Ir. Ahmad, M.MTr Inspektur II (Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian)
OUT LINES
Pendahuluan
Catatan Pengawasan Internal
1
Pertama
SASARAN INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015-2019 : "Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance"
Tugas dan Fungsi SESUAI PERMENHUB NOMOR PM 86 TAHUN 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
TUGAS Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan
FUNGSI 1. Perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. 5
Paradigma Pengawasan
Watchdog
1. Pendekatan Birokrasi 2. Berorientasi Menghukum 3. Instruktif 4. Kurang Memberi Solusi 5. Kurang Memberi Kesempatan Auditanuntuk Menjelaskan Sesuatu
Konsultatif
1. Koordinatif 2. Partisipatif 3. Konsultatif Guna Memberikan Saran atas Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Auditan dalam Mencapai Tujuan
Katalis/Quality Assurance
Peran Pengawasan Lebih Mengarah sebagai fasilitator (agent of change) yang mendorong ke arah perubahan yang lebih baik sesuai Rencana dan Ketentuan yang Berlaku
6
Three lines of defenSe
ESELON I & II
Pengelola Anggaran Manajemen Risiko Standar Kualitas
Standar Kepatuhan
ITJEN KEMENHUB
(APIP)
Aparat Penegak Hukum
Internal Control Measures
Kepala Kantor/ Kuasa Pengguna Anggaran
3rd Ketiga Garis Pertahanan
Eksternal Auditor
2nd Kedua Garis Pertahanan
1st Pertama Garis Pertahanan
7
Pengawasan Itjen (PP 60/2008) PENGAWASAN INTERN
AUDIT AUDIT KINERJA Audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Audit Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU Mencakup Audit yang Tidak Termasuk dalam Audit Kinerja
PEMANTAUAN
REVIU EVALUASI Penelahaan ulang bukti bukti kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan. Kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau normayang telah di tetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
PENGAWASAN LAINNYA
Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
8
bertindak secara profesional
membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal
mengemban amanah dalam menjamin kualitas dalam pengelolaan tata kepemerintahan yang baik
Capaian Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berhasil mendapatkan Sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tanggal 10 Juni 2015 yang diberikan oleh TUV NORD (International Organization for Standardization) Pencapai ISO 9001:2008 ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan kesungguhan Itjen Kemenhub dalam meningkatkan mutu pelayanan khususnya di bidang Audit.
Internal Audit Capability Model (IACM) Level 3. IACM merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana kapabilitas yang dimiliki oleh unit Internal Auditor.
Telah melaksanakan pier reviu terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tanggal 1 s.d 14 Juni 2016
Organisasi auditor dansertifikasikeahlian
CPA
Certified Public Accountant
1 orang
KEANGGOTAAN IIA : 3 ORANG Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants 1 orang
FCMA
CGMA
Chartered Global Management Accountant
1 orang
KEANGGOTAAN : 8 ORANG
CFrA CA PENGURUS PUSAT AAIPI : 5 ORANG KEANGGOTAAN : 117 ORANG
QIA
Certified Forensic Auditor
3 orang
Certified Accounting
8 orang
Qualified Internal Auditor
39 orang
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS ITJEN Drs. BAMBANG SUDARYONO
INSPEKTUR I
INSPEKTUR II
INSPEKTUR III
M. ANTO JULIANTO, SE, M.Si, Ak, CA
Ir. Ahmad, M.MTr
Drs. EDWARD MARPAUNG, MM
AUDITOR
2
Kedua
2 CATATAN
TemuanBerulang 1 • penetapan lokasi pekerjaan • dokumen perencanaan
• penetapan harga perkiraan sendiri(HPS)
2
3
•
data dukung
•
kelebihan pembayaran
•
BASTO
•
tidak bermanfaat (unusefull)
•
tidak dilakukan perawatan
•
kualifikasi SDM tidak sesuai
• perhitungan volume • kepemilkan lahan/tanah • kelebihan pembayaran • pengawasan pekerjaan • pekerjaan tidak selesai • selisih harga material
4
14
TEMUANYANGPERLUMENDAPAT PERHATIAN...(1) 1. TERDAPAT KETIDAKSEMPURNAAN BEBERAPA ITEM PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN YANG BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SENILAI Rp421.346.056,00; 2. STUDI MASTERPLAN DAN RENCANA INDUK PELABUHAN SENILAI Rp2.536.403.100,00 BELUM PERNAH DIAJUKAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN; 3. HASIL STUDI DED MENARA STC DAN GEDUNG OPERASIONAL SENILAI Rp2.144.205.800,00 BERPOTENSI TIDAK DIMANFAATKAN SERTA BELUM ADANYA KEPASTIAN PEMANFAATAN HASIL STUDI OLEH PT ASDP; 4. HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE A SENILAI Rp78.600.000.000,- BELUM DIMANFAATKAN; 5. HASIL PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI SENILAI Rp13.148.881.000,- BELUM DIMANFAATKAN; 6. INVESTASI SENILAI RP21.000.000.000,- UNTUK PEMBANGUNAN DERMAGA BERPOTENSI TIDAK BERMANFAAT;
15
TEMUANYANGPERLUMENDAPAT PERHATIAN...(2) 7. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN SUBSIDI OPERASIONAL BUS PERINTIS PADA TRAYEK YANG TELAH DILAYANI SELAMA 5 TAHUN BELUM DILAKSANAKAN; 8. ASPEK KESELAMATAN PENGOPERASIAN BUS PERINTIS DIABAIKAN, SEPERTI: SPEEDO METER TDK BERFUNGSI, BAN BELAKANG DAN CADANGAN DALAM KEADAAN AUS, PALU PEMECAH KACA DAN KOTAK P3K TIDAK TERSEDIA; 9. TAHAPAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN, TIDAK JELAS KARENA PADA TA. 2016 TIDAK TERSEDIA ANGGARAN LANJUTAN PEKERJAAN DAN TA.2017 BELUM MASUK DALAM DAFTAR USULAN PAGU ANGGARAN; 10.KPA SATKER PERHUBUNGAN DARAT DENGAN SENGAJA MEMBATALKAN LELANG TIDAK MENGIKAT DENGAN ALASAN TIDAK TERALOKASI DALAM POK WALAUPUN DIMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN REVISI POK; 11.TERDAPAT ANGGARAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS LLAJ SENILAI RP16.415.576.000,00 PADA DIPA SATKER PERHUBUNGAN DARATTAHUN 2016 YANG TIDAK PERNAH DILAKUKAN REVIU OLEH INSPEKTORAT JENDERAL DAN BELUM MEMENUHI PERSYARATAN PENELITIAN OLEH BIRO PERENCANAAN.
16
TEMUANANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS
1. PERLENGKAPAN KESELAMATAN TIDAK SESUAI KETENTUAN; 2. JUMLAH ABK TIDAK SESUAI ANTARA KONTRAK DENGAN YANG BERTUGAS DIATAS KAPAL; 3. DOCKING TERLAMBAT SERTA TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI; 4. TERJADI PENYIMPANGAN LINTAS PENYEBERANGAN; 5. KEKURANGAN TRIP PELAYARAN;
17
TEMUAN ADTT SISTEM DAN PROSEDURPKB...(1) KELENGKAPAN ALAT UJI UTAMA
1. UPUBKB yang memiliki alat uji berkala secara lengkap dan berfungsi dengan baik sebanyak satu UPUBKB yaitu Kota Bandung; (2,94%) 2. 33 (tiga puluh tiga) UPUBKB tidak memiliki alat uji lengkap atau dalam kondisi rusak dan tidak dapat difungsikan (97,06%);
3. Terdapat UPUBKB yang tidak memiliki gedung pengujian;
PELAKSANAAN KALIBRASI 1. Terdapat tiga UPUBKB yang telah dilakukan kalibrasi; (8,82%) 2. 31 (tiga puluh satu) belum dilakukan kalibrasi; (91,18%)
18
TEMUAN ADTT SISTEM DAN PROSEDURPKB...(2) SDM PENGUJI BERKALA Penandatanganan buku uji dilakukan oleh penguji yang TIDAK SESUAI kompetensi sebanyak 13 (tiga belas) UPUBKB (38,24%) yaitu: 1. UPUBKB Kab Mempawah; 2. UPUBKB Kab Singkawang; 3. UPUBKB Kab Kapuas; 4. UPUBKB Kota Pontianak; 5. UPUBKB Kab Tanah Datar; 6. UPUBKB Kab Muaro Jambi; 7. UPUBKB Kota Palu; 8. UPUBKB Kab Sigi; 9. UPUBKB Kab Donggala; 10. UPUBKB Kab Poso; 11. UPUBKB Kab Bandung Barat; 12. UPUBKB Kota Sorong; 13. UPUBKB Kab Sorong Selatan.
19
TEMUAN ADTT SISTEM DAN PROSEDURPKB...(3) AKREDITASI Seluruh UPUBKB yang telah dilakukan uji petik BELUM TERAKREDITASI dari Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat. FAKTA DI LAPANGAN 1. Namun demikian seluruh UPUBKB tetap menerbitkan Buku Uji terhadap kendaraan yang wajib uji, meskipun tidak memiliki alat uji atau peralatan tidak berfungsi/rusak, tenaga penguji tidak memiliki kualifikasi dan bahkan tidak memiliki gedung pengujian; 2. Orientasi menarik PAD (Pendapatan Asli Daerah)
PENYEBAB DAYASERAPANGGARAN RENDAH 1
GAGAL LELANG DAN DILAKUKAN LELANG ULANG
2
STATUS TANAH/LAHAN TIDAK JELAS
SELAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN TERJADI GANGGUAN DARI MASYARAKAT
3
KEADAAN KAHAR
4
LEMAHNYA PERENCANAAN
5
LEMAHNYA KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT (PUPR, LINGKUNGAN HIDUP)
6
SDM LEMAH/PERGANTIAN PENGELOLA ANGGARAN
7 5
REVISI DIPA BERLARUT-LARUT
Catatanreviurka2017 1 •
Legalitas Tertulis Status Tanah/Lahan Pembangunan;
•
Akses Jalan;
•
Studi (FS, DED, LH/UKL/UPUKL/Amdal);
•
TOR, RAB Yang ditandatangani Pejabat Berwenang;
•
Dasar Pengajuan Anggaran Dalam RAB;
•
Berita Acara Penelaahan Penyusunan Rka/Pagu
•
Laporan Pekerjaan Tahap Sebelumnya;
Kebutuhan
•
Dasar Pengajuan Anggaran Dalam RAB.
NO
2
URAIAN
1 MEMENUHI SYARAT 2 TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH
•
TOR, RAB dan Gambar Disain Yang Ditandatangani Pejabat Berwenang;
JUMLAH NILAI KEGIATAN KEGIATAN Kegiatan % (Rp) % 670 48.03% 147,801,640,000 12.57% 725 51.97% 1,028,197,498,000 87.43% 1,395 1,175,999,139,000
22
Catatanberulang dalam reviuhps
1 • Shop Drawing • Data Sumber • Dokumen dukung perhitungan
2
Volume
3 Kesesuaian antara HPS yang disusun dengan ketersedian Alokasi Anggaran yang disediakan
23
•
Rincian perkerjaan fiisik
•
Rincian pekerjaan suvervisi
4 •
Data dukung biaya langsung personil
•
Komponen PPN
•
Analisa Mobilisasi dan Demobilisasi
•
Dokumen sumber pambanding harga pengadaan
Progress tlha itjen sd ta2015 &ta.2016 TA. 2015 (POSISI 30 Sept 2016)
dalam jutaan rupiah
TA. 2016 (POSISI 30 Sept 2016) TINDAK LANJUT TEMUAN NO.
AUDITI
TLT Jml
Rp.
Jml
TLP
Rp.
BTL
Jml
Rp.
Jml
TDTL
Rp.
Rp.
1 SUMATERA
34
2,758,834,800.13
13
246,016,968.93
19
2,471,813,544.20
2
41,004,287.00
-
2 JAWA
21
451,291,370.60
8
71,902,670.60
9
77,761,700.00
4
301,627,000.00
-
3 KANTOR PUSAT
1
4 KALIMANTAN
21
2,210,468,446.21
5
649,008,515.57
13
999,103,325.37
3
562,356,605.27
-
5 SULAWESI
27
4,041,601,917.71
14
2,802,036,951.44
6
52,571,484.00
7
1,186,993,482.27
-
6 BALI-NTB-NTT
27
1,430,906,083.10
8
175,895,507.28
5
224,589,648.00
14
761,983,040.54
7 MALUKU-MALUTA
8
1,520,192,793.00
4
791,345,798.00
4
728,846,995.00
0
-
-
8 PAPUA-PAPUA BARAT
9
121,898,412.41
2
48,484,016.66
7
73,414,395.75
0
-
-
12,535,193,823.16
54
4,784,690,428.48
63
4,628,101,092.32
31
T O T AL
148
-
0
-
0
-
1
-
2,853,964,415.08
-
268,437,887.28
268,437,887.28
PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TERBAIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015
MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DENGAN BAIK MENGGUNAKAN PRINSIP EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS DAN KETAATAN THD PERATURAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA UPT TERBAIK
