Disampaikan oleh : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Dalam : Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Koperasi dan UMKM 21 Februari 2017
1
KONDISI SAAT INI
Jumlah Koperasi
212.135
Unit
Aktif dan Tidak Aktif
RAT dan Tidak RAT
Aktif
Tidak Aktif
150.223 Unit
61.912 Unit
(70,81 %)
(29,19 %)
RAT
Tidak RAT
58.107 Unit
92.116 Unit
(38,68 %)
(61,32 %)
Sumber : Data Kementerian KUKM, 31 Des 2015
2
Perlunya Pengawasan?? • Jumlah koperasi dengan semua variannya di sektor keuangan (usaha simpan pinjam) dan sektor riil, telah tumbuh begitu pesat, • Tidak sedikit pula praktik usaha koperasi menyimpang dari nilaijatidiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pembinaan teknis selama ini lebih menghasilkan kuantitas koperasi, untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas diperlukan PENGAWASAN • Landasan Yuridis: * UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, * PP No 9 Tahun 1995 tentang USP oleh koperasi, * Perpres No 62 tahun 2016 tentang Kemenkop & UKM 3
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Bagian Perencanaan
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
Bagian Umum
•Sub Bag. Program •Sub Bag. Pelaporan •Sub Bag. Keuangan •Sub Bag. Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
ASDEP KEPATUHAN
ASDEP PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN
ASDEP PEMERIKSAAN USAHA SIMPAN PINJAM
ASDEP PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM
ASDEP PENERAPAN SANKSI
Bidang Kepatuhan Legal
Bidang Pemeriksaan Organisasi
Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvesional
Bidang Konvesional
Bidang Penerapan Sanksi
•Sub Bid Penerapan Peraturan dan Hukum •Sub Eva Penerapan Peraturan dan Hukum Bidang Kepatuhan Usaha dan Keuangan •Sub Bid Kepatuhan Usaha •Sub Bid Kepatuhan Keu
Bidang Kepatuhan Transaksi •Sub Bid Pencegahan Transaksi Mencurigakan •Sub Bid Pemeriksaan dan Pelaporan
•Sub Bid Pemeriksaan Manaj Organisasi •Sub Bid Pemeriksaan Org Usaha Bidang Pemeriksaan Kinerja •Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan •Sub Bid Pemeriksaan Kinerja Keuangan Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan •Sub Bid Pemeriksaan Ex •Sub Bid Pemeriksaan Int
•Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana •Sub Bid Pemeriksaan Penyaluran Dana Bidang Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah •Sub Bid Pemeriksaan Penghimpunan Dana •Sub Bid Pemeriksaan Pembiayaan Bidang Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam •Sub Bid Audit Financial •Sub Bid Audit Khusus
Kelompok Jabatan Fungsional
•Sub Bid Penilaian Kesehatan KSP •Sub Bid Penilaian Kesehatan USP Koperasi Bidang Syariah •Sub Bid Penilaian Kes KSP Pola Syariah •Sub Bid Penilaian Kes USP Pola Syariah Bidang Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan •Sub Bid Pelaksanaan Rekomendasi •Sub Bid Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
•Sub Bid Penerapan Sanksi Administrasi •Sub Bid Pelimpahan Perkara
Bidang Pemantauan •Sub Bid Pemantauan Pelaksanaan Sanksi •Sub Bid Pemantauan Keputusan Hasil Pelimpahan Bidang Rehabilitasi •Sub Bid Rehabilitasi Kelembagaan •Sub Bid Rehabilitasi Usaha
PROGRAM DAN KEGIATAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN Tugas : 1. Penerapan Kepatuhan Koperasi
Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monev urusan pengawasan koperasi
REKOMENDASI DALAM MENDUKUNG PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI
3. Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam 4. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam 5. Penerapan Sanksi
O U T P U T
2. Pemeriksaan Kelembagaan
Sistem Informasi dalam Mendukung Pengawasan Koperasi 8
LANGKAH PENGAWASAN KOPERASI 1.
Penataan Pementaan Data Koperasi
2.
Pembuatan peraturan menteri dan peraturan deputi
3.
Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Koperasi
4.
Membuka web layanan pengaduan Koperasi
5.
Melakukan Kerjasama Dengan : - Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Pembentukan Satgas Waspada
Investasi - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Pelaksana Pengawas Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (Tim Satgas Kemitraan
Yang Terdiri dari Stgas Pengawasa Koperasi di daerah Prov, Kab, kota) - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka Penerapan Prinsip Mengenai Penggguna Jasa Bagi koperasi Simpan Pinjam Bersama Pembentukan Tim Financial Action Task Force
GAMBARAN UMUM KEGIATAN DEPUTI PENGAWASAN TAHUN 2017 1. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Dengan Membentuk Satgas Pengawas Koperasi, Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1712 Satgas pengawas koperasi d tersebar di propinsi dan Kabupaten 2. Sosialisasi, Peraturan Diputi Pengawasan, dan Bimtek
Satgas Koperasi 3. Pemeriksaan Koperasi Meliputi , Organisasi (Kelembagaan) , Usaha dan Laporan Keuangan 4. Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS , 5. Pemanatau dan Menanganan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan
Koperasi
PERATURAN TEKNIS PENGAWASAN KOPERASI YANG TELAH DISUSUN 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per./M.KUMK/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi; Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara, dan Kode etik Pengawas Koperasi; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/Dep.6/IX/2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/II/2017 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun Anggaran 2017 Penyusunan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan tentang Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
6
LAYANAN PENGADUAN KOPERASI Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dimanfaatkan untuk mendukung
pengawasan koperasi anggota koperasi dan atau masyarakat secara umum. Beberapa layanan yang akan dan telah disiapkan oleh pemerintah dalam mendukung kemandirian pengawasan koperasi antara lain
ALAMAT PORTAL WEB
KETERANGAN
awasikoperasi.go.id
Sistim pengaduan masyarakat berbasis online yang khusus mengawasi koperasi di seluruh Indonesia. Saat ini sedang disiapkan infrastrukturnya oleh Deputi Bidang Pengawasan
www.depkop.go.id
Melalui website ini masyarakat dapat melihat perkembangan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM, selain itu tersedia juga layanan publik yang terkait dengan pengaduan atau informasi mengenai kebijakan tersebut termasuk melalui call center 1500587
lapor.go.id
Portal aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan . Kementerian Koperasi dan UKM terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan melalui portal tersebut sesuai dengan tupoksinya 6
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Pusat
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi. • Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi.
Provinsi
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. • Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Kab/Kota
• Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. • Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
10
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Pusat
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi. • Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi
Provinsi
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. • Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Kab/Kota
• Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.. • Penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
11
12
SATGAS PENGAWASAN KOPERASI
Jumlah Satuan Tugas Tahun 2017 ----> 1712 Satgas @ 5 Satgas x 34 Prov = 170 Satgas Provinsi @ 3 Satgas x 514 Kab/Kota = 1.542 Satgas Kab/Kota
22
• Satgas Pengawas Koperasi bersifat Ad Hoc dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan koperasi
• Merupakan stimulan dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan koperasi di daerah dimana pengawasan koperasi merupakan tugas dan fungsi baru bagi pemerintah • Konsekuensi UU 23/2014 maka kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan koperasi terbatas sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi, di sisi lain sesuai dengan PP 18/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah telah terbentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) daerah termasuk di dalamnya terdapat sub urusan yang melaksanakan fungsi pengawasan koperasi • Oleh karena itu Daerah diharapkan dapat menyiapkan anggaran dan dukungan SDM dalam pelaksanaan fungsi pengawasan koperasi. 14
SEBARAN JUMLAH SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI TA 2017
NO
Provinsi
Jumlah Kab / Kota
Jumlah Satgas
Kab
Kota
Total
Prov
Kab/Kota
Total
1
Prov. Aceh
18
5
23
5
69
74
2
Prov. Sumatera Utara
25
8
33
5
99
104
3
Prov. Sumatera Barat
12
7
19
5
57
62
4
Prov. Riau
10
2
12
5
36
41
5
Prov. Jambi
9
2
11
5
33
38
6
Prov. Sumatera Selatan
13
4
17
5
51
56
7
Prov. Bengkulu
9
1
10
5
30
35
8
Prov. Lampung
13
2
15
5
45
50
9
Prov. Bangka Belitung
6
1
7
5
21
26
10
Prov. Kepulauan Riau
5
2
7
5
21
26
11
Prov. DKI Jakarta
1
5
6
5
18
23
12
Prov. Jawa Barat
18
9
27
5
81
86
13
Prov. Jawa Tengah
29
6
35
5
105
110
14
Prov. D.I Yogyakarta
4
1
5
5
15
20
15
Prov. Jawa Timur
29
9
38
5
114
119
17
NO
Provinsi
Jumlah Kab / Kota
Jumlah Satgas
Kab
Kota
Total
Prov
Kab/Kota
Total
16
Prov. Banten
4
4
8
5
24
29
17
Prov. Bali
8
1
9
5
27
32
18
Prov. NTB
8
2
10
5
30
35
19
Prov. NTT
21
1
22
5
66
71
20
Prov. Kalimantan Barat
12
2
14
5
42
47
21
Prov. Kalimantan Tengah
13
1
14
5
42
47
22
Prov. Kalimantan Selatan
11
2
13
5
39
44
23
Prov. Kalimantan Timur
7
3
10
5
30
35
24
Prov. Kalimantan Utara
4
1
5
5
15
20
25
Prov. Sulawesi Utara
11
4
15
5
45
50
26
Prov. Sulawesi Tengah
12
1
13
5
39
44
27
Prov. Sulawesi Selatan
21
3
24
5
72
77
28
Prov. Sulawesi Tenggara
15
2
17
5
51
56
29
Prov. Gorontalo
5
1
6
5
18
23
30
Prov. Sulawesi Barat
6
0
6
5
18
23
31
Prov. Maluku
9
2
11
5
33
38
32
Prov. Papua
28
1
29
5
87
92
33
Prov. Maluku Utara
8
2
10
5
30
35
34
Prov. Papua Barat
12
1
13
5
39
44
TOTAL
416
98
514
170
1542
1712
18
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Lantai 2 Gedung Annex Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12940
Tujuan
a.
b.
c.
meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaannya; dan mendorong pengelolaan Koperasi dalam menerapkan prinsipprinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jatidiri koperasi.
PERDEP DEKONSENTRASI SATGAS PENGAWAS KOP
Sasaran
a.
b.
meningkatnya peran, kesadaran, tanggungjawab, dan kemampuan teknis Pejabat Pengawas Koperasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan koperasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan
•
•
Satgas Pengawas Koperasi melaksanakan pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan yang terkait. Dalam pelaksanaan pengawasan Satgas Pengawas Koperasi Provinsi/DI/Kab/Kota dapat menentukan ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi koperasi di lapangan. 19
Prosedur Pengawasan
1 & 4b 2 a
DEPUTI PENGAWASAN Sekretaris Deputi
2 b
4c 4d & 5b D1 D2 D3
6 Asdep Kepatuhan
Asdep Pemeriksaan Kelembagaan
Asdep Pemeriksaan KSP/USP
Asdep Penilaian Kesehatan
Asdep Penerapan Sanksi 5a & 7
3a 4a
3b TIM
OBYEK 3c
2c
22
PROSEDUR DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 1. Asdep 1 s.d. 4 mengusulkan rencana pemeriksaan 2. a. Deputi menyetujui b. Sesdep menerbitkan SPT c. Asdep 1 s.d. 4 konfirmasi obyek 3. a. Asdep 1 s.d. 4 melakukan koordinasi / coaching TIM b. Tim melaksanakan pemeriksaan ke obyek c. Tim kembali dan menyusun LHP 4. a. Tim melaporkan LHP ke Asdep 1 s.d. 4 (sebagai penanggung jawab kegiatan) b. Asdep 1 s.d. 4 melaporkan ke Deputi (Rekomendasi tindaklanjut LHP) c. Deputi mendisposisi ke Asdep 5 bila LHP terdapat pelanggaran yang harus ditindaklanjuti dengan sanksi d. Sesdep mengirim LHP ke Obyek 5. a. Bila LHP terdapat pelanggaran Asdep 5 memproses penerbitan sanksi ttd oleh Deputi b. Sesdep memproses administrasi dan pengiriman sanksi ke obyek 6. Asdep 1 s.d. 4 monitoring tindaklanjut LHP dalam hal pembinaan 7. Asdep 5 memonitoring tindaklanjut LHP dalam hal sanksi 23
Sekretaris Deputi
Menerbitkan SPT Mengirim tindaklanjut LHP Memproses administrasi
Asisten Deputi 1 s.d. 4
Penanggung Jawab Program/Kegiatan Pemeriksaan Monitor Tindaklanjut LHP dalam hal pembinaan Melaksanakan fungsi struktural
Asisten Deputi 5
Penanggung Jawab Program/Kegiatan Sanksi Monitor Tindaklanjut LHP dalam hal Sanksi Melaksanakan fungsi struktural
TIM
Melaksanakan pemeriksaan Melaksanakan Tugas Fungsional
25
Pelaporan
20
FLOW CHART PENGAWASAN KOPERASI ASDEP KEPATUHAN
SATGAS PENGAWAS KOPERASI
ASDEP PEMERIKSAAN USP
ASDEP PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN
ASDEP PENILAIAN KESEHATAN USP
1.KPPU 2.OJK 3.PPATK 4.KEPOLISIAN 5.KEJAKSAAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM
KOPERASI
kerjasama
PENYIMP ANGAN KOPERASI
?
T MONITORING
DATABASE KOPERASI
Y
ASDEP PENERAPAN SANKSI
PENYIM PANGAN BERAT ?
Y
1. PELIMPAHAN PERKARA 2. REHABILITASI KELEMBAGAAN 3. REHABILITASI USAHA
T 1. PEMBINAAN 2. SANKSI ADMINISTRATIF
MONITORING
DATABASE KOPERASI BERMASALAH
21
