KAJIAN EKONOMI REGIONAL KAJIAN EKONOMI REGIONAL TRIWULAN IV

KAJIAN EKONOMI REGIONAL

KAJIAN EKONOMI

REGIONAL

TRIWULAN IV

2012


VISI BANK INDONESIA :

nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi

MISI BANK INDONESIA :

pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang

NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA : -nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan

GE

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Kata Pengantar

KATA

PENGANTAR

BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV-2012 dengan penekanan kajian pada kondisi ekonomi makro regional (PDRB dan Keuangan Daerah), Inflasi, Moneter dan Perbankan, Sistem Pembayaran, Kesejahteraan dan Prakiraan Perkembangan Ekonomi Daerah pada triwulan I-2013. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, data PDRB dan inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta data dari instansi/lembaga terkait lainnya. Tujuan dari penyusunan buku KER ini adalah untuk memberikan informasi kepada stakeholders tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu kritik, saran, dukungan penyediaan data dan informasi sangat diharapkan.

Pekanbaru, 7 Februari 2013 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau ttd

Mahdi Muhammad Kepala Kantor

iii

GE


TABEL INDIKATOR

EKONOMI TERPILIH

A. INFLASI DAN PDRB INDIKATOR

2011 Tw III

2012 Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Indeks Harga Konsumen : - Kota Pekanbaru

127,44

129,35

130,20

131,64

132,81

133,68

- Kota Dumai

132,55

133,98

133,20

134,91

137,15

138,28

- Kota Pekanbaru

6,10

5,09

4,20

5,67

4,21

3,35

- Kota Dumai

5,78

3,10

2,75

4,38

3,47

3,21

Pertumbuhan PDRB (yoy %, dengan migas)

3,93

4,63

5,03

3,96

4,06

2,37

Pertumbuhan PDRB (yoy %, tanpa migas)

7,64

7,40

7,37

7,50

8,26

7,21

Nilai Ekspor Migas (Juta USD)

2.357,29

3.353,92

3.150,93

2.799,44

3.513,23

3.094,51

Volume Ekspor Migas (ribu Ton)

4.543,57

4.639,19

4.156,44

3.795,08

4.739,09

4.989,14

Nilai Impor Migas (Juta USD)

423,66

402,95

343,56

471,79

429,49

443,14

Volume Impor Migas (ribu Ton)

624,16

652,79

574,11

787,71

680,47

611,83

Laju Inflasi Tahunan (yoy, %) :

B. PERBANKAN INDIKATOR (dalam Rp juta)

2011 Tw III

2012 Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Bank Umum Total Aset

59.370.445

59.752.476

66.463.817

68.837.287

74.444.053

72.349.212

DPK

43.980.255

44.920.105

48.480.274

50.314.329

53.457.012

52.242.540

- Giro

11.567.327

10.837.130

13.012.413

14.452.073

17.014.756

14.149.049

- Tabungan

20.142.350

22.342.860

21.588.604

22.216.431

22.782.145

25.373.740

- Deposito

12.270.578

11.740.115

13.879.258

13.645.825

13.660.111

12.719.750

50.011.231

51.090.943

51.475.647

54.197.279

59.527.235

58.954.331

113,71

113,74

106,18

107,72

111,36

112,85

33.623.173

36.082.932

37.414.869

40.303.169

41.881.367

43.443.660

Kredit - berdasarkan lokasi proyek LDR - Lokasi Proyek (%) Kredit - Modal Kerja

11.939.534

12.729.875

12.804.704

14.246.546

14.462.342

15.201.999

- Investasi

9.199.610

10.207.813

10.676.704

11.298.412

11.868.510

12.252.477

- Konsumsi

12.484.028

13.145.244

13.933.462

14.758.211

15.550.515

15.989.184

- LDR (%)

76,45

80,33

77,18

80,10

78,35

83,16

- NPL (%)

2,39%

1,95%

2,22%

2,35%

2,76%

2,89%

- Mikro

2.901.705

3.112.386

3.313.470

3.545.514

3.617.892

3.843.216

- Kecil

4.921.351

5.448.902

5.640.244

5.935.445

5.787.787

6.057.104

- Menengah

4.440.529

4.868.783

4.955.899

5.364.799

5.160.074

5.729.879

3,13%

2,40%

3,06%

3,16%

3,80%

4,03%

Total Aset

848.125

920.404

972.275

997.840

1.008.552

1.038.271

DPK

624.634

642.785

685.220

692.916

692.080

694.541

Kredit - berdasarkan lokasi proyek

601.015

617.548

655.469

689.275

704.545

708.530

8,75%

8,22%

10,51%

10,88%

12,96%

13,11%

96,22%

96,07%

95,66%

99,47%

101,80%

102,01%

Kredit UMKM

NPL MKM (%) BPR

Rasio NPL LDR *) SBH 2007

xi

GE


INDIKATOR

2011 Tw III

2012 Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

C. SISTEM PEMBAYARAN Posisi Kas Gabungan

2.500.522

1.075.807

488.702

2.419.614

2.456.644

Inflow

1.270.188

1.002.685

1.084.400

828.061

1.505.849

957.321

Outflow

3.770.710

2.078.492

1.573.102

3.247.675

3.962.492

4.248.435

390.321

306.454

476.657

318.844

66.850

99.164

Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)

65.315

76.774

53.909

70.527

82.291

84.580

Volume Transaksi RTGS (lembar)

55.387

27.151

62.391

58.345

57.267

59.648

1.071

1.200

856

1.119

1.349

1.387

908

424

990

926

939

978

Nominal Tolakan Cek/BG Kosong

131.245

146.297

138.024

161.134

152.457

159.869

Volume Tolakan Cek/BG Kosong

4.946

5.615

5.042

5.680

5.755

5.523

Rata-rata Harian Nominal Cek/BG Kosong

2.152

2.286

2.191

2.558

2.499

2.621

81

88

80

90

94

91

Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)

Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar) Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (lembar)

Rata-rata Harian Cek/BG Kosong

3.291.115

xii


GE

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN

EKSEKUTIF

I. GAMBARAN UMUM Perkembangan ekonomi Riau pada tahun 2012 mencatat pertumbuhan yang tidak sekuat periode sebelumnya. Pada triwulan IV-2012, perekonomian tercatat Perekonomian Riau tahun 2012 secara umum berada dibawah rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.

tumbuh sebesar 2,37% (yoy) dan 3,55% (yoy) untuk kumulatif tahun 2012. Dengan pencapaian tersebut, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2012 berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir yang mencapai 4,24% (yoy). Meskipun demikian, dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,21% (yoy) dan 7,82% untuk kumulatif tahun 2012. Pertumbuhan kumulatif tersebut berada diatas rata-rata pertumbuhan kumulatif non migas Riau selama tiga tahun terakhir yang mencapai 7,12% (yoy) serta diatas pertumbuhan ekonomi non migas nasional tahun 2012 yang tercatat 6,83% (yoy). Sementara itu, di sisi harga, tingkat inflasi berada pada tingkat yang rendah sejalan dengan terjaganya pasokan bahan makanan dan ekspektasi inflasi.

1


GE

Ringkasan Eksekutif

II. ASSESMEN MAKROEKONOMI REGIONAL 

Perkembangan ekonomi Riau ditinjau dari sisi penggunaan secara umum menunjukkan perlambatan diluar komponen ekspor. Permintaan domestik, terutama konsumsi, yang menguasai pangsa terbesar dalam struktur ekonomi Riau tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya meskipun masih berperan sebagai sumber pendorong utama pertumbuhan. Adanya perlambatan diperkirakan tidak terlepas dari faktor pelemahan tingkat keyakinan konsumen sejalan dengan menurunnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Disamping itu, dari hasil survei yang dilakukan kepada pelaku usaha, hal ini juga diyakini erat

Dari sisi penggunaan, sumber pertumbuhan ekonomi relatif berimbang dimana permintaan domestik masih tercatat sebagai motor penggerak utama perekonomian diiringi dengan meningkatnya peran ekspor

deman

yang terjadi secara

beriringan pada triwulan sebelumnya. 

Meskipun konsumsi secara umum mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun tingkat pertumbuhannya masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 5,83% (yoy). Kondisi ini secara implisit mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat di Riau masih relatif terjaga dan stabil ditengah tekanan krisis ekonomi global yang telah berlangsung sejak tahun 2011 lalu.



Lebih lanjut, kinerja perdagangan eksternal Riau pada triwulan laporan mulai menunjukkan peningkatan ditengah tekanan krisis ekonomi global. Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya ekspor non migas khususny komoditas pulp and paper ke wilayah Asia terutama Cina dan kawasan ASEAN.

Dari sisi sektoral, sektor non tradables kembali menjadi sumber pertumbuhan utama khususnya sektor perdagangan dan bangunan.



Secara sektoral, kondisi ekonomi Riau pada triwulan laporan masih ditopang oleh sektor non-tradables khususnya sektor perdagangan dan bangunan. Sedangkan sektor tradables secara umum menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan sebagaimana terlihat dari kembali

minimmya

peran

sektor

tradables

dalam

menopang

perekonomian. Bahkan secara tahunan, pertumbuhan sektor tradables Riau mengalami kontraksi sebesar 1,51% atau merupakan titik terendahnya selama lima tahun terakhir.

2


GE

Ringkasan Eksekutif

 Faktor penyebab rendahnya kinerja sektor tradables utamanya dipengaruhi oleh usia sumur yang tidak produktif, terbatasnya permintaan dari negara mitra dagang dan hambatan pasokan baha baku

Hal ini utamanya disebabkan adanya penurunan kinerja sektor migas sejalan dengan faktor alamiah (natural decline) akibat usia sumur minyak yang sudah tidak produktif. Disamping itu, menurunnya kapasitas terpakai sektor industri pengolahan Riau pada triwulan laporan juga diperkirakan juga turut menjadi sumber penyebab rendahnya pertumbuhan sektor industri sejalan dengan dengan faktor terbatasnya permintaan dari negara mitra dagang terhadap komoditas unggulan Riau dan adanya hambatan pasokan bahan baku khususnya pada industri karet olahan.

III. ASSESMEN INFLASI 

Sejalan dengan perkiraan sebelumnya, tekanan inflasi Riau pada tahun 2012 (yoy) relatif rendah dan terkendali juga merupakan yang terendah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Inflasi Riau pada tahun 2012

Tekanan inflasi Riau pada tahun 2012 relatif rendah dan terkendali, dan merupakan yang terendah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

terjaga pada tingkat yang rendah yakni sebesar 3,32% (yoy) mengalami penurunan yang berarti dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 4,72%. Kelompok volatile food, yaitu komoditas cabe merah memberikan sumbangan yang berarti terhadap menurunnya tekanan inflasi selama tahun 2012. 

Relatif stabilnya inflasi Riau pada tahun 2012 tidak terlepas dari (i)distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan yang relatif aman dan lancar, (ii)penundaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, (iii)trend penurunan harga komoditas pangan internasional, (iv)koordinasi TPID secara intensif disertai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang lebih antisipatif.



Berdasarkan kota yang disurvei di Provinsi Riau, inflasi tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 3,35%, namun telah menunjukkan kecenderungan yang menurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Selanjutnya, inflasi yang terjadi di Kota Dumai juga berada pada tingkat yang relatif rendah yaitu sebesar 3,20% dan tercatat lebih rendah dari inflasi Kota Pekanbaru.

3


GE

Ringkasan Eksekutif

IV. ASSESMEN KEUANGAN Perbankan 

Kondisi usaha perbankan pada triwulan IV-2012 secara umum menunjukkan perkembangan yang tidak terlalu menggembirakan bila dibandingkan

Kondisi perbankan Riau menunjukkan perkembangan yang tidak terlalu menggembiarakan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari perkembangan beberapa indikator utama perbankan Riau yaitu aset dan dana yang mengalami penurunan serta risiko kredit yang mengalami peningkatan meskipun masih berada pada batas aman. Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan masih terus mengalami peningkatan meskipun pertumbuhan kreditnya relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Aset

perbankan

di

Riau

mengalami

penurunan

sebesar

2,74%

dibandingkan dengan triwulan III-2012, sehingga menjadi sebesar Rp73,39 triliun. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan Riau yang utamanya disebabkan oleh menurunnya giro milik Pemda. Sementara kredit yang disalurkan masih terus meningkat menjadi Rp44,15 triliun (3,68%).

NPL meningkat, namun masih dibawah batas yang ditentukan

Sebagian besar kredit yang disalurkan utamanya ditujukan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran diikuti oleh sektor perdagangan. Sementara

itu,

tingkat

kredit

bermasalah

(NPL

gross)

perbankan

Riaumengalami sedikit peningkatan dari 2,93% menjadi 3,05%. Meskipun meningkat, tingkat NPL tersebut masih berada di bawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 5%.  Penyaluran kredit UMKM terus mengalami peningkatan, dengan pangsa mencapai 35,98%.

Kepedulian bank umum di Riau terhadap sektor UMKM ditunjukkan dengan terus meningkatnya penyaluran kredit kepada UMKM yang telah mencapai Rp15,63 triliun atau meningkat sebesar 7,31% (qtq) dan 16,38% (yoy). Pangsa kredit UMKM pada triwulan laporan tercatat sebesar 35,98% dari total kredit bank umum. Sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian.

4


GE

Ringkasan Eksekutif

 Pangsa perbankan Syariah Riau telah mencapai 6,24%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Perbankan

syariah

di

Riau

menunjukkan

perkembangan

yang

menggembirakan yang tercermin dari peningkatan aset, dana maupun financing. Sementara, pangsa aset perbankan Syariah terhadap total perbankan di Provinsi Riau pada akhir tahun 2012 telah mencapai 6,24%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 5,37%.

Keuangan Daerah 

APBD Riau tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari Rp4,80 triliun menjadi Rp 8,37 triliun. Meskipun anggaran belanja

APBD Riau tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, namun pencapaian realisasinya mengalami penurunan

mengalami peningkatan namun pencapaian realisasi tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Seperti halnya anggaran belanja, target anggaran belanja tahun 2012 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari Rp4,62 triliun menjadi Rp6,64 triliun. Pencapaiannya juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun demikian pencapaian realisasi pendapatan tersebut telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100,57%.

V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perkembangan ekonomi Riau pada triwulan I2013 diperkirakan akan tumbuh relatif tidak berbeda dengan periode sebelumnya



Perkembangan ekonomi Riau pada triwulan I-2013 diperkirakan akan tumbuh relatif tidak berbeda dengan periode sebelumnya. Dengan memasukkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan secara tahunan pada kisaran 2,4%-3,0% (yoy). Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai kisaran 7,4%-7,9% (yoy).



Dari sisi penggunaan, sumber pertumbuhan diperkirakan akan ditopang oleh permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan ekspor non migas. Beberapa faktor yang berpotensi mendukung kondisi tersebut antara lain (i)meningkatnya Upah Minimum Provinsi tahun 2013, (ii)membaiknya

harga

komoditas

CPO

di

pasar

internasional

(iii)

5


GE

Ringkasan Eksekutif

meningkatnya kinerja perdagangan sejalan dengan mulai pulihnya negara mitra dagang ekonomi Riau terutama Cina. 

Dari

sisi

sektoral,

perekonomian

Riau

pada

triwulan

mendatang

diperkirakan akan ditopang oleh sektor non-tradables khususnya sektor perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari mulai meningkatnya konsumsi masyarakat dan pulihnya kinerja ekspor sehingga turut menjaga kestabilan pertumbuhan di sektor perdagangan. Sementara itu, sektor pertanian khususnya pada sub sektor perkebunan diperkirakan akan mulai membaik sejalan dengan membaiknya harga komoditas internasional seperti CPO dan karet yang tentunya akan memberikan insentif bagi para petani untuk melakukan panen. 

Namun demikian, belum ditemukannya sumur minyak yang lebih produktif diperkirakan akan mengakibatkan pencapaian lifting minyak bumi Riau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berpotensi membawa pertumbuhan ekonomi Riau menyentuh batas bawah proyeksi (downside risks). Sementara itu, salah satu faktor yang berpotensi membawa pertumbuhan menyentuh batas atas (upside risks) adalah potensi pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama Riau dan negara berkembang (emerging market) di kawasan Asia yang diperkirakan akan memberikan spill over positif bagi kinerja ekspor utama Riau.



Selanjutnya dari sisi harga, perkembangan inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan mendatang akan relatif meningkat dan diproyeksikan berada pada

Iinflasi Kota Pekanbaru pada triwulan mendatang akan relatif meningkat dibandingkan dengan triwulan IV2012

kisaran 4,8% - 5,5% (yoy) dan 2,0% - 2,8% (qtq). Kondisi ini diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (i)kondisi cuaca ekstrem, (ii)meningkatnya biaya produksi di tingkat pelaku usaha sejalan dengan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Upah Minimum Regional (UMP), (iii)gangguan produksi akibat faktor musiman dan menurunnya luas tanam bahan pangan pokok, (iv)masih belum memadainya kondisi infrastruktur. 

Terdapat beberapa faktor yang berpotensi membawa inflasi melewati batas atas kisaran proyeksi (upside risks) antara lain kenaikan eksepektasi pelaku usaha sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), hambatan

6

GE

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Ringkasan Eksekutif

distribusi dan infrastruktur. Sementara itu, beberapa faktor yang berpotensi membawa inflasi ke batas bawah (downside risks) proyeksi diantaranya adalah solusi dini (pre-emptive solution) TPID yang dihasilkan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan penguatan strategi komunikasi dalam menjaga ekspektasi.

7

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Kondisi Ekonomi Makro Regional

Bab 1

KONDISI EKONOMI MAKRO REGIONAL

1. KONDISI UMUM Kinerja perekonomian Riau pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang tidak sekuat periode sebelumnya. Dengan memasukkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh sebesar 2,37% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh tidak optimalnya kinerja pada sektor tradables yang memiliki peran signifikan terhadap perekonomian. Dengan pencapaian tersebut, maka selama tahun 2012 perekonomian Riau mencatat pertumbuhan sebesar 3,55% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir yang mencapai 4,24% (yoy).

8


Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, perekonomian Riau mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yakni sebesar 7,21% (yoy), lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi tanpa unsur migas mencapai 7,82% (yoy) atau berada diatas rata-rata pertumbuhan kumulatif non migas Riau selama tiga tahun terakhir yang mencapai 7,12% (yoy) serta diatas pertumbuhan ekonomi non migas nasional tahun 2012 yang tercatat 6,83% (yoy). Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau dan Nasional (yoy,%) 10,00

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00

1,00 I

II

III

2008 Riau

IV

I

II

III

IV

2009 Nasional

I

II

III

IV

2010 Riau (Tanpa Migas)

I

II

III

IV

I

II

2011

III

IV

2012

Nasional (Tanpa Migas)

Sumber : BPS

2. PDRB SISI PENGGUNAAN Perkembangan ekonomi Riau ditinjau dari sisi penggunaan secara umum menunjukkan perlambatan kecuali komponen ekspor. Permintaan domestik, terutama konsumsi, yang menguasai pangsa terbesar dalam struktur ekonomi Riau tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Adanya perlambatan diperkirakan tidak terlepas dari faktor pelemahan tingkat keyakinan konsumen sejalan dengan menurunnya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Disamping itu, dari hasil survei yang dilakukan kepada pelaku usaha, hal ini juga diyakini erat kaitannya dengan

1

yang terjadi

secara beriringan pada triwulan sebelumnya. Meskipun konsumsi secara umum mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tingkat pertumbuhannya masih relatif lebih tinggi jika

9


dibandingkan dengan triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 5,83% (yoy). Kondisi ini secara implisit mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat di Riau masih relatif terjaga dan stabil ditengah tekanan krisis ekonomi global yang telah berlangsung sejak tahun 2011 lalu. Selain itu, relatif stabilnya daya beli juga diperkirakan tidak terlepas dari pesatnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang cukup berdampak terhadap pembukaan lapangan kerja baru pada baik pada sektor formal maupun informal. Di sisi investasi, pertumbuhan mengalami perlambatan akibat rendahnya investasi di sektor migas. Namun apabila melihat investasi sektor non migas, pembangunan infrastruktur masih relatif kuat sebagaimana tercermin dari pertumbuhan PMTB non migas. Pada triwulan laporan, PTMB non migas di Riau tumbuh sebesar 13,65% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,88% namun masih relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,22% (yoy). Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan (yoy) Komponen

2011*** IV

2011***

2012*** III

IV

2012***

Sumbangan (%) 2011

III-12

IV-12

2012

1. 2.

Konsumsi

5,83

6,16

7,45

5,98

6,83

2,58

3,23

2,62

2,72

PMTB

8,12

8,36

7,69

5,64

5,83

2,33

2,22

1,62

1,67

3.

Ekspor

4,71

3,08

2,13

3,60

4,15

1,77

1,20

2,01

2,36

4.

Impor

8,16

5,78

8,21

6,15

6,70

1,79

2,55

1,93

2,11

4,63

5,01

4,06

2,37

3,55

5,01

4,06

2,37

3,55

Total Sumber : BPS Provinsi Riau

Keterangan : ***(data sangat sementara)

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Penggunaan Tanpa Migas (yoy) Komponen

2011*** IV

2011***

2012*** III

IV

2012***

Sumbangan (%) 2011

III-12

IV-12

2012

1. 2.

Konsumsi

5,83

6,16

7,45

5,98

6,83

5,18

6,26

5,05

5,35

PMTB

10,22

9,45

15,88

13,65

12,97

2,75

4,43

3,94

3,70

3.

Ekspor

6,20

10,46

3,07

4,97

8,58

4,70

1,39

2,19

3,80

Impor

9,65

6,08

12,09

5,17

5,95

3,63

6,85

3,03

3,53

Non Migas

7,40

7,63

8,26

7,21

7,82

7,63

8,26

7,21

7,82

4.

Sumber : BPS Provinsi Riau Keterangan : ***(data sangat sementara)

Hari Raya Idul Fitri, Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18. 12,00 RT

10,00 8,00

%

1

6,00 4,00

10

Swasta

Peme


Lebih lanjut, kinerja perdagangan eksternal Riau pada triwulan laporan mulai menunjukkan peningkatan ditengah tekanan krisis ekonomi global. Total ekspor Riau pada triwulan laporan tumbuh meningkat dari 2,13% (yoy) menjadi 3,60% (yoy). Sementara, dengan mengeluarkan unsur migas, ekspor Riau tumbuh lebih tinggi yaitu 4,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,07% (yoy). Peningkatan ini utamanya didorong oleh meningkatnya volume ekspor (pulp and paper) ke wilayah Asia terutama Cina dan kawasan ASEAN.

2.1. Konsumsi Pertumbuhan konsumsi Riau pada triwulan IV-2012 mengalami perlambatan yakni dari 7,45% (yoy) menjadi 5,98% (yoy). Penurunan ini utamanya didorong oleh melambatnya

konsumsi

rumah

tangga

Riau

yakni

dari

8,17%

pada

triwulan III-2012 menjadi 6,80% pada triwulan IV-2012. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan masih lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 5,65% (yoy) yang mencerminkan bahwa kondisi daya beli masyarakat Riau masih relatif terjaga dan stabil. Grafik 1.2. Pertumbuhan Komponen Konsumsi Riau Tahun 2011-2012 (yoy)

Grafik 1.3. Pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen Riau 170

12,00 RT

10,00

Swasta

Pemerintah

150 130

8,00 %

6,80

110

6,00

4,92

90

4,00 2,00

70 1,02

-

50 I

II

III 2011

Sumber : BPS Provinsi Riau

IV

I

II

III 2012

IV

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Indeks Keyakinan Konsumen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini Indeks Ekspektasi Konsumen Baseline

Adanya perlambatan dalam triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya diperkirakan tidak terlepas dari pelemahan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Riau pada triwulan yang utamanya bersumber akibat menurunnya harga jual TBS. Sebagaimana diketahui, harga rerata TBS di Riau pada

11


akhir tahun 2012 mencapai Rp1.068 per Kg atau merupakan yang terendah sepanjang tahun 2012. Sehingga kondisi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat khususnya yang bekerja di sektor perkebunan. Sejalan dengan melemahnya keyakinan konsumen, konsumsi yang dibiayai melalui kredit perbankan juga tercatat menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan kredit konsumsi riil pada triwulan laporan tercatat tumbuh melambat yakni dari 19,53% (yoy) pada triwulan III-2012 menjadi 17,59% (yoy). Kegiatan konsumsi yang dibiayai melalui kredit sebagian besar diserap dalam bentuk kredit perdagangan elektronik, perumahan dan perdagangan kendaraan bermotor. Grafik 1.4. Perkembangan Kredit Konsumsi di Riau 18,00 16,00

19,53

12,00 8,00 6,00 4,00

kendaraan

laporan juga tercatat masih relatif

di

Riau

pada

triwulan

stagnan dan pertumbuhannya tercatat

10,00

mengalami

5,00

11,14% (yoy). Kondisi ini diindikasikan

I

penjualan

20,00

2,00 -

konsumsi,

melemahnya

bermotor

17,69 15,00

10,00

dengan

25,00

%

Rp triliun

14,00

Sejalan

dari

adanya

sebesar

II III IV I

II III IV I

II III IV

tidak

2010

2011

2012

penurunan harga komoditas Crude

yoy (kanan)

Palm Oil (CPO) dunia yang berdampak

K. Konsumsi (kiri)

terlepas

kontraksi

risiko

terhadap penurunan harga TBS Riau2. Selain itu, adanya ketentuan Bank Indonesia untuk menahan laju kredit konsumsi (Loan To Value/LTV) diperkirakan turut mempengaruhi, tercermin dari melambatnya realisasi kredit properti (perumahan) dan kendaraan bermotor.

2

Pada triwulan IV-2012, harga komoditas CPO dunia tercatat sebesar USD679 per MT atau turun 30,31% (yoy).

12


1.900 1.800

Grafik 1.6. Perkembangan Indikator Penjualan Kendaraan Bermotor di Riau

1.400

120.000

1.200

100.000

1.000

80.000

140,00

120,00 100,00

1.500

800

1.400

600

1.300

unit

Rp/Kg

1.600

USD/MT

1.700

40,00 20,00 -

20.000

1.200 200

(20,00)

-

(40,00) I

Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12

1.000

60,00

60.000 40.000

400

1.100

80,00

TBS Domestik (kiri)

II III IV I

II III IV I

II III IV

2010

2011

2012

Penjualan Kendaraan

CPO Dunia (kanan)

%

Grafik 1.5. Perkembangan Harga TBS Lokal dan CPO Dunia

yoy (kanan)

Sumber : Dispenda Riau

Selain itu, penjualan kendaraan bermotor juga mengalami kontraksi yang diikuti pula dengan menurunnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) disamping karena adanya penurunan kuota BBM bersubsidi di Riau pada tahun 2012. Konsumsi listrik Riau

pada

triwulan

IV-2012

juga

tercatat

mengalami

perlambatan

jika

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini diperkirakan sangat terkait dengan telah berlalunya event PON XVIII pada triwulan III-2012 lalu. Grafik 1.8. Perkembangan Konsumsi Listrik di Riau

700

30

8.000,0

600

20

7.000,0

500

10

6.000,0

-10

200

-20

100

-30

-

-40

I II III IV I II III IV I II III IV 2010

2011 BBM

2012 yoy (kanan)

Sumber : PT. Pertamina Wilayah Riau

15

4.000,0

14

3.000,0 2.000,0

13

1.000,0 -

12

I

II

III

IV

2011

Konsumsi (kiri)

I

II

III

IV

2012

yoy (kanan)

Sumber : PT. PLN Wilayah Riau

2.2. Investasi Perkembangan investasi di Riau sebagaimana tercermin dari pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan perlambatan, yakni dari

13

%

0

300

KWh

400

16

5.000,0

%

ribu KL

Grafik 1.7. Perkembangan Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Riau


7,69% (yoy) pada triwulan III-2012 menjadi 5,64% (yoy) pada triwulan IV-2012. Dengan mengeluarkan unsur migas, PMTB Riau tercatat tumbuh lebih tinggi yakni sebesar 13,65%, namun juga melambat dibanding triwulan sebelumnya meskipun masih lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan investasi di Provinsi Riau, khususnya investasi non migas masih cukup tinggi pada akhir tahun 2012. Beberapa indikator penunjang yang mendukung kondisi tersebut adalah total jumlah proyek investasi langsung yang mencapai 62 proyek pada triwulan laporan atau merupakan yang tertinggi sepanjang tahun 2012. Meskipun jumlah proyek ini tinggi, namun total nilai penanaman modal di Riau pada triwulan laporan tercatat lebih rendah. Pada triwulan III-2012 nilai realisasi penanaman modal mencapai Rp5,97 triliun, namun pada triwulan IV-2012 hanya tercatat sebesar Rp2,61 triliun. Indikator lain yang mendukung masih tingginya kegiatan investasi di sektor non migas adalah tingkat konsumsi semen dan penjualan kendaraan jenis truk. Tingkat konsumsi semen di Riau pada triwulan laporan tercatat sebesar 418 ribu ton, merupakan yang tertinggi selama tiga tahun terakhir, dan tumbuh meningkat dari 4,36% (yoy) pada triwulan III-2012 menjadi 7,91% (yoy) pada triwulan IV-2012. Kemudian, penjualan kendaraan jenis truk pada triwulan laporan tercatat sebesar 5.532 unit atau tumbuh sebesar 52,82% (yoy). Pertumbuhan ini juga cenderung meningkat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan IV2011. Meskipun kegiatan investasi non migas masih tumbuh tinggi, namun investasi yang dibiayai melalui kredit cenderung menunjukkan perlambatan yakni dari 23,79% (yoy) menjadi 16,14% (yoy) dengan nominal penyaluran sebesar Rp12,25 triliun. Sebagian besar kredit ini utamanya diserap oleh sektor konstruksi terutama sub sektor bangunan lainnya dan perumahan sederhana. Adanya perlambatan diperkirakan berkaitan dengan faktor pemberlakuan kebijakan LTV dan telah selesainya

pembangunan

tempat

penginapan

yang

cenderung

mencapai

puncaknya di triwulan III-2012 lalu.

14


450

50,00

400

40,00

14,00

30,00

250

20,00

200

10,00

150

0,00

100

20,00

8,00 16,14

6,00

-10,00

2,00

-

-20,00

-

5,00

-

I II III IV I II III IV I II III IV 2011

I

2012

Konsumsi Semen (kiri)

15,00

10,00

4,00

50

2010

25,00

23,79

10,00

Rp triliun

300

30,00

12,00

%

ribu Ton

350

Grafik1.10. Perkembangan Kredit Investasi di Riau

%

Grafik 1.9. Perkembangan Penjualan Semen di Riau

g.yoy (kanan)

II III IV I

II III IV I

II III IV

2010

2011

2012

K. Investasi (kiri)

yoy (kanan)

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.11. Perkembangan PMA dan PMDN Nilai (Rp triliun)

Grafik 1.12. Perkembangan Penjualan Kendaraan Jenis Truk di Riau

Proyek

6000

140,00

5000

120,00

62 3000

60,00 2000

34

40,00

1000

23

21

20,00

0

9,42 1,84

80,00

%

unit

56

26

100,00

4000

1,64

6,26

5,97

I

II

III IV

2010

2010

2011

I-2012

II-2012

III-2012

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

I

II

III IV

I

II

III IV

2,61 IV-2012

2011 Truck

2012 yoy (kanan)

Sumber : Dispenda Provinsi Riau

2.3. Ekspor Impor Kinerja perdagangan eksternal Riau pada triwulan laporan mengalami peningkatan, yakni dari 2,13% (yoy) pada triwulan III-2012 menjadi 3,60% (yoy). Peningkatan yang terjadi utamanya bersumber dari meningkatnya ekspor non migas ke wilayah Asia terutama Cina dan kawasan ASEAN. Volume ekspor non migas ke wilayah tersebut tercatat sebesar 1,96 juta ton atau tumbuh sebesar 26,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,89% (yoy).

15


Grafik 1.13. Perkembangan Volume Ekspor Non Migas Riau Menurut Wilayah Tujuan

Jika

1.465

1.396

1.477

856

730

khususnya komoditas pulp and

1.457

1.433

paper

1.343 3.100

1.257

1.019

844

510

534

2.100

784 1.100

648

1.101

713

734

638

100

901

842

922

Lainnya

733

511

481

629

756

931

910

786

762

I

II

III

IV

I

II

787

India

675

Cina 1.078

1.034

III

IV

sumber

meningkatnya

ekspor

non

migas

triwulan

laporan.

dalam

Sementara,

minyak dan kelompok nabati

(900) 2011

menjadi

pendorong

MEE ASEAN

783

884

485

563

600

berdasarkan

kelompoknya, barang mentah

5.100

4.100

dilihat

yang utamanya didominasi oleh

2012

CPO masih tercatat tumbuh melambat

sejalan

dengan

terbatasnya permintaan dari negara mitra dagang utama. Ekspor komoditas non migas lain yang juga tercatat mengalami penurunan adalah batubara dan karet olahan. Tabel 1.3. Perkembangan Volume Ekspor Non Migas di Riau (ribu Ton) 2012

Kelompok SITC

I

Makanan dan Hewan Bernyawa

yoy (%)

Pangsa (%)

II

III

IV

IV-12

III-12

IV-12

360

278

287

407

9,95

(25,62)

45,02

4

4

3

5

0,14

158,10

288,02

Barang Mentah

668

600

656

735

15,81

(2,00)

22,86

Bahan Bakar Mineral dan Pelumas

321

496

474

501

13,06

(26,84)

(18,98)

Tembakau dan Minuman

Minyak dan Lemak Nabati

2.203

1.766

2.626

2.721

46,53

29,00

7,07

Bahan Kimia

193

252

304

251

6,64

(26,22)

8,68

Barang Manufaktur

408

399

388

368

10,52

(0,64)

0,13

Mesin dan Peralatan

0

-

0

0

-

-

-

Hasil Olahan Manufaktur

0

0

-

0

0,00

-

-

Koin, bukan mata uang

-

-

-

-

-

-

-

Total

4.156

3.795

4.739

4.989

100,00

4,30

7,54

Grafik 1.14. Perkembangan Volume Ekspor CPO Riau 3.000

Grafik 1.15. Perkembangan Ekspor Pulp and Paper Riau

200,0

2.500

800,0

200,0

700,0

150,0

150,0

1.500

50,0

1.000

-

100,0

500,0 400,0

50,0

300,0

-

%

100,0

ribu Ton

2.000

%

ribu Ton

600,0

200,0 500

(50,0)

0

(100,0)

(50,0)

100,0 -

(100,0)

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006

Vol (kiri)

yoy (kanan)

2007

2008

Vol (kiri)

2009

2010

2011

2012

yoy (kanan)

16


1.600,0

700,0

10,0

1.400,0

600,0

9,0

500,0

8,0

1.200,0

300,0 800,0 200,0 600,0

Ribu Ton

400,0

1.000,0

100,0

400,0

200,0 -

2.500,0 2.000,0

7,0

%

Ribu Ton

Grafik 1.17. Perkembangan Volume Ekspor Karet Olahan Riau

1.500,0

6,0 5,0

1.000,0

4,0 500,0

3,0

-

2,0

(100,0)

1,0

(200,0)

-

(500,0)



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vol (kiri)

%

Grafik 1.16. Perkembangan Volume Ekspor Batubara Riau

Vol (kiri)

yoy (kanan)

yoy (kanan)

Di sisi lain, impor Riau pada triwulan IV-2012 menunjukkan perlambatan yakni dari 8,21% (yoy) pada triwulan III-2012 menjadi 6,15% (yoy). Sementara, dengan mengeluarkan

unsur

migas,

impor

non

migas

mengalami

perlambatan

pertumbuhan yakni dari 12,09% (yoy) menjadi 5,17% (yoy). Kondisi ini utamnya didorong oleh menurunnya impor barang mentah dan bahan kimia terutama pupuk sejalan dengan masih terbatasnya kapasitas terpakai industri. Meskipun demikian, volume impor barang manufaktur tercatat mengalami kenaikan sebesar 39,59% (yoy) menjadi 138,47 ribu ton. Kenaikan ini utamanya terjadi pada komoditas barang olahan kayu, pakaian serta elektronik. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masih cukup tinggi. Tabel 1.4. Perkembangan Volume Impor Non Migas di Riau (ribu Ton) Kelompok SITC Makanan dan Hewan Bernyawa Tembakau dan Minuman Barang Mentah Bahan Bakar Mineral dan Pelumas Minyak dan Lemak Nabati Bahan Kimia Barang Manufaktur Mesin dan Peralatan Hasil Olahan Manufaktur Koin, bukan mata uang Total

I 27,65 0,25 142,11 0,16 268,06 117,64 12,92 5,33 574,11

2012 II III 12,70 10,06 0,24 0,78 171,83 191,06 0,00 0,21 0,17 465,86 374,55 119,98 76,70 10,56 18,89 6,32 8,26 0,00 787,71 680,47

IV 5,07 0,08 132,28 0,00 0,01 318,88 138,47 10,07 6,97 0,00 611,83

Pangsa (%) IV-12 1,61 0,03 21,81 0,00 0,03 59,14 15,23 1,34 0,80 0,00 100

yoy (%) III-12 IV-12 -58,28 -86,21 221,48 -69,23 27,58 -13,38 13,46 -6,53 -24,84 39,59 91,05 -29,94 4,00 -16,28 0,00 0,00 9,02 -6,27

17


3. PDRB SEKTORAL Kondisi ekonomi sektoral Riau pada triwulan laporan secara umum menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan sebagaimana terlihat dari kembali minimmya peran sektor tradables dalam menopang perekonomian. Bahkan secara tahunan, pertumbuhan sektor tradables Riau mengalami kontraksi sebesar 1,51% atau merupakan titik terendahnya selama lima tahun terakhir. Hal ini utamanya disebabkan adanya penurunan kinerja sektor migas sejalan dengan faktor alamiah (natural decline) akibat usia sumur minyak yang sudah tidak produktif. Disamping itu, menurunnya kapasitas terpakai sektor industri pengolahan Riau pada triwulan laporan juga diperkirakan turut menjadi sumber penyebab rendahnya pertumbuhan sektor industri sejalan dengan terbatasnya permintaan dari negara mitra dagang terhadap komoditas unggulan Riau dan adanya hambatan pasokan bahan baku khususnya pada industri karet olahan3. Sebaliknya,

peran

sektor

non-tradables

terhadap

perekonomian

semakin

menunjukkan kenaikan khususnya pada sektor sekunder dan tersier terutama sektor bangunan dan perdagangan. Kondisi ini secara umum menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Provinsi Riau. Secara spesifik, motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan laporan utamanya berasal dari sektor perdagangan dan bangunan. Kedua sektor tersebut tercatat memberikan sumbangan terbesar dibandingkan sektor lainnya baik terhadap total pertumbuhan

dengan

migas

maupun

pertumbuhan

tanpa

unsur

migas.

Meningkatnya peran kedua sektor tersebut secara signifikan diindikasikan tidak terlepas dari pesatnya pembangunan ekonomi Riau yang menjadi magnet bagi para pelaku usaha baik dari wilayah sekitar ataupun dari luar pulau.

3

Hasil liason dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia

18


Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral (yoy,%) Keterangan A. 1 2 3 B. 4 5 6 7 8 9

Sektor Tradables Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Sektor Non Tradables Listrik, Gas dan Air Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Penganggkutan dan Komunikasi Keuangan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Total

2011*** 2011*** III IV 2,11 2,56 2,25 3,58 2,41 3,88 0,27 1,97 2,61 7,66 5,19 6,93 9,98 11,48 9,98 9,21 6,73 6,85 13,25 14,04 12,77 9,61 12,38 10,09 9,59 11,12 9,73 9,46 10,22 9,67 8,82 8,92 8,48 3,93 4,63 5,01

2012*** III IV 0,70 (1,51) 1,73 1,21 (0,28) (2,97) 3,08 0,39 14,63 14,22 2,52 3,19 15,69 13,58 17,32 18,18 13,31 12,84 17,78 13,36 9,54 9,12 4,06 2,37

2012***

2011 0,89 2,72 2,46 0,66 (0,91) 1,27 3,91 0,79 13,19 2,29 3,64 0,01 14,13 0,46 16,02 0,93 12,03 0,30 14,21 0,14 9,12 0,45 3,55 5,01

Sumbangan (%) III-12 IV-12 0,51 -1,14 0,29 0,20 -0,13 -1,4 0,35 0,05 3,55 3,51 0,01 0,01 0,61 0,55 1,70 1,81 0,44 0,43 0,26 0,21 0,53 0,50 4,06 2,37

2012 0,35 0,42 -0,43 0,36 3,20 0,01 0,55 1,55 0,38 0,21 0,50 3,55

Tabel 1.6. Pertumbuhan Ekonomi Riau Sisi Sektoral Tanpa Migas (yoy,%) Keterangan A. 1 2 3 B. 4 5 6 7 8 9

Sektor Tradables Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Sektor Non Tradables Listrik, Gas dan Air Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Penganggkutan dan Komunikasi Keuangan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Non Migas

2011*** 2011*** III IV 2,11 2,56 2,25 3,58 2,41 3,88 13,65 12,62 13,18 8,74 5,88 8,09 9,98 11,48 9,98 9,21 6,73 6,85 13,25 14,04 12,77 9,61 12,38 10,09 9,59 11,12 9,73 9,46 10,22 9,67 8,82 8,92 8,48 7,64 7,40 7,63

2012*** III IV 0,70 (1,51) 1,73 1,21 7,58 6,93 3,69 (0,38) 14,63 14,22 2,52 3,19 15,69 13,58 17,32 18,18 13,31 12,84 17,78 13,36 9,54 9,12 8,26 7,21

2012*** 0,89 2,46 7,21 3,27 13,19 3,64 14,13 16,02 12,03 14,21 9,12 7,82

2011 3,03 1,33 0,26 1,44 4,60 0,03 0,92 1,87 0,61 0,27 0,90 7,63

Sumbangan (%) III-12 IV-12 1,39 0,46 0,57 0,39 0,16 0,14 0,66 -0,07 6,88 6,75 0,01 0,01 1,19 1,05 3,30 3,49 0,85 0,82 0,51 0,40 1,02 0,98 8,27 7,21

2012 1,55 0,82 0,15 0,58 6,27 0,02 1,07 3,03 0,77 0,41 0,97 7,82

3.1. Sektor Pertanian Pertumbuhan sektor pertanian Riau pada triwulan laporan kembali mengalami perlambatan dari triwulan sebelumnya menjadi 1,21% (yoy) dan merupakan yang terendah sejak lima tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian diindikasikan dipengaruhi oleh tidak optimalnya produksi tanaman perkebunan unggulan Riau baik karet alam maupun TBS. Hal ini diperkirakan tidak terlepas dari faktor tingginya curah hujan yang sedikit banyak mempengaruhi hasil panen komoditas tersebut. Kondisi ini juga tidak terlepas dari penurunan produktivitas tanaman kelapa sawit mengingat sebagian besar tanaman kelapa sawit di Riau sudah berada dibawah kinerja produktifnya dan masuk dalam kategori peremajaan. Disamping itu, berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha, diketahui juga adanya penurunan produksi karet karena rendahnya minat petani untuk menyadap getah karet sejalan dengan rendahnya harga jual di tingkat pabrik.

19


Grafik 1.19. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan di Riau 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90

12 10 8 6 4 2 (2) (4) (6) I

II III IV

I

2010

II III IV

2011 NTP (kiri)

Sumber : Departemen Pertanian AS

I

%

Grafik1.18. Perkembangan Curah Hujan di Provinsi Riau

II III IV

2012 yoy (kanan)

Sumber : BPS Provinsi Riau

3.1. Pertambangan dan Penggalian Sektor pertambangan Riau pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar 2,97% (yoy) atau merupakan yang terendah sejak lima tahun terakhir. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh faktor alamiah (natural decline) akibat usia sumur minyak yang sudah relatif tua serta minimnya penggunaan teknologi modern dalam penggalian sumur minyak tua. Disamping itu juga ditemui sejumlah kendala lain seperti adanya pengikisan lingkungan, tumpang tindih lahan serta kendala peraturan dan birokrasi perizinan. Pada triwulan IV-2012, volume lifting minyak bumi Riau tercatat sebesar 32,77 juta barel atau terkontraksi sebesar 4,50% (yoy). Dengan demikian, selama tahun 2012, rata-rata volume lifting minyak Riau mencapai 371,88 ribu barel per hari atau turun 0,26% dibandingkan pencapaian rata-rata lima tahun terakhir yang tercatat sebesar 373,88 ribu barel per hari. Sementara itu, dengan mengeluarkan unsur migas, laju pertumbuhan sektor pertambangan mencatat angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,93% (yoy), namun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2012 yang tercatat sebesar 7,58% (yoy) dan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 12,62% (yoy). Berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha4, diketahui bahwa kondisi ini utamanya disebabkan oleh terbatasnya produksi batubara sejalan dengan faktor lokasi tambang yang sudah cukup dalam serta relatif tingginya curah hujan yang mengakibatkan produksi tidak optimal. 4

Survei liason

20


Grafik 1.20. Perkembangan Volume Lifting Minyak Bumi di Riau 25

Grafik 1.21. Perkembangan Volume Lifting Gas Bumi di Riau 3.000

38

3,50

37

2,50

33 10

2.000

Miliar BTU

34

juta barel

juta barel

35 15

32

2,00 1.500 1,50 1.000

31 5

3,00

2.500

36

Miliar BTU

20

1,00

30

500

0,50

29 -

28 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

2008

2009

2010

2011

2012

-

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2008

Bengkalis

Indragiri Hulu

Kampar

Kep. Meranti

Rokan Hilir

Rokan Hulu

Siak

Total (kanan)

Sumber : Departmen ESDM RI

Pelalawan

2009

2010 Pekanbaru

2011

2012 Total (kanan)

Sumber : Departmen ESDM RI

3.2. Industri Pengolahan Dalam triwulan laporan, sektor industri pengolahan Riau mencatat perlambatan cukup signifikan yakni dari 3,08% (yoy) menjadi 0,39% (yoy). Hal ini utamanya bersumber dari menurunnya kinerja sektor industri pengolahan non migas yang pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar 0,38% (yoy). Pertumbuhan ini sekaligus menunjukkan pencapaian yang kurang menggembirakan mengingat fenomena ini merupakan yang pertama kali terjadi sejak lima tahun terakhir. Kondisi ini diindikasikan tidak terlepas dari faktor krisis zona Eropa yang mengakibatkan minimnya permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Riau terutama CPO. Disamping itu, krisis yang juga menyebabkan penurunan harga komoditas unggulan TBS dan CPO internasional sepanjang tahun 2012 turut mempengaruhi kapasitas pelaku industri dalam meningkatkan produksinya. Hasil survei yang dilakukan kepada industri pengolahan kelapa sawit menunjukkan adanya penurunan produksi sebesar 4% (yoy), sedangkan pada industri karet olahan terjadi penurunan sekitar 30% (yoy).5 Kapasitas produksi sektor industri pengolahan di Provinsi Riau yakni turun dari 76,00% pada triwulan III-2012 menjadi 73,21% pada triwulan IV-2012. Perkembangan tersebut juga mengakibatkan pertumbuhan kapasitas produksi 5

Hasil survei liason kepada beberapa pelaku industri utama.

21


mengalami kontraksi sebesar 8,03% (yoy).6 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, penurunan ini lebih disebabkan karena adanya penurunan volume produksi akibat keterbatasan bahan baku dan menurunnya permintaan

dari

negara mitra dagang. Grafik 1.22. Kapasitas Terpakai Industri Pengolahan di Riau (%) 90

50,00

80

40,00

70

30,00 20,00

50

10,00

40

%

%

60

Grafik 1.23. Realisasi Kegiatan Usaha Industri Pengolahan di Riau

-

30 20

(10,00)

10

(20,00)

0

(30,00) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009

2010 Kapasitas

2011

2012 yoy (kanan)

Sumber : SKDU

Sumber : SKDU

3.3. Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) Sektor PHR Riau pada triwulan laporan mengalami peningkatan yaitu dari 17,32% (yoy) pada triwulan III-2012 menjadi 18,18% (yoy) pada triwulan IV-2012, dan merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi ini diperkirakan dipengaruhi oleh relatif stabilnya daya beli masyarakat yang bersamaan dengan perayaan Natal dan musim liburan akhir tahun sehingga turut mendorong kenaikan pertumbuhan di sektor perdagangan . Adanya kondisi tersebut juga turut mendorong kenaikan tingkat hunian hotel (occupancy rate) hotel di Provinsi Riau. Dalam triwulan laporan, rata-rata tingkat pemenuhan kamar hotel mencapai 61,39% atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun sebelumnya yakni masingmasing tercatat sebesar 51,71% dan 52,42%.

6

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

22


Grafik.1.25. Perkembangan Penjualan Mobil dan Motor di Riau

65,00%

100.000

160,00

90.000

140,00

80.000

120,00

61,39% 60,00% 56,06% 52,42%

51,33% 50,00%

unit

54,41%

55,00%

52,20% 51,71%

48,96%

48,12% 46,72%

45,91% 44,35%

45,00%

70.000

100,00

60.000

80,00

50.000

60,00

40.000

40,00

30.000

20,00

20.000

-

10.000

(20,00)

-

(40,00) I

40,00% I

II

III

IV

I

II

2010

III

IV

I

2011

II

III

%

Grafik.1.24. Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Bintang 3,4,5 Riau

II III IV I

II III IV I

II III IV

2010

2011

2012

IV

2012

Mobil dan Motor

Sumber : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

yoy (kanan)

Sumber : Dispenda Provinsi Riau

3.4. Pengangkutan dan Komunikasi Secara umum kegiatan perkembangan sektor pengangkutan dalam triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang cukup kuat. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi di Riau mencapai 12,84% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2012 yang tercatat sebesar 13,31% (yoy) namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 11,12% (yoy). Grafik 1.26. Arus Kedatangan dan Keberangkatan Penumpang di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim

Grafik 1.27 Arus Kedatangan dan Keberangkatan Pesawat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim

3400

380000

3200

360000 340000

3000

320000

2800

300000

2600

280000

2400

260000

2200

240000

2000

220000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

200000 I

2009

2010

2011

II III IV I 2009

datang

II III IV I

II III IV I

II III IV

2012 2010

2011

2012

berangkat datang

berangkat

Sumber : PT. Angkasa Pura II

23


Salah satu indikator yang mendukung kondisi tersebut adalah relatif tingginya arus kedatangan dan keberangkatan penumpang dan pesawat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK). Pada triwulan laporan, arus kedatangan penumpang di Bandara

Internasional SSK mencapai 360.938 jiwa atau tumbuh 11,00% (yoy)

dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2012 yang tercatat sebesar 12,14% (yoy). Di sisi lain, jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional SSK mencapai 361.991 jiwa atau tumbuh 10,80% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2012 yang mencapai 14,78% (yoy). Relatif melambatnya baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang diperkirakan erat kaitannya dengan berakhirnya faktor siklikal PON ke-18 pada triwulan sebelumnya yang turut meningkatkan migrasi penduduk secara temporer dari luar provinsi Riau baik melalui pelabuhan maupun bandara udara.

24

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Perkembangan Inflasi Daerah

Bab 2

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

1.

KONDISI UMUM

Sejalan dengan perkiraan sebelumnya, tekanan inflasi Riau pada tahun 2012 (yoy)1 relatif rendah dan terkendali. Inflasi Riau pada tahun 2012 merupakan yang terendah selama 2 (dua) tahun terakhir, serta tercatat berada di bawah inflasi nasional maupun Sumatera. Berdasarkan disagregasinya, inflasi core Riau berada pada tingkat yang relatif stabil dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya. Sementara, inflasi noncore terutama kelompok volatile food mengalami penurunan yang berarti bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang lalu. 1

yoy (year on year) atau inflasi tahunan merupakan perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan laporan dengan IHK di bulan yang sama tahun sebelumnya

25


Relatif stabilnya inflasi Riau pada tahun 2012 tidak terlepas dari (i)distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan yang relatif aman dan lancar, (ii)penundaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, (iii)trend penurunan harga komoditas pangan internasional, (iv)koordinasi TPID secara intensif disertai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang lebih antisipatif.

2.

INFLASI TAHUNAN (YOY)

Secara tahunan, inflasi Riau pada tahun 2012 terjaga pada tingkat yang rendah yakni sebesar 3,32%. Inflasi pada tahun 2012 tercatat mengalami penurunan yang berarti dibandingkan dengan inflasi tahun 2011 yang mencapai 4,72%, juga lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi Sumatera dan Nasional yang pada tahun 2012 masing-masing tercatat sebesar 3,51% dan 4,30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga di Riau pada tahun 2012 tercatat lebih terjaga bila dibandingkan dengan tingkat harga di wilayah Sumatera maupun Nasional. Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Riau, Sumatera dan Nasional secara Tahunan (yoy)

4,51

Inflasi Tw III-12 (yoy)

4,31 4,30

Inflasi 2012 (yoy) Rata-rata selama 2009-2011 (yoy)

Nasional 4,61

4,08 3,32

4,75 3,38 3,51

Riau

Sumatera

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan kota yang disurvey di Provinsi Riau, inflasi tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 3,35%, namun telah menunjukkan kecenderungan yang menurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Deflasi yang terjadi pada komoditas cabe merah, ikan, minyak goreng dan beras menjadi sumber menurunnya tekanan inflasi di Kota Pekanbaru pada periode laporan. Di sisi lain, kenaikan harga pada kontrak/sewa rumah, daging sapi, dan rokok telah

26


menahan laju penurunan inflasi pada tingkat yang lebih rendah di Kota Pekanbaru pada tahun 2012. Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi di Riau, Sumatera dan Nasional secara Tahunan (yoy) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

3

4

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

2012

P.baru

2,20 1,94 2,26 4,58 4,72 7,00 7,76 5,61 6,10 5,09 4,20 5,67 4,21 3,35

Dumai

3,22 0,80 1,81 5,27 3,94 9,05 8,49 5,42 5,78 3,10 2,75 4,38 3,47 3,20

Riau

2,39 1,73 2,18 4,71 4,57 7,37 7,90 5,57 6,04 4,72 3,94 5,44 4,08 3,32

Sumatera 3,36 2,44 3,40 5,96 5,25 7,83 7,47 5,48 6,12 3,98 3,75 4,99 3,38 3,51


Selanjutnya, searah dengan inflasi Kota Pekanbaru, inflasi yang terjadi di Kota Dumai juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2012, inflasi Kota Dumai tercatat lebih rendah dari inflasi Kota Pekanbaru yaitu sebesar 3,20%. Seperti halnya di Kota Pekanbaru, deflasi yang terjadi pada komoditas cabe merah menjadi sumber utama menurunnya tekanan inflasi di Kota Dumai, yang selanjutnya diikuti oleh deflasi pada komoditas bayam, teri, kentang dan bawang merah. Sementara kenaikan bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, rokok dan beras menjadi sumber terjadinya inflasi pada tahun 2012. Tabel 2.1. Komoditas dengan Kontribusi Inflasi Tertinggi selama tahun 2012 (yoy)


27


2.1.

Disagregasi Inflasi

Grafik 2.2. Inflasi IHK dan Disagregasi Inflasi (yoy)

Pada tahun 2012, seluruh komponen inflasi IHK yaitu

18,00 16,00

inflasi

14,00

12,00

inti

volatile

10,00 8,00

food

(core),

inflasi

dan

inflasi

administered price berada

6,00 4,00

pada

2,00

level

yang

rendah.

(2,00)

2008

2009

2010

2011

Core

Volatile Food

Administered Price

IHK

Sumber : BPS, diolah Disagregasi dengan pendekatan subkelompok

2012

Realisasi

masing-masing

komponen

tersebut

tercatat

lebih

juga rendah

dibandingkan dengan tahun 2011. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi kebijakan yang semakin solid antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah.

2.1.1. Inflasi Inti (Core) Laju inflasi inti Riau pada tahun 2012 tetap berada pada level yang rendah dan relatif menurun. Kebijakan moneter yang dilakukan selama tahun 2012 mampu menjaga stabilitas nilai tukar sehingga menjadi faktor yang mendorong turunnya inflasi inti. Grafik 2.3. Perkembangan Nilai Tukar dan Inflasi Inti (yoy) 6,0

Core Inflation (yoy)

5,5

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011

2012


28


Harga komoditas non pangan global juga melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga turut mendorong relatif rendahnya inflasi inti. Selain itu, penurunan harga minyak global dan perlambatan dari kenaikan harga emas dunia juga turut mendorong menurunnya inflasi inti tahun 2012. Grafik 2.4. Perkembangan Komoditas Global dan Inflasi Inti (yoy)

Grafik 2.5. Survey Konsumen Bank Indonesia

120,00

7,00

100,00

6,00

80,00

5,00

60,00 4,00 40,00 3,00 20,00 2,00

-

200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(20,00) 2010

(40,00) Inti (RHS)

2011

CPO ($/MT)

WTI ($/barel)

2012

Emas ($/Oz)

Sumber : Bloomberg dan BPS, diolah

2

3

4

1

2

3

4

1,00

2011 Beras ($/MT)

Ekspektasi harga 3bulan yad Ekspektasi harga 12 bulan yad

2012

Ekspektasi harga 6 bulan yad

Sumber : Bank Indonesia

Di sisi lain, rendahnya inflasi inti pada tahun 2012 juga didukung oleh terkendalinya ekspektasi inflasi dan kemampuan sisi penawaran dalam merespon permintaan. Di awal tahun, ekspektasi inflasi sempat meningkat terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, namun kembali terkendali hingga akhir tahun. Mempertimbangkan kondisi eksternal dan domestik pada saat itu, Bank Indonesia menjaga BI-Rate pada level yang tetap di 5,75% sepanjang tahun 2012. Kondisi ini juga didukung oleh keputusan pemerintah untuk melakukan penundaan penyesuaian harga energi tahun 2012.

2.1.2. Inflasi Volatile Food Stabilitas harga pangan disepanjang tahun 2012 relatif terjaga yang didukung oleh terjaganya stabilitas nilai tukar, kebijakan sektoral yang positif dan koordinasi kebijakan yang intensif. Kelompok volatile food tercatat mengalami penurunan yang signifikan, sehingga pada tahun 2012 tercatat merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

29


Grafik 2.6. Perkembangan Komoditas Pangan Global dan Inflasi Volatile Food (yoy) 140,00

Gula ($/Pound)

120,00

25,00

Jagung ($/bushel) Kedelai($/bushel)

100,00

20,00

Terigu ($/bushel)

80,00

Beras ($/MT)

60,00

VF (RHS)

15,00

40,00

10,00

20,00 5,00

(20,00) (40,00)

1

3

5

7

9 11 1

3

5

7

9 11 1

3

5

7

9 11 0,00

2010

2011

2012

(60,00)

-5,00

Sumber : Bloomberg dan BPS, diolah

Penurunan harga pada komoditas cabe merah dan beras memberikan sumbangan tertinggi terhadap rendahnya tingkat inflasi kelompok volatile food tahun 2012. Pengadaan beras oleh BULOG secara nasional yang meningkat di tahun 2012 dan juga didukung oleh peningkatan produksi beras secara nasional tercatat mampu menurunkan tekanan inflasi beras selama tahun 2012. Terjaganya stabilitas harga beras juga turut didukung oleh penyaluran raskin, pelaksanaan operasi pasar dan pasokan domestik yang cukup serta didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Namun demikian, meskipun secara umum kelompok volatile food mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011, masih terdapat komoditas yang mengalami peningkatan yang berarti antara lain komoditas daging sapi. Pada tahun 2012 inflasi daging sapi di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 19,82% sementara di Kota Dumai sebesar 11,72%. Kondisi ini didorong oleh adanya kelangkaan stok daging sapi secara nasional yang berimbas pula ke Riau.

2.1.3. Inflasi Administered Price Sejalan dengan minimnya implementasi kebijakan administered price yang strategis, inflasi kelompok administered price pada tahun 2012 relatif terkendali. Komoditas administered price seperti bahan bakar rumah tangga dan bensin tercatat memberikan sumbangan yang minimal terhadap inflasi kelompok administered price di Riau.

30


Kondisi ini juga sejalan dengan kelancaran program konversi minyak ke gas, selain adanya penambahan subsidi energi yang berdampak pada penundaan implementasi kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2012. Selain itu, pada tahun 2012 juga terdapat penambahan kuota untuk BBM bersubsidi secara nasional sebesar 45,6 juta KL2. Sumbangan inflasi kelompok administered price pada tahun 2012 berasal dari kenaikan harga komoditas rokok, seiring dengan penetapan tarif cukai rokok tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 15%.

2.2.

Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Berdasarkan kelompok barang dan jasa yang disurvey di Provinsi Riau, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pendidikan, sebaliknya inflasi terendah dialami oleh kelompok bahan makanan. Namun, bila dilihat dari kontribusinya, kelompok makanan jadi tercatat memberikan sumbangan inflasi tertinggi pada tahun 2012, diikuti oleh kelompok perumahan. Sementara, kelompok bahan makanan tercatat memberikan sumbangan terendah terhadap inflasi Riau 2012. Tabel 2.2. Perkembangan Inflasi Kelompok Barang dan Jasa (yoy) 2011 Kelompok Bahan Makanan Makanan Jadi Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan Transportasi UMUM

Pbr 6,01 5,88 3,48 6,33 7,10 7,18 2,73 5,09

Inflasi Dumai 0,69 5,06 3,78 10,68 3,49 5,92 0,34 3,10

Riau 4,98 5,73 3,54 7,06 6,47 6,96 2,25 4,72

2012 Pbr 1,61 1,23 0,77 0,50 0,30 0,43 0,39 5,09

Kontribusi Dumai 0,20 1,05 0,75 0,74 0,11 0,27 0,05 3,10

Riau 1,36 1,17 0,74 0,52 0,25 0,37 0,33 4,72

Pbr -0,13 6,45 4,87 3,41 5,17 7,26 0,84 3,35

Inflasi Dumai 1,90 4,40 4,45 4,69 2,40 5,44 1,36 3,20

Riau 0,24 6,07 4,80 3,63 4,69 6,95 0,94 3,32

Pbr -0,03 1,35 1,07 0,25 0,22 0,45 0,12 3,35

Kontribusi Dumai 0,54 0,92 0,89 0,33 0,08 0,25 0,21 3,20

Riau 0,06 1,28 1,02 0,27 0,18 0,39 0,14 3,32


2.2.1. Kelompok Bahan Makanan Pada tahun 2012, kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi terendah yaitu sebesar 0,24%, mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (4,98%). Kelompok ini juga tercatat memberikan sumbangan inflasi terendah pada tahun 2012. Relatif rendahnya 2

Sumber : BKF-Kemenkeu

31


inflasi kelompok bahan makanan utamanya disebabkan deflasi yang terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan terutama komoditas cabe merah. Sementara itu, kenaikan harga daging sapi dan daging ayam ras merupakan penyumbang utama terjadinya Grafik 2.7. Perkembangan IHK Kelompok Bahan Makanan (yoy)

inflasi di Riau selama tahun

60,00

2012. Kenaikan harga daging

50,00

sapi disebabkan oleh kelangkaan

40,00 30,00

stok daging sapi secara nasional,

20,00 10,00

(10,00)

2008

2009

2010

2011

2012

kenaikan

harga

daging ayam ras terjadi karena

(20,00) (30,00)

sementara

Padi-padian Ikan Diawetkan Lemak dan Minyak


Daging dan Hasil-hasilnya Bumbu - bumbuan BAHAN MAKANAN

peningkatan

harga

Day

Old

Chicken (DOC) di sentra utama.

Jika dilihat berdasarkan kota yang disurvey, relatif rendahnya inflasi kelompok bahan makanan disebabkan oleh deflasi kelompok bahan makanan yang terjadi di Kota Pekanbaru (0,13%), turun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai inflasi 6,01%. Sementara kelompok bahan makanan di Kota Dumai tercatat mengalami inflasi sebesar 1,90%. Berbeda dengan Kota Pekanbaru, tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan di Kota Dumai mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga beras merupakan faktor utama meningkatnya inflasi pada kelompok bahan makanan di Kota Dumai. Mengingat kontribusi Kota pekanbaru terhadap inflasi Riau sangat besar, maka deflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan di kota tersebut telah menurunkan tekanan harga kelompok bahan makanan secara umum.

2.2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Secara umum, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, tingkat inflasi kelompok makanan jadi tercatat relatif stabil. Perubahan harga yang terjadi pada subkelompok makanan jadi secara umum memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap inflasi kelompok makanan jadi diikuti oleh subkelompok tembakau & minuman berakohol. Pada tahun 2012, inflasi

32


Grafik 2.8 Perkembangan IHK Kelompok Makanan Jadi (yoy)

kelompok makanan jadi sedikit mengalami

peningkatan

25,00

tahun

20,00

sebelumnya yaitu dari 5,73%

15,00

dibandingkan

10,00

menjadi sebesar 6,07%. Inflasi

yang

kelompok

terjadi

5,00

0,00

pada

makanan

2008

2009

2010

2011

2012

Makanan Jadi Minuman Tdk Beralkohol Tembakau & Minuman Beralkohol MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU

jadi

tercatat memberikan kontribusi


tertinggi terhadap inflasi Riau pada tahun 2012. Dilihat dari komoditasnya, tingginya kontribusi didorong oleh inflasi yang terjadi pada komoditas rokok sebagai dampak dari penyesuaian harga cukai rokok pada tahun 2012. Inflasi kelompok makanan jadi di Kota Pekanbaru yaitu mencapai 6,45%, dan di Kota Dumai tercatat mengalami inflasi sebesar 4,40%.

2.2.3. Kelompok Perumahan Peningkatan

Grafik 2.9. Perkembangan IHK

cukup

Kelompok Perumahan (yoy)

harga

berarti

yang pada

20,00

subkelompok biaya tempat

16,00

tinggal

12,00

(7,04%)

dibandingkan dengan tahun

8,00

sebelumnya (4,66%) telah

4,00

2008

2009

2010

2011

2012

Biaya Tempat Tinggal

Bahan Bakar, Penerangan dan Air

Perlengkapan Rumahtangga

Penyelenggaraan Rumahtangga

PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BB


mendorong inflasi

pada

perumahan. utamanya

peningkatan kelompok

Kenaikan bersumber

ini dari

kenaikan biaya sewa dan kontrak rumah serta biaya tukang. Peningkatan biaya tukang diperkirakan terjadi seiring dengan pesatnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Riau pada tahun 2012. Searah dengan hal tersebut, inflasi kelompok perumahan tertinggi terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 4,87%, mengingat pusat pembangunan infstruktur tersebut terdapat di Kota Pekanbaru dan tercatat meningkat

33


dibandingkan tahun sebelumnya (3,48%). Sementara, inflasi kelompok perumahan di Kota Dumai tercatat sebesar 4,45%, juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (3,78%).

2.2.4. Kelompok Sandang Tekanan

inflasi

sandang

pada

mengalami signifikan dengan

kelompok tahun

2012

penurunan

yang

bila

dibandingkan

tahun

sebelumnya.

Penurunan tersebut utamanya bersumber tekanan

Grafik 2. 10. Perkembangan IHK Kelompok Sandang (yoy) 30,00 26,00 22,00 18,00 14,00 10,00 6,00 2,00 -2,00

dari menurunnya inflasi

pada

subkelompok barang pribadi

2008

2009

2010

2011

2012

Sandang Laki-laki

Sandang Wanita

Sandang Anak-anak

Barang Pribadi dan Sandang Lain

SANDANG

Emas Dunia (yoy)


dan sandang lainnya yang disebabkan oleh perlambatan kenaikan harga pada komoditas emas dunia yang berdampak pada pergerakan harga emas lokal. Berdasarkan kota yang disurvey, inflasi kelompok sandang tertinggi masih terjadi di Kota Dumai yaitu sebesar 4,69%, namun menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (10,68%). Sementara, inflasi sandang di kota Pekanbaru sebesar 3,41%, namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (6,33%).

2.2.5. Kelompok Kesehatan Inflasi

Grafik 2.11. Perkembangan IHK Kelompok Kesehatan (yoy)

kelompok kesehatan

pada tahun 2012 tercatat

20,00

16,00

mengalami

12,00

dibandingkan dengan tahun

8,00

2011

penurunan

yang

lalu.

Relatif

4,00

menurunnya tekanan inflasi

0,00 2008

2009

2010

2011

2012

Jasa Kesehatan

Obat-obatan

Jasa Perawatan Jasmani

Perawatan Jasmani dan Kosmetika

pada kelompok ini didorong oleh minimnya tekanan inflasi

KESEHATAN


yang

berasal

dari

subkelompok jasa kesehatan dan subkelompok perawatan jasmani dan

34


kosmetika yang tercatat memiliki andil yang besar terhadap inflasi kelompok kesehatan. Inflasi yang terjadi pada kelompok kesehatan di tahun 2012 utamanya hanya berasal dari peningkatan pada tarif rumah sakit. Berdasarkan kota yang disurvey, kota Pekanbaru tercatat mengalami inflasi tertinggi yaitu 5,17%, sementara di Kota Dumai inflasinya tercatat sebesar 2,40%. Inflasi kelompok kesehatan pada kedua kota tersebut tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Inflasi kelompok pendidikan pada

tahun

2012

berada pada yang tingkat yang

sama

Grafik 2.12. Perkembangan IHK Kelompok Pendidikan (yoy)

relatif

dibandingkan

26,00 22,00

18,00 14,00

dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari subkelompoknya peningkatan yang signifikan hanya

terjadi

10,00 6,00

2,00 -2,00

pada

subkelompok rekreasi antara

2008

2009

2010

2011

2012

Pendidikan

Kursus-kursus/Pelatihan

Perlengkapan/Peralatan Pendidikan

Rekreasi

Olahraga

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA


lain berasal dari kenaikan harga sepeda untuk anak-anak. Namun demikian kenaikan pada subkelompok ini dikompensasi dengan penurunan tekanan inflasi pada subkelompok pendidikan yang tercatat memiliki andil terbesar terhadap inflasi kelompok pendidikan.

2.2.7. Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Kesehatan Grafik 2.13. Perkembangan IHK Kelompok Transpor (yoy)

Tekanan

inflasi

kelompok

16,00 12,00

tercatat

8,00

pada

transpor mengalami

penurunan dibandingkan

4,00 0,00 -4,00

2008

2009

2010

2011

-8,00

-12,00

Transpor Komunikasi Dan Pengiriman Sarana dan Penunjang Transpor Jasa Keuangan TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN

2012

dengan sebelumnya.

tahun Hal

ini

utamanya didorong oleh


35


menurunnya tekanan inflasi dari subkelompok transpor dan subkelompok sarana dan penunjang transpor. Subkelompok transpor tercatat memiliki andil terbesar terhadap inflasi kelompok transpor. Berdasarkan kota yang disurvey, penurunan inflasi terjadi pada Kota Pekanbaru, dan

tercatat memberikan

sumbangan yang berarti. Sementara inflasi kelompok transportasi di Kota Dumai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.

INFLASI TRIWULANAN (QTQ)

Tekanan inflasi Riau pada triwulan

laporan

tercatat

mengalami penurunan bila dibandingkan

dengan

triwulan sebelumnya yaitu dari 1,03% menjadi 0,68%. Kondisi yang sama juga terjadi pada inflasi nasional

Grafik 2.14. Grafik Perkembangan Inflasi Riau, Sumatera & Nasional secara Triwulanan (qtq) 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00

(0,67%), dimana tekanan

4

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

2012

1,70 0,30 0,79 1,72 1,83 2,48 1,51 -0,3 2,30 1,50 0,66 1,10 0,89 0,66

Dumai

3,52 -1,1 0,26 2,60 2,21 3,71 -0,2 -0,3 2,56 1,08 -0,5 1,28 1,66 0,82

Nasional 2,07 0,49 0,99 1,41 2,79 1,59 2,25 2,23 2,88 1,76 2,33 1,96 1,68 0,77 Riau

(0,77%), maupun Sumatera

3

P.baru

2,04 0,03 0,69 1,89 1,90 2,71 1,18 -0,3 2,35 1,43 0,43 1,13 1,03 0,68

Sumatera 2,80 0,16 0,91 1,97 2,12 2,62 0,58 0,09 2,74 0,55 0,35 1,29 1,16 0,67


inflasi tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Koordinasi yang intensif oleh TPID Riau, TPID Pekanbaru dan TPID Dumai dengan instansi terkait diperkirakan menjadi salah satu pendorong menurunnya tekanan inflasi Riau pada triwulan laporan. Berdasarkan kota yang disurvey di Provinsi Riau, inflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai yaitu sebesar 0,82%, namun tekanannya mengalami penurunan yang berarti dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,66%. Selanjutnya, seperti halnya Kota Dumai, maka tekanan inflasi di Kota Pekanbaru juga mengalami penurunan yaitu dari 0,89% menjadi 0,66%. Menurunnya tekanan inflasi pada kelompok noncore (inti dan administered price) menjadi faktor utama menurunnya inflasi Riau selama triwulan laporan. Di sisi lain, komponen inflasi IHK lainnya yaitu inflasi volatile food mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.Meningkatnya

36


inflasi pada kelompok volatile food didorong oleh inflasi pada komoditas beras dan daging ayam ras. Relatif terkendalinya inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan IV-2012 didorong oleh deflasi yang terjadi pada komoditas cabe merah, minyak goreng dan beberapa jenis ikan. Sementara itu, peningkatan harga/biaya tukang, beras, rokok, daging sapi dan daging ayam ras telah menahan laju penurunan inflasi pada tingkat yang lebih rendah lagi. Selanjutnya, rendahnya inflasi yang terjadi di Kota Dumai pada triwulan laporan didorong oleh deflasi yang terjadi pada komoditas ikan, sepeda motor,dan batu bata/tela. Sementara itu, seperti halnya di Kota Pekanbaru peningkatan harga pada komoditas beras, rokok, dan daging ayam ras juga telah menahan laju penurunan inflasi Kota Dumai selama triwulan laporan. Tabel 2.3. Komoditas dengan Kontribusi Inflasi Tertinggi selama Triwulan IV-2012 (qtq)


3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa Berdasarkan kelompok barang dan jasa yang disurvey di Provinsi Riau, maka inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perumahan yaitu sebesar 1,32%. Kelompok ini juga tercatat memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi triwulan IV-2012. Di sisi lain, kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi terendah (-0,07%), dan juga tercatat memberikan sumbangan deflasi terhadap inflasi Riau triwulan IV-2012.

37


Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi Kelompok Barang dan Jasa (qtq)


3.1.1. Kelompok Bahan Makanan Pada triwulan IV-2012, inflasi kelompok bahan makanan tercatat mengalami peningkatan yaitu dari -0,45% menjadi 0,29%. Inflasi kelompok bahan makanan berasal dari peningkatan harga di Kota Dumai, sementara kelompok bahan

makanan

subkelompoknya,

di

Kota

Pekanbaru

peningkatan

inflasi

tercatat

pada

stabil.

Berdasarkan

subkelompok

padi

dan

subkelompok daging telah mendorong terjadinya inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan laporan. Grafik 2.15. Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (qtq) 60,00

BAHAN MAKANAN Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya Daging dan Hasil-hasilnya Bumbu - bumbuan Lemak dan Minyak

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 -10,00 -20,00 -30,00

1

2

3

4

2010

-40,00


1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -

25.000 20.000 15.000

10.000 5.000 1

2

3

Cabe Merah (kiri) Daging Ayam Ras

4

5

6

7

8

9

2012 Daging sapi (kiri) Bwg Merah

10 11 12

Beras

Sumber : Perindag Pekanbaru

Berdasarkan komoditasnya, Inflasi kelompok bahan makanan tersebut didorong oleh meningkatnya harga-harga komoditas beras, daging ayam ras dan bawang merah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan harga daging sapi tersebut didorong oleh masih terbatasnya pasokan di pasar meskipun pemerintah telah melakukan penambahan kuota impor. Sementara itu, kenaikan harga Day Old Chicken (DOC) pada sentra utama telah mendorong meningkatnya harga komoditas daging ayam ras.

38


Di sisi lain, penurunan harga pada komoditas cabe merah dan minyak goreng tercatat mampu meredam laju peningkatan inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan laporan. Menurunnya harga cabe merah terjadi seiring dengan terjaganya pasokan, sementara penurunan harga CPO selama triwulan laporan telah mendorong penurunan harga minyak goreng.

3.1.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Inflasi kelompok makanan jadi tercatat perubahan

tidak yang

dibandingkan triwulan

Grafik 2.16. Inflasi Kelompok Makanan Jadi (qtq)

mengalami

5,00

signifikan

4,00 3,00

dengan

sebelumnya

2,00

yaitu

1,00 0,00

dari 1,30% menjadi 1,24%.

-1,00

Kondisi yang relatif sama juga

-2,00

terjadi pada Kota Pekanbaru, sementara untuk Kota Dumai, inflasi kelompok

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2010 2011 2012 MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU Makanan Jadi Minuman yang Tidak Beralkohol Tembakau dan Minuman Beralkohol


makanan

jadi tercatat mengalami perubahan yang lebih berarti yaitu dari 0,99% menjadi 1,49%. Namun mengingat kontribusi Kota Dumai yang relatif kecil terhadap inflasi Riau, maka perubahan tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap tingkat inflasi kelompok makanan jadi di Riau. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini hanya berasal dari kenaikan harga rokok, seiring dengan penyesuaian tarif cukai rokok oleh pemerintah. Sementara itu deflasi yang terjadi pada komoditas gula pasir merupakan faktor pendorong relatif tertahannya inflasi kelompok makanan jadi pada triwulan laporan.

3.1.3. Kelompok Perumahan Pada triwulan laporan, inflasi tertinggi berasal dari kelompok perumahan yaitu mencapai 1,32%, namun tercatat mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi kelompok ini juga tercatat memberikan kontribusi tertinggi terhadap inflasi Riau selama triwulan laporan. Berdasarkan Kota yang disurvey, penurunan terjadi pada kedua kota yang

39


Grafik 2.17. Inflasi Kelompok Perumahan (qtq)

disurvey, dengan penurunan

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00

tertinggi terjadi pada Kota

PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BAHAN BAKAR Biaya Tempat Tinggal Bahan Bakar, Penerangan dan Air

Dumai

Perlengkapan Rumahtangga Penyelenggaraan Rumahtangga

yaitu

dari

2,30%

menjadi 0,13% pada triwulan laporan. Sementara kelompok perumahan di Kota Pekanbaru

1

2

3

4

1

2010

2

3

4

1

2

2011

3

relatif

4

tidak

mengalami

perubahan yang berarti yaitu

2012

dari 1,64% menjadi 1,57%.


3.1.4. Kelompok Sandang Menurunnya

tekanan

inflasi kelompok sandang dibandingkan

triwulan

sebelumnya 1,55%

yaitu

menjadi

dari 0,76%

Grafik 2.18. Inflasi Kelompok Sandang (qtq) SANDANG Sandang Laki-laki Sandang Wanita Sandang Anak-anak Barang Pribadi dan Sandang Lain Emas Dunia (qtq)

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00

tidak terlepas dari telah

2,00

berakhirnya perayaan hari

-2,00

0,00

Raya

Idul

Fitri.

barang-barang

Hargasandang

-4,00 -6,00

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

2012


tercatat relatif stabil. Inflasi Riau pada triwulan laporan hanya berasal dari peningkatan harga emas perhiasan, namun peningkatan harga emas dunia pada triwulan laoran relatif minim, sehingga tidak terlalu memberikan tekanan yang besar terhadap inflasi kelompok sandang di Provinsi Riau.

3.1.5. Kelompok Kesehatan Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan IV-2012 tercatat sebesar 0,29%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,11%. Seperti pada triwulan sebelumnya, inflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai yaitu sebesar 0,82%, dan inflasi kelompok kesehatan di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 0,19%. Berdasarkan komoditasnya, inflasi

40


kelompok kesehatan berasal

Grafik 2.19. Inflasi Kelompok Kesehatan (qtq) 14,00

dari

KESEHATAN Jasa Kesehatan Obat-obatan Jasa Perawatan Jasmani Perawatan Jasmani dan Kosmetika

12,00 10,00

kenaikan

komoditas

harga

bedak,

obat

dengan resep dan pasta

8,00 6,00

gigi.

4,00

2,00 0,00 1

-2,00

2

3

4

1

2

2010

3

4

1

2

2011

3

4

2012


3.1.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Telah

berakhirnya

persiapan baru

tahun

menjadi

masa

Grafik 2.20. Inflasi Kelompok Pendidikan (qtq)

ajaran

12,00

penyebab

10,00 8,00

penurunan yang signifikan pada

inflasi

pendidikan, 5,19%

6,00

kelompok yaitu

menjadi

4,00

dari

2,00

0,10%.

0,00

1

-2,00

Berdasarkan komoditasnya, peningkatan

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA Pendidikan Kursus-kursus / Pelatihan Perlengkapan / Peralatan Pendidikan Rekreasi Olahraga

2

3

4

1

2

2010

utamanya

3

4

1

2

2011

3

4

2012


didorong oleh inflasi pada biaya kursus musik dan kursus komputer. Kedua komponen ini pada triwulan sebelumnya tercatat tidak mengalami inflasi.

3.1.7. Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Kesehatan Pada

Grafik 2.21. Inflasi Kelompok Transpor (qtq)

kelompok

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA Pendidikan Kursus-kursus / Pelatihan Perlengkapan / Peralatan Pendidikan Rekreasi Olahraga

12,00 10,00 8,00

triwulan transpor

tercatat

deflasi

sebesar

mengalami 0,07%,

6,00

laporan,

setelah

mengalami

inflasi sebesar 0,58% pada

4,00 2,00

triwulan

0,00

-2,00

1

2

3

4

2010

1

2

3 2011

4

1

2

3 2012

4

Menurunnya

sebelumnya. tingkat

harga


41


pada kelompok ini didorong oleh penurunan pada subkelompok transpor yang berasal dari penurunan harga bensin yaitu untuk jenis pertamax. Di Kota Pekanbaru komoditas bensin mengalami deflasi sebesar 0,11%, sementara di Kota Dumai tercatat mengalami deflasi sebesar 0,09%.

3.1. Disagregasi Inflasi Pada

triwulan

laporan,

Grafik 2.22. Inlasi IHK dan Disagregasi Inflasi Riau (qtq)

menurunnya inflasi Rau

8,00

secara umum disebabkan

6,00

Core Volatile Food Administered Price

IHK 4,00

oleh menurunnya tekanan

2,00

inflasi

dari

inflasi

inti

komponen

1

(core)

dan

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

(2,00) 2010

2011

2012

(4,00)

inflasi administered price

(6,00)

dibandingkan

dengan


triwulan sebelumnya. Sementara, komponen inflasi IHK lainnya yaitu inflasi volatile food mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meningkatnya inflasi pada kelompok volatile food didorong oleh inflasi pada komoditas beras dan daging ayam ras.

3.1.1. Inflasi Inti Pada triwulan laporan, inflasi inti Riau menunjukkan penurunan setelah mengalami peningkatan pada triwulan sebelumnya. Penurunan inflasi inti terjadi pada kedua kota yang disurvey di Riau yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, meskipun secara triwulanan nili tukar rupiah mengalami depresiasi. Grafik 2.23 PerkembanganNilai Tukar dan Inflasi Inti Riau (qtq) 3,00 2,50 Pekanbaru

2,00

Dumai

Riau

1,50 1,00 0,50 0,00 1

2

3

2009

4

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

4

2012


42


3.1.2. Inflasi Volatile Food Berbeda dengan kondisi tahunan, inflasi volatile food Riau secara triwulanan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, berdasarkan kota yang disurvey, peningkatan hanya terjadi pada Kota Pekanbaru, sementara inflasi volatile food di Kota Dumai cenderung berada pada tingkat yang stabil. Berdasarkan komoditas yang disurvey, inflasi yang terjadi pada komponen volatile food utamanya berasa dari peningkatan harga beras, baik di Kota Pekanbaru maupun Kota Dumai. Namun demikian, menurunnya harga cabe merah, mampu menahan laju peningkatan inflasi volatile food yang terjadi pada triwulan laporan. Grafik 2.24. Perkembangan Rata-rata Harga Beras dan Cabe Merah di Pekanbaru

Grafik 2.25. Perkembangan Inflasi Volatile Food Riau (qtq)

10.400

12,00

10.200

10,00

10.000

8,00

9.800

6,00

20.000

9.600

4,00

15.000

9.400

2,00

50.000 45.000

Cabe Merah

40.000

Beras

35.000

Pekanbaru Dumai Riau

30.000 25.000

10.000

5.000 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.200

0,00

9.000

-2,00

12

1

3

4

1

2009

-4,00

2012

2

2

3

4

1

2010

2

3

4

1

2

2011

3

4

2012

-6,00

Sumber : Disperindag Pekanbaru, diolah


3.1.3. Inflasi Administered Price Peningkatan harga rokok sebagai dampak dari penyesuaian cukai

Grafik 2.26. Inflasi Administered Price (qtq) 4,00 3,50

rokok

oleh

pemerintah

Pekanbaru

3,00

Dumai

2,50

merupakan

faktor

pendorong

2,00

terjadinya

inflasi

kelompok

1,00

administred price pada triwulan laporan. peningkatan

Namun harga

demikian, rokok

Riau

1,50

0,50 0,00

-0,50 -1,00

1

2

3

4

2010

1

2

3 2011

4

1

2

3

4

2012


tersebut belum dapat mendorong peningkatan inflasi pada kelompok administered price secara umum selama triwulan laporan. Hal ini disebabkan oleh deflasi yang terjadi pada komoditas bensin yaitu pertamax turut memberikan sumbangan yang berarti.

43

Boks 1 Determinan Surplus-Defisit Bahan Pangan Strategis di Provinsi Riau : Pendekatan Model Data Panel Spasial Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas politik, ketahanan nasional, serta stabilitas ekonomi.

Aspek fundamental dalam membangun ketahanan pangan adalah

ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dalam jangka panjang khususnya melalui perbaikan manajemen cadangan pangan. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi pemerintah guna melakukan kebijakan penyediaan bahan pangan secara konsisten guna menciptakan stabilitas perekonomian dalam negeri. Dalam konteks ketahanan pangan , cadangan pangan berfungsi utama sebagai sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi

dan kebutuhan masyarakat,

termasuk untuk mengantisipasi masalah rawan pangan, seperti kekurangan pangan dan keadaan darurat. Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan

agar

setiap

rumah

tangga

mampu

mengakses

pangan

sesuai

1

kebutuhannya . Cadangan pangan harus dapat terukur secara baik, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

ketahanan

pangan.

Namun,

realitanya data/informasi mengenai cadangan pangan nasional daerah secara umum belum tersedia dengan baik. Bahkan data tersebut cenderung mengalami bias/polemik karena data stok yang relatif akurat tidak tersedia. Ketidakpastian data/informasi ini dapat menimbulkan ekses yang negatif, seperti: penimbunan, atau tindakan spekulasi lainnya, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan harga yang cenderung berlebihan (eksesif). Sebagai ilustrasi, pada tahun 2011, produksi gabah kering giling (gkg) mencapai 65,4 juta ton (37 juta ton beras dengan laju konversi 0,57). Apabila konsumsi beras diperkirakan sebesar 113,5 kg per kapita, maka total konsumsi beras untuk 237,6 juta penduduk Indonesia seharusnya sebesar 27 juta ton. Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia seharusnya mengalami surplus beras sebanyak 10 juta ton. Namun, fakta menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor beras sebanyak 2 juta ton (Arifin, 2011). 2 Sebagai negara kepulauan yang mempunyai karakteristik yang beragam, dapat diduga tidak semua daerah dapat mencukupi semua kebutuhannya sendiri (swasembada) pangan. 1

Sumber: Departemen Pertanian (2005). Arifin, Bustanul. 2011. “Ketahanan Pangan dan Pengendalian Harga”.

2

Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya alam maupun karena faktor lainnya, seperti inefisiensi. Oleh karena itu, peran perdagangan antar daerah akan menjadi sangat penting terutama dalam memfasilitasi ketahanan pangan daerah pada khususnya, dan perekonomian nasional pada umumnya. Provinsi Riau merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Wilayah Riau terdiri atas 12 kabupaten/kota yang terletak berada pada bagian tengah Pulau Sumatera yang membentang di lereng kaki pegunungan Bukit Barisan sampai ke laut Cina Selatan. Dengan posisi geografis tersebut, wilayah ini setidaknya mempunyai posisi yang strategis dalam perekonomian nasional dan Sumatera. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau pada tahun 2012 mencapai Rp469,07 triliun atau berada pada tingkat ke-5 di tingkat nasional dengan kontribusi sebesar 5,7% terhadap pembentukan PDRB nasional. Secara umum, sektor migas memiliki peran yang cukup dominan terhadap perkembangan PDRB di Provinsi Riau meskipun trendnya cenderung menurun dari 43% pada tahun 2004 hingga menjadi sebesar 37% pada tahun 2012. Meskipun memiliki kekuatan ekonomi yang besar, namun ketersediaan pasokan bahan pangan seperti beras dan cabe merah cenderung sangat minim. Pada tahun 2010, kebutuhan beras di Provinsi Riau mencapai 770 ribu ton sedangkan produksinya mencapai 638 ribu ton. Dengan perkembangan tersebut, maka Provinsi Riau mengalami defisit pasokan beras setiap tahunnya mencapai 225 ribu ton. Sementara itu, kebutuhan Cabe merah di Riau pada tahun 2010 mencapai 28.879 ton dengan jumlah produksi lokal mencapai 10.575 ton. Artinya pasokan Cabe merah di Provinsi Riau mengalami defisit sebanyak 18.304 ton atau merupakan yang tertinggi di kawasan Sumatera. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Provinsi Riau merupakan wilayah dengan kategori defisit pangan. Tabel 1. Kebutuhan dan Produksi Beras di

Tabel 2. Kebutuhan dan Produksi Cabe Merah

Sumatera (ribu ton) Tahun 2010

di Sumatera (ton) Tahun 2010

Provinsi

Penduduk

Aceh 4.486.570 Sumatera Utara 12.985.075 Sumatera Barat 4.845.998 Riau 5.543.031 Jambi 3.088.618 Kepulauan Riau 1.685.698 Sumatera Selatan 7.446.401 Bengkulu 1.713.393 Lampung 7.596.115 Kep. Bangka Belitung 1.223.048 SUMATERA 50.613.947

Kebutuhan Beras 624 1.805 674 770 429 234 1.035 238 1.056 170 7.035

Produksi Beras 1.628 3.587 2.192 546 658 1 3.249 512 2.702 26 15.100

Sumber : BPS, Dinas Tanaman Pangan Asumsi : konsumsi beras 139 Kg per kapita / tahun

Surplus/ Defisit 1.004 1.782 1.519 (225) 229 (233) 2.214 274 1.646 (144) 8.065

Provinsi

Penduduk

Aceh 4.486.570 Sumatera Utara 12.985.075 Sumatera Barat 4.845.998 Riau 5.543.031 Jambi 3.088.618 Kepulauan Riau 1.685.698 Sumatera Selatan 7.446.401 Bengkulu 1.713.393 Lampung 7.596.115 Kep. Bangka Belitung 1.223.048 SUMATERA 50.613.947

Kebutuhan Cabai 23.375 67.652 25.248 28.879 16.092 8.782 38.796 8.927 39.576 6.372 263.699

Produksi Cabai 32.832 145.960 39.151 10.575 16.934 3.568 27.053 44.973 26.769 5.509 353.324

Sumber : BPS, Dinas Tanaman Pangan Asumsi : konsumsi Cabe 5,21kg per kapita/tahun

Surplus/ Defisit 9.457 78.308 13.903 (18.304) 842 (5.214) (11.743) 36.046 (12.807) (863) 89.625

Untuk menduga kondisi ketersediaan bahan pangan pangan dan harga komoditas khususnya beras, cabe merah dan bawang merah di Provinsi Riau maka dilakukan studi dengan menggunakan model data panel spasial yang dikembangkan oleh Elhorst (2003, 2010).3 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa harga komoditas pertanian seperti beras, cabe merah dan bawang merah pada masing-masing kabupaten/kota dipengaruhi secara signifikan oleh variabel produktivitas lahan, pendapatan riil, biaya input, kondisi infrastruktur dan faktor efek spasial4. Dari hasil estimasi, diketahui bahwa faktor efek spasial sebagaimana terlihat dari variabel jarak ekonomi memiliki tingkat elastisitas tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Pada komoditas beras dan bawang merah, kenaikan jarak antara masing-masing kabupaten/kota dengan kota referensi sebesar 1% akan mendorong kenaikan harga beras dan bawang merah berkisar hingga 0,68%-0.90%. Kondisi ini diperkirakan tidak terlepas dari karakteristik Provinsi Riau yang berada dalam wilayah defisit pangan sehingga distribusi pangan pokok hampir sebagian besar didatangkan dari daerah sekitar. Faktor lain disamping efek spasial yang juga diketahui memberikan pengaruh cukup dominan terhadap kenaikan harga di masing-masing kabupaten/kota adalah kondisi infrastruktur. Ssemakin menurunnya rasio jalan beraspal di masing-masing kabupaten/kota sebesar 1% akan mendorong peningkatan harga beras sekitar 0,1%. Sementara, pada komoditas bawang merah menurunnya rasio jalan beraspal sebesar 1% akan mendorong peningkatan harga di masingmasing kabupaten/kota antara 0,13% sampai 0,67%. Selanjutnya, faktor biaya input juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan harga komoditas pertanian di masing-masing kabupaten/kota. Faktor biaya input memiliki tingkat elastisitas tertinggi pada komoditas cabe merah dibandingkan dengan komoditas beras dan bawang merah. Kenaikan biaya input sebesar 1% akan meningkatkan harga cabe merah sekitar 0.15% hingga 0.26% di masing-masing kabupaten/kota. Sementara, pada komoditas pertanian lainnya, kenaikan biaya input sebesar 1% akan meningkatkan harga antara 0,02% sampai 0,60%.

3

Spesifikasi model selengkapnya dalam Elhorst, J.P. 2003. “Specification and estimation of spatial panel data models”, International Regional Science Review 26: 244-268 dan Elhorst, J.P. 2010. “Applied spatial econometrics: raising the bar”, Spatial Economic Analysis 5: 9-28. Variabel (data sekunder) yang digunakan dakam penelitian diperoleh diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan BPS Provinsi Riau, meliputi 12 Kabupaten/Kota dalam rentang waktu triwulan I-2003 sampai triwulan IV-2010. Penentuan jarak atau matriks spasial menggunakan perangkat lunak Arc GIS dan Geoda. Mengingat adanya keterbatasan data stok di tiap kabupaten/kota, maka proksi variabel stok menggunakan harga jual. 4

Efek spasial mengukur jarak antara kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan sentra ekonomi, dalam penelitian ini adalah DKI Jakarta.

Kemudian, faktor pendapatan riil, pengaruh yang cukup signifikan ditemukan pada komoditas cabe merah dan bawang merah dimana hasil estimasi menunjukkan jika terjadi kenaikan pendapatan riil sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan harga cabe merah dan bawang merah masing-masing berkisar 0.02% sampai 0.03%. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat di masing-masing daerah, maka akan berdampak positif terhadap permintaan cabe merah dan bawang merah sehingga pada akhirnya berdampak terhadap kenaikan harga. Secara implisit, kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian di luar beras bersifat barang normal. Sementara itu, pada faktor produktivitas lahan, hasil estimasi menunjukkan bahwa jika terjadi penurunan produktivitas sebesar 1% maka akan meningkatkan harga komoditas pada masingmasing kabupaten/kota berkisar 0,02% baik pada komoditas beras maupun cabe merah. Semakin menurunnya luas areal lahan tanaman pangan akan berdampak negatif terhadap harga komoditas pangan di Riau. Kondisi ini juga tidak terlepas dari fakta di lapangan yang menunjukkan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan karet. Grafik 1. Kondisi Surplus-Defisit Komoditas Pangan Strategis di Masing-Masing Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Estimasi Modal Data Panel Spasial

0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 -0,005

beras

cabe merah

bawang merah

Sumber : Olahan data Keterangan : Sumbu Y merupakan ukuran surplus-defisit dimana nilai diatas 0 mengindikasikan adanya defisit pangan di suatu daerah.

Hasil studi ini juga menunjukkan (Grafik 1) bahwa secara umum daerah-daerah di Riau mengalami defisit komoditas pangan strategis seperti beras, cabe merah dan bawang merah, kecuali di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Hal ini juga sesuai dengan kondisi dilapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan

produksi (terutama seperti beras dan cabe merah) di Provinsi Riau. Berdasarkan Grafik 1. juga diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang mengalami defisit komoditas pertanian tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya terutama untuk komoditas beras dan bawang merah. Kondisi ini mengakibatkan harga komoditas pertanian di wilayah tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran Daerah

Bab 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN DAERAH

1. Kondisi Umum Kondisi perbankan Riau pada triwulan IV-2012 menunjukkan hal yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan triwulan III-2012. Beberapa indikator utama perbankan seperti aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan laporan menunjukkan penurunan. Sementara itu, dari sisi jumlah kredit yang disalurkan masih terus mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan meningkatnya risiko kredit. Namun jika dilihat secara tahunan, indikator

44


perbankan pada akhir tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2011

2. Perkembangan Perbankan Riau Setelah mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada triwulan sebelumnya, kegiatan usaha perbankan di Provinsi Riau pada triwulan laporan menunjukkan penurunan. Kondisi ini tercermin dari menurunnya total aset perbankan Riau sebesar 2,74% (qtq) hingga menjadi Rp73,39 triliun. Penurunan tersebut utamanya bersumber dari menurunnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yakni dari Rp54,15 triliun pada triwulan III-2012 menjadi Rp52,94 triliun pada triwulan IV-2012 atau mengalami kontraksi sebesar 2,24% (qtq). Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Perbankan Riau (dalam Rp Juta) Indikator

Pertumbuhan Tw IV-2012 (%)

2012

2011 I

II

III

IV

yoy

qtq

73,387,482

20.96

-2.74

44,152,190

20.30

3.68

58,954,331 52,937,080

15.39 16.18

-0.96 -2.24

Jumlah Bank

75

77

78

79

79

- Bank Umum

44

44

45

45

45

- BPR

31

33

33

34

34

619

624

634

650

676

Aset

60,672,880

67,436,092

69,835,127

75,452,605

Kredit

36,700,480

38,070,338

40,992,444

42,585,913

Kredit Lokasi Proyek Dana Pihak Ketiga

51,090,943 45,562,890

51,475,647 49,165,494

54,197,279 51,007,244

59,527,235 54,149,092

- Jaringan Kantor

LDR LDR (lokasi proyek) NPL

80.55%

77.43%

80.37%

78.65%

83.41%

112.13% 2.05%

104.70% 2.36%

106.25% 2.50%

109.93% 2.93%

111.37% 3.05%

Di sisi lain, kredit yang disalurkan oleh perbankan Riau pada triwulan IV-2012 masih tetap menunjukkan kenaikan, yakni dari Rp42,58 triliun menjadi Rp44,15 triliun atau naik 3,68% (qtq). Sementara, dengan memperhitungkan kredit berdasarkan lokasi proyek, jumlah kredit yang disalurkan per November 2012 tercatat sebesar Rp58,95 triliun atau turun 0,96% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp59,53 triliun. Peningkatan realisasi kredit yang diikuti dengan penurunan jumlah dana yang dihimpun telah menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Riau pada triwulan IV-2012 mengalami kenaikan yakni dari menjadi sebesar 78,65% menjadi 83,41%. Namun, dengan memperhitungkan lokasi proyek, LDR perbankan Riau tercatat mengalami kenaikan yaitu dari 109,93% menjadi 111,37%. Di sisi risiko, rasio kredit

45


bermasalah atau Non Performing Loan(NPL) yang dialami perbankan Riau masih berada di bawah batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Meskipun demikian, risikonya sedikit mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 2,93% menjadi 3,05%.

3. Perkembangan Bank Umum 3.1. Perkembangan Jaringan Kantor Jumlah jaringan kantor bank umum di Riau pada triwulan laporan mengalami kenaikan sebanyak 26 kantor, sehingga menjadi 676 kantor. Penambahan jaringan kantor tersebut terjadi pada jumlah Kantor Cabang Pembantu (23 unit), kantor kas (2 unit) dan lainnya (1 unit). Sementara itu, pada tingkat

Tabel 3.2. Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum di Riau Triwulan IV-2012 Keterangan 1. Jumlah Bank - Pemerintah - Swasta - Asing - Syariah - Unit Usaha Syariah 2. Kantor Pusat 3. Kantor Cabang - Pemerintah - Swasta - Asing 4. Kantor Cab.Pembantu 5. Kantor Kas 6. Lainnya *) Jumlah

2011

Tw I

2012 Tw II Tw III Tw IV

44 6

44 6

45 6

45 6

45 6

29

29

29

29

29

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

1

1

1

1

1

83

84

85

86

86

43

43

43

44

44

40

41

42

42

42

0

0

0

0

0

384

386

392

409

432

56

58

58

56

58

95

95

98

98

99

619

624

634

650

676

*) Kantor Wilayah, Payment point , Kantor Fungsional, Kantor Layanan Syariah, Gerai, Kas Mobil

kabupaten/Kota,

penyebaran

jaringan kantor bank umum masih

terpusat

Pekanbaru

dengan

di

Kota jumlah

mencapai 252 jaringan diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir dan

Kota

Dumai.

Namun,

perbankan juga sudah mulai melihat potensi ekonomi pada kabupaten/kota lain di Provinsi Riau sebagaimana tercermin

dari meningkatnya jumlah kantor bank di Kabupaten lain.

46


Tabel 3.3. Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum Menurut Kab./Kota di Riau Triwulan IV-2012 No.

Kab./Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pekanbaru Bengkalis Dumai Indragiri Hulu Indragiri Hilir Kampar Kuantan Singingi Pelalawan Rokan Hulu Rokan Hilir Siak Meranti Total

Jumlah Kantor Bank Umum di Kabupaten/Kota Kanwil KC KCP KK Lainnya 1 50 127 29 44 8 21 2 10 2 41 2 3 2 33 3 8 5 43 5 10 2 31 4 5 2 26 2 2 2 27 2 2 4 29 5 5 4 22 2 4 2 25 1 3 3 7 1 2 1 86 432 58 98

KP 1 1

Total 252 41 48 46 63 42 32 33 43 32 31 13 676

3.2. Perkembangan Aset Aset bank umum di Riau pada triwulan IV-2012 tercatat sebesar Rp72,35

triliun

atau

turun

sebesar

2,81%

dibandingkan

dengan

triwulan III-2012. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan portofolio aset dari DPK ke penempatan antar bank dalam bentuk surat berharga. Meskipun demikian, jika dilihat secara tahunan, aset bank umum Riau masih mencatat perkembangan yang positif yakni tumbuh sebesar 21,39% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 25,39%. Grafik 3.1. Perkembangan Aset Bank Umum di Provinsi Riau 80,00

Grafik 3.2. Perkembangan Pangsa Aset Bank Umum Menurut Kelompok

30,00

70,00

25,00 20,00

50,00 40,00

15,00

30,00

yoy, %

Rp triliun

60,00

10,00

20,00 5,00

10,00 -

-

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2008

2009

Aset (kiri)

2010

2011

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008

2012

2009

2010

Pemerintah

Pertumbuhan (kanan)

2011

2012

Swasta

Berdasarkan kelompoknya, komposisi aset bank umum di Riau tidak mengalami

perubahan

yang

signifikan

dibandingkan

periode-periode

sebelumnya. Aset bank milik pemerintah masih memiliki pangsa terbesar 47


dengan nilai mencapai Rp50,78 triliun atau sekitar 70% dari total aset bank umum di Riau.

3.3. Kredit 3.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit Pada triwulan IV-2012, kredit yang disalurkan bank umum di Riau mencapai Rp43,44 triliun, atau meningkat sebesar 3,73% (qtq). Secara tahunan, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 20,40% atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III-2012 yang tercatat sebesar 24,56%. Menurut jenis kelompok bank, komposisi penyaluran kredit bank umum di Riau masih didominasi oleh kelompok bank milik pemerintah dengan nilai mencapai Rp27,60 triliun (63,53%), sedangkan pada kelompok bank milik swasta nilainya mencapai Rp15,84 triliun (36,47%). Sementara itu, dari sisi jenis valuta, lebih dari 90% kredit yang disalurkan oleh bank umum di Riau utamanya berupa mata uang Rupiah dengan nilai nominal sebesar Rp42,01 triliun (Tabel 3.4). Tabel 3.4. Posisi Kredit Bank Umum Di Provinsi Riau (dalam Rp juta) Keterangan

2012

2011

I

II

III

IV

Pertumbuhan (%) yoy qtq

A. Kelompok Bank 1. Bank Pemerintah 2. Bank Swasta

23,295,168 12,787,764

24,077,457 13,337,413

25,791,245 14,511,924

26,708,895 15,172,473

27,600,241 15,843,419

18.48 23.90

3.34 4.42

B. V a l u t a 1. Rupiah 2. Valas

34,748,115 1,334,816

35,966,424 1,448,445

38,734,053 1,569,115

40,326,516 1,554,851

42,008,274 1,435,386

20.89 7.53

4.17 -7.68

36,082,931

37,414,869

40,303,168

41,881,367

43,443,660

20.40

3.73

Total

3.3.2. Konsentrasi Kredit Secara sektoral, kredit yang disalurkan bank umum utamanya masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai kredit mencapai Rp9,51 triliun atau porsinya sekitar 21,89% terhadap total kredit. Dalam triwulan laporan, penyaluran kredit ke sektor ini mencatat kenaikan sebesar 5,96% dengan tiga subsektor penggerak yakni kredit sub sektor perdagangan eceran makanan (Rp1,23 triliun), kredit sub sektor perdagangan mobil (Rp456,01 miliar) dan kredit sub sektor perdagangan kelapa (Rp437,82 miliar). Ketiga sub sektor tersebut tercatat memberikan 48


sumbangan

sebesar

34,62%

terhadap

kenaikan

(qtq)

kredit

sektor

perdagangan di Riau. Sementara itu, kredit sub sektor perdagangan eceran keliling yang juga memiliki pangsa cukup besar (Rp1,02 triliun) mengalami penurunan sebesar 0,82% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sektor lain yang juga tercatat menyerap kredit cukup besar adalah sektor pertanian, dimana sebagian besar kredit diserap oleh sub sektor perkebunan kelapa sawit dengan nilai mencapai Rp6,91 triliun dan jumlahnya naik 7,46% (qtq). Masih tingginya konsentrasi penyaluran kepada sub sektor perkebunan kelapa sawit diperkirakan tidak terlepas dari adanya kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan dana cukup besar serta tingginya minat pelaku usaha dalam melakukan ekspansi usaha melalui peningkatan luas tanam. Tabel 3.5. Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (Rp juta) No.

Sektor Ekonomi

2012

2011 I 6,662,578

6,936,742

II 7,548,586

Pertumbuhan (%) III

1

Pertanian

8,327,232

2

Pertambangan

3

Perindustrian

4 5 6 7 8

Jasa-jasa

3,065,079

3,070,879

3,366,105

9

Lain-lain

14,241,524

15,272,958

16,032,076

36,082,932

37,414,869

40,303,169

41,880,098

IV

yoy

qtq

9,012,129

35.26

8.22

355,058

244,627

251,149

271,420

261,265

-26.42

-3.74

1,763,623

1,758,769

1,870,186

1,740,050

1,421,502

-19.40

-18.31

Listrik, Gas dan Air

103,376

107,313

103,605

103,179

97,665

-5.52

-5.34

Konstruksi

983,619

895,840

977,907

1,279,529

1,528,632

55.41

19.47

Perdag., Resto. & Hotel

7,798,914

7,935,746

8,792,084

8,975,364

9,510,652

21.95

5.96

Pengangkutan

1,109,161

1,191,996

1,361,472

1,242,420

1,410,383

27.16

13.52

3,673,582

3,691,311

20.43

0.48

16,267,323

16,509,030

15.92

1.49

43,442,568

20.40

3.73

Jumlah

Ditinjau dari segi pertumbuhannya, penyaluran kredit sektor konstruksi masih mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yakni sebesar 19,47% (qtq) atau mencapai 55,41% (yoy). Kondisi ini diperkirakan tidak terlepas dari pesatnya pembangunan infrastruktur di Riau terutama seperti pembangunan tempat penginapan, gedung perbelanjaan dan perumahan sederhana. Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit produktif1 masih tetap mendominasi dengan nilai sebesar Rp27,45 triliun atau mencapai 63,20% dari total kredit yang disalurkan dan tumbuh sebesar 4,27% (qtq) dan

1

Terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi

49


19,69%. Sementara kredit konsumsi tercatat sebesar Rp19,89 triliun atau naik 2,82% (qtq) dan 21,63% (yoy). DIlihat dari jenis komponennya, Kredit Modal Kerja (KMK) yang disalurkan pada triwulan IV-2012 tercatat sebesar Rp15,20 triliun atau tumbuh sebesar 19,42% (yoy). Sedangkan Kredit Investasi (KI) mencapai Rp12,25 triliun atau tumbuh sebesar 20,03% (yoy). Relatif tingginya pertumbuhan KI di Riau diperkirakan tidak terlepas karena masih kuatnya daya tahan perekonomian Riau di tengah arus krisis ekonomi global sehingga mampu mendorong peningkatan investasi yang dibiayai dari kredit. Grafik 3.3. Perkembangan Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Grafik 3.4. Pertumbuhan (yoy,%) Kredit Menurut Jenis Penggunaan 40 35

yoy,%

30 25 20 15 10 5 -

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009

2010

Modal Kerja

2011

Investasi

2012

Konsumsi

I

II

III IV

2009

I

II

III IV

2010

I

II

III IV

I

2011

II

III IV

2012

Pertumb. MK

Pertumb. Inv

Pertumb. Kons

Total

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan lokasi proyek, maka total realisasi kredit Riau per November 2012 telah mencapai Rp58,95 triliun atau turun 0,96% dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan daerahnya, kredit lokasi proyek yang diserap di Provinsi Riau sebagian besar masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru dengan nilai mencapai Rp24,39 triliun dan meningkat 2,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Wilayah lain yang tercatat menyerap kredit cukup tinggi adalah Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai masing-masing mencapai Rp6,28 triliun dan Rp3,74 triliun.

50


Tabel 3.6. Distribusi Penyaluran Kredit Lokasi Proyek Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (Rp juta) No 1 2 3 4 5 6

Kab./Kota Pekanbaru Bengkalis Dumai Indragiri Hilir Indragiri Hulu Lainnya Jumlah

2011 21,666,041 3,395,686 4,719,193 2,258,084 3,606,247 15,445,692 51,090,943

I 22,011,832 3,219,482 4,734,703 2,180,437 3,576,043 15,753,150 51,475,647

2012 II 22,618,110 3,274,797 5,159,444 2,267,220 3,740,232 17,137,476 54,197,279

III 23,736,541 3,317,323 7,342,889 2,425,193 3,751,049 18,954,239 59,527,234

Nov 24,397,882 3,413,266 6,287,121 2,459,965 3,740,086 18,656,010 58,954,330

Pertumbuhan (%) ytd qtq 12.61 2.79 0.52 2.89 33.22 -14.38 8.94 1.43 3.71 -0.29 20.78 -1.57 15.39 (0.96)

3.3.3. Penyaluran Kredit UMKM Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh bank umum di Riau pada triwulan IV-2012 mencapai Rp15,63 triliun atau meningkat sebesar 7,31% (qtq) dan 16,38% (yoy). Pangsa kredit ini mencapai 35,98% dari total kredit bank umum di Riau, namun menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 (37,22%). Secara spesifik, jika dilihat menurut skala usahanya, kredit yang disalurkan sebagian besar diserap oleh usaha kecil dengan nilai kredit sebesar Rp6,06 triliun, diikuti oleh skala usaha menengah dan mikro masing-masing sebesar Rp5,72 triliun dan Rp3,84 triliun. Relatif besarnya penyaluran kredit UMKM di Riau mengimplikasikan tingginya kepedulian perbankan Riau dalam mendukung kemajuan sektor UMKM. Tabel 3.7. Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (Rp juta) Skala Usaha

2010

Mikro

2,204,853

3,112,386

3,313,470

3,545,514

3,617,892

Kecil

4,797,283

5,448,902

5,640,244

5,935,445

5,787,787

Pertumbuhan (%) yoy qtq 23.48 6.23 3,843,216 11.16 4.65 6,057,104

Menengah

3,175,997

4,868,783

4,955,899

5,364,799

5,160,074

2011

2012 I

II

III

IV

5,729,879

17.69

11.04

10,178,133 13,430,070 13,909,612 14,845,758 14,565,754 15,630,199 3.24% 2.40% 3.06% 3.16% 3.80% 4.03%

16.38

7.31

Total Kredit 29,194,961 36,082,932 37,414,869 40,303,169 41,881,367 43,443,660 (% terhadap Total Kredit) 34.86% 37.22% 37.18% 36.84% 34.78% 35.98%

20.40

3.73

Kredit MKM NPL MKM

Ket : Kriteria UMKM mengikuti UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dilihat secara sektoral, kredit UMKM yang disalurkan oleh bank umum di Riau utamanya diserap ke sektor perdagangan dan pertanian (Tabel 3.8). Pada sektor perdagangan, penyaluran kredit UMKM utamanya diserap oleh sub sektor perdagangan eceran keliling dan perdagangan yang didominasi oleh makanan, minuman dan tembakau masing-masing sebesar Rp1,02 triliun dan Rp1,09 triliun. Selanjutnya, sektor UMKM yang juga cukup besar adalah sektor

51


pertanian (78,53%) yaitu digunakan untuk sub sektor kelapa sawit seiring dengan masih cerahnya prospek perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Sementara itu dilihat dari penggunaannya, Kredit UMKM utamanya diserap dalam bentuk kredit modal kerja yakni sebesar Rp10,77 triliun dan sisanya merupakan kredit investasi yakni sebesar Rp4,85 triliun. Penyaluran kredit modal kerja kepada UMKM di Riau tercatat meningkat sebesar 17,88% (yoy) dan penyaluran kredit investasi sebesar 13,19% (yoy). Tabel 3.8. Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (Rp juta) No.

Sektor Ekonomi

1 Pertanian 2 Pertambangan 3 Perindustrian 4 Listrik, Gas dan Air 5 Konstruksi

2011

Tw. IV-12

Tw I-12

Tw II-12

Tw III-12

3,559,782

3,693,996

3,962,481

4,385,602

4,717,083

40,231

44,578

80,070

72,619

415,450

417,929

455,196

7,964

6,786

6,618

Jumlah

yoy

30.2%

32.51

7.56

86,353

0.6%

114.6

18.9

307,591

323,321

2.1%

(22.2)

5.1

9,398

8,913

0.1%

11.9

(5.2) 9.2

475,643

463,482

528,375

629,279

687,217

6,025,879

6,093,857

6,593,722

6,703,088

7,188,246

512,506

519,095

540,282

430,095

8 Jasa-jasa

1,296,335

1,330,393

1,405,148

9 Lain-lain

1,096,280

1,339,496

1,273,865

13,430,070

13,909,612

14,845,758

6 Perdag., Resto. & Hotel 7 Pengangkutan

Jumlah

Pertumbuhan (%)

Pangsa

qtq

4.4%

44.5

46.0%

19.3

7.2

638,027

4.1%

24.5

48.3

1,310,834

1,460,101

9.3%

12.6

11.4

717,249

520,938

3.3%

(52.5)

(27.4)

14,565,754

15,630,199

100%

16.38

7.31

3.3.4. Kelonggaran Tarik Jumlah kredit yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp3,74 triliun (sekitar 8,62% dari total kredit), turun sebesar 2,93% (Rp113,04 miliar) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kredit yang belum dicairkan tersebut masih terdapat pada kelompok bank milik swasta dengan nilai sebesar Rp2,34 triliun dan jumlahnya mengalami kenaikan sebesar 4,56% (Rp272,88 miliar) dibandingkan triwulan sebelumnya.

52


Grafik 3.5. Jumlah Kredit yang Belum Dicairkan Bank Umum di Riau 4,00 3,50 3,00 Rp Triliun

2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw Tw I Tw II Tw III Tw 09 09 09 IV 09 10 10 10 IV 10 11 11 11 IV 11 12 12 12 IV 12 Pemerintah 1,01 0,85 0,94 1,15 1,14 1,34 1,39 1,94 1,72 1,50 1,57 1,83 1,88 1,67 1,62 1,41 Swasta

0,96 1,15 0,95 0,96 1,42 1,72 1,90 1,44 1,65 1,97 2,19 2,00 2,01 1,96 2,24 2,34

Total

1,98 1,99 1,89 2,11 2,56 3,07 3,29 3,38 3,36 3,47 3,77 3,83 3,89 3,63 3,86 3,75

Menurut jenis penggunaan, kredit yang belum dicairkan pada kelompok bank milik swasta tersebut utamanya merupakan kredit modal kerja dengan nilai mencapai

Rp1,85

triliun

diikuti

oleh

kredit

investasi

yakni

sebesar

Rp484,52 miliar. Sementara, Jika dilihat menurut sektor ekonomi, jumlah kredit yang belum dicairkan terbesar utamanya terdapat pada sektor perdagangan dan real estate yakni masing-masing sebesar Rp982,59 miliar dan Rp396,52 miliar. Relatif tingginya jumlah undisbursed loan diperkirakan karena pencairan kredit tersebut utamanya bersifat termin atau bertahap.

3.3.5. Risiko Kredit Kondisi risiko kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPL2) bank umum berada pada tingkat yang relatif terjaga. Pada triwulan laporan, NPL bank umum di Riau mencapai 2,89% sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2012 (2,76%) namun masih berada dibawah batas kewajaran yang ditetapkan Bank Indonesia yakni sebesar 5%.

2

NPL Gross

53


Grafik 3.6. Perkembangan NPL Gross di Provinsi Riau Rp miliar

% 3,50

900 800

2,89

700

3,00 2,50

600 500

2,00

400

1,50

300

1,00

200

0,50

100

0

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

NPLs (kanan)

Berdasarkan sektor ekonomi, diketahui bahwa sektor konstruksi masih mengalami NPL tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar 7,85%. Meskipun demikian, pangsa penyaluran kredit ke sektor ini relatif kecil, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap NPL secara umum. Namun demikian, mengingat pertumbuhan kredit di sektor ini pada triwulan laporan cukup tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian perbankan Riau agar tingkat resikonya dapat terkontrol. Tabel 3.9. NPLs Per Sektor Ekonomi di Provinsi Riau No.

Sektor Ekonomi

2011

2012 Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

1 Pertanian

1.11%

1.50%

1.42%

1.70%

2.11%

2 Pertambangan

0.15%

0.45%

0.58%

0.49%

0.50%

3 Perindustrian

1.24%

1.33%

1.31%

0.97%

1.17%

4 Listrik

0.18%

0.09%

0.58%

1.24%

0.66%

5 Konstruksi

6.82%

6.78%

8.95%

10.14%

7.85%

6 Perdagangan

3.80%

4.11%

3.87%

4.13%

4.34%

7 Pengangkutan

0.39%

0.17%

0.42%

0.51%

1.63%

8 Jasa Dunia Usaha

1.07%

1.35%

1.50%

1.83%

1.96%

9 Jasa Sosial

1.39%

4.51%

4.05%

4.16%

5.80%

1.42%

1.60%

1.92%

2.46%

2.32%

1.95%

2.22%

2.35%

2.76%

2.89%

10 Lain-lain Total

54


Jika dilihat berdasarkan risiko di Kabupaten/Kota, maka risiko kredit bermasalah tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebesar 6,09%, mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,67%. Relatif tingginya risiko kredit bermasalah di Kabupaten Indragiri Hilir utamanya berasal dari sektor perumahan terutama kepemilikan rumah tempat tinggal tipe sederhana dengan NPL mencapai 37,41% dan perdagangan eceran yang didominasi oleh makanan dengan NPL mencapai 19,45%. Sedangkan NPL terendah terdapat di Kota Dumai yaitu sebesar 2,25, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,77%. Tabel 3.10. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No. 1 2 3 4 5 6

Kab./Kota Pekanbaru Dumai Bengkalis Indragiri Hulu Indragiri Hilir Lainnya

2011 2.10% 1.58% 1.89% 1.09% 1.29% 1.78%

2012 I 2.34% 1.11% 2.18% 1.30% 2.91% 2.11%

II 2.39% 2.41% 3.52% 1.01% 2.32% 2.28%

III *) 2.82% 2.77% 3.95% 1.36% 4.67% 2.24%

IV 2.92% 2.25% 3.68% 3.24% 6.09% 2.15%

Ket.: *) Data perubahan

3.4. Kondisi Likuiditas 3.4.1. Dana Pihak Ketiga Penghimpunan DPK oleh bank umum di Riau pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 2,27% (qtq) menjadi Rp52,24 triliun. Dana yang dihimpun ini juga utamanya masih bertumpu pada dana jangka pendek. Adanya penurunan DPK disebabkan karena menurunnya jumlah giro dan deposito yang dihimpun bank umum di Riau. Tingginya penurunan jumlah giro diindikasikan terkait dengan siklus realisasi belanja pemerintah daerah yang pada umumnya berada pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, komponen tabungan yang memiliki pangsa terbesar dalam DPK masih terus mengalami peningkatan sebesar 11,38% (qtq) dan 13,57% (yoy) pada triwulan laporan hingga menjadi Rp25,37 triliun.

55


Tabel 3.11. Perkembangan DPK di Provinsi Riau (Rp miliar) No Komponen DPK 1 2 3

2011

Giro Tabungan Deposito a. s.d 3 bln b. > 3-6 bln c. > 6-12 bln d. > 12 bln

10,837 22,343 11,740 9,446 1,238 818 238

I 13,012 21,589 13,879 11,566 1,304 788 221

Total DPK

44,920

48,480

2012 II 14,452 22,216 13,646 11,160 1,507 812 167

III 17,015 22,782 13,660 11,138 1,475 867 179

IV 14,149 25,374 12,720 9,913 1,614 1,007 185

50,314

53,457

52,243

Pertumbuhan (%) yoy

qtq

30.6 -16.84 13.6 11.38 8.3 -6.88 4.9 -11.00 30.4 9.40 23.1 16.12 -22.2 #DIV/0! 3.21 #DIV/0! 16.30 -2.27

Berdasarkan kepemilikannya, terlihat bahwa penurunan DPK bank umum di Riau utamanya didorong oleh penurunan dana milik Pemerintah Daerah. Pada triwulan laporan, komposisi dana milik Pemerintah Daerah di bank umum mencapai Rp7,79 triliun atau turun 44,71% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkait dengan realisasi belanja Pemda. Sementara itu, DPK milik perorangan yang tercatat menguasai pangsa terbesar menunjukkan kenaikan yakni dari Rp31,48 triliun menjadi Rp34,58 triliun. Terus meningkatnya dana milik perorangan mengindikasikan semakin meningkatnya akses masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan yang tercermin dari meningkatnya jumlah tabungan milik perorangan pada kelompok nilai sampai dengan Rp100 juta Tabel 3.12. Perkembangan DPK di Provinsi Riau Menurut Kepemilikan (Rp juta) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7,354,226 209,282 6,484,913 80,958 485,786 93,287 6,354,088 74,236 5,565,121 564,985 134,565 15,181 31,211,791

I 12,437,605 221,268 11,488,233 191,992 492,845 43,267 5,976,678 81,437 5,255,431 485,323 140,598 13,890 30,065,991

2012 II III 13,368,237 15,033,055 204,086 211,716 12,378,411 14,098,828 128,338 82,199 596,105 573,722 61,297 66,590 6,307,174 6,948,758 103,593 109,946 5,540,719 5,831,564 529,553 859,146 124,062 132,806 9,246 15,296 30,638,917 31,475,199

IV 9,105,668 388,934 7,794,785 119,414 704,665 97,870 8,557,573 109,135 7,504,515 771,308 159,213 13,402 34,579,298

44,920,105

48,480,274

50,314,329

52,242,540

Kepemilikan

2011

Sektor Pemerintah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Badan/Lembaga Pemerintah Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah Sektor Swasta Perusahaan Asuransi Perusahaan Swasta Yayasan dan Badan Sosial Koperasi Lainnya Perorangan Jumlah

53,457,012

Pertumbuhan (%) yoy qtq 23.82 -39.43 85.84 83.71 20.20 -44.71 47.50 45.27 45.06 22.82 4.91 46.97 34.68 23.15 47.01 -0.74 34.85 28.69 36.52 -10.22 18.32 19.88 -11.72 -12.38 10.79 9.86 16.30

-2.27

Berdasarkan Kabupaten/Kota, penghimpunan DPK oleh bank umum di Riau pada triwulan laporan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. Penghimpunan DPK oleh bank umum masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru dengan nilai mencapai Rp32,28 triliun atau sekitar 61,80% terhadap total DPK bank umum. Wilayah lain yang juga 56


memiliki pangsa DPK cukup besar adalah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai masing-masing sebesar 8,97% dan 8,32% (Tabel 3.14). Relatif tingginya penghimpunan DPK di ketiga kota tersebut diindikasikan tidak terlepas dari prospek dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut yang juga memiliki andil cukup signifikan terhadap perekonomian Riau. Tabel 3.13. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No. 1 2 3 4 5 6

Kab./Kota Pekanbaru Bengkalis Dumai Indragiri Hilir Indragiri Hulu Lainnya Jumlah

2011 27,747,965 4,727,706 3,623,654 1,688,899 1,935,182 5,196,698 44,920,104

Tw I-12 28,916,758 4,748,899 3,658,386 1,828,706 1,872,710 7,454,815 48,480,274

Tw II-12 29,860,131 4,875,790 3,802,907 2,013,106 1,990,529 7,771,865 50,314,328

Tw III-12

Tw IV-12

Pertumbuhan (%)

Pangsa 61.80% 8.94% 8.32% 3.64% 4.07% 13.24%

yoy

qtq

31,399,109 5,342,213 3,898,884 2,037,309 2,126,516 8,652,981

Rp 32,283,391 4,670,893 4,344,964 1,900,567 2,124,574 6,918,150

16.35 -1.20 19.91 12.53 9.79 33.13

2.82 -12.57 11.44 -6.71 -0.09 -20.05

53,457,012

52,242,540

100%

16.30

-2.27

3.4.2. Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Posisi LDR bank umum di Riau pada triwulan IV-2012 tercatat sebesar 83,16% atau lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 78,35%. Hal ini utamanya tidak terlepas dari relatif ekspansifnya bank umum dalam menyalurkan kredit baik untuk sektor produktif maupun konsumtif sejalan dengan menurunnya tingkat bunga kredit sementara dana yang dihimpun mengalami penurunan. Sementara itu, dengan memperhitungkan kredit berdasarkan lokasi proyek3, LDR perbankan Riau dalam triwulan laporan mencapai angka yang lebih tinggi yakni sebesar 111,37%, juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 109,93% dan LDR nasional4 yang tercatat 84,36% pada periode yang sama.

3 4

data posisi November 2012 data posisi November 2012

57


Grafik 3.7. Perkembangan LDR Di Provinsi Riau 120,0% 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0%

Tw I 09

Tw II 09

Tw III Tw IV 09 09

Tw I 10

Tw II 10

Tw III Tw IV 10 10

Tw I- Tw II- Tw III- Tw IV- Tw I- Tw II- Tw III- Tw IV 11 11 11 11 12 12 12 12

Nasional 88,4% 87,1% 73,6% 72,9% 75,7% 75,7% 77,4% 75,5% 77,2% 80,0% 81,7% 79,0% 80,8% 83,4% 84,72 84,36 LDR

65,2% 66,0% 73,2% 78,0% 73,4% 77,4% 78,5% 78,8% 75,2% 75,9% 76,5% 80,3% 77,2% 80,1% 78,3% 83,2%

LDR1

98,2% 95,9% 106,2 114,5 104,1 111,2 117,4 114,4 114,0 112,1 113,7 113,7 108,5 111,0 111,4 112,8

Ket : LDR 1 = LDR berdasarkan kredit lokasi proyek

3.5. Profitabilitas 3.5.1. Spread Bunga Pergerakan suku bunga rata-rata tertimbang bank umum di Riau pada triwulan IV-2012 menunjukkan penurunan baik pada suku bunga dana yang tercermin dari deposito 3 bulan maupun suku bunga kredit. Suku bunga kredit tertimbang bank umum pada triwulan laporan tercatat menurun sebesar 13 bps menjadi 12,22%. Sementara itu, suku bunga dana tertimbang mencatat kenaikan sebesar 18 bps menjadi 5,39%. Kondisi ini mendorong turunnya margin yang diterima bank umum sebesar 31 bps hingga menjadi 6,83%. Meskipun margin yang diterima perbankan telah mengalami penurunan, namun tingkat margin yang dinikmati oleh perbankan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi Secara umum, rata-rata suku bunga kredit maupun dana pada tahun 2012 telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2011. Namun, karena laju penurunan suku bunga dana yang lebih tinggi daripada suku bunga kredit maka telah mendorong meningkatnya margin yang diterima perbankan pada akhir tahun 2012 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 6,01%.

58


Grafik 3.8. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito 3 bulan 20,00

18,00 16,00

Margin Kredit Deposito 3 bulan BI rate

%

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00

Dalam upaya meningkatkan good governance dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan, Bank Indonesia secara resmi telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit5. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan disiplin pasar yang lebih baik melalui terbentuknya informasi yang simetris baik di tingkat pelaku usaha, masyarakat umum maupun perbankan.

3.5.2. Pendapatan dan Beban Bunga Jumlah pendapatan bunga yang diperoleh bank umum di Provinsi Riau selama triwulan laporan mencapai Rp1,67 triliun atau meningkat Rp66,47 miliar (4,13%) dibandingkan dengan triwulan III-2012. Peningkatan pendapatan bunga sebagian besar bersumber dari pendapatan bunga kredit yang tercatat meningkat sebesar Rp32,31 miliar menjadi Rp1,46 triliun sejalan dengan bertumbuhnya penyaluran kredit di Riau pada triwulan laporan meskipun ratarata suku bunganya mengalami penurunan.

5

Sebagaimana diatur dalam SE Ekstern No.13/5/DPNP tanggal 08 Februari 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

59


Grafik 3.9. Komposisi Pendapatan Bunga (Rp miliar) 100% 90% 80% 70%

60% 50%

40% 30%

20% 10% 0%

Tw I 09

Tw II 09

Tw III Tw IV 09 09

Tw I 10

Tw II 10

Tw III Tw IV 10 10

Tw I 11

Tw II 11

Tw III Tw IV 11 11

Tw I 12

Tw II 12

Tw III Tw IV 12 12

Lainnya

0,3

0,5

1,2

1,2

80,3

85,7

81,9

86,0

100,4 103,3 110,3 140,4

89,8

84,8

86,0

123,7

Antar Bank

76,9

55,0

51,8

88,5

32,2

45,3

47,4

42,3

28,0

21,3

43,2

47,6

51,9

Kredit

705,5 716,6 870,9 816,9 930,8 994,0 1.048 1.072 1.103 1.115 1.223 1.257 1.243 1.361 1.432 1.464

SBI dan surat berharga 84,9

61,2

35,8

17,3

14,1

30,7

25,1

25,8

36,1

40,6 42,7

43,5 50,4

34,9 55,1

40,5

39,9

42,5

34,6

Di sisi lain, beban bunga yang ditanggung oleh bank umum di Riau pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 3,48% (Rp 17,87 miliar) dibandingkan

triwulan

sebelumnya.

Kondisi

disebabkan

oleh

adanya

peningkatan yang relatif tinggi pada beban bunga deposito jangka pendek (1-3 bulan) selama periode Oktober sampai Desember 2012 meskipun jumlah dana yang dihimpun mengalami penurunan. Grafik 3.10. Komposisi Beban Bunga (Rp miliar) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tw I 09

Tw II 09

Tw I 10

Tw II 10

Tw III Tw IV Tw I- Tw II- Tw III- Tw IV- Tw I- Tw II- Tw III- Tw IV10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

4.8

4.7

4.8

1.9

72.7

77.4

88.3

83.2 113.1 110.3 114.1 125.6 101.9 110.3 93.0 102.7

Antar Bank 23.9

45.7

39.1

35.6

38.0

43.7

44.8

39.8

Lainnya

Tw III Tw IV 09 09

23.5

16.6

23.3

11.8

7.0

6.1

8.0

8.7

Tabungan

104.1 90.5 108.8 110.4 107.9 102.9 109.3 116.6 125.1 129.0 133.6 129.0 124.4 110.3 111.4 114.3

Deposito

210.7 181.5 215.2 158.1 144.7 174.2 160.2 165.4 157.2 193.3 211.7 222.6 206.0 220.2 207.2 207.9

Giro

73.9

85.5

72.3

39.4

45.3

55.6

57.0

56.1

61.7

63.2

68.2

69.2

66.4

79.2

94.4

98.4

Lebih tingginya peningkatan pendapatan bunga dibandingkan dengan peningkatan beban bunga telah mendorong meningkatnya nilai pendapatan bunga bersih6 bank umum di Riau per Desember 2012. Nilai pendapatan

6

Net Interest Income atau pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga.

60


bunga bersih pada tahun 2012 mencapai Rp1,14 triliun atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar Rp1,09 triliun dan Rp930 miliar.

4. Perbankan Syariah Kondisi

perbankan

syariah

Riau

per

Desember

2012

menunjukkan

kecenderungan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Posisi aset perbankan syariah Riau pada Desember 2012 mencapai Rp4,58 triliun atau naik 8,15% (qtq) dan 40,79% (yoy). Peningkatan aset ini utamanya didorong oleh meningkatnya penghimpunan dana yaitu dari Rp3,20 triliun menjadi Rp3,45 triliun atau naik 7,60% (qtq) dan 47,27% (yoy). Dengan demikian, pangsa aset Perbankan syariah terhadap total perbankan di Provinsi Riau pada akhir tahun 2012 telah mencapai 6,24%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki pangsa sebesar 5,37%. Tingginya animo perbankan nasional dalam melakukan penetrasi ke provinsi Riau terutama di bidang perbankan syariah diperkirakan masih akan terus mendongkrak pangsa aset perbankan syariah pada masa mendatang. Tabel 3.14. Indikator Kinerja Utama Perbankan Syariah di Provinsi Riau (Rp juta) No.

1 2 3

Keterangan

4

Jumlah Bank Aset DPK - Giro - Tabungan - Deposito Pembiayaan

5 6

NPF FDR

2011 11 3,256,336 2,341,312 328,209 1,175,950 837,153 2,290,267

I 11 3,457,740 2,743,362 416,494 1,420,873 905,995 2,373,195

2.58% 97.82%

2.91% 86.51%

2012 II III 12 12 3,911,778 4,239,148 2,868,268 3,204,695 445,583 584,125 1,491,500 1,596,958 931,185 1,023,612 2,576,518 2,750,200 2.95% 89.83%

3.03% 85.82%

IV 12 4,584,517 3,448,148 623,723 1,769,684 1,054,741 2,906,878


40.79 47.27 90.04 50.49 25.99 26.92

8.15 7.60 6.78 10.82 3.04 5.70

2.98% 84.30%

Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan syariah di Riau pada triwulan laporan juga mengalami kenaikan sebesar 5,70% (qtq) sehingga menjadi Rp2,91 triliun pada triwulan laporan. Namun, lebih rendahnya pertumbuhan

pembiayaan

dibandingkan

dengan

pertumbuhan

DPK

mengakibatkan FDR Perbankan syariah di Riau relatif menurun yaitu dari 61


85,82% pada triwulan III-2012 menjadi 84,30% pada triwulan laporan. Meskipun demikian, risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang dialami berada pada tingkat relatif terjaga yakni sebesar 2,98%, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 3.14). Sebagian pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di Provinsi Riau utamanya diserap dalam bentuk pembiayaan produktif dengan pangsa mencapai 54,20% dan sisanya sebesar 45,79% diserap dalam bentuk pembiayaan konsumtif. Secara triwulanan pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing meningkat sebesar 2,80% (qtq) dan 7,44% (qtq), sedangkan pembiayaan konsumsi tercatat meningkat sebesar 6,59% (qtq). Sementara itu, secara sektoral, pembiayaan perbankan syariah sebagian besar masih ditujukan ke sektor lain-lain serta jasa dunia usaha dengan pangsa masing-masing mencapai 45,80% dan 22,74%. Pembiayaan sektor lain yang juga relatif besar disalurkan ke sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa sawit.

5. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) Kegiatan usaha BPR/S secara umum dalam triwulan laporan masih menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Aset BPR/S Riau per Desember 2012 tercatat sebesar Rp1,04 triliun atau naik sebesar 2,95% dibandingkan dengan triwulan III-2012 yang mencapai Rp1,01 triliun. Meningkatnya jumlah aset utamanya didorong oleh kenaikan penghimpunan DPK dari Rp692,08 miliar pada triwulan III-2012 menjadi Rp694,54 miliar (0,36%). Sementara itu, penyaluran kredit juga mengalami kenaikan yakni dari Rp704,55 miliar menjadi Rp708,53 miliar atau naik sebesar 0,57% (qtq). Lebih tingginya

peningkatan

kredit

yang

disalurkan

dibandingkan

dengan

peningkatan penghimpunan DPK mendorong LDR BPR/S di Riau meningkat yakni dari 101,80% pada triwulan III-2012 menjadi 102,01% pada akhir tahun 2012. Namun demikian, dari sisi risiko rasio kredit bermasalah BPR/S di Riau masih terus menunjukkan kenaikan yakni dari 12,96% menjadi 13,11%. Hal ini utamanya masih disebabkan oleh belum optimalnya kinerja debitur BPR 62


mengingat sebagian besar segmen kreditnya berada pada sektor informal. Kondisi ini sepatutnya dapat menjadi perhatian bagi BPR/S di Riau karena dapat mengakibatkan tingkat Kualitas Aktiva Produktif (KAP) memburuk yang pada akhirnya berpotensi mengganggu fungsi intermediasi bank. Tabel 3.15. Indikator Kinerja Utama BPR/S di Provinsi Riau (dalam Rp juta) Keterangan

2012

2011

1. Jumlah BPR/S 2. Asset 3. DPK - Tabungan - Deposito 4. Kredit 5. LDR 6. NPLs

I

II

III

IV


33 920,404 642,785 302,472 340,313 617,548

34 972,275 685,220 317,379 367,841 655,469

34 997,840 692,916 316,892 376,024 689,275

34 1,008,552 692,080 313,758 378,322 704,545

34 1,038,271 694,541 313,312 381,228 708,530

96.07% 8.22%

95.66% 10.51%

99.47% 10.88%

101.80% 12.96%

102.01% 13.11%

16.14 10.80 5.72 15.39 17.23

2.95 0.36 -0.14 0.77 0.57

6. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh 6 (enam) bank pelaksana KUR di Riau hingga triwulan IV-2012 telah mencapai Rp3,08 triliun, naik 9,82% (qtq) atau berada pada urutan ke-7 di tingkat nasional dan ke-2 di Sumatera. Penyaluran KUR di Riau mencakup sekitar 3,17% dari total penyaluran KUR secara nasional yang tercatat sebesar Rp97,16 triliun. Jumlah debitur penerima KUR di Provinsi Riau s.d triwulan IV-2012 tercatat sebesar 125.571 jiwa. Dengan demikian, rata-rata KUR yang disalurkan di Provinsi Riau per Desember 2012 mencapai Rp24,52 juta/jiwa atau naik sebesar 3,30% (qtq) dan 17,69% (yoy) Tabel 3.16. Perkembangan Penyaluran KUR di Riau Indikator

2012

2011 I

Kredit Usaha Rakyat

II

III

IV

1,963,716

2,255,137

2,569,548

2,804,050

3,079,345

94,246 20.84

101,284 22.27

110,260 23.30

118,121 23.74

125,571 24.52

- Jumlah Debitur - Rata-rata (Rp juta/jiwa) Sumber: Kantor Menko Perekonomian

63


7. Perkembangan Transaksi Pembayaran 7.1. Kondisi Umum Perkembangan transaksi pembayaran secara tunai di Provinsi Riau pada triwulan laporan mengalami peningkatan dari sisi uang keluar (outflow) namun mengalami penurunan dari sisi uang masuk (inflow). Trend ini relatif berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana outflow cenderung menurun pasca hari raya. Sementara itu, dari sisi transaksi pembayaran non tunai, transaksi BI RTGS masih mendominasi dibandingkan transaksi kliring. Transaksi BI RTGS mengalami kenaikan, sedangkan transaksi kliring mengalami penurunan.

7.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 7.2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar (Inflow

Outflow)

Pada triwulan laporan, perkembangan peredaran uang kartal di Provinsi Riau yang tercermin dari arus outflow tercatat sebesar Rp4,25 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama di tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 7,22% dan 12,93%. Outflow di Provinsi Riau pada tahun 2012 menunjukkan perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana jumlah outflow cenderung menurun pasca hari raya. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah outflow Riau masih terus mengalami peningkatan. Hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh adanya kegiatan Pekan Paralimpik Nasional (Paparnas) ke XIV di Kota Pekanbaru pada bulan Oktober, sehingga perbankan cenderung meningkatkan ketersediaan uang tunai. Di sisi lain, inflow tercatat sebesar Rp957 miliar, mengalami penurunan sebesar 36,43% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini merupakan faktor seasonal di mana inflow cenderung akan turun pasca hari raya yang jatuh pada triwulan III-2012. Namun jumlah inflow pada triwulan laporan masih lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp653,5 miliar.

64


Dengan perkembangan tersebut di atas, jumlah transaksi uang tunai di Provinsi Riau pada triwulan IV-2012 masih terus menunjukkan net outflow yaitu sebesar Rp3,29 triliun. Jumlah ini tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan net outflow pada triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama di tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 33,97% dan 5,88%.

Rp. miliar

Grafik 3.11. Perkembangan Inflow dan Outflow Riau (dalam Rp miliar)

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2008 Inflow

2009 Outflow

2010

2011

2012

Net Outflow

Jika dilihat secara keseluruhan tahun 2012, maka jumlah outflow Provinsi Riau mencapai Rp 13,03 triliun. Meningkat dibandingkan dengan outflow tahun sebelumnya (8,11%), yang tercatat sebesar Rp12,05 triliun. Peningkatan outflow Riau selama tahun 2012 terjadi seiring dengan adanya beberapa event pada tahun 2012 antara lain PON XVIII dan Pekan Paralimpik Nasional (Paparnas) XIV. Jumlah outflow Riau juga tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi tetangga khususnya di Sumatera Bagian Tengah (Jambi dan Padang). Relatif tingginya outflow Riau tidak terlepas dari prospek bisnis di Riau, sebagai dampak dari pesatnya perkembangan ekonomi Riau dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

65


Grafik 3.12. Outflow Riau dibandingkan Daerah Lain di Sumatra Bagian Tengah (Miliar Rupiah) 15.000

10.000

5.000

2008

2009

Riau

Jambi

2010

Padang

2011

2012

7.2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar Dalam upaya pemenuhan jumlah nominal uang kartal menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar (Clean Money Policy) bagi masyarakat, Bank Indonesia, secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE), dengan Pemberian Tanda Tidak berharga (PTTB). UTLE tersebut berasal dari setoran bank maupun penukaran uang dari masyarakat, yang selanjutnya ditukar dengan uang yang layak edar (fit for circulation). Meskipun jumlah uang kartal masuk (inflow) pada triwulan laporan mengalami penurunan, namun UTLE yang dimusnahkan (PTTB) mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tercatat UTLE yang dimusnahkan sebanyak Rp99,16 miliar, meningkat 48,01% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, ratio UTLE yang dimusnahkan terhadap inflow

pada

triwulan

laporan

tercatat

sebesar

10,36%,

meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,45%. Kenaikan UTLE yang dimusnahkan pada triwulan laporan berasal dari akumulasi sebagian UTLE dari triwulan sebelumnya, dan baru dimusnahkan pada triwulan laporan. Kondisi ini terjadi karena di triwulan III-2012 difokuskan pada pelayanan penukaran uang kepada masyarakat Riau dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.

66


Grafik 3.13. Perkembangan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap Inflow di Provinsi Riau 2.000

120 100

1.500

80 60

40

500

20

-

0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Inflow (kiri)

PTTB (kiri)

persen (%)

Rp. miliar

1.000

Ratio PTTB terhadap Inflow (kanan)

Untuk menjaga jumlah uang yang dimusnahkan tetap berada pada level yang rendah, Bank Indonesia tetap giat melakukan sosialisasi prinsip 3D (Didapat, Disimpan, Disayang) kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami cara-cara memperlakukan uang dengan baik sehingga dapat memperpanjang usia manfaat fisik uang. Selama tahun 2012, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi prinsip 3D di beberapa tempat di Kota Pekanbaru. Selain itu, sosialisasi prinsip 3D juga dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti Dumai Expo, Pekanbaru Expo dan Riau Expo, maupun sosialisasi kepada pihak eksternal lainnya yang melakukan kegiatan kunjungan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau.

7.2.3. Uang Rupiah Tidak Asli Jumlah uang rupiah tidak asli yang ditemukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan IV-2012 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 94 lembar menjadi 86 lembar. Namun nominalnya sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp7,25 juta menjadi Rp7,35 juta. Pada triwulan laporan ditemukan sebanyak 86 lembar uang palsu, dengan rincian pecahan Rp100.000 sebanyak 61 lembar (71%) dan pecahan Rp50.000 sebanyak 25 lembar (29%).

67


Penemuan uang rupiah tidak asli tersebut didasarkan pada permintaan klarifikasi perbankan dan masyarakat serta temuan dari setoran bank-bank ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Sebagai upaya menanggulangi peredaran uang rupiah tidak asli, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan meningkatkan security features uang yang dicetak dan terus melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah, melalui penerapan prinsip 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang).

Rp. Juta

Grafik 3.14. Perkembangan Peredaran Uang Rupiah Tidak Asli di Provinsi Riau

8 7 6 5 4 3 2 1 -

160 140 120 100 80 60 40 20 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2008

2009

Nominal (kiri)

2010

2011

2012

Lembar (kanan)

7.3. PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI 7.3.1. Transaksi Kliring Jumlah warkat dan nominal transaksi non tunai secara kliring pada triwulan IV-2012 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah

warkat

tercatat

sebesar

267.841

lembar,

menurun

5,46%

dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 283.463 lembar. Seiring dengan penurunan jumlah warkat tersebut jumlah nominal transaksi kliring juga mengalami penurunan (7,59%), yaitu dari Rp 7,38 triliun pada triwulan III-2012 menjadi Rp 6,82 triliun pada triwulan laporan. Penurunan jumlah warkat kliring yang diiringi dengan penurunan jumlah nominal transaksi kliring mengindikasikan menurunnya jumlah aktivitas kliring selama triwulan laporan.

68


Grafik 3.15. Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Riau 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

350 300 250 200 150 100 50 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2008

2009

2010

Nominal (kiri)

2011

2012

Warkat(kanan)

7.3.2. Real Time Gross Settlement (RTGS) Nilai transaksi dan jumlah warkat non tunai melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) di Riau pada triwulan IV-2012 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, nilai transaksi tercatat sebesar Rp84,58 triliun meningkat 2,78% dibandingkan triwulan sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya nominal transaksi maka jumlah warkat transaksi juga mengalami peningkatan sebesar 4,16% yaitu dari 57.267 lembar pada triwulan III-2012 menjadi 59.648 lembar pada triwulan IV-2012. Tabel 3.17. Perkembangan Nilai BI-RTGS di Provinsi Riau Triwulan IV-2012 (Rp miliar) Jumlah Nominal Kab/ Kota Bengkalis Dumai Indragiri Hulu Indragiri Hilir Kampar Kuantan Singingi Pekanbaru Pelalaw an Rokan Hulu Rokan Hilir Siak RIAU

From 629 1,985 3 14 19 49,768 1 31 206

To 1,504 1,744 626 44,155 11 1 1 848

iii-2012 From - To 298 368 18,570 19

Kumulatif 1,836 3,361 3 14 644 75,354 12 1 32 1,035

From 746 1,938 4 11 18 52,651 1 29 279

IV-2012 To From - To Kumulatif 1,163 283 1,626 1,676 433 3,182 1 5 0 11 450 1 466 1 1 41,281 15,460 78,472 32 0 33 2 2 1 0 30 499 25 753

52,656

48,890

19,255

82,291

55,676

45,106

16,202

84,580

69


Tabel 3.18. Perkembangan Volume Warkat BI-RTGS di Riau Triwulan IV-2012 (lembar) Jumlah Warkat Kab/ Kota Bengkalis Dumai Indragiri Hulu Indragiri Hilir Kampar Kuantan Singingi Pekanbaru Pelalaw an Rokan Hulu Rokan Hilir Siak RIAU

III-2011

IV-2012

From 845 3,553 38 266 312 24,843 18 1 880 536

To 398 3,080 2 4 163 4 31,052 45 18 47 308

From - To 106 867 11 8,142 20

Kumulatif 1,137 5,766 40 270 464 4 47,753 63 19 927 824

From 1,267 2,506 33 201 237 26,854 20 753 671

To From - To Kumulatif 612 214 1,665 3,037 933 4,610 4 37 6 207 179 8 408 4 4 32,759 8,756 50,857 63 1 82 20 20 35 1 787 326 26 971

31,292

35,121

9,146

57,267

32,542

37,045

9,939

59,648

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, jumlah transaksi RTGS tertinggi tercatat di kota Pekanbaru dan Dumai, hal ini sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi di kedua daerah tersebut, terutama Kota Pekanbaru. Transaksi RTGS di kota Pekanbaru tercatat mengalami peningkatan baik nominal maupun warkat yaitu masing-masing sebesar 4,14% dan 6,5% dibandingkan triwulan sebelumnya. Beberapa event olahraga di Riau pada triwulan IV-2012, serta penyelesaian pembangunan beberapa proyek menjadi faktor pendorong peningkatan tersebut. Sementara itu, jumlah transaksi RTGS terendah tercatat di Kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hulu yaitu masing-masing sebesar Rp1 miliar dan Rp2 miliar. Hal ini dikarenakan sejalan dengan masih minimnya jumlah jaringan kantor perbankan di kedua kabupaten tersebut. Kedepan diharapkan dengan adanya peningkatan jaringan kantor perbankan di kedua daerah tersebut dapat pula mendorong peningkatan aktivitas transaksi bisnis, sehingga transaksi non tunai juga akan meningkat.

70

Boks 2 Dampak Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Terhadap Transaksi Pembayaran di Provinsi Riau Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 yang berlangsung pada triwulan III-2012 lalu diperkirakan telah secara langsung maupun tidak langsung mendorong kenaikan belanja masyarakat sehingga berdampak terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran di Provinsi Riau. Sejalan dengan kondisi tersebut, hal ini terkonfirmasi dari hasil survei yang dilakukan kepada beberapa pelaku usaha.1 Grafik 1. Persentase peningkatan Tingkat Hunian Hotel dan Penginapan Selama PON XVIII di Provinsi Riau < 25%

25 % - 50 %

50 % - 75%

75 % - 100 %

> 100 %

48,1% 34,6%

9,6% 1,9% < 25%

0,0% 25 % - 50 %

50 % - 75%

75 % - 100 %

> 100 %

Pada Grafik 1 dapat dilihat bahwa persentase kenaikan omzet pada responden kategori hotel (diukur dengan tingkat hunian hotel) di Riau selama PON berlangsung menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu mayoritas hotel dan penginapan (48,1%) mengalami peningkatan 75% hingga 100%. Namun tidak terlihat adanya lonjakan yang cukup signifikan di atas 100% dikarenakan banyaknya hotel dan penginapan yang tersedia, terutama di kota Pekanbaru dan bermunculan sebelum penyelenggaraan PON.

1

Survei dilakukan di 6 (enam) daerah yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu,

Kabupaten Siak, Kota Dumai Dan Kota Pekanbaru. Responden Total sampel mencapai 110 responden yang terdistribusi secara merata di tiap wilayah untuk tiap kategori responden. Metode sampel menggunakan probability random sampling.

Sementara, pada pelaku usaha sektor perdagangan juga mengalami kenaikan yang lebih bervariasi sebagaimana terlihat pada Grafik 2. Secara umum, sekitar 33,3% responden mengalami kenaikan keuntungan 25%-50% dan sekitar 27,50 menikmati kenaikan keuntungan berkisar 75%-100%. Kondisi ini secara implisit menunjukkan bahwa pelaksanaan PON memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha. Grafik 2. Peningkatan Omzet Pelaku Usaha Selama PON XVIII Di Provinsi Riau 33,3% 27,5% 19,6% 11,8%

2,0%

< 25%

25 % - 50 %

50 % - 75 %

75 % - 100 %

> 100%

Terkait dengan penggunaan cara pembayaran yang dilakukan, terdapat perbedaan metode pembayaran yang diterima oleh pengusaha. Pada responden hotel, lebih dari 50% transaksi dilakukan umumnya melalui pembayaran non tunai dan hanya tiga wilayah yang dominan melakukan transaksi tunai yakni Kota Pekanbaru Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan. Sebaliknya, pada pelaku usaha, seluruh responden cenderung untuk melakukan transaksi pembayaran secara tunai dibandingkan non tunai. Dari 6 wilayah yang disurvei, hanya Kab. Indragiri Hulu yang tercatat secara dominan melakukan transaksi pembayaran non tunai. Grafik 3. Metode Pembayaran Selama PON

Grafik 4. Metode Pembayaran Selama PON

XVIII di Tingkat Hotel

XVIII di Tingkat Pelaku Usaha Lain

52,4% 47,6%

Pekanbaru

44,2% 55,8%

Dumai

33,3%

Siak

Indragiri Hulu

Non Tunai Tunai

66,7% 71,4%

28,6%

100,0%

0,0% 20,0%

Kampar

80,0% 42,9%

Pelalawan 0,0%

50,0%

85,5% 3,3%

Pekanbaru

96,7% 20,0%

Dumai Siak

100,0%

80,0%

0,0%

100,0%

Indragiri Hulu

40,0%

60,0%

Non Tunai

20,0%

Kampar

80,0% 40,0%

Pelalawan

57,1%

Metode Pembayaran

14,5%

Total

Wilayah

Wilayah

Total

0,0%

Tunai

60,0%

50,0%

100,0%

Metode Pembayaran

Sejalan dengan tingginya transaksi pembayaran tunai di tingkat pelaku usaha lainnya, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha (32,1%) menyimpan uang tunai kurang dari 7 hari

untuk kemudian disetor ke perbankan, sebanyak 20% pelaku usaha menyimpan uang tunai antara 7 – 14 hari, sebanyak 17% pelaku usaha menyimpan uang tunai antara 21 – 30 hari, sebanyak 3,8% pelaku usaha menyimpan uang tunai > 30 hari dan sebahagian yang lain (26,4%) tidak menyetor hasil usahanya ke perbankan.

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Kondisi Keuangan Daerah

Bab 4

KONDISI KEUANGAN DAERAH

1. Kondisi Umum Pada tahun 2012, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari sisi anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Namun, realisasi penyerapan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2012 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan penyerapan tahun 2011 yang lalu.

71


2. Realisasi APBD Realisasi pendapatan Provinsi Riau sampai dengan triwulan IV-2012 diperkirakan sebesar Rp6,68 triliun (100,57%) dari rencana anggaran sebesar Rp6,64 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran belanja sampai dengan triwulan IV-2012 diperkirakan sebesar Rp6,42 triliun atau sekitar 76,63% dari rencana anggaran belanja tahun 2012 yang mencapai Rp8,37 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi anggaran pendapatan maupun anggaran belanja pada periode laporan mengalami penurunan masing-masing dari 117,64% dan 88,90% menjadi 100,57% dan 76,63%. Tabel 4.1. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Riau 2011 dan 2012 (Rp miliar) 2011 Uraian

Alokasi Anggaran (1)

Pendapatan Belanja

Surplus / Defisit

4.624,52 4.797,60 (173,08)

Pembiayaan Penerimaan Daerah 390,61 Pengeluaran Daerah 224,92 Pembiayaan Netto 165,68 SILPA Keterangan : *) Data Sangat Sementara Sumber : Biro Perekonomian Provinsi Riau

2012 *)

Nilai Realisasi

Pencapaian (%)

(2)

(2) / (1)

5.440,44 4.265,13 1.175,31 421,52 257,45 164,07 1.339,38

117,64 88,90 107,91 114,46 99,03 -

Alokasi Anggaran (1)

Nilai Realisasi

Pencapaian (%)

(2)

(2) / (1)

6.639,43 8.373,81 (1.734,38)

6.677,01 6.416,84 260,17

1.839,38 105,00 1.734,38 -

1.829,51 105,00 1.724,51 1.984,68

100,57 76,63 99,46 100,00 99,43 -

Jumlah realisasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja mendorong anggaran Provinsi Riau sampai dengan triwulan IV-2012 tercatat mengalami surplus sebesar Rp260,17 miliar. Sementara itu, pembiayaan netto Provinsi Riau diperkirakan mencapai Rp1,72 triliun. Dengan perkembangan tersebut, maka sampai dengan triwulan IV-2012 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Provinsi Riau diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1,98 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 48,18% dibandingkan tahun sebelumnya.

72


2.1. Realisasi Pendapatan Realisasi komponen pendapatan daerah terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai realisasi diperkirakan sebesar Rp2,42 triliun (110,87%). Salah satu pendorong tingginya realisasi anggaran PAD pada periode laporan berasal dari pendapatan pajak daerah dengan nilai realisasi diperkirakan sebesar Rp1,96 triliun dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1,84 triliun. Jika dilihat per komponen pendapatan, alokasi anggaran pendapatan Provinsi Riau sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai Rp3,79 triliun yang diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp3,62 triliun (95,39%). Realisasi tersebut utamanya berasal dari dana perimbangan sebesar Rp3,62 triliun (95,38%) dari alokasi anggaran sebesar Rp3,79 triliun. Secara umum, realisasi seluruh komponen pendapatan yaitu transfer, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah Provinsi Riau pada periode laporan relatif menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya (Tabel 4.2). Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Provinsi Riau s.d. Triwulan IV-2012 (Rp miliar) 2011 Alokasi Anggaran

Uraian

(1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan

1.732,70 2.888,35 3,47 4.624,52

2012 *)

Nilai Realisasi

Pencapaian (%)

(2)

(2) / (1)

2.210,13 3.226,84 3 5.440,44

127,55 111,72 100,00 117,64

Alokasi Anggaran

Nilai Realisasi

Pencapaian (%)

(2)

(2) / (1)

(1) 2.181,22 3.793,93 664,27 6.639,43

2.418,38 3.619,22 639 6.677,01

110,87 95,39 96,26 100,57

Keterangan : *) Data Sangat Sementara Sumber : Biro Perekonomian Provinsi Riau

2.2. Realisasi Belanja Pencapaian realisasi belanja Provinsi Riau sampai dengan triwulan IV-2012 diperkirakan

mengalami

penurunan

dibandingkan

tahun

sebelumnya,

meskipun alokasi anggarannya mengalami peningkatan. Realisasi belanja pada tahun 2012 tercatat sebesar 76,63% dengan nominal sebesar Rp6,42 triliun, relatif menurun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang mencapai 88,90%. Alokasi anggaran belanja Provinsi Riau pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari

73


Rp4,80 triliun menjadi Rp8,37 triliun (74,54%). Komponen dengan realisasi belanja terbesar terdapat pada belanja transfer dengan nilai realisasi sebesar Rp796,73 miliar (77,79%) yang dialokasikan seluruhnya pada bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota. Namun, alokasi anggaran untuk komponen ini tidak terlalu

besar

bila

dibandingkan

dengan

komponen

belanja

lainnya.

Selanjutnya, komponen belanja yang juga terealisasi lebih tinggi adalah komponen belanja operasi yang diperkirakan mencapai 76,86% dengan nilai realisasi sebesar Rp3,75 triliun. Penyerapan terbesar pada komponen ini utamanya berasal dari belanja hibah dengan nilai realisasi sebesar Rp1,5 triliun, diikuti belanja barang dan jasa sebesar Rp1,06 triliun dan belanja pegawai sebesar Rp997 miliar. Selanjutnya belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp2,46 triliun telah terealisasi sebesar Rp76,03% sampai dengan triwulan IV-2012 dengan nilai realisasi sebesar Rp1,87 triliun. Realisasi belanja modal ini utamanya berasal dari realisasi untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar Rp1,12 triliun (80,41%) diikuti oleh belanja gedung dan bangunan sebesar Rp501 miliar (69,31%). Tabel 4.3. Realisasi Belanja Provinsi Riau s.d Triwulan IV-2012 (Rp miliar) 2011 Alokasi Anggaran

Uraian

Nilai Realisasi s.d Realisasi Tw.IV-2011, %

(1) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Transfer Belanja

2.716,93 1.547,45 1,50 531,72 4.797,60

2012

(2) 2.411,83 1.342,18 0,10 511,02 4.265,13

(2) / (1) 88,77 86,73 6,77 96,11 88,90

Alokasi Anggaran (1) 4.881,75 2.457,13 10,78 1.024,15 8.373,81

Realisasi s.d Nilai Realisasi Tw.IV-2012, % (2) (2) / (1) 3.752,05 1.868,06 0,00 796,73 6.416,84

76,86 76,03 0,00 77,79 76,63

Keterangan : Data Sangat Sementara Sumber : Biro Perekonomian Provinsi Riau

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan menyebabkan belum optimalnya penyerapan belanja antara lain (i) permasalahan internal, yaitu kelambatan proses administrasi dan belum optimalnya perencanaan sehingga penyerapan menjadi tidak optimal, (ii) mekanisme pengadaan barang dan jasa yang relatif panjang,

(iii)

faktor

geografis

serta

keterbatasan

kapasitas

developer/kontraktor di daerah.

74

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Perkembangan Kesejahteraan Daerah

Bab 5 PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH MONETER, PERBANKAN

1. Kondisi Umum Kondisi kesejahteraan Provinsi Riau khususnya di pedesaan, sebagaimana tercermin salah satunya dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya harga TBS lokal akibat penurunan harga CPO dunia dan peningkatan produksi pada triwulan IV-2012. Namun disisi lain, peningkatan UMP Provinsi dan upah minimum Kab/Kota menjadi indikator yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah juga perlu aware terhadap resiko-resiko yang mungkin muncul.

75


2. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP)1 merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk yang dihasilkan oleh petani dengan produk yang dibutuhkan oleh petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan daya tukar (term of trade) petani yang sejalan dengan peningkatan kehidupan petani. Pada triwulan IV-2012 indeks NTP di Provinsi Riau mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan NTP tersebut mengindikasikan semakin menurunnya daya tukar petani dari produk yang dihasilkan terhadap produk yang dibutuhkan. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya indeks yang diterima oleh petani dari produk yang dihasilkan sementara indeks yang harus dibayar

petani

dari

produk

yang

dibutuhkan/dikonsumsi

mengalami

peningkatan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak yang cukup berarti terhadap menurunnya kesejahteraan petani. Grafik 5.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

1

NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dan dinyatakan dalam bentuk persentase

76


Pada triwulan laporan, NTP di Provinsi Riau tercatat sebesar 102,54 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 103,61(1,03%) dan 105,05 (2,39%). Secara tahunan (yoy), penurunan NTP Riau disebabkan karena lebih tingginya peningkatan indeks yang dibayar petani yaitu untuk konsumsi rumah tangga, biaya pemeliharaan dan penambahan barang modal dibandingkan dengan kenaikan indeks yang diterima. Namun demikian, secara triwulanan penurunan terjadi karena indeks yang diterima menurun sementara indeks yang dibayar mengalami peningkatan. Selanjutnya, jika dilihat secara sektoral, hampir semua sektor mengalami penurunan, kecuali sektor peternakan dan sektor perikanan. Namun demikian, indeks sektor perikanan secara persisten masih berada dibawah 100. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor tanaman perkebunan rakyat, dimana indeksnya pada 3 (tiga) triwulan terakhir berada dibawah 100. Jika dilihat dari perkembangannya, maka penurunan NTP yang paling besar terjadi pada sektor tanaman perkebunan rakyat yaitu menurun sebesar 2,81% (qtq) dan 5,61% (yoy). Mengingat besarnya pangsa sektor ini di Provinsi Riau sehingga telah memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap penurunan NTP secara umum. Grafik 5.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sektoral di Provinsi Riau

Sumber : United States Departemen of Agriculture Foreign Agricultural Service

Grafik 5.3. Perkembangan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Lokal di Provinsi Riau dan Harga CPO Dunia


77


Menurunnya NTP sektor tanaman perkebunan rakyat disebabkan oleh penurunan harga TBS lokal. Pada triwulan laporan, harga TBS lokal secara rata-rata menurun dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 19,68% dan 25,35%. Kondisi tersebut disebabkan oleh menurunnya harga CPO dunia akibat berkurangnya permintaan dunia terhadap CPO khususnya dari China sebagai konsumen CPO terbesar. Selain itu, panen raya pada bulan Agustus sampai November juga mengakibatkan peningkatan produksi TBS sehingga stok TBS Riau juga meningkat yang juga memicu penurunan harga TBS lokal. Grafik 5.4. Perkembangan Konsumsi CPO Dunia di Negara India, China dan Eropa


Grafik 5.5. Perkembangan Produksi CPO Dunia di Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand


3. Upah Minimum Provinsi (UMP) Melalui Surat Keputusan (SK) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 67 tahun 2012 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pemerintah Provinsi

Riau

telah

menetapkan

upah

minimum

di

masing-masing

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Selanjutnya berdasarkan Kab/Kota, kenaikan upah minimum terbesar terdapat pada Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 26,77% dari Rp1,27 juta menjadi Rp1,61 juta, diikuti oleh Kabupaten Siak dari Rp1,31 juta menjadi Rp1,6 juta (22,14%). Upah minimum Kabupaten Bengkalis juga merupakan upah minimum yang tertinggi di Provinsi Riau.

78


Selanjutnya, upah minimum terendah terdapat di Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar Rp1,45 juta dari Rp1,25 juta. Namun demikian, jika dilihat dari besarannya, upah minimum di Riau telah berada pada tingkat yang cukup baik. Peningkatan upah minimum pada masing-masing Kab/Kota juga tercatat cukup tinggi, bahkan secara umum lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan UMP pada tahun 2012 tercatat sebesar 10,54%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan UMP pada tahun 2011 yang lalu (10,24%). Di sisi lain, inflasi Riau pada tahun 2012 tercatat sebesar 3,32% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2011 yang mencapai 4,72%. Kenaikan UMP yang lebih tinggi dan diiringi dengan inflasi yang lebih rendah mengindikasikan bahwa penduduk Riau pada tahun 2012 lebih sejahtera dibandingkan tahun 2011. Tabel 5.1 Perkembangan Upah Minimum per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Pertumbuhan Pertumbuhan 11/12 12/13 1 Kab. Pelalawan 1.020.000 1.128.000 1.250.000 1.445.000 10,82 15,60 2 Kab. Rokan Hulu 1.060.000 1.150.000 1.265.000 1.450.000 10,00 14,62 3 Kab. Rokan Hilir 1.040.000 1.140.000 1.287.000 1.520.000 12,89 18,10 4 Kab. Indragiri Hulu 1.108.500 1.208.000 1.389.000 1.548.888 14,98 11,51 5 Kab. Indragiri Hilir 1.030.000 1.130.000 1.250.000 1.492.000 10,62 19,36 6 Kab. Siak 1.048.500 1.186.000 1.310.000 1.600.000 10,46 22,14 7 Kab. Bengkalis 1.050.000 1.125.000 1.270.000 1.610.000 12,89 26,77 8 Kab. Kampar 1.122.000 1.230.000 1.345.000 1.492.000 9,35 10,93 9 Kab. Kuantan Singingi 1.017.500 1.123.000 1.270.000 1.447.800 13,09 14,00 10 Kab. Kep. Meranti 1.016.000 1.125.000 1.255.000 1.510.000 11,56 20,32 11 Kota Pekanbaru 1.055.000 1.135.000 1.260.000 1.450.000 11,01 15,08 12 Kota Dumai 1.070.000 1.177.000 1.287.000 1.490.000 9,35 15,77 Provinsi Riau 1.016.000 1.120.000 1.238.000 1.400.000 10,54 13,09 Sumber : Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penduduk No

Wilayah

2010

2011

2012

2013

79

GE

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Prospek Perekonomian Daerah

Bab 6 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

1. PROSPEK MAKROREGIONAL

Perkembangan ekonomi Riau pada triwulan I-2013 diperkirakan akan tumbuh relatif tidak berbeda dengan periode sebelumnya. Dengan memasukkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan secara tahunan pada kisaran 2,4%-3,0%

(yoy).

Sementara

itu,

dengan

mengeluarkan

unsur

migas,

pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai kisaran 7,4%-7,9% (yoy).

80

GE


Tabel 6.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2012 Pertumbuhan

2011***

2012*** I

II

III

IV

2012***

2013p) I

Total

5,01

5,02

3,96

4,06

2,37

3,55

2,4 - 3,0

Tanpa Migas

7,63

7,36

7,50

8,26

7,21

7,82

7,4 - 7,5

Sumber : BPS Provinsi Riau Keterangan :***) Angka Sangat Sementara, p) Perkiraan Bank Indonesia

Ditinjau dari sisi penggunaan, sumber pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan ekspor non migas. Beberapa faktor yang berpotensi mendukung kondisi tersebut antara lain (i) meningkatnya Upah Minimum Provinsi tahun 2013 dari Rp1,24 juta menjadi Rp1,40 juta atau naik 13,09% (yoy) yang juga diikuti oleh peningkatan upah minimum di tingkat kabupaten/kota, (ii) membaiknya harga komoditas CPO di pasar internasional, dimana pada bulan Januari telah terjadi kenaikan harga CPO sebesar 8,07% (mtm) menjadi USD734 per MT dan (iii) meningkatnya kinerja perdagangan sejalan dengan mulai pulihnya negara mitra dagang ekonomi Riau terutama Cina1. Dari sisi sektoral, perekonomian Riau pada triwulan mendatang diperkirakan akan ditopang oleh sektor non-tradables khususnya sektor perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari mulai meningkatnya konsumsi masyarakat dan pulihnya kinerja ekspor sehingga turut menjaga kestabilan pertumbuhan di sektor perdagangan. Sementara itu, sektor pertanian khususnya pada sub sektor perkebunan diperkirakan akan mulai membaik sejalan dengan membaiknya harga komoditas internasional seperti CPO dan karet yang tentunya akan memberikan insentif bagi para petani untuk melakukan panen. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang berpotensi membawa pertumbuhan ekonomi Riau menyentuh batas bawah proyeksi (downside risks). Dari sisi internal, belum ditemukannya sumur minyak yang lebih produktif diperkirakan akan mengakibatkan pencapaian lifting minyak bumi Riau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan volume lifting minyak bumi diantaranya (i) peningkatan eksplorasi sehingga reserve replacement ratio mendekati satu, (ii) mengganti infrastruktur 1

Dana Moneter Internasional memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2013 mencapai 8,2% (yoy) atau lebih tinggi dari tahun 2012 yang tercatat sebesar 7,8% (yoy).

81

GE


lama dan (iii) optimalisasi pelaksanaan Inpres 2/2012 tentang peningkatan produksi minyak bumi nasional. Sementara itu, salah satu faktor yang berpotensi membawa pertumbuhan menyentuh batas atas (upside risks) adalah potensi pemulihan ekonomi negara mitra dagang utama Riau dan negara berkembang (emerging market) di kawasan Asia yang diperkirakan akan memberikan spill over positif bagi kinerja ekspor utama Riau. Disamping itu, adanya prakiraan terhadap kenaikan volume perdagangan dunia juga diperkirakan akan memberikan imbas positif terhadap kinerja perdagangan eksternal Riau secara umum.2 Grafik 6.1. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen di Provinsi Riau

Grafik 6.2. Prakiraan Indeks Kegiatan Usaha di Provinsi Riau

170 150 130 110 90 70 50 II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

2012

Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

Indeks Ekspektasi Konsumen

Baseline

Grafik 6.1. Prakiraan Indeks Kegiatan Usaha Sektor Pertanian

2013

Grafik 6.2. Prakiraan Indeks Kegiatan Usaha Sektor Pertambangan

2

Dana Moneter Internasional memprediksi bahwa pertumbuhan volume perdagangan dunia pada tahun 2013 mencapai 3,8% atau naik 1% dari tahun 2012 sejalan dengan pemulihan ekonomi negara maju.

82

GE


Grafik 6.1. Prakiraan Indeks Kegiatan Usaha Sektor Industri

Grafik 6.2. Prakiraan Indeks Kegiatan Usaha Sektor Perdagangan

2. PERKIRAAN INFLASI Perkembangan inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan mendatang relatif meningkat dan diproyeksikan berada pada kisaran 4,8% - 5,5% (yoy). Sedangkan secara triwulanan, inflasi diperkirakan berkisar 2,0% - 2,8% (qtq). Kondisi ini diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pertama, kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu pasokan dan distribusi secara umum. Kedua, meningkatnya biaya produksi di tingkat pelaku usaha sejalan dengan kebijakan administered price yakni kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dengan rata-rata sebesar 15% dan Upah Minimum Regional (UMP). Ketiga, gangguan produksi akibat faktor musiman dan menurunnya luas tanam bahan pangan pokok seperti cabe merah di wilayah sentra produksi.3 Keempat, masih belum memadainya kondisi infrastruktur seperti kondisi jalan yang masih belum memenuhi standar yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara tonase jalan dengan kapasitas kendaraan sehingga berpotensi menghambat kelancaran distribusi pasokan bahan makanan. Tabel 6.2. Perkembangan Inflasi Aktual dan Prakiraan Inflasi Triwulan IV-2012 Inflasi yoy,% qtq,%

I 7,90 1,18

2011*** II III 5,58 6,04 -0,30 2,35

IV 4,71 1,42

I 3,93 0,43

2012*** II III 5,44 4,08 1,14 1,03

IV 3,32 0,69

2013p) I 4,8 - 5,5 2,0 - 2,8

Sumber : BPS Provinsi Riau, Keterangan : p) Proyeksi Bank Indonesia

3

Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru, sekitar 40% pasokan cabe merah keriting berasal dari Sumatera Utara, adanya masa libur pada tanggal 24-31 Desember 2012 cukup mempengaruhi pasokan cabe merah keriting di Riau mengingat petani di Sumatera Utara belum melakukan panen.

83

GE


Terdapat beberapa faktor yang berpotensi membawa inflasi melewati batas atas kisaran proyeksi (upside risks) antara lain kenaikan eksepektasi pelaku usaha sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), hambatan distribusi dan infrastruktur. Sementara itu, beberapa faktor yang berpotensi membawa inflasi ke batas bawah (downside risks) proyeksi diantaranya adalah solusi dini (pre-emptive solution) TPID yang dihasilkan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan penguatan strategi komunikasi dalam menjaga ekspektasi.

84

KAJIAN EKONOMI REGIONAL Daftar Istilah

DAFTAR

ISTILAH

Aktiva Produktif Adalah penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Adalah pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan. Kualitas Kredit Adalah penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Capital Adequacy Ratio (CAR) Adalah rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Dana Pihak Ketiga (DPK) Adalah dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

xv


Financing to Deposit Ratio (FDR) Adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional. Inflasi Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent). Inflasi Administered Price Inflasi yang terjadi pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (misalnya bahan bakar). Inflasi Inti Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran aggregat and permintaan agregrat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat. Inflasi Volatile Food Inflasi yang terjadi karena pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya bergerak sangat volatile (misalnya beras). Kliring Adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kliring Debet Adalah kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggaran kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia)

untuk diperhitungkan secara

nasional.

xvi


Kliring Kredit Adalah kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di KP Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (paperless). Loan to Deposit Ratio (LDR) Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan dan deposito). Net Interest Income (NII) Adalah antara pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Non Core Deposit (NCD) Adalah dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 10% deposito berjangka waktu 1-3 bulan. Non Performing Loans/Financing (NLPs/Ls) Adalah kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet Penyisihan Pengghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Adalah suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan). Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs) Adalah

rasio

kredit/pembiayaan

yang

tergolong

NPLs/Fs

terhadap

total

kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ysb.

xvii


Rasio Non Performing Loans (NPLs)

Net

Adalah rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Pengghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit Sistem Bank Indonesia Real Time Settlement (BI RTGS) Adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) Adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

xviii

KAJIAN EKONOMI REGIONAL KAJIAN EKONOMI REGIONAL TRIWULAN IV

Recommend Documents