Kata Pengantar Sebagai langkah ikhtiar menuju penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas
Fungsi,
Susunan
Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia,
dan
Tata
Kerja
maka disusunlah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2011 untuk Kementerian / Lembaga (LAKIP di lingkungan
Pemerintah
Pusat),
yang
berisi
tentang
informasi
pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2011 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2011. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang sesuai dengan potensi yang ada, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Bojonegoro, 30 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro,
H. MOCH. THA’IF AS, S.H. NIP. 150 169 056
i
Daftar Isi Kata Pengantar .............................................................................................. i Daftar Isi........................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ...................................................................... 1 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI...................... 3 1. Kedudukan Peradilan Agama ......................................................... 3 2. Tugas Pokok .................................................................................. 3 3. Fungsi ........................................................................................... 4 C. STRUKTUR ORGANISASI .......................................................... 7 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ........................................................ 8 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......................... 11 A. RENCANA STRATEGIS ............................................................. 11 B. TUJUAN ........................................................................................ 14 C. SASARAN ..................................................................................... 14 D. INDIKATOR KINERJA UTAMA. .............................................. 16 E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 ...................................... 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011.................................. 22 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 ............. 22 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA. ................................................ 26 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................... 40 1. Anggaran Rutin ........................................................................... 40 2. Pelaporan Keuangan .................................................................... 42 BAB IV P E N U T U P ................................................................................ 44 A. KESIMPULAN.............................................................................. 44 B. SARAN - SARAN ......................................................................... 45 C. PENUTUP ..................................................................................... 46 LAMPIRAN
ii
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
1
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undangundang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undangundang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah
merupakan suatu keharusan adanya
akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.
2
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1.
Kedudukan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan
Kehakiman
di
lingkungan
Peradilan
Agama
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung
sebagai
Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Bojonegoro terletak di Jalan M. H. Thamrin No. 88 Bojonegoro yang mempunyai yurisdiksi 430 Kelurahan / Desa dari 27 kecamatan, dengan luas wilayah 2.307 Km² dan jumlah penduduk 1.165.401 jiwa.
2. Tugas Pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3
3.
Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a.
Memberikan
pelayanan
teknis
administrasi
kepaniteraan
bagi
yustisial perkara
dan
tingkat
pertama serta penyitaan dan eksekusi; b.
Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding,
kasasi
dan
paninjauan
kembali
serta
administrasi peradilan lainnya; c.
Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d.
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
e.
Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4
f.
Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian,
pengawasan
terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g.
Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Bojonegoro, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: W13-A5/3814/HM.01/SK/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
yang muatannya antara lain sebagai
berikut: 1)
Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
2) Kejelasan
tugas,
tanggung
jawab,
target
dan
pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3) Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
5
4) Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas
dan
tangung
jawab
tidak
dilaksanakan
sebagaimana mestinya ; 5) Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6) Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan
menggunakan
sistem-sistem
yang
dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1)
Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2) Pencatatan / Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS; 3) Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo); 4) Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli; 5) Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi; 6) Tata persidangan ; 7) Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
6
8) Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; 9) Penyampaian Salinan Putusan ; 10) Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11) Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12) Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13) Publikasi putusan ; 14) Pengarsipan berkas perkara ; 15) Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16) Permohonan Banding ; 17) Permohonan Perkara Kasasi ; 18) Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19) Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20) Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama. C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
7
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada
setiap
Pengadilan
Agama
ditetapkan
adanya
Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Panitera
Pengadilan
Agama
merangkap
Sekretaris
Pengadilan Agama. D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya
laporan
akuntabiltas
kinerja
ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama
8
Bojonegoro dalam tahun 2011. Capaian kinerja 2011 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Pengadilan Agama Bojonegoro disusun sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan,
menjelaskan
secara
ringkas
Latar
Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II
: Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2011, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro
untuk Tahun
2011. Bab III
: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro dikaitkan dengan pertanggungjawaban
publik
terhadap
pencapaian
sasaran strategis untuk tahun 2011. Bab IV
: Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2011, dan menguraikan rekomendasi
9
yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2011 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Bojonegoro mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” . Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1)
Menjaga kemandirian badan peradilan.
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4) Meningkatkan
kredibilitas
peradilan.
11
dan
transparansi
badan
Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu: 1)
Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7) Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
12
9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10) Berbasis
teknologi
informasi
(TI)
terpadu
untuk
mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu: 1)
Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2) Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3) Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4) Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5) Pelayanan Publik yang prima. 6) Implementasi
SIADPA
Plus
sebagai
outomasi
Pola
Bindalmin. 7) “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8) Pengawasan. Kedelapan
program
tersebut
harus
diapliksikan
pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Bojonegoro.
13
dalam
B. TUJUAN Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1)
Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bojonegoro yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bojonegoro. 4) Meningkatnya
pengawasan
intern
dalam
rangka
peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. C. SASARAN Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: NO.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
14
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan
NO.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
4.
5. 6. 7. 2.
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
1. 2. 3. 4.
5. 3.
Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
1.
2. 3. 4. 5.
4.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama
1.
15
Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum. Jumlah kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Prosentase proses pemeriksaan perkara Prosentase proses administrasi putusan perkara. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung .
NO. 5.
6.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Bojonegoro Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan. 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek. 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek. 4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua. 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang.
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA. NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET
1.
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara
80 %
2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin
50 %
dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin
60 %
dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Prodeo 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling
16
95 %
NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 5. Prosentase putusan yang diunggah
TARGET 95 %
(upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2.
1. Prosentase proses administrasi
100 %
penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara
80 %
3. Prosentase proses administrasi putusan
100 %
perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan
100 %
putusan kepada para pihak. 5. Prosentase proses penyampaian akta
100 %
cerai kepada para pihak. 3.
1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai
12
dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran
100 %
Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji,
146.877.165 100 %
Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/
301.409.000,-
Pemeliharaan Perkantoran. 4.
1. Jumlah Pengadaan Perlengkaran Sarana
17
1
NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET
Gedung 5.
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra
1
Jabatan 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang
4
mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang
4
mengikuti Diklat/Bintek 4. Jumlah Hakim yang mengikuti
4
Diklat/Bintek. 6.
1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan
4
perkara oleh Ketua 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan
4
Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim
2
Pengawas Bidang
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011.
18
TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN 2011 NO. 1.
2.
SASARAN Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
INDIKATOR
TARGET
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Prodeo 4. Jumlah kegiatan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling. 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi. 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.
80 %
19
50 %
50 %
50 %
85 % 95 % 80 % 100 % 80 % 100%
NO.
3.
4.
5.
SASARAN
Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki
INDIKATOR
TARGET
4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak. 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional /Pemeliharaan Perkantoran. 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung
100%
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 2. Jumlah Pejabat
20
100 %
12
100 % 146.877.165 100 %
301.409.000 ,-
1
1 6
NO.
SASARAN
INDIKATOR
integritas tinggi.
3.
4.
6.
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
1.
2.
3.
Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
21
TARGET 3 4
4 4
2
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN URAIAN
1.
Terwujudnya
1.
Prosentase Jumlah
penyelesaian
Penyelesaian
perkara yang
Perkara
sederhana, tepat
2.
Jumlah Perkara Bagi
waktu,
Masyarakat Miskin
transparan dan
dan Terpinggirkan
akuntabel
yang diselesaikan
TARGET
REALISASI
%
80 %
82 %
102
50
16
32
50
46
92
85 %
85 %
100
tepat waktu. 3.
Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Prodeo
4.
Jumlah kegiatan bagi masyarakat
22
INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN URAIAN
TARGET
REALISASI
%
100 %
100 %
100
95 %
98 %
100,3
100 %
100%
100
95 %
95 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
90 %
90 %
100
miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5.
Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
6.
Prosentase Pelayanan Meja Informasi
7.
Prosentase Minutasi Berkas Perkara
2.
Terselesaikanny
1.
Prosentase proses
a Administrasi
administrasi
perkara yang
penerimaan perkara.
efektif, efisien,
2.
dan akuntabel
Prosentase proses pemeriksaan perkara
3.
Prosentase proses administrasi putusan perkara.
4.
Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.
5.
Prosentase
23
INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN URAIAN
TARGET
REALISASI
%
90 %
90 %
100
12
12
100
100 %
100 %
100
163.221.0
163.221.000
100
100 %
100 %
100
216.506.0
216.506.000
100
3
100
penerbitan akte cerai 6.
Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.
3.
Tersedianya
1.
Jumlah Laporan
Dukungan
Keuangan yang
manajemen dan
sesuai dengan
tugas
Sistem Akuntansi
teknis
dalam
Pemerintah (SAP).
penyelenggaraa n
2.
Fungsi
Persentase (%) Penyerapan
Peradilan
Anggaran Meningkat. 3.
Jumlah PNBP Mahkamah Agung.
4.
Prosentase
00
Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5.
Jumlah Tersedianya Operasional/
00
Pemeliharaan Perkantoran. 6.
Pengelolaan dan pelaporan barang
24
3
INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN URAIAN
TARGET
REALISASI
%
3
3
100
1
1
100
2
2
100
3
3
100
3
3
100
4
4
100
12
12
100
milik negara 4.
Tersedianya Sarana
1. dan
Jumlah Pengadaan Perlengkapan
Prasarana
Sarana Gedung
Aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro 5.
Terwujudnya SDM
1.
yang
Profesional
mengikuti Diklat
dan
memiliki
Jumlah CPNS yang Pra Jabatan
2.
integritas tinggi.
Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek
3.
Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek
4.
Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek.
6.
Terwujudnya
1.
Jumlah Pengawasan
pelaksanaan
terhadap Keuangan
Pengawasan
perkara oleh Ketua
internal efektif
yang dan
2.
Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan
25
INDIKATOR KINERJA NO
SASARAN URAIAN efisien
TARGET
REALISASI
%
2
2
100
Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3.
Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA. SASARAN 1:
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
1.
Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara. Sisa Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2010 adalah sebanyak: 577 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 2.962 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebanyak 3.539 perkara. Dalam tahun 2011 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro telah memutus perkara sebanyak 2.895 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2010 dan perkara tahun 2011 adalah 81%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan.
26
Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan
berapa target yang ideal untuk
prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 80% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah 3.539 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 3.539 : 2.831 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 2.831 : 12 : 235 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro sebanyak 13 orang ( 11 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 21perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80 % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.
2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan DIPA Eselon 04
Tahun 2011 Pengadilan
Agama Bojonegoro mendapatkan dana Rp. 24.000.000,- yang terdiri dari pagu untuk perkara prodeo sebesar Rp. 16.500.000,dan untuk pelaksanaan sidang keliling sebesar Rp. 7.500.000,-. Dalam rangka optimalisasi anggaran maka Pengadilan Agama Bojonegoro mengajukan revisi POK berupa pergesaran pagu untuk perkara prodeo yang semula sebesar Rp. 16.500.000,- menjadi hanya sebesar Rp. 6.000.000,- selebihnya sebesar Rp. 10.500.000,dialihkan/digeser ke Sidang Keliling sehingga pagunya berubah dari semula hanya Rp. 7.500.000,- menjadi Rp. 18.000.000,-.
27
Untuk penyerapan anggaran dari 24.000.000 terserap sebesar Rp. 21.725.000,- (90.52%) dan yang tidak terserap sebesar Rp. 2.275.000,- (9,48%). Dimana untuk pagu pelaksanaan sidang keliling terserap 100%, sedangkan untuk perkara prodeo hanya terserap 62,08% Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.
3.
Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Bojonegoro telah memutus sebanyak 2.895 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2011 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 2.475 perkara atau sebanyak 85 %. Untuk indikator ini telah mencapai target.
4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Selama tahun 2011 Pengadilan Agama Bojonegoro telah melayani sebanyak 69 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Bojonegoro. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan
28
Agama Bojonegoro. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.
5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 2.895 perkara, Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2011 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 2.861 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 98,82 %. SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
1.
Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebanyak 2.962 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku
29
jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebanyak 2.962 perkara. Sebanyak 2.499 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 463 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2012, disebabkan perkara ghoib yang masuk kisaran September sampai engan Nopember dan diterima di akhir tahun 2011. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah 84 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
3.
Prosentase proses administrasi putusan perkara. Pengadilan Agama Bojonegoro dapat memutus perkara sebanyak 2.895 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan
memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti
30
Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.
4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Bojonegoro telah memberikan salinan putusan kepada para pihak sebanyak 1.100 perkara sesuai dengan permitaan para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.
5. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. Dalam tahun 2011 Pengadilan Agama Bojonegoro telah menerbitkan akta cerai sebanyak 2.415 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 4.830 akta cerai yang harus disampaikan kepada para pihak. Selama tahun 2011 ini ada 4.380 akta cerai yang diserahkan kepada para pihak sisanya sebanyak 550 akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, yang berarti telah 90 % akta cerai yang telah disampaikan kepada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Bojonegoro telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Bojonegoro.
31
SASARAN 3: Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
1.
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengirimkan laporan yang sesuai dengan dengan sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2011 Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengirimkan Laporan keuangannya baik kepada KPPN Bojonegoro maupun ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai.
2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Nomor 0228/005-
01.2./15/2011 untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.366.768.000 dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.086.002.000, Belanja Barang sebesar Rp. 235.766.000, dan Belanja Modal sebesar Rp. 45.000.000. Sedangkan realisasi dari DIPA tersebut sebesar Rp. 2.051.864.117 (86.69%) dengan perincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp.1.778.961.204 (85.28%), Belanja Barang Rp. 234.452.913 (99,44%), Belanja Modal Rp. 38.450.000 (85.44 %)
32
Sedangkan untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Nomor 0228/005-04.2/15/2011 untuk Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000 dengan perincian
untuk Belanja Barang sebesar Rp. 24.000.000,-.
Sedangkan realisasi dari DIPA tersebut sebesar Rp. 21.725.000 (90.52%) dengan perincian sebagai berikut : Belanja Barang Rp. 21.725.000 (90.52%) Untuk Indikator kinerja ini ternyata Pengadilan Agama Bojonegoro belum dapat mencapai target.
1.
Jumlah PNBP Mahkamah Agung Pada tahun 2011 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Agama Bojonegoro melalui mekanisme pemotongan langsung SPM Gaji Pegawai untuk DIPA Nomor 0228/005-01.2./15/2011 untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebesar Rp. 11.040.440 yang terdiri dari akun 423911 (Penerimaan kembali balnaja pegawai pusat TAYL) sebesar Rp. 6.480,-. Dan akun 423991 (Penerimaan kembali persekor/ Uang Muka Gaji) sebesar Rp. 11.033.960,-. Sedangkan
PNBP
untuk
DIPA
Nomor
0228/005-
04.2./15/2011 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI, selama Tahun 2011 yang telah
disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebesar
Rp. 163.221.000,-, dengan perincian akun
33
423413 (Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)) sebesar Rp. 161.141.000,-, akun 423415 (Pendapatan Ongkos Perkara) sebesar Rp. 250.000,- dan akun 42419 (Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya) sebesar Rp. 1.830.000,-. Kami jelaskan bahwa jumlah PNBP yang disetor ke kas negara tidak ada target yang harus dipenuhi, karena dalam DIPA tidak tercantumkan target tersebut.
1.
Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu Setiap tanggal 1 Pengadilan Agama Bojonegoro telah dapat membayarkan gaji kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro melalui rekening masing-masing Hakim dan pegawai, sedangkan untuk remunerasi, setiap ada transfer remunerasi dari Mahkamah Agung pada hari itu juga Pengadilan Agama Bojonegoro telah menyerahkan kepada Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro tepat waktu dan tidak ditundatunda. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini realiasasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.
Dalam DIPA tahun 2011 telah tersedia anggaran untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar 224.566.000. Anggaran ini telah terserap sebesar Rp
34
223.252.913 (99.42%), dan hanya menyisakan belanja langganan daya dan jasa sebesar Rp. 1.299.627 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 13.400,- yang tidak dapat diserap Dengan demikian untuk indikator ini bisa dikatakan telah mencapai target yang telah ditetapkan karena sisa pagu sebesar Rp. 1.299.627 memang tidak bisa diserap karena murni kelebihan pagu.
3.
Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara Dalam rangka administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara, pada per 31 Desember 2011 bahwa aset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bojonegoro senilai Rp. 3.939.133.598 yang terdiri dari aset lancar berupa persediaan barang khususnya ATK Kantor sebesar Rp. 2.176.700, aset tetap sebesar Rp. 3.886.078.598 yang terdiri dari Tanah senilai Rp. 1.074.100.000, Peralatan dan Mesin Rp. 969.395.598 dan Gedung dan bangunan senilai Rp. 1.842.583.000, serta aset tetap lainnya sebesar Rp. 50.878.205 berupa penghentian aset dari penggunaan. Dari nilai aset periode 31 Desember 2011, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010 terjadi kenaikan sebesar Rp. 58.166.309 atau 1,51% yang berasal dari: 1)
Penambahan aset tanah sebesar Rp. 100.000,- yang berasal dari Pengadaan barang modal yang dibiayai dari DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro;
35
2) peralatan dan mesin sebesar Rp. 24.646.309 yang berasal dari pengadaan barang modal yang dibiayai dari DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro sebesar Rp. 4.900.000,- dan penambahan barang dari transfer masuk/ hibah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar Rp. 19.716.309; 3) penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari pengadaan barang modal yang dibiayai dari DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro sebesar Rp. 33.450.000,-. Dalam rangka untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara, disamping administrasi dan pengelolaannya, maka pelaporan tentang aset negara juga sangat dibutuhkan dalam rangka mengetahui berapa besar kekayaan negara khususnya kekayaan aset dari barang milik negara di instansi pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut maka Pengadilan Agama Bojonegoro selama tahun 2011 telah melakukan rekonsiliasi barang milik negara dengan KPKNL Surabaya sebanyak 2 kali, yaitu pada semester I dan semester II, dan telah mengirimkan laporan Catatan Ringkas atas Barang Milik Negara semester I dan semester II serta Tahunan untuk DIPA eselon 01 dan eselon 04 kepada Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi
Agama
Surabaya,
KPKNL
Surabaya,
serta
KPPN
Bojonegoro. SASARAN 4: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro.
36
1.
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Bojonegoro telah melakukan 3 kali pengadaan dengan nilai belanja modal sebesar Rp. 45.000.000,- dengan perincian yaitu pada bulan Maret 2011 mengadakan pengadaan 1 (satu) unit penambahan daya listrik dari 11.000 watt ke 33.000 watt dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.450.000,-, pada bulan Desember 2011 mengadakan pengadaan 1 (satu) unit yang lebih tepatnya yaitu paket berupa pengadaan jaringan wireless dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.900.000, dan kemudian pengadaan menambah nilai aset untuk aset tanah berupa biaya balik nama sertifikat tanah untuk 2 (dua) dokumen sertifikat dengan realisasi anggaran Rp. 100.000,Pengadaan ini pada tahun 2011, yang berarti target untuk indikator telah tercapai.
SASARAN 5 : Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.
1.
Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2011 ada memiliki 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil, tetapi pada tahun 2011 belum mengikuti Diklat Pra Jabatan, yang berarti indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan karena untuk mengikutkan diklat pra jabatan bukan kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro .
2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek
37
Ada 5 (lima) Pelatihan/Bintek pada tahun 2011 yang diikuti oleh Pejabat kesekretariatan yaitu : 1)
Workshop Bendahara Pengeluaran.
2) Bintek Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2012. 3) Bintek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4) Bintek Pengelolaan Perlengkapan. 5) Bintek Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.
3.
Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. Ada 3 (tiga) Pelatihan/Bintek pada tahun 2011 yang diikuti oleh Hakim yaitu: 1)
Orientasi Hisab Rukyat.
2) Sosialisasi / Bintek Mediasi. 3) Sosialisasi / Bintek Perilaku Hakim. Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%. SASARAN 6 : Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
1.
Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua
38
Sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan perkara yang berarti dalam setahun Ketua Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan sebanyak 4 kali. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro selama tahun 2011 telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan perkara sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target.
2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Pengguna Anggaran (Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro ) dan Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) Panitera / Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku telah mengadakan pemeriksaan setiap bulan terhadap keuangan negara (DIPA), yang berarti selama tahun 2011 Panitera/Sekretaris telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan sebanyak 12 kali yang dibuktikan dengan terbitnya LPJ Bendahara Pengeluaran, dan memeriksaan insidentil setiap 3 bulan sekali oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai Pengguna Anggaran sehingga dalam setahun melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target yaitu 100%.
39
3.
Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Selama tahun 2011 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berarti target dalam indikator kinerja ini telah tercapai yaitu 100 %.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
1.
Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut: 1)
Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2011 untuk Pengadilan Agama Bojonegoro;
2) Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2011 untuk Pengadilan Agama Bojonegoro; 3) Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu: a) Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai
40
Pengadilan Agama Bojonegoro; b) Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bojonegoro untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan
tunjangan,
lembur,
honor-honor,
Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; c) Menatausahakan
administrasi
keuangan
DIPA
Pengadilan Agama Bojonegoro dengan realisasi sebagai berikut: DIPA Nomor 0228/005-01.2./15/2011 untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI : 1. Belanja Pegawai Pagu DIPA
Rp.2.086.002.000,-
Realisasi DIPA
Rp. 1.778.961.204,-
Sisa dana DIPA
Rp. 307.040.796,-
Prosentase Realisasi DIPA
85.28 %
2. Belanja Barang Pagu DIPA
Rp. 235.766.000,-
Realisasi DIPA
Rp. 234.452.913,-
Sisa dana DIPA
Rp.
41
1.313.087,-
Prosentase Realisasi DIPA
99,44%
3. Belanja Modal Pagu DIPA
Rp.
45.000.000,-
Realisasi DIPA
Rp.
38.450.000,-
Sisa dana DIPA
Rp.
6.550.000,-
Prosentase Realisasi DIPA DIPA
Nomor
85.44 %
0228/005-04.2./15/2011
Unit
Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 1.
Belanja Barang Pagu DIPA
Rp.
24.000.000,-
Realisasi DIPA
Rp.
20.691.000,-
Sisa dana DIPA
Rp.
3.309.000,-
Prosentase Realisasi DIPA
86.21%
2. Pelaporan Keuangan Kegiatan
pelaporan
keuangan
Pengadilan
Agama
Bojonegoro adalah sebagai berikut: a) Membuat Laporan Realisasi Anggaran rutin Pengadilan Agama Bojonegoro setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan
42
Perbendaharaan Negara Bojonegoro, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; b) Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.
43
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2011 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2.
Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2012.
3.
Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Bojonegoro dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor:W13-A5/3814/HM.01/SK/XI/2010 tanggal 18
44
Nopember 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik; 4.
Penyelesaian perkara pada tahun 2011 pada Pengadilan Agama Bojonegoro telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 577 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 2.962 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro berjumlah 3.539 perkara, dari jumlah sebanyak 3.539 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.895 perkara (82%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 sebanyak 644 perkara (18 %);
5.
Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi ada sedikit
kendala, yaitu
mengenai anggaran untuk Langganan Daya dan Jasa Khusus untuk Listrik yang pagu dalam DIPA sangat kecil, tidak sesuai dengan realisasinya, dimana yang semestinya anggaran untuk pembayaran tagihan Listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik perlu ditambah. B. SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar:
45
1.
Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun;
2.
Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Bojonegoro kelas IA;
3.
Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga;
4.
Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum;
5.
Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
6.
Meningkatkan pembinaan / pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yusttisial dan tugas umum.
C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2011; Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang
46
telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun; Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.
Bojonegoro, 30 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
H. MOCH. THA’IF AS, S.H.,SH. NIP. 150 169 056
47
LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi KETUA H. Moch. Tha'if AS, S.H.
WAKIL KETUA Drs. H. Darmudji, S.H.
HAKIM Drs. H. MASDUQI PANITERA / SKRETARIS H. Abd. Mutholib, S.H. M.H.
Drs. H. KASNARI, M.H. Dra. Hj. UMMU LAILA M.H.I.
Drs. KARMIN, M.H.
WAKIL PANITERA Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H.
JURUSITA / PENGGANTI
PANITERA PENGGANTI
WAKIL SEKRETARIS Yeti Rianawati, S.H.
Drs. FARIHIN S.H. Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H. Dra. FARIDA ARIANI, S.H.
KEPALA SUB KEPANITERAAN PERMOHONAN / PANITERA MUDA PERMOHONAN Sudardjo, S.H.
Drs. IMAM AHMAD
Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H. Sudardjo, S.H.
Lampiran 1
Drs. NURUL ANWAR
KEPALA SUB KEPANITERAAN GUGATAN / PANITERA MUDA GUGATAN
Sinhaji, S.H.
Siti Masithah, BA.
Moch. Ischaq, S.H.
Endah Ratna Wijaya
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Kosong Sandhy Sugijanto
M. Ulin Nuha, S.Ag.
Drs. MISNAN MAULANA Drs. MIFTAHUL FAHRI
Ahmad Priyadi,S.H.
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN Mochammad Ischaq, S.H.
Siti Masithah, BA. Drs. M. Nur Wachid
Drs. SYAMSUL AZIZ, M.H.
Slamet Adji
Yeti Rianawati, S.H.
KEPALA SUB KEPANITERAAN HUKUM / PANITERA MUDA HUKUM
Ahmad Priyadi, S.H.
Drs. M. Nur Wachid
Muhammad Sirojuddin, S.H.
Mudakin, S.H.
Muhammad Sutrisno
KEPALA SUB BAGIAN UMUM Kosong
2. Indikator Kinerja Utama No. 1.
Indikator Kinerja
Target
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara
80 %
2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan
52
tepat waktu. 3. Jumlah
Perkara
Bagi
Masyarakat
Miskin
dan
Terpinggirkan
yang
miskin
yang
terpinggirkan
yang
576
mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah
kegiatan
bagi
masyarakat
mendapatkan layanan sidang keliling
2.
5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
60%
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi
95 %
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
95%
1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara
Lampiran 2
3.
100% 80%
3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.
100%
4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.
100%
5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak.
100%
1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah
12
No.
Indikator Kinerja
Target
(SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran.
100 % 172.991.339 100 % 452.0777.000
4.
1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung
1
5.
1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
1
2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat / Bintek
4
3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat / Bintek
4
4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat / Bintek.
4
1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua
4
2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna
4
6.
Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
2
Lampiran 3
3. Rencana Kinerja Tahun 2012 No. 1.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Terwujudnya
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara
80 %
penyelesaian
perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan
50
yang waktu,
sederhana, transparan
tepat
Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
dan 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan
akuntabel
50
Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Prodeo 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke
85%
website.
2.
Terselesaikannya
Lampiran 4
akuntabel
efisien,
95 %
7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara
95%
1. Prosentase
Administrasi perkara yang efektif,
6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi proses
administrasi
penerimaan
100%
perkara.
dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara
80%
3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.
100%
4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan
100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
kepada para pihak. 5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada
100%
para pihak. 3.
Tersedianya manajemen
Dukungan 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan dan
tugas
Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
teknis
dalam 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.
penyelenggaraan
Fungsi 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung.
Peradilan
12
4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat
100 % 163.221.000 100 %
waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan
216.506.000
Perkantoran. 4.
Tersedianya Sarana dan 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Prasarana Pengadilan
3
Aparatur Agama
Bojonegoro
Lampiran 5
5.
Terwujudnya SDM yang 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
1
Profesional dan memiliki 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti
2
integritas tinggi.
Diklat / Bintek 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti
3
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Diklat / Bintek 4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. 6.
Terwujudnya pelaksanaan 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara Pengawasan internal yang efektif dan efisien
3 4
oleh Ketua 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara
12
(DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah
Pengawasan
Oleh
Hakim
Pengawas
2
Bidang
4. Penetapan Kinerja 2012
Lampiran 6
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1.
Terwujudnya
1. Prosentase
penyelesaian
Jumlah
Manajemen Peradilan
perkara yang
Penyelesaian
Agama
sederhana, tepat
Perkara
waktu, transparan dan akuntabel
2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat
TARGET 80 %
15
Program / Kegiatan Peningkatan
Anggaran 15.000.000,-
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah
15
Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Prodeo 4. Jumlah
Lampiran 7
kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan
60%
Program / Kegiatan
Anggaran
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
Program / Kegiatan
Anggaran
yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase
95 %
putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase
95%
Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi
Lampiran 8
Berkas Perkara 2.
Terselesaikannya Administrasi
1. Prosentase proses
100%
Peningkatan Manajemen Peradilan
66.600.000,-
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
perkara yang
administrasi
efektif, efisien,
penerimaan
dan akuntabel
perkara. 2. Prosentase
TARGET
Agama
80%
proses pemeriksaan perkara 3. Prosentase
100%
proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian
Lampiran 9
salinan putusan kepada para pihak.
Program / Kegiatan
100%
Anggaran
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 5. Prosentase
TARGET
Program / Kegiatan
Anggaran
100%
proses penyampaian akta cerai kepada para pihak. 3.
Tersedianya
1. Jumlah
12
1. Pembayaran Gaji
Dukungan
Laporan
manajemen dan
Keuangan
tugas teknis
yang sesuai
Operasio-nal dan
dalam
dengan
Pemeliharaan
penyelenggaraan
Sistem
Perkantantoran
Fungsi Peradilan
Akuntansi
dan Tunjangan 2. Penyelenggaraan
Pemerintah
Lampiran 10
(SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran
2.086.002.000
100 %
216.506.000
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
Meningkat. 3. Jumlah PNBP
163.221.000
Mahkamah Agung. 4. Prosentase
100 %
Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah
216.506.000
Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran.
Lampiran 11
4.
Tersedianya
1. Jumlah
Sarana dan
Pengadaan
Prasarana
Perlengkapan
Aparatur
Sarana
Pengadilan
Gedung
3
Program / Kegiatan
Anggaran
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
1. Jumlah CPNS
1
Agama Bojonegoro 5.
Terwujudnya SDM yang
yang
Profesional dan
mengikuti
memiliki
Diklat Pra
integritas tinggi.
Jabatan 2. Jumlah
2
Pejabat Kesekretariata n yang mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah
3
Pejabat
Lampiran 12
Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek 4. Jumlah Hakim
4
Program / Kegiatan
Anggaran
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
yang mengikuti Diklat/Bintek. 6.
Terwujudnya
1. Jumlah
pelaksanaan
Pengawasan
Pengawasan
terhadap
internal yang
Keuangan
efektif dan efisien
perkara oleh
4
Ketua 2. Jumlah
12
Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA)
Lampiran 13
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah
2
Program / Kegiatan
Anggaran
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
TARGET
Program / Kegiatan
Anggaran
Lampiran 14
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: H. MOCH. THAIF AS, S.H.
Jabatan
: Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Lampiran 15
Nama
: H. ABDUL MUTHOLIB, S.H.,M.H.
Jabatan
: Sekretaris Pengadilan Agama Bojonegoro
Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bojonegoro,
Januari 2012
Lampiran 16
Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
Sekretaris Pengadilan Agama Bojonegoro
H. MOCH. THAIF AS, S.H.
H. ABDUL MUTHOLIB, S.H., M.H.
NIP. 150 169 056
NIP. 195609191980031005
5. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 No.
Sasaran Strategis
1.
Terwujudnya penyelesaian perkara
1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara
yang
2. Jumlah
sederhana,
tepat
Indikator Kinerja
waktu,
transparan dan akuntabel
Perkara
Bagi
Masyarakat
Miskin
dan
Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah
Perkara
Bagi
Masyarakat
Miskin
dan
Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah
kegiatan
terpinggirkan
yang
bagi
masyarakat
mendapatkan
miskin layanan
yang sidang
keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2.
Terselesaikannya
Administrasi
1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.
Lampiran 17
perkara yang efektif, efisien, dan
2. Prosentase proses pemeriksaan perkara
akuntabel
3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak.
3.
Tersedianya Dukungan manajemen dan
tugas
teknis
dalam
penyelenggaraan Fungsi Peradilan
1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah
Tersedianya
Operasional/
Pemeliharaan
Perkantoran. 4.
Tersedianya Sarana dan Prasarana 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Aparatur
Pengadilan
Agama
Bojonegoro 5.
Terwujudnya SDM yang Profesional 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan
Lampiran 18
dan memiliki integritas tinggi.
2. Jumlah
Pejabat
Kesekretariatan
yang
mengikuti
Kepaniteraan
yang
mengikuti
Diklat/Bintek 3. Jumlah
Pejabat
Diklat/Bintek 4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek.
No. 6.
Sasaran Strategis Terwujudnya
pelaksanaan 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh
Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja
Ketua 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
Lampiran 19
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
SURAT KEPUTUSAN Nomor: W13-A15/125/KU.01/SK/I/2012 TENTANG
Lampiran 20
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2011
Menimbang
: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun Anggaran 2011, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0228/005-01.2.01/15/2011, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu
dan
memenuhi
syarat
untuk
diangkat
sebagai
Pengarah,
Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Agama Bojonegoro.
Lampiran 21
4. Bahwa oleh karena itu kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan honorariumnya masing-masing.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedotnan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 0228/005-01.2.01/15/2011, tanggal 20 Desember 2010 MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Lampiran 22
Pertama
: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut:
No 1.
Nama dan NIP H. Moch. Thaif AS, S.H.
Jabatan Pengarah
NIP. 150 169 056 2.
Drs. H. DARMUDJI, S.H.
Penanggung Jawab
NIP. 195807031987031001 3.
H. ABDUL MUTHOLIB, S.H., M.H.
Ketua
NIP. 195609191980031005 4.
Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H.
Wakil Ketua
NIP. 196504121986031007 5.
YETI RIANAWATI, S.H.
Sekretaris
NIP. 197601171998032008 6.
Drs. NUR WACHID
Anggota
NIP. 196601011994031003 7.
SUDARDJO, S.H.
Anggota
Lampiran 23
NIP. 19561224198303 8.
Hj. SITI MASITHA, B.A.
Anggota
NIP. 196005251986032004 9.
MOCH. ISCHAQ, S.H. NIP. 196708171994031009
Anggota
No 10.
Nama dan NIP
Jabatan
SHANDY SOEGIJANTO,S.E.,S.H.
Anggota
NIP. 197712122006041001 11.
YUNISTIRA FAUZIYAH,S.H.,S.H.I.
Anggota
NIP. 198006282011012011 12.
Kedua
MOCH. ARDANY CHABIB
Anggota
: Memberikan honorarium kepada TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang nama-nama tersebut di bawah ini yaitu: No 1.
Nama dan NIP H. Moch. Thaif AS, S.H.
Jabatan
Honorarium
Pengarah
Rp. 500.000,-
Penanggungjawab
Rp. 450.000,-
Ketua
Rp. 400.000,-
NIP. 150 169 056
Lampiran 24
2.
Drs. H. DARMUDJI, S.H. NIP. 195807031987031001
3.
H. ABDUL MUTHOLIB, S.H., M.H. NIP. 195609191980031005
No 4.
Nama dan NIP Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H.
Jabatan
Honorarium
Wakil Ketua
Rp. 350.000,-
Sekretaris
Rp. 300.000,-
Anggota
Rp. 300.000,-
Anggota
Rp. 300.000,-
Anggota
Rp. 300.000,-
Anggota
Rp. 300.000,-
Anggota
Rp. 300.000,-
Anggota
Rp. 300.000,-
Anggota
Rp. 300.000,-
NIP. 196504121986031007 5.
YETI RIANAWATI, S.H. NIP. 197601171998032008
6.
Drs. NUR WACHID NIP. 196601011994031003
7.
SUDARDJO,S.H. NIP. 19561224198303
8.
Hj. SITI MASITHA,B.A. NIP. 196005251986032004
9.
MOCH. ISCHAQ, S.H. NIP. 196708171994031009
10.
SHANDY SOEGIJANTO,S.E.,S.H.
Lampiran 25
NIP. 197712122006041001 11.
YUNISTIRA FAUZIYAH,S.H.,S.H.I. NIP. 198006282011012011
12.
MOCH. ARDANY CHABIB
Ketiga
: Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya).
Keempat
: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di
: Bojonegoro
Pada Tanggal
: 6 Januari 2012
Kuasa Pengguna Anggaran,
Lampiran 26
H. ABDUL MUTHOLIB, S.H., M.H. NIP. 195609191980031005
