KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.696/AJ.306/DRJD/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR AJ.306/1/5 TANGGAL 31 MARET 1992 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGKUTAN PETI KEMAS DI JALAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas di Jalan, telah diatur ketentuan mengenai angkutan peti kemas di jalan;
b.
bahwa ruas-ruas jalan yang digunakan sebagai lintas angkutan peti kemas, telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.306/1/5 tanggal 31 Maret 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Peti Kemas di Jalan;
c.
bahwa dalam rangka mendukung potensi produksi untuk ekspor di daerah Wonogiri dan berdasarkan hasil survey lapangan, perlu untuk menambah ruas jalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menyempurnakan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.306/1/5 tanggal 31 Maret 1992;
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negera Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9.
Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
10.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.91/OT/002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
11.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas Jalan;
12.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
13.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
14.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.306/1/5 tanggal 31 Maret 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Peti Kemas di Jalan;
74 di
Memperhatikan
:
1.
Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 552/5855 tanggal 3 April 1998 perihal Penetapan Jalur Peti Kemas di Wilayah Wonogiri;
2.
Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah Nomor : AJ.306/1/1/KW-2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Usulan Penetapan Lintas Angkutan Peti Kemas; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR AJ.306/1/5 TANGGAL 31 MARET 1992 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGKUTAN PETI KEMAS DI JALAN. Pasal
I
Menyempurnakan Lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.306/1/5 tanggal 31 Maret 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Peti Kemas di Jalan, sebagai berikut : " Menambah daftar lintas angkutan peti kemas dengan nomor urut 14 baru untuk lintas Sukoharjo Wonogiri, dengan ruas-ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan selanjutnya menggeser nomor urut lama dari 14 sampai dengan 19 menjadi 15 sampai dengan 20". Pasal Keputusan ini ditetapkan.
mulai
II berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 3 Juli 2000 ----------------------------------DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SUSMONO SOESILO --------------NIP.120 087 571
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Menteri Perhubungan; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah; Sekjen dan Irjen Departemen Perhubungan; Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Jawa Tengah; Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah; Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat I Propinsi Jawa Tengah; Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri; Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo; Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Raharja; Ketua Umum DPP ORGANDA; Ketua Umum GAIKINDO; Ketua Umum ASKINDO; Ketua UMUM PAABI.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.696/AJ.306/DRJD/2000 TANGGAL : 3 Juli 2000 ------------------------------------
LINTAS ANGKUTAN PETI KEMAS DENGAN KEMIRINGAN ARAH MEMANJANG (GRADIEN) 7 % ATAU LEBIH KECIL UNTUK PETI KEMAS 20 KAKI, 5 % ATAU LEBIH KECIL UNTUK PETI KEMAS 40 KAKI (LINTASAN NORMAL) /---------------------------------------------------------------\ |NO| LINTASAN (P/P) | RUAS JALAN YANG DILALUI | |---------------------------------------------------------------| |1 | 2 | 3 | |---------------------------------------------------------------| | | | | |14|Sukoharjo - Wonogiri |a.Nguter - Selogiri - Wonogiri, untuk | | | | peti kemas ukuran 20 kaki; | | | | | | | |b.Sukoharjo - Nguter - Selogiri (Kabu-| | | | paten Wonogiri), untuk peti kemas | | | | ukuran 49 kaki. | | | | | \---------------------------------------------------------------/
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SUSMONO SOESILO --------------NIP.120 087 571
