Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si Pada Acara: ORIENTASI PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262) RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN

RPJMN

RKP

Dikoordinasikan, Disinergikan, dan Diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Menggunakan pendekatan proses: • Teknokratik; • Partisipatif; • Politis; • Atas-bawah; • Bawah-atas.

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH ASPASIAL

RTRW PROVINSI RTR KSP

RTRW KABUPATEN/KOTA RTR KSK RDTR

DIACU

RPJPD PROV

PEDOMAN RPJMD PROV

DIACU

RTR KSN

RPJPD K/K

PEDOMAN

RPJMD K/K

DIJABARKAN PEDOMAN RENSTRA K/L DIJABARKAN

DIJABARKAN

RENJA K/L

PEDOMAN

RKPD PROV

PEDOMAN

RAPBD PROV

DIACU PEDOMAN

RKPD K/K

RENJA SKPD PROV

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN RENSTRA SKPD K/K

RAPBN

DIACU

PEDOMAN RENSTRA SKPD PROV

PEDOMAN

RKP

PUSAT

DIPERHATIKAN

RTR Pulau

RPJMN

PEDOMAN

RENJA SKPD K/K

TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN  HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

RAPBD K/K

DAERAH

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

RPJPN

RTRWN

1 TAHUN

5 TAHUN

DIACU DAN DISERASIKAN

20 TAHUN

DIACU DAN DISERASIKAN

SPASIAL

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 263 & Pasal 264) RPJPD Penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

RPJMD Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

RKPD Penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ditetapkan dengan Perkada

FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 265 & Pasal 266)

RPJPD

menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah

RPJMD

sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •

RKPD

•

sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH (Pasal 267 s.d Pasal 273)

RENSTRA

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

PERUBAHAN RPJPD & RPJMD (Pasal 282 s.d Pasal 284) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. b. c. d.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yg diatur dalam Peraturan Menteri ini; Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; Terjadi perubahan yg mendasar; dan/atau Merugikan kepentingan nasional.

RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. o Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. o

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI Tentang TINDAK LANJUT PP 18 TAHUN 2016 Tentang PERANGKAT DAERAH

SURAT MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN RPJPD

Renstra SKPD

•

RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;

•

RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;

•

Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;

•

Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;

•

RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

•

Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;

•

RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

•

Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

RKPD

KUA

DPA-SKPD

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

RPJMD

Renja SKPD

RKA-SKPD

•

PPA

Rancangan APBD

APBD


TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan RPJMD

1

2 Rancangan Awal RPJMD Penelaahan RPJPD Kab/Kota

Pengolahan data & informasi

Hasil evaluasi capaian RPJMD

VISI, MISI dan Program KDH

Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya

Analisis isu-isu strategis

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

3

Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Rancangan RPJMD

4

Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Musrenbang RPJMD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Rancangan 5 Akhir RPJMD

Pembahasan dengan DPRD

Penyelarasan program prioritas dan pendanaan

Evaluasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR

6

Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD

MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD DAN RPJMD KEWENANGAN PEMDA

KEWENANGAN KEMENDAGRI Merumuskan Kembali

Tdk Disempurnakan

RAPERDA RPJPD/RPJMD

DPRD

1 Kesepakatan GUBERNUR dengan DPRD (3 hari)

Penyampaian RANPERDA RPJPD/RPJMD Dilampiri: 1). Kesepakatan Legislatif dan Eksekutif; 2). Berita Acara Musrenbang; 3). Hasil Pengendalian Kebijakan RPJMD; 4). Dokumen KLHS

Melewati Batas WKT Evaluasi

Tdk Sesuai Dgn UU

Tdk Sesuai

3 Penyempurnaan (7 Hari)

Noreg

KDH menetapkan PERDA RPJPD/ RPJMD

PEMBATALAN PERDA

4 Pengkajian

Permendagri No. 80 Tahun 2016

MDN/GUB

2 Hasil Evaluasi

MDN/GUB (15 hari)

• Gubernur kpd MDN • Bupati/Wali kota kpd Gubernur

CATATAN :

1. 2. 3. 4.

Sesuai dgn UU

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH.

Noreg

7 hari

GUBERNUR menyampaikanm rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan MDN Mengkaji Perda RPJPD, RPJPD yang telah ditetapkan.

Sesuai

DILAKSA -NAKAN

DASAR HUKUM PENYELARASAN 1• Pasal 263 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.”

2• Pasal 272 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”

3

SEB Menteri Dalam Negeri RI dengan Menteri PPN RI Nomor 050/4936/SJ Nomor 0430/M.PPN/12/2016 Tanggal 23 Desember Tentangn Petunjuk Pelaksanaan Penyelelarasan RPJMD dengan RPJMN


PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2016 SEB MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nomor: 050/4963/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016 Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;

Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antardaerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;

TUJUAN:

Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah

Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2016

Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah

Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2016

Perubahan regulasi terkait UU Pemda

Kebijakan Nasional atas kondisi yang berkembang.

UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengakibatkan adanya perubahan: a. Pembagian Urusan Pemerintahan antar tingkatan pemerintahan. b. Organisasi Perangkat Daerah. c. Standar Pelayanan Minimal yang lebih menekankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar warga negara Indonesia. d. Mekanisme koordinasi dalam perencanaan, dimana Kemendagri bersama Kementerian PPN/Bappenas menindaklanjuti amanat UU No 23 Tahun 2014 khususnya terkait penyelenggaraan rapat koordinasi teknis sebagai upaya mengkoordinasikan kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.

Kualitas dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan daerah lainnya (RTRW, RPJPD, RKPD, dsb). 16

FORM-01. KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi : Sumatera Barat No

(1) 1.

Isu Strategis RPJMD Provinsi

(2) Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar-daerah

RPJMN 2015-2019)

(3) 1. 2. 3. 4.

5.

Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional Lumbung energy nasional, termasuk pengembangan energy terbaharukan biomassa Pengembangan hilirasasi komoditas batubara Industri berbasis kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industry perikanan, pariwisata bahari, industry perkebunan, dan industri perdagangan

dst DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

FORM-02. KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi : Sumatera Barat

RPJMD Provinsi No.

(1) 1

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

(2)

(3)

(4)

(5)

Terwujudnya sumatera barat yang madani dan sejahtera

Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah

Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal

Menurunnya jumlah penduduk miskin

RPJMN Indikator Sasaran/Impact

Target Sasaran Tahun 2019

Target Sasaran Pokok Tahun 2019 (6)

Tingkat kemiskinan

5.59 %

4.8 %

dst

Catatan: * Target sasaran RPJMD pada tahun 2019 berbeda (bagian yang disarankan untuk disempurnakan) dengan target sasaran pokok RPJMN tahun 2019 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

FORM-03. KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi : Sumatera Barat

No (1) 1

dst

RPJMD Provinsi Sasaran Strategi (2) Menurunnya jumlah penduduk miskin

(3) Meningkatkan keterpaduan dalam penurunan kemiskinan

RPJMN Strategi (4) Penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang

RPJMD Provinsi Arah Kebijakan (5) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

Penguranagan beban pengeluaran masyarakat miskin

Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Pengambangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro

RPJMN Arah Kebijakan (5) Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi

FORM-04. KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi : Sumatera Barat Bidang Urusan Pemerintahan Kode

dan Program Pembangunan Daerah

(1)

(2)

1 1 1

Prioritas Pembanguna n Daerah

Arah Kebijakan Daerah

Kinerja Daerah (Outcome)

(Y/T) (3)

RPJM Nasional

Indikator

(4)

(5)

Kegiatan Prioritas

Program Prioritas

Prioritas Nasional

(6)

(7)

(8)

Urusan Wajib 01

Ketahanan Pangan 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ya

Peningkatan produksi pangan utama

Ketersediaan Pangan

Reformasi Subsidi Pupuk Peningkatan Produksi Kedaulatan dan Benih, Padi dan Pangan Pangan Pengembangan Desa Lainnya Mandiri Benih Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian

1

02 Program Diversifikasi Pangan

Ya

dst

dst

Percepatan penganekaragama yang beragam, bergizi dan aman dst

Meningkatnya skor pola pangan harapan masyarakat Sumatera Barat

dst

dst

dst

dst

dst

dst

dst

FORM-05. KESELARASAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi : Sumatera Barat

FORM-06. KESELARASAN INDIKASI LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI DAERAH RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi :

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYELARASAN DOKUMEN RPJMD 1. Perubahan UU Pemerintahan dari 32/2004 kepada UU 23/2014 : a. Pembagian Urusan Pemerintahan b. OPD c. SPM d. Mekanisme koordinasi dalam perencanaan e. Binwas atas penyelenggaraan Otonomi Daerah, dsb… 2. Penyelaran sebagai tindak lanjut Negara Kesatuan 3. Masa Transisi (RKPD 2017, APBD 2017, implementasi UU baru). 4. Kebijakan Nasional atas kondisi yang berkembang 5. Kualitas Dokumen Perencanaan 6. Perubahan atas mekanisme akuntabilitas (dimulai dari hulu s/d hilir) 7. Dokumen Perencanaan Nasional (RPJPN, RPJMN) 8. Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya (RTRW, RPJPD, RKPD, dsb)

DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Pasal18 ayat(3)UU Nomor23 Tahun2014tentangPEMDA Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar .

1

Pasal298 UU Nomor23Tahun2014tentangPEMDA Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

UrusanPemerintahanWajibyangberkaitandengan PelayananDasar 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Sosial.

3

2

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis.

PERUBAHAN KONSEP SPM

UU 32 Tahun 2004 1. SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. 2. Terkait target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standard Operating Procedure (SOP)) 3. 15 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. 4. Ditetapkan dengan PERMEN oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh MDN.

UU 23 Tahun 2014 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

2. Terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga negara 3. 6 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar. 4. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

PENYUSUNAN SPM KRITERIA SPM 1

JENIS

2

MUTU

3

PENERIMA

DITERIMA OLEH SETIAP INDIVIDU/WARGA NEGARA

1. DAPAT DISTANDARISASI SECARA NASIONAL BAGI SETIAP INDIVIDU PENERIMA 2. MERUPAKAN SUBSTANSI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR 3. KEWENANGAN DAERAH

PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR WARGA NEGARA

PRINSIP (pasal 2) a. kesesuaian kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan Dasar; b. ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia; c. keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia; d. kesinambungan, SPM memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia secara terusmenerus; e. keterukuran, barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur; dan f. ketepatan sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditujukan kepada warga negara Indonesia yang berhak.

RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Ketenterama n, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Sosial

SEBAGIAN SUBSTANSINYA MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG :

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum

Perumahan Rakyat

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sosial

MUATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1

2

Standar Pelayanan Minimal memuat JENIS, MUTU, dan PENERIMA Pelayanan Dasar.

Setiap Jenis Pelayanan Dasar memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

INTEGRASI SPM DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 1

PROSES SPM JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR 1. Identifikasi penerima; 2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar; 3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar . Materi Yang Diatur Dalam PP SPM

2

PROSES PERENCANAAN Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM) Diatur Permen Perencanaan

3

PROSES PENGANGGARAN Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan SPM) Diatur PP/Permen Penganggaran

... lanjutan

Pemenuhan SPM

        

RPJMD Renstra SKPD RKPD Renja SKPD KUA PPAS RKA SKPD R/APBD DPA

PENCAPAIAN SPM DALAM RPJMD PERUMUSAN PERMASALAHAN

Analisis isu-isu strategis

PROGRAM

OUTCOME

Perumusan Penjelasan visi dan misi

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Perumusan Tujuan dan Sasaran

SPM x STANDAR Belanja

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah PAGU

Indikasi rencana Program prioritas disertai kebutuhan pendanaan STANDAR INTERNASIONAL / NASIONAL/ DAERAH LAINNYA

TINGGI SESUAI RENDAH

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Dibahasan Dengan DPRD Utk Memperoleh Masukan & Saran

PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA PD PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN PD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Tujuan Sasaran

PROGRAM

OUTCOME

CAKUPAN SPM x STANDAR HARGA

PAGU PROG

KEGIATAN

OUTPUT

CAKUPAN SPM x STANDAR HARGA

PAGU KEG

KINERJA PELAYANAN PD BERDASARKAN SPM

PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Th 1 s.d Thn 5 STANDAR INTERNASIONAL / NASIONAL/ DAERAH LAINNYA

TINGGI SESUAI RENDAH

Analisis Gambaran Pelayanan PD

Rancangan RENSTRA PD

RPJPD

RENSTRA SKPD

RPJMD

1. pendahuluan;

1. pendahuluan;

1. pendahuluan;

2. gambaran umum kondisi daerah;

2. gambaran umum kondisi daerah;

2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

3. analisis isu-isu srategis;

4. visi dan misi daerah; 5. arah dan tahapan pembangunan; dan 6. penutup.

SPM DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)

3. gambaran pengelolaan keuangan daerah sert kerangka pendanaan; 4. analisis isu-isu srategis; 5. visi, misi, tujuan dan sasaran;

3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah; 4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah;

6. strategi dan arah kebijakan;

7. Kebijakan umum & perencanaan pembangunan daerah 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan; dan

5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ;dan

6. Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

9. Penetapan indikator kinerja daerah 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

RENJA-PD

RKPD 1. pendahuluan;

1. pendahuluan;

2. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;

3. rancangan kerangka ekonomi beserta kerangka pendanaan;

daerah

4. prioritas dan sasaran pembangunan; dan

3. tujuan, Sasaran, program dan kegiatan; dan

5. rencana program prioritas daerah.

4. penutup.

INTEGRASI SPM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD, yaitu: a. Perumusan permasalahan pembangunan; b. Penentuan pagu indikatif program/kegiatan.

2. Merupakan salah satu Kriteria Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, kriteria sbb : a. Kesesuaian dengan Ranwal RKPD; b. Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat (SPM); c. Kontribusi pada pencapaian target prioritas Pemb. Kab/Kota d. Dukungan nilai tambah, dst

PADA BAB II

Selain menjelaskan kondisi geografi dan demografi, Capaian SPM lama dan IPM selama 5 (lima) tahun, sertakan data performa pelayanan dasar/SPM UU 23 th.2014 sesuai jenis dan mutu. PADA BAB III Sertakan Pengalokasian dana Program pelayanan dasar yang menjadi prioritas (SPM) PADA BAB IV Analisa masalah terkait pelayanan dasar yang menjadi isu BERDASARKAN Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II dan menjadikan pelayanan dasar menjadi Isu Strategis supaya diprioritaskan kepada prioritas dan sasaran pembangunan nasional, salah satunya SPM PADA BAB V SPM sebagai landasan dalam perumusan visi misi dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

PADA BAB VI Memperhatikan SPM dalam Merumuskan Strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD dengan efektif dan efisien.  PADA BAB VII Menguraikan penjelasan program, indikator kinerja dan target kinerja outcome (pelayanan dasar) berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam urusan masing-masing.  PADA BAB VIII menguraikan SELURUH program pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah disertai dengan indikator kinerja program (outcome), Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD, target dan pagu indikatif setiap tahun selama lima tahun, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dan PD penanggung jawabnya  PADA BAB IX memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan pelayanan dasar (SPM)

Perencanaan SPM Bidang PENDIDIKAN Mutu Pelayanan Dasar akan ditetapkan dengan Permendikbud, yang memuat: a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Rencana Pemenuhan Pendidikan Dasar

x Penerima Pelayanan

Dokumen Perencanan Dokumen DokumenPerencanan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan PembangunanDaerah Daerah

Kebutuhan Pemenuhan Pendidikan Dasar

Contoh:

Hal yang dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan Pendidikan Dasar, adalah: 1. Uang sekolah; 2. Seragam; 3. Buku; 4. Guru; 5. ...; 6. ... dst.

Penyusunan Program dalam RPJMD terkait Pemenuhan SPM • Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. • Program terkait Pemenuhan SPM adalah: • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Pendidikan • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Pekerjaan Umum • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Perumahan Rakyat • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Sosial

Integrasi SPM Dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Hasil Analisis Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan terkait SPM

Pagu Indikatif Program Prioritas pada Program Pembangunan daerah

Dana Pada Prioritas I dialokasikan

Bahan Pertimbangan dlm Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Dana Pada Prioritas II

Pagu Indikatif Program Prioritas pada Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah dialokasikan Lainnya

Belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dg kemamp. dialokasikan Keuda, seperti: bansos, Dana Pada Prioritas III tamb penghsl PNS, hibah, dll

MANFAAT SPM BAGI KINERJA PEMDA 1

Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yg disediakan oleh pemda kepada masyarakat ;

2

Bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran yg dibuthkan utk menyediakan pelayanan publik;

3

Menjadi landasan & dasar dalam menentukan anggaran kinerja & alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yg lebih adil & transparan;

4

Membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat & terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemda;

5

Menjadi alat bantu utk meningkatkan akuntabilitas pemda kepada masyarakat, karena masyarakat dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik.

SPM BIDANG PENDIDIKAN : KABUPATEN/KOTA JENIS PELAYANAN DASAR 1. Pendidikan Dasar

NO

2.

Pendidikan Kesetaraan

MUTU PELAYANAN DASAR

PENERIMA PELAYANAN DASAR

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;

warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.

warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.

DirektoratPerencanaanEvaluasidanInformasiPembangunanDaerahTahun2017

SPM BIDANG KESEHATAN : KABUPATEN/KOTA NO JENIS PELAYANAN DASAR 1. Pelayanan kesehatan ibu a. hamil b. 2.

Pelayanan kesehatan ibu bersalin

c. a. b.

3.

c. Pelayanan kesehatan bayi a. baru lahir b.

4.

c. a. b.

5.

6.

Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif

c. a. b.

c. a. b. c.

MUTU PELAYANAN DASAR standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

PENERIMA PELAYANAN DASAR ibu hamil.

ibu bersalin.

bayi baru lahir.

balita.

anak usia pendidikan dasar.

setiap warga negara pada usia produktif


SPM BIDANG KESEHATAN : KABUPATEN/KOTA NO JENIS PELAYANAN DASAR 7. Pelayanan kesehatan a. b. pada usia lanjut 8.

c. Pelayanan kesehatan a. b. penderita hipertensi

9. Pelayanan penderita melitus

c. kesehatan a. diabetes b.

c. 10. Pelayanan kesehatan a. orang dengan gangguan b.

jiwa berat 11 . Pelayanan orang tuberkulosis

c. kesehatan a. terduga b.

c. 12. Pelayanan kesehatan a. orang dengan risiko b.

terinfeksi virus yang c. melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

MUTU PELAYANAN DASAR standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

PENERIMA PELAYANAN DASAR setiap warga negara pada usia lanjut

penderita hipertensi.

penderita diabetes melitus.

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat. orang terduga tuberkulosis

orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus


SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM : KABUPATEN/KOTA NO

JENIS PELAYANAN DASAR


1. Pemenuhan kebutuhan a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; pokok air minum sehari-hari b. standar jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 2. Penyediaan pelayanan a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; pengolahan air limbah b. standar jumlah dan kualitas sarana dan domestik prasarana; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

PENERIMA PELAYANAN DASAR warga negara.

warga negara.


SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT : KABUPATEN/KOTA NO

JENIS PELAYANAN DASAR

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota

MUTU PELAYANAN DASAR 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

PENERIMA PELAYANAN DASAR korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten/kota


SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS : KABUPATEN/KOTA NO JENIS PELAYANAN DASAR 1. Pelayanan ketenteraman dan a. b. ketertiban umum c.

2. Pelayanan bencana 3.

informasi

rawan a.

b.

c. Pelayanan pencegahan dan a. b. kesiapsiagaan terhadap bencana

4. Pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana

5. Pelayanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran

c. dan a. b. c. dan a. b. c.


PENERIMA PELAYANAN DASAR

standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;

Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota

standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar; standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;

warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana

warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran


SPM BIDANG SOSIAL : KABUPATEN/KOTA NO JENIS PELAYANAN DASAR 1. Rehabilitasi sosial dasar a. penyandang disabilitas telantar di b. luar panti c.

MUTU PELAYANAN DASAR standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

PENERIMA PELAYANAN DASAR penyandang disabilitas telantar

2. Rehabilitasi sosial dasar telantar di luar panti

standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

anak telantar

anak a. b.

c. 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia a. telantar di luar panti b. c. 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna a. sosial khususnya gelandangan dan b. pengemis di luar panti c. 5. Perlindungan dan jaminan sosial a. pada saat dan setelah tanggap b. darurat bencana bagi korban c. bencana kabupaten/kota

lanjut usia telantar

gelandangan dan pengemis

korban bencana alam kabupaten/kota dan/atau bencana sosial kabupaten/kota


SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH

50

Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

Recommend Documents