KATA PENGANTAR. Jambi telah mendisain Perencanaan Strategis. Pembangunan Daerah tahap kedua, yaitu untuk periode

KATA PENGANTAR

Pemerintah Provinsi

Jambi telah mendisain Perencanaan Strategis

Pembangunan Daerah tahap kedua, yaitu untuk periode 2011-2015. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2011-2015 dijelaskan Visi Pemerintah Daerah Jambi yaitu Jambi “Emas”, Ekonomi maju, Aman, Adil dan Sejahtera. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jambi 2011 - 2015 tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra ) untuk periode 2011 - 2015 dengan berpedoman pada RPJM 2011 - 2015. Dokumen Rencana Strategis (Renstra ) ini merupakan dokumen perencanaan strategis KPID Provinsi Jambi dalam melaksanakan pembangunan Sistem Penyiaran Daerah, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan atau pedoman lembaga dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ) tahunan dan penganggarannya selama periode tahun 2011-2015. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jambi, Sekretaris

Drs. Dahnil Miftah.M.Si Pembina Tk.I NIP. 19591010 198303 1 017

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................ ......... 1 1.2. Landasan Hukum .............................................................................................3 1.3. Maksud dan Tujuan ..........................................................................................4 1.4. Sistiematika Penulisan......................................................................................5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.0. Tugas, Fungsi KPID ............................................................................ 7 2.1. Struktur Organisasi ...................................................................................... 18 2.2. Sumber Daya SKPD .......................................................................................20 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................................24 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...........................28 BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasakan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD29 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah 2010-2015 ......................................................................................................30 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.............................................................................32 3.4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI..........................................33 BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi SKPD..........................................................................................35 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD...............................................36 4.3. Strategi dan Kebijakan.....................................................................................37 BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, . dan Pendanaan Indikatif..............................................................................39 BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..........................................................................................42 BAB VII Penutup.....................................................................................................44

ii

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2012 TANGGAL : 2012

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun regional, perlu disusun suatu perencanaan strategik, yaitu berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Kemudian dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat dimaknai dua hal, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan public. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Munculnya UU penyiaran tersebut menimbulkan pergeseran

regulator

dari

pemerintah

ke

lembaga

Negara

independen.

Independensi tersebut untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran bebas dari intervensi kelompok kepentingan maupun kepentingan pemerintah atau lembaga lainnya. Artinya peran publik dalam penyelenggaraan aktivitas dunia penyiaran lebih dikedepankan, dengan dilandasi oleh pemikiran bahwa aktivitas penyiaran merupakan aktivitas yang berada pada ranah publik, sehingga frekuensi siaran merupakan milik publik dan sebesar-besarnya diabdikan bagi kepentingan publik Implikasi dengan adanya Undang-Undang Penyiaran adalah perlu adanya

KPID PROVINS I JAMBI

1

lembaga independen yang menjadi representasi public serta mempunyai tugas dan kewenangan yang komprehensif menangani masalah penyiaran di Indonesia. Dalam rangka itu, dibentuklah lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, baik di tingkat Pusat (KPI) dan di daerah (KPID). Sementara itu, sejalan dengan perencanaan pembangunan, telah diatur sistem perencanaan pembangunan secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana public dan masyarakat berperan aktif dalam aktivitas pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan/pengendalian pembangunan. Oleh karena itu setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, telah ditetapkan visi Jambi 2005-2025 yaitu ` Jambi Ekonomi, Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera’. Pada tahun 2010 ini adalah tahap kedua pelaksanaan RPJPD Jambi, dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan merupakan periode pemerintahan 2010-2015 yang nantinya akan disusun dalam RPJMD sesuai dengan Visi Gubernur terpilih hasil pemilukada Gubernur Jambi Tahun 2010 yaitu `Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera’. Untuk

mendukung

RPJMD

tersebut,

setiap

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah Provinsi Jambi, diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra), Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011-2015. Termasuk juga Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jambi, yang baru saja dibentuk pada 10 Juni 2010, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi


2

Jambi Nomor 9 Tahun 2009, walaupun komisioner KPID sebagai unsur pimpinan belum terbentuk, penyusunan Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman lembaga

dalam

menyusun

Rencana

Kerja

(Renja)

tahunan

dan

penganggarannya selama tahun 2011-2015 ke depan. Fokus Renstra ini memuat tentang beberapa hal yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program, Kegiatan, Penjadwalan, Anggaran Pembangunan KPID Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009.

1. 2. Landasan Hukum Penyusunan Rentra ini mengacu pada beberapa peraturan perudang-undangan yaitu; 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2. Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang – undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


3

5. Undang – undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentan Pedoman organisasi dan tata kerja Sekretriat Komisi Penyiar Indonesia Daerah; 7. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/5/2006 tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia 8. Peraturan KPI Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang izin penyelengaraan Penyiaran (IPP); 9. Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3); 10. Peraturan KPI Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Stndar Program Siaran (SPS); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; 12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi. 13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi 1 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi jambi tahun 2010-2015 14. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6) 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tentang cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1. 3 Maksud dan Tujuan Rencana strategis merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dann tindakan penting dalam membentuk dan


4

memadukan bagaimana menciptakan kinerja yang efektif, efesien dalam organisasi. Penyusunan Renstra ini secara umum dimaksudkan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Jambi, dimana setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memperhatikan surat Ketua Bappeda Provinsi Jambi Nomor 005/726/I/BAPPEDA tentang Rapat Penyusunan Renstra SKPD 2011-2015. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renstra ini adalah : 1. Memberian arah dan strategi penyelengaraan pembangunan penyiaran daerah Provinsi Jambi dalam periode 2011 – 2015 2. Memberikan acuan atau pedoman untuk menetapkan prioritas kegiatan dan pengangaran dalam pembangunan penyiaran daerah Provinsi Jambi per tahun dalam periode 2011 - 2015 3. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pendukung pelaksanaan fungsi koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait dengan pembangunan penyiaran daerah provinsi Jambi pertahun dalam periode 2011 – 2015

1. 4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang 1. 2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2. 1. Tugas pokok dan Struktur Organisasi SKPD 2. 2. Sumber Daya SKPD


5

2. 3. Kinerja Pelayanan SKPD 2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3. 1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah 2010 – 2015 3. 3. Penetuan Isu – isu Strategis 3. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN 4. 1. Visi dan Misi SKPD 4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4. 3. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP


6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

KPID Provinsi Jambi sangat tergantung dari komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama menyangkut kebijakan anggaran untuk penyelenggaraan sistem penyiaran daerah yang dituangkan dalam kebijakan APBD Provinsi Jambi kedepan. Beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi faktor kunci keberhasilan antara lain menyangkut komitmen, kebersamaan, sinergitas, elemen yang terlibat dalam

dan profesionalisme, semua

mengupayakan pencapaian cita-cita sistem Penyiaran

Daerah Provinsi Jambi. Sejalan dengan itu didukung pula dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisani Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretriat Komisi Penyiar Indonesia Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Jambi maka terbitlah Peraturan Daerah ( Perda ) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain Provinsi Jambi tanggal 10 Agustus 2009.

2. 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2. 1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi KPID Provinsi Jambi A. Tugas Pokok KPID Provinsi Jambi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisani Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas :


7

1. Menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM; 2. Membantu infrastruktur di bidang penyiaran; 3. Membantu iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industry terkait; 4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang; 5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan , sanggahan serta kritik apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. 6. Menyusun

perencanaan

pengembangan

SDM

yang

menjamin

profesionalitas bidang penyiaran

B. Tugas Pokok Sekretariat KPID Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Jambi maka terbitlah Peraturan Daerah ( Perda ) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun

2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja

Lembaga lain Provinsi Jambi tanggal 10 Agustus 2009 mempunyai tugas : 1. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program Sekretariat dan serta perencanaan peraturan dan adiminitrasi pengaduan. 2. Pemberian dukungan adminitrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran. 3. Pemberian

dukungan

kegiatan

hubungan

kegitan

hubungan

dengan

masyarakat dan antar lembaga,pemberdayaan masyarakat,serta fasilitas monitoring siaran dan 4. Pelaksanaan

urusan

ketatausahaan,kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan,kerumahtanggan,dokumentasi,dan perpustakaan. Sekretariatan KPID Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Sekretariatan, yang mempunyai

tugas

pokok

merumuskan,

menetapkan

memimpin,


8

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Sekretariat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan penyusunan program Sekretariat; b. penyelenggaraan fasilitasi penyiapan program KPID; c. penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID; d. Pengelolaan adminitrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan KPID. e. Pelaksanaan Fasilitas pembentukan organisasi dan tata kerja KPID. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Sekretariatan memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat; b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pengarsipan, dan dokumentasi; c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan umum; d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengorganisasian tenaga ahli/Jabatan Fungsional yang diperlukan; e. menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan tugas pokok KPID bidang kelembagaan, isi siaran dan infrastruktur; f. menyelenggarakan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; g. menyelenggarakan administrasi rapat; h. menyelenggarakan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas; i. menyelenggarakan administrasi rapat; j. menyelenggarakan penyediaan tenaga ahli guna membantu kelancaran kegiatan KPID; k. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan unsur mitra kerja KPID:


9

l. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Sekretariat; m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat n. menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud , Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan ketatausahaan meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. b. Melakukan pengelolaan adminitrasi keuangan, kepegawaian surat menyurat; c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan; d. Melakukan pengadaan,pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; e. Melakukan pendokumentasian dan pelaksanaan publikasi; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang tugas; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum. Sub bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan bahan rancangan produk hukum, kajian dan pengembangan hukum.


10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan umum KPID; b. Menyusun rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; c. Menyusun rancangan peraturan KPID, pedoman prilaku penyiaran dan standar program siaran; d. Memberikan pelayanan pengaduan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang tugas;

3. Sub Bagian Adminitrasi Perizinan Sub bagian Adminitrasi Perizinan mempunyai tugas : Menyiapkan

bahan

verifikasi

perizinan

penyelengaraan

penyiaran,fasilitaspengusulan ijin lokasi,fasilitas kajian teknologi penyiaran Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Adminsitrasi Perizinan mempunyai fungsi : a. Melakukan pendataan lembaga penyiaran ; b. Melakukan verifikasi berkas perizinan lembaga penyiaran; c. Menyiapkan bahan verifikasi faktual lembaga penyiaran; d. Menyiapkan naskah yang berkaitan dengan perizinan; e. Melakukan fasilitasa kajian teknologi penyiaran; f.

Melakukan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang Dan tugas.

4. Sub Bagian Komunikasi Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegitan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring siaran radio dan televisi;


11

a. Melakukan pembinaan kelembagaan

dan sumber daya manusia pada

lembaga penyiaran; b. Melakukan perencanaan dan pengelolaan hubungan antar KPID dengan lembaga Pemerintah,lembaga penyiaran, swasta dan masyarakat; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan Komisioner sesuai bidang tugas;

2. 1. 2 Fungsi Sekretariat KPID Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada pasal 8 diatur kewenangan KPI yaitu : a. Menetapkan standar program siaran ; b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman prilaku penyiaran ; c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. Melakukan koordinasi dan /atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran,dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia ; b. Ikut membantu pengaturan infrastuktur bidang penyiaran ; c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ; d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata , dan seimbang ; e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, seta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ; dan


12

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesional di bidang penyiaran. Adapun pembagian tugas pokok Komisioner didasarkan pada Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yaitu :

Ketua KPI mempunyai tugas : a. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KPI; b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja KPI secara keseluruhan; c. Menjaga dan mengingatkan agar visi dan misi KPI dijalankan secara utuh d. Dalam menjalankan tugasnya Ketua KPI dapat melimpahkan kewenangannya kepada Wakil Ketua KPI atau salah seorang anggota, jika Wakil Ketua KPI berhalangan. Wakil Ketua KPI mempunyai tugas : a. Membantu Ketua KPI dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan KPI; b. Melakukan pengawasan terhadap pematuhan tata tertib KPI; c. Menjaga dan mengingatkan agar visi dan misi KPI dijalankan secara utuh d. Apabila ketua KPI berhalangan tetap, penandatanganan surat, keputusan dan/atau peraturan dilakukan oleh Wakil Ketua atas nama Ketua KPI. Anggota KPI mempunyai bidang tugas masing-masing yang terdiri atas: 1. Bidang pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia, bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan : a. Perizinan penyiaran b. Penjamin kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia c. Pengaturan infrastruktur penyiaran; dan d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ;


13

2. Bidang pengawasan Isi penyiaran, bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan : 1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran ; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran ; 3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang ; 4. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan,sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ; 3. Bidang Kelembagaan, bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan : 1. Penyusunan,pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI; 2. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan; 3. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional; dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dibidang penyiaran.

Supporting Unit Sekretariat KPI merupakan bagian perangkat kelembagaan pemerintah baik di pusat maupun didaerah. Tugas dan fungsi sekretariat membantu dan mendukung tugas dan fungsi komisioner KPI. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris. Pembiayaan sekretariat KPI dibiayai dengan APBN untuk KPI Pusat dan APBD untuk KPI Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi sekretariat KPI yang diatur dalam peraturan KPI ditetapkan melalui Keputusan Menteri untuk KPI Pusat dan Peraturan Gubenur dan atau Peraturan Daerah untuk KPI Daerah. Pejabat Sekretaris KPI Pusat diusulkan oleh KPI Pusat dan ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan, Pejabat Sekretaris KPI Daerah diusulkan oleh KPI Daerah


14

dan ditetapkan oleh Gubenur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua KPI dan mematuhi setiap keputusan pleno. Pejabat Sekretariat KPI Pusat/KPI Daerah adalah pejabat Struktural disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut : - Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perencanaan peraturan dan administrasi pengaduan, - Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran, - Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitas monitoring siaran, dan - Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian , keuangan, perlengkapan, kerumahtanggan, dokumentasi, dan kepustakaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPI Daerah dibentuk Sekretariat KPI Daerah di Provinsi, yang dipimpin olek seorang Kepala Sekretariat dengan jabatan eselon IIIa, yang pengangkatan dan pemberhentian dilakukan Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Sekretariat secara fungsional bertanggung jawab kepada KPI Daerah dan secara administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubenur Jambi Nomor 43 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jambi, tugas Sekretariat KPID adalah : 1. Penyusunan Program Sekretariat KPID; 2. Pelaksanaan fasilitas penyiaran program KPID; 3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID; 4. Pengelolaan aministrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,


15

rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan KPID; 5. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan organisasi dan tata kerja KPID; Sekretaris KPID, membawakan 4 (empat) sub bagian dengan tugas sebagai berikut : 1. Sub Bagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan ketatausahaan meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Tata Usahamempunyai fungsi : a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian surat menyurat; c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan keprotokolan; d. Melakukan pengadaan,pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; e. Melakukan pendokumentasian dan pelaksanaan publikasi; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang tugas; g. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberikan

saran

pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; 2.

Sub Bagian Perencanaan dan Hukum. Sub bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan bahan rancangan produk hukum, kajian dan pengembangan hukum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai fungsi : a. Menyusun bahan kebijakan umum KPID; b. Menyusun rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;


16

c. Menyusun rancangan peraturan KPID, pedoman prilaku penyiaran dan standar program siaran; d. Memberikan pelayanan pengaduan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang tugas; 3. Sub Bagian Administrasi Perizinan Sub bagian Adminitrasi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan verifikasi perizinan penyelengaraan penyiaran,fasilitas pengusulan ijin lokasi,fasilitas kajian teknologi penyiaran; Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Administrasi Perizinan mempunyai fungsi : a. Melakukan pendataan lembaga penyiaran ; b. Melakuakan verifikasi berkas perizinan lembaga penyiaran; c. Menyiapkan bahan verifikasi faktual lembaga penyiaran;

d. Menyiapkan naskah yang berkaitan dengan perizinan; e. Melakukan fasilitasa kajian teknologi penyiaran; f.

Melakukan tugas lain yang diberikan atasan dan komisioner sesuai bidang Dan tugas.

4. Sub bagian Komunikasi Sub Bagian Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegitan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas monitoring siaran radio dan televisi; a. Melakukan pembinaan kelembagaan

dan sumber daya manusia pada

lembaga penyiaran; b. Melakukan perencanaan dan pengelolaan hubungan antar KPID dengan lembaga Pemerintah,lembaga penyiaran, swasta dan masyarakat; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dan Komisioner sesuai bidang tugas;


17

2. 1. 3. STRUKTUR ORGANISASI KPID JAMBI A. ORGANISASI KOMISIONER

KETUA -

WAKIL KETUA

Bidang Kelembagaan

Bidang Isi Siaran

Bidang Infrastruktur Penyiaran


18

B. ORGANISASI SEKRETARIAT :

Sekretaris

Kasubbag. Tata Usaha Jabatan Fungsional

Kasubbag. Perencanaan dan Hukum

Kasubbag. Komunikasi

Kasubbag. Administrasi Perizinan


19

2. 2. Sumber Daya SKPD Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekrertariat KPID Provinsi Jambi terdapat 27 pegawai yang ditempatkan dilingkungan Sekretariat KPID Provinsi Jambi sebagai berikut :

No

Nama Pegawai

Pendidikan

Jabatan

1

Drs. Dahnil Miftah.M.Si

S1

Sekretaris

Pangkat/ Golongan IV/b

2

Bunjani. SE

S1

Kasubag Komunikasi

IV/a

3

Setiyo Rini. BA

D.III

Kasubag Administrasi

III/d

Ket

Perizinan 4

Dra. Syarifah Asnah

S1

Kasubag Perencanaan

III/c

Dan Hukum 5

Jefferson Pempatua,SH.MA

S2

Kasubag Tata Usaha

III/c

6

Harvedrida. Spd

S1

Staf

III/d

7

Aldrin. ST. M.Si

S2

Staf

III/c

8

Abdul Halim,SH

S1

Staf

III/c

9

Rd. Wawan Setiawan,SH

S1

Staf

III/c

10

Untung. A. Md

D3

Staff

III/b

11

Agung Swi Yuwana

SMA

Staff

III/b

12

Sri Rubingah,SE

SMA

Staff

III/b

13

Nariati

SMA

Staf

III/b

14

Ahmad Nasiri,A.Md

D3

Staf

III/b

15

Mahbub Junaidi A,S.sos.I

S1

Staff

III/a

16

Sisca Ely Wulansari, S.sos

S1

Staff

III/a

17

Rika Raka Melawati.SE

S1

Staf

III/a


20

18

Isro Handayani. SH

S1

Staf

III/a

19

Hayati,SH

S1

Staf

III/a

20

Lely Handayani Berliana

S1

Staf

III/a

BN,SH 21

Nasir. HR

SLTA

Staf

III/a

22

Hana Savitri,SE

S1

Staf

III/a

23

Sri Hartati, A.md

DIII

Staff

II/c

24

Neneng Chobsoh, A.md

DIII

Staff

II/c

25

Fitriyana Islamiyah

SLTA

Staf

II/a

26

Syafriadi. ZA

STM

Staff

II/a

27

Ahmad Setiawan

STM

Staff

II/a

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya dibantu oleh tenaga penunjang kegiatan sebanyak 10 orang. Selain didukung oleh beberapan staf yang cukup berkompetensi, kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jambi juga didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ( yang tercatat sebagai asset ) Sekretariat KPID. Pada saat ini Kantor Sekretariat KPID Provinsi Jambi menempati Rumah Dinas Eks Kesehatan.

Adapun asset yang ada pada Kantor Sekretariat KPID Provinsi Jambi yaitu : NOMOR No. Urut 1 01. 02.

Kode Barang

SPESIFIKASI BARANG

JUMLAH

Register

Nama/ Jenis Barang

Barang

3

4

13

2 TANAH PERALATAN DAN MESIN a. Alat-Alat Besar


21

b. Alat-Alat Angkutan Kendaraan Roda Empat 1

02.03.01.02.04

0001

Minibus

1

2

02.03.01.02.04

0002

Minibus

1

Kendaraan Roda dua 1

02.03.01.05.01

0001

Sepeda Motor

1

2

02.03.01.05.01

0002

Sepeda Motor

1

3

02.03.01.05.01

0003

Sepeda Motor

1

4

02.03.01.05.01

0004

Sepeda Motor

1

5

02.03.01.05.01

0005

Sepeda Motor

1

1

2 3 e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

1

02.06.01.01.01

0001

Mesin ketik

1

2

02.06.01.01.07

0002

Mesin ketik Elektrik

1

3

02.06.01.04.04

0001-0005

Filling Besi

5

4

02.06.01.04.04

0006-0007

Filling Besi

2

5

02.06.01.05.06

0001

Papan Nama

1

6

02.06.01.05.48

0001

Papan Data

1

7

02.06.01.05.48

0002

Papan Visi Misi KPID

1

8

02.06.01.05.48

0003

Papan Diagram Alur Penyiaran

1

9

02.06.01.05.48

0004

Papan Data Penyiaran

1

10

02.06.01.05.48

0005

Papan Visi Misi Sekretariat Papan Diagram Alur Pengawasan

1

11

02.06.01.05.48

0006

12

02.06.01.04.10

0001

13

02.06.02.01.02

14

4

5

1

Peti Uang/Brankas

1

0001-0002

Rak TV

2

02.06.02.01.04

0001-0006

Meja Kerja

6

15

02.06.02.01.04

0007-0011

Meja Biasa/kerja

5

16

02.06.02.01.10

0001

Meja Rapat Oval

1

17

02.06.02.01.10

0002

Meja Rapat

1

18

02.06.02.01.27

0001-0030

Kursi Rapat

30

19

02.06.02.01.29

0001-0009

Kursi Tangan

9

20

02.06.02.01.30

0001-0013

Kursi Putar bertangan

13

21

02.06.02.01.30

0001-0002

Kursi Komputer

2

22

02.06.02.01.34

0001-0015

Kursi Nikel Lipat

15

23

02.06.02.01.37

0001-0003

Meja Komputer

3

24

02.06.02.01.37

0004-0005

Meja Komputer

2

25

02.06.02.01.46

0001

Karpet Ruang Kerja/Rapat

1

26

02.06.02.01.48

0001-0005

Meja Biro

5

27

02.06.02.01.48

0001-0007

Meja Biro Sedang

7

28

02.06.02.02.01

0001-0004

Jam Dinding

4

29

02.06.02.04.01

0001

Lemari Es 2 pintu

1

30

02.06.02.04.01

0002

Lemari Es Mini

1

31

02.06.02.04.04

0001

AC Split

1

32

02.06.02.04.04

0002

AC Split

1

33

02.06.02.04.04

0003-0006

AC Split

4


22

34

02.06.02.04.04

0007-0008

AC Split

2

35

02.06.02.04.04

0009-0010

AC Split

2

36

02.06.02.04.06

0001-0002

Kipas Angin

2

37

02.06.02.05.02

0001

Kompor Gas

1

38

02.06.02.05.05

0001-0002

Rak air Galon

2

39

02.06.02.05.05

0001-0002

Cangkir Tamu

2

40

02.06.02.05.05

0001

Teko Alumunium

1

41

02.06.02.05.05

0001-0002

Piring Makan

2

42

02.06.02.05.05

0001-0004

Gelas

4

43

02.06.02.05.05

0001-0002

Tutup Gelas

2

44

02.06.02.05.05

0001-0004

Sendok-Garpu

4

45

02.06.02.05.05

0001-0006

Mangkuk

6

46

02.06.02.05.05

0001-0005

Mug Besar

5

47

02.06.02.05.05

0001-0002

Stoples

2

48

02.06.02.05.05

0001-0005

Asbak

5

49

02.06.02.05.09

0001-0002

Tabung Gas

2

50

02.06.02.06.03

0001

TV

1

51

02.06.02.06.03

0002-0003

TV LCD

2

52

02.06.02.06.03

0004

TV LCD

1

53

02.06.02.06.03

0005

TV LCD

1

54

02.06.02.06.08

0001

Sound System

1

56

02.06.02.06.14

0001

Microphone

1

57

02.06.02.06.15

0001-0002

Microphone Floor Stand

2

58

02.06.02.06.16

0001-0002

Microphone Table Stand

2

55

02.06.02.06.16

0002

Wireless

1

59

02.06.02.06.18

0001-0004

UPS/Stabillizer

4

60

02.06.02.06.23

0001

Tustel / Kamera

1

61

02.06.02.06.32

0001

Tiang Bendera

1

63

02.06.02.06.32

0001-0026

Tiang Umbul-umbul

26

62

02.06.02.06.32

0002-0005

Tiang Bendera

4

64

02.06.02.06.39

0001-0002

Dispenser

2

65

02.06.02.06.49

0001

Handycam

1

66

02.06.02.06.71

DVD Player

1

67

02.06.02.06.75

0001

Mesin Genset

1

68

02.06.02.08.07

0001-0026

Umbul-umbul

26

69

02.06.02.08.12

0001-0002

Bendera Merah Putih

2

70

02.06.02.08.12

0001-0002

Bendera Merah Putih Dekorasi

2

0001

71

0001

Gordyn

1

72

0001

Teralis

1

73

0001

Pompa Air

1

74

02.06.03.02.01

0001-0002

Komputer PC

2

75

02.06.03.02.01

0003

Komputer PC

1

76

02.06.03.02.01

0004-0006

Komputer PC

3

77

02.06.03.02.01

0007

Komputer PC

1

78

02.06.03.02.01

0008

Komputer PC

1

79

02.06.03.02.01

0009

Komputer PC

1

80

02.06.03.02.02

0001-0002

Note Book

2

81

02.06.03.02.02

0003

Note Book

1


23

82

02.06.03.02.02

0004-0006

83

02.06.03.02.03

0001

84

02.06.03.05.03

85

02.06.03.05.03

86

02.06.03.05.03

87

02.06.03.05.03

88

Note Book

3

Netbook

1

0001-0002

Printer

2

0003-0007

Printer

5

0008-0009

Printer

2

0010

Printer Laser Jet

1

02.06.03.05.04

0001

Scanner All in One

1

89

02.06.04.02.10

0001

Meja Tamu Ruangan Esl. III

1

90

02.06.04.02.11

0001

Meja Tamu Biasa

1

91

02.06.04.03.07

0001-0012

Kursi Jok Sandaran Tinggi

12

92

02.06.04.04.05

0001-0010

Kursi Sandaran Rendah

10

93

02.06.04.06.05

0001

Kursi Tamu Ruangan Esl. III

1

94

02.06.04.07.07

0001-0002

Almari

2

95

02.06.04.07.07

0001-0002

Bupet Arsip

2

Proyektor + Attachment

1

TV Cable, Multimedia

1

Website+SMS Gateway

1

f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 1

02.07.01.01.03

0001 0001

2 3

0001

03

GEDUNG DAN BANGUNAN

1

03.11.01.01.01

2

03.11.01.01.05 0001 b. Bangunan Monumen

04

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

a. Bangunan Gedung 0001

Gedung Kantor

1

Pagar Kantor

1

a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air / Irigasi

1

c. Instalasi 1

04.16.01.04.02

0001

2

04.16.01.04.02

0002

3

04.16.01.04.02

0003

4

04.16.01.04.02

0004

5

04.16.01.04.02

0005

6

04.16.01.04.02

7

04.16.03.01.01

Jumlah

Instalasi Listrik

1

Instalasi Listrik

1

Instalasi Listrik

1

Instalasi Listrik

1

Instalasi Listrik

1

0006

Instalasi Listrik

1

0001

Instalasi Telepon

1 337

2.3. Kinerja Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi A. Keadaan Umum Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (Selanjutnya disebut KPI) ,yang merupakan Suatu lembaga Independent, representasi publik dan mempunyai tugas dan kewenangan menangani masalah penyiaran di Indonesia.


24

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa KPI sebagai wujud peran serta

masyarakat

berfungsi

mewadahi

aspirasi

serta

mewakili

kepentingan

masyarakat akan penyiaran, yang mempunyai wewenang dalam menetapkan standar program siaran ;menyusun peraturan dan menetapkan pedoman prilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Sedangkan tugas dan kewajiban KPI adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; mememlihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Sebagai perpanjangan tangan di daerah dibentuk pula Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Selanjutnya disebut dengan KPID), yang berlokasi di setiap Ibukota Provinsi. KPI maupun KPID adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana hubungan keduanya diatur melalui ketentuan tersendiri. KPI diseleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) anggota KPI secara administratif oleh Presiden RI. Sedangkan KPID diseleksi melalui kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) anggota KPID secara administratif oleh Gubenur. Baik KPI maupun KPID mempunyai masa bhakti selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilh kembali untuk satu periode berikutnya.


25

B. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator, masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam

kerangka

pengukuran

kinerja

terdapat

tahapan

penetapan

pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja dikategorikan ke dalam kelompok : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya; b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat; d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik; KPID PROVINS I JAMBI

26

e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data.kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun system informasi kinerja yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara regular, mingguan, bulanan, triwulan, dan seterusnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisien dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan – tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indicator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.


27

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing – masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indicator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran sebagai berikut : Rumus pengukuran kinerja kegiatan’

(1)

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

(2)

Realisasi )

x 100%

Rencana )

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

2.4.

Realisasi *) – ( Realisasi **) - Rencana**) )

x100%

Rencana **)

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD a.

Tantangan yang dihadapi KPID Provinsi Jambi dalam mewujudkan Pelayanan Aparatur adalah Mind Set dan Culture Set aparatur itu sendiri. Masih adanya aparatur yang merasa minta dilayani bukan melayani, menganggap pengguna jasa layanan sebagai pemohon bukan pelanggan, tidak merasa dikontrol dan sebagainya.

b.

Sebaliknya jika tantangan tersebut dapat diatasi maka muncul peluang akan terwujudnya aparatur yang professional yang mampu mewujudkan pelayanan prima. Aparatur yang professional tersebut di indikasikan dengan apartur yang melayani, mendorong perubahan, mempermudah urusan, meyelenggarakan prosedur, terbuka dan merasa punya tanggung jawab. Kondisi aparatur yang demikian dibutuhkan dalam menerapkan reformasi birokrasi menuju Jambi Emas 2015.


28


29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Dalam upaya pembangunan sistem penyiaran daerah diperlukan suatu analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dari berbagai sudut pandang sebagai berikut : A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal 1. Faktor Kekuatan • Tersedianya sumber daya alam yang potensial; • Stabilitas politik dan keamanan Provinsi Jambi relatif aman dan terkendali; • Tersedianya produk hukum yang mendukung; • Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis, sehingga mempunyai keunggulan komparatif; • Telah adanya Sekretariat yang siap mendukung dan memfasilitasi KPID secara adminitrasi dan operasional; 2. Faktor Kelemahan • Terbatasnya sarana dan prasarana kantor; • Jumlah personil masih kurang, kualitas SDM yang relatif belum memiliki pengetahuan tentang tupoksi; • Eksistensi lembaga yang relatif belum dikenal luas oleh stakeholders terkait lainnya; • Terbatasnya kewenangan, karena belum adanya anggota komisioner;


29

B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal 1. Faktor Peluang • Adanya kerjasama antar daerah baik sub regional dan regional; • Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan ruang gerak bagi daerah untuk berinovasi; • Industri penyiaran masih sangat potrensial untuk dikembangkan; • Proses globalisasi berdampak semakin cepat dan terbukanya lalu lintas teknologi informasi; 2. Faktor Tantangan • Masuknya siaran luar karena faktor dekatnya geografis dengan negara tetangga; • Ketatnya persaingan industri penyiaran dalam merebut peluang investasi, sedangkan daya saing industri penyiaran lokal belum kompetitif; • Tenaga profesional belum mampu bersaing dengan tenaga asing atau dari luar daerah; 3.2.Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi dan Sasaran yang telah


30

disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2011 – 2015, yaitu : “ EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL, DAN SEJAHTERA

JAMBI EMAS 2015 “

Ekonomi Maju : Mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Salain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan tehnologi. Aman

: Keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju, serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azazi Manusia yang tinggi.

Adil

: Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejahtera

: Mengadung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.


31

MISI PEMBANGUNAN Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 ( lima ) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut : 1. Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil, merata dan seimbang; 2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib, teratur, dan memiliki kepastian hukum; 3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat; 4. Mewujudkan progaram siaran yang berkualitas untuk pembentukan intekektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya; 5. Mewujudkan profesionalisme di bidang penyiaran melalui pengembangan SDM;

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Dalam upaya pembangunan sistem penyiaran sistem penyiaran daerah diperlukan suatu analisi terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dari berbagai sudut pandang sebagai berikut :

A. Identifikasi dan Analisi Kondisi Internal 1. Faktor Kekuatan •

Tersedianya sumber daya alam yang potensial;

•

Stabilitas politik dan keamanan Provinsi Jambi relatif aman dan terkendali;

•

Tersedianya produk hukum yang mendukung;

•

Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis, sehingga mempunyai keunggulan komparatif.

•

Telah adanya Sekretariat yang siap mendukung dan memfasilitasi KPID secara administratif dan operasional;


32

2. Faktor Kelemahan •

Terbatasnya sarana dan Prasarana kantor ;

•

Jumlah personil masih kurang, dan kualitas SDM yang relatif belum memiliki pengetahuan tentang tupoksi ;

•

Eksistensi lembaga yang relatif belum dikenal luas oleh stakeholders terkait lainnya ;

•

Terbatasnya kewenangan, karena belum adanya anggota Komisioner;

B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal 1. Faktor Peluang •

Adanya kerjasama antar daerah sub regional, dan regional

•

Otonomi daerah, yang memberikan keleluasaan ruang gerak bagi daerah untuk berinovasi;

•

Industri penyiaran masih sangat potensial untuk dikembangkan;

•

Proses globalisasi, berdampak semakin cepat dan terbukanya lalu lintas teknologi informasi

2. Faktor Tantangan •

Masuknya siaran luar, karena faktor dekatnya geografis dengan negara tetangga;

•

Ketatnya persaingan industri penyiaran dalam merebut peluang investasi, sedangkan daya saing industri penyiaran lokal belum kompetitif;

•

Tenaga Profesional belum mampu bersaing dengan tenaga asing atau dari luar daerah ;

3.4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tanggal 4 September

2008 tentang Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID ) Provinsi Jambi bagian perizinan dan infrastruktur bekerja untuk menumbuh kembangkan lembaga penyiaran baru dan menata lembaga penyiaran yang telah ada menjadi lembaga penyiaran yang sehat dan legal.


33

Setiap pendirian lembaga penyiaran baru harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dengan mengajukan proposal pendirian lembaga penyiaran ke Kementerian Komunikasi dan Informasi serta KPID Provinsi Jambi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID) Provinsi Jambi akan memproses melalui Evaluasi Dengar Pendapat ( EDP ) kemudian dari hasil Evaluasi Dengar Pendapat tersebut, KPID Provinsi Jambi akan mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan ( RK ) untuk ikut proses FRB, dari hasil FRB akan mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran ( IPP ) Prinsip yang di keluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian akan memperoleh masa Evaluasi Uji Coba Siaran ( EUCS ) dari hasil EUCS tersebut KPID akan mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan ( RK ) untuk mendapatkan Izin Penyelenggara Penyiaran ( IPP) tetap. Untuk perpanjangan IPP tetap yang telah habis harus mengikuti EDP lagi, FRB kemudian akan mendapat IPP tetap


34

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD

A. Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai atau diraih oleh

organisasi.

Berdasarkan

hasil identifikasi dan

analisis

kekuatan

kelemahan baik internal maupun eksternal, dirumuskan visi KPID Provinsi Jambi 2011-2015 sebagai berikut : “ Terwujudnya Sistem Penyiaran yang Berkeadilan, Bermartabat, dan Bermanfaat Guna Mendukung Jambi yang Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera 2015 “

B. Misi Rumusan misi KPID Provinsi Jambi adalah : 1. Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil, merata dan seimbang; 2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib, teratur, dan memiliki kepastian hukum; 3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermertabat; 4. Mewujudkan progaram siaran yang berkualitas untuk pembentukan intekektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya; 5. Mewujudkan profesionalisme di bidang penyiaran melalui pengembangan SDM;


39

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD A. Tujuan Tujuan adalah kondisi yang lebih spesifik yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh organisasi pada suatu periode tertentu, dan merupakan penjabaran dari visi organisasi. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, KPID menetapkan 5 ( lima ) tujuan yang akan mencapai dalam 5 ( lima ) tahun ke depan yaitu : 1. Mewujudkan tantanan informasi yang berkualitas dan mewujudkan regulasi tentang pengendalian penyiaran. 2. Terciptanya kelembagaan penyiaran yang efesien dan efektif di Provisni Jambi 3. Meningkatkan

partisipasi

mesyarakat

dalam

perencanaan

dan

pengawasan penyiaran di Provinsi Jambi 4. Meningkatkan

hubungan

koordinasi

dan

sinergitas

program

pembangunan penyiaran dengan stakeholder terkait. 5. Meningkatkan kemampuan Profesional SDM Penyiaran di Provinsi Jambi

B. Sasaran Sasaran dari KPID Provinsi Jambi : 1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Jambi 2. Terbentuknya anggota komisioner KPID Provinsi Jambi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 3. Meningkatnya

koordinasi

penyiaran

dalam

rangka

penataan

dan

pengelolaan penyiaran di Provinsi Jambi 4. Penyebarluasan informasi kegiatan KPID Provvinsi Jambi melalui media cetak, elektronik dan Website. 5. Meningkatnya kwalitas SDM penyiaran dalan rangka peningkatan dan pengembangannya komunikasi dan informasi Media Massa. KPID PROVINS I JAMBI

40

C. Tabel 4.1 dan 4.2 Terlampir

4.3. Strategi dan Kebijakan A. Strategi Merupakan proses penentuan rencana pimpinan lembaga yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Adapun strategi dari KPID Provinsi Jambi guna mencapai tujuan 5 tahun ke depan adalah : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Penyiaran Daerah Provinsi Jambi; 2. Peningkatan mutu penyelenggara bidang penyiaran Daerah Provinsi Jambi; 3. Pemberdayaan

lembaga-lembaga

penyiaran

Daerah

Jambi

untuk

masyarakat; 4. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan stakeholders terkait; 5. Peningkatan kesadaran, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran Daerah Provinsi Jambi;

B. Arah Kebijakan Merupakan

serangkaian

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

pencapaian tujuan. Jika dikaitkan dengan tujuan dari KPID Provinsi Jambi, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kapasitas penyelenggara penyiaran daerah Jambi : •

Melakukan sosialisasi regulasi dan standarisasi sistem penyiaran daerah;

•

Memberikan penghargaan di Bidang Penyiaran;


41

•

Melakukan peningkatan kemampuan SDM sistem penyiaran daerah;

•

Melakukan pemantauan isi siaran;

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penyiaran di Provinsi Jambi, dengan sasaran : •

Melakukan fasilitasi pembentukan Forum Masyarakat Penyiaran daerah Jambi;

•

Melibatkan

masyarakat

penyiaran

dalam

penyusunan

rencana

pembangunan bidang penyiaran ; •

Mengadakan Pusat Layanan Pengaduan di bidang penyiaran secara cepat dan efektif.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan stakeholders terkait, dengan sasaran : •

Menyelenggarakan rapat-rapat kerja bidang penyiaran Provinsi Jambi;

•

Melakukan Nota Kesepahaman dengan lembaga terkait lainnya.


42

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Misi I 1 Misi II

Meningkatnya kapasitas penyelengaraan penyiaran di Provinsi Jambi

Terlaksananya Monitring dan Evaluasi ke 32 Lembaga Penyiaran di provinsi Jambi

Terselengaranya pembinaan bidang penyiaran

1 Terbentuknya anggota komisioner KPID provinsi jambi sesuai UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran untuk Periode 2011/2014 2 Terlaksananya Evaluasi dengar Pendapat (EDP) guna Syarat pendirian Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi sebanyak 9 Kali

4

Misi V 5

(6)

(7)

(8)

(9)

25%

80%

87%

98%

100%

100%

100%

1 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

20%

85%

90%

90%

100%

1 Unit

2 Unit

4 Unit

3 Unit

5 Unit

2 Kali pertemuan

2 Kali pertemuan

2 kali pertemuan

K kali pertemuan

4 Kali pertemuan

2 Kali pertemuan

2 Kali pertemuan

2 Kali pertemuan

2 Kali pertemuan

2 Terlaksanaya sosialisasi P3SPS (Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Prog 3 Kali Siaran) KE stakeholder di Provinsi Jambi pertemuan

2 Kali pertemuan

5 Kali pertemuan

5 Kali pertemuan

5 Kali pertemuan

: Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penyiaran di propinsi jambi

Meningkatnya koordinasi penyiaran dalam 1 Meningkatnya kerjasama antar Lembaga rangka penataan dan pengelolaan Penyiaran di Provinsi Jambi untuk 42 penyiaran di provinsi jambi Lembaga Penyiaran 2 Terbentuknya 15 Unit Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi

Misi IV

(5)

: Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib, teratur, dan memiliki kepastian hukum.

2

3

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2012 2013 2014 2015

: Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil, merata dan seimbang Mewujudkan tantanan informasi yang berkualitas dan regulasi tentang pengendalian penyiaran Terciptanya kelembagaan penyiaran yang efisien dan efektif di Provinsi Jambi

Misi III

2011

: Mewujudkan program siaran yang berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya (Disederhanakan) Meningkatkan hubungan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan stakeholder terkait

Penyebarluasan informasi kegiatan KPID Provinsi Jambi melalui media cetak, elektronik dan website.

Terwujudnya Program Proritas dan senergitas dengan stakeholder terkait melalui berbagai 2 Kali pertemuan dan sosialisasi di 10 Kabupaten/Kota pertemuan

: Mewujudkan profesionalisme di bidang penyiaran melalui pengembangan SDM Meningkatkan kemampuan SDM Penyiaran di Provinsi Jambi

Meningkatnya kwalitas SDM penyiaran dalam rangka peningkatan dan pengembangannya Komunikasi dan Informasi Media Massa

1 terlaksanaya sosialisasi UU No 32 tahun

2002 Tentang Penyiaran kepada Stkeholder di provinsi Jambi

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Misi I : Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil, merata dan seimbang 1

Mewujudkan tantanan informasi yang berkualitas dan regulasi tentang pengendalian penyiaran


Melaksana Monitring dan Evaluasi ke Lembaga Penyiaran di provinsi Jambi

Meningkatkan kwalitas data dan informasi perencanaan Kelembagaan Lembaga Penyiaran melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Misi II : Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib, teratur, dan memiliki kepastian hukum. 2

Terciptanya kelembagaan penyiaran yang Terselengaranya pembinaan bidang efisien dan efektif di Provinsi Jambi penyiaran

1 Membentuk anggota komisioner KPID provinsi Meningkatkan penguatan lembaga dan jambi sesuai UU nomor 32 tahun 2002 tentang Sosialisasi serta Audensi ke Bupati/Walikota penyiaran untuk Periode 2011/2014 sebagai Kepala Daerah di Provinsi Jambi 2 Melaksanakan Evaluasi dengar Pendapat (EDP) Mendorong Lembaga Penyiaran baru untuk guna Syarat pendirian Lembaga Penyiaran mengurus izin kelembagaan penyiaran Baru di Provinsi Jambi Minimal 2 kali setahun

Misi III : Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. 3

Misi IV 4

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penyiaran di propinsi jambi

Meningkatnya mutu penyiaran di prov Jambi

1 Meningkatnya kerjasama antar Lembaga Penyiaran di Provinsi Jambi

Menciptakan pertemuan antar Lembaga Penyiaran

Meningkatnya koordinasi penyiaran dalam rangka penataan dan pengelolaan penyiaran di provinsi jambi

2 Terbentuknya Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi

Mempermudah serta mendorong Lembaga Penyiran Baru dalam melaksanakan Program yang ada hubungan dengan KPID

: Mewujudkan program siaran yang berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Meningkatkan hubungan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan stakeholder terkait

Penyebarluasan informasi kegiatan KPID Provinsi Jambi melalui media cetak, elektronik dan website.

Melaksanakan Program Proritas dan senergitas dengan stakeholder terkait melalui berbagai pertemuan dan sosialisasi di 11 Kabupaten/Kota

Menyambut Visi Misi Provinsi Jambi menuju Jambi Emas Tahun 2015 dengan Program Prioritas

Misi V : Mewujudkan profesionalisme di bidang penyiaran melalui pengembangan SDM 5

Meningkatkan kemampuan SDM Penyiaran di Provinsi Jambi


1 Melaksanakan sosialisasi UU No 32 Tahun

Meningkatkan kualitas perencanaan dan

2002 Tentang Penyiaran kepada Stkeholder penganggaran sektoral dan penyebaran ke kabupaten/kota di propinsi jambi di provinsi Jambi

2 Melaksanakan sosialisasi P3SPS (Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Prog Siaran) ke stakeholder di Provinsi Jambi

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi tahun 20102015, maka untuk Rencana Strategik KPID Tahun 2010-2015, program yang akan dilaksanakan adalah : 1)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3)

Peningkatan Disiplin Aparatur

4)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5)

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

6)

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

7)

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

8)

Kerjasama Informasi dengan Mass Media


39

 Tabel 5.1, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif KPID Provinsi Jambi.


40


41

Tabel terlampir.


42

Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja,kelompok Sasaran dan Pendananaan indikatif SKPD

Tujuan

1

Sasaran

2

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur Terlaksana dan lancarnya pelaksanaan surat yang handal dan menyurat. tangguh. Terlaksananya pembayaran telepon, air & listrik. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan lancar. Terlaksana & terjaganya kebersihan kantor KPID Prov. Jambi. Tersedianya alat yang siap pakai dalam melaksanakan tupoksi Terpenuhinya alat kelengkapan kantor. Tersedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhi instalasi dan penerangan yang baik.

Tercapainya kwalitas aparatur yang berwawasan Terpenuhi kesejahteraan makan dan minum peserta rapat tamu

Indikator Sasaran

3 Tersedia dan terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran Di Lingkungan KPID Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas.

Kode rekenig

4 1.13.01.01

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

5

6

Data Capaian Tahun 2011 Pada Tahun Target Rp(000) Awal Perencan 7

8

Program pelayanan administrasi perkantoran.

1.13.01.01

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

1.13.01.01

9

Tahun 2015

Kondisi Kinerja Pada akhir

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

Target

Rp(000)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

681.748.000 Tercapainya tugas-tugas Sekretariat Penyiaran Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014

Tahun 2012

1.378.305.400

1.372.110.180

1.509.582.000

1.660.376.000

Unit Kerja SKPD Penanggun g - jawab

Lokasi

20

21

1.660.376.000

100%

3.000.000

100%

5.034.000

100%

5.228.000

100%

6.012.000

100%

6.914.000

100%

6.914.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

Terpenuhinya jasa Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air komunikasi sumber daya air dan listrik dan listrik

100%

21.000.000

100%

50.700.000

100%

59.000.000

100%

64.900.000

100%

71.390.000

100%

71.390.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

1.13.01.01

Kegiatan penyediaan jasa adminitrasi Keuangan

Terciptanya administrasi yang tertib

100%

56.670.000

100%

79.815.000

100%

95.232.180

100%

104.755.000

100%

115.230.000

100%

115.230.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

1.13.01.01

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan rapi

100%

6.275.000

100%

10.165.000

100%

7.500.000

100%

8.250.000

100%

9.075.000

100%

9.075.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

1.13.01.01

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja

tersedia alat siap pakai

100%

24.766.000

100%

6.861.000

100%

8.700.000

100%

9.570.000

100%

10.527.000

100%

10.527.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

100%

25.000.000

100%

25.000.000

100%

30.900.000

100%

33.990.000

100%

37.290.000

100%

37.290.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

100%

51.377.000

100%

53.870.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.500.000

100%

60.500.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

100%

15.000.000

100%

43.564.000

100%

20.550.000

100%

22.605.000

100%

25.000.000

100%

25.000.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

Tersedianya dan terpenuhi kebutuhan bacaan

100%

9.660.000

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100%

11.000.000

100%

12.100.000

100%

12.100.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

1.13.01.01

1.13.01.01

1.13.01.01

1.13.01.01

Tersedia dan Kegiatan penyediaan alat tulis termenfaatkannya alat tulis kantor kantor Tersedianya dan Kegiatan penyediaan barang termenfaatkannya Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan dan Penggadaan untuk adm. Kantor Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Ktr Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedia dan termenfaatkannya komponen pengadaan alat listrik kantor

1.13.01.01

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum yang dimanfaatkan untuk kegiatan rapat dan tamu kantor

100%

25.000.000

100%

60.000.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

60.000.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

1.13.01.01

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPID

100%

351.000.000

100%

704.796.400

100%

600.000.000

100%

660.000.000

100%

726.000.000

100%

726.000.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

Tercapai dan termanfaatkannya Komisioner dan tenaga kontrak dalam meningkatkann kinerja KPID Provinsi Jambi.

100%

93.000.000

100%

328.500.000

100%

435.000.000

100%

478.500.000

100%

526.350.000

100%

526.350.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

Tercapainya persamaan persefsi

Peningkatan kesejahteraan aparatur 1.13.01.01

Kegiatan penyediaan jasa tenaga teknis adm/teknis Pemerintah Daerah

Terwujudnya peningkatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai dalam mendukung

Tersedia dan terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1.13.01.02

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor

1.13.01.02

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya fasilitas kendaraan dinas dan lancarnya pelaksanaan tugas. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan gedung kantor

1.13.01.02

Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya fasilitas dan peralatan gedung kantor.

Kegiatan pengadaan mebeleur Kegiatan pengadaan komputer Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya anggaran mebeleur di KPID Jambi Tersedianya fasilitas pengadaan perangkat Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

Terpenuhinya material gedung kantor Tersedia kendaraan dinas 1.13.01.02 Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya alat kantor

Terpenuhinya mebeleur kantor Terpenuhi perangkat komputer Tersedianya biaya perawatan/operasional

1.13.01.02 1.13.01.02 1.13.01.02

Tersedianya tempat kerja yang baik

1.13.01.02

Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur dan rasa kebersamaan dalam pelaksanaan tugas. Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedia dan terlaksananya peningkatan disiplin aparatur.

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KPID Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas Terlaksananya pelatihan rutin sehari-hari. dan bintek

Tersedia dan terlaksananya peningkatan SDM Aparatur KPID Provinsi Jambi.

412.128.000

1.13.01.03

1.13.01.03

1.13.01.05

-

205.150.000

100%

32.000.000

100%

41.500.000

100%

43.935.220

100%

100%

36.800.000

100%

78.703.000

100%

22.053.000

100%

100%

84.625.000

100%

22.000.000

Terpelihara dan terbaikinya gedung kantor.

6.500.000


1. 25.01.15

Tersedianya alat studio

1. 25.01.15

297.425.000

747.425.000

99.900.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

100%

450.000.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

100%

10.000.000

100%

11.000.000

100%

12.100.000

100%

12.100.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

100%

80.600.000

100%

88.660.000

100%

97.500.000

100%

97.500.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

80.229.400

100%

4.310.000

100%

15.000.000

100%

16.500.000

100%

16.500.000

100%

82.350.000

100%

72.900.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

KPID Prov Jambi KPID Prov 55.000.000 Jambi

Prov Jambi Prov Jambi

100%

35.164.600

100%

59.779.820

100%

65.750.000

100%

72.325.000

100%

72.325.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

339.500.000

100%

36.000.000

100%

40.000.000

100%

44.000.000

100%

44.000.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

9.800.000

100%

9.800.000

100%

12.800.000

15.510.000

14.100.000

12.800.000

100%

14.100.000

-

100%

15.510.000

15.510.000

100%

57.000.000

Meningkatnya jumlah SDM Aparatur KPID Provinsi Jambi dalam memanfaatkan kursus, pelatihan dan bintek.

100%

15.000.000

100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

57.000.000

30.000.000

100%

110.000.000

Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Berkembangnya sistem penyiaran daerah

Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Terselenggaranya pengawasan isi siaran

100%

30.000.000

33.000.000

100%

20000000

50.000.000

33.000.000

36.000.000

100%

132.000.000

100%

50.000.000

36.000.000

36.000.000

100%

146.000.000

100%

1. 25.01.15

Kegiatan Konsultasi dan Bantuan Hukum

Memberikan pendampingan atau masukan dengan aturan dan perundang-undangan

100%

60.000.000

100%

20.000.000

100%

60.000.000

100%

100%

22.000.000

100%

36.000.000

KPID Prov Prov Jambi Jambi

100%

66.000.000

25.000.000

KPID Prov Jambi

146.000.000

55.000.000

tersedianya orang yang memberikan bantuan hukum

15.510.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 15.000.000

1. 25.01.15

720.410.000

450.000.000

-

100%

263.589.820

100%

6.500.000

Kegiatan pengadaan pakaiaan Tersedianya pakaian dinas aparatur dan terjalinnya rasa dinas beserta kebersamaan pegawai perlengkapannya

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Terlaksananya Monitring dan Evaluasi ke Lembaga Penyiaran di provinsi Jambi

-

100%

Program peningkatan Disiplin Aparatur

1.13.01.05

Mewujudkan tantanan informasi yang berkualitas dan regulasi tentang pengendalian penyiaran

100%

691.882.220

55.000.000 100%

100%

66.000.000

25.000.000


KPID Prov Jambi

Prov Jambi

Terciptanya kelembagaan penyiaran yang efisien dan efektif di Provinsi Jambi

Terbentuknya anggota komisioner KPID provinsi jambi sesuai UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran untuk Periode 2011/2014 Terlaksananya Evaluasi dengar Pendapat (EDP) guna Syarat pendirian Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi Minimal 2 x dalam setahun

1. 25.01.16

106.250.000

Terselengaranya pembinaan bidang penyiaran

1. 25.01.16

Terpenuhinya dan meningkatnya mutu siaran

1. 25.01.16

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penyiaran di propinsi jambi

Meningkatnya kerjasama antar Lembaga Penyiaran di Provinsi Jambi

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1. 25.01.17

148.500.000

135.000.000

163.350.000

163.350.000

Kegiatan penataan dan penanganan perizinan lembaga penyiaran

Tertib dan teraturnya isi siaran

100%

91.250.000

100%

100.000.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

121.000.000


Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Terselenggaranya pembinaan bidang penyiaran

100%

15.000.000

100%

35.000.000

100%

38.500.000

100%

42.350.000

100%

42.350.000


Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

175.024.000

130.800.000

285.500.000

503.500.000

369.000.000

534.000.000

Terbentuknya Lembaga Penyiaran Baru di Provinsi Jambi Meningkatnya mutu penyiaran di prov Jambi

1. 25.01.17

Terciptanya kerjasama antar lembaga penyiaran dan KPID Jambi

1. 25.01.17

1. 25.01.17 1. 25.01.17

Meningkatkan hubungan koordinasi dan sinergitas program pembangunan penyiaran dengan stakeholder terkait Penyebarluasan informasi kegiatan KPID Provinsi Jambi melalui media cetak, elektronik dan website.

Terwujudnya Program Proritas dan senergitas dengan stakeholder terkait melalui berbagai pertemuan dan sosialisasi di 10 Kabupaten/Kota

Kegiatan pelatihan, penelitian Tersedianya SDM bidang dan pengembangan Siaran penyiaran di Provinsi Jambi

100%

60.800.000

100%

100.500.000

100%

110.000.000

100%

121.000.000

100%

121.000.000


Kegiatan Kerjasama Antar KPID dan Pengawasan Isi Siaran

100%

70.000.000

100%

185.000.000

100%

203.500.000

100%

223.000.000

100%

223.000.000


25.000.000

100%

25.000.000

100%

25.000.000


100%

165.000.000


Tersedianya sarana mempererat hubungan antar lembaga penyiaran

Kegiatan Bintek dan Terlaksananya bintek dan Sosialisasi Bidang Penyiaran sosialisasi penyiaran Kegiatan Pemilihan dan Terpenuhinya anggota KPID Penetapan Anggota KPID Provinsi Jambi Provinsi Jambi

100%

25.024.000

100%

150.000.000

-

-

-

100%

165.000.000

-

Meningkatkan kemampuan SDM Penyiaran di Provinsi Jambi

Terlaksanaya sosialisasi UU No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran kepada Stkeholder di provinsi Jambi Terlaksanaya sosialisasi P3SPS (Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Prog Siaran) ke stakeholder di Provinsi Jambi Terselenggaranya penyiaran informasi sampai ke daerah

1. 25.01.18

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 315.000.000

1. 25.01.18

Kegiatan sosialisasi dan Publikasi


100%

315.000.000

319.000.000

290.000.000

100%

290.000.000

100%

319.000.000

350.000.000

100%

350.000.000

350.000.000

100%

350.000.000

KPID Prov Jambi

Prov Jambi

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis KPID Provinsi Jambi 2011-2015 diharapkan mampu memberikan arah penyelenggaraan siaran yang baik agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan strategis KPID Provinsi Jambi tahun 2011-2015 mencoba mengadopsi program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu sesuai dengan tupoksi KPID harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional.

Dalam

pelaksanaannya

diharapkan

dapat

terwujud

komitmen

dan

pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra KPID Provinsi Jambi. Dengan demikian programprogram yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya terasa diayomi.

Akhirnya, perlu diperhatikan bahwa berhasil tidaknya suatu perencanaan bukan hanya dari tersedianya suatu dokumen dan rumusan perencanaan semata, tetapi ditentukan dari implementasi serta fase evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan KPID Provinsi Jambi.


42

 Tabel 6.1. Indikator Kinerja KPID Provinsi Jambi Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi.


43

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO

INDIKATOR

(1) I

(2)

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIN SETIAP TAHUN

TAHUN 2010 (3)

TAHUN 2011 (4)

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 (6) (7) (5)

Berkembangnya sistem penyiaran daerah

0%

ada

ada

ada

Terselenggaranya pengawasan isi siaran

0%

ada

ada

Memberikan pendampingan atau masukan dengan aturan dan perundangundangan

0%

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD TAHUN 2015 (8)

(9)

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Pengembangan 1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2 Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Terselenggaranya pembinaan bidang penyiaran 3 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya SDM bidang penyiaran di Provinsi Jambi

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya sarana mempererat hubungan antar lembaga penyiaran

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Terlaksananya bintek dan sosialisasi penyiaran

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tertib dan teraturnya isi siaran

Terpenuhinya anggota KPID Provinsi Jambi 4

0%

ada

ada

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tercapainya tugas - tugas sekretariat penyiaran daerah

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Terciptanya administrasi yang tertib

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan rapi

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya alat siap pakai

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dan termenfaatnya alat tulis kantor

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedia dan termenfaatkannya barang cetakan dan penggandaan

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dan termenfaatkannya komponen pengadaan alat listrik kantor

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dan terpenuhi kebutuhan bacaan

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya makan dan minum yang dimanfaatkan untuk kegiatan rapat dan tamu kantor

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Meningkatnya kwalitas SDM penyiaran dalam rangka peningkatan dan pengembangannya Komunikasi dan Informasi Media Massa

II

ada

Rutin 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPID

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tercapai dan termenfaatkannya komisioner dan tenaga kontrak dalam meningkatkan kinerja KPID Jambi

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Gedung Kantor

0%

ada

Terpenuhinya fasilitas kendaraan dinas dan lancarnya pelaksanaan tugas.

0%

ada

ada

Tersedianya fasilitas dan perlengkapan gedung kantor

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya fasilitas dan peralatan gedung kantor.

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya anggaran mebeleur di KPID Jambi Tersedianya fasilitas pengadaan perangkat komputer

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Terpelihara dan terbaikinya gedung kantor.

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

0%

ada

ada

ada

ada

da

ada

3 Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pakaian dinas dan terjalinnya rasa kebersamaan pegawai. 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya jumlah SDM Aparatur KPID Provinsi Jambi dalam memanfaatkan kursus, pelatihan dan bintek.

0%

ada

ada

ada

ada

ada

ada

BAB VII Penutup Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masingmasing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2012 – 2015 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serrta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Demikian Rancangan Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID ) Provinsi Jambi Tahun 2012 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS

KPID ROVINS I JAMBI

47

KPID ROVINS I JAMBI

48

KATA PENGANTAR. Jambi telah mendisain Perencanaan Strategis. Pembangunan Daerah tahap kedua, yaitu untuk periode

Recommend Documents