IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam amanat UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Melalui pembangunan urusan kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terus berupaya agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh semua warga masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, masyarakat miskin, menengah ataupun kaya. Upaya ini dilaksanakan dengan penyediaan minimal satu pelayanan kesehatan dasar di setiap desa, dan sampai saat ini Kabupaten Wonosobo sudah menyediakan sarana kesehatan dasar berupa 191 PKD, 47 puskesmas pembantu dan 24 puskesmas dengan 7 puskesmas rawat inap. Sedangkan untuk tingkat rujukan sudah ada 1 Rumah sakit Umum Daerah dengan pelayanan spesialis yang cukup banyak dibanding dengan RSU pemerintah di sekitarnya yang mulai tahun 2011 sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatan rumah sakit dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rumah sakit sendiri. Selain penyediaan sarana kesehatan, Kabupaten Wonosobo juga mengalokasikan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) untuk membantu biaya perawatan masyarakat miskin non kuota JAMKESMAS. Kesehatan sebagai investasi akan menghasilkan penduduk yang sehat dan produktif sebagai SDM pembangunan yang berkelanjutan serta memiliki daya saing global. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam RPJMD 2010- 2015 dengan sasaran utama yaitu (1) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat; (2) Perbaikan gizi mayarakat (3) Pencegahan dan penanggulangan penyakit (4) Penyehatan lingkungan (5) Pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi peningkatan desa siaga aktif dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (6) Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dan (7) Pemerataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Kesehatan. Pembangunan urusan kesehatan terus menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan, namun masih dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, belum optimalnya kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dan belum meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta masih tingginya kejadian penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan urusan kesehatan berdasarkan RKPD tahun 2012 diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan desa siaga aktif, pencegahan dan penanggulangan penyakit, perbaikan gizi masyarakat serta meningkatkan peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan keberdayaan sarana kesehatan dasar terutama di daerah pedesaan.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tersebut pada tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya

LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

43


untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 105.733.833.288,- atau sebesar 9,54% dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp.1.107.938.250.383,-. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp.97.791.056.483 atau sebesar 92,48 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 13 program dan 122 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Setjonegoro dan SETDA (Bagian Kessejahteraan Rakyat). Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2011 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2

Program obat dan perbekalan kesehatan

3 4

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7 8 9 10

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

55.694.058.058

53.664.011.832

27.429.438.900

26.311.036.822

15.800.185.280

15.729.501.919

185.000.000

173.269.500

115.000.000

114.720.942

50.000.000

49.435.500

325.000.000

306.233.500

4.156.787.000

3.980.305.138

1.460.648.300

1.096.828.686

63.356.800

51.326.048

136.100.000

130.552.000

244.746.628

168.500.198

339.500.000

307.695.585

5.388.295.150

5.244.842.350

B

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan Belanja Tidak Langsung

50.039.775.230

44.126.833.795

1

Belanja Pegawai

47.984.275.230

42.286.441.816

Gaji dan Tunjangan

45.011.846.000

39.871.410.410

2.584.600.000

2.220.526.000

387.829.230

194.505.406

2.000.000.000

1.785.479.979

11 12 13

Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

3

Belanja Tak Terduga Jumlah Total

55.500.000

54.912.000

105.733.833.288

97.731.056.493

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)


44


b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat ditingkat dasar (Puskesmas, Pustu dan PKD) maupun rujukan (Rumah Sakit). Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar Dinas Kesehatan Tahun 2012 sudah membangun 10 PKD dan 3 Puskesmas dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan sertifikasi ISO 9001-2008 di Puskesmas Kaliwiro sebagai percontohan sistem manajemen mutu puskesmas lain di Kabupaten Wonosobo. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan, RSUD Setjonegoro telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya untuk memenuhi kecukupan obat dan berbekalan kesehatan sesuai dengan standar. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan melalui pengadaan obat generik esensial dan perbekalan kesehatan baik untuk rumah sakit maupun puskesmas, pustu dan PKD. Untuk menjaga kualitas obat yang diberikan kepada masyarakat telah dilakukan kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, pelatihan manajemen kefarmasian, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi, pembinaan pemantauan dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan dasar. Peningkatan keamanan sediaan farmasi swasta di Kabupaten Wonosobo juga sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sehingga Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan farmasi swasta.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kesehatan sangat penting terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat, penyakit, pencegahan dan pengobatannya guna meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program ini terus diupayakan melalui kegiatan Pengembangan dan peningkatan desa siaga aktif, pembinaan pos kesehatan pondok pesantren, peningkatan strata posyandu, kampanye PHBS dan pengembangan media promosi kesehatan serta penyuluhan terpadu.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini bertujuan untuk menangani permasalahan gizi masyarakat. Melalui program ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya Pencegahan dan penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium), upaya ini terus dilakukan mengingat kasus GAKY masih sering terjadi di Wonosobo dan jika tidak ditangani secara intensif dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan kecerdasan masyarakat (2) Pencegahan dan penanggulangan KEP yang diutamakan untuk meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita yang dilaksanakan melalui penimbangan dan pemberian PMT di posyandu serta pelacakan dan perawatan kasus gizi buruk di masyarakat (3) untuk LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

45


menurunkan kasus anemia pada remaja putri dan ibu hamil dilaksanakan pemberian tablet Fe (4) Pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A dilaksanakan dengan pemberian kapsul vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas. Mengingat pentingnya ASI eksklusif untuk peningkatan status gizi dan kekebalan tubuh bayi dilaksanakan kegiatan peningkatan ASI eksklusif di masyarakat. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dalam rangka pencegahan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan seperti diare, malaria, demam berdarah, TBC serta pencegahan penyakit degeneratif karena makanan yang mengandung bahan berbahaya dilaksanakan program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan advokasi penyediaan air minum berkualitas, advokasi dan kampanye stop BABS, dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang kesehatan. Kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan dan bahan berbahaya industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) dan sosialisasi, pemeriksaan dan pengamanan jajan anak sekolah dan operasi pasar dilaksanakan untuk Meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Wonosobo. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini bertujuan untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit baik penyakit menular maupun penyakit degeneratif. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan pelayanan imunisasi bagi bayi, balita, anak sekolah dan ibu untuk menekan angka kesakitan adan kematian akibat penyakit PD3I yang meliputi TBC, Hepatitis, campak, polio, Dipteri, pertusis dan tetanus. Kegiatan penangulangan TBC dilaksanakan untuk mencegah penularan TBC di masyarakat dengan penemuan kasus TBC sedini mungkin untuk dilakukan pengobatan dengan strategi DOTS (Direct Observed Treatment Short-Course Chemotherapy) sehingga tidak terjadi penularan ke orang lain. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS dilaksanakan dengan peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS serta pelacakan penderita untuk dilakukan pembinaan sehingga perilaku berbahaya dapat dihindari. Selain itu dilaksanakan kegiatan penemuan dan tata laksana kusta di masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit diare dan ISPA, pencegahan dan penananggulangan penyakit malaria, DBD, cikungunya, flu burung dan filariasis serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit dan polio. Untuk mencegah penyakit degeneratif sudah dilaksanakan kegiatan surveilans dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular dengan pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) di 10 desa.

Program administrasi perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan urusan Kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kesehatan dan RSUD Setjonegoro sudah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

46


daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini meliputi kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program ini dilaksanakan untuk meningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan oleh RSUD Setjonegoro.

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit Program ini difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana pelayanan rujukan kepada masyarakat. Tahun 2012 RSUD Setjonegoro sudah membangun Gedung Pelayanan Terpadu (IGD) dan peralatan kesehatan penunjang yang sesuai standart sehingga diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pasien.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya saja tetapi perlu melibatkan peran stakeholder lain. Keterlibatan Disdikpora dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak sekolah dilakukan melalui peningkatan peran UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Pencegahan penyakit AIDS dilakukan bekerja sama dengan KP AIDS (Komisi penanggulangan AIDS) Kabupaten, Penanganan terhadap Lansia dengan melibatkan Komda Lansia Kabupaten Wonosobo. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Sarana dan prasarana kesehatan rujukan utamanya di RSUD Setjonegoro terus ditingkatkan melalui pengadaan alat-alat kesehatan, terutama pemenuhan peralatan untuk mendukung program MDG’s yaitu peralatan PONEK, IGD, ICU/ICCU dan Tempat Tidur kelasa III untuk pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN KESEHATAN Capaian Kinerja urusan kesehatan dapat dilihat pada beberapa kesehatan yang tersaji pada tabel berikut :


indikator kinerja

47


Tabel IV.B.2.2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

1

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu)/ (jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama) x 100 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu)/ (Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama) x 100 % Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Jumlah Desa / Kelurahan UCI) / (Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan) x 100 % Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) / (Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama) x 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positif (Jumlah penderita TBC BTA positif yang ditemukan)/(Jumlah penderita TBC BTA positif yang ditangani)

100%

100%

336 ---- x 100% 336 = 100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 thn)/ (Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama) x 100 % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1)/ (Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota) x 100 % Cakupan kunjungan bayi (Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu

100%

24 --- x 100% 24 = 100%

31,63%

34.516 --------- x 100% 321.935 = 10,72%

100,92%

13.248 ------- x 100% 13.947

2

3

4

5

6

7

8


2011

2012 3.021 --------- x 100% 2.814 = 107,36%

98,13%

13.913 -------- x 100% 14.071 = 98,88%

96,23%

100%

262 ----- x 100% 265 = 98,87% 19 ---- x 100% 19 = 100%

48


Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD wilayah kerja pada kurun waktu tertentu)/ (Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama) x 100 %

2011

2012 = 94,99%

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel IV.B.2.3 Capaian kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2012 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD 2010-2015 No.

Indikator

Satuan

2011

2012

1

Angka Kematian Bayi

per mil kelahiran hidup

13,23

12,98

2

Angka Kematian Ibu

per seratus ribu kelahiran hidup

112,72

129,07

3

Angka Harapan Hidup

Tahun

70,23

70,48*

4

Prevalensi Gizi Kurang

%

6,90

2,35

Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan

Pembangunan urusan kesehatan pada tahun 2012 terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 12,98 (per mil kelahiran hidup), meningkatnya Angka harapan hidup menjadi 70,48 tahun, menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi 2,35%. Namun pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten wonosobo masih dihadapkan pada permasalahan tinginya angka kematian ibu yaitu 129,07 per 100.000 kelahiran hidup. Permasalahan tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten wonosobo selain permasalahan medis juga sangat dipengaruhi faktor sosial masyarakat seperti kehamilan tidak diinginkan (30%) dan tingkat pendidikan ibu dan keluarga yang masih rendah. Dari 18 kematian ibu di Kabupaten Wonosobo 14 diantaranya tingkat pendidikan ibu masih lulusan SD sehingga ibu dan keluarga sulit menerima informasi bahaya resiko tinggi kehamilan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan maupun kader kesehatan. Dalam hal pelayanan kepada ibu dan bayi, capaian pembangunan kesehatan terus mengalami peningkatan hal ini terlihat dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meningkat menjadi 107,36%, cakupan pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 98,88%, Selanjutnya cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) meningkat menjadi 98,87%, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%. Keberhasilan program pengendalian penyakit menular dapat dilihat dari indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan penyakit TBC BTA 100% .


49


d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa permasalahan dalam urusan kesehatan antara lain : 1. Pengetahuan ibu dan keluarga tentang resiko tinggi kehamilan masih terbatas sehingga kemauan untuk berkontak/memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan (bidan) dan menggunakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan masih kurang. 2. Kesadaran sebagian masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih kurang. 3. Belum adanya standarisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas. 4. Rendahnya kualitas pelayanan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

Beberapa solusi pemecahan yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Revitalisasi Posyandu dan peran kader, partisipasi keluarga, tokoh masyarakat dan peran aktif tenaga puskesmas dan bidan desa terus ditingkatkan dalam peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga tentang bahaya resiko tinggi kehamilan. 2. Peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas. 4. Revitalisasi PKD sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan.


50

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

Recommend Documents