PENGANTAR. Klaten, 22 Desember 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB. H. HISBULLAH IDRIS, SH.,M.Hum NIP

-i-

PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan laporan tahunan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB juga sebagai evaluasi apa yang telah dilksanakan dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan sesuai Tupoksi dimasing-masing bidang, baik bidang Teknis maupun dibidang administrasi umum. Penyusunan laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB, berpedoman pada format sesuai petunjuk Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 2016 No.324/SEK/OT.01.2/11/2016. Dalam penyusunan laporan Tahun ini kami sadari bahwa masih jauh dari sempurna seperti apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, namun demikian harapan kami semoga laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan Pengadilan Tingkat pertama lainnya.

Klaten, 22 Desember 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB

H. HISBULLAH IDRIS, SH.,M.Hum NIP. 196007011992121001

- ii -

DAFTAR ISI

PENGANTAR

..............................................................................................................

ii

DAFTAR ISI

..............................................................................................................

iii

BAB

BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN ............................................................................................

1

A. Kebijakan Umum Peradilan........................................................................

1

B. Visi dan Misi ..............................................................................................

2

STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................

3

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) .........................................................

3

1. Eselon II ...............................................................................................

6

2. Eselon III ..............................................................................................

6

3. Eselon IV ..............................................................................................

6

4. Staf ........................................................................................................

6

5. Fungsional.............................................................................................

6

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .......................................................

41

1. Eselon II ...............................................................................................

41

2. Eselon III ..............................................................................................

41

3. Eselon IV ..............................................................................................

41

4. Staf ........................................................................................................

41

5. Fungsional.............................................................................................

41

III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..........................................................

42

A. Sumber Daya Manusia................................................................................

42

1. Mutasi ...................................................................................................

44

2. Promosi .................................................................................................

45

3. Pensiun ..................................................................................................

45

B. Keadaan Perkara ......................................................................................... C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................................. D. Pengelolaan Keuangan ............................................................................... E. Dukungan Teknologi Informasi.................................................................. F. Regulasi Tahun 2016 ..................................................................................

BAB

BAB

V

PENGAWASAN .............................................................................................

71

A. Internal ........................................................................................................

71

B. Evaluasi ......................................................................................................

73

VI Kesimpulan dan Rekomendasi .........................................................................

74

- iii -

BAB I PENDAHULUAN

------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 0

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan. Dalam melaksanakan kebijakan umum Peradilan tidak terlepas dari Program kerja dan Pencapaian Target yang menyangkut materi penyusunan Program Kerja baik itu Visi, misi, Strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi dalam merumuskan kebijakan Umum Peradilan yang merupakan kinerja Pelayanan publik. Telah merumuskan : -

Perencanaan.

-

Pengorganisasian.

-

Pelaksanaan.

-

Pengawasan.

-

Masing-masing penanggung jawab tugas telah melaksanakan uraian tugasnya serta mengawasi pelaksanaan program kerja dengan baik. Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB, kami telah

melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, antara lain : -

Melaksanakan Pengawasan melekat, untuk membina para hakim dan Karyawan / Karyawati.

-

Melaksanakan rapat kerja dengan para hakim dan rapat IKAHI. Melaksanakan rapat kerja dengan para Pejabat Struktural dan Fungsional.

-

Melaksanakan pemeriksaan mendadak, melakukan pemeriksaan Kas Keuangan Bendaharawan, memeriksa ruangan kerja, register suratsurat masuk maupun keluar, Kebersihan /Kerapian/Ketertiban Bekerja.

-

Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat para Penegak Hukum (Gakkum)

-

Adanya kerjasama yang baik, dan saling menghormati antara para anggota Muspida. Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut kami menggunakan dasar,

saling asah, saling asih dan saling asuh.


B. Visi dan Misi Sesuai dengan Petunjuk Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilandasi dengan Visi dan Misi yang diembannya, yaitu : Visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” Misi 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;


BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( Tupoksi )


I. STRUKTUR ORGANISASI


Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian dan para Pegawai Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB Tugas utama pada organisasi Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut Pada Pengadilan Negeri terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mana Panitera merangkap sebagai Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Kepaniteraan Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan tehnis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu: a) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. b) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, admninistrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. c) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana d) Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi. e) Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub kepaniteraan yaitu: a) Sub. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata b) Sub. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti c) Sub. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, badan hukum, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundangundangan Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku Kepala Sub Kepaniteraan, yang bertanggung jawab kepada atasan para Panitera Muda dalam

hal

ini

adalah

seorang

Wakil

Panitera

yang

bertugas

mengkoordinir/pengawasan terhadap tugas-tugas Panitera Muda dimaksud, untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan yang terkoordinir untuk melancarkan segala beban tugas yang ada. 2. Kesekretariatan Tugas pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Kesekretariatan mencakup 3 (tiga) hal yaitu: a) Melakukan urusan kepegawaian b) Melakukan

urusan

keuangan

kecuali

mengenai

pengelolaan

biaya

perkara/uang c) titipan pihak ketiga. d) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub bagian yaitu: a) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. b) Sub.Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan kecuali c) mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga. d) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 5

e) perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan. Masing-masing Sub.Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian, dibawah koordinasi seorang Wakil Sekretaris sekaligus sebagai Pengawas Tingkat Menengah untuk selanjutnya malaporkan hasil kerja dan Pengawasannya kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB

A. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES ( SOP ) 1) Eselon II

(Jumlah SOP)

= Nihil

2) Eselon III

(Jumlah SOP)

= 1 orang

3) Eselon IV

(Jumlah SOP)

= 6 orang

4) Staf

(Jumlah SOP)

= 6 orang

5) Fungsional

(Jumlah SOP)

= 61 orang

Adapun penjelasan daripada Standar Operasional Prosedur masing-masing adalah sebagai berikut : 1. ESELON II (Nihil) 2. ESELON III a) KETUA PENGADILAN NEGERI

No

Max waktu penyelesaian

Jenis kegiatan

Ket

A. Memimpin Kantor Pengadilan Negeri Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar 1

Menentukan hari tertentu untuk melakukan persidangan dan

Setiap hari

-

10 menit

-

mencatat dalam berkas perkara 2

Memberikan pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua dan menanda tangani surat Pendelegasian wewenang.

3

Memberikan tugas kepada Wakil Ketua dan Para Hakim, diantaranya

menugaskan

Wakil

Ketua

sebagai

30 menit

Ketua

BAPERJAKAT dan sebagai Koordinator Pengawas Bidang, kepada Para Hakim ditugaskan sebagai Hakim Pengawas ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 6

No


Jenis kegiatan Bidang, dan Hakim Wasmat

4

Menetapkan panjar biaya perkara, biaya eksekusi, biaya

30 menit

jurusita 5

Membagi Perkara kepada Majelis

6

Menentukan,

20 menit

menangguhkan,memerintah

dan

memmpin

10 menit

eksekusi, menetapkan pelaksanaan lelang dan menentukan Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang, sesuai ketentuan yang berlaku dengan menandatangani

surat

penetapan. 7

Melaksanakan putusan serta merta dengan minta ijin kepada

30 menit

Pengadilan Tinggi bila perkara banding dank e Mahkamah Agung untuk perkara kasasi 8

Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan

oleh

Hakim

dan

Panitera

Pengganti,

30 menit

dan

mengirimkan laporan secara aperiodik ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 9

Memberikan ijin untuk dikeluarkan dari kepaniteraan untuk

30 menit

data : daftar, catatan, risalah, serta berita acara berkas perkara untuk kepentingan tertentu

10

Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari MARI dan

30 menit

PT yang berkenaan dengan hkum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, PP dan Jurusita. 11

Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis, yang

15 menit

ingin menyatakan beda pendapat dengan kedua hakim majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya


Ket

b) WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

No

Jenis kegiatan

1

Melaksanakan koordinator Pengawasan terhadap semua Hakim

2

penyelesaian Sewaktu-

Pengawas Bidang

waktu

Mengadakan rapat Baperjakat bila ada usulan jabatan,mutasi,

Sesuai

dan rotasi pegawai 3

Max waktu

Melaksanakan tugas Ketua bila Ketua berhalanmgan

Ket -

-

keperluan Sesuai

-

keperluan 4

Memberikan perintah kepada Jurusita untuk melaksanakan

-

somasi 5

Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para hakim

6

Melaksanakan pembinaan bagi para hakim dalam memutus perkara agar tidak lebih dari 6 bulan

7

Sewaktu-

-

waktu Sewaktu-

-

waktu

Menandatangani legalisasi perjanjian yang dibuat bank dengan

-

nasabah 8

Melaksanakan pembagian perkara pidana singkat, cepat dan

10 menit

-

10 menit

-

10 menit

-

2 hari

-

30 menit

-

30 menit

-

pelanggaran lalu lintas kepada para hakim secara merata 9

Menandatangani Penetapan perpanjangan penahanan, ijin persetujuan sita dan penggledahan

10

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidangbidang tertentu yang telah ditentukan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrrasi dan tehnis yustisial dan melaporkan kepada pimpinan secara berkala. 4. Menetapkan hari sidang, sita jaminan, mengadakan pemeriksaan setempat, mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis, menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuik diucapkan dalam persidangan, mennandatangani putusan sesudah diucapkan dalam sidang,


No

Jenis kegiatan


Ket

mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan/permasalahan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya

Sesuai

pada pertemuan berkala para hakim

Keperluan

Melaksanakan pembinaan bagi para hakim dalam memutus

Sewaktu-

perkara agar tidak lebih dari 6 bulan

waktu

Melaksanakan pembagian perkara pidana singkat, cepat dan

Sesuai

pelanggaran lalu lintas kepada para hakim secara merata

-

-

-

keperluan

c) HAKIM PENGADILAN NEGERI

No

Jenis kegiatan

A

Melaksanakan tugas-tugas sebagai Hakim

1

Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka


2 hari

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya. 2

Menetapkan hari sidang, sita jaminan, mengadakan pemeriksaan setempat, mengemukakan pendapat dalam

Sesuai keperluan

musyawarah Majelis, menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuik diucapkan dalam persidangan, mennandatangani putusan sesudah diucapkan dalam sidang, mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan/permasalahan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

3

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang-

60 menit

bidang tertntu yang telah ditentukan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 4

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan

60 menit

administrrasi dan tehnis yustisial dan melaporkan kepada pimpinan secara berkala.


Ket

No

Jenis kegiatan

B

Pengawasan

1

Melaksanakan Pengawsan kepada Hakim Pengawas Bidang

2

Melaksanakan Pengawasan kepada Hakim Pengawas dan


Ket

2 hari 60 enit

pengamat narapidana ke Rumah Tahanan Negara 3. ESELON IV PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI

No A

Jenis kegiatan


Melaksanakan tugas-tugas Panitera Sekretaris dalam bidang administrasi umum 1. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka

10 hari

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya 2. Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Setiap hari

Negeri dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara dan administrasi umum 3. Menerbitkan SPM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai

berdasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA

keperluan

4. Melaksanakan pembayaran tagihan yang berisi belanja

30 menit

Negara melalui SPM.LS. yang disampaikan kepada KPPN dengan dilengkapi bukti-bukti asli B

Melaksanakan tugas-tugas Panitera Sekretaris dalam bidang administrasi Perkara 1. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,

Setiap hari

putusan, dokumen, buku daftar, buku jurnal, buku register dan surat-surat atau dokumen lainnya yang disimpan di kepaniteraan 2. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan keuangan pihak ketiga C

Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita

Sesekali sesuai job

Pengganti ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 10

Ket

No D

Jenis kegiatan


Salinan Putusan/penetapan 1. Membuat salinan Putusan/Penetapan

30 menit

2. Menandatangani salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri dan surat-surat lain yang menjadi wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perundang-undangan E

Penandatanganan

10 menit

Membuat dan menandatangani akta : 1. Pernyataan Permohonan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan akta Pencabutan (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) 2. Pemberitahuan pernyataan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan inzage. 3. Penerimaan dan Penyampaian Memori Kontra Memori : (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) 4. Pemberitahuan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali F

Mengirim berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan

10 menit

peninjauan kembali dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku G

Melaksanakan sita jaminan dan eksekusi dan melaporkan hasil

1 hari

kpada Ketua Pengadilan H

Mendistribusikan surat sesuai disposisi ketua kepada

20 menit

pelaksana tugas I

Penunjuk Panitera Pengganti untuk melakukan persidangan

10 menit

sesuai perkara yang diberikan J

Menyampaikan saran, pendapat serta melaksanakan tugas lain

Sesuai

yang diberikan oleh ketua

kbutuhan

K

Melaksanakan tugas ebagai anggota Baperjakat

L

Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan

Sewaktuwaktu 15 menit

pada agenda (Court Calender Panitera Pengganti) Melaksanakan persidangan dengan membantu Hakim dalam

Sesuai

persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

kebutuhan

pengadilan ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 11

Ket

No

Jenis kegiatan


Ket

Membantu Hakim dalam hal : - Membantu membuat penetapan hari sidang - Membuat berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya. - Mengetik putusan/penetapan Melaporkan perkembangan perkara kepada meja II (petugas

20 menit

Register) setiap selesai sidang untuk dicatat dalam register tentang : - Perubahan/penundaan hari sidang dan alasannya - Perkara yang sudah dfiputus berikut isi amar putusannya Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama

10 menit

dengan Hakim Ketua Majelis serta asli putusan / penetapan Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

10 enit

bila telah selesai diminutasi a) SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI

No

Jenis kegiatan

1

Membuat Program Kerja Pelaksanaan anggaran selaku Pejabat

Max waktu penyelesaian 3 hari kerja

Pembuat Komitmen 2

Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan

3 hari kerja

rencana anggaran tahun berjalan 3 4

Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas bagian administrasi

Setiap hari

yang terdiri dari : Urusan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Kepegawaian 5

Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat –surat keluar yang

1 hari kerja

dibuat oleh urusan Umum, Keuangan dan kepegawaian 6

Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait

Sesuai kebutuhan

7

Menyusun Data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan

3 hari kerja

seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 12

Ket

No 8

9

Jenis kegiatan Membantu pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan


Ket

Sewaktu-

instruiksi yang diberikan.

waktu

Melaksanakan kebutuhan rumah tangga kantor

Sesuai kbutuhan

d) PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI

No

Jenis kegiatan

1

Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan

Max waktu penyelesaian 30 menit

pada agenda (Court Calender Panitera Pengganti) 2

Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

Sesuai lamanya persidangan

3

Membantu Hakim dalam hal :

180 menit

- Membantu membuat penetapan hari sidang - Membuat berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya. - Mengetik putusan/penetapan 4

Melaporkan perkembangan perkara kepada meja II (petugas

30 menit

Register) setiap selesai sidang untuk dicatat dalam register tentang : - Perubahan/penundaan hari sidang dan alasannya - Perkara yang sudah dfiputus berikut isi amar putusannya 5

Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama-sama

20 menit

dengan Hakim Ketua Majelis serta asli putusan / penetapan 6

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

20 menit

bila telah selesai diminutasi 7

Melaksanakan Pemeriksaan Setempat bersama-sama dengan hakim dan petugas terkait

8

Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan oleh Panitera/Sekretaris ataupun Panitera Muda

Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan


Ket

e) JURUSITA PENGADILAN NEGERI

No 1

Jenis kegiatan Melaksanakan semua perintah Pemanggilan, pemberitahuan


Ket

4 hari

yang diberikan oleh Ketua Majelis menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang 2

Melakukan Sita Jaminan (CB), Sita Eksekusi, Eksekusi dan

4 hari

Pengangkatan Sita atas perintah Ketua Majelis / Ketua Pengadilan Negeri 3

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Setiap hari

sebagai staf dimana diperbantukan 4

Melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan delegasi dari

4 hari

Pengadilan Negeri lain f) URUSAN UMUM

No

Jenis kegiatan


Ket

A. PERSURATAN Yang dimaksud persuratan masuk adalah semua kegiatan surat dinas (termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan / ijin penggeledahan, ijin penyitaan) yang keluar dan masuk ke Pengadilan Negeri melalui Bagian Umum. Pengelolaan surat masuk: 1

Surat yang diterima di Cap tanda terima kemudian ditulis

1 Hari

-

1 Hari

-

dalam buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Bagian Umum untuk diteruskan ke Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan negeri. 2

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisikan surat tersebut.

3

Surat turun ke Panitera/Sekretaris untuk di disposisikan ke

1 Hari

Wakil Panitera/ Wakil Sekretaris. 4

Surat di distribusikan sesuai disposisi Wakil sekretaris atau

1 Hari

Wakil panitera. 5

Surat yang memerlukan jawaban / tanggapan, masing-masing

3 Hari

harus sudah dijawab / ditanggapi.


No


Jenis kegiatan

Pengelolaan surat keluar: 1

Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor

1 Hari

sesuai kode surat dan ditanggali, kemudian 1 lembar surat ditinggal pada Bagian Umum sebagai arsip. 2

Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap

hari,

sedangkan

surat-surat

yang

1 Hari

sangat

mendesak/penting dikirim melalui kurir. B. ADMINISTRASI PERLENGKAPAN 1

Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan

2 Hari

pengadaan barang dan jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam Aplikasi SIMAK BMN. 2

Pencatatan barang-barang persediaan ( ATK ).

2 Hari

3

Pemberian Nomor Urut Pendaftaran ( NUP ) BMN.

3 Hari

4

Pembuatan Daftar Barang Ruangan ( DBR ) diselesaikan.

3 Hari

5

Pembuatan Kartu Inventaris Barang ( KIB ).

3 Hari

6

Pembuatan Laporan Neraca ( SIMAK BMN ) ke Bagian

3 Hari

Keuangan. 7

Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke

7 Hari

Instansi terkait. 8

Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL.

3 Hari

9

Melakukan Opname barang setiap Triwulan.

4 Hari

10

Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak berat dan sudah

10 Hari

tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. 11

Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan

1 Hari

roda 4 (empat). 12

Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua)

4 Hari

dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki . 13

Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik

30 Hari

setiap semester. 14

Perawatan AC dan Komputer setiap 3 ( tiga ) bulan.

20 Hari

15

Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki

15 Hari

dilaksanakan.


Ket

No


Jenis kegiatan

Ket

C. ADMINISTRASI PERENCANAAN 1

Menghimpun kebutuhan ATK, sarana dan prasarana penunjang

7 Hari

kerja selama l tahun yang akan datang. 2

Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan

10 Hari

sarana dan prasarana 3

Menyusun rencana kerja dan program kerja Bagian Umum

7 Hari

setiap awal tahun. D. KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor. Pengelolaan Perpustakaan: 1

Penerimaan Buku baru untuk Perpustakaan dicatat ke Buku Register

Induk,

pemberian

nomor

dan

cap

5 Hari

stempel

perpustakaan pada buku, pemberian label pada buku, memasukkan dan menyusun buku pada rak buku sesuai klasifikasi masing-masing serta pembuatan katalog buku. 2

Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-

1 Hari

buku Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan dilaksanakan setiap akhir tahun. 3

Membuat

catatan

peminjaman

pada

Register

Buku

1 Hari

peminjaman masing-masing anggota dan pengembalian buku dalam buku peminjaman. 4

Membuat Surat Teguran/Surat Peringatan kepada Peminjam

1 Hari

Buku yang belum mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 5

Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku setiap

1 Hari

minggu. Perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor 1

Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan

20 Hari

dilaksanakan oleh pihak ketiga.


No

Jenis kegiatan

2

Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor setiap

Max waktu penyelesaian 5 Hari

triwulan. 3

Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap tahun.

2 Hari

Pengamanan dan Kebersihan lingkungan kantor 1

Menyusun uraian tugas ( Job Description ) satuan

1 Hari

pengamanan, petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan setiap awal bulan. 2

Melakukan Pembinaan kepada Satuan Pengamanan setiap

1 Hari

bulan. 3

Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 jam,

Setiap hari

dilaksanakan oleh petugas keamanan. 4

Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (

insidentil

POLSEK, POLRES, KODIM) apabila diperlukan. 5

Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. Tamu wajib

Setiap hari

lapor ke Petugas Piket dan mengisi buku 6tamu dengan meninggalkan kartu identitas dan memakai tanda tamu. Setelah selesai, kartu identitas bisa diserahkan kembali dengan terlebih dahulu menyerahkan tanda tamu. 6

Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam

1 Hari

kerja,mematikan AC,listrik dan computer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci. 7

Menyalakan / mematikan lampu di dalam dan diluar ruangan.

1 Hari

8

Mencatat dalam buku piket bagi pegawai atau pihak luar yang

1 Hari

melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja. 9

Menyusun jadwal piket untuk Pegawai dan Satpam setiap akhir

1 Hari

bulan. 10

Melaksanakan Kebersihan dalam ruangan dan luar ruangan /

Setiap hari

halaman kantor, termasuk kebersihan, kenyamanan dan kelengkapan ruang sidang, ruang tunggu, dan kamar mandi/WC. 11

Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas kebersihan

Setiap hari

E. LAPORAN-LAPORAN 1

Persiapan dan pembuatan laporan bulanan

4 hari


Ket

No

Jenis kegiatan

2

Pelaporan SIMAK BMN Semesteran, terlebih dahulu Aplikasi


Ket

Persediaan melakukan pengiriman ke SIMAK BMN. 3

Lakukan Rekonsiliasi Internal dengan Bagian Keuangan

2 Hari

dengan dibuatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal (per bulan dan per semesteran) dengan melakukan pengiriman data (SIMAK BMN ke SAKPA). 4

Lakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL dengan melampirkan

2 Hari

Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan ADK serta persyaratan lainnya. 5

Pengiriman Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL ke Korwil

1 Hari

beserta ADK dan laporan BMN Semesteran beserta lampiranlampiran lainnya. F. PENGHAPUSAN BARANG 1

Pembuatan SK Panitia Penghapusan Barang yang diajukan ke

4 Hari

Pengadilan Tinggi. 2

Setelah PN melengkapi Persyaratan Penghapusan BMN,

4 Hari

Berkas Penghapusan diteruskan kepada KPKNL setempat untuk

mendapatkan

persetujuan

penghapusan

BMN. 3

Setelah terbit surat persetujuan dari KPKNL setempat, kemudian

Pengadilan

Tinggi

membuat

4 Hari

permohonan

Penghapusan Barang Kepada KBUA cq. Bagian Perlengkapan MA-RI. g) URUSAN KEUANGAN

No

Jenis kegiatan


A. ADMINISTRASI KEUANGAN Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris,diselesaikan sejak surat itu diterima 1

.Surat keluar / jawaban surat.

1 Hari

2

Membuat berita Acara Rekonsiliasi.

1 Hari

3

Membuat rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan ke

2 Hari

Bank. ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 18

Ket

No

Jenis kegiatan


B. PELAKSANAAN ANGGARAN Gaji Induk 1

Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan

3 Hari

menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi). 2

Membuat faktur pajak / surat setoran (SSP).

1 Hari

3

Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya.

1 Hari

4

Pengajuan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)

1 Hari

daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5

Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran

2 Hari

Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). 6

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

tanggal 10 setiap bulan

Gaji Susulan / Kekurangan Gaji 1

Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan beras

3 Hari

pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala,SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak,SK mutasi). 2

Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP).

1 Hari

3

Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan

1 Hari

kelengkapannya. 4

Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan

1 Hari

kelengkapannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5


2 Hari

Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM). 6

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke kantor

1 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Uang Makan


Ket

No 1

Jenis kegiatan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub Bagian Kepegawaian.

2

Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Max waktu penyelesaian Tanggal 5 setiap bulan selesai 2 Hari 1 Hari

(SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 3


1 Hari

Pajak (SSP). 4

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh

1 Hari

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). 5

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor

1 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Uang Lembur 1

Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani

1 Hari

oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 2

Membuat Daftar Absen Lembur.

2 Hari

3

Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat

1 Hari

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM). 4

Penandatanganan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat

1 Hari

Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan

1 Hari

Surat Setoran Pajak (SSP). 6

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh

1 Hari

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar. 7


1 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Gaji ke-13 (tiga belas) 1

Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan Pegawai menggunakan

3 Hari

aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji Bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).


Ket

No

Jenis kegiatan


2

Membuat Faktur Pajak/Surat Setoran Pajak (SSP).

3

Koreksi Daftar Gaji ke 13 dan kelengkapannya.

1 Hari

4

Pengajuan Daftar Gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat

1 Hari

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat

1 Hari

Setoran Pajak (SPP). 6

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat

1 Hari

Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). 7


1 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Remunerasi dan Pertanggung Jawabannya 1

Membuat Daftar Nominatif Remunerasi Pengadilan Negeri

1 Hari

berdasarkan rekapitulasi absen dari Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi. 2

Koreksi Daftar Nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan

1 Hari

Kepala Sub Bagian Keuangan. 3

Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi

1 Hari

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 4

Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan

1 Hari

Negeri ke Pengadilan Tinggi. 5

Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh

7 Hari

setiap Pegawai yang menerima remunerasi. 6

Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban

1 Hari

permintaan remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Anggaran. 7

Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan

1 Hari

remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Pengajuan Uang Persediaan (UP) 1

Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor

3 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai


Ket

No

Jenis kegiatan


pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP). 2


1 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 1

Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang

2 hari

Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup (dilaksanakan sesuai kebutuhan). 2

Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang

1 Hari

Persediaan (TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 3

Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan

1 Hari

kelengkapannya. 4

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang

1 Hari

Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 1

Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan

2 Hari

kelengkapannya. 2


1 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengajuan Pembayaran Dengan Mekanisme LS 1

Membuat SPM langsung (LS) dan kelengkapannya.

1 Hari

2

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) kekantor

1 Hari

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 1

Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan

1 hari

Negara Bukan Pajak pada bank persepsi 2

Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk

1 hari

ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris. 3

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Koordinator

tanggal 5


Ket

No

Jenis kegiatan wilayah.

Max waktu penyelesaian setiap bulan

C. PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) 1

Pembuat Pelaporan memasukan data ke aplikasi setelah

1 Hari

menerima bukti setoran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN. 2

Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh

2 Hari

KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA. 3

Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja

1 Hari

selama sebulan antara satker dan KPPN. 4

Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan

1 Hari

Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bag. Umum. Paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. 5

Mengantar Laporan Keuangan ke Korwil, Biro Keuangan

1 Hari

MARI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Laporan Keuangan Setiap Tri Wulan, Semester dan Tahunan 1

Laporan Realisasi Belanja Triwulan pembuatan laporan

2 Hari

keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke koordinator wilayah dan Mahkamah Agung RI. D. PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN Buku Kas Umum 1

Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap

1 Hari

lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 2

Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangai

1 Hari

oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Buku Pembantu 1

Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan

1 Hari

ditutup setiap bulan. 2

Buku pembantu bank dibukukan pada setiap transaksi yang

1 Hari

ada di rekening giro.


Ket

No 3

Jenis kegiatan Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap


Ket

transaksi/pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP). 4

Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap

1

hari

Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. 3 bulan sekali h) URUSAN KEPEGAWAIAN Max waktu Ket penyelesaian A. PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN No

Jenis kegiatan

Mengelola Surat Dinas penting yang telah didisposisikan Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri: Surat yang diterima bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua

1 Hari

Pengadilan Negeri, Panitera/sekretaris,Wakil Sekretaris kemudian diagenda pada buku surat masuk sejak surat itu diterima. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep,

2 Hari

pengetikan dan koreksi oleh bagian kepegawaian. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua

1 Hari

Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Bagian Umum. Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezzeting)

Setiap Hari 4 Hari

yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (bezzeting) dan koreksi oleh Bagian Kepegawaian. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada

4 Hari

akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Bagian Kepegawaian. Penyususnan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan

4 Hari

Negeri (pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan). Merekap absensi Hakim dan Karyawan/i Pengadilan Negeri. Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk Uang Makan dan Remunerasi.

3 Hari tanggal 5 setiap


No

Jenis kegiatan

Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna

Max waktu penyelesaian bulannya 1 Hari

Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Semarang. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan

1 Hari

(SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP), SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan , Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran. Pembuatan SK Honorer (Pramubakti, Supir, Satpam dan IT).

1 Hari

Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat

1 Hari

serta SK KPN yang menyangkut masalah kepegawaian.

B. PROSES KEPEGAWAIAN Kenaikan Pangkat Reguler: 1

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat

3 Hari

selama 1 ( satu ) tahun, dibuat pada akhir tahun. 2

Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat.

5 Hari

3

Koreksi oleh bagian kepegawaian terhadap usulan kenaikan

3 Hari

pangkat reguler. 4

Meneruskan usul kenaikan pangkat ke Pengadilan Tinggi

1 Hari

Semarang. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 1

Menginventarisir , melengkapi dan menyiapkan usulan

2 Hari

pegawai yang akan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 2

Rapat baperjakat.

1 Hari

3

Koreksi usulan tersebut oleh bagian Kepegawaian.

1 Hari

4

Mengirimkan usulan yang telah ditandatangani oleh Ketua

1 Hari

Pengadilan Negeri ke Ketua Pengadilan Tinggi. Kenaikan Pangkat Pilihan 1

Menginventarisir, melengkapi dan menyiapkan usulan

1 Hari


Ket

No

Jenis kegiatan


pegawai yang akan kenaikan pangkat pilihan. 2

Rapat baperjakat.

1 Hari

3

Koreksi usulan tersebut oleh bagian Kepegawaian.

1 Hari

4

Mengirim usulan yang telah ditandatangani oleh Ketua

1 Hari

Pengadilan Negeri ke Ketua Pengadilan Tinggi. Kenaikan Pangkat Pengabdian 1

Pengumpulan data.

5 Hari

2

Menyampaikan usul kenaikan pangkat kepada Ketua

5 Hari

Pengadilan. 3

Pengetikan dan koreksi oleh bagian Kepegawaian.

Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Kenaikan Gaji Berkala 4

1

Menyusun daftar hakimdan pegawai yang akan naik gaji

3 Hari

2 Hari

4 Hari

berkala setiap akhir tahun. 2

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 2 bulan

1 Bulan

sebelum TMT. 3

diserahkan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji

2 Hari

dan dimasukan ke file yang bersangkutan. Mutasi Hakim dan Pegawai 1

Membuat Surat Perintah Melaksanakan tugas dan surat

1 Hari

perintah menduduki jabatan. 2

Disampaikan kepada yang bersangkutan, bendahara dan

2 Hari

dimasukan ke file yang bersangkutan.

Usulan Jabatan 1

Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan.

3 Hari

2

Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

2 Hari

3

Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh

2 Hari

Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Usulan Pensiun ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 26

Ket

No 1

Jenis kegiatan Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang


bersangkutan memasuki usia pensiun. 2

Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh

2 Hari

Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana 2

Pengumpulan data untuk Hakim dan pegawai yang telah

4 Hari

memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun. 2

Mengirimkan usukan tanda penghargaan Satya lencana yang

1 Hari

telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. Cuti Hakim dan Pegawai 1

Pengetikan surat cuti.

1 Hari

2

Mencatat pada buku agenda cuti.

1 Hari

3

Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang

1 Hari

bersangkutan. Hukuman Disiplin 1

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

1 Hari

2

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada Tim

2 Hari

pemeriksa. 3

Membuat dan mengirim surat pemanggilan.

2 Hari

4

Pemeriksaan oleh Tim pemeriksa dilakukan sesuai dengan

1 Hari

kebutuhan. 5

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta

2 Hari

tindak lanjut sesuai rekomendasi. DP3 1

Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan

1 hari

langsung yang dinilai. 2

Pengetikan DP3 untuk Hakim, Struktural, Panitera Pengganti,

5 hari

Juru sita, dan untuk DP3 karyawan 3

Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan atasan

15 ari

pejabat penilai serta memasukan kembali ke file yang bersangkutan tersebut


Ket

i) KEPANITERAAN PIDANA No

Jenis kegiatan


A. PENYELESAIAN PERKARA 1

Berkas Perkara diterima dari kejaksaan untuk pemeriksaan

1 Hari

kelengkapan berkas pada kepaniteraan pidana. 2

Berkas perkara yang sudah lengkap,diserahkan kepada Ketua

1 Hari

Pengadilan Negeri untuk Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, dan kepada Panitera/Sekretaris untuk penunjukan Panitera Pengganti. 3

Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim

1 Hari

untuk Penetapan hari sidang. 4

Penetapan penahanan (terhadap terdakwa yang ditahan) oleh

1 Hari

Ketua Majelis Hakim. 5

Pemeriksaan perkara ditangan Majelis Hakim sampai dengan

90 Hari

pembacaan putusan. Keterangan : 1. Waktu penyelesaian ini secara kasuistis perkara-perkara tertentu karena tingkat kesulitannya , namun tidak menyimpang dari SEMA No.06 tahun 1992. 2. Putusan tergantung dari waktu penahanan, minimal 10 (sepuluh) hari sebelum waktu penahanan berakhir. 6

Putusan pengadilan yang dimintakan banding oleh terdakwa /

1 Hari

penasehat hukum atau jaksa Penuntut Umum dan terdakwanya ditahan, supaya dilaporkan ke Pengadilan Tinggi pada hari itu juga. 7

Berkas perkara yang dimintakan banding sudah harus dikirim

14 Hari

ke Pengadilan Tinggi. 8

Pemberitahuan putusan banding yang diterima Pengadilan

3 Hari

Negeri, disampaikan kepada terdakwa dan Kejaksaan. 9

Putusan banding yang dimohonkan Kasasi dan terdakwanya

1 Hari

ditahan supaya di laporkan ke Mahkamah Agung RI. 10

Putusan banding yang dimohonkan Kasasi ,sudah harus

45 Hari

dikirim ke Mahkamah Agung. 11

Apabila permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal (

1 Hari


Ket

No

Jenis kegiatan


terlambat menyatakan Kasasi atau tidak menyerahkan memori Kasasi ) maka Ketua Pengadilan Negeri membuat surat keterangan sebagaimana maksud Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. SEMA No. 11 Tahun 2010. B. PROSES BANDING 1

Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan

7 Hari

Pengadilan diucapkan. 2

Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus

1 Hari

disampaikan pada hari permintaan banding diajukan. 3

Pemberitahuan pernyataan banding dari pemohon banding

2 Hari

kepada terbanding. 4

Minutasi perkara banding dilaksanakan Panitera pengganti

7 Hari

dan harus sudah diserahkan ke kepaniteraan Pidana. 5

Tenggang waktu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage).

7 hari kerja

6

Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi,

14 Hari

(tanpa harus menunggu memori Banding) setelah pernyataan banding diterima/ diajukan. 7

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon

1 hari

banding (Penuntut Umum atau Terdakwa) sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,harus diberitahukan kepada Pengadilan tinggi dan terbanding (Terdakwa atau penuntut Umum). Pada hari itu juga atau paling lama pada hari berikutnya 8

Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

C. PROSES KASASI 1

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu.

14 Hari

2

Laporan permohonan Kasasi kepada Mahkamah agung yang

1 Hari

terdakwanya ditahan. 3

Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi

2 Hari

setelah pernyataan Kasasi diterima.


Ket

No 4

Jenis kegiatan Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya


setelah permohonan kasasi diajukan. 5

Memori Kasasi (salinan) harus diberitahukan/diserahkan

3 Hari

kepada termohon. 6

Bila ada kontra memori Kasasi dari termohon Kasasi setelah

3 Hari

termohon Kasasi salinannya diserahkan kepada Pemohon Kasasi. 7

Pengiriman berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak

45 Hari

pernyataan kasasi diterima. 8

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

9

Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan terdakwanya

1 Hari

dalam tahanan, penyerahan salinan putusan kasasinya. D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 1

Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan

1 Hari

Kembali. 2

Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan

1 Hari

Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri. 3

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

1 Hari

4

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan peninjauan

1 Hari

kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk. 5

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan

14 Hari

kembali memenuhi persyaratan. 6

Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana.

2 Hari setelah sidang berakhir

7

Kepaniteraan pidana setelah menerima berita acara

7 Hari

pemeriksaan dan pendapat tersebut, harus sudah mengirimkan berkas Peninjauan Kembali tersebut ke Mahkamah Agung.

E. PROSES GRASI 1

Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga

1 Hari

terdakwa,untuk dicatat dalam register. ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 30

Ket

No 2

Jenis kegiatan Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara asli


Ket

sampai dikirim ke Mahkamah Agung RI. F. PERMOHONAN BANTUAN DELEGASI 1

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

1 Hari

lain/ Delegasi. 2

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

5 Hari

dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. 3

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri

3 Hari

Pemohon Bantuan. 4

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk

2 Hari

melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. G. LAPORAN PERKARA PIDANA UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM 1

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum

Tanggal 3 tiap bulannya

H. PROSEDUR PENYELESAIAN WASMAT 1

Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Pengamat (KIMWASMAT),

Tanggal 3 tiap bulannya

j) KEPANITERAAN PERDATA

No

Jenis kegiatan


A. PENYELESAIAN PERKARA 1

Kepaniteraan perdata menerima Pendaftaran gugatan /

1 Hari

permohonan dari Pemohon. Biaya perkara ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, lalu dibuatkan SKUM dan biaya perkara yang ditentukan tersebut langsung dibayar oleh Pemohon kedalam rekening Pengadilan Negeri pada Bank yanag ditunjuk, dengan bukti pembayaran biaya perkara dari Bank tersebut kemudian perkara gugatan / permohonan dicatat / diergsiter dalam buku yang disediakan untuk itu. 2

Berkas perkara lalu dilengkapi dengan formulir Penunjukan

1 Hari

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, utnuk diserahkan ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 31

Ket

No

Jenis kegiatan


kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. 3

Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Penunjukan majelis

2 Hari

Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti. 4

Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera

1 Hari

Perngganti dicatat dalam buku register yang disiapkan untuk itu. 5

Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menangani pemeriksaan

1 Hari

perkara, membuat /menetapkan hari sidang pertama. 6

Tenggang waktu pemanggilan para pihak dengan hari sidang

7 Hari

pertama. 7

Dalam hal panggilan delegasi disesuaikan waktunya dengan

30 Hari

wilayah hukum dari Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan delegasi, demikian pula terhadap panggilan luar negeri. 8

Pemeriksaan, penyelesaian perkara ditangan Majelis Hakim sampai dengan pembacaan/pengucapan putusan, (diluar

150 Hari/5 Bulan

waktu mediasi yang diberikan). 9

Putusan yang selesai dibacakan / diucapkan oleh Majelis

1 Hari

Hakim, siap ditandatangani dan pada hari itu juga dapat diserahkan 10

Salinannya kepada para pihak, kecuali terdapat kesalahan

1 Hari

ketikan untuk perbaikan.

11

Panitera pengganti setelah selesai sidang pembacaan putusan,

1 Hari

wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada kepaniteraan untuk dicatat dalam register. 12

Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi berkas perkara.

14 Hari

B.. PROSES BANDING 1

Perkara yang dimohonkan banding harus diajukan dalam

7 Hari

tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau waktu putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan Pengadilan tersebut. 2

Perkara yang dimohonkan banding, harus diberitahukan


Ket

No

Jenis kegiatan


kepada Terbanding oleh Jurusita. 3

Pihak Pembanding dapat mengajukan memori banding dan pihak Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding

4

Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas

14 Hari

perkara (inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. 5

Pengiriman berkas perkara banding (untuk putusan dilengkapi

30 Hari

dengan soft copy) ke Pengadilan Tinggi terhitung tanggal pengucapan putusan oleh Majelis Hakim (tanpa menunggu memori banding. 6

Memori banding yang diterima Pengadilan Negeri setelah

2 Hari

berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan penyerahan memori banding dengan dilampiri salinan kepada Terbanding, dan memori banding tersebut disusulkan pengirimannya ke Pengadilan Tinggi. 7

Putusan banding yang diterima Pengadilan Negeri harus

3 Hari

disampaikan kepada para pihak. C. PROSES KASASI 1

Pengajuan Pernyataan Kasasi dari pihak pemohon kasasi.

14 Hari setelah pemberitahuan putusan

2

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi

3 Hari setelah pernyataan diterima

3

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi.

14 Hari setelah permohonan Kasasi

4

Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi.

3 Hari setelah memori diterima

5

Kontra Memori Kasasi dapat diajukan oleh Termohon Kasasi.

14 Hari setelah menerima Memori Kasasi


Ket

No 6

Jenis kegiatan


Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertakan soft copy maka berkas dinyatakan tidak lengkap

7

Berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung.

8

Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak.

50 Hari 3 Hari setelah putusan diterima

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 1

Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register

1 Hari

Peninjauan Kembali. 2

Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam

180 Hari

tenggang waktu: 3

Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada

2 Hari

Termohon Peninjauan Kembal. 4

Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan

30 Hari

oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali. 5

Berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah

30 Hari

Agung, setelah tanggapan diterima dari Termohon Peninjauan Kembali. 6

Dalam setiap berkas harus dilampirkan soft copy masingmasing putusan, apabila tidak disertai maka dinyatakan tidak lengkap

7

Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung disertai soft copy.

8

Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada pihak dalam waktu paling lama :

3 Hari setelah putusan diterima

E. DELEGASI 1

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

1 Hari

lain/ Delegasi. 2

Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus dijalankan,

3 Hari

setelah permintaan bantuan tersebut diterima. 3

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri

2 Hari


Ket

No

Jenis kegiatan


Pemohon Bantuan Delegasi. 4

Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja

1 Hari

Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanaka tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya. 5

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk

1 Hari

melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. F. SITA DAN EKSEKUSI Sita Jaminan 1

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan

1 Hari

menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita jaminan dari Majelis Hakim. 2

Penunjukan jurusita.

1 Hari

3

Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas

3 Hari

sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi. 4

Penyerahan berita acara dan berkas sita jaminan kepada

1 Hari

Kepaniteraan Perdata /bagian eksekusi perdata setelah pelaksanaan sita Jaminan

Aanmaning 1

• Permohonan aanmaning yang diajukan diteliti

2 Hari

kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi dan didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk diteruskan kepada KPN. 2

Kepaniteraan Perdata/bag.eksekusi mempersiapkan penetapan

1 Hari

KPN. 3

Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bag. eksekusi

1 Hari

kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran dan pemanggilan oleh Juru Sita. 4

Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan :

7 Hari Kerja

 Untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri  Apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah

14 Hari Kerja


Ket

No

Jenis kegiatan


hukum Pengadilan Negeri ybs. 5

Pemanggilan Termohon oleh Jurusita.

1 Hari

6

Jurusita membuat Berita Acara Peneguran.

1 Hari

Sita Eksekusi 1

Permohonan eksekusi yang diajukan setelah dibayar dan

2 Hari

dibuatkan SKUM diteliti kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi dan didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk diteruskan kepada KPN. 2

Pengetikan Penetapan Sita Eksekusi serta penandatangan

1 Hari

Penetapan oleh KPN. 3

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan.

1 Hari

4

Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi setelah menerima berkas

3 Hari

sita eksekusi dari Bagian Ekseskusi. 5

Penyerahan berkas sita eksekusi kepada bag. eksekusi perdata

1 Hari

setelah pelaksanaan sita eksekusi. Eksekusi Riil (Pengosongan) 1

Permohonan eksekusi yang diajukan setelah dibayar dan

2 Hari

dibuatkan SKUM diteliti kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata dan didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk diteruskan kepada KPN. 2

Pengetikan Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh

1 Hari

KPN. 3

Penunjukan Juru Sita oleh Panitera.

1 Hari

4

Jurusita melaksanakan Rapat Koordonasi setelah menerima

3 Hari

berkas eksekusi dari bag. Eksekusi. 5

Jurusita melaksanaan pemberitahuan pelaksana eksekusi

3 Hari

kepada para pihak. 6

Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian

1 Hari

eksekusi perdata setelah pelaksanaa eksekusi Eksekusi Lelang 1

Surat masuk permohonan eksekusi, yang telah dibayar panjar

2 Hari


Ket

No

Jenis kegiatan


Ket

dan dibuatkan SKUM diteliti kelengkapan berkas oleh Panitera Muda Perdata untuk disposisi KPN dan Pansek. 2

Kepaniteraan Perdata/bag.eksekusi mempersiapkan penetapan

1 Hari

KPN. 3

Kepaniteraan perdata/bag. eksekusi mempersiapkan surat

2 Hari

permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang. Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara. G. LAPORAN-LAPORAN 1

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada

Paling lambat

Panitera Muda Hukum.

tanggal 3 tiap bulannya

k) KEPANITERAAN HUKUM

Max waktu penyelesaian A. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN BULANAN PERKARA No

Jenis kegiatan

PIDANA/PERDATA 1

Panitera muda hukum menerima konsep Laporan Bulanan

2 hari

dari Pidana / Perdata untuk di tik. 2

Laporan bulanan tersebut setelah di tik diserahkan kepada

1 hari

Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk dikoreksi. 3

Laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera

1 hari

untuk dikoreksi selanjutnya diparaf oleh Wakil Panitera. 4

Laporan di tandantangan ke Panitera dan Ketua dan siap

2 hari

untuk dikirimkan. B. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN JASA HUKUM 1

Mermbuat laporan Jasa hukum setelah di tik laporan tersebut

2 hari

diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan diparaf. 2

Laporan ditandatangankan ke Panitera dan Ketua dan siap

2 hari

dikirim. C. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN HAKIM ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 37

Ket

No 1

Jenis kegiatan Menerima laporan bulanan evaluasi Kegiatan Hakim dari

Max waktu penyelesaian 2 hari

Pidana dan Perdata serta merekap jumlah perkara tersebut lalu di tik. 2

Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Wakil

1 hari

Panitera untuk dikoreksi dan diparaf. 3

Laporan ditandantangankan ke Panitera dan Ketua

2 hari

selanjutnya siap untuk dikirimkan D. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN CATUR WULAN 1

Menerima konsep Laporan 4 bulanan (catur wulan) dari

1 hari

Pidana / Perdata untuk di tik 2

Setelah selesai di tik diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana /

1 hari

Perdata untuk dikoreksi 3


1 hari

untuk dikoreksi selanjutnya diparaf oleh Wakil Panitera 4

Setelah dari Wakil Panitera diserahkan ke Panitera untuk

2 hari

diparaf selanjutnya diserahkan ke Ketua untuk ditandatangani dan siap untuk dikirimkan E. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN SEMESTERAN 1

Menerima konsep laporan semester dari pidana dan perdata

1 hari

untuk di tik. 2

Setelah selesai di tik diserahkan kepada Panmud Hukum

1 hari

untuk dikoreksi, setelah dikoreksi diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi kembali dan diparaf. 3

Laporan tersebut ditandatangankan ke Panitera dan Ketua

2 hari

selanjutnya siap dikirim. F. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN 1

Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda.

1 hari

2

Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada KPN.

1 hari

3

Membuat pengantar hasil telaah pengaduan

1 hari

G. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN TAHUNAN 1

Menerima Laporan Tahunan dari Pidana dan Perdata untuk di

1 hari

tik. 2

Laporan bulanan tersebut setelah selesai di tik diserahkan

1 hari


Ket

No


Jenis kegiatan kepada Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk dikoreksi dan diparaf.

3


1 hari

untuk dikoreksi dan diparaf. 4

Laporan ditandantangankan ke Panitera dan Ketua

2 hari

selanjutnya siap untuk dikirimkan H. PENATAAN ARSIP 1

1. Menerima berkas perkara dari pidana dan perdata yang

1 hari

telah diminutasi. 2

Berkas tersebut dicatat dalam register di Kepaniteraan

1 hari

Hukum. 3

Setelah dicatat dan diregister disusun menurut daftar nomor

2 hari

urut. 4

Diurut berdasarkan klasifikasi perkara dan dimasukan

2 hari

keruang arsip. I. PROSEDUR PENYELESAIAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM 1

Menerima pendaftaran badan hukum dari Notaris.

1 hari

2

Mencatat dan memberi nomor pendaftaran sampai selesai dan

1 hari

ditandatangankan ke Panitera. 3

Menerima permintaan salinan putusan / kutipan putusan dari

2 hari

penyidik selanjutnya diserahkan ke bagian umum untuk didisposisikan ke Ketua, Pansek, Wapan. 4

Setelah diterima kembali di Kepaniteraan Hukum, kemudian

2 hari

dicarikan berkas perkaranya. 5

Kemudian di Fotocopy dan disahkan oleh Panitera atau Wakil

2 hari

Panitera kemudian dikembalikan ke Penyidik.

B. KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI 1) Eselon II

(Jumlah SOP)

= Nihil

2) Eselon III

(Jumlah SOP)

= 1 orang

3) Eselon IV

(Jumlah SOP)

= 6 orang

4) Staf

(Jumlah SOP)

= 6 orang

5) Fungsional

(Jumlah SOP)

= 61 orang


Ket

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


A. Sumber Daya Manusia 1) Profil Sumber Data Manusia Jumlah Personil pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB ada 81 Orang ,yang terdiri dari : - Tenaga Teknis dan Kepaniteraan Ketua /Wakil Ketua / Hakim

: 14

Orang.

Panitera

:

1

Orang.

Panitera Muda

:

3

Orang.

Panitera Pengganti

: 17

Orang.

Jurusita

:

4

Orang.

Jurusita Pengganti

: 26

Orang.

Jumlah

______________

65 Orang.

Tenaga Non Teknis dan Kesekretariatan Sekretaris

:

1

Orang.

Kepala Sub Bagian

:

3

Orang.

Staf/ Pengadministrasi

:

8

Orang.

CPNS

:

-

Orang.

Jumlah

______________

12 Orang.

Tenaga Honorer Pramubhakti

:

3

Orang.

Driver/Sopir

:

1

Orang.

Satpam/Pengamanan

:

3

Orang.

Petugas T I/ Operator

:

1

Orang.

Jumlah

______________

8 Orang.

Total

______________

85 Orang.

Jumlah Berdasarkan Kepangkatan / Golongan terdiri dari : Gologan IV

:

4

Orang.

Golongan III

: 68

Orang.

Golongan II

:

4

Orang.

Golongan I

:

1

Orang.

__________ Jumlah

:

77 Orang.


2) Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Formasi Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB yang terdiri dari Tenaga Tekhnis dan Kepaniteraan, formasi yang ada adalah : -

Jumlah Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB Sesuai Rumus Yang ada sudah

-

Jumlah Jurusita Pada Negeri Klaten Kelas IB berjumlah 4 Orang sudah memenuhi kebutuhan

-

Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB berjumlah 26 Orang yang menurut formasi seharusnya 15 orang telah melampaui batas formasi.

Untuk Kebutuhan Sumber Daya Manusia non Teknis dan Kesekretariatan Jumlah staf / Pengadministrasi pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB hanya berjumlah 8 ( delapan ) orang sehingga sangat kurang untuk itu jumlah jurusita Pengganti di perbantukan pada sub bidang kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Klaten sebagai tenaga Pengadministrasi. Dengan adaya promosi dan mutasi yang diusulkan menjadi tenaga Teknis

banyak pegawai yag berminat di bagian teknis yang lebih

menjanjikan masa depan, sehingga tenaga staf pengadministrasi di bagian kesekretariatan berkurang terutama untuk IT/operator, Bendahara. Apikasi Simak BMN dan Sikep, dll sagatlah kurang, sehigga mempengaruhi kecepatan dalam pelaporan dan kinerja yang kurang maksimal. Harapan kami para pimpinan

pusat

lebih

memperhatikan

masa

depan

tenaga

/staf

pengadministrasi di bagian kesekretariatan. Untuk Pengisian Jabatan Struktural baik Teknis dan Non teknis sudah terisi Semua. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB setiap awal tahun sudah mengusulkan Diklatpim penjenjangan terutama yang telah menduduki jabatan, namun sampai sekarang belum diberi kesempatan untuk mengikuti Diklatpim Penjenjangan tersebut. Demikian pula untuk Diklat Peningkatan Profesional bagi pejabat tertentu ( Hakim, Panitera Penggati Jurusita, , agar diberi kesempatan untuk mengikuti diklat tersebut. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB setiap awal tahun telah pula mengusulan diklat yang berkaitan dengan aplikasi apikasi menunjang ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 42

kegiatan kinerja , degan adanya inovasi Pelayaan Publik, di Pegadilan Negeri Klaten Kelas IB telah pula mensosialisasi SIPP/CTS Untuk ijin belajar Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB telah memberikan ijin rekomedasi untuk diteruskan/ ditindaklanjuti ke Pengadilan Tinggi dan Kepala Badan Urusan Administrasi degan mencantumkan jadwal perkuliahan.

3) Mutasi Pejabat / Pegawai yang mutasi keluar dari PN Klaten karena promosi pada tahun 2016 sebanyak 5 ( Lima ) Orang yang terdiri dari : a. Ferry Halomoan Lubis, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta b. Purwanto, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara c. Purnomo Hadiarto, SH sebagai Wail Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru d. Djamaludin Ismail, SH. MH. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu e. Bongbongan Silaban, SH. L.L.M. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Pejabat / Pegawai yang mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri Klaten Kelas

IB

Pada tahun 2016, sebayak 8 ( Delapan ) orang. a. Kurnia Dianta Ginting, SH. MH. Sebagai Hakim b. Nyoto Pramuko Wahyu Buwono sebagai Panitera Pengganti c. Siswanto sebagai Panitera Pengganti d. Tri Lestari Fitriana, SH sebagai Panitera Pengganti e. Nyoman Ayu Wulandari, SH. MH sebagai Hakim f.

Tri Margono, SH sebagai Hakim

g. H. Hisbullah Idris, SH. M.Hum. sebagai Ketua h. Nuruli Mahdilis, SH. MH. Sebagai Wakil Ketua

4) Promosi Pejabat/ Pegawai yang diusukan Jabatan /Promosi dan sudah menjalankan tugas pada Tahun 2016 sebanyak : Nihil

5) Pensiun Pejabat / Pegawai yang telah melaksanakan Purna Bhakti/ Pensiun Pada Tahun 2016, sebanyak : Nihil.


Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS KEPANITERAAN NO. 1.

N A M A 2.

NIP 3

PANGKAT / GOL. / RUANG 4

KETUA 1.

H. HISBULLAH IDRIS, SH., M.Hum.

196007011992121001

Pembina Utama Muda ( IV/c )

196801141992122001

Pembina Tk I ( IV/b )

WAKIL KETUA 2.

NURULI MAHDILIS, SH., MH.

HAKIM 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14.

IRMA WAHYUNINGSIH, SH.MH. SAGUNG BUNGA MAYASAPUTRI.A.SH NOVI WIJAYANTI, SH. ARIEF WINARSO,SH. ARI PRABAWA, SH. ANNISA NOVIYATI,SH. DIAN HERMINASARI, SH. IRA WATI,SH.Mkn KURNIA DIANTA GINTING,SH.MH. WAHYU SETIOADI, SH. TRI MARGONO, SH. NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

197209131999032003 197701292001122003 197904122001122001 197611252001121002 197610292001121003 197807132001122003 197704112001122001 197909222003122001 197706022002121007 197706182002101005 197602112002121004 198207022003122002

Pembina ( IV / a ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk.I ( III / d ) Penata Tk.I ( III / d ) Penata Tk.I ( III / d )

PANITERA 15.

SRI PRIH UTAMI, SH. MH.

196208101982032002

Pembina

( IV / a )

CALON HAKIM

PANITERA PENGGANTI 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

BANDUNG NAWA MARYANA, SH. SRI SUBANDIYATI, SH. TITIK ARJIATI, SH. SITI MAKRIFAH, SH. M U R D A N I, SH. HENY SURYANI, SH BAMBANG GIRI SUHENDRO, SH. EDI PRIYANA, SH. LUDI AFRI ASIANTO,SH. NYOTO PRAMUKO WB,SH. SISWANTO SUMARJO TRI WIYANA, SH. JANU PRAPTONO, SH. SUKIDI,SH. DANI SUSANTI,SH. TRI LESTARI FITRIANA,SH.

196309181992031002 195905251980012001 196008291984032001 196703051989032002 195912301982032003 196805141990032005 196210081993031002 196805161994031003 196506191992031004 197108141993031003 196510171987031004 195905071986031006 196706301989031004 19700125199403 1003 196809051993031005 198006042011012013 197510072000 032002

Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata Tk I ( III / d ) Penata ( III / c ) Penata ( III / c Penata ( III / c ) Penata ( III /c ) Penata ( III / c ) Penata Muda Tk.I ( III / b ) Penata Muda Tk I ( III/b )


NO.

N A M A

N I P.

1

2

3


JURUSITA 33. 34. 35. 36.

SARJU. SUTOMO ANDIKA RINTA ADI SUTRISNO

196008171983031009 196001011985031019 196311131989031003 196401311983031001

Penata Muda TK I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk

( III / b ) ( III / b ) ( III / b ) ( III / b)

196503301986031003

Penata Tk I

( III / d )

197308141993032001 197004062002121001 196002071985021002 198107192006042003

Penata Tk I Penata Tk I Penata Muda TK.I Penata Muda

( III / d ) ( III / d ) ( III / b ) ( III / a )

PANITERA MUDA HUKUM 37.

KOSASIH, SH. STAF:

38. 39. 40 41 .

SRI PURWATI, SH. NURUZ ZAMAN HAKIM, SH. SUYATMAN S R I H A S T U T I, SH.

PANITERA MUDA PIDANA 42.

JAKA MUHAMAT NURHASAN, SH.

196803041989031003

Penata Tk I

( III / d )

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

STAF : JOKO WINARTO M. SETYORINI, SH. STANISLAUS AGUS SRIYANTO SRI MUMPUNI SITI NURHAYATI M A R J A D I, SH. A M I R.

196108121982031002 196511101991032005 196208201983031004 196407081985032004 195909051986022001 196702151993031003 195911261991031003

Penata Penata Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Tk I Penata Muda Pengatur Tk.I

( III / c ) ( III / c ) ( III / b ) ( III / b ) ( III / b ) ( III / a ) ( II / d )

196505151987031005

Penata Tk. I

( III / d )

197007101993032004 195912261983031004 196502101990031006 196512291992032002 196708051992031006 196804061993031004 1970030201993032002

Penata Penata Muda Penata Muda Penata Muda Penata Muda Penata Muda Penata Muda

PANITERA MUDA PERDATA 50.

SUMARMIN, SH.MH. STAF :

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

YULIANTI, SH. BAMBANG HENDRADI PURNOMO G I M A. POERWANINGDYAH MS HARIS SUMARNO RUSMANTO, SH. SRI MURNI, SH.

Tk I Tk.I Tk.I Tk.I


( III / c ) ( III / b ) ( III / b ) ( III / b ) ( III / b ) ( III / a ) ( III / a )

SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDICIAL NO. 1

N A M A 2

N I P. 3


SEKRETARIS

58.

SUROTO, SH.

195908151983031002

Penata Tk I

( III / d )

197203231992031004

Penata ( III / c )

196212311990031042

Penata Muda TK.I ( III / b )

KASUB. BAG. PERENCANAAN, IT, DAN PELAPORAN 59.

WIJAYA BINU KAMDANI, SH.MM. STAF

60.

ANTONIUS TRIATMODJO KASUB. BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

61.

Dra. DIAH SRI WINARNI.

196608221993032001

Penata Tk.I ( III /d)

196905281994031005 197310121994031001 196909181993032003 197008041992032001

Penata Tk.I Penata Tk I Penata Penata

( III / d ) ( III / d ) ( III / c ) ( III / c )

196710311987031002

Penata Tk I

( III / d )

196408211985032003 196505281985032002 19650421989032005 196910081991031005 196108081991031001 196109081991031001 197705132006041003 197107262006041001 196010041987031002 196712102014081003 196303072014081001

Penata Muda Tk I( III / b ) Penata Muda TK I ( III / b ) Penata Muda TK I ( III / b ) Penata Muda TK.I. ( III /b) Penata Muda ( III / a ) Penata Muda ( III / a ) Penata Muda ( III / a ) Pengatur ( II/ c ) Pengatur Muda TK I ( II/ b ) Pengatur Muda ( II/a ) Juru Muda (I/a )

STAF : 62. 63. 64. 65.

PANDYO PUTRO RAHARJO, SH. PARDIYO, SH. SRI HANDAYANI, SH. SRI TANTI, SH.. KASUB. BAG. UMUM DAN KEUANGAN

66.

MARYANTO, SH. STAF :

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

DWI HESTI INDARINI INDAH SUNARSIH JIATUN AGENG WAHYU WAHYU WIDAYATI SUMARNO WALIDI, A.Md. RAKHMAD UMAR PURWAKA WARDANA MUHAMMAD SHOLIKHIN SUROSO HONORER

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

ARIFIN CAHYADI UTAMA MUHAMMMAD RIFA’I YULIANTO RADITYA PUTU NOVEMBERIYANTO TRI YANTO SATYA WIDHI YOGANTA PUJI WIYONO,S.Kom WINDRA SUKARNO KAMDANI, SH. MUKHAMMAD FATHROKHMAN

TUGAS & FUNGSI Satuan Keamanan/SATPAM SOPIR Satuan Keamanan/SATPAM Satuan Keamanan/SATPAM PRAMU BHAKTI PRAMU BHAKTI/OPR IT PRAMU BHAKTI/OPR IT PRAMU BHAKTI/OPR IT


B. Keadaan Perkara 1. Rekapitulasi Perkara Pidana dan Perdata a. Perkara Pidana 1) Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa 2016 TAHUN 2016 BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

PIDANA BIASA Sisa Bulan Lalu 23 36 40 32 27 49 34 28 35 30 31 27

Masuk Bulan Ini

Jumlah

30 16 20 18 35 21 8 28 19 22 21 10 248

53 52 60 50 62 70 42 56 54 52 52 37

Putus Bulan Ini 17 12 28 23 13 36 14 21 24 21 25 6 240

Sisa 36 40 32 27 49 34 28 35 30 31 27 31

2) Rekapitulasi Perkara Pidana Khusus 2016 TAHUN 2016 BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

PIDANA KHUSUS ANAK Sisa Bulan Lalu

1 1 1 -

Masuk Bulan Ini

Jumlah

Putus Bulan Ini

1 1 4 3 1 10

2 2 1 4 3 1 13

1 1 1 4 3 10

Sisa

1 1 1


3) Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat 2016 TAHUN 2016 BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

PIDANA SINGKAT Sisa Bulan Lalu -

Masuk Bulan Ini

Jumlah

Putus Bulan Ini

Sisa

-

-

-

-

4) Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat/Tipiring 2016 TAHUN 2016 BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

PIDANA CEPAT/TIPIRING Sisa Bulan Lalu

Masuk Bulan Ini

Jumlah

Putus Bulan Ini

Sisa

-

3 20 12 19 17 39 4 2 8 18 13 10 165

3 20 12 19 17 39 4 2 8 18 13 10 165

3 20 12 19 17 39 4 2 8 18 13 10 165

-


5) Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat/Pelanggaran Lalu Lintas 2016 TAHUN 2016 BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

PIDANA SINGKAT Sisa Bulan Lalu

Masuk Bulan Ini

Jumlah

Putus Bulan Ini

Sisa

-

1,902 1,972 1,429 2,178 1,917 1,903 1,105 1,709 2,368 1,745 2,758 2,176 23,162

1,902 1,972 1,429 2,178 1,917 1,903 1,105 1,709 2,368 1,745 2,758 2,176 23,162

1,902 1,972 1,429 2,178 1,917 1,903 1,105 1,709 2,368 1,745 2,758 2,176 23,162

-

6) Rekapitulasi Perkara Pidana Pra Peradilan 2016 TAHUN 2016 BULAN Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

PIDANA SINGKAT Sisa Bulan Lalu

Masuk Bulan Ini

1 4 5

1 1 4 2 8

Jumlah

1 2 2 5

Putus Bulan Ini

1 2 -

Sisa

1 4 5


b. Perkara Perdata 1) Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan 2016 NO

BULAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

SISA BULAN LALU 3

48 47 51 48 50 53 42 39 43 47 48 46

4

PUTUS BULAN INI 5

15 17 8 12 11 5 3 10 19 13 12 7

15 10 11 9 7 16 5 5 15 11 12 5

132

121

MASUK

GUGUR

CABUT

6

7

-

1 3 1 1 1 1 1 2 11

SISA AKHIR PERKARA 8

47 51 48 50 53 42 39 43 47 48 46 48

a) Rekapitulasi Perkara Perdata Permohonan 2016 NO

TAHUN 2016

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total

SISA BULAN LALU 3

7 6 2 9 6 6 6 4 7 11 5 10

4

5

6

7

SISA AKHIR PERKARA 8

5 1 14 8 10 11 4 16 12 7 21 8

-

0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2

6 5 7 11 10 11 6 13 8 13 16 7

6 2 8 5 5 4 3 5 10 5 9 11

12

113

MASUK GUGUR

117

CABUT

PENETAPAN


2. Rasio Perkara Terhadap Majelis a.

Rasio Perkara Pidana terhadap Majelis

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten menerima pelimpahan perkara baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penyidik Kepolisian dengan jumlah rincian sebagai berikut : Pidana Biasa

248

Perkara

Pidana Khusus Anak

10

Perkara

Jumlah 258 Perkara

Tindak Pidana Ringan

165

Perkara

Lalu – Lintas

23162 Pelanggar / Kali Sidang

Jumlah 54

431 Perkara/Sidang

Dengan adanya jumlah perkara yang diterima bila dibandingkan dengan jumlah Hakim yang ada yaitu sebanyak : 14 orang, dari jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Klaten sebanyak 14 (empat belas) orang dibagi menjadi 6 Majelis Hakim Tetap maka ratio penanganan perkara per majelis adalah : Rasio Perkara terhadap majelis : 

Jumlah Perkara Pidana Biasa, Khusus dan Anak sebanyak : 258 Perkara Rasio Perkara terhadap Majelis = 258 : 6 = 43 perkara / Majelis

Rasio Perkara terhadap Hakim : 

Jumlah Perkara Tindak Pidana Ringan dan Lalu - lintas : 23.327 Perkara Rasio Perkara terhadap Majelis = 23.327 : 6 = 3.887 perkara / Majelis

c. Rasio Perkara Perdata Terhadap Majelis Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten menerima perkara perdata Gugatan dan Permohonan dengan rincian sebagai berikut : Perdata Gugatan

132

Perkara

Perdata Permohonan

117

Perkara

Total 249 Perkara


Dengan adanya jumlah perkara yang diterima bila dibandingkan dengan jumlah Hakim yang ada yaitu sebanyak : 14 orang, dari jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Klaten sebanyak 14 (empat belas) orang dibagi menjadi 6 Majelis Hakim Tetap maka ratio penanganan perkara per majelis adalah : Rasio Perkara terhadap majelis : 

Jumlah Perkara Perdata Gugatan 132 Perkara Rasio Perkara Terhadap Majelis = 132 : 6 (Majelis) : 22 Perkara

Rasio Perkara terhadap Hakim : 

Jumlah Perkara Perdata Permohonan 117 Perkara Rasio Perkara Terhadap Majelis = 117: 6 (Majelis) : 20 Perkara

3. Putusan Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK a. Perkara Pidana NO 3

URAIAN Jumlah Putusan yang diajukan Banding : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding ----------------------------------------------------- 10 Perkara b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding ----------------------------------------------------- 8 Perkara c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding --------------------------------------Nihil

4

Putusan yang diajukan Kasasi : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi -------------------------------b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi ------------------------------c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi ------------------d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi --------------------------------e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi -------------------------------Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi dan dikuatkan Tk. PK --b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK. c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK -----------------------------------------d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK ------------------------------------------------------e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan

5

1 Perkara 1 Perkara Nihil Nihil Nihil

Nihil Nihil

Nihil

Nihil

Nihil


NO

URAIAN Tk. PK ------------------------------------------f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK -----------------------------------------g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK ------------------------------------------h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK -----------------------------------------i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK ------------------------------------------j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK ------------------------------------------k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap Yang dikuatkan Tk. PK -----------------l. Putusan Pengadilan Tk. lkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK -----m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang dikuatkan Tk. PK ----------------n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang dibatalkan Tk. PK ---------------o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap Yang dibatalkan Tk. PK ------------------------------------------------------------p. Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK ----------------------------------q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang tidak dapat diterima Tk. PK.--r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK.--------------------------------------------------------

Jumlah

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil

Nihil Nihil Nihil Nihil

Nihil Nihil Nihil

Nihil

b. Perkara Perdata NO 1

URAIAN Putusan yang diajukan Banding :

Jumlah 24 Perkara

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding ---- 10 Perkara ------------------------------------------------b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding ---- 1 Perkara ------------------------------------------------c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Nihil Banding ---------------------------------------

2

Putusan yang diajukan Kasasi :

25 Perkara

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan Nihil dikuatkan Tk. Kasasi -------------------------------b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan Nihil dibatalkan Tk. Kasasi ------------------------------c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 54

NO

URAIAN

Jumlah Nihil

tidak dapat diterima Tk. Kasasi ------------------d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi --------------------------------Nihil e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi -------------------------------Nihil

3

Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi dan dikuatkan Tk. PK --b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK. c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK -d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK ---------e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK --------f.

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK -------------g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK ------------h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK -i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK --------j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK -------k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap Yang dikuatkan Tk. PK -----------------l. Putusan Pengadilan Tk. lkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK -----m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang dikuatkan Tk. PK ----------------n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang dibatalkan Tk. PK ---------------o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan Hukum Tetap Yang dibatalkan Tk. PK ----------------------p. Tingkat Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK ----------------------------------q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang tidak dapat diterima Tk. PK.--r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK.-------------------

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil


C. Pengelolalan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung. a) Pengadaan. Di tahun 2016 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB melaksanakan Melakukan Renovasi Gedung seluar 600 m2. b) Penghapusan. Menunggu proses penghapusan/lelang barang sisa bongkaran

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. a) Pengadaan. 1) Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi -

4 Unit Personal Komputer

-

2 Unit Laptop

-

4 Unit Printer

-

1 Bh Router Board Mikrotik

-

1 Bh Scanner

2) Pengadaan Fasilitas Perkantoran -

5 Unit AC

-

1 Unit Genset

b) Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Klaten 1) 5 unit Sepeda Motor 2) 3 unit mobil roda 4 3) 10 unit rumah dinas 4) 3 ruang sidang dewasa 5) 1 ruang sidang anak 6) 2 ruang tahanan, 1 ruang tunggu anak 7) Ruang barang bukti 8) Ruang perpustakaan 9) Ruang Arsip 10) Pos Satpam


D. Pengelolaan Keuangan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung : Pagu Anggaran

: Rp.

8.100.502.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp.

7.940.276.554,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pagu Anggaran

: Rp.

3.203.000.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp.

2.627.001.300,00

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pagu Anggaran

: Rp.

69.736.000,00

Realisasi Anggaran

: Rp.

57.403.285,00

E. Dukungan Teknologi Informasi A. Perangkat Keras 1) 2 buah Komputer Server Pengadilan Negeri Klaten memiliki dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan SIPP 1 Server Merek HP sebagai server backup, dan 1 server merek Fujitsu sebagai server Utama. 2) 25 Komputer Personal Pengadilan Negeri Klaten memiliki 19 Komputer personal yang tersebar di beberapa ruang : -

Ruang Hakim

: 1 buah

-

Ruang Jurusita

: 3 buah

-

Ruang Umum

: 2 buah

-

Ruang Panitera Pengganti

-

Ruang Panitera Muda Hukum

: 1 buah

-

Ruang Panitera Muda Pidana

: 2 buah

-

Ruang Panitera Muda Perdata

: 2 buah

-

Ruang Kepegawaian

: 2 buah

-

Ruang Keuangan

: 2 buah

-

Ruang Sekretaris

: 1 buah

-

Ruang Wakil Ketua

: 1 buah

-

Ruang Perpustakaan

: 1 buah

-

Ruang Meja Informasi

: 3 buah

: 4 buah


3) 7 Laptop Pengadilan Negeri Klaten memiliki 7 Laptop yang tersebar di beberapa ruang : -


: 1 buah

-


-


-

Ruang Kepegawaian dan Ortala

: 1 buah

-

Ruang Kasubag Umum dan Keuangan

: 3 buah

: 1 buah : 1 buah

4) 19 buah Printer Pengadilan Negeri memiliki 18 Printer yang tersebar di beberapa ruangan -

Ruang Hakim

: 2 buah

-

Ruang Jurusita

: 2 buah

-

Ruang Umum

: 2 buah

-

Ruang Panitera Pengganti

-


: 2 buah

-


: 2 buah

-


: 2 buah

-

Ruang Kepegawaian

: 1 buah

-

Ruang Keuangan

: 2 buah

: 4 buah

5) 2 buah Scanner 6) 1 buah Kamera Digital

B. Perangkat Lunak Pengadilan Negeri Klaten memiliki beberapa aplikasi pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari diantaranya adalah Aplikasi Penelusuran Perkara

(SIPP),

aplikasi

pendukung pekerjaan

Keuangan

dan

Data

Inventarisasi SIMAK BMN.


F. Regulasi Tahun 2016 Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan, pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek : 1. Kelembagaan (Organisasi) 2. Ketatalaksana (Bussiness Process) 3. Sumber Daya Manusia (SDM Aparatur) Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaran pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau di perbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government). Dengan kata lain reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menurut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, kooperatif dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi disini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area : 1. Manajemen Perubahan A. Dibentuknya Tim Pengelola Manajemen 1. Desain Teknis Manajemen Perubahan 2. Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan 3. Quality ansuransi yang disesuaikan dengan rencana kerja yang diterapkan Adanya roll model -

Adanya

SK-SK

yang

diterbitkan

oleh

KPN

sebagai

agen

perubahan/pelakanaan program.


B. Tersusunnya strategi manajemen perubahan 1. Ada dokumen perencanaan manajemen perubahan (RB) Jangka menengah dan rencana kerja (work plan) 2. Adanya penetapan quick win (pencapaian yang lebih baik) sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali program reformasi birokrasi. o Dibuatnya SK Tim pengelola quick win o Menyusun rencana kerja dan target serta metode menu 3. Tersusunya kode etik / aturan perilaku pegawai Menuju PP No. 53 Tahun 2010 Dicetak kewajiban dan larangan PNS kemudian dipasang dan dipigura 4. Tersusunya Penegakan Disiplin Kerja Hakim Menuju Perma 7 dan 8 Tahun 2016

C. Tersusunya Strategi Komunikasi manajemen perubahan 1. Tersusunya rencana kegiatan mulai dari perencanaan dan pelepasan 2. Adanya komunikasi yang efektif terhadap program reformasi birokrasi

2. Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan di Pengadilan Negeri Klaten belum dibuat SOP S : Standar O : Operasional P : Prosedur Diharapkan adanya peningkatan yang efektif dalam pengelolaan arsip dan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib lengkap dan informatif disampaikan keseluruh pegawai dan stake holder Peraturan Perundang-undangan baik internal / eksternal telah termutakhirkan lengkap diklasifikasikan dan diadministratsikan (dibuat index peraturan yang lengkap dalam sistem informasi (IT) database yang mudah dan informatif softcopy / Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Peraturan telah disosialisaikan dan didukung mekanisme tindak lanjut pengaduan peraturan bermasalah (Laporan Tahunan) di buat / di distribusikan dan disosialisasikan.


3. Penataan dan Penguatan Organisasi Sasaran 1 : menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi (Tupoksi) Indikator : 1) Dibuat struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tupoksi yang tidak tumpang tindih (dibuat SK Penempatan pegawai beserta job discription) Parameter : Terlaksana evaluasi tumpang tindih tupoksi (dibuat dokumen hasil evaluasi) Terlaksananya evalusasi rencana kerja tahunan unit organisasi (dibuat dokumen hasil evaluasi rencana kerja) (Tiap 2 bulan eks karesidenan surakarta diadakan rapat koordinasi)

Indikator : Terbentuknya organisasi dengan ukuran yang tepat. Parameter L Telaksana kajian pengembangan perampingan organisasi (dibuat dokumen kajian pengembangan/perampingan organisasi)

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan Tupoksi Indikator 2 : Terbentuknya unit kerja yang menangani organisasi kepegawaian, kehumasan dan diklat (MARI) Parameter : -

Memiliki informasi formasi dan kompetensi pegawai yang diperlukan serta dapat memenuhi kebutuhan adanya sistem informasi Kepegawaian (SIKEP) yang handal dan telah dilakukan upaya penemuan kebutuhan pegawai.

-

Tersedianya unit kerja yang melayani hubungan masyarakat (dibuat SK Humas bagian informasi yang handal menguasai semua tupoksi di Pengadilan Negeri Klaten). Tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari informasi, mencatat setiap laporan menguasai website.

-

Tersedianya unit kerja untuk peningkatan kompetensi SDM.


Indikator 3 : Terselenggaranya koordinasi antar unit organisasi Parameter : Terdapat perencanaan dan implementasi koordinasi antar unit organisasi, monitoring, evaluasi, tindak lanjut bila ada hambatan/kendala (dibuat dokumen perencanaan koordinasi antar unit organisasi) Dalam setiap rapat

koordinasi dibuat dokumen dan mekanisme kerja

(implementasi koordinasi)

4. Penataan Tata Laksana Prespektif atau Sasaran target -

Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pengadilan

-

Peningkatan efisiensi dan efektifitas proses manajemen di Pengadilan

-

Meningkatknya kinerja

Indikator : -

Terbentuknya manajemen berbasis TI

-

Terlaksananya seluruh tugas dan fungsi (tupoksi) sesuai prosedur kerja yang telah dinormalkan.

-

Terbangunya indikator kinerja utama (IKU) yang selaras Restra.

Parameter / Ukuran : -

Terbentuknya komitmen terhadap penyelenggaraan manajemen berbasis TI

-

Tingkat

pemenuhan

kebutuhan

SOP

terhadap

uraian

jabatan

dan

implementasinya -

Tingkat harmonisasi SOP antar unit kerja/bagian

-

Tingkat keselarasan pengembangan IKU dengan strategi yang ditetapkan.

Pelaksanaan : -

Buat susunan Grand Design Pengembangan TI

-

Penggunaan IT secara standar

-

Melakukan evaluasi atas ketaatan grand design

-

Buat SOP yang ada dibandingkan dengan yang seharusnya ada berdasarkan uraian jabatan / tupoksi.

-

SOP yang dilaksanakan bandingkan dengan jumlah SOP yang seharusnya ada

-

Susun pedoman evaluasi SOP

-

Lakukan analisis/evaluasi terhadap harmonisasi dan kelengkapan SOP


5. Penataan Sistem Manajemen SDM Tujuan meningkatkan prefesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi transparan dan memperoleh gaji dan jaminan kesejahteraan. Sasaran/Target yang ingin dicapai : 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur 2. Meningkatnnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur 4. Meningkatnya efektifas manajemen SDM aparatur 5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur

Indikator : 1. Pengelolaan SDM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Rekrutment pegawai yang terbuka transparan dan akuntabel (dilakuukan sesuai ketentuan) 3. Pola karier pegawai mutasi dan promosi disusun dengan transparan 4. Penerapan PP NO.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS 5. Indikator kinerja individu yang terukur 6. Buat data pegawai yang muthakir dan akurat 7. Buat dokumen standar kompetensi jabatan 8. Buat peta profil kompetensi individu 9. Diusulkan proses diklat pegawai berbasis kompetensi

Parameter 1. Buat peta jabatan, uraian jabatan, analisis beban kerja/peringkat jabatan (job grading) dan harga jabatan (job pricing) o Ada dokumen peta jabatan, uraian jabatan dan analisis beban kerja kemudian disusun. o Setiap pegawai memiliki jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dari jabatan, buat laporan sesuai job placement o Susun peringkat jabatan (job grading) dan harga jabatan (job pricing) kerja sesuai dengan resiko dan beban kerja, buat SK pimpinan peringkat jabatan (job grading) dan harga jabatan (job pricing) 2. Bila ada rekrutmen dilengkapi dengan instrumen implementasi dan SK pimpinan tentang rekrutmen termasuk SK panitia rekrutmen (Tingkat MARI) ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 63

o Terdapat pengumuman penerimaan pegawai lewat media o Rekrutmen sesuai dengan formasi yang dibutuhkan buat laporan rekrutmen pegawai o Tahapan rekrutmen sesuai dengan rencana kerja, buat laporan evaluasi rekrutmen o Proses rekrutmen dirancang untuk menghindari KKN

3. Ada pola karier pegawai dan setiap pegawai memahami mengenai pola karier dan dilaksanakan sesuai rencana maka buat dokumen pola karier dan di sosialisasikan kemudian buat laporan evaluasi pola karier. -

Adanya pola mutasi dan promosi yang setiap pegawai memahami dan dilaksanakan dengan konsisten dan transparansi sehingga menghasilkan the right man in the right place, maka buat dokumen pola mutasi dan promosi dan bukti sosialisasi pola promosi dan mutasi kemudian laporan evaluasi pelaksanaannya sehingga menghasilkan laporan evaluasi kinerja pegawai.

4. Untuk meningkatkan disiplin SDM aparatur yang mengacu pada penerapan PP No.53 Tahun 2010 yang dilaksanakan dengan adanya sosialisasi dan penerapan atas

PP

No.

53

Tahun

2010.

Buat

jadwal

sosialisasi

kemudian

didokumentasikan buat laporan sosialisasi, notulen sosialisasi, daftar hadir, ada buku laporan pelanggaran disiplin PNS

5. Indikator kinerja individu yang terukur Kebijakan disusun dan disahkan sebagai pedoman pelaksanaan penilaian kerja individu. Buat dokumen kebijakan penilaian kinerja individu setiap pegawai (DP3) Pemanfaatan informasi penilaian sistem kerja individu untuk proses pengambilan keputusan dan pembinaan karier sesuai dengan sistem reward and punishment (ada kertas kerja SKI dan laporan hasil kerja dan dokumen pembayaran tunjangan kinerja). 6. Pengembangan database pegawai sesuai dengan tujuan instansi Buat sistem informasi kepegawaian yang terpadu (SIKEP) dengan berdasarkan rencana yang baik.


Buat dokumen sistem informasi kepegawaian (SIKEP) database pegawai dapat digunakan dalam pengambilan keputusan Buat database kepegawaian dan notulen rapat pimpinan 7. Adanya dokumentasi standar kompetensi jabatan Untuk pengangkatan pejabat dalam jabatan tertentu disesuaikan dengan standar kompetensi. Buat dokumen kepegawaian dan evaluasi 8. Buat dokumen atau database profil kompetensi setiap pegawai dengan adanya peta profil kompetensi individu. Buat perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang melakukan fungsi assement center 9. Adanya diklat menjadi kewenangan (MARI). Setiap tahun data dan pengusulan diklat dengan pembinaan karier dan kinerja Demikian pula penerapan sistem pendidikan dan pelatihan yang sudah dibekukan dengan sistem training dan development sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di Pengadilan Negeri membuat laporan berkala pelaksanaan diklat, ujian dinas prajabatan dan lain-lain.

6. Penguatan Akuntabilitas Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Sasaran/Target yang dicapai : 1) Meningkatnya kinerja 2) Meningkatnya akuntabilitas Indikator : 1) Adanya indikator kinerja utama 2) Terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 3) Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas Parameter : 1) Tercapainya target indikator kinerja utama Adanya evaluasi periodik atas ketercapaian target indikator kinerja utama kemudian dilaporkan kepada pimpinan ataas hasil evaluasi bila ada temuan ditindak lanjuti. ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 65

2) Adanya sistem manajemen kinerja terpadu di organisasi dalam pelaksanaan tupoksi yang tercermin dengan adanya o Renstra (Rencana Strategis) o Resja (Rencana Kinerja) o IKU (Indikator Kinerja Utama) o Sistem pengumpulan data kinerja dan sistem laporan data kinerja 3) Sistem manajemen kinerja terpadu di dukung oleh sistem kinerja individu (SKI) disusun sebagai hasil kaskading dari kinerja organisasi. 4) Kemudahan masyarakat mengakses informasi Dibentuk pusat pelayanan pengaduan masyarakat dan adanya layanan informasi berbasis web. 5) Terselenggaranya transparansi informasi penyelenggaraan, penyajian informasi (dalam web) sesuai dengan standar prosedur pelayanan informasi dan undangundang keterbukaan informasi publik Terdapatnya pusat layanan informasi sesuai undang-undang keterbukaan publik (KIP) dan SPLI 6) Untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas di butuhkan kenandalan pelaporan akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas terdiri dari 5 komponen a) Manajemen kinerja b) Perencanaan kinerja c) Pengukuran kinerja d) Laporan kinerja e) Evaluasi 7) Kewajaran penyajian laporan keuangan Penyusunan RKKL didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi, penggunaan sistem informasi TI atas keuangan dan assets. SAI dan SIMAK BMN. Adanya reviewe internal atas penyusunan RKKL Adanya tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi review internal.


7. Penguatan Pengawasan Tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Sasaran/Target yang dicapai : 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara 2) Meningkatnya efektifias pengelolaan keuangan negara 3) Meningkatnya status opini BPK 4) Menurunnya tingkat penyalah gunaan wewenang Indikator : 1) Kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku 2) Terselenggaranya SIPP 3) Meningkatnya peran APIP dalam pengelolaan keuangan 4) Meningkatnya opini BPK / tetap dipertahankan opini WTP dan opini laporan keuangan 5) Implementasi program anti korupsi 6) Meningkatnya implementasi procurement barang dan jasa Parameter : 1) Dibuat rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku 2) Pelaksanaan anggaran sesuai aturan Misalnya : Pemungutan/penyetoran PNBP sesuai ketentuan. Demikianpula pelaksanaan pengelolaan barang milik kekayaan negara sesuai ketentuan. 3) Pertanggung jawaban keuangan negara sesuai ketentuan (proses penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan) 4) Hasil evaluasi SIPP bernilai baik Dibuat SK penyelenggaraan SIPP Adanya satgas penyelenggaraan SIPP yang ditetapkan SK pimpinan 5) Adanya kegiatan asuransi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa monitoring evaluasi dan konsulting realisasi pencapaian target penerimaan negara. Penilaian diberikan secara profesional berdasarkan realisasi pencapaian target penerimaan negara. 6) Adanya peningkatan opini BPK / opini WTP dan tindak lanjut hasil temuan ada tidaknya rekomendasi dari BPK temuan BPK termasuk saldo temuan. 7) Terlaksananya implementasi program anti korupsi


Adanya kebijakan yang dijalankan dengan transparan dan konsisten setiap pegawai pengetahui memahami menjalankan dengan independen dan konsisten kebijakan tersebut. 8) Untuk meningkatkan implementasi barang dan jasa semua tahapan dilaksanakan/dilakukan sesuai secara elektronik.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Sasaran/Target yang diingin dicapai : 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, murah dan aman serta mudah dijangkau) 2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisai pelayanan internasional. 3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator : 1) Terselenggaranya pelayanan publik, murah, terjangkau pasti waktunya dan jelas prosedur pelayanannya 2) Unit pelayanan berstandar internasional 3) Terimplementasi metode survei kepuasan pelangganan yang efektif SK Menpan No. 25 M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2014. 4) Terbangunya sistem penanganan keluhan saran dan masukan. 5) Terbentuknya image positif terhadap organisasi Parameter : 1) Adanya standar pelayanan dan quick win (pencapaian yang lebih baik) Pelayanan unggulan Target group/pengguna layanan dan jenis kebutuhan telah teridentifikasi Ditetapkan standar pelayanan yang mengatur : a) Kepastian waktu pelayanan b) Kepastian biaya (tarif layanan) c) Mekanisme dan prosedur pelayanan yang jelas d) Jaminan keamanan e) Pelaksana layanan yang kompeten f) Dirumuskan quick win pelayanan unggulan ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 68

2) Sosialisasi standar pelayanan (internal / eksternal) 3) Implementasi standar pelayanan a) Dibuat rencana kerja kegiatan pelayanan beserta target kinerjanya (KPI) b) Ada infrastruktur pendukung sarana prasarana fasilitas implementasi pelayanan c) Ada dukungan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam implementasi pelayanan 4) Ada kerjasama kolaborasi dalam bidang pelayanan dengan pihak lain kantor bersama sistem pelayanan terpadu pos-pos pelayanan Ada kegiatan evaluasi kinerja pelayanan 5) Ada laporan hasil monitoring evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. 6) Ada sertifikasi unit bidang pelayanan berstandar internasional Bila perlu ada program sertifikasi unit layanan 7) Tersedianya angka indeks kepuasan masyarakat / pelanggan Dibuat survei kepuasan masyarakat/pelanggan 8) Keberadaan sistem dan prosedur penanganan keluhan saran dan masukan o Ada sistem dan prosedur penanganan keluhan saran dan masukan dan SOP tersebut disosialisasikan kepada pelaksana pelayanan dan pengguna layanan o Keluhan, saran, masukan yang disampaikan pengguna layanan ditindak lanjuti 9) Terbangunya strategi kehumasan untuk meningkatkan organisasi o Ada strategi peningkatan image organisasi o Ada award/penghargaan yang diterima oleh unit layanan daripihak lain terkait pemberian layanan


BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI


BAB V PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal Guna mengetahui pelaksanaan kinerja mulai dari Pejabat Fungsional, Para Hakim,Panitera / Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta pejabat kesekretariatan sampai dengan staf perlu di lakukan fungsi pengawasan yang sifatnya tetap dan terus menerus. Ada beberapa bentuk pengawasan yang selama ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB yaitu : 1. Hakim Pengawas Bidang Penunjukan Hakim Pengawas Bidan oleh Ketua Pengadilan Negeri ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan yang berlaku selama 1 (satu) tahun atau selama Hakim yang ditunjuk tersebutu bertugas di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB. Ada beberapa Hakim Pengawas bidang yaitu : 1.1 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata Adapun tugasnya adalah : a. Memeriksa Kelengkapan Register Perkara berikut pengisiannya b. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan memberikan solusinya c. Pengisian SIPP d. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

1.2 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana Adapun tugasnya adalah : a. Memeriksa Kelengkapan Register Perkara berikut pengisiannya b. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan memberikan solusinya c. Pengisian SIPP d. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri

1.3 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum Adapun tugasnya adalah : ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 71

a. Memeriksa kelengkapan pengisian register yang ada di kepaniteraan hukum b. Memberikan motivasi dan solusi terhadap hambatan yang ada c. Memeriksa SIPP dan perkembangannya mengingat Kepaniteraan Hukum adalah sebagai Administrator Pelaksanaan SIPP d. Pengarsipan perkara dari bagian Perdata/Pidana e. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri hasil pemeriksaan secara periodik

1.4 Hakim Pengawas Bidang Umum Adapun tugasnya adalah : a. Memeriksa pelaksanaan BMN terhadap barang persediaan ataupun barang-barang inventaris b. Memeriksa register surat masuk dan surat keluar c. Memeriksa penataan perpustakaan d. Pembelanjaan kebutuhan perkantoran ataupun kebutuhan sehari-hari e. Pengiriman surat dan distribusinya f. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri hasil Pemeriksaan secara periodik

1.5 Hakim Pengawas Bidang Keuangan Adapun tugasnya adalah : a. Penatausahaan penyerapan anggaran baik belanja modal (apabila ada) ataupun belanja barang dan jasa b. Pelaporan pajak dan PNBP c. Laporan realisasi anggaran d. Membantu memberikan solusi apabila ada hambatan-hambatan e. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhadap hasil pengawasan secara periodik

1.6 Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian Adapun tugasnya adalah : a. Memeriksa absensi masuk dan pulang kerja dan pelaporannya b. Penatausahaan usulan-usulan kenaikan pangkat, kenaikan berkala c. Kelengkapan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri ------------------------------------------------------Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016 – Hal : 72

d. Pelaporan SIHARKA, SIKEP e. Melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhadap hasil pemeriksaan secara periodik Pengawasan internal ditekankan pula kepada Pejabat Struktural agar menjadi tauladan bagi stafnya sehingga pengawasan melekat dapat berjalan dengan baik terus menerus dan diakhir tahun dapat memberikan nilai terhadap pelaksana SKP Pengawasan internal yang lainnya adalah adanya brieifing tiap bulan atau briefing kondisional dan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan baru yang sifatnya perlu ditindak lanjuti.

B. Evaluasi Pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap bagian telah dibagi habis sesuai dengan job description diperlukan adanya evaluasi apabila sudah dilaksanakan dengan baik dan benar dan hasil yang diperoleh dapat maksimal. Kajian hasil pekerjaan sangat penting dilaksanakan oleh para pimpinan/pejabat struktural yang membawahi staf/anak buah karena semakin inten dalam monitoring hasil pekerjaan sangat membantu bilamana ada permasalahan yang dialami oleh staf/pegawai tersebut. Evaluasi hasil pekerjaan perlu juga ditinjau di tahun yang lalu dengan tahun yang berjalan apabila ada peningkatan sehingga evaluasi dapat dijadikan tolak ukur terhadap keberhasilan pekerjaan selain tugas dan fungsi.


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB, tentu masih banyak kekurangan dan masih banyak pula hal-hal yang belum selesai dan perlu pembenahan. Dengan telah dipenuhi sarana dan prasarana diharapkan pembinaan dan optimalisasi kinerja dan kemampuan profesionalisme insan peradilan dapat terwujud sehingga misi dan visi yang dicita-citakan akan tercapai. Penting dalam pelaksanaan SIPP di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB pengisian data terhadap SIPP agar tetap tertib, akurat dan disiplin dari mulai pengisian Pendaftaran (Data Umum) sampai dengan Minutasi. Di Mahkamah Agung hasil kinerja sebuah Pengadilan Negeri diantaranya diukur berdasarkan pengisian data SIPP, dan sangat penting untuk memperhatikan kualitas data sampai dengan minutasi. Demikian laporan tahunan kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya serta bermanfaat di kemudian hari.

Klaten, 22 Desember 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB

ttd H. HISBULLAH IDRIS, SH.,MHum NIP. 196007011992121001


PENGANTAR. Klaten, 22 Desember 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB. H. HISBULLAH IDRIS, SH.,M.Hum NIP

Recommend Documents