IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
2. URUSAN KESEHATAN Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang diselenggarakan untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Melalui pembangunan urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terus berupaya agar kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh semua warga masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, masyarakat miskin, menengah ataupun kaya. Pembangunan kesehatan ini memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM. Urusan kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam RPJMD 2010- 2015 dengan sasaran yaitu meningkatnya derajad kesehatan masyarakat. Pelaksanaannya diprioritaskan kepada yaitu (1) peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat; (2) pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada balita, penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas, (3) penurunan Angka Kematian Ibu saat melahirkan (AKI), serta Angka Kematian Bayi (AKB); (4) menjamin ketercukupan kebutuhan obat, (5) ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit, puskesmas dan PKD, dan (5) penerapan Asuransi Kesehatan Daerah yang ditujukan tidak hanya untuk keluarga miskin tetapi kepada seluruh keluarga. Pembangunan urusan kesehatan terus menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan, namun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, belum optimalnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, kurangnya kualitas layanan kesehatan reproduksi, masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dan belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan urusan kesehatan berdasarkan RKPD tahun 2011 diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta meningkatkan peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan keberdayaan sarana kesehatan dasar terutama di daerah pedesaan.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 89.165.081.800 atau sebesar 8,78 % dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473 Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 85.613.908.679 atau sebesar 96,30 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 13 program dan 79 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Setjonegoro dan SETDA (Bagian Kessejahteraan Rakyat). Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
41
IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2011 No.
Program
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
A.
BELANJA LANGSUNG
48.355.437.800
46.076.663.792
1
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
17.341.934.946
16.564.931.438
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
20.137.448.850
19.534.477.466
3
57.500.000
56.342.000
4
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
130.000.000
129.804.300
5
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
50.000.000
49.545.500
6
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
400.000.000
371.404.250
260.000.000
10.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Sumberdaya Kesehatan
1.058.984.000
1.043.423.000
155.000.000
75.000.000
15.000.000
14.915.000
30.000.000
30.000.000
60.000.000
59.909.000
3.030.000.000
2.883.243.000
586.650.600
581.964.728
3.510.411.104
3.357.384.764
121.554.600
121.258.237
17.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dinkes) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (RSUD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
97.144.800
95.962.800
18.
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
150.000.0000
141.976.400
B.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
40.809.644.000
39.537.244.887
1
Belanja Pegawai
38.929.644.000
38.204.991.410
2
Belanja Bantuan
1.880.000.000
1.332.253.477
3
Belanja Hibah
-
-
89.165.081.800
85.613.908.679
7 8
9 10 11 12 13
14. 15. 16.
Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 pemerintah kabupaten Wonosobo berupaya untuk memenuhi kecukupan obat dan berbekalan kesehatan sesuai dengan standar,. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
42
IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
kesehatan melalui pengadaan obat generik esensial dan perbekalan kesehatanbaik untuk rumah sakit maupun puskesmas dan PKD, Sementara itu dibidang kefarmasian telah dilakukan kegiatan untuk pemenuhan peralatan dan reagensia untuk keperluan analisis/pemeriksaan untuk laboratorium kesehatan sehingga fungsi laboratorium kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan meningkat. Untuk meningkatkan fungsi kefarmasian di puskesmas juga dilakukan kegiatan pembinaan kefarmasian di puskesmas. Pelaku pengobatan tradisional juga tidak terlepas dari pengawasan oleh dinas kesehatan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan teknis agar obat tradisional tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi konsumen. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan, dengan titik berat pada upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat ini dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat ditingkat dasar (Puskesmas) maupun rujukan (Rumah Sakit) baik masyarakat umum maupun peserta Askes PNS. Sebagai perwujudan dari program puskesmas unggulan telah dilakukan kegiatan untuk memfasilitasi Puskesmas Selomerto agar mempunyai pelayanan unggulan untuk pelayanan penyakit paru-paru melalui pengadaan peralatan untuk pemeriksaan dan pegobatan penyakit paru-paru. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kesehatan sangat penting terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat, penyakit, pencegahan dan pengobatannya guna meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program ini terus diupayakan melalui kegiatan pembinaan higiene sanitasi dan serveilans di pondok pesantren (Pos Kesehatan Pondok Pesantren), pengembangan dan pembentukan desa siaga percontohan, kampanye PHBS dan pengembangan media promosi kesehatan. Untuk meningkatkan keberdayaan Posyandu sebagai pos pelayana dasar bagi masyarakat dilakukan pelatihan kader posyandu di 10 posyandu. Selanjutnya untuk meningkatkan kesehatan bagi anak sekolah dilakukan penyuluhan kesehatan terpadu serta penjaringan kesehatan anak sekolah SD, SMP, SMA yang dilakukan oleh 23 Puskesmas. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini bertujuan untuk menangani permasalahan gizi masyarakat. Melalui program ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium), upaya ini terus dilakukan mengingat kasus GAKY masih sering terjadi di Wonosobo dan jika tidak ditangani secara intensif dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan kecerdasan masyarakat. Upaya yang terus dilakukan adalah dengan penguatan kelembagaan tim GAKY Wonosobo, rujukan balita kekurangan yodium ke BP GAKY di Magelang, pengawasan dan pengujian terhadap peredaran garam yodium yang dilakukan di 19 pasar di wilayah kabupaten Wonosobo. Selanjutnya terkait dengan kesehatan balita, ibu hamil dan remaja putri dilakukan dengan pemberian kapsul vitamin A pada balita untuk mencegah KVA, pemberian tablet Fe pada remaja putri dan ibu hamil untuk mencegah Anemia, pencegahan dan
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
43
IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
penanggulangan Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Balita KEP (Kekurangan Energi Protein). Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pencegahan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan seperti diare, malaria, demam berdarah dilaksanakan program pengembangan lingkungan sehat dengan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di daerah rawan penyakit, pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum dan institusi, pengawasan kualitas air bersih, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan bahan berbahaya pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) dan jajanan anak sekolah (JAS) di kantin-kantin sekolah. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini bertujuan untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. Kegiatan telah dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan surveillance epideminologi untuk melakukan deteksi dini terhadap pola penyebaran penyakit menular dengan mengumpulkan, mengelola dan mengolah data dengan memanfaatkan SIMPUS di masing-masing Puskesmas. Dengan adanya kegiatan surveilance epideminologi dapat diketahui perubahan pola penyakit, kecenderungan peningkatan insidens dan KLB. Dengan demikian suatu peningkatan insiden atau perluasan wilayah suatu KLB dapat dicegah dan diatasi segera. Untuk mempercepat laporan dari wilayah suatu KLB pada tahun 2011 Dinas Kesehatan juga telah mengembangkan layanan SMS center (gateway) sebagai sistem real time dalam melaporkan kejadian ataupun wabah KLB. Dalam kaitannya dengan pencegahan penyakit pada bayi, anak sekolah dan ibu terus dilakukan vaksinasi/ imunisasi. Selanjutnya penanggulangan dan pencegahan wabah/ KLB dan polio juga terus dilakukan, mengingat KLB di Wonosobo cukup tinggi. Pada tahun 2011 KLB yang terjadi diantaranya KLB Rubella di wilayah desa Gemblengan, Sendangsari dan desa Garung wilayah Puskesmas Garung, KLB Keracunan Makanan di desa Kalikuning Kecamatan Kejajar dengan penduduk yang terkena meliputi desa Kalikuning, desa Simbang dan desa Kalikajar kecamatan Kalikajar, KLB Rubella di desa Butuh Lor Kecamatan Kalikajar, KLB Diare di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo, KLB Varicella di desa Kuripan Kecamatan Watumalang, KLB Rubella di desa Pengarengan Kecamatan Kalibawang, KLB Rubella di desa Trimulyo Kecamatan Wadaslintang, KLB Diare di desa Rimpak Kecamatan Sapuran. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program standarisasi pelayanan dilakukan agar pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai tingkat rujukan sesuai dengan standar yang berlaku, hal ini dilakukan melalui evaluasi pelayanan kesehatan dimasing-masing puskesmas dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
44
IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Sarana
dan
Prasarana
Program ini difokuskan pada sarana pelayanan dasar kepada masyarakat (puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya). Dengan pelayanan dasar yang tepat dan cepat diharapkan masalah kesehatan masyarakat dapat teratasi, upaya ini dilakukan dengan pengadaan, peningkatan dan perbaikan/rehap Gedung puskesmas, puskesmas pembantu dan PKD. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan dan Jajarannya saja tetapi tetapi perlu melibatkan peran stakeholder lain. Keterlibatan Disdikpora dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan keseatan bagi anak sekolah dilakukan melalui peningkatan peran UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Pencegahan penyakit AIDS dilakukan bekerja sama dengan KP AIDS (Komisi penanggulangan AIDS) Kabupaten, Penanganan terhadap Lansia dengan melibatkan Komda Lansia Kabupaten Wonosobo. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kesehatan merupakan hak semua orang, tidak terkecuali lansia. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat dan keberlanjutan kesehatan lansia. Kegiatan yang telah dilakukan anatara lain revitalisasi posyandu lansia dengan meningkatkan kegiatan posyandu, tidak terbatas hanya kegiatan penimbangan tetapi diperluas dengan kegiatan yang lebih bervariasi. Revitalisasi posyandu dilakukan dengan kegiatan pengarahan dan pembinaan terhadap 30 petugas Posyandu lansia dari berbagai unsur masyarakat serta pemberian posyandu lansia kit (tensimeter, stetoskop, timbangan injak, termometer, mikrotois, tes Hb, senter kecil) bagi 43 unit Posyandu Lansia. Program Sumberdaya Kesehatan Sumberdaya kesehatan yang meliputi SDM kesehatan (dokter, bidan, perawat, tenaga penyuluh, teknisi kesehatan) dan aset-aset/sarana kesehatan harus tergarap dengan optimal. Hal ini terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan optimalisasi sumber daya kesehatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dapat optimal. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan pengembangan standar pelayanan kesehatan dengan evaluasi ulang mutu pelayanan Puskesmas Kaliwiro sesuai dengan ISO 9001: 2008 dan penatalaksanaan aset dinas kesehatan. Peningkatan SDM tenaga kesehatan juga dilakukan dengan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) sebanyak 3 bidan desa, pelatihan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) dan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang) sebanyak 25 petugas MTBS dan SDIDTK. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terpadu bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2011 telah dilakukan pelatihan puskesmas KTA dan ramah lansia bagi 25 petugas kesehatan. Selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas medis dan paramedis dalam penanganan pertama menghadapi kegawatdaruratan telah dilaksanakan pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan bagi dokter dan perawat.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
45
IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Sarana dan prasarana kesehatan rujukan utamanya di RSUD Setjonegoro terus ditingkatkan melalui pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran Instalasi Radiologi dan Elektronik Medikal Rekord. Capaian Kinerja Urusan kesehatan Capaian Kinerja urusan kesehatan dapat dilihat pada beberapa kesehatan yang tersaji pada tabel berikut :
indikator kinerja
Tabel IV.B.2.2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Capaian Kinerja No.
Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD
1
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu)/ (jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama) x 100 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu)/ (Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama) x 100 % Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Jumlah Desa / Kelurahan UCI) / (Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan) x 100 % Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / (Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama) x 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
2
3
4
5
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2010 85,71
2011 2.540 --------- x 100% 2.540 = 100,00%
91,94
13.035 -------- x 100% 13.284 = 98,13%
93,21
100,00%
255 ----- x 100% 265 = 96,23% 22 ---- x 100% 22 = 100%
100,00%
347 ---- x 100% 347 = 100%
46
IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
Capaian Kinerja No.
Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD
6
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 thn)/ (Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama) x 100 % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1)/ (Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota) x 100 % Cakupan kunjungan bayi (Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu)/ (Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama) x 100 %
7
8
2010
2011
100,00%
32,72%
86,65%
20 --- x 100% 20 = 100%
101.826 --------- x 100% 321.935 = 31,63% 13.336 ------- x 100% 13.214 = 100,92%
Sumber : Dinas Kesehatan
Tabel IV.B.2.3 Capaian kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD No. 1 2 3 4
Indikator Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu
Satuan per mil kelahiran hidup per seratus ribu kelahiran hidup
Angka Harapan Hidup Prevalensi Gizi Kurang
2010
2011
13,47
13,23
86,90
112,72
Tahun
69,99
70,23*
%
7,77
6,90
Sumber : BPS dan Dinas kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan pada tahun 2011 terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 13,23 (per mil kelahiran hidup), meningkatnya Angka harapan hidup menjadi 70,23 tahun, menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi 6,90%. Dalam hal pelayanan kepada ibu melahirkan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meningkat menjadi 100%, cakupan pertolongan persalinan yang ditolong oleh nakes meningkat menjadi 98,13%, Selanjutnya cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) meningkat menjadi 96,23%, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
47
IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
Dalam hal pengendalian penyakit menular, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan penyakit TBC BTA 100% . Selanjutnya cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 100,92%.
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa permasalahan dalam urusan kesehatan antara lain : 1. Standar fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas dan PKD) belum sama. 2. Pengetahuan keluarga tentang resiko tinggi kehamilan masih terbatas, kemauan untuk berkontak/memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan (bidan) dan menggunakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan masih kurang. 3. Akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan air bersih masih rendah. 4. Kesadaran sebagian masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih kurang. Beberapa solusi pemecahan yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit 2. Peningkatan pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak melalui program jampersal. 3. Revitalisasi Posyandu dan peran kader, partisipasi keluarga/ masyarakat dan peran aktif tenaga puskesmas dan bidan desa terus ditingkatkan 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu di puskesmas dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergendi Dasar) dan di Rumah Sakit dengan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif). 5. Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait perilaku hidup bersih dan sehat.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
48