INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi XX Tahun 2015

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

Pembagian KIS Segmen PBI Tahap Kedua Pelanggan Prosedur Mendapatkan Layanan IVA dan Pap Smear Sehat & Gaya Hidup Modifikasi Gaya Hidup Sehat Untuk Cegah Hipertensi

Testimoni Katon Bagaskara Daftar BPJS Kesehatan Sebelum Sakit

“

Pengarah

Fachmi Idris Penanggung Jawab

Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum

Ikhsan

Pimpinan Redaksi

Irfan Humaidi Sekretaris

Rini Rachmitasari Sekretariat

Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur

Diah Ismawardani Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Distribusi dan Percetakan

Basuki Anton Tri Wibowo Ahmad Tasyrifan Ezza Fauziah Aulatun Nisa Ranggi Larrisa Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi. [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

SURAT PEMBACA

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

Yth. Redaksi Selamat pagi, 1. Saya mencoba melakukan pendaftaran bpjs kesehatan secara online, tapi setelah saya coba dan memasukan no Kartu Keluarga yang muncul hanya 3 orang ( saya,istri dan anak pertama) sedangkan anak kedua tidak muncul. Agar supaya anak kedua saya juga tetdaftar apa yang saya lakukan apakah harus mendaftarkannya langsung ke kantor bpjs kesehatannya? 2. Di form selanjutnya pendaftaran secara online alamat nya ada yg berbeda disitu tertulis RT 05 RW 05 padahal seharusnya RT 05 RW 04. Apakah perbedaan alamat dlm hal ini beda RW tidak akan berpengaruh atau harus dilakukan perubahan? Mohon penjelasannya Berikut saya lampirkan photo KK saya.

Ridwan Tea Jawab : Yth. Bapak Ridwan di tempat Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak kepada BPJS Kesehatan. Menjawab pertanyaan Bapak, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Untuk pendaftaran dengan nomor KK, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dapat mengakses data penduduk yang ingin melakukan pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan. Data yang digunakan dalam pendaftaran adalah data dalam Master File Disdukcapil. Jika nomor KK salah satu anggota keluarga tidak ditemukan, maka peserta dimohon dapat berkenan melakukan update data KK terlebih dulu melalui Kantor Disdukcapil setempat dan divalidasi. 2. Untuk perubahan data di KK, juga dapat dilakukan melalui Disdukcapil sebelum melakukan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan. Akurasi data kepesertaan sangatlah penting dalam proses validasi, sehingga jika boleh menyarankan, mohon Bapak berkenan melakukan koreksi data KK Bapak terlebih dulu. Demikian kami sampaikan, semoga membantu dan sehat selalu. Redaksi

INFO BPJS

Kesehatan EDISI XX TAHUN 2015

MELAWAN MALAS

“

Redaksi

CEO Message

Pakar otak dunia dan inventor Mind Mapping Tony Buzan mengatakan “your brain is like a sleeping Giant”. Mengapa demikian? Karena otak manusia memiliki 100 miliar sel dan masing-masing sel terhubung dengan 20.000 sel lain. Dengan koneksi ini, otak mampu memproses hingga 30 milliar bit informasi perdetik atau setara dengan 6.000 mil (sekitar 9.600 km) jika menggunakan bantuan penghubung kabel. Sistem saraf kita juga mampu menafsirkan sejumlah besar informasi keseluruh organ indra melalui neuron yang jumlahnya mencapai 28 milliar dan mempu meresponnya dengan kecepatan sepuluh kali kedipan mata. Begitu hebatnya otak manusia sehingga komputer paling canggih pun belum bisa mengalahkan kapasitas dan kecepatannya. Tetapi sayang pada umumnya manusia normal hanya memakai 2 persen dari potensi otaknya tersebut, sedang sisanya tidak dipakai. Masih menurut Buzan, satu penyebab minimnya pemakaian kapasitas otak manusia yaitu karena MALAS. Kata malas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Kemalasan timbul karena tidak adanya motivasi, dan kurang motivasi seringkali terjadi karena manusia tidak siap menghadapi sesuatu. Menurut penelitian, kebiasaan malas merupakan penyakit mental yang timbul karena kita takut menghadapi konsekuensi masa depan. Dan ketakutan ini timbul karena karena manusia cenderung mengaitkan masa depan dengan persepsi negatif. Kisah manusia malas bukanlah sesuatu yang baru. Di jaman Aristoteles, ada seorang murid yang malas. Ketika diperingatkan, sang murid menjawab, “Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak memiliki ketekunan membaca, aku juga tidak mempunyai kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan kejenuhan setiap kali aku belajar.” Aristoteles pun menjawab, “Kalau begitu siapkan dirimu kelak untuk bertahan dalam menghadapi kebodohan dan kesengsaraan”. Secara gamblang Aristoteles mengemukakan bahwa ada korelasi sempurna antara kemalasan, kebodohan dan kesengsaraan. Seorang pemalas biasanya dengan sengaja tidak segera melakukan tugasnya, akan tetapi menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan sehingga menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan tugas utama yang harus diselesaikannya. Sebuah cerita tentang kemalasan dan kebodohan sehingga berakhir sengsara adalah sebagaimana kisah ayam yang enggan mencari makan namun sangat ingin ke pucuk pohon. Dia beranggapan bahwa dengan bertengger di puncak pohon, maka ia dapat memakan buah yang ada di sana tanpa harus sulit mengais tanah. Alkisah, tersebutlah seekor ayam yang ingin sekali dapat bertengger di atas ranting pohon sebagaimana burung elang dapat lakukan. Bukannya belajar dan mengamati kelebihan burung yang memiliki sayap lebih panjang dan lebar sehingga dapat tebang, ayam justru beranggapan bahwa ia harus dapat memanjat pohon supaya dapat mencapai ranting puncak. Ia pun berusaha memanjat dan terus memanjat meski jatuh dan terjatuh lagi. Hingga kemudian, berjumpalah ayam dengan seekor lembu. Sang lembu pun kemudian memberikan saran agar ayam dapat memanjat pohon, “Makan lah kotoran ku dan engkau akan memiliki energi ke atas ranting”. Ayam pun memakan seonggok kotoran lembu dan ia mampu mencapai dahan pertama. Esoknya ia memakan lebih banyak lagi dan mencapai dahan kedua, begitu terus sehingga semakin banyak kotoran yang ia makan dan akhirnya dapat mencapai puncak ranting. Inilah kebodohan yang diyakini ayam. Daripada berpikir bahwa keberhasilan itu karena upayanya memanjat setiap hari, ayam sangat percaya bahwa itu adalah akibat “makanan” yang ia konsumsi. Dengan bangganya ayam pun bertengger dan berkokok di puncak pohon. Tak lama seorang petani melintasi pohon, ia melihat ayam itu dan segera menembaknya. Akhirnya ayam itu mati. Andai saja ayam tidak malas berfikir dan berusaha, pasti ia tidak bodoh. Dan, andai saja si ayam tidak bodoh pasti ia tidak mati sengsara.

SALAM REDAKSI KIS SEGMEN PBI TERUS DIDISTRIBUSIKAN Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Sukses dalam Distribusi Kartu Indonesia Sehat, khususnya bagi segmen Peserta Penerima Bantuan Iuran merupakan salah satu Trisukses BPJS Kesehatan 2015. Setelah pada tahap awal diditribusikan pada 3 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Jakarta Pusat, Presiden secara rutin terus membagikan di sejumlah daerah secara langsung . Secara khusus Info BPJS Kesehatan edisi 20 ini akan mengupas lebih mendalam bagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, menaruh perhatian langsung terhadap implementasi jaminan sosial bidang kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Secara langsung mendistribusikan kartu untuk segmen PBI yang akan lebih dalam dibahas dalam rubrik FOKUS dan akan diperdalam dalam rubrik BINCANG yang akan menghadirkan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawangsa. Dalam rubrik Bincang ini akan digali bagaimana strategi dan efektivitas dan validitas data Kartu Indonesia Sehat khususnya bagi segmen PBI. Dalam rubrik Benefit Info BPJS Kesehatan akan membahas mengenai penyakit Hipertensi. Seperti apa pengelolaan serta bagaimana langkah-langkah pengendalian Hipertensi. Dalam rubrik Pelanggan Info BPJS Kesehatan akan membahas manfaat dan prosedur layanan IVA dan Papsmear sebagai bentuk kegiatan preventif yang dikelola BPJS Kesehatan. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas. Redaksi

DAFTAR ISI Bincang - Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, Daerah Ujung Tombak Pembaruan Data

6

Fokus - Pembagian KIS segmen PBI Tahap Kedua, Bukti Komitmen Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Rakyat

3

Fokus - Daerah , Ujung Tombak Pendataan Peserta Yang Tercecer

5

Benefit - Jangan Tunggu Sakit, Cek Tekanan Darah di Faskes Primer

7

Pelanggan - Prosedur Mendapatkan Layanan IVA dan Pap Smear

8

Testimoni - Wahidah, Obati Diabetes Mellitus dengan KIS

9

Dalam kehidupan nyata jangankan ayam, bahkan manusia sempurna pun seringkali malas sehingga berdampak melakukan perbuatan bodoh. Dan anehnya, tak sedikit manusia bodoh yang amat sangat yakin dengan keyakinan menyimpangnya. Mereka lebih mempercayai hal salah akibat ketidakahuannya tersebut dibanding berbuat benar dengan menerima paham/ilmu baru yang belum “sempat” dipelajarinya. Contoh manusia seperti di atas adalah pada kasus Cazuza seorang artis Brazil. Ia adalah pecandu berat rokok dan malas untuk diajak berpikir apalagi berhenti dari kebiasaan bahwa merokok itu merugikan. Dalam penampilannya di Rio de Janeiro sambil mengisap cerutunya dalam-dalam ia menantang Tuhan dan merendahkanNya dengan mengebulkan asapnya ke udara sambil berkata, “Tuhan, ini untukMu....”. Kesombongan akibat ketidaktahuannya ini berakhir mengenaskan. Pada usia 32 tahun, secara tragis Cazuza meninggal karena kanker paru-paru dan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Namun, sejatinya manusia itu kodratnya adalah makhluk pelupa, penuh alpa dan tentu saja seringkali dihinggapi rasa malas. Yang terbaik adalah berpikirlah kreatif, mengubah dampak kemalasan menjadi sesuatu yang inovatif. Coba saja tiru Alexander Graham Bell, barangkali karena ia “malas” menunggu tukang pos mengirim dan mengantar surat untuk satu pesan yang jawabannya ditunggu cepat, dia lalu membuat telepon pertama di dunia. Henry Ford, bisa saja karena ia “malas” bersepeda ke tempat yang jauh dan dalam cuaca yang tidak menentu,ia lalu membuat mobil pertama di dunia. Otis, siapa yang mengira bahwa jangan-jangan karena Otis “malas” naik tangga, maka ia pun membuat lift pertama di dunia. Dan Wright Bersaudara, jangan-jangan di balik pembuatan pesawat terbang pertama di dunia itu karena mereka “malas” harus buang-buang waktu berhari-hari untuk pergi lintas benua. Sudah jauh, lelah, harus lewat laut, hutan lebat dan salah arah pula. Oleh karenanya lawanlah malas....!!! Karena sesungguhnya cara termudah mengubah hidup itu adalah segera memulai ketika yang lain menunda dan tetap berjalan di saat yang lain enggan melangkah. Direktur Utama Fachmi Idris

Sehat & Gaya Hidup - Modifikasi Gaya Hidup Sehat, Untuk Cegah Hipertensi Kilas & Peristiwa - Wujudkan Clean Governance, BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

10 11

FOKUS

EDISI 20 TAHUN 2015

Pembagian KIS Segmen PBI Tahap Kedua,

Bukti Komitmen

PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat golongan miskin dan tidak mampu. Hal ini dibuktikan Presiden Jokowi dengan mendatangi satu persatu daerah di Indonesia untuk mendistribusikan secara langsung KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar tepat sasaran. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga berjanji akan menindak tegas rumah sakit yang tidak melayani pemegang KIS dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh rumah sakit, Presiden Jokowi berpesan agar kesehatan rakyat selalu dinomorsatukan.

Kabupaten Klaten di Jawa Tengah dan juga Kabupaten Sleman di Yogyakarta memang menjadi tempat pertama yang dikunjungi Presiden Jokowi dalam agendanya mendistribusikan KIS tahap kedua yang berlangsung bulan Mei-Juni 2015. Selain Jawa Tengah dan Yogyakarta, provinsi lain yang juga dikunjungi Jokowi antara lain DKI Jakarta (Jakarta Utara dan Jakarta Timur), Jawa Timur (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu), Jambi (Kota Jambi), Sulawesi Tengah (Parigi Moutong), Sulawesi Barat (Mamuju Utara), Maluku (Pulau Buru), Bangka Belitung (Belitung Timur), Papua (Jayapura), hingga Papua Barat (Manokwari). Presiden Jokowi benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap pendistribusian KIS secara merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia dengan mendatangi langsung satu persatu daerah tersebut. Tidak hanya KIS, “Kartu Sakti” lainnya yang juga ikut didistribusikan Presiden Jokowi adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) bagi para penyandang disabilitas berat. Peluncuran perdana KIS untuk segmen PBI memang telah dilakukan Presiden Jokowi bersamaan dengan peluncuran perdana KIP dan KKS pada tanggal 3 November 2014 lalu

Info BPJS Kesehatan

.Hingga akhir tahun 2014, KIS telah terdistribusikan kepada sebanyak 4.426.010 peserta PBI di 18 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen PBI).

Di tahun 2015 ini, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan kembali melanjutkan penerbitan dan pendistribusian hampir 82 juta kartu, atau tepatnya 81.973.990 Kartu Indonesia Sehat untuk segmen peserta PBI.

Adapun KIS segmen PBI disediakan untuk 86,4 juta jiwa masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), ditambah sekitar 1,7 juta jiwa masyarakat yang masuk kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), antara lain gelandangan, pengemis, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan anak di panti asuhan. Kartu-kartu tersebut dibagikan di kantor pos setelah mendapatkan pemberitahuan, atau di lokasi yang telah ditentukan sesuai jadwal.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan bahwa BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) siap mensukseskan implementasi KIS yang merupakan salah satu program unggulan dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“

Melalui KIS yang merupakan tanda kepesertaan JKN, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dengan ketentuan mengikuti mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis, ujar Fachmi Idris.

“

S

enin pagi di awal Mei 2015, matahari baru saja menampakkan sedikit semburat cahaya terangnya. Namun ratusan warga Kabupaten Klaten sudah tampak memadati pekarangan SD Temuwangi 2 di Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Sepanjang jalan menuju SD Temuwangi 2 juga sudah dipenuhi warga yang memegang atribut bendera merah-putih di tangan. Mulai dari anak-anak hingga para lansia terlihat begitu antusias menanti kedatangan orang nomor satu di Indonesia yang hari itu akan membagikan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Secara keseluruhan KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan jenis kepesertaannya terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pendistribusian KIS tahap kedua ini dilakukan di wilayah-wilayah yang memang data penduduk miskin dan tidak mampunya sudah terverifikasi dan tervalidasi. "Pembagian KIS dan juga KKS serta KIP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan Khofifah Indar perlindungan kepada masyarakat tidak Parawansa mampu di seluruh Indonesia," kata Khofifah Indar Parawansa. Sembari menyalurkan kartu tersebut, Kementeriannya juga terus melakukan proses verifikasi dan validasi di Kabupaten/Kota lainnya. Ini dilakukan agar KIS segmen PBI benar-benar terdistribusi tepat sasaran pada orang-orang yang berhak. Proses validasi dan verifikasi data kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial ini juga menggunakan pendekatan berbasis keluarga, bukan lagi dengan pendekatan rumah tangga. Tujuannya agar setiap keluarga

3

FOKUS

EDISI20 20TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan, seluruh rumah sakit, baik yang belum maupun yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seharusnya memang tidak menolak pasien untuk berobat, apalagi bila kondisinya sudah kritis. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan, seluruh rumah sakit wajib melayani pasien dalam keadaan darurat.

yang ada di dalam satu rumah bisa menerima manfaat dari program pemerintah, misalnya program beras murah untuk rakyat miskin (raskin), dan tentunya program KIS. Karena sering ditemukan dalam satu rumah ada tiga hingga empat keluarga yang tinggal bersama dan mereka sama-sama tidak mampu. PATUHI SISTEM RUJUKAN BERJENJANG

"Undang-Undang Kesehatan sudah jelas mengatur, ada atau tidak ada Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat. Hal itu sudah diatur jauh hari sebelum ada BPJS Kesehatan," tegas Fachmi Idris.

Pada saat berdialog dengan peserta PBI di setiap daerah yang dikunjungi, Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa KIS merupakan kartu jaminan kesehatan yang akan membuat masyarakat merasa lebih tenang. Ketika penyakit datang, KIS akan memberikan jaminan perlindungan kesehatan. "Sakit itu mahal. Kenapa kita harus pegang kartu ini (KIS)? Supaya kalau sakit kita merasa tenang. Karena saya punya pengalaman waktu masih menjadi Gubernur di DKI Jakarta. Tiap hari saya masuk ke gang, ada yang sampai dua tahun sakit tapi enggak berobat kemana-mana karena biayanya mahal. Dengan adanya KIS, kita tidak perlu takut lagi berobat ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit,” ujar Presiden Jokowi. Meski sudah memiliki KIS, namun Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga kesehatannya.“Jangan mentang-mentang sudah punya KIS, lalu kesehatannya tidak dijaga. Pola makan itu perlu diatur, olahraga juga harus teratur," pesannya. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Menkes ingin para pemegang KIS memahami bahwa menjaga kesehatan merupakan hal yang terpenting, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol, serta rutin berolahraga.

“Walau pun kesehatan kita sudah dijamin oleh Negara, tentu kita semua tidak ingin ada yang sakit kan? Makanya kita perlu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar selalu sehat dan bisa tetap produktif,” ujar Nila Moeloek. Presiden Jokowi juga berpesan kepada penerima KIS agar mematuhi aturan sistem rujukan berjenjang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. "Kalau hanya flu atau batuk-batuk ringan, jangan langsung ke rumah sakit, ke puskesmas dulu untuk diperiksa. Kalau memang dari hasil pemeriksaan itu pasien harus dirawat ke rumah sakit, nanti dari Puskesmas akan dikasih surat rujukan untuk ke rumah sakit," pesan Presiden Jokowi. Bila semua pemegang KIS langsung berobat ke rumah sakit, lanjut Presiden Jokowi, dikhawatirkan di rumah sakit akan terjadi antrean panjang, sehingga pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan medis tidak bisa tertangani dengan cepat. "Sistem rujukan berjenjang ini harus dipatuhi supaya yang ditangani di rumah sakit benarbenar yang membutuhkan pertolongan,” imbuhnya.

ditangani di layanan primer atau sekunder tidak perlu langsung dirujuk ke provinsi. Dengan adanya rumah sakit rujukan regional tersebut, pasien juga tidak perlu jauh-jauh dirujuk. PEMEGANG KIS HARUS DILAYANI DENGAN BAIK Selain menyampaikan pentingnya pemegang KIS menjaga kesehatan dan mematuhi sitem rujukan berjenjang, Presiden Jokowi juga berpesan kepada seluruh rumah sakit swasta agar tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut bergotong royong dalam mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pendistribusian KIS tahap kedua bagi peserta Penerima Bantuan iuran ini telah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, KIS yang menjadi program unggulan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla ini telah tertuang dalam butir kelima Nawa Cita, yaitu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi karena selama ini ia sering mendengar keluhan dari masyarakat yang ditolak berobat di rumah sakit dengan alasan rumah sakit tersebut belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. "Rakyat itu harus dinomor satukan, tidak boleh ada yang ditolak berobat,” tegasnya. Saat ini, jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mencapai sekitar 1.800 rumah sakit. Namun memang masih ada sekitar 600 rumah sakit swasta yang belum bekerja sama. Terkait hal itu, Presiden Jokowi juga telah berjanji akan menggunakan kewenangannya untuk "memaksa" rumah sakit swasta agar segera bekerjasama dan melayani peserta BPJS Kesehatan. “Saya akan panggil satu persatu (rumah sakit swasta), biar kapok. Rumah sakit itu tidak boleh cari untung sendiri. Kalau tidak mau (kerjasama), nanti izinnya akan saya cabut,” tegasnya. Presiden Jokowi juga meminta kepada seluruh rumah sakit agar dapat melayani pasien pemegang KIS dengan sebaikbaiknya. Tidak boleh ada yang bersikap kasar, apalagi sampai membentak-bentak pasien atau keluarga pasien. “Proses ini memang sedang terus diperbaiki, meskipun tidak menutup mata masih ada yang suka bentak-bentak. Kalau ada rumah sakit yang sering menolak pasien dan tidak ramah, langsung dilaporkan saja. Nanti saya akan perintahkan Menteri Kesehatan untuk memberi peringatan atau memberi sanksi,” sambungnya.

“Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tentunya harus dimulai dengan hidup yang sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, baru kemudian bisa hidup sejahtera,” ujar Nila Moeloek. Dengan adanya KIS sebagai jaminan kesehatan nasional yang mampu mengcover seluruh rakyat, negara kembali hadir melalui pemastian terimplementasinya Sistem Jaminan Sosial bidang Kesehatan yang berlandaskan gotong royong. Kegiatan ini merupakan wujud perhatian yang besar dari Presiden Jokowi terhadap kesejahteraan seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

Menkes Nila Moeloek menambahkan, untuk memaksimalkan pelayanan program JKN bagi masyarakat, kementrian yang dipimpinnya juga akan fokus untuk mengembangkan Puskesmas. Sebab Nila juga memahami bahwa rumah sakit tidak akan mampu menampung semua Nila F. Moeloek pasien BPJS Kesehatan yang jumlahnya terus meningkat. "Banyak masyarakat yang sakit mungkin tidak bisa dilayani oleh rumah sakit. Oleh karena itu, pemerintah akan mengembangkan Puskesmas. Jika Puskesmas dikuatkan, maka diharapkan pasien BPJS tidak perlu ke rumah sakit untuk berobat, tapi cukup di Puskesmas. Rumah sakit nantinya hanya akan melayani pasien yang tidak bisa ditangani Puskesmas," tegas Nila Moeloek. Untuk mengurangi antrean di rumah sakit, Kementerian Kesehatan saat ini juga tengah menyiapkan 110 RS rujukan regional, sehingga nantinya pasien yang tidak dapat

4

Info BPJS Kesehatan

FOKUS

EDISI 20 TAHUN 2015

Daerah,Ujung Tombak Pendataan Peserta yang Tercecer misalnya masih berdasarkan hasil Sensus 2011. Basis data yang digunakan itu sudah kadaluwarsa, sehingga berpotensi salah sasaran. Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang menjelaskan bahwa KIS sejatinya Kartu Identitas Peserta Program Indonesia Sehat yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Sedangkan kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu telah ditentukan sesuai PP Nomor 101 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang terintegrasi pada Program Jaminan Kesehatan dalam skema UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dengan BPJS Kesehatan sebagai pelaksana sesuai UU Nomor 24 tahun 2011. Dalam pencetakan KIS, BPJS Kesehatan menggunakan data yang berasal dari TNP2K yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Menurut Chazali, Jika terdapat masyarakat miskin dan orang tidak mampu yang belum mendapatkan KIS, mereka dapat melapor pada Kementerian Sosial (Kemensos) atau Dinsos setempat untuk dilakukan pendataan guna diusulkan dalam periode selanjutnya. PERAN DAERAH Hampir setiap pagi sebelum berangkat untuk mengajar, Ayu Estianingsih mampir dulu ke warung makan Mbak Saripah, di pinggir jalan dekat pasar Gudang Garam, Kediri. Lantaran sudah lama menjadi langganan, guru TK swasta di Kediri tersebut, sudah akrab dengan si empunya warung makan sederhana itu. Kates, begitu biasanya Mbak Saripah dipanggil saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Maklum, setahun yang lalu, suaminya Dono, terjatuh dari lantai tiga saat tengah mengerjakan proyek bangunan di Surabaya. Lantaran meluncur dari tempat yang lumayan tinggi, kaki kanan kuli bangunan tersebut patah. Walhasil, pria yang sebelumnya penarik becak itu praktis tidak dapat bekerja untuk menafkahi keluarga.

MASALAH LATEN Pada kesempatan terpisah, pakar asuransi dan jaminan sosial kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Hasbullah Thabrany berkomentar bahwa selama ini kekacauan data orang miskin menjadi salah satu persoalan laten, yang tidak pernah diatasi secara serius. “Secara struktural perlu ada unit khusus yang menangani pendataan itu,” ujar dia. Hasbullah menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meluncurkan tiga kartu `sakti', yaitu kartu Indonesia pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kunci agar program tersebut berhasil, lanjut dia, adalah ketepatan sasaran.

Kepada Ayu, Kates mengeluh soal biaya pengobatan rawat jalan suaminya. Maklum, tabungan uang mereka untuk pengobatan sudah semakin menipis. Terlebih lagi, tahun ini, putri mereka semata wayang, Tessy, masuk ke jenjang SMA. Semakin pusing saja Kates memikirkan pengeluaran biaya yang harus dia tanggung.

Hasbullah Thabrany

Sebagai pedagang kaki lima, dengan pendapatan tidak menentu, bisa dipastikan Kates tergolong masuk kelompok keluarga tidak mampu. Berempati dengan masalah Kates, Ayu berinisiatif untuk mendaftarkan keluarga sederhana itu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kelompok tidak mampu, atau bahasa program pemerintahnya Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Sebaik apa pun program didesain dan dengan tujuan yang sangat mulia, kalau sasarannya tidak didefinisikan secara jelas, program tersebut berpotensi untuk diselewengkan dan gagal mencapai tujuannya,” ujar Hasbullah pada sebuah seminar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mengurus menjadi peserta ternyata tidak mudah. Atas masukan dari petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ayu disarankan ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Pasalnya, nama Kates, belum terdata dalam catatan pemerintah sebagai keluarga tidak mampu. Akhirnya, dengan berboncengan sepeda motor bersama Kates, Ayu menyambangi kantor Dinsos, di kota tersebut. Namun, harapan mereka untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendadak sirna. Petugas bersikeras tidak tahu menahu soal pendaftaran kepesertaan. Dia menyarankan keduanya agar kembali ke kantor BPJS Kesehatan. Kesal ‘dipingpong’, akhirnya, Ayu memilih mendaftarkan Kates menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas III dari jalur mandiri. “Ah, ternyata ribetmas, ngurusnya,” ujar Ayu saat ditemui di warung milik Kates, beberapa waktu lalu. Kondisi di atas, sejatinya tidak hanya dialami oleh Ayu dan Kates. Masalah serupa terjadi di seantero negeri ini. Akhirnya, Program yang seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat kurang mampu, justru sebaliknya tidak terasa dampaknya bagi mereka.

Info BPJS Kesehatan

Persyaratan dasar untuk mencapai tepat sasaran, tambah Hasbullah, ialah ketersediaan data yang akurat tentang sasaran program sebagai sisi input sebuah program.

Dalam pandangan Hasbullah, terdapat beberap persoalan yang menjadi penyebab masalah pendataan di negara ini tidak pernah beres. Pertama, kita tidak memiliki lembaga yang secara permanen bertanggung jawab dalam menangani data profil masyarakat miskin, termasuk menentukan batasan kemiskinan. Akibatnya, sering kali terjadi saling lempar tanggung jawab bila terjadi protes masyarakat atas kekacauan data itu. Masyarakat menjadi pasrah dalam kebingungan. Selama ini data yang ada dikelola TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) di sekretariat wapres. Padahal, lembaga itu sifatnya sementara (ad hoc) bukan lembaga permanen. Permasalahan kedua, Indonesia masih belum mempunyai pusat data terpadu dan transparan yang bisa diakses dan digunakan publik. Padahal, transparansi data itu penting agar publik bisa melakukan kontrol atas akurasi data. Terakhir, lanjut dia, tingkat akurasi data dinilai kurang lantaran proses pembaruan data tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasbullah mencontohkan, basis data yang digunakan dalam pembagian ‘tiga kartu sakti’,

Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa tingkat exclusion error (Rumah Tangga Sasaran-RTS yang tidak terdata) dan inclusion error (RTS yang sebetulnya tidak berhak) masih saja terjadi. Hal tersebut terjadi karena perubahan data sangat dinamis terjadi di lapangan. Pasalnya, peserta yang sudah terdata ada yang meninggal dunia, pindah alamat tanpa pemberiatahuan dan sebagainya. Oleh karena itu, kata dia, peran kepala desa dan lurah untuk melakukan pemuktahiran data peserta setiap 6 bulan sekali menjadi penting. Pasalnya, berdasarkan UU No 13 /2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, proses verifikasi dan validasi orang miskin secara rutin setiap 6 bulan menjadi tanggung jawab kades dan lurah.Dalam proses tersebut, kades/lurah juga diberi hak untuk mencoret peserta yang tidak lagi masuk kriteria miskin/rentan dan juga memasukan RTS yang sebelumnya belum terdata. “Partisipasi daerah, mulai dari level kades/lurah, kecamatan, bupati/kota dan gubernur dalam melakukan validasi data diyakini dapat menekan tingkat exclusion error dan inclusion error,” sebut dia. Pada kesempatan itu, Khofifah juga menambahkan bahwa, sampai saat ini proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten/Kota lainnya juga terus dilakukan. RT/RW dan juga Lurah merupakan basis terkecil yang bisa mengukur 25% keluarga kurang mampu di daerahnya masing-masing. Pada kesempatan terpisah, hal senada juga diutarakan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta agar pemerintah daerah berperan aktif dalam kegiatan pemuktahiran data RTS penerima program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah.

“Harmonisasi data RTS harus mulai ditingkatkan mulai hari ini. Pemerintah pusat dan daerah harus bergotong royong meng up date data,” ujar Puan. Puan menambahkan, sejatinya yang lebih mengerti soal jumlah orang miskin dan rentan di wilayahnya masingmasing adalah Pemda. Kalau data yang diberikan dari daerah tidak akurat, walhasil proses penyaluran dana program jaring pengaman sosial di lapangan akan mengalami permasalahan.

5

BINCANG

EDISI20 20TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan menjadi salah satu bagian dari sembilan butir dasar pemikiran (Nawa Cita) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Daerah Ujung Tombak Pembaruan Data Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Guna menerapkan konsep tersebut di lapangan, pemerintahan JokowiJK meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program-program tersebut lebih akrab dikenal di masyarakat dengan ‘kartu sakti’ Jokowi. Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat pembangunan manusia dan meringankan beban masyarakat, program tersebut harus tepat sasaran. Pasalnya, sebaik apa pun program didesain dan dengan tujuan yang sangat mulia, kalau sasarannya tidak didefinisikan secara jelas, program tersebut berpotensi untuk diselewengkan dan gagal mencapai tujuannya. Layaknya program pengentasan kemiskinan lainya di Indonesia, penyaluran program kartu sakti Jokowi masih terkendala dengan masalah klasik, yakni ketersediaan data. Selama ketersediaan data itu belum jelas, maka pelaksanaan distribusi kartu sakti yang tujuannya sangat mulia itu akan mengalami nasib yang sama dengan berbagai program sejenis sebelumnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan(PKH), dan sebagainya. Pendistribusian KIS di segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi salah satu contoh yang kerap dikritik lantaran pembagiannya tidak tepat sasaran. Pasalnya di lapangan, tingkat exclusion error (Rumah Tangga Sasaran-RTS yang tidak terdata) dan inclusion error (RTS yang sebetulnya tidak berhak) masih saja terjadi. Berkaca dari masalah tersebut, Info BPJS Kesehatan berkesempatan mewawancarai langsung Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, saat yang bersangkutan ikut serta membagikan kartu sakti Jokowi, di Kampung Melayu, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya. Kenapa masih ada salah sasaran dalam pembagian KIS? Sebelum menjawab itu, perlu dijelaskan bahwa KIS merupakan perluasan manfaat secara kualitas dan kuantitas agar masyarakat prasejahtera mendapatkan layanan kesehatan.

Intinya adalah, data ini harus terus mengalami pembaharuan secara berkala. Peran aktif dari pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi,kabupaten/kota serta peran aktif juga dari masyarakat menjadi ujung tombak dan kunci dalam verifikasi dan validasi data. Bagaimana upaya agar pendistribusian KIS tepat sasaran? Ada kriteria yang sudah kita disepakati. Yang paling substantif untuk bisa menentukan hal itu adalah 25% keluarga kurang mampu. Kita sudah melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Setelah empat kali melakukan FGD (Focus Group Discussion), sepakatlah bahwa ada 13 indikator yang digunakan untuk mengukur seseorang berhak mendapatkan KIS atau tidak. Indikator yang sama juga digunakan untuk KKS dan KIP. Sampai saat ini proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten/Kota lainnya juga terus dilakukan. RT/RW dan juga Lurah merupakan basis terkecil yang bisa mengukur 25% keluarga kurang mampu di daerahnya masingmasing. Pendekatan yang dilakukan dalam proses validasi dan verifikasi? Proses validasi dan verifikasi data kemiskinan ini menggunakan pendekatan berbasis keluarga, bukan lagi dengan pendekatan rumah tangga. Tujuannya agar setiap keluarga yang ada di dalam satu rumah bisa menerima manfaat dari program pemerintah, antara lain program beras murah untuk rakyat miskin (raskin), dan juga program KIS. Karena sering ditemukan dalam satu rumah ada tiga hingga empat keluarga yang tinggal bersama dan mereka sama-sama tidak mampu. Bagaimana bila PMKS yang ingin mendapatkan KIS tidak memiiki KTP?

Penerima KIS segmen PBI terdiri dari 86,4 juta jiwa, ditambah 1,8 juta untuk bayi baru lahir dari keluarga PBI, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan narapidana.

Dapat melapor ke kelurahan. Nantinya kalau dia tidak punya KTP bisa menggunakan finger print supaya dia punya NIK. Kita juga sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Dukcapil. Setelah itu dari Kelurahan/Desa akan diteruskan ke camat, bupati, gubernur, baru kemudian ke Kemensos.

Perlu diakui bahwa exclusion error dan inclusion error masih terjadi. Hal ini terjadi karena perubahan data sangat dinamis terjadi di lapangan. Pasalnya, peserta yang sudah terdata ada yang meninggal dunia, pindah alamat tanpa pemberitahuan dan sebagainya.

Dari sekitar 1,8 juta PMKS yang diajukan sebagai penerima KIS, berapa jumlah yang sudah berhasil terdata?

6

Yang sudah terverifikasi saat ini baru sekitar 530 ribuan (per Mei 2015). Jadi modelnya itu kita menyisir daerahdaerah setelah di-launching KIS. Misalnya di Sleman setelah di-launching akan disisir siapa saja warganya yang termasuk PMKS. Sedangkan untuk pendistribusian KIS tahap kedua ini memang diprioritaskan di wilayah-wilayah yang data penduduk miskin dan tidak mampunya sudah terverifikasi dan tervalidasi. Harapan Anda dengan didistribusikannya KIS untuk segmen PBI? Dengan adanya KIS, saya harapkan masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial itu ada empat hal yang harus dilakukan pemerintah, yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan juga pemberdayaan sosial. Nah, perlindungan sosial itu adalah KIS, KKS dan KIP. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia.

Info BPJS Kesehatan

BENEFIT

B

EDISI 20 TAHUN 2015

Jangan Tunggu Sakit, Cek Tekanan Darah di Faskes Primer

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sebagai penyebab utama terjadinya stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner sebetulnya merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini melalui pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter yang tersedia di di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Tak perlu menunggu sakit untuk melakukan pemeriksaan ini, karena pada tahap awal hipertensi seringkali tak bergejala. Sebelum terlambat, ayo cek tekanan darah sekarang.

Saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah, maka alat tensimeter akan menampilkan dua angka, yaitu angka yang lebih tinggi dan angka yang lebih rendah. Angka yang lebih tinggi didapat ketika jantung berkontraksi (sistolik), sedangkan angka yang lebih rendah didapatkan ketika jantung berelaksasi (diastolik).

M

asalah hipertensi atau tekanan darah tinggi sampai saat ini masih menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Karena peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner), dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Data terakhir dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menyebutkan, persentase hipertensi di Indonesia pada penduduk umur 18 tahun ke atas sebesar 25,8 persen. Prevalensi tertinggi berada di Provinsi Bangka Belitung (30,9 persen), sementara yang terendah berada di Papua (16,8). Angka tersebut memperlihatkan tingginya kasus hipertensi di Indonesia. Sayangnya pengontrolan hipertensi juga

Tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg dapat diartikan sebagai tekanan darah yang normal. Ketika terjadi tekanan darah tinggi, umumnya terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Seseorang dapat dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan tenang. CEK TEKANAN DARAH

KONTROL HIPERTENSI

Karena pada tahap awal hipertensi tidak menimbulkan gejala, langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya tekanan darah tinggi adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan alat tensimeter. Sehingga bila ditemukan kasus, maka dapat dilakukan pengobatan secara dini.

Guna mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat, saat diperiksa posisi tubuh harus dalam keadaan duduk. Istirahat lima menit sebelum dilakukan pemeriksaan dan hindari makanan dan minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah sebelum pemeriksaan.

Pengukuran tekanan darah umumnya memang dilakukan saat seseorang datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat. Padahal sebetulnya kita tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut. Karena seperti dijelaskan sebelumnya, hipertensi seringkali tak bergejala. Orang yang menganggap dirinya sehatsehat saja bisa saja sedang mengalami hipertensi yang perlahan-lahan akan membunuhnya.

belum memadai, meskipun obat-obatan yang efektif telah banyak tersedia. Penyebab utamanya karena kepedulian masyarakat yang masih rendah terhadap hipertensi. Bahkan data menunjukkan sekitar 50% penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi. Selain disebabkan oleh pengetahuan masyarakat yang minim akan bahaya hipertensi, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi karena penyakit ini sering muncul tanpa gejala. Saat sudah timbul gejala, umumnya telah terjadi kerusakan pada organ-organ vital dan menimbulkan masalah kesehatan yang serius, antara lain stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Hipertensi biasanya baru diketahui setelah melalui skrining, atau saat mencari penanganan medis untuk masalah kesehatan yang tidak berkaitan.

Info BPJS Kesehatan

Untuk peserta BPJS Kesehatan, layanan pengukuran tekanan darah ini bisa didapatkan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Faskes Primer seperti di puskesmas, klinik, atau dokter praktek perseorangan tanpa harus sakit terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya keberadaan Fakses Primer memang tidak hanya menjadi tempat untuk berobat, namun juga sebagai tempat masyarakat untuk mendapatkan edukasi sebelum sakit, termasuk juga melakukan deteksi dini masalah hipertensi. Jadi jangan tunggu sakit untuk melakukan pengukuran tekanan darah. Pemantauan tekanan darah sebaiknya dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun. Bukan hanya untuk orangorang yang memiliki faktor risiko terkena hipertensi seperti punya keturunan hipertensi, obesitas, kolesterol tinggi dan diabetes mellitus, tetapi juga untuk orang-orang yang teridentifitkasi memiliki tekanan darah normal.

Apabila hasil pengukuran darah menunjukkan orang tersebut mengalami hipertensi, penatalaksanaan yang dilakukan adalah dengan pemberian obat-obatan hipertensi. Namun yang juga penting selain obat-obatan adalah modifikasi gaya hidup. Karena penyakit ini sebetulnya lebih banyak disebabkan oleh perilaku atau gaya hidup yang tidak sehat. Modifikasi gaya hidup yang dapat di lakukan antara lain membatasi asupan garam tidak lebih dari satu sendok teh per hari, menurunkan berat badan hingga mencapai berat ideal, menghentikan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol, serta rutin melakukan latihan fisik atau olahraga. Langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk mengendalikan hipertensi di Indonesia. Keberhasilan pengendalian hipertensi akan menurunkan pula kejadian stroke, penyakit jantung dan penyakit gagal ginjal. Selain itu, hipertensi yang dikendalikan juga akan mengurangi beban ekonomi dan sosial bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah terhadap beban yang diakibatkannya.

Klasifikasi Tekanan Darah (mmHg) Tekanan darah sistolik

Tekanan darah diastolik

Optimal

<120

<80

Normal

120-129

80-84

Pre-hipertensi

130-139

85-89

Hipertensi derajat I

140-159

90-99

Hipertensi derajat II

160-179

100-109

Hipertensi derajat III

≥180

≥100

Hipertensi sistolik terisolasi

≥140

<90

Kategori

7

PELANGGAN

EDISI20 20TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Prosedur

Mendapatkan Layanan IVA dan Pap Smear Karakteristik kanker serviks yang disebabkan oleh human papilloma virus (HPV) adalah tidak menimbulkan gejala apa pun pada stadium awal. Ketika gejala mulai muncul, tahu-tahu sudah berada pada stadium lanjut. Karena itu, sangat penting bagi perempuan yang sudah menikah untuk melakukan deteksi dini menggunakan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan tes Pap Smear yang disediakan BPJS Kesehatan. Bagaimana prosedur mendapatkan pelayanan ini?

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan program berbasis managed care, dimana terdapat empat pilar prinsip dasar dalam pelaksanaannya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu upaya mengoptimalkan fungsi promotif dan preventif yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kanker serviks dan menyediakan layanan deteksi dini kanker serviks. Metode deteksi dini dilakukan dengan dua cara, yaitu Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dan tes Pap Smear. Kedua cara ini telah terbukti efektif mendeteksi adanya lesi pra-kanker yang harus segera dilenyapkan. Metode IVA Pemeriksaan IVA dilakukan dengan cara melihat serviks yang telah diberi asam asetat 3-5% secara inspekulo. Setelah serviks dipulas dengan asam asetat, akan terjadi perubahan warna pada serviks yang dapat diamati secara langsung dan dapat dibaca sebagai normal (negatif) atau abnormal (ada lesi pra-kanker). Pada lesi pra-kanker akan terlihat bercak putih atau yang disebut aceto white epithelium. Tes IVA sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, tidak sedang menstruasi atau haid, tidak sedang hamil, dan 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Selain mudah dan murah, cara ini juga memiliki keakuratan sangat tinggi dalam mendeteksi lesi prakanker. IVA juga tidak harus dilakukan oleh dokter, tetapi bisa dilakukan oleh tenaga terlatih seperti bidan di puskesmas. Metode Pap Smear Selain dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), kanker serviks juga dapat dideteksi melalui pemeriksaan Pap Smear. Metode ini menggunakan alat bernama speculum yang berfungsi untuk membuka liang vagina. Setelah terbuka, cairan leher rahim lalu diambil menggunakan spatula atau sejenis sikat halus. Cairan tersebut kemudian dioles pada objek kaca untuk dianalisis di laboratorium.

Pemeriksaan Pap Smear sebaiknya juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual, tidak sedang hamil, dan tidak sedang dalam masa menstruasi. Agar hasilnya lebih akurat, hindari penggunaan jenis pembersih genital apapun tiga hari sebelum Pap Smear. Sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual sejak dua hari sebelum Pap Smear, dan sebaiknya tidak berendam saat mandi dua hari sebelum menjalani Pap Smear karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan sel abnormal jadi sulit terdeteksi. PROSEDUR LAYANAN DETEKSI DINI Karena kanker serviks tidak menimbulkan gejala dan sulit terdeteksi pada stadium awal, sangat dianjurkan untuk melakukan skrining kesehatan melalui layanan kesehatan deteksi dini yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Sasaran layanan deteksi dini kanker serviks yang disediakan oleh BPJS Kesehatan ini adalah peserta berjenis kelamin perempuan dan sudah menikah. Cara mendapatkan pelayanan ini adalah peserta mendapatkan rekomendasi atau pengantar dari Faskes Tingkat Pertama, atau peserta mendaftar sendiri secara sukarela dengan mengisi lembar kesediaan pada Formulir Permohonan. Dijelaskan oleh Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur, pemeriksaan IVA dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau bidan dengan konsep jejaring. Sedangkan pemeriksaan Pap Smear dapat dilakukan di FKTP dengan konsep jejaring laboratorium atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Pemeriksaan IVA dan Pap Smear juga dapat diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan tanpa indikasi medis, dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih.

“Peserta yang dinyatakan positif dari pemeriksaan IVA dapat dilakukan tindakan krioterapi di Faskes Tingkat Pertama yang memiliki kompetensi untuk melakukan krioterapi,” terang Fajriadinur.

PEMERIKSAAN IVA / PAP SMEAR Ingin melakukan pemeriksaan IVA/Pap Smear : - Sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan - Sudah menikah

Mengisi formulir kesediaan pemeriksaan IVA/Pap Smear

Metode krioterapi adalah membekukan serviks yang terdapat lesi pra-kanker dengan suhu yang sangat dingin, sehingga sel-sel pada area tersebut mati dan luruh, dan selanjutnya akan tumbuh sel-sel baru yang sehat. Namun bila hasil pemeriksaan menunjukkan sel kankernya sudah ganas dan harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, misalnya kemoterapi atau radioterapi. Selain itu, peserta yang dilakukan pemeriksaan IVA atau Pap Smear sekaligus dilakukan juga pemeriksaan Clinical Breast Examination (CBE) / Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) atau diedukasi cara melakukan pemeriksaan tersebut. Hasil CBE oleh FKTP atau oleh peserta sendiri (self asssesment) dilaporkan bersama dengan hasil IVA dan Pap Smear. Pemeriksaan IVA diberikan selama 3 (tiga) tahun pertama secara berurutan. Apabila hasil skrining menunjukkan tetap negatif, maka pemeriksaan IVA dapat diberikan 5 (lima) tahun kemudian. Sepanjang tahun 2014, deteksi dini yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan metode IVA telah berhasil menjangkau 81.000 peserta, sementara Pap Smear berhasil menjangkau 248.940 peserta. Saat ini BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya dalam memberikan pelatihan IVA dan Pap Smear kepada 2.143 dokter umum dan bidan.

Hasil Positif Dilakukan terapi Krioterapi

IVA dilakukan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan Pap Smear di FKTP / FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan)

Hasil Negatif Edukasi pemeliharaan kesehatan mandiri

8

Info BPJS Kesehatan

EDISI 20 TAHUN 2015

TESTIMONI

Wahidah

Obati Diabetes Mellitus dengan KIS Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif yang membutuhkan pengobatan seumur hidup. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan kerja insulin atau keduanya.Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan, proporsi penduduk Indonesia yang berusia ≥15 tahun dengan DM adalah sebesar 6,9 persen. Diabetes Mellitus juga tidak memandang jenis kelamin dan status sosial. Siapaun bisa terkena penyakit yang sering menyebabkan komplikasi ini, salah satunya Wahidah (45 tahun), warga Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sudah lebih dari satu tahun ini Wahidah menderita DM. Namun ia masih sedikit beruntung karena termasuk salah satu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga untuk biaya pengobatan penyakitnya itu dia tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Bantuan pemerintah ini tentunya sangat dirasakan manfaatnya. Apalagi ibu tujuh anak ini sehari-harinya hanya bekerja sebagai penjual buah di pasar. Sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh tani.

“Sudah setahun ini saya kena diabetes mellitus, jadi setiap minggu harus kontrol ke Puskesmas Parigi untuk cek darah. Alhamdulillah, untuk cek darah dan juga obat-obatan diabetes, saya tidak perlu mengeluarkan uang. Kartu jaminan kesehatan dari pemerintah ini sangat membantu saya dan keluarga,” ungkap Wahidah. Tak hanya ketika kontrol rutin ke puskesmas, Wahidah juga tidak perlu mengeluarkan uang ketika harus dirawat di RSUD Anuntaloko Parigi selama sepekan saat kadar gulanya sudah sangat tinggi. “Kalau sedang kambuh, saya biasanya selalu dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit Anuntaloko Parigi. Tapi kalau kondisinya stabil, hanya cukup kontrol rutin setiap minggu saja,” ujar dia. Walau pun terkadang harus mengantre untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi menurut Wahidah itu masih dalam batas yang wajar. “Antre itu

biasa, lagian tidak setiap minggu juga kok antrenya. Tergantung jumlah pasien yang datang hari itu. Kalau memang sedang banyak, ya harus bersabar. Tapi kalau pasiennya sedikit, kita pasti cepat mendapatkan pelayanan,” ujar Wahidah. Dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimilikinya, Wahidah berharap penyakit Diabetes Mellitus yang dideritanya bisa terus diobati. “Walau pun katanya penyakit Diabetes Mellitus itu tidak bisa disembuhkan, mudahmudahan dengan terus mendapatkan pengobatan, saya bisa tetap hidup sehat seperti yang lain,” harap Wahidah.

Katon Bagaskara Daftar BPJS Kesehatan Sebelum Sakit Musibah penyakit memang bisa datang kapan saja tanpa permisi. Orang yang tadinya sehat bisa tiba-tiba sakit tanpa didahului dengan gejala yang khas. Karena itu, masyarakat diimbau untuk mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan sebelum sakit, supaya ketika sakit sudah memiliki jaminan kesehatan.

faktor genetik sehingga menurun ke anaknya. Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, mereka merasa sangat terbantu. Biaya pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan, bahkan sampai kemoterapi yang menghabiskan uang ratusan juta juga ditanggung," ungkap Katon.

Pentingnya memiliki proteksi juga disadari betul oleh musisi Katon Bagaskara. Ia mengaku sudah mendaftarkan dirinya dan anak-anaknya jadi peserta BPJS Kesehatan sebagai "payung" yang akan memberikan perlindungan bagi keluarganya di saat sakit.

Lewat pengobatan yang dijalai saudaranya tersebut, saat ini kondisi mereka diakui Katon mulai berangsur membaik. "Melihat pengalaman saudara saya itu, akhirnya saya termotivasi untuk ikut BPJS Kesehatan. Kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, padahal premi perbulannya tidak terlalu besar. Ini membuktikan kalau negara memang sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan masyarakatnya," ujar personel Kla Project tersebut.

"Saya dan anak-anak sudah mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan sebagai antisipasi. Mudah-mudahan sih tidak sampai sakit," kata ayah dari Chika Putri Bagaskara, Andhika Radya Bagaskara dan Mario Arya Bagaskara tersebut. Meski sudah memiliki asuransi swasta sejak lama, namun musisi kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 14 Juni 1966 tersebut mengaku tetap tertarik jadi peserta BPJS Kesehatan setelah melihat saudaranya bisa mendapatkan perawatan penyakit kanker hingga tuntas, padahal iuran perbulannya hanya Rp 59.500 per orang dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. "Kakak ipar saya terkena penyakit kanker yang tergolong akut, begitu juga dengan anaknya. Mungkin saja karena

Info BPJS Kesehatan

Bagi Katon, sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial sudah semestinya memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya. Bahkan ke depannya Katon berharap tidak hanya rakyat miskin dan tidak mampu saja yang mendapatkan bantuan pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), melainkan juga seluruh golongan masyarakat.

"Program ini merupakan sebuah langkah konkrit. Karena kesejahteraan itu ketika kita sakit, namun tidak perlu menguras tabungan atau menjual rumah untuk biaya berobat. Karena sudah ada negara yang akan menolong rakyatnya yang sakit itu," ujar Katon.

9

SEHAT SEHAT

EDISI 20 TAHUN 2015

Modifikasi Gaya Hidup Sehat Untuk Cegah Hipertensi

H

ipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu silent killer karena seringkali muncul tanpa gejala. Saat sudah timbul gejala, umumnya telah terjadi kerusakan pada organ-organ vital dan menimbulkan masalah kesehatan yang serius, antara lain gangguan fungsi jantung, gagal ginjal, dan stroke.

Hipertensi bukan hanya sekedar peningkatan tekanan darah di atas nilai normal, melainkan juga menjadi biang keladi munculnya berbagai macam penyakit mematikan, antara lain penyakit jantung, gagal ginjal dan stroke. Walau disebutkan penyakit ini ada kaitannya dengan faktor genetik, tetapi sebetulnya hipertensi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, salah satunya karena banyak mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Siska S Danny mengatakan, hipertensi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu melebihi 140/90 mmHg. Data terakhir Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menyebutkan, persentase hipertensi di Indonesia pada penduduk umur 18 tahun ke atas sebesar 25,8 persen.

FAKTOR PENYEBAB HIPERTENSI Hipertensi disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor genetika dan faktor lingkungan. Penyakit ini umumnya berkembang di antara usia 35 – 55 tahun. Beberapa peneliti juga meyakini bahwa 30-60% kasus hipertensi adalah diturunkan secara genetis.

Di Rumah Sakit Harapan Kita, sekitar 60-80 persen orang yang terkena serangan jantung ternyata positif menderita hipertensi. Sayangnya sebagian besar dari mereka tidak menyadari kalau dirinya terkena hipertensi, sampai akhirnya penyakit tersebut menyerang organ jantungnya.

Namun penyebab terbesar tetaplah akibat fakor lingkungan yang sebetulnya dapat dimodifikasi. Contohnya adalah makan makanan dengan kadar garam tinggi yang dapat meningkatkan tekanan darah seiring dengan bertambahnya usia.

“Hipertensi merupakan penyakit yang menyerang pembuluh darah. Sementara pembuluh darah terletak di seluruh bagian tubuh, sehingga bisa memengaruhi kerja orang lain, termasuk juga jantung,” ujar Siska.

akibat penyakit ginjal, misalnya sindrom nefrotik atau adanya tumor suprarenal di bagian atas ginjal.

Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Bila tekanan darahnya tinggi, tentunya itu membuat jantung bekerja lebih keras. “Contoh sederhananya bila orang angkat beban, ototnya pasti membesar karena menahan beban yang berat. Begitu juga dengan jantung. Kalau tekanannya terlalu tinggi, lama-kelamaan dia bisa kaku dan membengkak," jelasnya.

Karena merupakan gejala penyakit ginjal, terapi yang dijalankan nantinya akan difokuskan pada penyakit ginjal. Karena biasanya tekanan darah anak akan kembali normal, setelah fungsi ginjalnya diobati. Tetapi kalau tekanan darahnya tetap tinggi setelah penyakit ginjalnya diobati, kemungkinan itu merupakan hipertensi primer, meskipun sangat jarang terjadi.

Selan berisiko terkena masalah jantung, hipertensi juga masih merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke. Masalah ini terjadi karena pembuluh darah yang memberikan aliran darah ke otak mengalami penyumbatan atau pecah, sehingga sebagian area otak tidak mendapatkan aliran darah dan rusak. Padahal, otak manusia membutuhkan aliran darah yang konstan membawa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi. Di Indonesia sendiri, stroke masih menjadi pembunuh nomor satu.

KENALI GEJALANYA

Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, gangguan tekanan darah tinggi ini ternyata juga bisa dialami oleh anak-anak. Namun pada anak-anak mayoritas merupakan hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang muncul sebagai akibat adanya penyakit lain. Kasus tersering adalah

Seperti dijelaskan sebelumnya, hipertensi umumnya memang jarang menimbulkan gejala. Penyakit ini biasanya baru diketahui setelah melalui skrining, atau saat mencari penanganan medis untuk masalah kesehatan yang tidak berkaitan. Namun beberapa orang dengan tekanan darah tinggi melaporkan sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala dan pada pagi hari, serta pusing, vertigo, tinitus (dengung atau desis di dalam telinga), gangguan penglihatan atau pingsan. Gejala umum tersebut biasanya juga disertai dengan jantung berdebar-debar, sulit bernapas setelah berkerja keras atau mengangkat beban berat, mudah lelah, wajah memerah, hingga hidung berdarah.

Karena itu, sangat penting untuk membatasi asupan garam harian agar terhindar dari penyakit mematikan tersebut. Masalahnya, sebagian besar orang di dunia mengonsumsi garam lebih dari jumlah yang ditentukan oleh rekomendasi internasional. Rata-rata orang Asia mengonsumsi garam hingga lebih dari dua kali lipat batas rekomendasi, atau 12 gr/hari. Padahal batas anjurannya adalah 6 gr/hari (mengandung ± 2000 mg natrium) atau tidak lebih dari satu sendok teh per hari. Sementara untuk yang sudah menderita tekanan darah tinggi atau berusia di atas 51 tahun, asupan garam per hari harus kurang dari 1500 mg atau sekitar setengah sendok teh. “Tekanan darah juga meningkat seiring dengan peningkatan berat badan. Begitu juga dengan kebiasaan merokok dan karena kondisi penyakit lain seperti diabetes mellitus,” terang Arieska Ann Soenarta, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Society of Hypertension (InaSH). Karena itu, pengendalian hipertensi menurutnya bukan hanya sebatas pada masalah pengontrolan dengan obatobatan saja, namun harus diperhatikan juga pola makan sehari-hari. Apalagi saat ini telah terjadi pergeseran pola makan, yang mengarah pada makanan cepat saji dan diawetkan yang mengandung garam tinggi, lemak jenuh, serta rendah serat. Belum lagi makanan asli Indonesia yang diketahui banyak mengandung garam seperti kerupuk, kecap, hingga sambal botol. "Peduli hipertensi bukan hanya sekedar mengecek tekanan darah, tetapi juga bagaimana mengatur pola hidup," ujar Arieska.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Karena itu, memodifikasi gaya hidup sehat dalam pencegahan dan pengelolaan hipertensi menjadi bagian yang sangat penting. Berikut ini langkah-langkah sederhana untuk bisa terhindar dari hipertensi. • Olahraga Olahraga secara teratur bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Jika Anda sudah menderita tekanan darah tinggi, pilihlah olahraga yang ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, lari santai, dan berenang. Lakukan selama 30 hingga 45 menit sehari sebanyak 3 kali seminggu. • Makan makanan bergizi Dengan memilih makanan yang sehat dan bergizi serta mengurangi garam, Anda bisa terhindar dari risiko terkena hipertensi. • Kontrol berat badan Risiko terkena hipertensi akan meningkat seiring dengan peningkatan berat badan. Pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus atau kadar kolesterol yang tinggi, risikonya juga meningkat. Karena itu, selalu jaga berat badan pada rentang normal. Apabila harus mengonsumsi obat kolesterol dan diabetes mellitus, hindari obatobatan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Konsultasikan dan mintalah ke dokter Anda agar memberikan obat yang tidak meningkatkan tekanan darah. • Berhenti Merokok Merokok dapat melukai dinding pembuluh darah dan mempercepat proses pengerasan pembuluh darah. Berhenti merokok merupakan salah satu upaya terbaik dalam mencegah terjadinya hipertensi.

10

Info BPJS Kesehatan

Kilas & Peristiwa

EDISI 20 TAHUN 2015

Wujudkan Clean Governance,

BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jakarta – Dalam rangka mewujudkan sistem good governance yang bersih serta untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi, BPJS Kesehatan resmi bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan di Bandung, Senin (23/3). “Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Sebagai instusi penyelenggara Jaminan Sosial, permasalahan bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal. Karena itu sangatlah bijaksana jika kami meminta bantuan hukum dari pihak eksternal yang kompeten,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro dalam sambutannya. Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di wilayah Divisi Regional II BPJS Kesehatan yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Selain itu, kerjasama juga sudah dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Purnawarman, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan.

“Di samping itu, kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance,” tegas Purnawarman.

Presiden Kembali Bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Pulau Sofifi Maluku Utara

Ternate (08/05/2015): Sejak diluncurkan pada tanggal 3 November 2014 lalu, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai salah satu program unggulan dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, semakin menghadirkan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus sebagai bagian dari penguatan sendi-sendi perekonomian bangsa. Melalui kehadiran KIS, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif di fasilitas kesehatan yang bekerjasama, dengan ketentuan mengikuti mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. Secara keseluruhan KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan jenis kepesertaannya terbagi menjadi 2 kelompok: Pertama, Kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja); Kedua, Kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan iuran atau PBI).

Info BPJS Kesehatan

Untuk KIS segmen PBI, peluncuran perdananya telah dilakukan Presiden bersamaan dengan peluncuran perdana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pada tanggal 3 November 2014. KIS yang terintegrasi bersama Program Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Pintar, saat ini telah terdistribusikan sebanyak lebih dari 4 juta Kartu, atau tepatnya 4.426.010 kartu kepada peserta PBI, di 18 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Di tahun 2015, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, melanjutkan penerbitan dan pendistribusian hampir 82 juta Kartu, atau tepatnya 81.973.990 Kartu Indonesia Sehat untuk segmen peserta PBI. Pada Mei 2015, sebanyak 82 juta KIS PBI mulai didistribusikan secara bertahap. Pada 4 Mei 2015 lalu, Presiden Joko Widodo telah membagikan KIS secara simbolis kepada 4.414 peserta PBI di Sleman dan 1.646 peserta PBI di Klaten. Dilanjutkan Presiden membagikan KIS secara simbolis di sejumlah daerah Indonesia bagian timur seperti Pulau Buru, Ternate, Jayapura, dan

Manokwari. Sejumlah 204 KIS telah dibagikan kepada peserta PBI di Pulau Buru, Kepulauan Maluku (7/5). Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan komitmen beliau untuk terus memberikan atensi atas terdistribusinya KIS dengan menyerahkan secara simbolis KIS kepada 502 peserta PBI di Pulau Sofifi, Maluku Utara. Presiden Jokowi memberikan perhatian yang sungguhsungguh atas pentingnya distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk semua segmen kepesertaan. Dalam acara penyerahan KIS kepada peserta PBI tersebut, masyarakatterlihat sangat gembira menerima KIS ini dan menyambut antusias kehadiran Presiden untuk berdialog. Presiden menyapa, mendengar dan merespon pertanyaan dan usulan dari masyarakat. Perhatian dan dukungan Presiden terhadap seluruh kalangan masyarakat Indonesia tergambar jelas dalam dialog tersebut.

11

Alur Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

1 TAHAP PERTAMA Peserta melakukan pendaftaran baik secara langsung di Kantor BPJS Kesehatan (Kantor Cabang/KLOK), melalui Website maupun Bank yang bekerjasama

2 TAHAP KEDUA BPJS Kesehatan menerbitkan Virtual Account (VA) dan Peserta dapat menyimpan VA tersebut.

3 TAHAP KETIGA Peserta melakukan pembayaran paling cepat 14 (empat belas) hari setelah VA diterbitkan

Pembayaran dilakukan melalui ATM, Setor Tunai, internet banking, EDC atau dengan mekanisme autodebet di Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

1. Mengisi dan menyerahkan Daftar Isian Peserta (DIP) 2. Menyerahkan 1 lembar foto (3x4) 3. Memperlihatkan Asli KTP, KK atau Paspor Surat Ijin Kerja bagi Warga Negara Asing, dan Nomor Rekening Bank 4. Menandatangani persetujuan untuk memenuhi syarat dan ketentuan berlaku

4 TAHAP KEEMPAT Peserta membawa bukti pembayaran ke Kantor BPJS kesehatan untuk mendapatkan Kartu Peserta

5 TAHAP KELIMA Peserta dapat menggunakan atau mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan indikasi medis.