RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT Ir. CUCU MULYANA, DESS DIREKTUR ANGKUTAN DAN MULTIMODA MERLYNN PARK HOTEL JAKARTA, 13 APRIL 2017
OUTLINE 1. REVISI KM. 35 TAHUN 2003 TENTANG ANGKUTAN DALAM TRAYEK 2. SOSIALISASI PM. 26 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK 3. OPERASIONAL TERMINAL TIPE A
4. LDF (LONG DISTANCE FERRY) 5. RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1
REVISI KM. 35/2003
1
VOCAL POINT DI DALAM RPM DALAM TRAYEK 13 BAB
10 RUANG LINGKUP
137 PASAL
1. Point to point pelayanan angkutan AKAP; 2. Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor (Pool) dilarang digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang; 3. Penggunaan Warna Kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan angkutan umum; 4. Kewajiban penggunaan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan sistem pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik; 5. Jam perjalanan tidak lagi melekat pada masing-masing kendaraan namun diberikan keleluasaan kepada perusahaan dalam pengaturan jam perjalanan kendaraan yang dimiliki sesuai dengan izin yang diberikan; 6. Perusahaan Angkutan Umum Wajib Menyediakan Kelas Pelayanan Ekonomi Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Persen Dari Total Kendaraan Yang Dimiliki;
7. Perlakuan Khusus Kepada Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak – anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit; 8. Pengaturan Angkutan Berbasis Online.
3
SOSIALISASI PM. 26/2017
2
MUATAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 Berlaku 1 April 2017
1.
10 BAB
2. 3.
4.
72 PASAL
6 RUANG LINGKUP
5. 6.
RUANG LINGKUP PM.26 TAHUN 2017 Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; Pengusahaan angkutan; Penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; Peran serta masyarakat; dan Sanksi administratif. 55
MATERI KHUSUS DALAM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 NO
PENGATURAN
PM. 26/2017
1
JENIS ANGKUTAN SEWA
ANGK. SEWA KHUSUS
2
KAPASITAS SILINDER MESIN KENDARAAN
MIN 1.000 cc
3
BATAS TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS
BATAS BAWAH/ATAS DIUSULKAN OLEH PROVINSI KE MENHUB UNTUK DITETAPKAN
4
BATAS KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (KUOTA)
DIATUR OLEH GUBERNUR/ KEPALA BPTJ
5
KEWAJIBAN STNK BERBADAN HUKUM
DIATUR (TETAP)
6
PENGUJIAN BERKALA (KIR)
EMBOSS DI PLAT
7
TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN (POOL)
MEMILIKI/ MENGUASAI TMPT PENYIMPANAN
8
BENGKEL
DIATUR (TETAP)
9
PAJAK
DIKENAKAN PAJAK UTK PERUSAHAAN APLIKASI
10
AKSES DIGITAL DASHBOARD
DIATUR DIGITAL
11
SANKSI
DIATUR
6
MUATAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 1. JENIS ANGKUTAN SEWA • Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; • Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online. 2. UKURAN CC KENDARAAN • Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; • Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc. 3. BATAS TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS • Belum diatur di PM. 32/2016; • Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; • Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; • Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.
7
MUATAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 4. KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS • Belum diatur di PM. 32/2016; • Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh : a. Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan b. Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK. 5. KEWAJIBAN STNK BERBADAN HUKUM • Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan hukum sesuai UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 74/2014 Tentang Angkutan Jalan; • Pertimbangan STNK atas nama badan hukum, antara lain : 1) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (4) menyatakan bahwa “penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lainnya sesuai ketentuan perUU”;
8
MUATAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 2) Surat Kementerian Koperasi dan UKM No. 15/Dep.1/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, maka dalam operasional dan hal-hal teknis terkait dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, dan keselamatan penumpang tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
3) Migrasi dari perusahaan angkutan umum perorangan menjadi badan hukum telah mencapai 83% termasuk didalamnya angkutan perkotaan; 4) Adanya pemberian diskon 70% terhadap BBNKB untuk angkutan umum orang sesuai Permendagri No. 12/2016 pasal 8 ayat (2); 5) Mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan umum.
9
MUATAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 6. UJI KIR • Tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di embose; • Kendaraan bermotor yang paling lama 6 Bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu di uji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
7. FASILITAS PENYIMPANAN KENDARAAN (POOL) • Persyaratan ijin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki pool disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; • Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki. 8. BENGKEL • Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau • Kerjasama dengan pihak lain.
10
MUATAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 26 TAHUN 2017 9. PAJAK • Belum diatur di PM. 32/2016; • Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak. 10. AKSES DIGITAL DASHBOARD • Wajib memberikan akses aplikasi dashboard kepada Dirjen Hubdat dan Pemberi ijin penyelenggaraan angkutan umum; • Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online. 11. SANKSI • Belum diatur di PM. 32/2016; • Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; • Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan. 11
PELAYANAN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
Angkutan orang Dengan Tujuan Tertentu
Angkutan orang untuk keperluan Pariwisata
Angkutan orang Di Kawasan tertentu
14
14
ANGKUTAN TAKSI Taksi
Reguler
Eksekutif
1.000 s/d 1.500 cc
>1.500 cc
Fasilitas Standar
Fasilitas tambahan 15 15
CIRI PELAYANAN ANGKUTAN TAKSI
EKSEKUTIF
REGULER
WILAYAH OPERASI DALAM KAWASAN PERKOTAAN;
WILAYAH OPERASI DALAM KAWASAN PERKOTAAN;
TIDAK BERJADWAL;
TIDAK BERJADWAL;
PELAYANAN DARI PINTU KE PINTU, TUJUAN PERJALANAN DITENTUKAN OLEH PENGGUNA JASA;
PELAYANAN DARI PINTU KE PINTU, TUJUAN PERJALANAN DITENTUKAN OLEH PENGGUNA JASA;
TARIF BERDASARKAN ARGOMETER ATAU ALAT PERHITUNGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI; TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH;
TARIF BERDASARKAN ARGOMETER ATAU ALAT PERHITUNGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI; TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH;
ARGOMETER YANG DILENGKAPI PEMBAYARAN YANG TERCETAK
ARGOMETER YANG DILENGKAPI PEMBAYARAN YANG TERCETAK
DENGAN
ALAT
BUKTI
PEMESANAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI
DENGAN
ALAT
BUKTI
PEMESANAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGITEKNOLOGI
16 16
ANGKUTAN TUJUAN TERTENTU Angkutan Antar Jemput
Angkutan antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat perjalanannya dari pintu ke pintu
Angkutan Permukiman
Angkutan yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan
Angkutan Karyawan
Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawam/pekerja dari dan ke lokasi kerja dapat menggunakan kendaraan milik sendiri atau disewa dari perusahaan angkutan
Angkutan Carter Angkutan Sewa
Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan terdiri dari Sewa Umum dan Sewa Khusus 17
17
CIRI PELAYANAN ANGKUTAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ANTAR JEMPUT
PERMUKIMAN
KARYAWAN
MEMILIKI WAKTU PELAYANAN YANG DITETAPKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN; PELAYANAN DARI PINTU KE PINTU DENGAN JARAK PALING JAUH 500 (LIMA RATUS) KILOMETER; TIDAK SINGGAH DI TERMINAL; TIDAK MENAIKKAN PENUMPANG DI PERJALANAN; TIDAK MEMBERLAKUKAN TARIF YANG LEBIH RENDAH DARI TARIF PELAYANAN ANGKUTAN DALAM TRAYEK PADA LINTASAN YANG SAMA; TARIF DIKENAKAN PER PENUMPANG PER PERJALANAN.
KHUSUS MENGANGKUT PENUMPANG DARI KAWASAN PERMUKIMAN KE PUSAT KEGIATAN; MEMILIKI WAKTU PELAYANAN TETAP DAN TERATUR YANG DITENTUKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN; TIDAK SINGGAH DI TERMINAL; TIDAK MENAIKKAN PENUMPANG DALAM PERJALANAN; TARIF DIKENAKAN PER PENUMPANG PER PERJALANAN.
PELAYANAN ANGKUTAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PENGGUNA JASA ANGKUTAN DENGAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SESUAI DENGAN PERJANJIAN ATAU KONTRAK DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU; KENDARAAN HANYA DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PERUSAHAAN TERTENTU SESUAI DENGAN PERJANJIAN; TARIF DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN KARYAWAN YANG DIANGKUT SESUAI PERJANJIAN DENGAN PERUSAHAAN ANGKUTAN; TIDAK SINGGAH DI TERMINAL; TIDAK BOLEH MENGANGKUT PENUMPANG SELAIN KARYAWAN/PEKERJA DARI PERUSAHAAN YANG MENYEWA KENDARAAN ANGKUTAN KARYAWAN.
18 18
CIRI PELAYANAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU
CARTER
KARYAWAN
WILAYAH OPERASI TIDAK DIBATASI OLEH WILAYAH ADMINISTRASI; TIDAK TERJADWAL; PEMBAYARAN TARIF BERDASARKAN WAKTU PENGGUNAAN KENDARAAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN; CARTER DILAKUKAN BERDASARKAN JANGKA WAKTU TERTENTU; TUJUAN PERJALANAN DITENTUKAN OLEH PENGGUNA JASA; TIDAK SINGGAH DI TERMINAL.
PELAYANAN ANGKUTAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA PENGGUNA JASA ANGKUTAN DENGAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SESUAI DENGAN PERJANJIAN ATAU KONTRAK DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU; KENDARAAN HANYA DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT KARYAWAN ATAU PEKERJA DARI PERUSAHAAN TERTENTU SESUAI DENGAN PERJANJIAN; TARIF DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN KARYAWAN YANG DIANGKUT SESUAI PERJANJIAN DENGAN PERUSAHAAN ANGKUTAN; TIDAK SINGGAH DI TERMINAL; TIDAK BOLEH MENGANGKUT PENUMPANG SELAIN KARYAWAN/PEKERJA DARI PERUSAHAAN YANG MENYEWA KENDARAAN ANGKUTAN KARYAWAN. 19 19
CIRI PELAYANAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU
SEWA UMUM
SEWA KHUSUS
WILAYAH OPERASI PELAYANAN TIDAK DIBATASI OLEH WILAYAH ADMINISTRATIF; TIDAK TERJADWAL; PEMBAYARAN TARIF SESUAI DENGAN PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN; PENGGUNAAN KENDARAAN HARUS MELALUI PEMESANAN ATAU PERJANJIAN, TIDAK MENAIKKAN PENUMPANG SECARA LANGSUNG DI JALAN; TUJUAN PERJALANAN DITENTUKAN OLEH PENYEWA KENDARAAN; SEWA DILAKUKAN BERDASARKAN JANGKA WAKTU TERTENTU; WAJIB MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG DITETAPKAN.
WILAYAH OPERASI BERADA DALAM KAWASAN PERKOTAAN; TIDAK BERJADWAL; PELAYANAN DARI PINTU KE PINTU, TUJUAN PERJALANAN DITENTUKAN OLEH PENGGUNA JASA; TARIF ANGKUTAN BERDASARKAN ALAT PERHITUNGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI; BESARAN TARIF BERDASARKAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH; PEMESANAN LAYANAN HANYA MELALUI APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI WAJIB MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG DITETAPKAN
20
ANGKUTAN PARIWISATA Pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
CIRI CIRI PELAYANAN ANGKUTAN PARIWISATA
MENGANGKUT WISATAWAN; PELAYANAN ANGKUTAN DARI DAN KE DAERAH TUJUAN WISATA; TIDAK MASUK TERMINAL; BESARAN TARIF DITENTUKAN BERDASARKAN JARAK KE TUJUAN WISATA; TIDAK BOLEH DIGUNAKAN SELAIN KEPERLUAN WISATA; TIDAK TERJADWAL; MENGGUNAKAN KENDARAAN BERUPA MOBIL BUS UMUM ATAU MOBIL PENUMPANG UMUM YANG DILENGKAPI DENGAN FASILITAS KEPERLUAN WISATA. 21 21
ANGKUTAN PARIWISATA CIRI KENDARAAN ANGKUTAN PARIWISATA MENGGUNAKAN KENDARAAN BERUPA MOBIL BUS UMUM ATAU MOBIL PENUMPANG UMUM YANG DILENGKAPI DENGAN FASILITAS KEPERLUAN WISATA; KENDARAAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PARIWISATA MENGGUNAKAN WARNA DASAR UNGU; MENCANTUMKAN NAMA PERUSAHAAN DAN/ATAU NAMA MEREK DAGANG SERTA NOMOR URUT KENDARAAN YANG DICANTUMKAN PADA SISI KIRI, KANAN, DAN BELAKANG KENDARAAN SERTA NOMOR KENDARAAN DAN NOMOR UJI KENDARAAN YANG DICANTUMKAN PADA BAGIAN BELAKANG KENDARAAN; DILENGKAPI DOKUMEN PERJALANAN YANG SAH, BERUPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN ATAS NAMA BADAN HUKUM, KARTU UJI, DAN KARTU PENGAWASAN; DILENGKAPI TANDA YANG BERTULISKAN "PARIWISATA" YANG DITEMPATKAN PADA KACA DEPAN DAN KACA BELAKANG MOBIL BUS. 22 22
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU DEFINISI Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
Angkutan orang di kawasan tertentu dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata. 23 23
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU CIRI-CIRI PELAYANAN • PELAYANAN ANGKUTAN TERBATAS DALAM KAWASAN PERMUKIMAN ATAU KAWASAN TERTENTU; • TIDAK TERJADWAL.
CIRI KENDARAAN ANGKUTAN PARIWISATA • KENDARAAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN DI KAWASAN TERTENTU MELIPUTI: • MOBIL PENUMPANG UMUM BERODA EMPAT; DAN/ATAU • MOBIL PENUMPANG UMUM BERODA TIGA, DENGAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK TIDAK LEBIH DARI 4 (EMPAT) ORANG; • DILENGKAPI DOKUMEN PERJALANAN YANG SAH, BERUPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN ATAS NAMA BADAN HUKUM, KARTU UJI, DAN KARTU PENGAWASAN; • SETIAP MOBIL BERPENUMPANG RODA 3 (TIGA) ATAU 4 (EMPAT) WAJIB MENCANTUMKAN NAMA KAWASAN YANG DILEKATKAN DI SEBELAH KIRI DAN KANAN BADAN KENDARAAN.
24
OPERASIONAL TERMINAL TIPE A
3
TERMINAL VALUE
SAFETY 1. Ruang tunggu yang nyaman dan sejuk 2. Petugas yang ramah dan informatif
1. Kendaraan (Laik Jalan) 2. Pengemudi (Istirahat Cukup)
3S SERVICE
SECURE
1. Tidak ada percaloan 2. Tidak ada pedagang liar/ pengamen 3. Tidak ada preman
26
PENGOPERASIAN TERMINAL
Tipe A
•Pengoperasian dilaksanakan oleh Menteri •Diselenggarakan oleh Pemerintah
Tipe B
Untuk pengoperasian terminal tipe A di DKI Jakarta, diselenggarakan berdasarkan asas dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
•Pengoperasian dilaksanakan oleh Gubernur •Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi
Tipe C
Pengoperasian dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
Untuk terminal tipe B dan C di DKI Jakarta, pengoperasian oleh Gubernur DKI Jakarta
Dekonsetrasi hanya mencakup mengenai personel petugas terminal
27
PENGOPERASIAN TERMINAL
PERENCANAAN • Penataan fasilitas utama dan penunjang; • Pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal • Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor • pengaturan petugas di terminal • Pengaturan parkir kendaraan • Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan • Penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan • Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan
PELAKSANAAN • Melaksanakan kegiatan perencanaan • Pendataan kinerja terminalPemungutan jasa pelayanan terminal penumpang • Pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya • Pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal
PENGAWASAN OPERASIONAL TERMINAL • Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan • Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum • Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum • Pengawasan ketertiban terminal
Setiap mobil bus WAJIB melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal sesuai dengan Kartu Pengawasan
28
Penyediaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal PENYEDIAAN
PEMANFAATAN
PEMELIHARAAN
•Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga •Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan terminal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan •Kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang dapat dipungut jasa pelayanan
• Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pemeliharaan terhadap terminal penumpang sesuai kewenangan • Pemeliharaan meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, penunjang serat daerah pengawasan terminal
29
RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL
CCTV
SMARTCARD
• PEMASANGAN 4 TITIK CCTV DI TIAP TERMINAL *)Rencana pilot project 2017 di 20 Terminal
• PEMASANGAN FASILITAS READER SMARTCARD ANGKUTAN AKAP DI SELURUH TERMINAL 30
Draft Naskah Kesepakatan Bersama
31
32
33
SEMANGAT PERUBAHAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERJALANAN
SEBELUM
SESUDAH
34
SEMANGAT PERUBAHAN APEL KEGIATAN PETUGAS TERMINAL
•
Sesudah
AWAK KENDARAAN
35
SEMANGAT PERUBAHAN TERMINAL TIPE A PEMERIKSAAN KENDARAAN •
Sesudah
PEMERIKSAAN KENDARAAN OLEH PETUGAS TERMINAL
36
SEMANGAT PERUBAHAN PEMBERSIHAN LINGKUNGAN TERMINAL KERJA BAKTI
•
Sesudah
PEMBERSIHAN RUTIN
37
TAGLINE PERUBAHAN TERMINAL TIPE A
√
√ 38 38
39
LDF (LONG DISTANCE FERRY)
4
LDF (LONG DISTANCE FERRY)
Maksud dan Tujuan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mengurangi beban jalan (kemacetan, kendaraan dengan kelebihan muatan serta); Mempersingkat waktu tempuh angkutan logistik; Mengurangi angka kecelakaan akibat muatan yang overload dan kelelahan; Meminimalisasi biaya perawatan jalan; Biaya pengiriman lebih murah (tergantung kapasitas kapal yang digunakan); Mensterilisasi jalur pariwisata dari kendaraan logistic.
41
LDF (LONG DISTANCE FERRY)
Surabaya - Lombok
Tarif 311 mil / 575 km
284 mil /526 km
Kendaraan Truk yang menggunakan jalur darat menempuh jarak sekitar 526 KM (sudah termasuk melalui penyeberangan KetapangGilimanuk dan Padangbai-Lembar), berdasarkan survey lama perjalanan truk dari Surabaya ke Lembar (Mataram) sekitar 48 jam;
Waktu tempuh ± 21 Jam
Ekonomi Dewasa
= Rp.
70.000
Ekonomi Anak
= Rp.
45.000
Golongan I
= Rp.
115.000
Golongan II
= Rp.
195.000
Golongan III
= Rp.
390.000
Golongan IV A
= Rp.
1.375.000
Golongan IV B
= Rp.
1.250.000
Golongan V A
= Rp.
2.625.000
Golongan V B
= Rp.
2.190.000
Golongan VI A
= Rp.
4.450.000
Golongan VI B
= Rp.
3.625.000
Golongan VII
= Rp.
4.570.000
Golongan VIII
= Rp.
6.825.000
Golongan IX
= Rp.
10.230.000
Frekuensi Trip : 134 trip/tahun 3 trip /minggu 42
LDF (LONG DISTANCE FERRY)
Jakarta - Semarang
Tarif Penumpang Ekonomi Dewasa
= Rp.
40.000
Ekonomi Anak
= Rp.
25.000
Kendaraan
234 mil /433 km
248 mil /460 km
Waktu tempuh ± 16 Jam
Golongan I
= Rp.
70.000
Golongan II
= Rp.
115.000
Golongan III
= Rp.
235.000
Golongan IV A
= Rp.
815.000
Golongan IV B
= Rp.
740.000
Golongan V A
= Rp.
1.565.000
Golongan V B
= Rp.
1.295.000
Golongan VI A
= Rp.
2.655.000
Golongan VI B
= Rp.
2.140.000
Golongan VII
= Rp.
2.695.000
Golongan VIII
= Rp.
4.025.000
Golongan IX
= Rp.
6.025.000
Frekuensi Trip : 192 trip/tahun 4 trip /minggu 43
LDF (LONG DISTANCE FERRY)
Jakarta - Surabaya
Tarif
434 mil / 804 km
413 mil /766 km
Waktu tempuh ± 29 Jam
Ekonomi Dewasa
= Rp.
75.500
Ekonomi Anak
= Rp.
50.500
Golongan I
= Rp.
123.000
Golongan II
= Rp.
213.000
Golongan III
= Rp.
428.000
Golongan IV A
= Rp.
1.495.000
Golongan IV B
= Rp.
1.361.000
Golongan V A
= Rp.
2.861.000
Golongan V B
= Rp.
2.387.000
Golongan VI A
= Rp.
4.845.000
Golongan VI B
= Rp.
3.953.000
Golongan VII
= Rp.
4.984.000
Golongan VIII
= Rp.
7.446.000
Golongan IX
= Rp.
11.156.000
Frekuensi Trip : 134 trip/tahun 3 trip /minggu 44
RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
4
RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG (Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2009)
kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 46
LATAR BELAKANG
PERKEMBANGAN
ANGKUTAN SEPEDA MOTOR
• Bukan kategori angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009; • Tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum
• Pemerintah mendorong penggunaan teknologi, Informasi & komunikasi dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum. • Penggunaan teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Sebagai usaha yang bergerak di bidang aplikasi harus tunduk kepada Undang-undang di bidang Informasi & Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. • Sebagai usaha pengangkutan harus tunduk kepada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, serta peraturan pelaksanaannya
47
LATAR BELAKANG ANGKUTAN SEPEDA MOTOR • Kebutuhan masyarakat • Belum ada pengaturan secara khusus di UndangUndang sehingga menimbulkan konflik horizontal • Angkutan umum belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
• Perlu adanya revisi terbatas pada UU No. 22/2009 terkait pengaturan angkutan sepeda motor dengan pembatasan: a. Wilayah operasi b. Waktu operasi c. Lamanya masa transisi dari penggunaan ojek menjadi angkutan umum
48
REGULASI VS FENOMENA UNDANG-UNDANG NOMOR 22/2009
• Taksi • Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu • Pariwisata • Angkutan Orang di Kawasan Tertentu
FENOMENA
• • • • • •
UBER GO-JEK GO-BOX GRAB BIKE GRAB TAXI BLU-JEK
49
TERIMA KASIH
Website : www.hubdat.go.id e-mail :
[email protected]
