Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si. Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2017 Harmoni one Hotel and Convention, Batam 21 Februari 2017

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2017 Harmoni one Hotel and Convention, Batam 21 Februari 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

TUJUAN DAN OUTPUT

TUJUAN

OUTPUT

a. Sinkronisasi kebijakan pembangunan Nasional dan

a. Tersusunnya rencana program/kegiatan, target,

Daerah,

Pembangunan

daerah

provinsi

dan

lokasi, dan

anggaran daerah dalam mendukung

kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah

pencapaian target pembangunan nasional Tahun

Tahun 2018, dan

2018.

b. Penyelarasan program/kegiatan, target, lokasi, dan

anggaran

pembangunan

nasional

antara

pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masingmasing bidang urusan pemerintahan Tahun 2018. c. Penyelarasan nomenklatur program/kegiatan daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

b. Terwujudnya

keselarasan

nomenklatur

program/kegiatan daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

JADWAL RAKORTEK REGIONAL I BATAM NO

WAKTU

AGENDA

NARASUMBER

KET

Senin, 20 Februari 2017 Mulai pukul 1. Check in Peserta 13.00 I.

2.

19.00-22.00

Free program

Selasa, 21 II. Februari 2017 1. 08.00–09.00 Registrasi Peserta Paparan Panel

2.

09.00-11.30

3.

11.30-11.45

4.

11.45-12.30

5.

12.30-14.00

Ballroom Lt.6

1. Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2018 dan Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Penjabarannya di Daerah Kebijakan Perimbangan Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 2. Pusat dan Daerah Tahun 2018 Kemenkeu 3. Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Nasional Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri dan Daerah COFFE BREAK 1. Direktur PEIPD, Ditjen Bina Penjelasan Teknis tentang Rakortek Pembangunan Nasional Antara K/L dan Bangda Daerah 2. Direktur PW & K Bappenas ISHOMA Pembahasan dan Klarifikasi Desk dalam Kelompok I, II, III dan IV : 1. Direktur SUPD I 2. Direktur SUPD II 3. Direktur SUPD III 4. Direktur SUPD IV

6.

14.00–18.00

5. Direktur PWK, Bappenas 6. Direktur Otda, Bappenas Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Daerah terkait) Nasional, 2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional, 3. Prioritas Daerah. Sasaran Prioritas Pembangunan 4. Nasional 5. Penandatangan BA hasil pembahasan per-K/LNK

Ballroom Lt.6 1. Las Vegas Meeting Room Lt.5 2. New York Meeting Room Lt.5 3. Moscow Meeting Room Lt.5 4. Melbourne & Hawaii Meeting Room Lt.5

JADWAL RAKORTEK REGIONAL I BATAM 7.

DINNER

18.00-19.00 Pembukaan:

8.

19.00-20.30

1. Tarian Persembahan

Panitia

2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Laporan Ketua Panitia

Panitia Dirjen Bina Bangda

4. Ucapan Selamat Datang dari Gubernur

Gubernur Kepri

Ballroom Lt.6

5. Sambutan Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus membuka acara Menteri PPN/Kepala Bappenas secara resmi 6. Doa 9.

20.30-selesai

Ramah Tamah

Ballroom Lt.6

Rabu, 22 III. Februari 2017 Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,

Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)

2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,

1.

08.30-12.00

5. 2.

Las Vegas Room Lt.5

3. Prioritas Daerah. 4. Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

Meeting

Penandatangan BA hasil pembahasan per-K/LNK

12.00-13.00

ISHOMA Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan : 1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional, 2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional

3.

13.00–17.00

3. Prioritas Daerah. 4. Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional 5.


Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait

Las Vegas Meeting Room Lt.5

JADWAL RAKORTEK REGIONAL I BATAM IV.

Kamis, 23 Februari 2017

Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait

Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional, 2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional, 1.

09.00-12.00

Moscow Meeting Room Lt.5


2.


12.00-13.00

ISHOMA Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)

Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan: 1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional, 3.

13.00–17.00

2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional

Moscow Meeting Room Lt.5


Penandatangan BA hasil pembahasan per-K/LNK Moscow Meeting Room Lt.5

Penutupan 1. 4.

17.00-17.30

1. Pembacaan Hasil Rakortek dan Rencana Tindaklanjut

2. Sambutan Penutupan

2.

Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

Ballroom

TEKNIS PELAKSANAAN TEMPAT, WAKTU dan PESERTA PELAKSANAAN RAKORTEK REGIONAL 1 TEMPAT HOTEL HARMONI ONE BATAM

 Pembukaan di Ballroom  Pembahasan Kelompok I dan Desk di Ruang Las Vegas  Pembahasan Kelompok II dan Desk di Ruang Moscow  Pembahasan Kelompok III dan Desk di Ruang New York  Pembahasan Kelompok IV dan Desk di Ruang Melbourne

PESERTA PROVINSI 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Kepulauan Riau 6. Jambi 7. Bengkulu 8. Sumetera Selatan 9. Bangka Belitung 10. Lampung 11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Banten 14. Jawa Tengah 15. DI Yogyakarta 16. Jawa Timur 17. Bali

TANGGAL 21 s.d 24 Februari 2017 PESERTA PUSAT KEMENDAGRI, BAPPENAS, KEMENKEU, K/LNK TERKAIT

UNSUR DAERAH SEKDA, BAPPEDA DAN DINAS/PD

PEMBAHASAN DALAM DESK PER K/L

Setda

K/L

DAGRI

BAPPENAS

PROVINSI

Kelompok I K/L 1 K/L 2 K/L 3 K/L 4 K/L 5

Dinas/PD

K/L

Bappeda

PEMBAHASAN PER K/L

1. Menggunakan aplikasi e-planning 2. Memeriksa kelengkapan data dukung sesuai menu yang ada dalam aplikasi eplanning, yaitu : • Usulan Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional. • Usulan Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional. • Prioritas Daerah. • Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional 3.Membahas dan mengklarifikasi Usulan Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional, Usulan Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional., Prioritas Daerah dan Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional terkait dengan kebijakan, rencana program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran. 4. Menyepakati dan menuangkan hasil pembahasan dan klarifikasi Rakortek dalam berita acara masing-masing K/L perUrusan Pemerintahan (Format 4 terlampir) 5. Penandatanganan berita acara hasil pembahasan dan klarifikasi antara K/L dengan daerah di masing-masing desk oleh: • Perwakilan Kemendagri (Direktur). • Perwakilan Bappenas (masing-masing perwakilan di desk) • Perwakilan K/LPNK. (masing-masing perwakilan di desk) • Perwakilan Pemda Provinsi. (Bappeda/Perangkat Daerah) 6. Pembahasan dalam desk tiap K/L dan Daerah dibatasi 1 jam. 7

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2018 Pembahasan Forum Rakortek K/L dengan Pemda Kegiatan : Forum Rakortek K/L dengan Pemda (Kemndagri – Bappenas – K/L terkait – Pemerintah Daerah), 21 – 23 Feb 2017 & 28 Feb – 2 Mar 2017. Input : 1. Usulan Proyek Prioritas Nasional dalam Aplikasi e-Planning (SIMU RKP) yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Bappenas dengan Mitra K/L; 2. Usulan Proyek Prioritas Daerah dalam Aplikasi e-Planning (SIMLARAS RKP dan e-Proposal) yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi Bappeda Prov/Kab/kota dan Ditjen Bangda. Kisi-Kisi Pembahasan : 1. Login dilakukan oleh Penanggung Jawab Desk Pembahasan (Ditjen Bangda) pada Aplikasi e-Planning (Rakortek) (https://e-Planning.bappenas.go.id/); 2. Pembahasan dilakukan per Kementerian/Lembaga (K/L) dan per Provinsi, dengan lingkup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga hasil Konfirmasi/Filtering; 3. Pembahasan dilaksanakan terhadap Klarifikasi dan Verifikasi atas hasil Usulan Proyek Prioritas Nasional dan Usulan Proyek Prioritas Daerah pada aspek Kewenangan dan Lokasi Proyek serta penilaian atas tingkat kebutuhan daerah dan kesiapan pelaksanaan Proyek; 4. Hasil Kesepakatan dalam Forum Rakortek K/L dengan Pemda dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan (Print Out Aplikasi); 5. Penandatangan Berita Acara dilakukan didalam Forum Rakortek K/L dengan Pemda oleh Koordinator Meja (Ditjen Bangda), Bappenas, Perwakilan Provinsi, dan K/L; 6. Berkas Berita Acara yang telah ditandatangani beserta Lampirannya (Tabel Kesepakatan Rakortek K/L dengan Pemda) diserahkan kepada Panitia untuk digandakan dan dibagikan kepada Perwakilan masing-masing. Output Kegiatan : Kesepakatan atas Klarifikasi dan Verifikasi Usulan Prioritas Nasional dan Usulan Prioritas Daerah sebagai bahan masukan bagi Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2018.

REGIONAL I - HARI PERTAMA DESK

KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN

PESERTA PROVINSI

KELOMPOK I 1

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

2.Ketua II: Kasubdit Tata Ruang, Bappenas

Kementerian ESDM

3

Kementerian Pertanian

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Pertanian

1.Ketua : Kasubdit Pertanian dan Pangan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perkebunan dan Hortikultura, Bappenas

4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan LH dan Kehutanan

1.Ketua I : Kasubdit Kehutanan 2.Ketua II :Kasubdit Lingkungan Hidup 3. Ketua III : Kasubdit Pengemb Jasa Lingk Kehutanan, Bappenas

1 2 3 4 5

6

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pekerjaan Umum Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian PUPR (Bid. PR) menangani Perumahan Rakyat Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Kelautan dan Perikanan menangani urusan Kelautan dan Perikanan Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Perhubungan menangani urusan Perhubungan Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani urusan Komunikasi, dan Informatika Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Statistik BPS dan LSI Kementerian PUPR (Bid. PU)

KELOMPOK III

1

Kementerian Kesehatan

2

Kementerin Sosial

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Kesehatan Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Sosial

3

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Koperasi dan UKM

HARI I (21 FEBRUARI 2017) 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

1.Ketua I : Direktur SUPD I 2.Ketua II : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas 3.Koordinator : KSD PE Wil II 1.Ketua I: Kasubdit Pertanahan dan Tata Ruang, Kemendagri

2

KELOMPOK II

08.00 - 12.30 Break

1.Ketua : Kasubdit ESDM, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan,Bappenas

1.Ketua I: Direktur SUPD II 2. Ketua II: Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Bappenas 3.Koordinator : KSD PE Wil III 1.Ketua : Kasubdit PU, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perumahan, Bappenas 1.Ketua : Kasubdit Perkim, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perumahan, Bappenas 1.Ketua: Kasubdit Kelautan dan Perikanan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perikanan, Bappenas 1.Ketua: Kasubdit Perhubungan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Air Baku, Irigasi, dan Rawa, Bappenas 1.Ketua : Kasubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Komunikasi, Bappenas 1.Ketua : Kasubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Komunikasi, Bappenas 1.Ketua I: Direktur SUPD III Ketua II: Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan 2. Bappenas 3.Koordinator : KSD PMIPD 1.Ketua: Kasubdit Kesehatan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat, Bappenas

PEMBUKAAN, PAPARAN PANEL DAN PENJELASAN TEKNIS

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Agraria dan Tata Ruang Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan ESDM

KETUA KELOMPOK DAN KETUA DESK

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Babel

Provinsi Sumsel

Provinsi Babel

Provinsi Lampung

Provinsi Babel

Provinsi Lampung

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Lampung

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jabar

Provinsi Kepri

Provinsi Kepri

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jabar

Provinsi Banten

1.Ketua: Kasubdit Sosial dan Budaya, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perlindungan Sosial, Bappenas

Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

1.Ketua: Kasubdit Koperasi dan UKM dan Penanaman Modal, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bappenas

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

REGIONAL I - HARI PERTAMA

4

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Penanaman Modal

1.Ketua I : Kasubdit Koperasi dan UKM dan Penanaman Modal, Kemendagri Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Babel

Provinsi Sumsel

Provinsi Babel

Provinsi Lampung

Provinsi Babel

Provinsi Lampung


2.Ketua II: Kasubdit Investasi, Bappenas 5

6

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perindustrian Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perdagangan

1.

Ketua I: Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan, Kemendagri

2.Ketua II: Kasubdit Industri, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan, Kemendagri

7

8

Kementerian Pariwisata

Kementerian Dalam Negeri

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Pariwisata

1.Ketua I: Kasubdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dagri, Kemendagri

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Urusan Pemerintahan Dalam Negeri

2.Ketua II: Kasubdit Pariwisata, Bappenas 1. 1. Ketua: Kasubdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dagri, Kemendagri;2. Wakil Ketua: Bappenas 2.Ketua II: Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Bappenas

9

BNPP dan BNPB


Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah

2

Kementerian Ketenagakerjaan

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Pendidikan Setda, Bappeda dan PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaan Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

4

Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan menangani Urusan Pemberdayaan Perlindungan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak

5

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

6

Kementerian Pemuda dan Olahraga Perpusatakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI

3.Koordinator : KSD PE Wil IV 1.Ketua I: Kasubdit Pendidikan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Kesempatan Kerja, Bappenas

3

7

2.Ketua II: Kasubdit Transmigrasi dan Perbatasan, Bappenas 1.Ketua I: Direktur SUPD IV 2.Ketua II: Direktur Otda Bappenas

KELOMPOK IV

1


1.Ketua I: Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perdesaan, Dit. Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit PP&PA Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarustamaan Gender, Bappenas

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB

1.

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Kepemudaan, dan Olahraga Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perpusatakaan

1.

Ketua I: Kasubdit Pengendalian Penduduk dan KB, Kemendagri

2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarustamaan Gender, Bappenas Ketua I: Kasubdit Porapusnas dan Kearsipan, Kemendagri

PEMBUKAAN, PAPARAN PANEL DAN PENJELASAN TEKNIS

2.Ketua II: Plt. Kasubdit Perdagangan, Bappenas

2.Ketua II: Kasubdit Keluarga Berencana, Bappenas 1. Ketua I: Kasubdit Porapusnas dan Kearsipan, Kemendagri 2.Ketua II: Plt. Kasubdit Pelayanan Publik, Bappenas

REGIONAL I - HARI KEDUA DESK


HARI II (22 FEBRUARI 2017) PESERTA PROVINSI

KELOMPOK I 1

2

3

4

KETUA KELOMPOK DAN KETUA DESK 1.Ketua I : Direktur SUPD I Ketua II : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, 2. Bappenas 3.Koordinator : KSD PE Wil II 1.Ketua I: Kasubdit Pertanahan dan Tata Ruang, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Tata Ruang, Bappenas

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Agraria dan Tata Ruang

Kementerian ESDM

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan ESDM

1.Ketua : Kasubdit ESDM, Kemendagri

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Pertanian

1.Ketua : Kasubdit Pertanian dan Pangan, Kemendagri

Kementerian Pertanian

Kementerian Lingkungan Hidup Setda, Bappeda dan PD yang dan Kehutanan menangani urusan LH dan Kehutanan

2.Ketua II: Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan,Bappenas 2.Ketua II: Kasubdit Perkebunan dan Hortikultura, Bappenas 1. Ketua I : Kasubdit Kehutanan 2. Ketua II :Kasubdit Lingkungan Hidup Ketua III : Kasubdit Pengemb Jasa Lingk Kehutanan, 3. Bappenas

Kementerian PUPR (Bid. PU)

2

Kementerian PUPR (Bid. PR)

3

Kementerian Kelautan dan Perikanan

4

5

6

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pekerjaan Umum

3.Koordinator : KSD PE Wil III 1. Ketua : Kasubdit PU, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perumahan, Bappenas

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Perumahan Rakyat Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan

1. Ketua : Kasubdit Perkim, Kemendagri

Kementerian Perhubungan

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perhubungan

1. Ketua: Kasubdit Perhubungan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Air Baku, Irigasi, dan Rawa, Bappenas

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Komunikasi, dan Informatika

BPS dan LSI

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel Provinsi Babel

Break 13.00 - 14.00

Provinsi Bengkulu

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00



Provinsi Babel

Provinsi Lampung

Provinsi Lampung


16.00 - 17.00

Provinsi Lampung

Provinsi Lampung



Provinsi Jabar

Provinsi Jabar Provinsi Banten

1.Ketua I: Direktur SUPD II Ketua II: Direktur Perkotaan, Perumahan dan 2. Permukiman, Bappenas

KELOMPOK II

1

09.00 - 10.00

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Statistik

2.Ketua II: Kasubdit Perumahan, Bappenas 1. Ketua: Kasubdit Kelautan dan Perikanan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perikanan, Bappenas


Provinsi Lampung

Provinsi Babel

Provinsi Lampung


Provinsi Lampung


Provinsi Jabar


Provinsi Jabar

Provinsi Banten


Provinsi Jabar Provinsi Banten Provinsi Jateng


Provinsi Banten Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

1. Ketua : Kasubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kemendagri


2.Ketua II: Kasubdit Komunikasi, Bappenas

1. Ketua : Kasubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Komunikasi, Bappenas


Provinsi DIY

REGIONAL I - HARI KEDUA KELOMPOK III

1


Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Kesehatan

2

Kementerin Sosial

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Sosial

3


Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Koperasi dan UKM

4

Badan Koordinasi Penanaman Modal

5


Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perindustrian

6


Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perdagangan

7



8



9

BNPP dan BNPB

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Penanaman Modal


2


3


4

5

6

7

1.Ketua: Kasubdit Koperasi dan UKM dan Penanaman Modal, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bappenas 1.Ketua I : Kasubdit Koperasi dan UKM dan Penanaman Modal, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Investasi, Bappenas 1. Ketua I: Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Industri, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan, Kemendagri

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Pemuda dan Olahraga menangani urusan Kepemudaan, dan Olahraga Setda, Bappeda dan PD yang Perpusatakaan Nasional RI dan menangani urusan Arsip Nasional RI Perpusatakaan

1. Ketua I: Kasubdit Pengendalian Penduduk dan KB, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarustamaan Gender, Bappenas 1. Ketua I: Kasubdit Porapusnas dan Kearsipan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Keluarga Berencana, Bappenas 1. Ketua I: Kasubdit Porapusnas dan Kearsipan, Kemendagri 2.Ketua II: Plt. Kasubdit Pelayanan Publik, Bappenas

Provinsi Sumut Provinsi Sumbar Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumut Provinsi Sumbar Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Aceh Provinsi Sumut Provinsi Sumbar

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Pendidikan

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Urusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda, Bappeda dan PD yang Badan Kependudukan dan Keluarga menangani Pengendalian Berencana Nasional Penduduk dan KB

Provinsi Aceh Provinsi Sumut Provinsi Sumbar Provinsi Riau

Provinsi Kepri

1.Ketua I: Direktur SUPD IV 2.Ketua II: Direktur Otda Bappenas 3.Koordinator : KSD PE Wil IV 1.Ketua I: Kasubdit Pendidikan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas Provinsi Jambi 1.Ketua I: Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Kesempatan Kerja, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perdesaan, Dit. Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit PP&PA Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarustamaan Gender, Bappenas

Provinsi Aceh Provinsi Sumut Provinsi Sumbar

Provinsi Riau


Setda, Bappeda dan PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaan Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Bali

Provinsi Sumbar

2.Ketua II: Plt. Kasubdit Perdagangan, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dagri, Kemendagri Provinsi Sumbar Provinsi Riau 2.Ketua II: Kasubdit Pariwisata, Bappenas 1. 1. Ketua: Kasubdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dagri, Kemendagri;2. Wakil Ketua: Bappenas Provinsi Riau Provinsi Kepri 2.Ketua II: Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dagri, Kemendagri Provinsi Kepri Provinsi Jambi 2.Ketua II: Kasubdit Transmigrasi dan Perbatasan, Bappenas

KELOMPOK IV 1

1.Ketua I: Direktur SUPD III Ketua II: Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan 2. Perdesaan Bappenas 3.Koordinator : KSD PMIPD 1.Ketua: Kasubdit Kesehatan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat, Bappenas 1.Ketua: Kasubdit Sosial dan Budaya, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perlindungan Sosial, Bappenas

Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel



Provinsi Lampung

Provinsi Babel

Provinsi Lampung


Provinsi Lampung


Provinsi Jabar






Provinsi Babel

Provinsi Lampung

Provinsi Lampung



Provinsi Sumsel Provinsi Babel Provinsi Lampung

Provinsi Lampung



Provinsi Jabar





Provinsi DIY

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

REGIONAL I - HARI KETIGA DESK


PESERTA PROVINSI

KELOMPOK I 1

2 3 4

Kementerian Agraria dan Tata RuangSetda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Agraria dan Tata Ruang Kementerian ESDM Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan ESDM Kementerian Pertanian Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Pertanian Kementerian Lingkungan Hidup dan Setda, Bappeda dan PD yang Kehutanan menangani urusan LH dan Kehutanan

KELOMPOK II

1 2 3 4 5

6

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pekerjaan Umum Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian PUPR (Bid. PR) menangani Perumahan Rakyat Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Kelautan dan Perikanan menangani urusan Kelautan dan Perikanan Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Perhubungan menangani urusan Perhubungan Setda, Bappeda dan PD yang Kementerian Komunikasi dan menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Informatika Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Statistik BPS dan LSI Kementerian PUPR (Bid. PU)

KELOMPOK III

1


2

Kementerin Sosial

3


Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Kesehatan Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Sosial Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Koperasi dan UKM

4

Setda, Bappeda dan PD yang Badan Koordinasi Penanaman Modal menangani Penanaman Modal

5


Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perindustrian

KETUA KELOMPOK DAN KETUA DESK 1.Ketua I : Direktur SUPD I 2.Ketua II : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas 3.Koordinator : KSD PE Wil II 1.Ketua I: Kasubdit Pertanahan dan Tata Ruang, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Tata Ruang, Bappenas 1.Ketua 2.Ketua 1.Ketua 2.Ketua

: Kasubdit ESDM, Kemendagri II: Kasubdit Data dan Informasi Kewilayahan,Bappenas : Kasubdit Pertanian dan Pangan, Kemendagri II: Kasubdit Perkebunan dan Hortikultura, Bappenas 1.Ketua I : Kasubdit Kehutanan 2.Ketua II :Kasubdit Lingkungan Hidup Ketua III : Kasubdit Pengemb Jasa Lingk Kehutanan, 3. Bappenas 1.Ketua I: Direktur SUPD II Ketua II: Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, 2. Bappenas 3.Koordinator : KSD PE Wil III 1.Ketua : Kasubdit PU, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perumahan, Bappenas 1.Ketua : Kasubdit Perkim, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perumahan, Bappenas 1. Ketua: Kasubdit Kelautan dan Perikanan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perikanan, Bappenas

HARI III (23 FEBRUARI 2017) Break 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00


Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Babel

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumsel

Provinsi Babel

Provinsi Lampung

Provinsi Sumsel

Provinsi Babel

Provinsi Lampung


Provinsi Babel

Provinsi Lampung


Provinsi Jabar

Provinsi Lampung


Provinsi Jabar

Provinsi Banten


Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

1. Ketua: Kasubdit Perhubungan, Kemendagri Provinsi Aceh Provinsi Sumut Provinsi Sumbar 2.Ketua II: Kasubdit Air Baku, Irigasi, dan Rawa, Bappenas 1.Ketua : Kasubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kemendagri Provinsi Sumut Provinsi Sumbar Provinsi Riau 2.Ketua II: Kasubdit Komunikasi, Bappenas 1.Ketua : Kasubdit Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kemendagri Provinsi Sumbar Provinsi Riau Provinsi Kepri 2.Ketua II: Kasubdit Komunikasi, Bappenas 1.Ketua I: Direktur SUPD III Ketua II: Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan 2. Perdesaan Bappenas 3.Koordinator : KSD PMIPD 1.Ketua: Kasubdit Kesehatan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat, Provinsi Riau Provinsi Kepri Provinsi Jambi Bappenas 1.Ketua: Kasubdit Sosial dan Budaya, Kemendagri Provinsi Kepri Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu 2.Ketua II: Kasubdit Perlindungan Sosial, Bappenas 1.Ketua: Kasubdit Koperasi dan UKM dan Penanaman Modal, Kemendagri Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Provinsi Sumsel 2.Ketua II: Kasubdit Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bappenas 1.Ketua I : Kasubdit Koperasi dan UKM dan Penanaman Modal, Kemendagri Provinsi Bengkulu Provinsi Sumsel Provinsi Babel 2.Ketua II: Kasubdit Investasi, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan, Kemendagri Provinsi Sumsel Provinsi Babel Provinsi Lampung 2.Ketua II: Kasubdit Industri, Bappenas

REGIONAL I - HARI KETIGA

6

7



Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perdagangan

1.Ketua I: Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan, Kemendagri



Provinsi Babel

Provinsi Lampung


Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Lampung


Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim


Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Jabar

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Banten

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Jateng

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi DIY

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Jatim

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Bali

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Aceh

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

Provinsi Bengkulu

Provinsi Sumut

Provinsi Sumbar

Provinsi Riau

Provinsi Kepri

Provinsi Jambi

2.Ketua II: Plt. Kasubdit Perdagangan, Bappenas

2.Ketua II: Kasubdit Pariwisata, Bappenas

8



1.

1. Ketua: Kasubdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dagri, Kemendagri;2. Wakil Ketua: Bappenas

2.Ketua II: Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Bappenas

9

BNPP dan BNPB


1.Ketua I: Kasubdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dagri, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Transmigrasi dan Perbatasan, Bappenas 1.Ketua I: Direktur SUPD IV

KELOMPOK IV

1

2

3

4

5




2.Ketua II: Direktur Otda Bappenas Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Pendidikan Setda, Bappeda dan PD yang menangani Urusan Ketenagakerjaan Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.Koordinator : KSD PE Wil IV 1.Ketua I: Kasubdit Pendidikan, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Kesempatan Kerja, Bappenas 1.Ketua I: Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Perdesaan, Dit. Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Bappenas

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Urusan Kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak

1.Ketua I: Kasubdit PP&PA Kemendagri

Setda, Bappeda dan PD yang menangani Pengendalian Badan Kependudukan dan Keluarga Penduduk dan KB Berencana Nasional

1. Ketua I: Kasubdit Pengendalian Penduduk dan KB, Kemendagri 2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarustamaan Gender, Bappenas

6

Kementerian Pemuda dan Olahraga

7

Perpusatakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI

2.Ketua II: Kasubdit Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarustamaan Gender, Bappenas

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Kepemudaan, dan Olahraga

1.

Setda, Bappeda dan PD yang menangani urusan Perpusatakaan

1.

Ketua I: Kasubdit Porapusnas dan Kearsipan, Kemendagri

2.Ketua II: Kasubdit Keluarga Berencana, Bappenas Ketua I: Kasubdit Porapusnas dan Kearsipan, Kemendagri

2.Ketua II: Plt. Kasubdit Pelayanan Publik, Bappenas

Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN A. TATA TERTIB 1. 2. 3. 4.

Peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai dan sudah melakukan registrasi/absensi terlebih dahulu. Peserta diminta menunjukan ID Cardnya dan kupon pada saat ke restoran atau tempat makan. Demi kelancaran pembahasan dalam desk, peserta harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan panitia. Panitia penyelenggara tidak menanggung segala biaya transportasi (honor maupun tiket) dan akomodasi peserta pusat dan daerah selama penyelenggaraan berlangsung dan panitia hanya menanggung konsumsi untuk satu orang peserta provinsi dari masing-masing Perangkat Daerah/SKPD. 5. Panitia tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan akibat kelalaian peserta.

B. DATA DUKUNG

1. 2. 3. 4. 5. 6.

RPJMN 2014 – 2019 Rancangan RKP 2018 RENSTRA atau Rancangan Renja K/L (2018) SEB Mendagri dan Bappenas tentang Penserasian RPJMN dan RPJMD RPJMD RENSTRA dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (2018)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

C. TINDAK LANJUT 1. Berdasarkan Berita Acara hasil Rakortek, Kementerian/Lembaga Non Kementerian melakukan penyempurnaan Program, kegiatan, Lokasi dan Anggaran Prioritas Nasional pada RKP dan Renja K/L; 2. Berdasarkan Berita Acara hasil Rakortek, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan Program, kegiatan, Lokasi dan Anggaran dalam mendukung Prioritas Nasional dan prioritas daerah dalam rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 3. Hasil Rakortek Nasional menjadi bahan pembahasan prioritas dalam Musrenbang Nasional. 4. Hasil Rakortek Nasional dijabarkan oleh provinsi dalam pelaksanaan Rakortek Provinsi. 5. Hasil Rakortek Provinsi yang diikuti oleh Kabupaten/Kota menjadi bahan pembahasan prioritas dalam Musrenbang Provini.

LAMPIRAN -LAMPIRAN BERITA ACARA BERITA ACARA RAKORTEK PEMBANGUNAN DAERAH ANTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN DENGAN DAERAH Pada Hari ini, ....... , Tanggal ............, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Antara Kementerian/Lembaga Non Kementerian dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional dengan hasil sebagai berikut: I. Daerah dan Urusan Pemerintahan atau K/L • Provinsi :…… • Nama Urusan Pemerintahan : ….. • Kementerian/Lembaga Non Kementerian :….. II. Tim Pembahas dan Validasi No. 1. 2. 3. 4.

Nama

Jabatan

Instansi Kementerian Dalam Negeri Bappenas Kementerian/LNK Pemda Prov

III.Menyepakati hasil pembahasan dan Klarifikasi adalah sebagai berikut : 1. Usulan Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional. 2. Usulan Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional. 3. Prioritas Daerah. 4. Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

IV.Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan dan Klarifikasi: 1. Berdasarkan Berita Acara hasil Rakortek, Kementerian/Lembaga Non Kementerian melakukan penyempurnaan Program, kegiatan, Lokasi dan Anggaran Prioritas Nasional pada RKP dan Renja K/L; 2. Berdasarkan Berita Acara hasil Rakortek, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan Program, kegiatan, Lokasi dan Anggaran dalam mendukung Prioritas Nasional dan prioritas daerah dalam rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. 3. Hasil Rakortek Nasional menjadi bahan pembahasan prioritas dalam Musrenbang Nasional. 4. Hasil Rakortek Nasional dijabarkan oleh provinsi dalam pelaksanaan Rakortek Provinsi. 5. Hasil Rakortek Provinsi yang diikuti oleh Kabupaten/Kota menjadi bahan pembahasan prioritas dalam Musrenbang Provinsi..

17

LANJUTAN BERITA ACARA

6. Hasil Rakortek Nasional menjadi bahan pembahasan prioritas dalam Musrenbang Nasional. 7. Hasil Rakortek Nasional menjadi bahan pembahasan prioritas dalam pelaksanaan Rakortek dan Musrenbang Provinsi. Demikian Berita Acara Hasil Penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Beban Kerja Perangkat Daerah ini dibuat 4 (empat) rangkap dan ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian/LPNK terkait, Pemerintah Provinsi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI Perwakilan Kementerian / Lembaga,

Perwakilan Daerah Provinsi,

(___________________) Jabatan:

(__________________) Jabatan:

MENGETAHUI, Perwakilan Kementerian / Lembaga,

Perwakilan Daerah Provinsi,

(_____________________) Jabatan:

(_____________________) Jabatan:

18

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH

19

Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si. Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2017 Harmoni one Hotel and Convention, Batam 21 Februari 2017

Recommend Documents