KATA PENGANTAR Ungkapan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) dapat tersusun. LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sebagai salah satu unit Eselon I Bidang Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kedeputian I/Poldagri berkewajiban menyusun LAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Mengacu kepada “Nawa Cita”, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK, Kedeputian I/Poldagri akan terus berupaya dan bekerja secara maksimal guna mendukung Kemenko Polhukam dalam menjalankan tugas Pemerintahan. Adapun tugas-tugas meliputi percepatan pada program dukungan menajemen teknis Sekretariat Deputi-I Bidang Koordinasi Dalam Negeri, Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Desentralisasi dan Otonomi Daerah,Pengelolaan pemilu dan Penguatan Parpol, serta Otonomi Khusus terhadap provinsi yang diberikan kekhususan/keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlaksananya tugas-tugas secara efektif dan efesien menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program di masa yang akan datang. Namun demikian hambatan dan kendala selama tahun 2016 akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Kedeputian I/Poldagri. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian I/Poldagri Tahun 2016 dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Jakarta, Januari 2017 Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Yoedhi Swastono DAFTAR ISI
Halaman Pengantar ............................................................................................
i
Daftar ...................................................................................................
ii
Ringkasan (Ikhtisar Eksekutif) .............................................................
iii
BAB I
BAB II
BAB III
Pendahuluan .........................................................................
1
A. Latar Belakang ...............................................................
1
B. Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidkoor Poldagri ...............
1
C. Tugas dan fungsi Deputi Bidkoor Poldagri …...................
2
D. Struktur Organisasi .........................................................
3
Perencanaan Kinerja ..............................................................
5
A. Perjanjian Kinerja ............................................................
5
B. Program Utama dan Kegiatan Pokok .............................
6
A.a.1. Prioritas Nasional …..................................
Kegiatan 6
A.a.2. Prioritas Bidang .........................................
Kegiatan 6
A.a.3. prioritas K/L …………………......................
Kegiatan 6
Akuntabilitas Kinerja ..............................................................
8
A. Capaian Kinerja ..............................................................
8
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bidang Poldagri ..
9
C. Realisasi Anggaran …………………………………………
12
BAB IV Lampiran
Penutup ..................................................................................
13
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Poldagri memiliki tugas dalam mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dalam rangka tetap terjaminnya stabilitas politik dalam negeri. Kondisi politik dalam negeri pada tahun 2016 cukup dinamis salah satunya yakni persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2017 yang diharapkan dapat terselenggara dengan situasi dan kondisi relatif aman dan terkendali, hal ini menjadi moment penting dalam pelaksanaan berdemokrasi. Kegiatan Pilkada serentak sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih agar pada Pemilu Tahun 2019 dapat ditingkatkan menjadi 77,5%. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman, adil dan demokratis, Kedeputian I/Poldagri menetapkan sasaran strategis yang menjadi target capaian kinerja bagi organisasi Kedeputian I/Poldagri yakni : 1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi dengan indikator kinerja: a. Skor Aspek Kebebasan Sipil 80,00; b. Skor Aspek Hak-hak Politik 70,00; dan c. Skor Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi 66,00; 2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas dengan indikator kinerja: Prosentase Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas 80%. Kedeputian I telah mampu melampaui target tersebut diatas dengan capaian skor aspek kebebasan sipil sebesar 85,65, skor aspek hak-hak politik sebesar 70,63, dan skor aspek lembaga-lembaga demokrasi sebesar 66,87, serta prosentase terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas sebesar 86,84%. Penyusunan LAKIP Kedeputian I/Poldagri tahun 2016 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan organisasi Kemenko Polhukam sehingga dapat meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Jakarta, Januari 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang aporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri.
dan
Sebagai unit kerja Eselon I
Kemenko Polhukam, pembuatan LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini dibuat dalam rangka wujud akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta sebagai
bahan
dalam
rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja guna terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.
B. Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 1.
2.
Visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah : “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri yang demokratis dan efektif”. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dengan menetapkan Misi yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yakni sebagai berikut : “Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang politik dalam negeri”.
3.
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yaitu : “Terwujudnya kualitas koordinasi yang demokratis dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri”.
4.
Sasaran Strategis Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur. Sasaran strategis merupakan ukuran dalam pencapaian yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran strategis dari Kedeputian I/Poldagri adalah : a. Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi; b. Terselenggaranya koordinasi demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil; c. Terselenggaranya koordinasi desentralisasi dan otonomi daerah; d. Terselenggaranya koordinasi pengelolaan pemilu dan penguatan partai poilitik; e. Terselenggaranya koordinasi otonomi khusus; f. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
C. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, menetapkan tugas pokok Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yaitu untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi I/Poldagri menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri; 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri; 3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; 5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil; 6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik; 7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus; 8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; 9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; dan 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam mendorong tercapainya visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN
yang
dilaksanakan
oleh
Kementerian/Lembaga
teknis.
Tugas
ini
dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, Forum Koordinasi, Focus Group Discussion, Seminar, Tim Kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam. Dalam melaksanakan tugasnya Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra diantaranya: Kemendagri, Kemlu, Kemhan, Kemenkumham, Kemendari, BNPT, BIN, BAIS, Mabes Polri, Mabes TNI, BIG,
Bappenas, BPS. Dalam melaksanakan
tugasnya Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri dari: 1. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. 2. Asdep Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil.
3. Asdep Bidang Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 4. Asdep Bidang Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Partai Politik. 5. Asdep Bidang Koordinasi Otonomi Khusus. Selain para Pejabat Eselon II, terdapat 10 (sepuluh) Pejabat Eselon III dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV) serta staf yang kesemuanya berasal dari berbagai unsur lintas instansi dan perbantuan. D. Struktur Drganisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, terdapat beberapa perubahan nomenklatur di Unit Kerja Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri, menjadi: 1.
Untuk Pejabat setingkat Eselon II terdiri dari: A.a. Sekretaris Deputi; A.b.Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil; A.c. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah; A.d.Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Partai Politik; dan A.e. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
2.
Sekretaris Deputi dan Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat Eselon III yaitu untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Sedangkan para Asisten Deputi dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bidang (Eselon III).
3.
Struktur Organisasi
Perubahan
nomenklatur
mempertimbangkan
tersebut
perkembangan
dilakukan lingkungan
melalui
proses
strategis
yang
analisa
serta
membutuhkan
penajaman terhadap struktur Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam mendukung capaian kinerja, dilaksanakan peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan Bimbingan teknis terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja dan Anggaran, Penyusunan Laporan Triwulan, Penyusunan Analisis Beban Kerja, Pemanfaatan Jaringan Data dan Informasi Hukum, serta pengelolan SIMAK BMN pada tahun 2016 baik oleh Biro Perencanaan dan Organisasi maupun Biro Umum.
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perjanjian Kinerja
Untuk mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), maka Kedeputian I/Poldagri menetapkan perjanjian kinerja tahun 2016. Perjanjian kinerja tersebut merupakan suatu kontrak kinerja dari
pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur, dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan Kedeputian I/Poldagri sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola dari target kinerja yang akan diwujudkan. Perjanjian kinerja Kedeputian I/Poldagri tahun 2016 dilakukan melalui program kegiatan Kedeputian I/Poldagri sesuai
tabel penetapan kinerja sebagai
berikut :
SASARAN STRATEGIS
TARG ET
INDIKATDR KINERJA
1. Meningkatnya 1. Skor Aspek Kebebasan Sipil kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam 2. Skor Aspek Hak-hak Politik negeri dan diplomasi; 3. Skor Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi
80,00
2. Terwujudnya daya 4. Prosentase Terwujudnya dukung managemen unit dukung managemen organisasi yang organisasi yang berkualitas berkualitas;
80%
daya unit
70,00 66,00
Jumlah Anggaran Program : Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Poldagri : Rp.36.720.943.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dari anggaran tersebut, karena adanya self blocking dan pengalihan alokasi anggaran untuk saber pungli, maka anggaran yang digunakan hanya sebesar 28.704.374.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
B. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Selain dari indikator yang menjadi prioritas dari sasaran strategis Deputi I/Poldagri terdapat program kegiatan yang menjadi prioritas sebagai berikut: 1.
2.
3.
Kegiatan Prioritas Nasional Koordinasi demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil dengan indikator : a. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA; b. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA yang ditindaklanjuti; c. Skor Variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat (dihitung dari IDI); d. Skor Variabel Kebebasan Berpendapat (dihitung dari IDI); e. Skor Variabel Kebebasan Berkeyakinan (dihitung dari IDI); dan f. Skor Variabel Kebebasan dari Diskriminasi (dihitung dari IDI). Kegiatan Prioritas Bidang Koordinasi Otonomi Khusus dengan indikator: a. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus; b. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti; c. Peningkatan capaian nilai IDI di wilayah Otonomi Khusus : c.1) Prov. Papua; c.2) Prov. Papua Barat; c.3) Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c.4) Daerah Istimewa Yogyakarta; dan c.5) Prov. Aceh. d. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Isu Aceh dan Papua; e. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Khusus yang ditindaklanjuti terkait isu Aceh dan Papua. Kegiatan Prioritas K/L A.e.a. Koordinasi pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah dengan indikator : a.1) Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; a.2) Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti; a.3) Skor Variabel Peran DPRD (dihitung dari IDI); a.4) Skor Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (dihitung dari IDI);
a.5) Skor Variabel Partisipasi Politik dalam pengambilan Keputusan dan Pengawasan (dihitung dari IDI). A.e.b. Koordinasi pengelolaan Pemilu dan Partai Politik Dengan indikator: 1) Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik; 2) Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti; 3) Skor Variabel Hak Memilih dan dipilih (dihitung dari IDI); 4) Skor Variabel Pemilu yang bebas dan Adil (dihitung dari IDI); dan 5) Skor Variabel Peran Partai Politik (dihitung dari IDI). A.e.c. Sekretariat Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri Dengan indikator: 1) Persentase temuan yang ditindaklanjuti; 2) Persentase penurunan jumlah temuan; 3) Persentase realisasi penyerapan anggaran; 4) Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik; 5) Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan; dan 6) Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja yakni dengan membandingkan antara target kinerja (Penetapan Kinerja) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran strategis yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui celah kinerja, keberhasilan/kegagalan yang kemudian dianalisis untuk mengetahui
penyebab
keberhasilan/kegagalan,
jika
ada
ketidakberhasilan
kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Hasil pengukuran kinerja Kedeputian I/Poldagri
menunjukkan bahwa rata-rata
capaian kinerja dari sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama/IKU (outcome) melalui rekomendasi kebijakan yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 104,44 % dengan penjelasan pada tabel sebagai berikut :
ND
SASARAN
INDIKATDR
STRATEGIS
KINERJA
TAR G
REALIS
CAPA
ASI
IA
E
N
T
1. Skor 1
2
Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
2.
%
Aspek
80,00
85,65
107
Kebebasan Sipil Skor Aspek Hak-hak
70,00
70,63
100,9
66,00
66,87
101,3 1
80%
86,84
108,55
Politik
3. Skor
Aspek
lembaga-lembaga Demokrasi Prosentase Terwujudnya daya
dukung
managemen unit organisasi yang
berkualitas
Jumlah rata-rata
ND
104,44%
SASARAN
INDIKAT
CAPA
CAPA
STRATEGI
DR
IA
IA
S
KINERJA
N
N
20
2016
KETERAN GAN
15 1. Skor Aspek 1 Meningkatnya kualitas Kebebasan demokrasi, Sipil kebijakan politik 2. Skor Aspek dalam negeri dan diplomasi Hak-hak Politik 3. Skor Aspek
73,04
85,65
63,72
70,63
75,81
66,87
0
86,84
lembagalembaga Demokrasi
2 Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
Prosentase Terwujud nya daya dukung manage
Terjadinya perubah an indikator sehingga merubah skor capaian 2016
men unit organisas i
yang
berkualita s
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Bidang Politik Dalam Negeri
1.
Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja bidang politik dalam negeri tidak terlepas dari pengaruh faktor pendukung baik internal maupun eksternal, dimana terdapat faktor pendukung keberhasilan maupun faktor penghambat pencapaian program. Adapun faktor tersebut sebagai berikut: a. Faktor pendukung keberhasilan 1)
Faktor internal 1.a) Terkoordinasikannya perencanaan kegiatan antar keasdepan; 1.b) Terkoordinasikannya pelaksanaan kegiatan antar keasdepan; 1.c) Terkoordinasikannya pelaksanaan monitoring kegiatan antar keasdepan; 1.d) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan antar keasdepan; dan 1.e) Adanya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh Menko Polhukam.
2)
Faktor Eksternal 2.a) Target RPJMN Tahun 2016 sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Bappenas; 2.b) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan oleh masingmasing K/L telah mengacu pada target RPJMN; 2.c) Adanya harmonisasi dan Sinkronisasi kebijakan antar K/L dalam pencapaian sasaran RPJMN; 2.d) Tim Ahli sudah memiliki pengalaman dalam pengukuran IDI;
2.e) Tim ahli IDI menguasai business process pengukuran IDI. b.
Faktor penghambat 1)
Faktor internal 1.a) Terjadinya perubahan anggaran dalam tahun berjalan karena target penerimaan Negara tidak tercapai sesuai APBN; 1.b) Adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Permenko No 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam; 1.c) Adanya perubahan target capaian Renstra 2016 – 2019 sehingga terdapat perubahan indikator capaian dalam rencana kerja tahun 2016; dan 1.d) Adanya perubahan metodologi dan indikator dalam pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016.
2)
Faktor Eksternal 2.a) Pejabat yang hadir dalam Rapat Koordinasi, FGD bukan pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan; 2.b) Masih adanya ego sektoral antar K/L; dan 2.c) Keterlambatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PPK PPK BPHK I Kemenko Polhukam dengan Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS sehingga kegiatan pengukuran IDI Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, dilaksanakan mulai bulan Maret 2016.
2.
Untuk mengatasi hambatan terhadap capaian program, maka dilaksanakan solusi alternatif kegiatan sebagai berikut: a. Menyusun skala prioritas pelaksanaan program kegiatan berdasarkan anggaran yang tersedia; b.
Penyusunan rencana anggaran dan revisi anggaran disesuaikan dengan perubahan target capaian Renstra 2016 – 2019;
c.
Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan pejabat pengambil keputusan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan FGD serta kegiatan lainnya; dan
d.
Melaksanakan percepatan kegiatan pengukuran IDI Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 sehingga rilis capaian IDI tahun 2015 tetap dapat dilaksanakan pada bulan Juli 2016 sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
3.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya a. Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya guna mendukung program yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan, dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada. b.
Penyelesaian
penyusunan
IDI
seharusnya
disesuaikan
dengan
periodisasi tahun anggaran, sehingga data IDI dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan program dan anggaran pengembangan demokrasi oleh K/L dan pemerintah daerah. 4.
Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja a. Program yang mendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu: 1)
Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap daerah yang hasil IDI berdasarkan aspek, variabel dan indikator yang masih rendah.
2)
Mendorong, mengadvokasi, dan memfasilitasi daerah yang capaian nilai IDI-nya masih rendah.
b.
3)
Melakukan koordinasi dengan K/L terkait.
4)
Sinkronisasi program antar K/L.
5)
Melakukan pengendalian terhadap program K/L.
Hambatan dalam pencapaian Program 1)
Aspek lembaga demokrasi IDI tahun 2014 mencapai 75,81 dibandingkan
IDI tahun
2015
mencapai
66,87,
mengalami
penurunan sebesar -8,94 poin. 2)
Variabel peran DPRD semua indikatornya berkategori buruk. Indikator alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada Eksekutif.
3)
Variabel peran partai politik khususnya indikator kaderisasi partai politik mengalami penurunan.
4)
Adanya perubahan metodologi dengan memasukan dua indikator baru yakni: (1). kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN, dan (2). upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
Hambatan tersebut diatas mengakibatkan menurunnya target capaian IDI Tahun 2015.
C. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran Kedeputian I/Poldagri Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian kinerja program kegiatan sebesar Rp. 26.474.241.000,- (Dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan penyerapan anggaran Rp. 25.543.240.583,- (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan persentase serapan 96,48 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.103.565.597 (3,84%) merupakan optimalisasi pelaksanaan
kegiatan
dengan
melakukan
efisiensi
anggaran
antara
lain
pelaksanaan kajian otonomi daerah, perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan program kegiatan bidang koordinasi yang ada di Kedeputian I/Poldagri sebagai berikut :
KDDE
NAMA KEGIATAN
PAGU AKHIR
REALISASI
%
SISA
%
Koordinasi 2465
Demokratisasi
&
Organisasi
9.230.645.000
9.029.700.286
97.82
1.145.949.000
997.590.233
87.05
1.777.907.000
1.723.421.696
96.94
200.944.71 4
2.18
Masyarakat Sipil Koordinasi 2466
2475
Pemantapan Desentralisasi
&
Otda Koordinasi Pengelolaan Pemilu
dan
148.358.76 7
12.95
54.485.304 3.06
Penguatan
Partai
Politik Koordinasi 2467
Pemantapan
15.815.831.000
15.212.620.688
96.19
734.042.000
637.475.500
86.84
28.704.374.000
27.600.808.403
96.16
Otonomi Khusus Dukungan manajemen dan 5902
603.210.31 2
3.81
pelaksanaan
tugas teknis lainnya Sekretariat Bidang
Deputi
96.566.500 13.16
Koordinasi
Poldagri JUMLAH
1.103.565.5 97
3.84
BAB IV PENUTUP
Laporan merupakan
Akuntabilitas
gambaran
Kinerja
capaian
Kedeputian
kinerja
yang
I/Poldagri
Tahun
2016
akuntabel
dan
dapat
dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Kedeputian I/Poldagri Tahun 2016 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa program kegiatan yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Kedeputian I/Poldagri tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian I/Poldagri Tahun 2016 dibuat dengan harapan
semoga dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali
kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.
