Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Kepala Bappenas Bidang Prasarana
No.: 95./HK.101/DRJD/1999, No. Kep-37 /A/1999 dan No. 3990/D.VI/06/1999 tanggal 28 Juni 1999
tentang :
Kriteria, Tolok Ukur dan Mekanisme Pembiayaan atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi. Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api serta Biaya Atas Penggunaan Prasarana Kereta Api
KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DEPUTI KEPALA BAPPENAS BIDANG PRASARANA
Nomor :
SK.95/HK.101/DRJD/99
Nomor :
KEP-37/A/1999
Nomor :
3998/D.VI/06/1999
Tentang
KRITERIA, TOLOK UKUR DAN MEKANISME PEMBIAYAAN ATAS PELAYANAN UMUM ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG KELAS EKONOMI, PEMBIAYAAN ATAS PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA KERETA API SERTA BIAYA ATAS PENGGUNAAN PRASARANA KERETA API
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DAN DEPUTI KEPALA BAPPENAS BIDANG PRASARANA
Menimbang
: Bahwa
untuk
Menteri
menindaklanjuti
Perhubungan,
Menteri
Negara
Nasional/Kepala
Keputusan
Menteri
Keuangan
Perencanaan
Badan
Bersama
Perencanaan
dan
Pembangunan Pembangunan
Nasional Nomor KM 14 Tahun, Nomor 83/KMK.03/1999 dan
Nomor
KEP.
024/K/03/1999
perlu
ditetapkan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Direktur
Jenderal
Anggaran,
dan
Deputi
Kepala
Bappenas
Bidang
Prasarana
tentang
Kriteria Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Kereta Api; Mengingat
: 1.
Undang-undang No. 13 Tahun 1992 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian
(LN
Tahun
1992
No.47,TLN No.3479); 2.
Undang-undang
No.1
Tahun
1995
tentang
Perseroan Terbatas (LN Tahun 1995 NO. 13; TLN No. 34587); 3.
Peraturan
Pemerintah
tentang
Pengalihan
Jawatan
(Perjan)
Perusahaan
Umum
No.
57
Bentuk Kereta
(Perum)
Tahun
1990
Perusahaan Api
Kereta
menjadi Api
(LN
Tahun 1990 No. 82); 4.
Peraturan tentang
Pemerintah Perusahaan
No.
12
Perseroan
Tahun (LN
1998 Tahun
1998 No. 15 TLN NO. 3731); 5.
Peraturan tentang
Pemerintah
Perusahaan
No.
13
Umum(Perum)
Tahun (LN
1998 Tahun
1998 No. 16, TLN No. 3731); 6.
Peraturan
Pemerintah
No.
19
Tahun
1998
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)
Kereta
Api
menjadi
Perusahaan
Perseroan (Persero); 7.
Peraturan tentang
Pemerintah Pengalihan
No.
50
Kedudukan,
Tahun
1998
Tugas
dan
Wewenang Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham (RUPS)
atau pada
Rapat
Umum
Perusahaan
Pemegang Perseroan
Saham Kepada
Menteri Negara Pendayaagunaan Badan Usaha Milik Negara (LN Tahun 1998 No. 82, TLN No. 3758);
8.
Peraturan tentang
Pemerintah
Prasarana
No.
dan
69
Tahun
Sarana
1998
Kereta
Api
(LN Tahun 1998 No. 133, TLN No. 3777); 9.
Peraturan tentang
Pemerintah
Lalu
No. dan
Lintas
81
Tahun
Angkutan
1998 Kereta
Api (LN Tahun 1998 No. 189, LN No. 3785); 10.
Keputusan
Presiden
No.
44
Tahun
1974
tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 11.
Keputusan tentang dan
Presiden
No.
Pelaksanaan
Belanja
16
Tahun
Anggaran
Negara,
1994
Pendapatan
sebagaimana
telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1999; 12.
Keputusan
Presiden
tentang
No.61
Kedudukan,
Organisasi
dan
sebagaimana
telah
Tahun
Tugas,
Tata
Kerja
diubah
1998
Susunan, Departemen,
terakhir
dengan
Keputusan Presiden No. 192 Tahun 1998; 13.
Keputusan tentang
Presiden Jenis
No.
dan
38
Tahun
Kriteria
1999
Perusahaan
Perseroan Tertentu yang dapat Dikecualikan dari
Pengalihan
Kewenangan Pemegang Saham
Kedudukan,
Menteri
Saham (RUPS)
atau
Tugas
Keuangan Rapat
kepada
Umum
dan
selaku Pemegang
Menteri
Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; 14.
Keputusan tentang
Presiden
No.
Pengecualian
Perseroan Pengalihan Kewenangan Pemegang
(Persero)
39
Terhadap PT
Menteri
Api
dari
Tugas, Keuangan
atau
1999
Perusahaan
Kereta
Kedudukan,
Saham
Tahun
Menteri
dan Selaku Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; 15.
Keputusan
Bersama
Menteri
Perhubungan,
Menteri
Keuangan
Perencanaan
dan
Menteri
Pembangunan
Negara
Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 19
KM.
tahun
1999
KEP.024/K/03/1999 Pelayanan
Kelas
Perawatan
dan
Kereta
tentang
Umum
Penumpang
Api,
No.83/KMK.03/1999 Pembiayaan
Angkutan Ekonomi,
serta
atas
Kereta
Api
Pembiayaan
Pengoperasian Biaya
No.
Atas
Prasarana
Atas
Pengguna
Prasarana Kereta Api; 16.
Keputusan
Menteri
91/OT.002/Phb-80 tentang
Perhubungan
dan
KM
KM 164/OT.002/Phb-80
Organisasi
Departemen
No.
dan
Perhubungan,
Tata
Kerja
sebagaimana
telah
di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 19998;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
DIREKTUR
KEPALA
BAPPENAS
KRITERIA, ATAS
TOLOK
PERAWATAN
UKUR
SERTA
DAN
UMUM
KELAS DAN
ANGGARAN,
BIDANG
PELAYANAN
PENUMPANG
API,
JENDERAL
PRASARANA MEKANISME
ANGKUTAN
EKONOMI,
PENGOPERASIAN
BIAYA
ATAS
KERETA API.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
DAN
DEPUTI TENTANG
PEMBIAYAAN
KERETA
PEMBIAYAAN PRASARANA
PENGGUNAAN
API ATAS
KERETA
PRASARANA
1.
Pembiayaan penumpang
atas kelas
pelayanan ekonomi
umum
angkutan
(Public
Service
kereta
api
Obligation/PSO)
adalah subsidi pemerintah kepada penumpang kereta api kelas ekonomi,
yang
dihitung
berdasarkan
selisih
antara
biaya
yang dikeluarkan untuk operasi angkutan kereta api sesuai dengan
kriteria
dan
tolok
ukur
pelayanan
umum
angkutan
kereta api yang efesien dengan biaya angkutan kereta api penumpang yang tarifnya ditetapkan oleh pemerintah. 2.
Pembiayaan
atas
perawatan
dan
pengoperasian
prasarana
kereta api (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) adalah
biaya
perawatan
yang
dan
harus
ditanggung
pengoperasian
oleh
prasarana
Pemerintah kereta
api
atas yang
dimiliki Pemerintah. 3.
Biaya
atas
penggunaan
Charges/TAC)
adalah
prasarana
biaya
yang
kereta harus
api
(Track
dibayar
oleh
Acess Badan
Penyelenggara kepada Pemerintah atas penggunaan prasarana kereta api yang dimiliki Pemerintah.
BAB II KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBIAYAAN ATAS PELAYANAN UMUM ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG KELAS EKONOMI
Bagian Pertama Kriteria
Pasal 2
(1)
Pelayanan
angkutan
kereta
api
penumpang
kelas
ekonomi
mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: a.
laik operasi;
b.
mempunyai jadwal tetap dan teratur, dengan toleransi keterlambatan tempuh;
maksimum
rata-rata
15%
dari
waktu
c.
kapasitas
tersedia
maksimum
106
tempat
duduk
per
kereta untuk kereta api jarak menengah dan jarak jauh, dan 6 penumpang per m2 untuk kereta api jarak dekat; d.
dioperasika
dengan
maksimum
150%
dari
kapasitas
tersedia; e.
kecepatan rata-rata minimal 40 km/jam untuk kereta api jarak menengah dan jarak jauh, dan 30 km/jam untuk kereta api jarak dekat;
f.
berhenti
pada
stasiun-stasiun,
membutuhkan pelayanan
sebagai
simpul
yang
angkutan kereta api penumpang
kelas ekonomi; (2)
Pelayanan
angkutan
sebagaimana pelayanan
dimaksud yang
kereta dalam
masih
penumpang ayat
berfungsi
(1)
kelas
mempunyai
dengan
baik,
ekonomi fasilitas sekurang-
kurangnya sebagai berikut: a.
jendela/pintu;
b.
kursi dengankonstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c.
toilet kecuali untuk kereta api jarak dekat;
d.
lampu;
e.
kipas angin;
f.
air sesuai kebutuhan minimal per orang kecuali jarak dekat;
g.
pemadam kebakaran;
h.
rak bagasi
Bagian Kedua Tolok Ukur
Pasal 13
(1)
Biaya operasi angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi yang efesien dihitung dengan menggunakan metode biaya total operasi.
(2)
Perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk operasi angkutan kereta
api
penumpang
kelas
ekonomi,
dihitung
dengan
menggunakan data produksi angkutan. (3)
Biaya
angkutan
ditetapkan
kereta
oleh
api
penumpang
Pemerintah
merupakan
kelas
ekonomi
pendapat
bagi
yang Badan
Penyelenggara yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dikalikan okupansi
dengan
kapasitas
rata-rata
pendapatan
non
0,9
operasi
penumpang
dalam yang
keadaan
dihitung
per
trip
normal) secara
(dengan ditambah
proposional
untuk jasa pelayanan ekonomi.
Pasal 4
Komponen-komponen
biaya
pengoperasian
angkutan
kereta
api
pe
penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari biaya: a.
Penyusutan sarana yang merupakan milik Badan Penyelenggara, terdiri dari: 1) lokomotif; 2) kereta.
b.
pemeliharan sarana, terdiri dari 1) lokomotif; 2) kereta
c.
pelumas;
d.
BBM atau sumber energi lain;
e.
awak, terdiri dari: 1) biaya tetap; 2) biaya premi awak;
f.
penggunaan prasarana;
g.
stasiun;
h.
umum;
i.
kantor pusat;
Pasal 5
(1)
Perhitungan harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut: a.
biaya pemeliharaan sarana dan prasarana biaya awak dan BBM
atau
dengan
sumber
energi
standar
yang
teknis
lain
atau
dilakukan petunjuk
sesuai teknis
pemeliharaan dan operasi; b.
biaya
umum
proposional
dan
kantor
untuk
pusat
pelayanan
dihitung
angkutan
secara
kereta
api
penumpang kelas ekonomi secara efesien yang ditetapkan oleh Pemerintah; c.
biaya
penyusutan
sarana
dihitung
berdasarkan
jam
pemakaian atas nilai perolehan tahun berjalan; d.
biaya penggunaan prasarana dihitung secara proposional untuk pelayanan angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi;
Pasal 6
(1)
Biaya
operasi
satuan
tiap-tiap
pelayanan
angkutan
kereta
api penumpang kelas ekonomi dihitung dalam satuan Rp/PnpKm, yang merupakan penjumlahan masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2)
Biaya operasi total tiap-tiap pelayanan angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi dihitung berdasarkan biaya operasi satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikalikan dengan jumlah jarak yang ditempuh dan dikalikan jumlah penumpang per trip.
Pasal 7
Formula kereta
perhitungan api
penumpang
pembiayaan kelas
atas
ekonomi
Lampiran I Keputusan Bersama ini.
BAB III
pelayanan sebagai
umum
angkutan
tercantum
dalam
KRITERIA DAN TOLOK UKUR PEMBIAYAAN ATAS PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA KERETA API
Bagian Pertama Kriteria
Pasal 8
(1)
Perawatan merupakan seluruh pekerjaan yang bertujuan untuk memulihkan dan/atau mempertahankan kondisi prasarana pada tingkat tertentu sesuai dengan kelas yang ditetapkan.
(2)
Perawatan
prasarana
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
dilaksanakan agar kereta api dapat beroperasi sesuai dengan tingkat
kualitas
pelayanan
yang
ditetapkan
berdasarkan
standar teknis atau petunjuk teknis perawatan. (3)
Kegiatan
perawatan
prasarana
kereta
api
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan
yang
pelaksanaannya
di
jabarkan
dalam
kegiatan
setiap tahun. (4)
kegiatan
perawatan
prasarana
sebagaimana
ayat (3), meliputi perawatan: a. jalan kereta api, yang terdiri: 1) perbaikan rel; 2) perbaikan bantalan; 3) penambahan ballast; 4) pemcokan; 5) lingkungan. b. Jembatan; c. Wesel; d. Persinyalan e. Instalasi listrik aliran atas; f. Terowongan.
Pasal 9
dimaksud
dalam
Pengoperasian prasarana api, meliputi kegiatan; a.
pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api;
b.
pengoperasian
persinyalan,
telekomunikasi
dan
listrik
aliran atas; c.
pengoperasian wesel manual;
d.
pemeriksaan
dan
penjagaan
jalan
rel,
jembatan
dan
terowongan.
Bagian Kedua Tolok Ukur
Pasal 10
(1)
Biaya perawatan prasarana kereta api sesuai jenis kegiatan sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
8,
dihitung
berdasarkan
volume perawatan per kegiatan dikalikan harga satuan. (2)
Perhitungan dimaksud
volume
dalam
perawatan
perawatan
ayat
(1)
sebagaimana
per
dihitung
dimaksud
kegiatan sesuai
dalam
sebagaimana
jenis
Pasal
kegiatan 8
dengan
menggunakan standar teknis atau petunjuk teknis perawatan secara berkesinambungan. (3)
harga satuan biaya perawatan prasarana dihitung berdasarkan jenis kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai
harga
satuan
yang
ditetapkan
oleh
pemerintah
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4)
Total
biaya
perawatan
prasarana
kereta
api
dihitung
berdasarkan total kegiatan dikalikan volume dikalikan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah biaya umum
dan
kantor
pusat
yang
dihitung
secara
untuk kegiatan perawatan prasarana kereta api.
Pasal 11
proposional
(1)
Biaya
pengoperasian
prasarana
kereta
api
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dihitung berdasarkan standar gaji pegawai
Badan
Penyelenggara
yang
telah
disetujui
oleh
Pemerintah dikalikan dengan jumlah kebutuhan pegawai sesuai standar pengoperasian prasarana kereta api secara efisien untuk seluruh jenis kegiatan pengoperasian prasarana kereta api (2)
Total
biaya
berdasarkan
pengoperasian biaya
prasarana
sebgaimana
kereta
dimaksud
api
dalam
dihitung ayat
(1)
ditambah biaya umum dan kantor pusat yang dihitung secara proposional untuk kegiatan pengoperasian prasarana kereta api.
Pasal 12 Formula perhitungan pembiayaan atas perawatan dan pengoperasian prasarana
kereta
api
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
II
Keputusan bersama ini.
BAB IV KRITERIA DAN TOLOK UKUR BIAYA ATAS PENGGUNAAN PRASARANA KERETA API
Bagian Pertama Kriteria
Pasal 13
Biaya atas penggunaan prasarana kereta api merupakan biaya yang dibayarkan
oleh
Badan
Penyelenggara
penggunaan prasarana kereta api.
Bagian Kedua Tolok Ukur
kepada
Pemerintah
atas
Pasal 14
(1)
Biaya penggunaan prasarana kereta api dihitung berdasarkan beban
penggunaan
perawatan,
biaya
prasarana
yang
pengoperasian
berdampak
dan
pada
penyusutan
biaya
prasarana
dengan memprhitungkan prioritas prasarana kereta api.
(2)
Biaya penggunaan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam
ayat
(1)
dihitung
berdasarkan
biaya
perawatan
dan
pengoperasian sebagaimana dimeksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikalikan dengan suatu faktor pembebanan yang ditetapkan oleh
Direktur
Jenderal
Perhubungan
Darat
dengan
memperhitungkan prioritas penggunaan prasarana kereta api ditambah penyusutan prasarana kereta api.
Pasal 15
Penyusutan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung secara tahunan sesuai dengan umur teknis prasarana kereta api dan nilai perolehan pada tahun berjalan.
Pasal 16 Formula perhitungan pembiayaan atas penggunaan prasarana kereta api sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan bersama ini.
BAB V MEKANISME PEMBIAYAAN ATAS PELAYANAN UMUM ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG KELAS EKONOMI, PEMBIAYAAN ATAS PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA KERETA API DAN BIAYA ATAS PENGGUNAAN PRASARANA KERETA API
Bagian Pertama Mekanisme Pembiayaan atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi
Pasal 17
(1)
Direktur
Jenderal
Koordinasi
yang
Perhubungan berisi
Darat
penetapan
menerbitkan
Memo
pelayanan
umum
atas
angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi dan pembiayaan atas
pelayanan
umum
angkutan
kereta
api
kelas
ekonomi
berdasarkan kriteria dan tolok ukur dalam Keputusan Bersama ini. (2)
Badan
Penyelenggara
pelayanan Memo
umum
Koordinasi
menghitung
angkutan dari
kereta
nilai api
Direktur
pembiayaan
kelas
Jenderal
ekonomi
Perhubungan
atas sesuai Darat
dan diintegrasikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Penyelenggara. (3)
Perhitungan nilai pembiayaan atas pelayanan umum angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Pasal 18 (1)
Direktorat dan atas
Jenderal
persetujuan pelayanan
Perhubungan
terhadap umum
Darat
kelayakan
angkutan
kerea
melakukan
pemberian api
evaluasi
pembiayaan
penumpang
kelas
ekonomi yang diusulkan oleh Badan Penyelenggara. (2)
Hasil
evaluasi
dan
persetujuan
pembiayaan
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal perhubungan
Darat
kepada
Menteri
Perhubungan
untuk
diusulkan kepada Menteri Keuangan dan/atau Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
(3)
Departemen
Perhubungan
pembiayaan
atas
penumpang
meneruskan
pelayanan
kelas
ekonomi
dimaksud
dalam
ayat
dan/atau
Departemen
(2)
umum yang
usulan
angkutan
kereta
ditetapkan
dan
mengusulkan
Keuangan
pemberian api
sebagaimana ke
Bappenas
untuk
memperoleh
alokasi
Keuangan
melakukan
evaluasi
anggaran
Pasal 19
(1)
Bappenas
dan/atau
Departemen
dan persetujuan anggaran sesuai dengan kemampuan pembiayaan Negara untuk pelayanan umum angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)
Deputi Kepala Bappenas Bidang Prasarana dan/atau Direktur Jenderal
Anggaran
Departemen
penilaian/pembahasan angkutan
kereta
memberikan
anggaran
api
persetujuan
Keuangan
terhadap
kelas
ekonomi
berupa
penetapan
melakukan
pelayanan yang
umum
selanjutnya
alokasi
anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20
Penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diserahkan
kepada
Penyelenggara Darat
yang
menyiapkan
Departemen selanjutnya Petunjuk
Perhubungan Direkotrat
Operasional
dan/atau
Jenderal
untuk
Badan
Perhubungan
ditetapkan
oleh
Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan.
Pasal 21
(1)
Berdasarkan beserta
alokasi
Petunjuk
anggaran Operasional
yang
telah
sebagaimana
ditetapkan dimaksud
dalam
Pasal
Direktorat
20,
disusun
Jenderal
kontrak
perhubungan
kerja
Darat
antara
dengan
Badan
Penyelenggara. (2)
Kontrak
Kerja
ditandatangani
sebagaimana oleh
dimaksud
Direktur
dalam
Jenderal
ayat
(1)
Perhubungan
Darat dan Direktur Utama Badan Penyelenggara (3)
Nilai
pembiayaan
dimaksud
dalam
dan
ayat
Kinerja
(2)
Kontrak
dimuat
dalam
sebagaimana
Rencana
Kerja
Anggaran Badan Penyelenggara
Pasal 22
(1)
Badan dan
Penyelenggara penggunaan
melaporkan
biaya
ata
pelaksanaan
pelayanan
kegiatan
umum
angkutan
kereta api penumpang kelas ekonomi kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan
Menteri
Perhubungan,
Bappenas
serta
Deputi
Darat
dengan
Menteri Kepala
tembusan
Keuangan Bappenas
dan dan
kepada Kepala Direktur
Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. (2)
Berdasarkan laporan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Darat
melakukan
evaluasi dan melaporkan ke Menteri Perhubungan.
Bagian Kedua Mekanisme Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api
Pasal 23
(1)
Direktur
Pasal 24
(1)
Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Darat
melakukan
evaluasi dan persetujuan terhadap kelayakan pemberian pembiayaan
atas
perawatan
prasarana
kereta
api
dan/atau
yang
pengoperasian
diusulkan
oleh
Badan
Penyelenggara.
(2)
Hasil
evaluasi
diusulkan dalam
Badan
ayat
Negara
persetujuan
Penyelenggara
(1)
Perhubungan diusulkan
dan
disampaikan
Darat
kepada
kepada
sebagaimana
oleh
Jenderal
Perhubungan
Kuangan
Pembangunan
yang
dimaksud
Direktur
Menteri
Menteri
Perencanaan
pembiayaan
dan/atau
untuk Menteri
Nasional/Kepala
Bappenas
(3)
Departemen
Perhubungan
meneruskan
usulan
pemberian
pembiayaan atas perawatan dan pengoperasian pembiayaan atas perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 92) dan
mengusulkan
ke
Bappenas
dan/atau
Departemen
Keuangan untuk memperoleh alokasi anggaran.
Pasal 25 (1)
Bappeas
dan/atau
evaluasi
dan
Departemen
penilaian
Keuangan
kemampuan
melakukan
pembiayaan
Negara
atas perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
(2)
Deputi
Kepala
Direktur
Bappenas
Jenderal
melakukan
evaluasi
Bidang
Anggaran anggaran
Prasarana
dan/atau
Departemen
Keuangan
terhadap
pemberian
pembiayaan atas perawatan dan pengoperasian perasarana kereta
api
utnuk
memberikan
persrtujuan
berupa
penetapan
alokasi
anggaran
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 26 Persetujuan Pasal
23
alokasi
anggaran
diserahkan
sebagaimana
kepada
Departemen
dimaksud
dalam
Perhubungan
dan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan Petunjuk Operasional
untuk
ditetapkan
oleh
Sekretaris
Jenderal
Departemen Perhubungan
Pasal 27 (1)
Berdasarkan persetujuan alokasi anggaran dan Petunjuk Operasional disusun
sebagaimana
kontrak
kerja
dimaksud antara
dalam
Pasal
Direktorat
26,
Jenderal
Perhubungan Darat dengan Badan penyelenggara
(2)
Kontrak
kerja
sebagiamana
ditandatangani
oleh
dimaksud
Direktur
dalam
Jenderal
ayat
(1)
Perhubungan
Darat dan Direktur Utama Badan Penyelenggara.
(3)
Nilai
pembiayaan
dimaksud
dalam
dan
ayat
kinerja
(2)
kontrak
dimuat
dalam
sebagaimana
Rencana
Kerja
Anggaran Badan Penyelenggara
Pasal 28 (1)
Badan Penyelenggara melaporkan penggunaan biaya atas perawatan kepada
dan
Direktur
pengoperasian Jenderal
prasarana
Perhubungan
kereta Darat
api
dengan
tembusan kepada Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan
Menteri
Negara
Nasional/Kepala Bappenas
Perencanaan
Pembangunan
(2)
Berdasarkan (1)
laporan
Direktur
sebagaimana
Jenderal
dimaksud
Perhubungan
dalam
Darat
ayat
melakukan
evaluasi dan melaporkan ke Menteri Perhubungan
Pasal 29 Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Darat
melaksanakan
perhitungan terhaadp: a.
biaya perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api yang diberikan;
b.
penyusutan atas penggunaan prasarana kereta api yang dibangun/dimiliki
oleh
Pemerintah
dan
telah
usulan
kepada
dioperasikan.
Pasal 30 (1)
Badan
Penyelenggara
menyampaikan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengenai : a.
biaya atas penggunaan prasarana kereta api
b.
pembebasan biaya atas penggunaan prasarana kereta api tertentu.
(2)
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Deputi Kepala Bappeas
Bidang
Anggaran
Departemen
penilaian
terhadap
kereta
api
Prasarana
untuk
dan
Keuangan biaya
Direktur
melakukan
atas
ditetapkan
evaluasi
penggunaan pada
Jenderal dan
prasarana
Rencana
Kerja
Anggaran Badan Penyelenggara.
Pasal 31 Biaya atas penggunaan prasaran kereta api harus disetorkan oleh Badan Penyelenggara kepada Pemerintah
BAB VI
PEMANTAPAN DAN EVALUASI
Pasal 32 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Prasarana Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan atas pembiayaan pelayanan umum angkutan kereta api kelas ekonomi serta pembiayaan perawatan dan/atau pengoperasian prasarana kereta api serta penggunaan prasarana kereta api.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33 (1)
Badan Penyelenggara segera memperbaiki prasarana kereta api yang biaya
rusak
akibat
yang
terjadinya
dikeluarkan
lebih
kecelakaan dahulu
kereta
api
dan
dibayar
oleh
Badan
ayat
(1)
akan
Penyelenggara;
(2)
Biaya
sebagaimana
diperhitungkan terjadinya
dimaksud
kemudian
kecelakaan
dalam
dengan kereta
Pemerintah api
apabila
bukan
karena
kelalaian Badan Penyelenggara.
(3)
Aapabila dalam
kecelakaan
ayat
(1)
kereta
disebabkan
api
sebagaimana
karena
dimaksud
kelalaian
Badan
Penyelenggara, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Badan Peyelenggara
Pasal 34 (1)
Untuk
menyempurnakan
pelayana
umum
angkutan
perhitungan kereta
api
pembiayaan
atas
penumpang
kelas
ekonomi,
pembiayaan
prasarana
kereta
atas
api
perawatan
dan
biaya
dan
penggunaan
atas
penggunaan
prasarana kereta api dalam keputusan ini, Direktorat Jenderal
perhubungan
Prasarana
dapat
Darat
meninjau
dan
Bappenas
kembali
dasar
Bidang
perhitungan
pembiayaan atas pelayanan umum kereta api penumpang kelas
ekonomi,
pengoperasian
pembiayaan
prasarana
atas
kereta
perawatan api
dan
dan/atau
biaya
atas
penggunaan prasarana kereta api.
(2)
Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus Menteri
diberitahukan Keuangan
Pembangunan
kepada
dan
Menteri
Menteri
Nasional/Kepala
Negara Badan
Perhubungan, Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 Keputusan Bersama ini mulai berlkau pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di
: JAKARTA
Pada tanggal
: 28 Juni 1999
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR JENDERAL
DEPUTI KEPALA BAPPENAS
PERHUBUNGAN DARAT
ANGGARAN
BIDANG PRASARANA
SANTO BUDIONO
DARSJAH
Prof.Dr.Ir. Bambang B. Soedjito,MRP
