realisasi

:

Rp 61.704.400,- (enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah).



Sisa

:

Rp7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah)

Tabel Realisasi Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Kode A 011.A.521211 C 011.C.521211 E 011.E.524111 F 011.F.524119 H 011.H.524119

Uraian

pagu

Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan Biaya Jamuan Tamu Biaya Jamuan Tamu Koordinas/Konsultasi Belanja Perjalanan Biasa Penelaahan RKA-KL Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rapat Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota TOTAL

realisasi

%

2,650,000

2,650,000

100%

2,732,000

2,732,000

100%

49,950,000

49,942,400

99.98%

4,640,000

4,640,000

100%

1,740,000

1,740,000

100%

61,712,000

61,704,400

99.99%


31

2. Layanan Perkantoran Kegiatan Layanan Perkantoran meliputi belanja Pegawai dan belanja penyelengaraan operasional & pemeliharaan perkatoran. Tahun anggaran 2015 untuk Belanja Pegawai, Pengadilan Agama memperoleh dana sebesar Rp 2.473.826.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan utuk belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh dana sebesar Rp. 267.585.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 1.

Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah belanja yang disediakan untuk keperluan yang berkaitan dengan hak pegawai seperti pembayaran gaji, pembayaran tunjangan jabatan, pembayaran tunjangan keluarga dll. Adapun rincian Realisasi Anggaran untuk keperluan belanja pegawai Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :  Pagu

:

Rp. 2.473.826.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta

delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)  Realisasi

: Rp 2.432.340.841,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga

ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)  Sisa : Rp 41.485.159,- (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) Dari alokasi dana belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp Rp2.473.826.000,(dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Akhir tahun aggaran 2015 terealisasi sebesar Rp2.432.340.841,- (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau mencapai 98,32%. Anggaran Belanja Pegawai untuk tahun anggaran 2015 tidak dapat terealisasi 100% hal ini disebabkan karena adanya beberapa Hakim dan Pejabat yang mutasi ditahun 2015.


32

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

Kode 001.511111 001.511119 001.511121 001.511122 001.511123 001.511124 001.511125 001.511126 001.511129 001.511151

2.

Uraian

Anggaran

Gaji Pokok PNS 872,453,000 Pembulatan Gaji PNS 26,000 Tunjangan Suami/Isteri PNS 76,258,000 Tunjangan Anak PNS 22,520,000 Tunjangan Struktural PNS 20,410,000 Tunjangan Fungsional PNS 1,091,590,000 Tunjangan PPh PNS 151,637,000 Tunjangan Beras PNS 58,563,000 Uang Makan PNS 179,369,000 Tunjangan Umum PNS 1,000,000 TOTAL 2,473,826,000 Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Realisasi

%

872,452,400 100% 22,180 85.31% 75,985,090 99.64% 22,410,268 99.51% 20,410,000 100.00% 1,086,590,000 99.54% 143,504,963 94.64% 58,562,940 100.00% 167,853,000 93.58% 0.00% 2,447,790,841 98.95%

Belanja penyelengaraan operasional & pemeliharaan perkatoran Belanja penyelengaraan operasional & pemeliharaan perkatoran adalah belanja barang

untuk keperluan operasional Perkatoran dan pemeliharaan perkantoran seperti belanja langganan daya dan jasa, belanja barang Persediaan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dll. Adapun rincian Realisasi Anggaran untuk belanja penyelengaraan operasional & pemeliharaan perkatoran adalah sebagai berikut : -

Pagu

: Rp267.585.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

-

Realisasi

: Rp263.635.370,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)

-

Sisa

: Rp3.949.630,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

Dari alokasi dana belanja penyelengaraan operasional & pemeliharaan perkatoran yang dianggarkan sebesar Rp. 267.585.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Akhir tahun aggaran 2015 terealisasi sebesar Rp263.635.370,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau mencapai 96,42%. Anggaran penyelengaraan operasional & pemeliharaan perkatoran untuk tahun anggaran 2015 tidak dapat terealisasi 100% hal ini


33

disebabkan karena adanya sisa anggaran pada bagian anggaran untuk langganan daya dan jasa yang perhitungan penggunaannya tidak dapat dihitung secara pasti setiap bulannya. Tabel Realisasi Anggaran Belanja Belanja penyelengaraan operasional & pemeliharaan perkatoran Tahun 2015 Kode

Uraian

A

Perawatan Inventaris Kantor

002.A.523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

B

Perawatan Gedung Kantor

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Barang Operasional 002.D.521119 Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan 002.E.523121 Peralatan dan Mesin F Langganan Jasa 002.B.523111

002.F.522111 Belanja Langganan Listrik

Anggaran

Realisasi

%

2,580,000

2,580,000

100%

8,900,000

8,900,000

100%

3,450,000

3,450,000

100%

2,200,000

2,200,000

100%

35,160,000

33,552,202

95%

002.F.522112 Belanja Langganan Telepon

2,532,000

2,458,244

97%

002.F.522113 Belanja Langganan Air

3,948,000

3,776,500

96%

Keperluan Pokok

3,274,000

3,274,000

100%

Biaya Internet Honorarium Pramubakti, Sopir dan Satpam Langanan Web Hosting Honor yang terkait dg 002.G.521115 Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Untuk 002.G.521811 Persediaan Barang Konsumsi 002.H.521114 Jasa Pos dan Giro Biaya Pemeliharaan Kendaraan 002.I.523121 Dinas Roda 4

9,276,000

9,274,750

100%

92,400,000

92,400,000

100%

3,949,000

3,949,000

100%

31,200,000

29,100,000

93%

23,936,000

23,936,000

100%

1,020,000

1,020,000

100%

38,135,000

38,135,000

100%

261,960,000

258,005,696

002.G.521111 Belanja Keperluan Perkantoran

TOTAL

98%

Total alokasi Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 329.297.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Akhir tahun aggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 325.339.770,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau mencapai 98,80%. Anggaran Belanja untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya untuk tahun anggaran 2015 tidak dapat terealisasi 100% hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran pada bagian anggaran belanja pegawai dan angaran untuk langganan daya dan jasa. LKJIP Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2015

34

Grafik : Realisasi Anggaran DIPA 01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Muara Bulian TA 2015

2,473,826,000

2,500,000,000 2,000,000,000

Pagu 2432340841

1,500,000,000

Realisasi Sisa

1,000,000,000 500,000,000 61,712,000 61704400 0 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

267,585,000 263635370 Belanja penyelenggaraan Operasional&pemeliharaan

b. Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Selain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya program yang kedua adalah Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung juga merupakan program utama yang anggarannya bersumber dari DIPA 01, program ini meliputi belanja modal atau belanja barang yang sifatnya menambah aset perkantoran yang akan dicatat pada bagian aset (SIMAK-BMN). Untuk tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh Aggaran sebesar Rp. 187.500.000,(seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun rincian Realisasi Anggaran Belanja untuk Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 

Pagu

: Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Realisasi

: Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Sisa

: Rp. 0,-

Dari anggaran sebesar Rp187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun 2015 anggaran tersebut dapat direalisasikan 100% dan


35

semuanya telah tercatat pada bagian aset (SIMAK-BMN)

kantor pengadilan Agama Muara

Bulian. Tabel Realisasi Anggaran Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung PA Muara Bulian TA 2015

Kode

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

011.532111

Pengadaan Server IT

40,000,000

40,000,000

100%

011.532111

Pengadaan PABX

10,000,000

10,000,000

100%

011.532111

Pengadaan AC

15,000,000

15,000,000

100%

011.532111

Pengadaan Meubelair

47,500,000

47,500,000

100%

012.532111

Pengadaan Vertikal Blind

60,000,000

60,000,000

100%

'012.532111

Pengadaan Teralis

15,000,000

15,000,000

100%

187,500,000

187,500,000

100%

TOTAL

Grafik : Realisasi Anggaran DIPA 01 Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung PA Muara Bulian TA 2015 200000000

187500000

150000000 100000000

Pagu

187500000

Realisasi 50000000

Sisa 0

0 Program Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Secara keseluruhan untuk Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dan Program Sarana & prasarana Aparatur Mahkamah Agung tahun anggaran 2015 dengan Total Anggaran sebesar Rp2.990.623.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.955.000.937,atau mencapai 98,81% dari Anggaran yang ada. Laporan realisasi Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dan Program Sarana & prasarana Aparatur Mahkamah Agung Anggaran DIPA 01 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran laporan tahunan ini.


36

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Program peningkatan Manajemen Peradilan adalah merupakan program utama yang anggarannya bersumber dari DIPA 04, program ini terbagi mejadi dua kegiatan pokok

yaitu

peneyelesaian adminstrasi perkara dan pelaksanaan sidang keliling dan prodeo. Pada tahun anggaran 2015 Program peningkatan Manajemen Peradilan Pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh dana sebesar Rp. 31.305.000,. (tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Dana penyelesaian administrasi perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

Dana untuk sidang keliling dan Prodeo sebesar Rp. 30.880.000,- (tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) Dari alokasi dana sebesar Rp. 31.305.000,-.( tiga puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah)

sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 dapat terealisasi sebesar Rp. 31.110.000,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) atau mencapai 99,38%.

Tabel Realisasi Anggaran Program peningkatan Manajemen Peradilan PA Muara Bulian TA 2015

Kode

Uraian

Anggaran

521211

Penyelesaian Administrasi Perkara

521219

Pembebasan Biaya Perkara

524113

Transport Sidang di luar Pengadilan

TOTAL

Realisasi

%

425.000

348.000

81,88%

9.360.000

9.242.000

98,74%

21.520.000

21.520.000

100%

31.305.000

31.110.000

99,38%


37

Grafik : Realisasi Anggaran DIPA 04 Program peningkatan Manajemen Peradilan Pengadilan Agama Muara Bulian TA 2015

35.000.000

30.880.000

30.000.000

25.000.000

30.685.000

20.000.000

Pagu

15.000.000

Realisasi

10.000.000

Sisa

5.000.000 -

195.000 425.000 348.000 77.000 Sidkel dan Prodeo Penye.adm Perkara

Laporan realisasi Program peningkatan Manajemen Peradilan Anggaran DIPA 04 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran laporan tahunan ini. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sejak ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2008 Peraturan Pemerintahan No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut dan telah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut ke Kas Negara melalui Bank BRI Cabang Muara Bulian sebesar Rp. 14.230.500 (empat belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : No

Nama Setoran PNBP

Jumlah

1

Pendaftaran gugatan/permohonan

Rp. 8.750.000,-

2

Legaliasi tanda Tangan

Rp.

3

Leges

Rp. 123.000,-

4

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya

Rp. 5.077.500,-

Jumlah

280.000,-

Rp. 14.230.000,-


38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan instansi pemerintah pelaksanakan tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian dan masyarakat pencari keadilan. B. Saran 1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan aksestabel kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan lembaga (Peradilan Agama) secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia. 3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen


39

internal lembaga (Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan) akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasinya. 4. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efekektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel.

Muara Bulian, 9 Pebruari 2016 Ketua,

Drs. H. Yefferson, SH, MA Nip. 19600920 199203 1 002


40

KATA PENGANTAR. Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Recommend Documents