JURUSAN PUBLIC RELATIONS FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2009

GAYA KOMUNIKASI KEPALA BAGIAN HUMAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM UPAYA MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN KESRA KEPADA PEGAWAI

SKRIPSI Proposal Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi Bidang Studi Public Relations.

Disusun Oleh : RASMINI WULANDARI 44205010002

JURUSAN PUBLIC RELATIONS FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

2009 1

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI JURUSAN PUBLIC RELATIONS UNIVERSITAS MERCU BUANA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: RASMINI WULANDARI

NIM

: 44205010002

JUDUL SKRIPSI

: GAYA KOMUNIKASI KEPALA BAGIAN HUMAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM UPAYA MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN KESRA KEPADA PEGAWAI.

Jakarta, 07 Juli 2009

Mengetahui, Pembimbing

( Siti Komsiah, S. IP )

i

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI JURUSAN PUBLIC RELATIONS UNIVERSITAS MERCU BUANA

TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI

NAMA

: RASMINI WULANDARI

NIM

: 44205010002

JUDUL SKRIPSI

: GAYA KOMUNIKASI KEPALA BAGIAN HUMAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM UPAYA MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN KESRA KEPADA PEGAWAI.

Jakarta, 07 Juli 2009

Ketua Sidang Marhaeni Fajar Kurniawan, S.Sos, M. Si

(..................................)

Penguji Ahli Dra. Ida Anggraeni Ananda, M. Si

(.................................. )

Pembimbing Siti Komsiah, S. IP, M. Si

(.................................. )

ii

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI JURUSAN PUBLIC RELATIONS UNIVERSITAS MERCU BUANA

PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

NAMA

: RASMINI WULANDARI

NIM

: 44205010002

JUDUL SKRIPSI

: GAYA KOMUNIKASI KEPALA BAGIAN HUMAS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM UPAYA MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN KESRA KEPADA PEGAWAI.

Jakarta, 26 Juli 2009

Disetujui dan Diterima Oleh : Pembimbing

( Siti Komsiah, S. IP, M. Si )

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi

( Dra. Diah Wardhani, M. Si )

Ketua Bidang Studi

( Marhaeni Fajar Kurniawan, S.Sos, M. Si )

iii

KATA PENGANTAR Alhamdulillah

penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat dan hidayah serta anugrah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Gaya Komunikasi Kepala Bagian Humas Di Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat Dalam Upaya Mensosialisasikan Kebijakan Kesra Kepada Pegawai.” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata I (S-I) Ilmu Komunikasi bidang studi Public Relations Universitas mercu Buana. Disamping itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang gaya komunikasi yang diterapkan oleh Kepala Bagian Humas Di kemenko Kesra dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai. Demikianlah kata pengantar ini penulis sampaikan. Besar harapan, skripsi ini dapat berguna untuk semuanya. Selain itu, penulis mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dalam penulisan katakata atau pun lainnya. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalam,

Penulis

iv

UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membentu dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nabi Muhammad SAW . 3. Dra. Diah Wardhani, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 4. Drs. Hardiyanto, M. Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. 5. Ibu. Siti Komsiah, S. IP, M. Si, selaku dosen pembimbing skripsi. 6. Dra. Agustina Zubair, M. Si, selaku dosen pembimbing akademik. 7. Ibu. Marhaeni F. Kurniawati, S.Sos, M. Si, selaku Ketua Jurusan Public Relations. 8. Bapak. Juwono Tri Atmojo, S.Sos, M. Si, selaku wakil Ketua Jurusan Public Relations. 9. Kepada seluruh dosen Universitas Mercu Buana khususnya para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations, atas ilmu yang telah diberikan. 10. Ayahanda H. Sueb Yusuf dan Ibunda Hj. Sumaenah, selaku orang tua penulis, yang telah memberikan doa dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga selesai. 11. Saudara-saudara kandung penulis yang telah banyak membantu dalam pemberian motivasi dan materi: Abdul Fagoir, Sudirmo, dan Nurasiah serta ponakan-ponakanku tersayang. 12. Kekasihku Agus, yang selalu memberikan pengertian, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

v

13. Kepada seluruh staf TU, Mas Mawi, Ba Lila dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam pembuatan suratsurat. 14. Geni, Asiah, Pita, Aida, Anna dan semua temanku di jurusan Public Relations angkatan 2005. 15. Bapak Drs. Ida Rosdiawan, MA, selaku Kepala Biro Informasi dan Persidanagn di Kemenko Kesra yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. 16. Bapak Gampang Sunaryo, selaku Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra, 17. Ibu Nadhira Sechanur, selaku Kepala Sub Bagian Humas. 18. Ba Mitha, selaku staf publikasi di bagian humas. 19. Bapak Widayat Raharjo, selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. 20. Ba Dewi, selaku sekretaris

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan

Perpustakaan. 21. Bapak Hadri Pasaribu, selaku Kepala Bagian Persidangan. 22. Dan seluruh pegawai Kemenko Kesra yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terima kasih atas bantuan yang diberikan dan pelajaran yang saya terima.

vi

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI JURUSAN PUBLIC RELATIONS ABSTRAKSI RASMINI WULANDARI : 44205010002 Gaya Komunikasi Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dalam Upaya Mensosialisasikan Kebijakan KESRA Kepada Pegawai. xi + 92 hal + 30 lampiran ; 2009 ; bibl: 23 (1985 – 2008) Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan atau program bagi masyarakat tidak lepas dari campur tangan humas didalamnya. Humas sangat berperan dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan dibuat oleh lembaga tersebut. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gaya komunikasi yang diterapkan oleh seorang Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai. Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah bentuk atau macam gaya komunikasi yang terdapat di dalam Buku Teori Komunikasi yang disusun oleh Sasa Djuarsa Sendjaja yang dibagi menjadi enam gaya komunikasi yaitu the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinguisting style, dan the withdrawal style. Penelitian ini bersifat deskriptif yang hanya mengumpulkan informasi dan memaparkan gaya komunikasi apa yang diterapkan pemimpin dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai di Kemenko Kesra. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di Kemenko Kesra dan dokumentasi yang diperoleh dari lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang diterapkan oleh Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai adalah gaya komunikasi the equalitarian style, the structuring style, dan the relinguisting style. Gabungan dari komunikasi ini merupakan gaya komunikasi yang ideal dan efektif digunakan didalam menjalankan kegiatan humas. Sebagai penentu keberhasilan dalam mensosialisasikan kebijakan lembaga maka kepala bagian humas harus terus berusaha secara optimal, efektif dan efisien dalam menjaga komunikasi yang baik dan harmonis, saling bekerjasama dan tetap memberikan contoh yang baik bagi pegawai juga bagi lembaganya.

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..................................................................i TANDA LULUS SIDANG SKRIPSI...................................................................ii PENGASAHAN REVISI SKRIPSI.....................................................................iii KATA PENGANTAR...........................................................................................iv UCAPAN TERIMA KASIH..................................................................................v ABSTRAKSI........................................................................................................vii DAFTAR ISI .....................................................................................................viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................1 1.2 Perumusan Masalah ..............................................................................5 1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................................6 1.4 Manfaat Penelitian.................................................................................6 1.4.1 Manfaat Akademik 1.4.2 Manfaat Praktis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Komunikasi Organisasi ........................................................................7 2.2 Pengertian Humas................................................................................12 2.2.1 Aktivitas Humas..........................................................................13 2.2.2 Peran Humas...............................................................................15 2.2.3 Fungsi Humas..............................................................................15 2.3 Humas Profit dan Non Profit................................................................16 viii

2.3.1 Humas Profit...............................................................................16 2.3.2 Humas Non Profit.......................................................................19 2.4 Humas Pemerintahan .........................................................................21 2.4.1 Humas Pemerintahan dan Humas Swasta...................................25 2.5 Gaya Komunikasi.................................................................................26 2.5.1 Macam-macam Gaya Komunikasi..............................................26 2.6 Pengertian Kepemimpinan...................................................................31 2.7 Gaya Kepemimpinan............................................................................32 2.8 Pengertian Pegawai..............................................................................33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Tipe Penelitian ....................................................................................36 3.2 Metode Penelitian.................................................................................36 3.3 Teknik Pengumpulan Data...................................................................37 3.4 Key Informan/Nara Sumber ................................................................38 3.5 Definisi Konsep ...................................................................................39 3.6 Fokus Penelitian...................................................................................39 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..................................................42 3.8 Teknik Analisa Data ............................................................................44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 4.1 Gambaran Umum Lembaga.................................................................46 4.1.1 Visi dan Misi...............................................................................47 4.1.2 Tugas dan Fungsi........................................................................48

ix

4.1.3 Tujuan dan Sasaran.....................................................................50 4.1.4 Wewenang dan Koordinasi.........................................................52 4.1.5 Kebijakan....................................................................................53 4.1.6 Kelembagaan...............................................................................56 4.1.7 Strategi........................................................................................59 4.1.8 Program.......................................................................................63 4.2 Hasil Penelitian....................................................................................68 4.2.1 Pola Gaya Komunikasi Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra..............................................................................................70 4.2.2 Keterlibatan Dalam Upaya Mensosialisasikan Kebijakan Kesra Kepada Pegawai.............................................................................79 4.3 Analisa Data.........................................................................................81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan..........................................................................................85 5.1 Saran.....................................................................................................85 5.2.1 Saran Praktis................................................................................85 5.2.2 Saran Akademis..........................................................................86

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 1. Draf Hasil Wawancara 2. Struktur Biro Informasi dan Persidangan 3. Struktur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 4. Struktur Sekretariat Kemenko Kesra

x

5. Siaran Pers Kemenko Kesra 6. Surat Balasan Kemenko Kesra 7. Analisia Media 8. Klipingan Koran Tentang Kemenko Kesra 9. Dokumentasi Acara Halal Bihalal dan Staf Humas 10. Dokumantasi Satf Dokumentasi/Perpustakaan dan Jumpa Pers 11. Surat Keterangan Penelitian

xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Ditengah menggeliatnya profesi Public Relations di Indonesia dan apresiasi masyarakat terhadap Public Relations, masih ada pro kontra terhadap efektivitas perannya. Masih ada persepsi miring mengenai peran petugas Public Relations di instansi pemerintah yang acapkali dinilai sebagai bagian penerima tamu/seksi protokoler, juru foto, atau tukang kliping berita saja. Dalam kondisi darurat maupun kondisi apapun, instansi pemerintah memerlukan peran dari Public Relations yang handal dan dapat bertanggung jawab

terhadap

tugas-tugasnya.

Seorang

Public

Relations

harus

dapat

berkomunikasi dengan audiencnya. Public Relations dalam instansi pemerintah biasa disebut dengan Kepala Bagian Humas. Dialah orang yang memimpin jalannya informasi dari internal maupun external. Memimpin jalannya sebuah organisasi atau perusahaan, seorang pimpinan mempunyai cara dan gaya sendiri-sendiri, terutama gaya komunikasi dalam upaya melihat situasi dan kondisi pada organisasi atau perusahaan yang dipimpin, sehingga penerapan gaya komunikasi pimpinannya sesuai. Komunikasi internal dalam hal ini disebut juga dengan komunikasi karyawan, memiliki tiga wujud. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah (downward communication), yakni komunikasi dari pihak manajemen atau pimpinan kepada para karyawan. Yang kedua adalah komunikasi ke atas (upward communication), yakni komunikasi dari karyawan ke pimpinan. Adapun yang

1

ketiga adalah komunikasi sejajar (sideways communication), yakni komunikasi yang berlangsung antara sesama karyawan1. Gaya komunikasi bukanlah sesuatu yang setiap saat dapat berubah sesuai dengan kondisi. Namun merupakan hal yang alamiah dan otomatis akan ditampilkan bila seseorang sedang melakukan komunikasi dengan orang lain dalam kehidupan social atau dalam situasi kerja, sesuai dengan gaya komunikasi yang biasanya digunakan. Tetapi juga tidak berarti bahwa gaya komunikasi seseorang tidak dapat berubah sama sekali. Perubahan gaya komunikasi dapat terjadi apabila lingkungan tidak memungkinkan untuk menampilkan gaya komunikasi yang dimiliki oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan termotivasi untuk mengubah gaya komunikasi tersebut sesuai situasi dan kondisinya. Pimpinan dalam mengekspresikan dirinya melalui gaya komunikasi yang digunakan selalu diusahakan agar ekspresi ini dapat ditangkap maknanya oleh orang lain sesuai dengan informasi (pesan) yang ingin diekspresikan. Apabila orang lain dapat mengerti informasi (pesan) yang dikirim sesuai dengan yang diinginkan, maka terciptalah komunikasi yang efektif. Karena itu para pelaku komunikasi perlu mengenal gaya komunikasi supaya komunikasi dapat terjalin secara lebih efektif. Gaya komunikasi adalah kekuatan atau sifat dalam menarik perhatian terhadap pendengarnya. Dalam gaya komunikasi ada beberapa sifat komunikasi yaitu tatap muka, bermedia verbal (lisan, tulisan/cetak), non verbal (kiat/isyarat

1

S. Djuarsa Sendjaja, dkk, Teori Komunikasi. Universitas Terbuka. Jakarta, 1999. Hal. 131

2

badaniah, bergambar)2. Komunikasi tatap muka yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung antara komunikan dengan komunikator. Komunikasi bermedia adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media tertentu misalnya media elektronik : televisi, radio, internet dll atau media cetak seperti surat kabar, majalah ,tabloid, dll. Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Salah satunya adalah bahasa yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan (pikiran, gagasan, emosi, maksud, dsb). Menurut Arnold dan Hirsch, ada empat fungsi utama bahasa dalam kehidupan manusia yaitu bahasa sebagai pengenal (identitas), bahasa sebagai sarana interaksi social, bahasa sebagai wahana kastarsis (pembebasan dari tekanan), bahasa sebagai alat manipulatif (menganjurkan orang untuk mengubah perikakunya)3. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima4. Gaya komunikasi pimpinan mutlak diperlukan, dimana terjadi interaksi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan perusahaan. Gaya komunikasi pimpinan menentukan arah dan tujuan serta bimbingan dalam melaksanakan pekerjaan. Gaya komunikasi pimpinan merupakan inti dari manajemen sebagai penggerak bagi sumber-sumber dan alat suatu organisasi. Hakekatnya seorang pimpinan adalah administrator dan manajer. Seorang pemimpin adalah orang yang

2

Onong U. Effendy. Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2000. Hal. 7 3 Deddy,Mulyana,Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Rosdakarya. 2001. Hal. 237-307 4 Ibid. hal. 308

3

mempunyai bawahan dan berfungsi memimpin, atau yang membimbing atau menuntun5. Peranan pimpinan dalam membina hubungan dengan seorang karyawan atau bawahan menjadi sangat penting. Jika komunikasi terputus, maka seorang pimpinan harus berusaha membangun kepercayaan lebih besar lagi antara dirinya dan para karyawannya. Jadi dengan membina komunikasi antara pimpinan dan karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan mensukseskan pelaksanaan organisasi maka gaya komunikasi pimpinan memiliki peran penting. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa seorang pimpinan dengan gaya komunikasi tertentu harus dapat menciptakan suatu system sehingga mampu menumbuhkan keinginan karyawan untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya secara efektif, dan dengan produktifitas tinggi mendorong keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi Kepala Bagian Humas di Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini merupakan lembaga yang non departemen. Penulis menetapkan objek penelitian di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penulis melakukan penelitian dengan pengamatan (PreReasearch) tentang gaya komunikasi yang digunakan oleh Kepala Bagian Humas di lembaga tersebut. Alasan penulis mengambil sumber Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra karena dalam memimpin divisi humas, beliau sering kali menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk memaksa orang lain 5

Masmuh, Abdulah. Komunikasi Organisasi Teori dan Praktek. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2008.Hal.245

4

mematuhi pandangan-pandangannya misalnya tugas-tugas yang harusnya dikerjakan oleh kepala bagian humas diserahkan ke bawahannya atau biasa disebut kepala sub bagian humas tanpa memberikan pengarahan atau persetujuan dari bawahan. Hal ini tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respon atau tanggapan yang negatif pula. Di dalam teori komunikasi, gaya komunikasi yang digunakan kepala bagian humas tersebut biasa disebut dengan gaya komunikasi the conrolling style yang memiliki sifat komunikasi satu arah atau one-way communicators Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana gaya komunikasi kepala bagian humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diterapkan dalam lembaga dengan adanya permasalahan tersebut. Dengan uraian diatas, penulis menetapkan judul penelitian: “ Gaya Komunikasi Kepala Bagian Humas Di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dalam Pembagian Tugas Kerja Pegawai ”.

1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana gaya komunikasi yang digunakan oleh kepala bagian humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pembagian tugas kerja pegawai ?

5

1.3 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui gaya komunikasi yang digunakan oleh kepala bagian humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pembagian tugas kerja pegawai.

1.4 Manfat Penelitian I.4.1 Secara akademis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi Public Relations dan wawasan dalam menginformasikan tentang gaya komunikasi untuk kalangan perusahaan/lembaga

pada

umumnya dan PR pada khususnya. I.4.2 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

perusahaan/instansi/organisasi

pada

khususnya umumnya

dan

bagi

mengenai

setiap gaya

komunikasi terhadap lembaga pemerintahan non departemen tersebut dalam melakukan komunikasi.

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Organisasi Dalam suatu perusahaan sering sekali muncul permasalahan dalam proses organisasi oleh sebab itu, komunikasi dalam organisasi menjadi sistem aliran yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan sinergi. Jadi dengan demikian, komunikasi dalam organisasi selain ikut andil membangun iklim organisasi juga ikut membangun budaya organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikaasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan.6 Atas dasar itu maka komunikasi organisasi perlu mendapat perhatian untuk dipelajari dan dipahami oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi. Ada suatu pandangan dalam komunikasi organisasi yang di sebut dengan perspektif interpretif (subjektif). Komunikasi organisasi, dipandang dari suatu perspektif interpretif (subjektif) adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi Organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi

6

Deddy, Mulyana. Komunikasi Organisasi:Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005, hal. 44

7

makna atas apa yng sedang terjadi. Komunikasi organisasi lebih daripada sekadar apa yang dilakukan orang-orang. .7 Komunikasi adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Sifat terpenting komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi. Bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi dan apa maknanya bergantung pada konsepsi seseorang mengenai organisasi. Penafsiran pesan yaitu menguraikan atau memahami sesuatu dengan suatu cara tertentu. Di dalam suatu organisasi harus tercipta hubungan baik antara satu dengan lainnya. Ciri-ciri komunikasi organisasi yang paling nyata adalah konsep hubungan: hububgan entar personal, hubungan posisional yaitu struktur otoritas dan tugas-tugas fungsional anggota organisasi, hubungan atasan-bawahan, hubungan berurutan yaitu informasi yang disampaikan keseluruh organisasi formal oleh suatu proses, orang dipuncak mengirimkan pesan kepada orang ke-2 yang kemudian mengirimkannya lagi pada orang ke-3. Tokoh kunci dalam sistem ini adalah pengulangan pesan. Goldhaber memberikan definisi komunikasi organisasi berikut; organizational communications is the process of creating and exchanging massages within a network of interdependent relationship to cope with envirotmental uncertainty8. Atau dengan kata lain komunikasi organisasi adalah proses saling menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang saling berubah-ubah.

7 8

Deddy, Mulyana, Ibid . hal : 33 Arni, Muhammad. Komunikasi Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara. 2007. hal. 67

8

Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga komunikasi antarpribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik. Kominikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi kesamping, dan komunikasi silang. Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk gosip. A. Saluran Komunikasi dalam Organisasi Komunikasi organisasi memiliki empat saluran komunikasi yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi lateral dan komunikasi diagonal. Saluran komunikasi ini harus dikuasai oleh seorang Public Relations dengan baik. Untuk mendapat pengertian yang lebih mendalam, maka berikut ini akan diuraikan keempat jenis komunikasi tersebut9 : 1. Komunikasi Vertikal Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pegawai bawahan kepada atasan maupun sebaliknya, pegawai atasan kepada bawahan. Komunikasi vertikal ke atas (vertical upward cummunication) baik melalui telepon maupun surat, bersifat resmi dan sungguh-sungguh. Dan pesan-pesan yang dikomunikasikan umumnya bersifat informatif. Sedangkan komunikasi vertikal kebawah (vertical downward communication), pesan-pesannya lebih bersifat instruktif di samping bernada resmi dan sungguh-sungguh. 9

Onong U, Effendy, Hubungan Masyarakat (Suatu Studi Komunikologis), Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 76-77

9

Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi ke bawah (vertical downward communication), informasi yang dapat dilakukan dengan :10 1. mengadakan rapat 2. memasang pengumuman 3. menerbitkan majalah internal 4. dan sebagainya Dalam

rangka

membina

komunikasi

keatas

(vertical

upward

cummunication) untuk mengetahui opini para pegawai dapat dilakukan dengan : 1. mengadakan pertemuan untuk menampung pendapat 2. mengadakan rubrik khusus dalam majalah internal, semacam kotak pembaca, tetapi khusus untuk diisi oleh para pegawai 3. mengadakan kotak saran (suggestion box) untuk menampung saran-saran bagi kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai.

2. Komunikasi Horizontal Komunikasi horizontal adalah komunikasi antara seorang pegawai dengan pegawai lain yang sama kedudukannya, misalnya antara seorang kepala bagian dengan kepala bagian lain, contohnya antara seorang manajer produksi dengan manajer pemasaran. Dalam situasi seperti itu, meskipun dalam situasi kerja, komunikasi dapat berlangsing lancar. Misalnya dalam percakapan telepon, tampak adanya keakraban yang tidak jarang diselingi tawa karena kedua orang yang sedang berkomunikasi itu saling mengenal dan memiliki kedudukan yang setara.

10

Onong U, Effendy. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2000. hal. 136

10

Tujuan komunikasi horizontal muncul paling sedikit karena enam alasan yaitu :11 1. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja. 2. Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. 3. Untuk memecahkan masalah. 4. Untuk memperoleh pemahaman bersama. 5. Untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan. 6. Untuk menumbuhkan dukungan antarpersonal.

3. Komunikasi Lateral Komunikasi lateral atau komunikasi kesamping terjadi antara dua pejabat atau pihak yang berada dalam tingkatan hirarki wewenang yang sama (komunikasi horizontal) atau antara orang atau pihak pada tingkatan yang berbeda yang tidak mempunyaiwewenang langsung terhadap pihak lainnya (komunikasi diagonal). Komunikasi kesamping terjadi secara teratur diantara karyawan yang bekerja bersama dalam suatu tem, diantara para anggota kelompok karyawan yang berbeda para anggota departemen atau bagian yang secara fungsional terpisah diantara karyawan lini dan staff. Jadi pola komunikasi kesamping sangat berkaitan erat dengan aliran kerja dalam suatu organisasi. Pertukaran informasi antar bagian dan antar karyawan didalam perusahaan sangat membantu dalam menjalin dan mempertalikan atau mengikat suatu organisasi perusahaanmenjadi suatu kesatuan yang utuh, dan juga berfungsi sebagai alat utama untuk mengkoordinasikan dan mempersatukan semua bagian yang ada dalam struktur organisasi perusahaan.

11

Deddy Mulyana. Opcit. Hal. 195

11

Fungsi utama komunikasi kesamping dalam jaringan kerja komunikasi formal adalah pengkoordinasian dan pemecahan masalah.12 Media komunikasi yang banyak digunakan dalam komunikasi kesamping ini adalah pertemuan tatap muka langsung (panitia dan konferensi), pembicaraan lewat telepon, memo tertulis, perintah kerja dalam bentuk surat tugas, dan formulir permohonan (requisations form).

4. Komunikasi Diagonal Komunikasi diagonal atau komunikasi silang ialah komunikasi yang berlangsung antara seorang pegawai dari sebuah departemen dengan pegawai dari departemen lainnya dalam kedudukan yang berbeda, dalam arti yang satu lebih tinggi dari pada yang lainnya, misalnya percakapan antara manajer pemasaran kepada supervisor produksi. Situasi komunikasi pada jalur ini umumnya tidak leluasa seperti pada jalur horizontal, tetapi juga tidak kaku seperti pada jalur vertikal.

2.2 Pengertian Humas Public Relations yang kadang kala disebut hubungan masyarakat (humas) sudah tidak asing lagi bagi kita. Sampai saat ini orang masih mengidentikan public relations itu perempuan cantik, glamor, menor, menarik dan sebagainya. Tetapi banyak orang tidak mengetahui betapa sulitnya menjadi seorang public relations yang handal.

12

Masmuh, Abdulah, Opcit, hal : 12

12

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan apa itu Humas karena banyak perusahaan tidak mengerti apa arti humas itu sendiri. Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaankebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.13 Jelas terlihat diatas bahwa pekerjaan humas itu tidak mudah karena berhubungan langsung dengan publik baik internal maupun external. Masih banyak yang melihat pekerjaan humas dengan sebelah mata yang menganggap bahwa humas hanya mengandalkan kecantikannya dan kemahirannya dalam berbicara saja. Menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relations (IPR), humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan, memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan seganap khalayaknya.14

Jadi, humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Oleh karena itu seorang humas harus memiliki keahlian tersendiri bukan hanya menjual tampang saja.

2.2.1 Aktivitas Humas Sifat humas yang terencana akirnya mengandung pengertian bahwa kerja/aktivitas humas merupakan kerja/aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode, terintegrasi dengan bagian lain dan hasilnya tangible (nyata). 13

H.Frazier Moore. HUMAS (membangun citra dengan komunikasi). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2005. hal : 6 14 M. Linggar Anggoro. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2002. hal : 2

13

Pengertian dan praktek humas (Public Relations) masa kini mencakup semua aktivitas dan bidang berikut ini :15 1. Publisitas Publisitas adalah informasi dari sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu mempunyai nilai berita. Ini merupakan metode penempatan pesan di media yang tidak dikendalikan karena sumber tidak membayar media itu untuk penempatannya. 2. Iklan Iklan adalah informasi yang ditempatkan di media oleh sponsor yang diketahui, yang membayar untuk waktu dan ruang. Ini merupakan metode penempatan pesan yang terkendali di media. 3. Press Agentry Press agentry menciptakan cerita dan peristiwa yang layak berita untuk menarik perhatian media dan untuk mendapatkan perhatian publik. 4. Public Affair Public affair merupakan bagian khusus dari hubungan masyarakat yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal untuk mempengaruhi kebijakan publik. 5. Manajemen Issue Manajemen issue adalah proses proaktif untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespon issue-issue kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publiknya.

6. Lobbiying Lobi merupakan bagian khusus dari hubungan masyarakat yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama dengan tujuan mempengaruhi legislatif dan regulasi. 7. Hubungan Investor Hubungan investor adalah bagian khusus dari hubungan masyarakat korporat yang membangun dan mengelola hubungan yang saling menguntungkan dengan pemegang saham dan pihak-pihak lainnya dalam lingkungan kauangan dami memaksimalkan nilai pasar. 8. Pengembangan Pengembangan adalah bagian khusus dari hubungan masyarakat organisasiorganisasi nirlaba swasta yang membangun dan mengelola hubungan dengan donor dan anggota, yang bertujuan mempertahankan dukungan kauangan dan tenaga sukarela. 15

Scott M. Cutlip dkk. Effektif Public Relations (merancang dan melaksanakan kegiatan kehumasan dengan sukses). Jakarta : PT. Indeks. 2005. hal : 9

14

2.2.2 Peran Humas Ada empat peran besar humas yang menjabarkan sebagian besar praktek ini. Tetapi dalam berbagai kesempatan, praktisi memainkan semua peran ini dalam berbagai tingkatan, meskipun muncul peran yang dominasi pada saat mereka melakukan pekerjaan sehari-hari dan menghadapi orang lain. Sehingga bila dijelaskan lebih jauh terdapat empat peranan, meliputi sebagai berikut :16 1. Expert Preciber Communication Petugas Public Relations dianggap sebagai orang yang ahli. Dia menasihati pimpinan perusahaan/organisasi. Hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasien. 2. Problem Solving Process Facilitator Yakni peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranan ini petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen (krisis). Dia menjadi anggota tim, bahkan bila memungkinkan menjadi leader dalam penanganan krisis manajemen. 3. Communication Facilitator Peranan petugas humas sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan/organisasi dengan publik. Baik dengan publik external maupun internal. Istilah yang paling umum adalah sebagai jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan. Sebagai media atau penengah bila terjadi miscommunication. 4. Technician Communication Di sini petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi. Dia menyediakan layanan dibidang teknis, sementara kebijakan dan keputusan teknik komunikasi mana yang akan digunakan bukan merupakan keputusan petugas humas, melainkan keputusan manajemen dan petugas humas yang melaksanakannya.

2.2.3 Fungsi Humas Fungsi Humas adalah yang pertama adalah sebagai communicator yaitu kemampuan berkomunikasi menjadi identitas seorang humas, apakah dia seorang humas senior ataukah pemula. Fungsi komunikator melekat dalam kehidupannya 16

Frida Kusumastuti. Dasar-Dasar Humas. Malang : PT. Ghalia Indonesia dengan UMM Press. 2001. hal : 24

15

sehari-hari. Sebagai juru bicara organisasi, humas berkomunikasi secara intensif melalui media massa dan kelompok masyarakat Yang kedua adalah relationship yaitu hubungan baik adalah prinsip kerja dari seluruh tujuan kegiatan humas. Apapun yang dilakukan orang PR selalu didasari untuk membina dan meningkatkan relationship dengan publik. Dan yang ketiga yaitu management backup adalah menunjang kegiatan departemen lain dalam perusahaan seperti bagian pemasaran, operasional,teknik, keuangan, personalia, demi tercapainya tujuan bersama (corporate goal). Fungsi humas dalam organisasi menurut Anne van der Meiden dalam buku Public Relations een kenismaking yaitu: 1. menumbuhkan,

mengembangkan

hubungan

baik

antara

organisasi/perusahaan dengan publiknya baik internal maupun external. 2. menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan meningkatkan partisipasi publik. 3. menciptakan opini publik yang menguntungkan organisasi/perusahaan dan publik.

2.3 Humas Profit dan Humas Non Profit 2.3.1 Humas Profit Organisasi profit biasa disebut dengan perusahaan. Humas disana berfungsi sebagai manajemen yang turut menentukan suksesnya operasi suatu perusahaan. Humas prifit tidak dapatt diterlepaskan dari prinsip ekonomi. Sebab perusahaan memiliki orientasi pada keuntungan (profit oriented). Fungsi humas

16

adalah untuk mempromosikan produk, tempat, ide, aktivitas dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas perusahaan. Aktivitas humas didesain untuk membangun atau menjaga citra positif sebuah perusahaan dan hubungan baik dengan berbagai pihak , konsumen, prospek, pemegang saham, karyawan, organisasi buruh, masyarakat setempat, dan pemerintah.17 Tom Harris, penulis The Marketer’s Guide to Public Relations, mengatakan humas pemasaran merupakan bidang yang tumbuh paling cepat pada humas. Ia mendefinisikannya sebagai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang memotivasi pembelian dan kepuasan konsumenmelalui komunikasi informasi yang dapat dipercaya dan kesan yang mengidentifikasikan perusahaan dan produknya dengan kebutuhan, keinginan, kepedulian, dan minat konsumen. Dalam menetapkan tujuan humas profit dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 1. membangun kesadaran : humas dapat menetapkan informasi dalam media untuk menarik perhatian pada produk , orang, atau gagasan.18 2. membangun kredibilitas : humas dapat meningkatkan kredibilitas dengan mengkomunikasikan pesan dalam konteks editorial. 3. memotivasi wiraniaga dan penyalur : humas dapat membantu membangkitkan semangat wiraniaga dan penyalur. Informasi tentang produk baru sebelum diperkenalkan dapat membantu wiraniaga untuk menjuanya kepada pengecer.

17

Mahmud Machfoedz. Pengantar Pemasaran Modern. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2005. hal. 113 18 Mahmud Machfoedz. Ibid. Hal. 113

17

4. menekan biaya promosi : humas lebih rendah dari pada periklanan media dan surat langsung (direct mail). Anggaran promosi perusahaan kecil merupakan alasan paling tepat untuk memanfaatkan humas untuk mendapatkan sumbangan pemikiran. Ada beberapa oerusahaan yang menggunakan jasa humas sebagai bagian dari pemasaran. Humas ini biasa disebut dengan Marketing Public Relations (MPR). Bentuk-bentuk perusahaan yang menggunakan jasa humas diantaranya perusahaan

perseorangan,

firma,

perseroan

terbatas

dan

perusahaan

publik/terbuka. Berikut ini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perusahaan tersebut.

1. Perusahaan Perseorangan Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana seluruh hartanya dijadikan jaminan terhadap hutang-hutang perusahaan dan berkuasa penuh terhadap pengawasan perusahaan

serta

memiliki

seluruh

hasil

keuntunganyang

diperoleh

perusahaan.19 2. Firma (Fa) Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan satu nama untuk bersama dimana tanggung jawab anggota tak terbatas terhadap resiko dan hutang perusahaan dengan jaminan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota tetapi jika mendapat keuntungan/rugi juga akan dibagi bersama.

19

Widyatmini, Pengantar Bisnis. Jakarta : Gunadarma. 1996. hal. 8

18

3. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan terbatas adalah suatu badan dimana mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri secara terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing serta keanggotaan perseroan ditunjukkan dengan jumlah kepemilikan saham perusahaan. 4. Perusahaan Publik/Terbuka Perusahaan publik atau terbuka adalah perusahaan yang sudah menjual sahamnya kepada masyarakat luas, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia biasa disebut perusahaan yang sudah go public. 2.3.2 Humas Non Profit Banyak aktivitas humas yang menyangkut kesejahteraan umum tepisah dari implikasi-implikasi komersial yang biasa. Humas adalah subjek yang sangat luas. Misi utamanya adalah mengembangkan saling pengertian, kepercayaan, dan bantuan atau kerja sama. Salah satunya adalah humas non profit yang bekerja untuk melayani masyarakat tanpa memikirkan keuntungan sedikip pun. Organisasi profit yang merupakan kategori khusus di dalam peraturan perpajakan yang dikenal oleh masyarakat, yakni Delegating Public Talks to Private Group. Dari pengertian non profitsektor yang banyak dilaksanakan di berbagai negara terdapat lima jenis definisi organisasi non profit sebagai berikut : 1. Organized Secara singkat, yaitu terdapat beberapa kelembagaan sesungguhnya, berarti organisasi tersebut memiliki piagam (perizinan), kegiatan penyelenggaraan

19

pertemuan berkala dan pengurus tetap, peran serta atau indikator dalam kegiatannya relatif permanen.20 2. Private Private merupakan organisasi non profit dan kelembagaannya sebagai agen yang tidak terkait dengan atau dibawah kontrol pemerintah meskipun organisasi yang bersangkutan menerima bantuan dana dari pihak pemerintah. 3. Nonprofit Distributing Organisasi nonprofit yang tidak sama dengan organosasi disektor private, tidak berupaya mencari keuntungan (profit) bagi pihakpemilik dan jajaran direktur

lembaga tersebut, yang berarti memiliki pendapatan lebih

dipergunakan untuk mencapai misi organisasi bersangkutan. Dalam hal ini berarti organisasi non profit tidak mencari keuntungan. Dengan demikian, pendistribusian keuntungan perusahaan dilarang dilaksanakan oleh pihak pengurus sebagai akibat organisasi yang tidak berorientasi mencari profit. 4. Self Governing Merupakan organisasi nonprofit bebas dan mandiri kontrol sendiri, kemampuan merancang prosedur secara mandiri dan bebas kontrol dari pihak luar, kemudian memiliki dewan direksi dan memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi sesuai dengan karakter organisasi nonprofit yang bebas dan independen. Bebas ikut campur dan kontrol dari pihak pemerintah. 5. Voluntary Merupakan kegiatan partisipasi dari sukarelawan dalam organisasi nonprofit atau perilaku program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan

20

Rosady Ruslan. Opcit. Hal. 118

20

sosial. Hal ini merupakan bentuk atau karakter organisasi nonprofit yang bersifat melakukan kegiatan amal dan relawan demi kepentingan masyarakat. Humas pada sebuah lembaga atau organisasi non pemerintah dan nonprofit orientasi, terdapat pada bidang-bidang atau profesi tertentu sebagai berikut : a. Bidang pelayanan penasihat hukum dan konsultasi hukum. b. Bidang pelayanan keagamaan dan rohani. c. Bidang seni dan budaya pop-modern dan tradisional. d. Lembaga yayasan bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan profesi lainnya. e. Bidang profesi pelayanan kesehatan dan para medik. f. Bidang profesi pelayanan sosial lainnya, contoh : pusat rehabilitasi penyembuhan narkoba, pengidap penyakit HIV/AIDS, rumah yatim piatu dll.21 g. Humas organisasi nonprofit di lembaga BUMN/BHMN. h. Bidang profesi organisasi politik yang mewakili partai dan legislatif. i. Bidang profesi organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2.4 Humas Pemerintah Dilingkungan pemerintahan Public Relations biasa diistilahkan dengan humas.

Organisasi yang membawahi humas

dinamakan

Bakohumas.

Bagian

humas

pemerintahan

dipemerintahan

se-Indonesia

dibentuk

untuk

mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. humas di

21

Rosady Ruslan. Opcit. Hal.. 119

21

instansi pemerintahan memiliki prioritas kerja untuk mensosialisasikan informasi dan pelayanan masyarakat. Dimana muncul masalah komunikasi antara instansi dengan publik, disitulah peran humas dibutuhkan. Semakin tinggi ketergantungan masyarakat dengan instansi/organisasi, semakin tinggi pula intensitas pemberitaan petugas humas sebagai juru bicara.22 Kebijakan internal di instansi pemerintah umumnya mengatur fungsi humas tidak terpusat, namun terbagi menurut regional atau wilayah pelayanan. Hal ini yang membedakannya dengan humas di perusahaan swasta dimana secara koordinasi dan fungsi dilakukan melalui satu pintu, yaitu tim humas dikantor pusat. Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui: karena itu, para pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Bagian humas dipemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas dari ”karakteristik” yang melekat dalam setiap program kegiatan pemerintah, antara lain sebagai berikut :23

22 23

Arni, Muhammad, Ibid. Hal : 21 Frida Kusumastuti. Opcit. hal. 37

22

1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan (intelejensi) yang beragam. 2. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam jangka yang panjang sekalipun, karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan. Melibatkan generasi ke generasi. Bahkan program pemerintah cenderung dibayar dengan ”harga sosial” yang tinggi. Programprogram pemerintah seringkali tidak dapat menghindari perlunya ”pengorbanan” sosial (masyarakat). Disinilah perlunya pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi dan emansipasi masyarakat. 3. Program pemerintah selalu mendapat controlling/pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan mereka sebagai warga masyarakat. Setiap lembaga atau instansi tentu ingin berhasil mencapai tujuannya, keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya berdasarkan kemampuan yang ada pada lembaga itu sendiri. Disamping itu perlu adanya pengertian, penerimaan dan keikutsertaan publiknya, baik publik internal maupun publik external. Disinilah seorang humas pemerintah dalam berperan aktif terhadap lembaganya. Peranan humas pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan dibagi menjadi dua yaitu peran taktis dan stratesisberikut penjelasannya. a. Secara taktis dalam jangka pendek, humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya menyamakan persepsi dengan tujuan dan maksud dari instansi/lembaga yang bersangkutan.24

24

Rosady Ruslan. Etika Kehumasan (konsep &aplikasinya). Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2007. hal. 110

23

b. Secara strategis (jangka panjang) humas instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), dalam memberikan sumbsng saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk mrnyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat. Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu : keluar, ia memberikaan informasi kepada khalayak sesuai dengan kebijaksanaan instansinya dan ke dalam ia wajib menyerap reaksi dari khalayak untuk kepentingan instansinya.25 Dilihat dari fungsi dan perannya sebagai humas pemerintah tidaklah mudah dan semudah yang orang fikirkan. Tugas humas sangtlah rentan karena menyangkut kepentingan umum. Terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban humas diinstansi pemerintah yang utama yaitu : a. Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan, dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration).26 b. Kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dealam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public what is should desire). c. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara public dengan para pejabat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official). 25

H.A.W.W idjaja. Komunikasi (komunikasi & hubungan masyarakat). Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2008. hal 63 26 Rosady Ruslan. Opcit. Hal 108

24

d. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what agency is doing).

2.4.1 Humas Pemerintah dan Humas Swasta Banyak orang yang menanyakan tentang perbedaan humas diinstansi pemerintah dan instansi swasta. Berikut ini peneliti akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut Perbedaan antara humas diinstansi pemerintah dan swasta itu dapat dilihat dari fungsi humas itu sendiri yaitu aspek komersial. Humas diinstansi swasta mau tidak mau membela kepentingan bisnis perusahaan, sedangkan humas instansi pemerintah bekerja untuk pelayanan masyarakat.27 Humas di instansi swasta umumnya berperan ganda. Selain mendukung kepentingan bisnis perusahaan juga menggalang kerjasama yang baik dengan masyarakat. Selain menjaga citra perusahaan (fungsi PR Korporat), humas di perusahaan swasta juga mendukung pemasaran produk (fungsi PR Marketing). Dibeberapa perusahaan profit, humas bergandengan erat dengan fungsi pemasaran. Bahkan secara struktural, departemen humas berada dibawah kendali Direktur Pemasaran. Sedangkan humas diinstansi pemerintah berfungsi untuk cepat tanggap memberikan informasi dan pelayanan masyarakat. Kebijakan internal di instansi pemerintah umumnya mengatur fungsi humas tidak terpusat, namun terbagi menurut regional atau wilayah pelayanan. Hal ini yang membedakannya dengan 27

Ima, Hardiman. Karier Public Relations (The Most Wanted Job). Jakarta : PT Gagas Ulung Publisher. 2007. hal. 30

25

humas di perusahaan swasta dimana secara koordinasi dan fungsi dilakukan melalui satu pintu, yaitu tim humas dikantor pusat.

2.5 Gaya Komunikasi Dalam komunikasi ada beberapa gaya dalam menyampaikan suatu pesan kepada audiencnya. Gaya komunikasi merupakan cara khas seseorang mengekspresikan dirinya dalam mengemukakan pikiran/pendapat mengenai diri sendiri, orang lain atau suatu benda kepada pihak lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sesuai dengan tipe kepribadian seseorang. Gaya komunikasi adalah prilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan respons dari orang lain terhadap pesan organisasional yang disampaikan.

2.5.1 Macam-macam Gaya Komunikasi Dalam teori komunikasi yang disusun oleh S. Djuarsa Sendjaja, terdapat enam gaya komunikasi, yairu the controlling style, the equalitarian style, the strukruring style, the dynamic style, the relinguishing style, dan the withdrawal style, dengan penjelasan sebagai berikut28 : 1. The Controlling Style Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur prilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya

28

Sendjaja, Sasa Djuarsa. Opcit. hal 4.14

26

komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha menjual gagasan agar dibicarakan bersama, namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya. The controlling style of communications ini sering dipakai untuk mempersuasikan orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun demikian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif pula.

2. The Equalitarian Style Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communications ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of communications). Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam situasi yang rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Orang-orang yang menggunakan

27

gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja. The equalitarian style ini akan lebih memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam memelihara empati dan kerja sama, khususnya

dalam

situasi

untuk

mengambil

keputusan

terhadap

suatu

permasalahan yang kompleks. Gaya komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindakan berbagai informasi diantara para anggota dalam situasi organisasi.

3. The Structuring Style Gaya komunikasi yang terstuktur ini, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tetulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengiriman pesan (sender) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain denagn jalan berbagai informasi untuk tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.

4. The Dynamic Style Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communications ini sering

28

dipakai oleh para juru kampanye atau pun supervisor yang membawahi para wiraniaga (salesman atau saleswomen). Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah menstimulasikan atau merangsang pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalanpersoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut.

5. The Relinguishing Style Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran pendapat maupun gagasan orang lain, dari pada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya kominikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan sedang bekerjasama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia uantuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya.

6. The Withdrawal Style Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan atau pun kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam gaya

29

komunikasi ini seseorang selalu mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Gaya komunikasi bukanlah sesuatu yang setiap saat dapat berubah sesuai kondisi. Namun merupakan hal yang alamiah dan otomatis akan ditampilkan bila seseorang sedang melakukan komunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sosial atau dalam situasi kerja,sesuai dengan gaya komunikasi yang biasanya digunakan. Tetapi tidak berarti juga bahwa gaya komunikasi seseorang tidak dapat berubah sama sekali. Perubahan gaya komunikasi dapat terjadi terutama apabila lingkungan tidak memungkinkan untuk menampilkan gaya komunikasi yang dimiliki seseorang, maka yang bersangkutan akan termotivasi untuk merubah gaya komunikasi tersebut sesuai situasi dan kondisinya. Apabila orang lain dapat mengarti informasi (pesan) yang dikirim sesuai dengan yang diinginkan, maka terciptalah komunikasi yang efektif. Karena itu para pelaku komunikasi perlu mengenal gaya komunikasi lawan komunikasi supaya komunikasi dapat terjalin secara efektif. Gaya komunikasi setiap orang mempunyai kecenderungan tertentu sehubungan dengan orientasi nilainya. Ada empat orientasi nilai yang sangat besar pengaruhnya kepada cara orang berkomunikasi seperti yang dikemukakan dalam buku ” Training for the Cross cultural Mind ” yaitu : 1) Orientasi kepada tindakan. 2) Orientasi kepada proses. 3) Orientasi kepada orang. 4) Orientasi kepada ide.

30

Berikut akan peneliti jelaskan satu persatu tentang orientasi nilai gaya komunikasi tersebut sebagai berikut : 1) Gaya komunikasi yang dipengaruhi oleh orientasi kepada tindakan. Mereka senang melakukan dan menyelesaikan pekerjaan, juga senang kepada nasib pekerjaan. Memecahkan persoalan dan memperbaiki sesuatu menjadi kesenangan.29 2) Gaya komunikasi yang berorientasi kepada proses. Orang kuat dalam gaya ini meyukai fakta-fakta. Mereka juga senang mengorganisasikan. Membuat struktur, serta menyusun strategi dan taktik. 3) Gaya komunikasi yang berorientasi kepada orang. Individu-individu yang bergaya ini senang memusatkan perhatian pada proses sosial, instruksi antar manusia, kerjasama, komunikasi, sistem sosial dan motivasi. 4) Gaya komunikasi yang berorientasi kepada ide. Orang yang berorientasi kepada ide menyukai konsep, teori, pertukaran pikiran, inovasi, kreativitas serta hal-hal baru dan luar biasa.

2.6 Pengertian Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu sedangkan management merupakan fungsi status atau wewenang (authority), jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut (wibawa) sedangkan management menekankan pada wewenang yang ada.

29

H.A.W.Widjaja. Opcit. Hal. 33

31

Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya juga mengarah ketercapaiannya tujuan organisasi. Menurut James J. Cribbin, kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan keikatan pada sasaran bersama, melampaui syaratsyarat organisasi, yang dicapai dengan pengalaman sumbangan dan kepuasan di pihak kelompok kerja30. Kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan, artinya seseorang yang memiliki suatu konsep, program dan berperilaku secara bersama anggota kelompok menggunakan gaya atau cara tertentu untuk mendorong, memotivasi, mengkoordinsi dan menyelesaikan tugasnya. Tujuan kepemimpinan adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka, mengatur interaksi kelompok dan penyelesaian berbagai permasalahan , persoalan yang berkaitan

dengan

pencapaian

tujuan

kelompok

atau

organisasi

yang

bersangkutan.31 Hal ini hanya akan mungkin dilakukan jika dalam kelompok tersebut terdapat suatu aturan main yang mengikat dan dihormati setiap anggota kelompok yang bersangkutan.

2.7 Gaya Kepemimpinan Seorang pemimpin di suatu perusahaan pastilah memiliki suatu ciri/gaya khas tersendiri dalam memimpin perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud gaya kepemimpinan dan macam-macam gaya kepemimpinan.

30

Masmuh, Abdullah. Opcit. Hal. 246 Sr. Maria. Assumpta.R OSF. Dasar-dasar PR Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Grasindo. 2002. Hal. 253

31

32

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Tiga macam gaya kepemimpinan yaitu32 : 1. Gaya pemimpin otoriter adalah seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan kelompok atau membuat keputusan tanpa berkonsultasi atau memastikan persetujuan dari para anggotanya. 2. Gaya pemimpin demokratis atau partisipatif adalah seorang pimpinan dalam menentukan kebijakan melibatkan anggota kelompok untuk dimintai masukan-masukan. 3. Gaya pimpinan laissez-faire (lepas-kendali) adalah seorang pimpimpin dalam menentukan kebijakan tidak memiliki inisiatif untuk mengarahkan atau menyarankan alternative tindakan.

2.8 Pengertian Pegawai Disebuah perusahaan swasta para pekerja biasa disebut dengan karyawan. Lain halnya orang yang bekerja diinstansi pemerintahan biasa sisebut dengan pegawai. Pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan lebih dikenal dengan sebutan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Disalah satu situs internet mengemukakan definisi tentang pegawai negeri yang dikeluarkan oleh BKM Pusat yaitu :33 1. Pada UU no.8 tahun 1974 : pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 32

Masmuh, Abdullah., Opcit hal. 266

33

www.Google.com

33

sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. UU no. 43 tahun 1999 : setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan UU yang berlaku. Sedangkan arti dari Pegawai Negeri Sipil (civil servant) itu sendiri merupakan salah satu organ penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan PNS selain sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya. Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan kualifikasi teknis, alih-alih koneksi politis, koneksi keluarga, atau koneksi lainnya. Pejabat ditunjuk menduduki jabatan mereka alih-alih dipilih oleh sekelompok pemilih, menyebabkan mereka bergantung kepada atasan mereka dalam organisasi.34 Pegawai adalah orang-orang dalam pemerintahan yang tidak memegang jabatan struktural dan program komunikasi yang ditujukan kepada mereka disebut komunikasi

internal.

Suatu

perusahaan/organisasi/lembaga

harus

menyelenggarakan komunikasi internal yang baik, karena komunikasi internal bukan hanya memperlancar kegiatan saja tapi justru yang menggerakan perusahaan/organisasi/lembaga tersebut. Komunikasi yang baik antara pihak menajemen

dengan

para

karyawan/pegawai

akan

dapat

memperbesar

kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan/organisasi/lembaga.

34

Deddy, Mulyana ,Opcit. Hal : 47

34

Seorang

Public

Relations

yang

bertugas

membantu

manajemen

perusahaan/organisasi/lembaga dalam menyelenggarakan komunikasi internal yang baik harus menguasai masalah dasar perusahaan/organisasi/lembaga dan teknik-teknik komunikasi. Ia juga harus merumuskan dengan tepat program PR internalnya untuk jangka pendek maupun panjang dari sudut pandang yang luas. Tujuan komunikasi pegawai adalah menghilangkan kesalah pahaman antara pihak manajemen dan para pegawai yang sering kali menjadi pangkal tolak pemogokan.35

35

M. Linggar Anggoro, Opcit. Hal : 225

35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Deskriptif diartikan melukiskan variabel demi variabel satu sama lain yang datanya dilakukan secara univariat36. Melalui data yang ada secara faktual, peneliti berusaha memberikan gambaran tentang bagaimana gaya komunikasi Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kualitatif adalah tipe penelitian yang dikategorikan tidak berdasarkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gajala sosial seperti yang dimaksudkan dalam permasalahan penelitian, namun dirasa belum memadai. Penelitian ini biasanya untuk menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala social seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan.

3.2 Metode Penelitian Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti memberikan penjelasan komperhensif

36

Jallalludin, Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : Remadja Karya, 1985, hal 14

36

mengenai berbagai aspek seorang individu, yaitu bagaimana gaya komunikasi yang digunakan oleh Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam berkomunikasi dengan bawahannya. Ditinjau dari wilayahnya maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Konteks penelitiannya adalah peneliti berusaha mempelajari gaya komunikasi yang digunakan oleh Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode penelitian mencakup penjelasan mengenai jenis atau format penelitian yang digunakan, sumber serta metode dan alat pengumpulan data, dan strategi analisis data yang digunakan. Studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian untuk mengembangkan analisis mendalam dengan pokok masalah apa/apakah, bagaimana atau mengapa tentang satu kasus atau kasus majemuk dari fenomena kontemporer dengan pendekatan/metode penelitian kualitatif. 37

3.3 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam penyusunan outline skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh dari data yang dikumpulkan berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel penelitian38. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Wawancara mendalam dengan pegawai humas yang membawahi Kepala Bagian

37

Robert K, Yin, Studi Kasus (Desain dan Metode), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 1 38 Jonathan & Hary. Metode Riset Komunikasi. Yogyakarta : ANDI. 2007. hal: 98

37

Humas di Kemenko Kesra. Dimana jawaban tersebut nantinya akan dianalisis sebagai data pendukung bagi permasalahan dalam penelitian. 2. Data Skunder Data skunder yaitu data yang diperoleh dari data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengar, yang termasuk dalam kategori ini adalah: Penulis menggunakan salah satu data skunder yaitu dokumentasi. Dimana dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sumber informasi dalam penelitian berupa foto-foto dan rekaman wawancara.

3.4 Key Informan/Narasumber Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian key informan atau nara sumber adalah orang yang dianggap peneliti paling mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun narasumber yang dipilih oleh peneliti dalam mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut : Nadhirah Sehanur, selaku Kepala Sub Bagian di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alasan penulis mengambil kepala sub bagian humas karena beliau yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik dengan wartawan baik cetak maupun elektronik. L.M.A Citraninda, selaku staf publikasi. Alasan penulis mengambil staf publikasi karena bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi kepada publik internal maupun external.

38

Mas Nanang, selaku staf dokumentasi. Alasan penulis mengambil staff dokumentasi karena beliau bertanggung jawap untuk mendokumentasikan setiap peristiwa, kegiatan atau kejadian yang terjadi di Kemenko Kesra. 3.5 Definisi Konsep Untuk lebih memahami dalam menafsirkan data-data dalam penelitian ini, oleh karena itu ada beberapa definisi konsep yang berkaitan dengan penelitin ini yaitu : Gaya komunikasi adalah perilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dalam suatu organisai yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari orang lain terhadap pesan organisasional yang disampaikan. Gaya komunikasi kepemimpinan merupakan aktifitas penyampaian pesan, informasi, dan tugas (secara verbal ataupun non verbal) melalui media tertentu yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya, dengan tujuan tertentu. Pegawai adalah orang-orang dalam pemerintahan yang tidak memegang jabatan struktural dan program komunikasi yang ditujukan kepada mereka disebut komunikasi internal.

3.6 Fokus Penelitian Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah apa yang akan diteliti oleh peneliti, dimana dengan adanya fokus yang jelas dan mantap pada penelitian, seorang peneliti dapat membuat suatu keputusan yang tepat tentang data mana yang digunakan atau tidak digunakan.

39

Penentuan masalah menurut lincoln dan Guba : bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan.39 Peneliti memfokuskan penelitiannya pada gaya komunikasi yang digunakan oleh kepala bagian humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam berkomunikasi dengan bawahannya. Gaya komunikasi merupakan cara khas seseorang mengekspresikan dirinya dalam menemukan pikiran/pendapat mengenai diri sendiri, orang lain atau suatu benda kepada pihak lain, baik secara verbal maupun non-verbal, sesuai dengan tipe kepribadian seseorang. Dalam teori komunikasi terdapat enam gaya komunikasi sebagai berikut:

1. The Controlling Style Gaya komunikasi yang bersifst mengendalikan ini, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur prilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. 2. The Equalitarian Style Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communications ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of communications). Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat 39

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda. 2004. hal 93

40

mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam situasi yang rileks, santai dan 3. The Structuring Style Gaya komunikasi yang terstuktur ini, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tetulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengiriman pesan (sender) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain denagn jalan berbagai informasi untuk tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut.

4. The Dynamic Style Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communications ini sering dipakai oleh para juru kampanye atau pun supervisor yang membawahi para wiraniaga (salesman atau saleswomen). 5. The Relinguishing Style Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran pendapat maupun gagasan orang lain, dari pada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Pesan-pesan dalam gaya kominikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan sedang bekerjasama dengan orang-orang yang

41

berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia uantuk bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya.

6. The Withdrawal Style Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan atau pun kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam gaya komunikasi ini seseorang selalu mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain.

3.7 Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif ada istilah teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu teknik untuk memperoleh hasil dalam suatu penelitian. Ada beberapa standart penelitian dalam teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu standart kredibilitas,

standart

tranferabilitas,

standart

dependabilitas,

standart

konfirmabilitas. Standart penelitian yang diambil oleh peneliti adalah standart kredibilitas. Ada beberapa cara untuk melakukan penelitian dalam standart kredibilitas yang dapat dilakukan yaitu :40 1. memperpanjang keikut sertaan peneliti dalam pengumpulan data lapangan. 2. melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh. 40

Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2005. hal : 59

42

3. melakukan trianggulasi, baik trianggulasi teknik pengumpulan data (misalnya dengan teknik wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi dalam pengumpulan data dsb), trianggulasi sumber data (memilih dari berbagai sumber data yang sesuai), trianggulasi instrumen penelitian (beberapa peneliti mengumpulkan data secara terpisah untuk fokus yang sama) sehingga datadata yang kredibel. 4. melibatkan

teman

sejawat

untuk

melakukan

penelitian,

berdiskusi,

memberikan masukan, kritik, pandangan lain dsb. 5. melakukan analisis kasus negatif sebagai pembanding. 6. melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisi data. 7. mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian temuan penelitian yang dikumpulkan, pengkategorian, penafsiran, sampai penarikan konklusikesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik trianggulasi untuk mendapatkan validitas data. Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.41 Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat, didalam metode kualitatif.

41

Lexy, Op.Cit hal 330

43

Teknik triangulasi dengan sumber yang digunakan dalam penelitian ini, dicapai melalui dua jalan yaitu: 1. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan data hasil wawancara. 2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 42 Teknik

perbandingan

yang

dilakukan

penulis

adalah

dengan

membandingkan data hasil observasi atau pengamatan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari pegawai humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Selain dengan wawancara, penulis juga membandingkan dengan dokumen/data-data yang didapatkan dari lapangan, guna lebih memberikan gambaran yang lebih akurat. Selanjutnya akan disajikan suatu analisa yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka analisa data ini dapat memberikan gambaran mengenai gaya komunikasi yang digunakan oleh Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan komunikasi dengan bawahannya.

3.8 Teknik Analisa Data Penulis menggunakan teknik analisa data proposisi teoritis. Strategi yang pertama dan lebih disukai adalah mengikuti proposisi teoretisyang menuntun studi kasus. Tujuan dan desain asal dari studi kasus diperkirakan berdasarkan atas

42

Lexy,Ibid hal 331

44

proposisi semacam itu, yang selanjutnya mencerminkan serangkaian pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, dan pemahaman-pemahaman baru.43 Proposisi-proposisi tersebut membentuk rencana pengumpulan data karenanya memberi prioritas pada strategi analisis yang relevan. Propososi ini merupakan salah satu contoh dari orientasi teoretis yang menuntun analisis studi kasus. Secara jelas, proposisi-proposisi tersebut membantu memfokuskan perhatian pada data tertentu dan mengabaikan data yang lain. Proposisi teoretis tentang hubungan-hubungan kausal, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan ”bagaimana” dan ”mengapa”, bisa sangat berguna untuk menuntun analisa studi kasus dalam hal ini.

43

Robert K, Yin, Opcit hal. 136

45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

4.1 Gambaran Umum Lembaga Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan, pengawasan atas pelaksanaan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan

kemiskinan

yang

diselenggarakan

oleh

berbagai

departemen/kementerian/instansi, maka perlu penjabaran dalam suatu rencana strategis

dalam

pelaksanaan

koordinasi

dibidang

kesejahteraan

dan

penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Jangka

Menengah

Tahun

2004-2009

Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja

secara

sungguh-sungguh

atas

dasar

konsepsi

yang

jelas

dan

berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah hasil Pemilihan Umum 2004 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 - 2009. Selanjutnya perlu disepakati oleh semua pihak pada umumnya dan khususnya

dengan

departemen/kementerian/Instansi

mengenai

variabel

dan

indikator

keluaran

penanggulangan kemiskinan.

46

yang

dikoordinasikan

kesejahteraan

rakyat

dan

4.1.1 Visi dan Misi Lembaga Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan visi sebagai berikut : “Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju dan Mandiri 2020”. Makna dari Visi Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri tersebut selaras dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab dan diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejahtera dapat diartikan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maju diartikan masyarakat yang mampu bersaing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengakses informasi, kreatif, inovatif dan profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Mandiri diartikan sebagai masyarakat yang mampu mengatasi masalahmasalah di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan, serta mempunyai prinsip dan dapat bekerjasama dengan negara lain. Misi

47

Guna mewujudkan Visi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan Misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Misi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu: “Mewujudkan Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan, serta Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan” melalui koordinasi kebijakan : 1. Pembangunan kesejahteraan sosial; 2. Pembangunan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; 3. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak; 4. Pembangunan pendidikan dan aparatur negara serta pemuda dan olahraga; 5. Pembangunan agama, budaya dan pariwisata; 6. Penanggulangan kemiskinan; 7. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi, penyediaan tenaga, dana, sarana, dan prasarana; 8. Penyelenggaraan program khusus dari Presiden dan penyelesaian masalah strategis bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. 4.1.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementrian negara republik indonesia, kerja kementrian koordinator bidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan

48

kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Humas telah diatur oleh undangundang pasal 36-39 sebagai berikut : Pasal 36 Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat serta pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat b. Pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan Pasal 38 Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi terdiri dari : a. Subbagian Hubungan Masyarakat b. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan

Pasal 39 1. Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat 2. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakan Secara rinci tugas dan fungsi humas yaitu :

49

1. menyusun program yang akan dibuat oleh lembaga. 2. membuat siaran pers. 3. mengadakan jumpa pers. 4. mengundang wartawan. 5. analisis media. 6. mendukung menyebarluaskan informasi program lembaga. 7. mendokumentasi acara-acara yang dibuat oleh lembaga. 8. mgengkliping koran dari media massa untuk dianalisis kembali.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan adalah “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan, serta Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Pengendalian Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan”

Dengan

dirumuskannya

tujuan

strategis

ini

maka

Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya dalam waktu tahun 2004-2009 dengan mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, rumusan tujuan strategis ini untuk

50

memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi telah dicapai.

Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah “Terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan”. Dalam sasaran substansi yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan sesuai amanat pada RPJM Tahun 2004-2009 yaitu “Menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap”, dengan indikator sebagai berikut : 1. Menurunnya prosentase penduduk miskin selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebesar 8,2%. 2. Berkurangnya kesenjangan pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah. 3. Meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak dasar rakyat. 4. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

51

5. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Lebih jauh sasaran strategis ini diharapkan mampu menjamin suksesnya pencapaian kinerja jangka panjang yang sifatnya menyeluruh bagi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan dapat dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan substansi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran.

4.1.4 Wewenang dan Koordinasi 1. Kewenangan Kementerian Koordinator Kesra: 1. Penetapan kebijakan secara makro untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga Pemerintah di bidanganya. 2. Perumusan dan penetapan agenda dan prioritas kebijakan secara makro di bidangnya 3.

Penyusunan rencana makro untuk menyinkronkan rencana dan program lembaga Pemerintah di bidangnya.

4. Penandatanganan perjanjian atau persetujuan internasional berdasarkan pelimpahan wewenang dari Presiden di bidangnya.

52

5.

Penetapan putusan hasil koordinasi.

2. Departemen / Kementerian Yang Dikoordinasikan: 1. Departemen Kesehatan 2.

Departemen Pendidikan Nasional

3. Departemen Sosial 4. Departemen Agama 5. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 6. Kementerian Negara Lingkungan Hidup 7. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 8. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 9. Kementerian Negara Perumahan Rakyat 10. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga 11. Pimpinan instansi lain yang dianggap perlu

4.1.5 Kebijakan Sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah memfasilitasi, memberikan peluang dan kesempatan, bermitra, pembentukan kelompok kerja, advokasi, pemberdayaan sehingga terselenggara berbagai kegiatan dalam mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dimaksud memperhitungkan berbagai potensi, peluang, kelemahan, dan tantangan yang ada dan diperkirakan akan

53

muncul dalam penyelenggaraan kegiatannya. Selanjutnya, rencana kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut di dalamnya telah tercakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara pencapaiannya. Pembangunan

bidang

kesejahteraan

rakyat

dan

penanggulangan

kemiskinan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, karena menyentuh langsung pada berbagai upaya untuk pemenuhan hak dasar penduduk. Oleh karena itu, kebijakan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator

Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

adalah

mengkoordinasikan

perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pengendaliannya terhadap kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 1. Kebijakan pemenuhan hak-hak dasar, yaitu untuk mencapai sasaransasaran 1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; 2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu; 3. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; 4. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; 5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; 6.

Terbukanya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;

7. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam dan terjaganya kualitas lingkungan hidup; 8. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah; 9. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan, dan 10. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

54

2. Kebijakan pengembangan wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar 1. Percepatan pembangunan perdesaan; 2. Revitalisasi pembangunan perkotaan; 3.

Pengembangan kawasan pesisir;

4.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal; Dalam kaitan dengan arah kebijakan tersebut, kegiatan yang dilakukan

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan secara seimbang antara komponen-komponen pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan agar upaya pengelolaan pembangunan dapat lebih terarah pada tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Berbagai komponen pembangunan dimaksud adalah instansi teknis yang melaksanakan pembangunan; sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan adalah rakyat,

penduduk

atau

masyarakat

secara

keseluruhan

dan

departemen/kementerian/ intansi teknis lainnya yang sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu perihal penyelarasan arah, tujuan, sasaran, dan percepatan pembangunan dimaksudkan agar mengena sasaran dan segera dapat dinikmati oleh masyarakat luas adalah merupakan esensi dari tugas dan fungsi Kementerian

Koordinator

Bidang

Kesejahteraan

Rakyat.

Keseluruhan arah kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah substansi kegiatan, dan dalam setiap substansi kegiatan memiliki kesamaan perspektif

dengan

maksud,

departemen/kementerian/instansi

tujuan

dan

terkait/daerah

55

karakteristik masing-masing.

menurut Dengan

demikian, substansi kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi.

4.1.6 Kelembagaan Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 1. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 2. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 3. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2; 4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 5.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

6.

pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;

56

7. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi tentang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan kepada Presiden. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

dimaksud,

Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan : 1. Departemen Kesehatan 2. Departemen Pendidikan Nasional 3. Departemen Sosial 4. Departemen Agama 5. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 6. Kementerian Negara Lingkungan Hidup 7. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 8. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 9. Kementerian Negara Perumahan Rakyat 10. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga 11. Instansi lain yang dianggap perlu Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen

yang

dikoordinasikan

Menteri/Menteri Negara yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah : 1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 3. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) 4. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 5.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

57

6.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

7.

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

8. Instansi lain yang dianggap perlu Kemudian dalam Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagai telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1. Sekretariat Kementerian Koordinator 2.

Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial

3. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup 4.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak

5.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aparatur Negara

6. Deputi Bidang Koordinasi Agama, Budaya, dan Pariwisata 7. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 8. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri 9. Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM 10. Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 11. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Kesejahteraan Rakyat 12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan 13. Staf Ahli Bidang Teknologi, Air Bersih, dan Perumahan Rakyat 14. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Tertinggal 15. Inspektorat

58

4.1.7 Strategi Untuk terselenggaranya kegiatan koordinasi, dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serata pelaksanaannya, maka strategi bidang kesejahtraan rakyat adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi Sesuai tugas dan fungsi kementerian koordinator, maka kegiatan koordinasimerupakan kegiatan inti yang dilaksanakan. Kegiatan koordinasi harus bersifat aktif dan tidak menunggu.. Oleh karena itu, untuk terwujudnya sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat, maka koordinasi mutlak perlu dilakukan. 2. Sosialisasi Agar seluruh program kesejahtraan rakyat dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh instansi dan pejabat terkait serta anggota masyarakat, maka kegiatan sosialisasi perlu diselenggarakan. Kegiatan sosialisasi terhadap program kesejahtraan rakyat inidiselenggarakan bukan hanya agar diketahui dan dipahami namun dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya dengan sector lain serta diharapkan dalam pelaksanaannya program-program masingmasing sector saling mendukung sehinggadapat mewujudkan adanya Indonesia yang sejahtra, maju dan mandiri sebagaimana diharapkan. Disisi lain kegiatan sosialisasi inidiselenggarakan untuk mendapatkan suatu persepsi yang sama sehingga masing-masing komponen baik instansi lain maupun masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

59

3. Pembentukkan Kelompok Kerja Keberadaan kelompok kerja pada hakekatnya adalah membantu dalam proses kegiatan pembangunan kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka terselenggaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebujakan serta pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat, maka pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai komponen sangat diperlukan. Disamping itu, kelompok kerja juga merupakan suatu forum untuk saling memberikan informasi sehingga diperoleh suatu persamaan persepsi yang dapat melancarkan terwujudkan kesejahtraan rakyat. 4. Kemitraan Agar koordinasi berjalan dengan baik, diperlukan kemitraan dengan sesama departemen/kementerian lainnya sehingga terjadi sinergi karena saling mengisi atas kekurangan masing-masing. Karena tidak ada satu departemen/kemerterian pun yang dapat mencapai tujuannya tanpa mengikutsertakan dan bekerjasama dengan instansi lain. Secara langsung atau tidak langsung semua departemen/kementerian pada kenyataannya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kemitraan yang didasari dengan prinsip saling menguntungkan merupakan strategi yang penting untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk memperluas kemitraan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, maka keberadaan jaringan kerja merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. 5. Pengkajian

60

Kegiatan

pengkajian dapat dilakukan

dengan

menganalisis

hasil

pelaksanaan atau kebijakan serta melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program

yang

diselenggarakan

sebagai

bahan

untuk

mengkoordinasikan, menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahtraan rakyat, maka kegiatan pengkajian merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan. 6. Advokasi Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang hany disusun oleh kalangan internal, tanpa melibatkan pihak eksternal maka kebijakan dan strategi belum sempurna. Oleh karena itu kegiatan advokasi dalam bentuk pemberian

masukan,

arahan,

penyamaan

persepsi,

kesepakatan

atau

pembimbingan perlu dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan

setiap

departemen/kementerian/instansi

yang

dikoordinasikan

Kementerian Koordinator Bidang kesejahtraan Rakyat. 7. Monitoring, evaluasi, dan pengkajian Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kegiatan monitoring akan diperoleh masukan atau informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan program atau kegiatan ditingkat lapangan. Sehingga dengan diketahui hasil melalui monitoring maupun evaluasi, maka akan mempermudah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut. 8. Fasilitas Agar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dapat berjalan efektif dan efisien, maka upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan

61

kemudahan ataupun pelayanan terhadap program yang diselenggarakan oleh departemen/kementerian/instansi terkait. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan yang arif agar tidak terkesan ataudianggap mengintervensi tugas-tugas departemen/kementerian/instansi yang dikoordinasikan. 9. Data dan Informasi Untuk dapat menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi sehingga pelaksanaan program ditingkat lapangan berjalan sebagaiman yang diharapkan, maka departemen/kementerian yang dikoordinasikan harus mempunyai persepsi yang sama tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan persepsi yang sama dimaksud diperlukan suatu data dan informasi dari seluruh program kesejahtraan rakyat yang sedang dan

akan diselenggarakan.

Data dan informasi tersebut

dikomunikasikan melalui berbagai kesempatan dan forum yang ada. 10. Pemberdayaan Dalam upaya meningkatkan terwujudnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi maka seluruh departemen/kementerian perlu didorong untuk meningkatkan kinerja di seluruh jajarannya dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kesejahtraan rakyat. Mendorong kepada seluruh departemen/kementerian untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan secara internal penyelenggaraan program dilingkungannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih,baik dalam penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaannya dilapangan, disampinmg itu

62

untuk memberikan kelekuasaan nam,un terkendali dalam pelaksanaan programprogram yang menjadi kebijakannya. 11. Desentralisasi Dalam kaitannya dengan azas desentralisasi yang dicanangkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, koordinasi yang perlu dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat terhadap instansi terkait adalah senantiasa mengarahkan jajaran instansi teknis dalam merumuskan kebijaksanaan agar selalu memperhatikan rambu-rambu tugas instansi pusat yang lebih bertumpu pada perumusan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM). 12. Fokus Agar suatu program pembangunan kesejahtraan rakyat dapat berhasil secara efektif dan efisien, maka dalam pemilihan dan pelaksanaanya harus difokuskan. Memprioritaskan atau mendahulukan diantara berbagai program yang ada perlu dilakukan sehingga diharapkan dapat dicapai suatu hasil yang optimal. Memfokuskan

suatu

program

dinaksudkan

untuk

mengkonsentrasikan

pengelolaan, dana, daya, dan sarana yang ada.

4.1.8 Program Program Kementerian Koordinator Kesra Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat,maka koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat adalah melipuiti : Bidang koordinasi Kesejahteraan Sosial 1. Urusan Kerawanan Sosial

63

•

Kerawanan social faktor manusia

•

Kerawanan social faktor alam

2. Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial •

Pemberdayaan social

•

Rehabilitasi social

3. Bantuan Sosial •

Bantuan social korban tindak kekerasan

•

Bantuan social PMKS

4. Jaminan Sosial •

Pengembangan system jaminan social

•

Kerjasama jaminan social

Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat •

Kesehatan keluarga

•

Kesehatan lingkungan

2. Gizi Masyarakat •

Konsumsi makanan

•

Gizi

3. Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS •

Penanggulangan narkoba

•

Penanggulangan HIV/AIDS

4. Lingkungan Hidup •

Pengelolaan lingkungan hidup

64

•

Sosial ekonomi dan hokum lingkungan

Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan 1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan •

Peningkatan kualitas fisik

•

Peningkatan kualitas non fisik

2. Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Anak •

Peningkatan kualitas keluarga

•

Peningkatan kualitas dan kesejahtraan anak

3. Peningkatan Sosial dan Ekonomi Keluarga •

Peningkatan kehidupan social keluarga

•

Peningkatan kehidupan ekonomi keluarga

4. Kesempatan Kerja Perempuan •

Peningkatan kesempatan kerja sector formal

•

Peningkatan kesempatan kerja sector informal

Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aparatur Negara 1. Peningkatan Pengetahuan dan Pendidikan •

Pendidikan dasar dan menengah

•

Pendidikan luar sekolah dan pendidikan tinggi

2. Olahraga •

Pemberdayaan masyarakat dibidang olahraga

•

Fasilitasi masyarakat yang berprestasi

•

Pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dan olahraga

•

Pemberdayaan IPTEK olaraga

65

3. Generasi Muda •

Keterampilan pemuda

•

Organisasi kepemudaan

4. Aparatur Negara •

Peningkatan kualitas pelayanan

•

Kelembagaan dan kesejahtraan aparatur

Bidang Koordinasi Agama, Budaya, dan Pariwisata 1. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan •

Bimbingan, penghayatan, dan pelaksanaan ajaran agama

•

Lembaga keagamaan

2. Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama •

Bimbingan kerukunan umat beragama

•

Sarana peribadatan umat beragama

3. Kebudayaan •

Sejarah dan purbakala

•

Pengambangan nilai budaya, seni, dan film

4. Pariwisata •

Pemasaran dan kerjasama wisata

•

Pelayanan dan pengembangan obyek dan tujuan wisata

Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1. Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan •

Perencanaan pendanaan

•

Advokasi pendanaan dan evaluasi

2. Pengambangan Kesempatan Kerja dan Kemitraan

66

•

Pengembangan kesempatan kerja keluarga miskin

•

Kemitraan dan sarana usaha

3. Pemberdayaan Penduduk Miskin dan Lingkungan •

Pemberdayaan penduduk miskin

•

Pemberdayaan lingkungan

4. Pemberdayaan Daerah •

Pendataan dan pengkajian

•

Advokasi penyusunan kebijakan daerah

Kesekretariatan 1. Pengambangan Sistem Informasi 2. Pelayanan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Agar suatu kegiatan dapat dilihat keberhasilannya, maka perlu diberikan suatu tolok ukur yang dijadikan pedoman. Adapun tolok ukur keberhasilan kegiatan dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat adalah : 1. Terselenggaranya koordinasi 2. Terwujudnya sinkronisasi 3. Adanya keterpaduan 4. Adanya persepsi yang sama 5. Adanya komitmen Dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program sehingga tercapai hasil

pembangunan

sebagaimana

yang

67

ditentukan

oleh

berbagai

departemen/kementerian/instansi yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat.

4.2 Hasil Penelitian Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitati. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Persidangan yaitu Bapak Hadri Pasaribu selaku teman sejawat dari Kepala Bagian Humas Bapak Gampang Sunaryo sebagai objek, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Persidangan yaitu Bapak Widayat Raharjo, dan staff bagian Publikasi yaitu Ibu L.M.A. Citraninda. Nara sumber tersebut merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan. Gaya

komunikasi

diperlukan

didalam

sebuah

organisasi

untuk

mengarahkan unit-unit kerja agar bekerja sesuai dengan visi misi yang diemban oleh organisasi di dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan untuk memotivasi unit-unit kerja agar bekerja secara efektif untuk memperoleh hasil yang maksimal, untuk itu dari penelitian yang sesuai judul diatas meka akan dibahas hasil penelitian dengan menyusun pola gaya komunikasi yang diterapkan kepala bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawainya, untuk mengetahuai gaya komunikasi pimpinan yang di terapkan oleh Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra dan juga karakteristik gaya komunikasi pimpinan. Untuk lebih jelasnya tentang hasil penelitian tersebut akan dibahas di bawah ini : Setiap organisasi di mana terdapat sekelompok orang yang menjalin kerjasama antara satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi atau

68

perusahaan, tentu membutuhkan seseorang pimpinan untuk mengarahkan orangorang untuk bekerjasama sesuai dengan yang diinginkan organisasi tersebut. Gaya komunuikasi pimpinan dibutuhkan untuk mengarahkan orang-orang di dalam menjalankan tugasnya, dan juga memotivasi orang-orang baik dengan memberikan semangat atau penghargaan agar mereka bekerja dengan baik. Pimpinan menyediakan arahan kepada orang-orangnya dengan memberitahukan mereka apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dimana dan bagaimana melakukannya. Hal ini berarti pimpinan menyusun tujuan dan menetapkan peranan mereka. Seorang pimpinan juga harus dapat melakukan hubungan dua arah dengan orang-orangnya seperti menyediakan dukungan, dorongan agar pegawai termotivasi di dalam menjalankan pekerjaannya. Gaya komunikasi pimpinan seseorang bisa dilihat berdasarkan beberapa asumsi mengenai manusia dan apa yang memotivasi mereka. Dengan kata lain gaya komunikasi pimpinan adalah perilaku komunikasi yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya, dengan kata lain cara atau bagaimana seorang atasan berkomunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu. Pimpinan yang sukses adalah pimpinan yang memperhatikan tujuan institusi dan mampu memberi tanggapan atas kebutuhan karyawannya, dimana harus memperhatikan tugas pokok dan memperhatikan hubungan komunikasinya, tidak hanya antar pegawai dalam unit kerjanya melainkan juga antar unit kerja dalam institusinya. Seorang pimpinan juga harus selalu mempertimbangkan situasi atau kematangan pegawai yang dipimpinnya untuk maninjau ulang keefektifan teknik

69

atau cara kerja yang digunakannya, selalu memperhatikan pengendalian atau pengawasan pelaksanaan tugas, dimana hasil tugas merupakan tanggung jawabnya dan seorang pimpinan juga harus mampu menggerakkan atau menciptakan orang lain untuk memimpin dirinya sendiri. Mewujudkan gaya komunikasi pimpinan dengan gaya kerja komunikatif konsisten untuk bekerjasama dengan pegawai, dimana harus konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilaksanakan, dan selalu terbuka untuk berkoordinasi, adalah merupakan cara untuk menciptakan kekompakkan kerja dan menjalin hubungan baik yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.sebagai seprang pimpinan, tentunya tidak dapat terlepas dari masalah yang terjadi, baik secar internal maupun eksternal.

4.2.1 Pola Gaya komunikasi Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra. A. Gaya komunikasi The Equalitarian Style 1. Pengambilan Keputusan Kepala bagian humas dalam pengambilan keputusan melakukan dengan dua cara yaitu keputusan yang melibatkan pegawai dan yang tidak melibatkan pegawai. Seperti yang dijelaskan oleh bawahan beliau yaitu Bapak Widayat Raharjo Selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan berikut ini : ” ada dua keputusan yang bisa diambil oleh pimpinan yaitu keputusan yang bersifat dua arah dan satu arah. Keputusan yang bersifat dua arah yaitu yang dirundingkan dengan pegawainya jadi mungkin sesuatu yang berkaitan dengan program kerja misalnya: ketika kita mengadakan kegiatan atau menjalankan workshop maka sebelumnya pimpinan mengajak pegawai berdiskusi terlebih dahulu mengenai persiapanpersiapan sebelum acara. Kemudian keputusan yang bersifat satu arah yaitu keputusan yang hanya diputuskan oleh pimpinan biasanya itu yang bersifat urgent atau mendadak atau yang bersifat rahasia, yang dimaksud dengan urgent adalah yang berkaitan dengan rapat koordinasi yang sulit

70

dijadwalkan karena memang itu tergantung dengan waktu dari Bapak Menteri, misalkan : Pak Menko menyuruh kita mengundang beberapa menteri besok , kita baru disuru hari ini sore itu wewenang pimpinan perintah langsung ke pegawai tanpa harus didiskusikan karena itu bukan wewenang bawahan lagi.”

Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan beliau juga melakukan nya secara transparan kepada pegawainya. Transparan disini dimaksudkan agar pegawai memahami tugasnya. Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu L.M.A Citraninda salah satu staff humas dari bagian publikasi, berikut kutipannya : ” semua kebijakan yang akan diambil didiskusikan terlebih dahulu secara terbuka, baik dengan bawahan, atasan atau sejawat, termasuk tentang anggaran kegiatan yang dibuat oleh instansi tetapi ada juga keputusan yang diambil sendiri oleh pimpinan biasanya yang menyangkut langsung dengan menteri koordinasi yaitu Abu Rizal Bakrie seperti bantuan untuk bencana alam tidak perlu pegawai ikut memutuskan karena itu bersibat darurat. ”

Selain pengambilan keputusan secara transparan, kepala bagian humas juga sering melakukan diskusi dengan teman sejawatnya dalam pengambilan keputusan atau membicarakan mengenai pekerjaan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bagian persidangan yaitu Bapak Hadri Pasaribu selaku teman sejawat beliau berikut ini : “ beliau biasanya datang ketempat saya kemudian mendiskusikan problem yang dihadapi terutama yang menyangkut pemberitaan mengenai kesra dimedia massa contohnya mengenai pemberitaan penyaluran BLT kepada keluarga miskin terutama yang bersifat negative dan mendiskusikan tentang persoalan yang interen seperti dalam hal pola memimpin pegawainya contohnya mengenai pembinaan pegawai yang ada dilingkungan humas “

Musyawarah atau berdiskusi dalam pengambilan keputusan adalah cara tepat dan bijaksana, karena dengan cara ini apapun keputusan yang diambil telah

71

disepakati bersama, sehingga tidak merugikan pihak menapun. Hal ini harus didukung adanya arus komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pegawainya atau dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2. Arus Komunikasi Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra sudah cukup baik karena beliau menganut sistem komunikasi dua arah agar terjadi timbal balik dalam berdiskusi. Hal ini dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut : ” sampai saat ini masih dua arah karena atasan baru turun tangan atau mungkin berinteraksi dengan pegawai ketika ada sebuah persoalan yang harus dipecahkan bersama dan memang kebanyakan kegiatan disini yang menyangkut kegiatan yang harus dirundingkan bersama, seperti: dalam melaksanakan kegiatan workshop atau rapat jadi kita dilibatkan dalam menentukan budget, lokasi atau tema acara. ”

Komunikasi juga harus berjalan baik dengan sesama teman sejawat agar menciptakan hubungan yang baik dalam instansi juga bisa membantu jika suatu saan memerlukan masukan dari orang lain. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang teman sejawat beliau berikut ini : “ dua arah, yaitu berkonsultasi dan berdiskusi. Yang biasa dikonsultasikan beliau kepada saya adalah pelaksanaan pekerjaa, perilaku dan kelakuan para anggota dilingkungan humas, persoalan dan pemecahan yang dihadapi . Persoalan yang biasanya didiskusikan yaitu menyangkut bagaimana cara meningkatkan pemberitaandimedia massa mengenai program kesra. “

Kepala bagian humas juga tidak segan memberikan motivasi kepada pegawainya dalam bekerja. Menurut salah seorang pegawainya beliau seringkali memberikan reward kepada pegawainya yang berprestasi dalam bekerja, berikut hasil wawancaranya :

72

” biasanya dengan memberikan reward yang sesuai kepada pegawai yang berprestasi dalam bekerja, dan juga memberikan suasana yang agak berbeda kepada para pegawai seperti mengadakan kegiatan diluar kantor, selain situasinya berbeda juga bisa membuat pegawai lebih releks dalam bekerja lalu disitu biasanya pimpinan memberikan penjelasan tentang visi misi instansi dan apa yang akan dicapai harus sesuai dengan tujuan instansi. ” B. Gaya Komunikasi The Structuring Style 1. Tugas Khusus Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra memberikan perintah yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada instansi. Selain lisan beliau juga sering memberikan perintah secara tertulis. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan nara sumber yang sudah sebutkan sebelumnya. Komunikasi yang biasa digunakan adalah komunikasi lisan atau komunikasi langsung. Pernyatan ini di jelaskan pula oleh Bapak Widayat Raharjo selaku bawahan langsung beliau, berikut penjelasannya : ” komunikasi langsung contohnya bisa dengan telepon atau disuru menghadap langsung jadi tidak bertingkat seperti ke kepala biro terus ke kabag baru ke pegawai tidak seperti itu. Perintah yang secara langsung biasanya yang bersifat cepat atau mendadak , jadi sifatnya harus segera dikerjakan atau bisa juga dengan memo namun itu perintah-perintah yang tidak harus segera dikerjakan, seperti: kepala bagian humas mendiskusikan kepada saya untuk mengumpulkan kiriman majalah dari institusi terkait untuk didokumentasikan. ”

Pegawai juga sering diberikan perintah dengan cara tertulis biasanya menggunakan memo atau dengan sms pegawainya jika pegawai tersebut didak berapda di tempat, berikut ini penjelasannya : ” lisan atau menggunakan memo agar lebih efektif. Menggunakan lisan biasanya perintah langsung dari atasan tanpa melalui birokrasi contohnya mencari data-data program yang pernah dibuat untuk dianalisis kembali kemudian menggunakan memo jika pekerjaan itu memerlukan petunjuk atau arahan yang harus dikerjakan secara rinci dan tepat contohnya siaran pers yang akan disebarkan kepada para wartawan dan data-data yang akan dibawa saat rapat koordinasi. ”

73

Cara lain komunikasi yang dilakukan pimpinan dalam memberikan perintah tugas khusus adalah dengan cara menelfon pegawai yang di beri tugas. Hal ini dilakukan jika pimpinan berhalangan hadir atau pegawai tidak berada ditempat. Ini dijelaskan dalam hasil wawancara dengan pimpinan lain dari bagian persidangan, berikut pernyataannya : ” standard sebagaimana yang lainnya memberikan perintah kepada pegawainya, maksut dari standart disini adalah caranya memanggil pegawainya untuk menghadap beliau atau datang langsung ke tempat pegawai yang akan diperintah atau bisa juga dengan telepon jika merasa butuh dan pegawainya tidak ada ditempat.”

Di dalam sebuah instansi pastilah memiliki prosedur atau struktur kerja masing-masing agar pegawai dapat bekerja dengan baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Hal ini yang telah dijalankan dengan baik oleh Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra. Berikut hasil wawancara dengan staf humas :

” kita punya yang namanya struktur organisasi atau tata laksana pemerintahan dan ditambah dengan buku uraian tata kerja pegawai jadi menurut saya sampai saat ini pimpinan masih berada dijalur yang benar artinya berada dijalur yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. ”

Dalam memberikan keputusan atau kebijakan pun beliau selalu mengikuti peraturan atau pun prosedur yang berlaku pada instansi tersebut. Hal ini diterangkan oleh staff publikasi berikut ini : ” sesuai, karena semua berdasarkan peraturan yang ada diinstansi dan dilaksanakan secara tepat berdasarkan uraian pekerjaan masing-masing bagian yang dijabarkan secara rinci dan telah diatur pada buku pedoman tata kerja pegawai yang dikeluarkan oleh instansi dan disahkan oleh presiden. ”

74

Instansi juga memiliki prosedur didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bekerja. Sebagai seorang pimpinan yang harus memegang kendali di bagiannya, beliau harus menjalankan prosedur dengan benar. Kepala bagian humas telah menjalankannya dengan baik, hal ini diungkapkan oleh teman sejawatnya berikut ini : “ sudah, dimana yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang ada dan kalau ada masalahselalu berkonsultasi/berdiskusi dengan para kepala bagian lainnya dan kalau tidak ditemukan jalan keluarnya baru berkonsultasi/berdiskusi dengan kepala biro informasi dan persidangan sebagai atasannya “

Di Kementerian Koordinator Bidang Kesra dalam hal struktur kerja sudah dijelaskan dalam bentuk undang-undang karena instansi tersebut bibawah naungan pemerintah. Kepala bahian humas sendiri telah menjalankan struktur kerja tersebut dengan benar dengan mengikuti undang-undang yang berlaku di instansinya. Hal ini di jelaskan oleh bawannya berikut ini :

” Struktur kerja instansi sudah diatur oleh undang-undang dan disahkan oleh presiden, kemudian dalam pembagian tugas beliau sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan diinstansi karena setiap bagian sudah memiliki tupoksinya masing-masing ”

2. Pembagian Tugas Kerja Pada Kementerian Koodinator Bidang Kesra pembagian tugas kerja sudah mengacu pada program kerja masing-masing bidangnya. Jadi pembagian tugas kerja di Kemenko Kesra sudah sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan oleh instansi. Di Kemenko Kesra tugas dan fungsi pegawai telah di atur oleh peraturan yang dibuat oleh presiden didalam buku pedoman kerja pegawai

75

yang dibagikan kepada para pegawainya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Widaya Raharjo dari bagian dokumentasi dan perpustakaan berikut ini : ” cukup seimbang dan rata, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita sudah memiliki buku uraian tata kerja pegawai di biro informasi dan persidangan jadi tidak ada kesulitan dalam pembagian dan yang sering dilakukan oleh pimpinan adalah memberikan arahan-arahan jika ada kesulitan, contohnya: saya dibagian dokumentasi ketika saya diperintahkan untuk mendokumentasikan kegiatan dibagian deputi dan tidak diberikan informasi atau data maka segera saya berkoordinasi dengan atasan untuk mencarisolusi yang terbaik. Jadi untuk distribusi tugas dan fungsi itu tidak terlalu banyak hambatan karena sudah ada tata kerja yang mengaturnya.”

C. Gaya Komunikasi The Relingusting Style 1. Kesempatan Mengeluarkan Saran, Pendapat, dan Gagasan Pihak instansi khususnya pimpinan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengemukakan saran atau gagasannya yang mereka miliki yang pada akhirnya saran atau gagasan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dari pihak instansi. Sehingga karyawan memiliki hak yang sama untuk kemajuan kepentingan instansi. Kepa Bagian Humas sangan kooperatif dalam menerima saran atau pun gagasan dari pegawainya, hal ini dapat terlihat pada saat rapat, beliau membebaskan pegawainya untuk mengemukakan pendapatnya, seperti yang di jelaskan oleh staf dokumentasi dan perpustakaan berikut ini : ” itu adalah masalah kondisional, artinya dalam hal ini pimpinan kami sangat demokratis karena beliau mau mendengarkan saran dan pendapat bawahannya, mau pula syering dengan bawahan artinya beliau tidak kaku dan memang orang-orang humas tidak boleh kaku jadi orangnya sangat komunikatif. Umunnya beliau tidak pernah memperlihatkan ketidak setujuannya walaupun beliau tidak setuju, beliau selalu mengakomodasi setiap usulan yang bawahannya berikan kepada beliau jadi saya pikir beliau sangat demokratis dan selalu terbuka ruang untuk berdiskusi. Gagasan yang ditolak biasanya yang tidak sesuai dengan tupoksi humas, itu pasti ditolak, seperti: setiap humas ikut menjalankan atau masuk

76

dalam tim penanggulangan kemiskinan, itu bukanlah pekerjaan humas, humas hanya mensosialisasikan tetapi untuk menjalankan tugas tersebut sudah ada bagiannya sendiri dibagian deputi penanggulangan kemiskinan. ”

Hal serupa juga di ungkapkan oleh staf bagian publikasi yang mengatakan jika pendapat itu dapat mengefisienkan waktu pasti akan di terima oleh pimpinan, berikut hasil wawancaranya : ” biasanya beliau menerima saran atau pendapat dari pegawai apalagi jika gagasan itu yang dapat mengefisienkan waktu dan prosedur pelaksanaan suatu pekerjaan itu akan sangat diterima, sedangkan gagasan yang beliau tidak terima itu gagasan yang tidak sesuai dengan kondisi atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada ”

Pada saat rapat pimpinan, kepala bagian humas selalu menerima pendapat oleh pimpinan dari bagian lain walaupun tidak secara langsunga beliau terima tetapi beliau pelajari terlebih dahu apakah masukan tersebut bermanfaat atau tidak. Ini dijelaskan oleh Kepala Bagaian Persidangan selaku teman sejawat beliau, berikut kutipannya : ” kami biasanya lebih bersifat kepada pola diskusi jadi tidak jelas mana yang lebih banyak diterima atau tidak diterima, jadi kami diskusikan terlebih dahulu kepada beliau lalu memberinya saran. Beliau menerima saran secara tidak langsung , biasanya beliau menelaah terlebih dahulu dan menanyakannya kembali apa yang kita sarankan itu dan kalo dia sudah cukup paham dia akan menerima saran kami tersebut.”

2. Berkomunikasi Komunikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung kepada pesan apa yang akan disampaikan dan seperti apa sifat pesan tersebut. Komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan dalam segala kondisi. Untuk menjaga keakraban antara atasan dengan bawahan juga dapat dilakukan dengan komunikasi verbal mau pun non verval tergantung dari kondisinya.

77

Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra mencoba untuk menjaga keakraban dan kehangatan denagn pegawainya dengan berbagai cara. Seperti yang di sampaikan oleh staf humas berikut ini dari hasi wawancara yaitu : ” komunikasinya cukup cair atau komunikatif jadi beliau tidak sungkan untuk menyapa pegawainya dan tidak sungkan untuk bercanda dengan bawahannya mungkin dengan tanda petik ngopi bareng dengan bawahannya jadi pola komunikasi seperti itu sangat efektif untuk meningkatkan atau memperkuat team work. ”

Komunikasi yang terjalin harmonis dengan pegawai akan menciptakan komunikasi yang efektif diantara keduanya. Bersikap ramah kepada pegawai harus dilakukan oleh para pimpinan agar tercipta kehangatan dalan team work. Hal ini di ungkapkan oleh staf humas dari bagian publikasi, berikut hasil wawancaranya : ” beliau sangat ramah kepada semua pegawai tidak hanya pegawai humas saja tetapi kepada pegawai divisi lain juga karena beliau tidak pernah membedakan kedudukan atau jabatan seseorang. Kemudian dalam memberikan instruksi kerja sejauh ini sudah efektif, karena maksud yang ingin disampaikan dengan hasil yang akan dicapai rata-rata 70-80 % sesuai dengan sasaran. ”

Kepala Bagian Humas juga sangat menjaga hubungan baiknya kepada teman satu jabatannya biasanya beliau memberikan saran atau pendapat kepada pimpinan lain jika ada kesulitan. Hal ini disampaikan oleh nsalah seorang teman sejawatnya, berikut kutipannya : ” baik, yang bersangkutan sering memberikan saran atau pendapat yang membangun. Saran disini biasanya beliau memberikan pendekatan kepada atasan atau bawahan yang baik kemudian pendapat yang sering beliau berikan yaitu mengenai program yang akan dibuat oleh instansi seperti program PNPM daerah mana yang lebih tepat dikunjungi. ”

78

Berdasarkan pengamatan peneliti, disini peneliti melihat Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat cukup berhasil membina hubungan baik dengan para pegawainya. Dilihat dari hubungan komunikasi yang terjadi di dalam Kemenko Kesra tidak menjaga jarak dengan pegawainya atau dengan pegawai dari bagian lain dalam melakukan hubungan komunikasi ini. Peneliti melihat bahwa Kemenko Kesra tidak membeda-bedakan pegawainya dari jabatannya, ini terbukti dari Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra mau berkomunikasi dengan pegawainya di luar dari bagian yang ada di dalam Kemenko Kesra, misalnya kepala bagian humas melakukan komunikasi langsung dengan pegawai bagian persidangan atau dengan cleaning service. Walaupun komunikasi yang berlangsung sifatnya informal, tetapi kepala bagian humas telah memberikan perhatiannya kepada pegawai, sehingga pegawainya merasa puas karena mereka dihargai dan diakui keberadaannya di dalam Kemenko Kesra.

4.2.2 Keterlibatan Dalam Upaya Mensosialisasikan Kebijakan Kesra Kepada Pegawai. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah instansi yang memegang beberapa departemen pemerintahan di mana didalam instansi serin mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membuat program yang berkaitan dengan masyarakat luas. Ada beberapa cara dalam mensosialisasikan kebijakan kepada pegawai di Kemenko Kesra. Di antaranya adalah dengan menggunakan media massa yang

79

melibatkan pegawai instansi untuk terjun langsung guna mengetahui tujuan dari instansi. Peneliti juga melakukan wawancara dengan satf humas mengenai upaya pinpinan dalam mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai. Staf humas dari bagian dokumentasi dan perpustakaan mengatakan dalam mensosialisasikan kebijakan instansi biasanya melalui media internal yang ada diinstansi, berikut hasil wawancaranya : ” disini kita punya media internal namanya warta kesra disitulah biasanya pimpinan mensosialisasikan kebijakan atau program yang terkait dengan kesra dimedia tersebut dan pimpinan juga sering menyarankan agar pegawainya membaca media tersebutatau pimpinan mengumpulkan pegawainya untuk menjelaskan program atau kebijakan yang akan dijalankan atau yang sedang dijalankanjadi tergantung situasi juga. Contohnya: kebijakan yang terkait dengan masalah kesejahteraan rakyat misalnya program PNPM untuk penanggulangan kemiskinan maka humas harus tahutentang program tersebutkarena humas adalah orang yang pertama harus tahu program yang akan dijalankan diinstansi. ” Hal yang sama juga diungkapkan oleh staf publikasi yang mengatakan dalam mensosialisasikan kebijakan instansi lebih banyak mrnggunakan media massa baru di sampaikan pada pegawainya, berikut penjelasannya : ” biasanya beliau mensosialisasikan kebijakan yaitu yang pertama dengan cara mengundang media massa untuk berdiskusi dengan tematema tertentu kemudian yang kedua dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi kebijakan bidang kesra dengan mengundang perwakilan instansi dibawah koordinasi kemenko kesra yang kemudian disosialisasikan kembali kepada pegawai. Biasanya yang disosialisasikan adalah program-program yang akan dibuat oleh instansi contohnya program PNPM atau program BLT dan dijelaskan apa tujuannya lalu bagaimana cara agar program tersebut dapat dicapai. ”

Ada juga pendapat dari bagian lain yaitu dari bagian persidangan yang masih satu jabatan dengan kepala bagian humas yaitu Bapak Hadri Pasaribu selaku kepala bagian persidangan, yang mengatakan tidak jauh berbeda dengan ungkapan diatas yaitu dalam mensosialisasikan kebijakan instansi dengan

80

mengundang media massa atau melakukan pertemuan dengan para pegawainya, berikut ungkapannya : ”biasanya instansi sendiri mensosialisasikan kebijakan menggunakan media itu juga yang beliau lakukan kepada pegawainya yaitu mengajak untuk berdiskusi dan bila perlu dilanjutkan dengan pertemuan atau rapat. Pertemuan atau diskusi disini maksudnya adalah beliau melakukan komunikasi atau berbicara program instansi pada para wartawan dan pimpinan redaksi media massa, atau melakukan kunjungan kedapur-dapur produksi media elektronik dengan mengajak pegawainya terjun langsung ke lapangan dengan tujuan pegawai akan mengarti tujuan dan sasaran instansi.”

4.3 Analisa Data Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

dilakukan

pada

Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, bahwa dalam Kemenko Kesra tersebut telah tercipta hubungan gaya komunikasi pimpinan dengan pegawainya. Dimana gaya komunikasi yang terjadi di dalam Kemenko Kesra sudah cukup lama tercipta dan terbina. Pegawai didalam organisasi merupakan orang yang bekerja dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan atau peranan dalam organisasi. Kepala bagian Humas di Kemenko Kesra melakukan komunikasi antara atasan dan bawahan (vertical upward communication) biasanya pesan yang disampaikan melalui telepon maupun surat, bersifat resmi dan sungguh-sungguh dan pesan yang disampaikan bersifat informatif. Kemenko Kesra adalah lembaga non profit dimana organisasi tersebut memiliki aktifitas yang menyangkut kesejahteraan umum. Humas adalah subjek yang sangat luas. Misi utamanya adalah mengembangkan saling pengertian,

81

kepercayaan, dan bantuan atau kerja sama. Hal ini tidak lepas dari bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh humas itu sendiri. Untuk melihat gaya komunikasi Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra, peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan beberapa staf humas dari bagian dokumentasi/perpustakaan dan bagian publikasi juga melakukan wawancara dengan teman sejawat beliau agar mendapat hasil yang lebih sinkron dan jelas. Pimpinan disini menunjukkan kebutuhan saling mempercayai mengenai sesama anggota dan menghargai pekerjaan, hal ini bisa dilihat dari hubungan kerja yang baik maka akan memperoleh hasil kerja yang baik dan optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama . Gaya komunikasi pimpinan yang terlihat di bagian humas di Kemenko Kesra yang tentunya menjalankan program-program kegiatan humas merupakan implementasi dari teori kominikasi yang diterapkan dalam dunia kerja. Dari cara Kepala Bagian Humas yaitu Bapak Gampang Sunaryo yang berkomunikasi secara langsung (tatap muka) dan mendapatkan feedback dari para pegawainya dan dari pengambilan keputusan yang selalu melibatkan pegawainya sampai cara beliau dalam mensosialisasikan kebijakan instansi yang selalu mengedepankan pegawainya dalam melaksanakan program instansi sehingga dapat tercapai tujuan yang ingin di capai oleh instansi dengan baik dan dapat menciptakan team work yang kompak. Cara menjalin kekompakan kerja dan menjalin hubungan baik adalah dengan mewujudkan gaya kerja komunikatif serta konsisten untuk bekerjasama

82

dengan pegawai, dimana harus konsisten dengan apa yang dikatakan dengan tindakan, dan selalu terbuka untuk berkoordinasi. Berdasarkan dari data penelitian dilapangan, bahwa gaya komunikasi pimpinan sudah diterapkan di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Gaya komunikasi The Equalitarian Style, The Structuring Style, dan The Relinguisting Style yang diterapkan Kepala Bagian Humas di Kemenko Kesra merupakan implementasi dari teori gaya komunikasi yang ada dalam ilmu komunikasi yang diterapkan dalam dunia kerja. Yaitu dapat dilihat pada diktat teori komunikasi yang disusun oleh S. Djuarsa Sendjaja yang terdapat pada bab 2 yaitu, enam gaya komunikasi diantaranya, The Controlling Style yaitu gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan dan arus komunikasi satu arah (one way communication), The Equalitarian Style yaitu gaya komunikasi yang berlandaskan asas kebersamaan dan arus komunikasinya dua arah (two way communication), The Structuring Style yaitu gaya komunikasi yang pesannya untuk mempengaruhi orang lain dan terstruktur dalam memberikan perintah, The Dynamic Style yaitu gaya komunikasi yang bersifat agresif dalam menyampaikan pesan dan pesan disampaikan dengan tindakan, The Relinguisting Style yaitu gaya komunikasi yang bersifat bersedia menerima saran, pendapat dan gagasan dari orang lain dan besan yang disampaikan efektif, dan The Withdrawal Style yaitu gaya komunikasi yang bersifat menghindari komunikasi dengan orang lain. Dari hasil wawancara peneliti dengan staf humas yaitu Bapak Widayat Raharjo selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan, Ibu L.M.A.

83

Citraninda selaku bagian publikasi, dan juga Bapak Hadri Pasaribu selaku Kepala Bagian Persidangan yang juga teman sejawat dari Bapak Gampang Sunaryo, diperoleh hasil bahwa Kepala Bagian Humas Di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai menjalankan gaya komunikasi yaitu, The Equalitarian Style, The Structuring Style, dan The Relinguisting Style. Gaya komunikasi the equalitarian style dipilih karena dapat dilihat pada saat kepala bagian humas mengambil suatu keputusan yang melibatkan pegawainya dan transparan dalam pengambilan keputusan juga dalam berkomunikasi kepala bagian humas menggunakan sistem dua arah (two way communication) agar terjadi umpan balik pada saat berkomunikasi. Gaya komunikasi the structuring style dipilih karena kepala bagian humas didalam memberikan perintah selalu menyesuaikan dengan prosedur yang ada di instansi dan juga dalam hal pembagian tugas beliau selalu mengikuti peraturan dan struktur kerja yang ada. Gaya komunikasi the relinguisting style dipilih karena beliau selalu menerima saran, pendapat, dan gagasan dari pegawainya maupun dari orang lain dan dalam hal berkomunikasi beliau sangat ramah dan tidak membedakan antara satu dengan lainya dan tidak pernah melihat jabatan seseorang dalam bergaul.

84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap nara sumber, maka kesimpulan yang didapat diambil dari penelitian tentang gaya komunikasi yang digunakan oleh Kepala Bagian Humas dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah gaya komunikasi Kepala Bagian Humas di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam upaya mensosialisasikan kebijakan Kesra kepada pegawai mengarah kepada gaya komunikasi “Equalitarian Style, Structuring Style, dan Relingusting Style”. Dimana gabungan dari gaya komunikasi ini efektif dilakukan oleh profesi humas. Dari ketiga gaya komunikasi tersebut yang paling ideal adalah gaya komunikasi the equalitarian style karena pimpinan humas menekankan komunikasi yang terjadi secara dua arah (two way communication) sehingga menimbulkan feedback atau umpan balik, bersifat terbuka dalam menerima gagasan, pendapat, bahkan masukan-masukan dari pegawai didalam organisasi atau perusahaan.

5.2 Saran 5.2.1 Saran Praktis Untuk dapat menghasilkan kemajuan institusi atau organisasi, salah satu yang perlu diperhatikan adalah suasana yang sangat formal didalam oerganisasi humas harus lebih diperhatikan karena suasana yang terlalu informal akan

85

mengurangi rasa profesionalisme para anggota tim organisasi. Selain itu sebagai seorang pimpinan tidak ada salahnya menggunakan gaya komunikasi the controlling style untuk memantau sejauhmana kinerja kerja dari pegawainya. Juga dalam hal penempatan humas harus lebih diprioritaskan dalam suatu lembaga. Dan yang terakhir adalah peran atasan harus lebih ditingkatkan.

5.2.2 Saran Akademis Peneliti menyarankan bagi siapa pun untuk dapat meneruskan penelitian ini di masa-masa yang akan datang seperti meneliti hubungan antar pribadi antar teman sejawat atau pegawai dengan pegawai dari divisi lain dan lain sebagainya yang dapat memberikan pencerahan bagi sebuah penelitian dimasa akan datang dengan menggunakan metode yang berbeda dan menggunakan pendekatan kuantitatif yang melakukan metode survei.

86

DAFTAR PUSTAKA Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. Jakarta : Bumi Aksara. 2007. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2005. Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Rosdakarya. 2001. Mulyana, Deddy. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005. Kusumastuti, Frida. Dasar-Dasar Humas. Malang : PT. Ghalia Indonesia dengan UMM Press. 2001. Moore, Frazier. H. HUMAS (membangun citra dengan komunikasi). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2005. W idjaja, H.A.W.. Komunikasi (komunikasi & hubungan masyarakat). Jakarta : PT.

Bumi Aksara. 2008.

Hardiman, Ima. Karier Public Relations (The Most Wanted Job). Jakarta : PT Gagas Ulung Publisher. 2007. Rakhmat, Jallalludin. Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : Remadja Karya, 1985. Jonathan & Hary. Metode Riset Komunikasi. Yogyakarta : ANDI. 2007. Abdulah, Masmuh. Komunikasi Organisasi Teori dan Praktek. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2008.

Anggoro, Linggar. M. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2002. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda. 2004.

87

Machfoedz, Mahmud. Pengantar Pemasaran Modern. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2005. Effendy,Onong U. Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2000. Effendy, Onong U. Hubungan Masyarakat (Suatu Studi Komunikologis), Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002. Ruslan, Rosady. Etika Kehumasan (konsep &aplikasinya). Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2007. Yin, Robert K. Studi Kasus (Desain dan Metode), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Sendjaja, S. Djuarsa, dkk. Teori Komunikasi. Universitas Terbuka. Jakarta, 1999 Cutlip, Scott M, dkk. Effektif Public Relations (merancang dan melaksanakan kegiatan kehumasan dengan sukses). Jakarta : PT. Indeks. 2005. Basrowi, Sukidin. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya : PT. Insan Cendekia, 2002. Widyatmini. Pengantar Bisnis. Jakarta : Gunadarma. 1996. www.Google.com Wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan Kemenko Kesra. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. Wawancara dengan Staff Bagian Publikasi.

88

BIOGRAFI PENULIS

Nama NIM Tampat, Tanggal Lahir Bangsa Agama Tempat Tinggal Telp

: Rasmini Wulandari : 44205010002 : Jakarta, 12 Juni 1985 : Indonesia : Islam : Jl. Rawa Bebek Rt. 18/ Rw. 11 No. 4 Penjaringan Jakarta Utara. : 021-40116382

Pendidikan SDN 09 Petang Penjaringan- Jakarta Utara SMP Remaja Pluit- Jakarta Utara SMA Bhineka Tunggal Ika- Jakarta Barat Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana.

(Tahun 1992-1998) (Tahun 1998-2001) (Tahun 2001-2004) (Tahun 2005-2009)

Sertifikat Pendidikan Peserta seminar, workshop Public Relations dan Budaya Universitas Mercu Buana (2006) Peserta seminar nasional Public Relations Universitas Mercu Buana (2007) Peserta PR Leadership Traning Universitas Mercu Buana (2005) Certificate In Information Technologi Universitas Mercu Buana (2006) Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA Universitas Mercu buana (2006) Peserta seminar Public Relations Universitas Mercu buana (2008) Sertifikat kelulusan komputer program Microsoft Power Point dan pemrograman Fox Base SMU Bhineka Tunggal Ika (2004) Sertifikat kelulusan komputer program Microsoft Excel SMU Bhineka Tunggal Ika (2003) Sertifikat “Drug Free” SMU Bhineka Tunggal Ika (2003) Wassalam,

Penulis

89