Disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyusunan Sistem Monitoring dan Informasi Pengawasan Bekasi, 10 April 2017
CURICULUMVITAE Nama : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962 Tempattinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 DOKTOR ILMU HUKUM UNDIP : BERKELUARGA, 1 ISTRI , 3 ANAK Status : 08122601681 HP :
[email protected] atau
[email protected] e-mail : www.jamalwiwoho.com Website : @jamalwiwoho Twitter : jamalwiwoho Facebook Pekerjaan Pengalaman
: - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Ketua Dewan Pengawas BLU UNDIP - Ketua Dewan Pengawas BLU UNS - Plh. Rektor UNIMA - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia - Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo - Lain-lain:
Ø Reviewer Nasional DP2M Dikti, Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll. Ø Dosen Pascasarjana di MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll.
PENGELOLAAN PTN Lemahnya Pengawasan Intern menimbulkan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset di PTN
PRINSIP PENGELOLAAN PTN A. AKUNTABILITAS B. TRANSPARANSI C. NIRLABA D. PENJAMINAN MUTU E. EFEKTIF DAN EFISIEN
DASAR HUKUM PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pengelolaan dan
Tata Kelola Perguruan Tinggi Pasal 28 Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik;
c. pengawas dan penjaminan mutu;
d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
DASAR HUKUM PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pengelolaan
dan
Organisasi PT paling sedikit terdiri dari (Pasal 29) : 1. Senat universitas/ institut/ sekolah tinggi/ politeknik/ akademi/ akademi komunitas sebagai unsur penyusun kebijakan; 2. Pemimpin PT sebagai unsur pelaksana akademik; 3. Satuan Pengawas Internal yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik; 4. Dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 64 menyatakan: 1. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik. 2. Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. 3. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana.
PP No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 23 Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:
a. bidang akademik: 1. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima; b) kurikulum Program Studi; c) proses Pembelajaran; d) penilaian hasil belajar; e) persyaratan kelulusan; f) wisuda; 2. Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bidang nonakademik: 1.
Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan b) sistem penjaminan mutu internal;
2.
Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3.
Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
b. bidang non-akademik: 4. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; 5. Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas: a) penggunaan sarana dan prasarana; b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan c) pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TUGAS SPI DI PTN
(Permendikbud No. 47 Tahun 2011)
Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja
Tugas, Fungsi , Kewenangan , dan keanggotaan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dalam Statuta
TUGAS POKOK SATUAN PENGAWASAN INTERN Pengawasan Intern
Assurance Activities
Audit Aset&SDM
Audit Kinerja
Audit
Evaluasi
Audit Tujuan Tertentu
Audit Pengadaan Barang/Jasa
Consulting Activities Pengawasan Lain; Pemantauan
Reviu
Bimtek/So sialisasi/ Asistensi/ Konsultasi
Audit PNBP • • • •
Reviu Laporan Keuangan Reviu revisi Anggaran Reviu Sarpras Reviu Tunggakan Pembayaran
LINGKUP KERJA SPI Ruang lingkup pelaksanaan tugas Kepengawasan SPI, di PTN, adalah Non Akademik, dan Akademik yang berimplikasi pada Aspek Keuangan, Aset dan SDM/Kepegawaian melalui kegiatan pengawasan yang meliputi: a. Audit: Audit Kinerja, Audit Keuangan, dan Audit Tujuan Tertentu b. Reviu c. Pemantauan d. Evaluasi e. Fasilitasi: Bimtek, Pendampingan dll
LINGKUP KERJA SPI Dari Prosesnya/tahapannya terdapat 5 (lima) ruang lingkup pelaksanaan tugas SPI, yaitu pemeriksaan intern terhadap : 1. Perencanaan dan penganggaran, 2. Pelaksanaan anggaran, 3. Pelaporan keuangan, dan 4. Pelaksanaan Tugas Pejabat Perbendaharaan. 5. Program Pengendalian Gratifikasi
KOMPETENSI SPI Keahlian dalam anggota SPI, yaitu : 1. Akuntansi/Keuangan; 2. Manajemen SDM, 3. Manajemen Aset, 4. Hukum, 5. Ketatalaksanaa
