INFOBPJS Edisi VII Tahun 2014
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
LAPORAN KINERJA
Semester I BPJS Kesehatan
UKP4 Berikan Nilai Biru untuk Kinerja BPJS Kesehatan
3,16 Rata-rata jumlah penyelesaian klaim sejak berkas lengkap sampai ke BPJS Kesehatan
102 % Jumlah peserta Klaim N-1 Penyelesaian Keluhan Draft PP
97,32 %
95,12 %
CEO Message
SETENGAH TAHUN YANG MELELAHKAN
Redaksi Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi Sekretaris
Rini Rachmitasari Sekretariat
Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur
Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Distribusi dan Percetakan
Basuki Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
[email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
SURAT PEMBACA
email :
[email protected]
Fax : (021) 4212940
Sakit Di Kota Lain Yth. Redaksi Jika peserta sedang berada di luar kota, apakah identitas JKN dapat digunakan di fasilitas kesehatan daerah tersebut? Faisal Alfiansyah Cirebon Jawab : Identitas JKN dapat digunakan di seluruh Indonesia dimana peserta melapor ke Kantor Cabang terdekat untuk mendapat surat pengantar ke faskes tingkat I di daerah tersebut yang berlaku 1 (satu) bulan. Salam, Redaksi
INFO BPJS
Kesehatan EDISI VII TAHUN 2014
“D
Pantang Menyerah
“
Pengarah
Fachmi Idris
i Gurun Sahara, gurun terluas di Afrika Utara, setiap pagi seekor rusa bangun dan tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari singa yang tercepat atau ia akan mati dimakannya. Sementara, di tempat yang sama, setiap pagi seekor singa bangun dan tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari rusa yang paling lambat atau ia akan mati kelaparan karenanya. Bayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita. Entah anda seekor rusa atau bahkan seekor singa, maka hari demi hari adalah sebuah perjuangan yang harus sangat terencana karena satu kelalaian adalah akhir dari segalanya. Pun demikian halnya dengan perjuangan di tempat kerja. Tantangan tak pernah ada habisnya, dan kesibukan tak pernah ada putusnya. Selama organisasi ini masih bekerja, maka tantangan dan kesibukan adalah nafas kehidupan yang tak akan terpisah daripadanya. Permasalahannya adalah, sudah menjadi kodrat manusia, di saat bisnis berjalan baikbaik saja, ia akan merasa tenang, nyaman dan kerasan di tempat kerja. Sebaliknya, ketika permasalahan, tantangan dan kesulitan silih berganti datang melanda, tak kurang dari separuh isi organisasi merasa tertekan dengan keadaan. Bayangkan, jika pegawai ibarat rusa yang satu hari saja jenuh untuk berlari, maka dampaknya sang singa akan dengan mudah memangsanya di hari yang sama. No reason for weakness, the only thing only try, try and try,
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan telah berlangsung lebih dari 1 semester sejak diluncurkan tanggal 1 Januari 2014. Sebagai institusi yang baru saja bertransformasi, tentunya begitu banyak perubahan serta upaya dalam menyukseskan amanat UU Dasar 1945 dalam rangka mensejahterakan kehidupan berbangsa. Bagaimana kiprah BPJS Kesehatan selama lebih dari 1 semester ini secara khusus Info BPJS Kesehatan di edisi 7 kali ini akan mengulas capaian apa yang telah diperoleh lembaga inu. Hal ini akan kami kupas tuntas di rubrik FOKUS. Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus bersama Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dalam rubrik BINCANG. Bagaimana pandangan beliau evaluasi kinerja BPJS Kesehatan semester 1. Selain itu, masukan serta hal-hal apa saja yang harus terus dibenahi agar keberlangsungn program ini berkelanjutan. Dan informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang kami hadirkan dalam rubrik-rubrik lain. Memasuki edisi ke-7 Info BPJS Kesehatan, redaksi mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan dan saran yang secara simultan kami terima untuk pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS Kesehatan kepada seluruh pembaca. Redaksi
DAFTAR ISI Rumah Sakit Nilai Kinerja BPJS Kesehatan Makin Positif, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Dr dr Sutoto, MKes
Ram Charan dalam bukunya “My Recovery Play Book” menegaskan, adalah keliru besar jika pelaku bisnis bertanya, ”When will the business climate improve?”, “Forget about waiting for normal to return, this ini the new normal.” Artinya, terus bergerak, jangan tunggu situasi membaik, karena ketidakpastian situasi itu adalah yang paling normal terjadi. Dalam cerita yang hampir sama dikatakan bahwa Jeff Immelt, CEO General Electric, pun gusar dengan para manajernya yang berbulanbulan menyiapkan laporan kondisi pasar global yang sedang menurun dan lesu. Bagi Immelt, pekerjaan menyusun laporan seperti ini hanyalah pengalihan keadaan pada proses pembenaran untuk hanya menunggu dan bermental lemah serta berharap kondisi akan membaik suatu saat nanti. Daripada menunggu dan terpaku, Immelt memecut para manajernya itu untuk berfikir secara tidak biasa, pantang menyerah dan mencari solusi mengembangkan sayap mencari pasar baru. Sikap pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, dan menganggap rintangan/ hambatan yang selalu ada adalah peluang yang harus dituntaskan. Dalam diri harus terpatri bahwa sikap menyerah sebelum mencapai tujuan adalah orang-orang yang gagal dan tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Sebagaimana HAMKA pernah berkata, “Peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba.... datang tidak menentu masa... datang di saat kita kesempitan atau kesusahan. Nilailah peluang itu dengan secara bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu, karena peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan seribu alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu.”
4
FOKUS UKP4 Berikan Nilai Biru untuk Kinerja BPJS Kesehatan
3
Bincang - Ketua DJSN, Dr Chazali H Situmorang ,Pemerintah Harus Pastikan Anggaran dan Fasilitas Kesehatan
6
Sikap pantang menyerah merupakan satu diantara sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kegagalan yang dialami saat memulai pekerjaan, jangan sampai membuat patah semangat. Akan tetapi, jadikan pengalaman itu sebagai batu loncatan agar menjadi lebih baik. Orang-orang yang ulet dan pantang menyerah selalu mencari jalan yang lebih baik untuk maju dan mencapai sukses. Tentu sukses yang ditunjang oleh perjuangan, pengorbanan dan keyakinan.
Benefit - Yuk.. Cek Kanker Serviks Sebelum Terserang
7
Pelanggan - Minat Masyarakat Semakin Meningkat Seluruh Penduduk Wajib Menjadi Peserta BPJS Kesehatan
8
Sikap pantang menyerah ini pula yang kiranya harus dimiliki setiap Duta BPJS Kesehatan dalam menghadapi setiap tantangan. Akan masuknya jutaan Badan Usaha di tahun 2015, adalah tantangan sekaligus peluang yang harus mampu disikapi dengan semangat perjuangan dan kegigihan dalam mewujudkan kesuksesan. Sukses untuk mewujudkan visi bersama, pemenuhan kesejahteraan dan basic need bagi seluruh Rakyat Indonesia. Inilah perjuangan, bakti sekaligus ibadah kita bagi negeri tercinta.
Testimoni - Penderita Hemofilia Terbantu BPJS Kesehatan Biaya Berobat Rp16 Juta Sebulan
9
Direktur Utama Fachmi Idris
Sehat - Tetap Sehat Meski Sibuk Bekerja
10
Kilas & Peristiwa - Rumah Sakit Harus Ikuti Clinical Pathway dalam Melaksanakan Program JKN
11
F kus
UKP4
Berikan Nilai Biru untuk Kinerja BPJS Kesehatan
UKP4
UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
K
erja keras yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selama satu semester tidak sia-sia. Badan hukum publik yang dibentuk pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat di Indonesia, mendapat penilaian yang baik. Meski demikian, pembenahan terus dilakukan baik di sisi administrasi kepesertaan maupun pelayanan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil pelaporan pencapaian kinerja BPJS Kesehatan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Triwulan II Tahun 2014, terdapat empat aspek yang sudah mendapat penilaian yang baik (warna hijau/biru).
102 %
JUMLAH PESERTA Triwulan II /2014 Pertama, tercapainya jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan capaian 102 persen dari target Triwulan II/2014 sebanyak 119 juta jiwa (warna biru). Seperti diketahui, target kepesertaan hingga akhir tahun 2014, ditarget 121,6 juta jiwa dan hingga akhir Juni lalu, sudah mencapai 124.553.040 jiwa, dan pada pekan kedua Agustus mencapai 126.487.166 jiwa. Kemudian, target 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia berjumlah 257,5 juta jiwa. Kedua, terselesaikannya Draft Revisi PP Nomor 101 Th. 2012 tentang PBI secara tepat waktu (warna hijau). Ketiga, tercapainya absensi klaim N-1 Fasilitas Kesehatan sampai dengan Triwulan II/2014 sebesar 97,32 persen atau 114,49 persen dari target semula yaitu 85 persen (warna biru). Keempat, sekitar 30.590 keluhan peserta yang diterima BPJS Kesehatan sampai dengan Triwulan II/2014, telah diselesaikan 29.098 keluhan atau 95,12 persen, dengan rata-rata waktu penyelesaian keluhan selama 1,81 hari (warna hijau). Sedangkan, aspek kelima yaitu tingkat kesadaran (awareness) masyarakat kepada program JKN, baru akan dinilai pada akhir tahun 2014 ini.
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
Melihat hasil penilaian yang dilakukan UKP4, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyampaikan rasa syukur dan bangga kinerja lembaganya mampu mencapai target di atas 100 persen. "UKP4 memberikan nilai biru atau sebagian besar program yang dijalankan BPJS Kesehatan, prosentasenya melebihi 100 persen," kata Fachmi Idris. Indikator yang dinilai, ditegaskan sebagaimana yang disebutkan di depan. Yakni, jumlah kepesertaan, klaim pembayaran ke rumah sakit, sosialisasi kepada masyarakat (awareness), penanganan keluhan (complaint handling), dan pembenahan regulasi. Mengenai klaim, Fachmi, menjelaskan, lembaganya menggunakan rumus N-1. Maksudnya, pelayanan rumah sakit yang dilakukan pada bulan Juni, klaim tagiahan bisa
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Fachmi Idris
3
fokus disampaikan awal bulan berikutnya. Jika, tagihan itu disertai dengan data lengkap, maka selambat-lambatnya 15 hari setelah diajukan, klaim tadi sudah bisa dicairkan. "Yang terjadi selama ini, kita justru nguber-nguber rumah sakit agar tidak terlambat mengajukan klaim dengan kelengkapan persyaratannya, bukan kita terlambat bayar," tuturnya, sembari mengatakan, berdasarkan data per 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim kepada fasilitas kesehatan sejumlah Rp16,415 triliun. Rata-rata jumlah hari penyelesaian klaim adalah 3,16 hari sejak berkas lengkap dari rumah sakit diajukan kepada BPJS Kesehatan. Artinya, hal ini, jauh lebih cepat daripada ketentuan batas waktu yang ditetapkan, selama maksimal 15 hari.
Animo Masyarakat Tinggi Dalam mempercepat target yang sudah dicanangkan, sosialisasi sudah dilakukan sejak BPJS Kesehatan, beroperasi, baik, melalui media elektronik, media cetak, atau pun langsung memberikan pemahan kepada msyarakat dan berbagai pihak soal BPJS Kesehatan. "Penanganan berbagai keluhan melalui call centre 500400, selama 24 jam, juga memperoleh penilaian yang cukup bagus," jelasnya. Untuk Sosialisasi ini secara keseluruhan akan dinilai UKP4 pada akhir tahun. Meskipun demikian, tanpa diduga atau direkayasa, BPJS Kesehatan mendapat penghargaan dan penilaian positif dari pihak ketiga yang independen. Poin keempat, yang menyangkut penanganan keluhan (complaint handling) telah dilakukan berbagai cara lewat saluran telepon (call center) 500400. Begitu juga soal regulasi, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah agar dilakukan perubahan peraturan pemerintah, diantaranya PP tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI). Animo masyarakat, dijelaskan Fachmi, cukup besar sehingga pihaknya membuka pendaftaran di saat libur, begitu juga secara online atau website. "Untuk pembayaran, masyarakat bisa melalui bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. "kalau untuk pelayanan di rumah sakit kita sudah memberlakukan bridging system, yaitu penggunaan fasilitas IT atau web service. "Pemberlakukan ini, bisa memangkas waktu tunggu lebih cepat sekitar dua jam dari sebelumnya karena registrasi peserta hanya melalui satu pintu. Kalau jumlah rumah sakit yang bergabung mencapai 1.551 rumah sakit lho," tuturnya.
95,12 %
Penyelesaian Keluhan
97,32 %
Klaim N-1 Faskes
Dirincinya, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 16.831 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas 9.752 puskesmas, 3.314 dokter praktek perorangan, 1.656 klinik pratama, 1.326 klinik TNI/Polri, 778 dokter gigi praktek mandiri, dan lima RS D Pratama. Sekitar 1.551 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang di dalamnya mencakup 17 RS pemerintah kelas A, 136 RS pemerintah kelas B, 292 RS pemerintah kelas C, 157 RS pemerintah kelas D, 123 RS khusus, 134 RS khusus jiwa, 586 RS swasta, 104 RS TNI, 10 RS Polri, 62 Klinik Utama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan faskes penunjang lainnya, yaitu sebanyak 1.311 apotek dan 790 optikal di Indonesia. Menyinggung soal kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, dalam semester pertama, tercatat 26.877.974 kunjungan. Diantara itu, sekitar 5.254.741 kunjungan ke dokter praktik perorangan, 609.399 kunjungan ke fasilitas kesehatan TNI/Polri, 1.976.491 kunjungan ke Klinik Pratama, 18.929.689 kunjungan ke puskesmas, 107.489 kunjungan ke dokter gigi praktek mandiri, serta 165 kunjungan ke RS tipe D Pratama. Secara keseluruhan, terdapat jumlah rujukan ke fasiltas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebanyak 3.227.499 rujukan.Adapun, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, menerima 8.261.945 kasus untuk rawat jalan dan 1.663.819 kasus untuk rawat inap. Untuk itu, masyarakat juga tidak perlu bingung jika hendak berurusan dengan BPJS Kesehatan. Sebab, lembaga ini, sudah memiliki 103 kantor cabang, 367 Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota, 1.212 BPJS Kesehatan Center. Di kawasan industri, BPJS Kesehatan telah membuka 19 Liaison Officer. BPJS Kesehatan juga mengembangkan skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dalam memberikan tambahan manfaat non-medis kepada
4
masyarakat mampu, sudah bekerjasama dengan 30 perusahaan asuransi.
swasta, bergabungnya dengan BPJS Kesehatan merupakan "captive market" dan sangat menguntungkan," tambahnya.
Masyarakat juga tidak perlu khawatir dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, karena seluruh rumah sakit pemerintah wajib menerima peserta BPJS dan sekitar 900 rumah sakit swasta, sudah bergabung. "Untuk rumah sakit
Jumlah iuran peserta, selama satu smester tercatat Rp18,412 triliun dan jumlah klaim layanan kesehatan, sebesar Rp16,415 triliun. "Masih aman kok," tuturnya.
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
F kus Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
Dr dr Sutoto, MKes
Rumah Sakit Nilai Kinerja BPJS Kesehatan Makin Positif K
alangan perumahsakitan harus bersatu padu untuk mewujudkan Universal Health Coverage. Karena Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola BPJS Kesehatan, tidak akan merugikan rumah sakit (RS). Meski demikian, masih ada rumah sakit (RS) mengeluhkan sistem pembiayaan yang diberlakukan dalam JKN, tapi belakangan kalangan RS makin sadar jika pola pembiayaan itu diterapkan salah satunya untuk menghindarkan pemberian dan tindakan yang kurang rasional pada diri pasien.
Sejak BPJS Kesehatan, dioperasionalkan, membuat pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah meningkat jumlahnya, dibanding masa pemberlakuan Jamkesda. Peningkatan itu seiring dengan baiknya pelayanan oleh BPJS. "Kalangan rumah sakit makin positif menanggapi BPJS Kesehatan. Bahkan, dalam seminar kemarin BPJS Kesehatan, telah menjadi Trending Topic. Hubungan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, juga makin positif," kata Ketua Umum Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia), Dr dr Sutoto,MKes, kepada Info BPJS Kesehatan. Selama satu smester, lanjutnya, jumlah peserta yang dilayani rumah sakit juga meningkat tapi jumlahnya variatif. "Ada yang meningkat hingga 80 persen, ada yang 60 persen, dan ada pula yang baru 20 persen," kata Sutoto. Dalam seminar bertaraf nasional yang berlangsung di JCC Jakarta, semua pengelola rumah sakit menyampaikan paparan soal BPJS Kesehatan. Selain itu, ada workshop namun yang menjadi trending topic adalah BPJS Kesehatan dan persoalan Ebola. Isu-isu tentang JKN dan sistem pembiayaan, menjadi salah satu bahasan utama. Begitu juga adanya kekhawatiran rumah sakit akan bangrut, jika melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Ternyata, kata Sutoto, sejumlah pimpinan RS yang sudah melakukan sejumlah pembenahan dengan cara mengurangi biaya, menjadikan RS efisien. "Kelompok yang khawatir sudah mulai menilai BPJS Kesehatan, cukup positif. Rumor, adanya gap antara unit cost dengan tarif paket BPJS yang akan mengakibatkan pendapatan rawat jalan dan inap akan menurun, tidak terbukti secara signifikan," jelasnya. Sebelum dioperasionalkan BPJS Kesehatan, kalangan RS saat melakukan seminar memprediksi ada satu atau dua RS yang akan bangkrut. "Itu, dulu. Tapi ada baiknya, karena pernyataan ini, membuat pimpinan RS, makin jeli melakukan strategi pengurangan biaya dengan langkah audit menajemen dan peningkatan manajemen mutu dan biaya klinik.
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
Audit manajemen, jelas Sutoto, perlu dilakukan RS karena perusahaan asuransi kesehatan juga akan melakukan audit. Manajemen harus menilai potensi risiko yang terjadi. Manajemen juga harus memonitor tenggat waktu klaim yang harus diajukan, begitu pula terhadap collecting period atau periode penagihan. “Bila perlu lakukan root cause analysis,” kata Sutoto. Menurutnya, manajemen mutu dan biaya klinik, dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai penghematan yang dapat dilakukan untuk penggunaan utilitas maupun sumber daya.Tak kalah pentingnya, mengidentifikasi berbagai cara untuk mengoptimalkan pendapatan serta memberikan pelayanan sebaik mungkin serta menjamin keselataman pasien. Selain itu, memberlakukan sistem electronic data interchange (EDI) untuk mengurangi biaya secara signifikan dan meminimalisir kesalahan. Pimpinan RS juga harus terampil menjaga kepatuhan anggota timnya membuat klaim dan proses reimbursement yang memanuhi syarat klaim. "Tentu saja, perbaikan kinerja dan analisis data dengan mengevaluasi kinerja. Caranya, lakukan benchmarking dengan RS yang setara tentu dengan menggunakan alat analitik. Fokus pula pada area peningkatan revenue dan pengurangan biaya tanpa mengurangi mutu layanan. Itu semua menghindari kekhawatiran itu. Hasilnya, positif," tuturnya. Persoalan tarif, bagi rumah sakit pemerintah, tidak menjadi persoalan namun bagi RS swasta, disampaikan perlu adanya perbaikan tarif yang ditentukan pemerintah seperti dalam INA CBGs. "Untuk rumah sakit swasta masih perlu adanya edukasi dan diagnosi. Apalagi, terkait dengan aturan yang diberlakukan awal September kemarin," tambahnya. Dalam merealisasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan, Sutoto, juga mengakui, adanya kesulitan tentang pasien yang harus masuk ICU atau pun yang menjalani rawat inap. Semua ini disebabkan adanya keterbatasan tempat. Begitu juga, bagi pasien yang memiliki penyakit tertentu dan harus dirawat di rumah sakit khusus, juga measih menyisakan persoalan karena tempatnya terbatas."Rumah sakit Bandungm Siloam, Sutoto, RS Islam, menyampaikan paparan, selama satu smester melayani peserta BPJS Kesehatan. Secara umum, memang positif sih," tegasnya. Misalnya, RSUD Embung Fatimah, yang menjadi RS rujukan bagi hampir seluruh daerah di Kepri, seperti Natuna dan Lingga, jumlah pasien meningkat. namun, hingga kini, menurut pimpinan rumah sakit ini, Fadillah, hampir tidak ada klaim yang ditolak BPJS Kesehatan. "Kendala dalam pencairannya biasanya karena tidak sesuai prosedur, misalnya dokter lupa menandatangai dokumen atau perawat lupa memasukkan data on line. Ada juga pasien belum terdaftar dalam BPJS, begitu mereka sampai di sini, baru daftar BPJS. Tapi semuanya bisa ditangani," urai Sutoto.
RSUD Embung Fatimah Kota Batam, Kepulauan Riau mengajukan klaim sekitar Rp20 miliar hingga semester I tahun 2014 untuk biaya rawat inap dan rawat jalan pasien, kepada BPJS Kesehatan. Sebanyak Rp18 miliar dari Rp20 miliar, sudah dibayarkan. Sisanya masih dalam tahap verifikasi."Untuk mencairkan dana yang diajukan, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi menggunakan 11 indikator yang sudah ditetapkan. Pembayaran klaim itu dilakukan tiap bulan, setelah pengajuan biaya pengobatan lolos verifikasi tim dari BPJS Kesehatan,“ ujarnya. Sejumlah rumah sakit lain, juga memaparkan hal senada dan memberikan evaluasi kinerja BPJS Kesehatan, selama satu smester. Hasilnya, banyak positifnya, dibandingkan kekhawatiran yang selama ini, mewarnai pengelola rumah sakit. Dr Sutoto, menjelaskan, kegiatan yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre (JCC), diikuti lebih dari 1.200 peserta seminar dan pameran Hospital Expo, melibatkan 465 perusahaan dengan 751 booth."Inti bahasan ya, soal BPJS Kesehatan. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan merugikan rumah sakit," tuturnya. Hingga kini, belum semua rumah sakit melayani pasien BPJS Kesehatan. Karena masih menunggu aturan baru. Ada juga yang memiliki alasan lain. Namun, bagi yang sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan, memberikan paparan dalam seminar bahwa kinerja BPJS Kesehatan, selama satu smester dianggap positif. Kalangan rumah sakit ternyata tidak dirugikan. "Persoalan utamanya, ya antara suplai dan deman tak berimbang sehingga peserta BPJS Kesehatan, sering menyampaikan keluhan. Soal tarif juga masih diperlukan penyempurnaan biar semua rumah sakit bisa memberikan pelayanan secara prima," terangnya.
5
BINCANG Ketua DJSN, Dr Chazali H Situmorang
Pemerintah Harus Pastikan Anggaran dan Fasilitas Kesehatan Hanya saja, upaya yang sudah dilakukan masih juga menyisakan berbagai persoalan. terkait dengan kepesertaan adalah masih perlu perhatian pemerintah terhadap para gepeng, penderita kusta, orang terlantar, sakit jiwa dan penghuni lapas. Mereka masih jauh dari program layanan BPJS kesehatan. Sedangkan, terkait fasilitas kesehatan (faskes), yang harus segera diperbaiki pemerintah baru adalah peningkatan pelayanan dalam bentuk ruang rawat, loket Jaminan Kesehatan yang seharusnya tidak terpisah dengan pelayanan umum, belum
P
embangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembagunan nasional. Setelah enam bulan lebih dioperasionalkan BPJS kesehatan, selangkah demi selangkah, cita-cita pemerintah, mulai dirasakan masyarakat. Terutama masyarakat miskin. Orang miskin adalah orang yang sulit mencukupi kebutuhan makan, sulit berobat di kala sakit, sulit menyekolahkan putra-putrinya, tidak punya tempat berteduh, dan seterusnya. Kini, persoalan kesehatan yang selama ini, mengeruk uang cukup banyak jika harus berobat ke rumah sakit, tidak lagi dirasakan. Semua diberikan secara gratis karena sistem yang diberlakukan dalam BPJS Kesehatan adalah gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin atau yang kuat membantu yang lemah melalui sebauh asuransi kesehatan. Namun, setelah enam bulan lebih dioperasionalkan, jaminan kesehatan masyarakat, masih banyak menuai masalah. Oleh karena itu, semua yang menjadi kendala di lapangan hendaknya dianggap sebagai sebuah tantangan yang harus segera diselesaikan. Bagaimana evaluasi yang dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), berikut petikan penuturan Ketua DJSN, Dr Chazali H Situmorang. BPJS Kesehatan sudah beroperasi selama enam bulan lebih, seperti apa evaluasi yang dilakukan DJSN ? Begini, Program JKN merupakan asuransi sosial, bukan pengobatan gratis.Sehingga, ada sifat kegotongroyongan antara kalangan yang mampu dan miskin pada sektor kesehatan ini. Nah, banyak masyarakat miskin yang sebelumnya, mengeluhkan karena besarnya biaya kesehatan saat dirawat di rumah sakit, kini bisa tersenyum. Semua biaya perawatan saat sakit ditanggung BPJS Kesehatan. Meski masih ada kendala di lapangan karena belum standarnya pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer atau pun di rumah sakit, tetapi masyarakat mulai menikmati pelayanan kesehatan. Memang, BPJS Kesehatan, secara kontinyu melakukan evaluasi dan berupaya, terus memperbaiki dan meyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh manfaat dari jaminan pemeliharaan dan perlindungan masyarakat.
6
baiknya mekanisme rujukan dan belum e-catalog 2014. Ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah baru. Bagaimana dengan ketersediaan obat-obatan ? Nah, itu juga masih menjadi persoalan di lapangan. Ketersediaaan obat, memang masuk kategori hal yang cukup penting. Sebab, peserta BPJS Kesehatan masih sulit mendapatkan akses obat-obatan yang memadai. Masih banyak pembatasan obat. Selain itu banyak ditemui tidak adanya ketersediaan obat, sehingga menghambat proses penyembuhan. Tapi tidak semua pelayanan kesehatan mengalami seperti itu. ya, ada beberapa seperti itu. Pemerintah yang baru nanti, hendaknya bisa memastikan regulasi yang ada telah mendukung kinerja untuk melayani masyarakat. Pemerintah baru juga bisa memastikan anggaran, sarana dan fasilitas kesehatan. Selain itu juga bisa menentukan nilai keekonomian yang wajar terkait besarnya iuran Non PBI. Pemerintah baru juga harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga mampu mendorong kinerja BPJS Kesehatan sesuai dengan tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan. Bukankah soal obat sudah didukung 24 perusahaan farmasi ? Benar. International Pharmaceutical Group (IPMG), yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi menjamin akan ketersediaannya. Pihak yang telah mengikat kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini akan terus melakukan perbaikan dalam hal pengadaan obat-obatan. Cuma, kita juga akan melakukan penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan obat-obatan yang aman serta memenuhi kualitas internasional. Pokoknya, implementasi di lapangan semuanya harus sukses, karena program ini bagian dari proses mensejahterakan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang. Apa evaluasi DJSN terkait dengan tarif yang diberlakukan selama ini ? Oh, itu sih pasti kita soroti secara khusus. Intinya, Kemenkes perlu memastikan pembiayaan INA CBG’S telah sesuai dengan biaya pelayanan kesehatan yang mewakili regionalisasi fasilitas kesehatan. termasuk, kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan obat di setiap FKTP Tk.I dan
FKTP Tk.II, mutu obat yang terjamin dengan kendali biaya proporsional. Kemenkes juga perlu menghitung ulang besarnya iuran bagi PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan besarnya iuran bagi Non PBI sehingga menemukan nilai keekonomian yang wajar. Hal ini akan mendorong semua FKTP sukarela bekerjasama dengan memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini, belum selesai, evaluasi terus dilakukan agar pelayanan kesehatan yang dilakukan pengelola kesehatan sesuai dengan aturan main yang ada. Kemenkes perlu mendorong kinerja BPJS Kesehatan sesuai dengan tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan. Besaran premi pun perlu ditinjau ulang, karena harga obat juga mulai naik. Begini, rasio penduduk yang dilayani oleh pusat layanan kesehatan primer seperti Puskesmas masih berkisar antara 11 ribu hingga 12 ribu. Padahal menurut hitungan DJSN, sebuah puskesmas, klinik atau dokter swasta maksimal hanya bisa melayani 3000 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, perlunya dikaji ulang besaran premi bagi penerima PBI. Terlebih saat ini terjadi kenaikan harga barang-barang termasuk tarif dasar listrik dan gas. Kita, juga sudah secara rinci memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang. Apa saja rekomendasi atau evaluasi operasional BPJS Kesehatan setelah enam bulan lebih ? Ringkasnya, begini, pertama pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait perlu memastikan regulasi yang ada telah mendukung kinerja pelayanan fasilitas kesehatan kepada peserta. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan untuk menjamin kecukupan pasokan. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga terkait perlu memastikan pembiayaan Indonesia Case Based Groups (INA CBG’S) telah sesuai dengan biaya pelayanan kesehatan yang mewakili regionalisasi fasilitas kesehatan. Ini, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan obat di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Tk I dan FKTP Tk II, mutu obat yang terjamin dengan kendali biaya yang proporsional. Keempat, perlu menghitung ulang besarnya iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI), dan besarnya iuran bagi non-PBI, sehingga menemukan nilai keekonomian yang wajar, dan mendorong semua FKTP untuk dengan sukarela bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian/ lembaga terkait perlu melakukan general review atas regulasi Jaminan Kesehatan Nasional. DJSN akan melakukan inisiasi mengundang kementerian/lembaga terkait. Kementerian Sosial agar segera menindaklanjuti proses verifikasi peserta PBI selama semester 1 2014. Ketujuh, mendorong kinerja BPJS Kesehatan sesuai dengan tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan.
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
Yuk.. Cek Kanker Serviks Sebelum Terserang
S
ebelum jatuh sakit lebih baik mencegahnya karena mencegah memang lebih baik dari mengobati. Kini, program jaminan kesehatan nasional (JKN) memberi kesempatan kepada para perempuan untuk memeriksakan dirinya untuk mendeteksi secara dini kanker leher rahim atau dikenal dengan kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker terganas nomor dua setelah kanker payudara. Jumlah penderitanya di Indonesia pun terbilang tinggi. Setiap hari ada 40 kasus baru, 20 orang diantara meninggal. Artinya setiap hari satu jam ada satu perempuan meninggal karenanya kanker serviks. Ini berarti setiap jamnya ada seorang perempuan yang meninggal akibat kanker serviks di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perempuan harus waspada karena kanker serviks mengintai kelemahan kita lalu menyerang tubuh kita. Apalagi, kanker serviks biasanya tidak disertai gejala khusus pada tahap awalnya, sehingga penderita baru merasa sakit jika kanker serviks yang diidap sudah mencapai tahap lanjutan. Untuk mengantisipasi terjadinya kanker serviks, BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk memeriksakan diri ke Puskesmas. Semakin cepat semakin baik untuk mengetahui apakah ada indikasi kanker serviks. Karena sulit dideteksi, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran diri untuk melakukan skrining kesehatan sebagai upaya pencegahan. Skrining kesehatan untuk kanker serviks ini adalah layanan kesehatan deteksi dini yang disediakan BPJS Kesehatan secara gratis. Kegiatan deteksi dini kanker serviks ini sudah digencarkan sejak BPJS Kesehatan masih berbentuk PT Askes. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini metode deteksi dini dilakukan dengan dua cara, yaitu papsmear dan inspeksi visual asetat (IVA). Peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan deteksi dini kanker serviks dapat menandatangani formulir permohonan pelayanan pemeriksaan deteksi kanker di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selanjutnya, peserta bisa mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki pelayanan papsmear dan IVA, untuk melakukan pemeriksaan papsmear maupun Inspeksi Visual Asetat (IVA). Jika dari hasil pemeriksaan IVA peserta tersebut terdiagnosa menderita kanker serviks, maka dapat dilakukan krioterapi. Krioterapi adalah metode pengobatan kanker leher rahim dengan melakukan perusakan sel-sel pra-kanker dengan cara dibekukan (dengan membentuk bola es pada permukaan leher rahim). Tindakan ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas oleh dokter umum/dokter spesialis kebidanan yang terlatih. Selanjutnya, peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh pengobatan lebih lanjut jika diperlukan. Berdasarkan data Subdit Kanker Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) Kementerian Kesehatan RI per 20 Januari 2014, jumlah perempuan seluruh Indonesia umur 30-50 tahun adalah 36.761.000. Sejak tahun 20072013 deteksi dini yang telah dilakukan sebanyak 644.951 orang (1,75 persen) dengan jumlah Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 3-5 persen (IVA) positif berjumlah 28.850 orang (4,47 persen). Dari data tersebut, suspect kanker leher rahim sebanyak 840 orang (1,3 per 1000 penduduk) dan suspect benjolan (tumor) payudara 1.682 orang (2,6 per 1000 penduduk).
BENEFIT
B
adanya program deteksi dini massal yang terorganisasi secara maksimal; sulitnya suami untuk mengizinkan istrinya menjalani pemeriksaan; serta faktor sosial kultur di masyarakat, seperti mitos ataupun kepercayaan terhadap pengobatan tradisional yang belum terbukti secara ilmiah. Melihat risiko besar yang dialami perempuan, BPJS Kesehatan melakukan upaya pencegahan dan pengobatan untuk mengatasi kanker serviks. Penyakit yang disebabkan oleh human papiloma virus (HPV) ini yang menular antara lain karena pola hidup tidak sehat, sering berganti-ganti pasangan, hubungan seksual sebelum berusia 20 tahun, dan pengaruh nikotin. Terkait kebersihan diri, virus HPV bisa berpindah dari tangan seseorang yang menyentuh daerah genital kemudian virus menyerang leher rahim. Kloset pun bisa menjadi sumber penularan kanker serviks. Jika closet di toilet umum terdapat virus penyebab kanker serviks dari penderita yang menggunakan closet tersebut, maka virus HPV bisa berpindah ke daerah genital kita. Oleh karena itu, pastikan closet umum yang akan kita gunakan dalam keadaan bersih. Gaya hidup yang kurang sehat dapat menjadi pemicu meningkatnya jumlah penderita kanker ini. Kebiasaan merokok, kurang mengkonsumsi vitamin C, vitamin E ,dan asam folat juga dapat menjadi pemicu berkembangnya virus HPV. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi akan membuat daya tahan tubuh meningkat sehingga mampu mengusir virus HPV. Pada tahap awal kanker serviks sering tidak terdeteksi sama sekali kecuali terjadi infeksi dengan tanda seperti keputihan. Bisa juga diketahui setelah terjadi pendarahan vagina di luar masa menstruasi, keluhan sakit pendarahan setelah berhubungan intim dan infeksi saluran pada kandung kemih. Pada stadium lanjut mengakibatkan rasa sakit pada panggul, pendarahan, nafsu makan hilang, berat badan menurun, anemia karena pendarahan. Proses terjadinya kanker serviks membutuhkan waktu yang lama yaitu antara 10 hingga 20 tahun setelah terinfeksi HPV. Sehingga wajar saja, pada tahap awal perkembangannya, kanker serviks sulit dideteksi. Untuk itu, perempuan disarankan untuk melakukan papsmear minimal dua tahun sekali dan melalukan tes IVA (inspeksi visual dengan asam asetat). Pemeriksaan papsmear adalah pemeriksaan dengan mengambil contoh sel-sel leher rahim, kemudian dianalisa untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Melalui papsmear bisa ditemukan adanya infeksi HPV dan sel-sel yang abnormal yang dapat berubah menjadi sel kanker. Jika diketahui sejak dini atau tahap awal infeksi, maka dapat segera dilakukan tindakan pencegahan dan pengobatan agar tidak menjadi lebih parah lagi. Papsmear dianjurkan dilakukan oleh setiap perempuan, utamanya yang sudah berkeluarga dan sudah pernah melahirkan. Pemeriksaan papsmear secara rutin merupakan langkah pencegahan kanker serviks. Papsmear sebaiknya dilakukan sekitar 5 hari setelah haid atau menstruasi atau 10 hingga 20 hari setelah hari pertama haid, agar leher rahim bersih dari sisa-sisa darah haid. Selain itu, disarankan dua hari sebelum papsmear, sebaiknya tidak membersihkan vagina dengan krim atau sabun apa pun, dan tidak melakukan penyemprotan obat atau larutan tertentu ke arah liang vagina.
Salah satu provider BPJS Kesehatan di Kota Salatiga, Klinik Citra Medika, juga telah bekerjasama dengan Laboratorium Klinik Prodia yang memiliki program peduli terhadap perempuan dan kanker serviks. Bagi pasien peserta (perempuan) BPJS Kesehatan di klinik tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti tes papsmear dengan syarat berusia 30 tahun dan telah menikah, mengajukan permohonan untuk dilakukan tes papsmear ke klinik, mengisi formulir yang telah disediakan BPJS Kesehatan dan Prodia, lalu datang dan mendaftarkan diri ke Laboratorium Klinik Prodia. Biaya gratis karena ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain metode papsmear yang dinilai realtif cukup mahal untuk mencakup semua kalangan. Kini, metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) juga menjadi pilihan untuk mendeteksi kanker serviks dengan akurat. Salah satu pihak yang merekomendasikan tes IVA adalah Yayasan Kanker Indonesia (YKI). Ketua YKI Pusat Nila Moeloek mengatakan, akurasi tes IVA pun hampir sama dengan tes papsmear. Bahkan, tes IVA sudah dapat mendeteksi sel pre-kanker. Sel pre-kanker merupakan sel yang belum menjadi sel kanker namun besar kemungkinan untuk menjadi sel kanker. Tes IVA sudah bisa mencapai akurasi 70 persen. Ini tentu sudah cukup baik daripada tidak sama sekali. Tenaga kesehatan yang menganalisa hasil tes belum cukup terlatih agar bisa melihat hasil tes IVA. Titik-titik putih di hasil tes bisa berarti positif, bisa berarti tidak. Maka untuk dapat menganalisanya dengan tepat, tenaga kesehatan harus terus berlatih. Untuk membandingkan akurasi tes IVA dan papsmear, Kepal Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati memaparkan hasil pemeriksaan tahun 2012 pada 50.902 perempuan. Para peserta melakukan dua metode pemeriksaan. Hasilnya 3,2 persen peserta positif setelah di tes IVA. Sementara pada tes papsmear sebanyak 3,64 persen peserta mendapat hasil positif. Hal yang perlu diketahui adalah, faktor risiko pendukung terjadinya kanker leher rahim di antaranya: kawin usia muda (dibawah 20 tahun), mitra seksual yang berganti-ganti Infeksi pada kelamin (Infeksi Menular Seksual), banyak melahirkan anak, merokok, kekurangan vitamin A, C, atau E.
Kenyataan saat ini, meskipun BPJS Kesehatan telah memberikan jaminan untuk mendeksi secara dini atau skrining kanker serviks, namun masih sulit menyakinkan perempuan untuk memeriksakan diri. Sementara, Kementerian Kesehatan mempunyai target untuk memenuhi cakupan 80 persen perempuan melakukan skrining kanker serviks (kanker leher rahim) pada 2025.
Sebelum papsmear hindari penggunaan tampon atau obatobatan yang dimasukkan ke dalam vagina, misalnya jeli untuk KB dan menghindari dahulu hubungan intim suami istri. Sebaiknya tidak mandi berendam menjelang pap smear, karena dikhawatirkan ketika berendam ada sisa-sisa sabun yang tertinggal atau masuk ke vagina.
Gejala klinis Kanker leher rahim tidak menimbulkan keluhan atau gejala pada tahap awal. Gejala klinis hanya terasa pada stadium kanker yang sudah lanjut, di antaranya: keputihan yang berbau dan bercampur darah, pendarahan diluar haid, pendarahan saat sanggama, nyeri panggul leher rahim yang terpapar virus HPV berpotensi menjadi kanker dalam waktu 3-17 tahun, jika tidak dilakukan tindakan pencegahan.
Banyak hal yang dapat mempengaruhi rendahnya capaian deteksi dini kanker leher rahim dan payudara. Hal itu disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit kanker; ketakutan para wanita terhadap pemeriksaan; belum
Jika Anda keputihan, beritahukan kepada orang yang memeriksa, termasuk semua keluhan yang Anda rasakan. Misalnya terasa gatal-gatal, sakit atau panas (seperti terbakar) di vagina. Dan, jika hasil pap smear yang lalu kurang bagus (abnormal), jangan lupa memberitahukannya kepada dokter.
Jadi, untuk mencegah kanker serviks jangan menunggu sampai gejala klinis datang. Yang paling efektif, segeralah lakukan pemeriksaan untuk deteksi dini kanker leher rahim secara rutin dan berkala minimal 3 tahun sekali, dengan cara: papsmear yang sudah dikenal masyarakat tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat).
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
7
PELANGGAN
Minat Masyarakat Semakin Meningkat
Seluruh Penduduk Wajib Menjadi Peserta BPJS Kesehatan M
inat masyarakat terhadap jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus meningkat. Kini, hingga 12 September 2014 jumlahnya sudah menembus 127.716.365 jiwa. Untuk peserta eks Jamsostek dan peserta dari badan usaha baru sebanyak 9.657.171 peserta. Sedangkan peserta mandiri dari pekerja bukan penerima upah sudah tercatat 5.210.622 jiwa Jumlah peserta saat ini sudah mencapai target kepesertaan yaitu minimal sekitar 121 juta jiwa dalam tahun 2014. Meski demikian, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro, terus berupaya untuk mempercepat cakupan kepesertaan atau lebih cepat dari target mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah mencapai 257,5 juta jiwa pada 2019. Langkah yang dilakukan untuk mempercepat cakupan kepesertaan antara lain dengan membuka pendaftaran secara online di kantor-kantor cabang Bank BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Ketiga bank ini sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menerima pembayaran premi dari peserta. Sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2011 BPJS seluruh penduduk di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. Manajemen pelayanan kesehatan dengan proses bisnis yang profesional pun terus ditingkatkan, mulai dari pengelolaan kontrak kerja, mekanisme, pengajuan klaim, semapi dengan mekanisme pembayaran ke fasilitas kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan juga bisa mempunyai polis dari asuransi kesehatan swasta, karena BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 30 perusahaan asuransi dengan mekanisme koordinasi manfaat (coordinating on benefit/ CoB). Kerjasama ini memungkinkan pembayaran premi atau iuran premi melalui satu pintu atau tidak perlu dobel membayar premi, tetapi mendapat manfaat yang lebih tinggi dari standar yang ditentukan aturan BPJS Kesehatan. Informasi teknologi yang kini sudah canggih juga dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta mendapat informasi selengkap mungkin dari program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Selain pendafataran secara online, mencetak kartu identitias peserta secara mandiri melalui online atau e-ID, dan pendafataran pelayanan di rumah sakit secara mandiri melalui komputer, BPJS Kesehatan terus mengembangkan informasi teknologi untuk memudahkan peserta dan pemberi layanan kesehatan.
Untuk mengetahui informasi tentang data peserta, bisa dilakukan melalui telepon seluler yaitu dengan mengetik noka<spasi> NIK lalu kirim ke 08113699977 atau ke 085319305620. Kini, tengah disiapkan program seperti memilih atau mengubah fasilitas kesehatan primer. Selain itu, peserta juga bisa mengecek tagihan, melalui telepon seluler dengan mengetik tagihan<spasi>kode badan usaha (nama badan usaha) kirim ke 08113699977 atau ke 085319305620.
Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Per - 30 Juni 2014 No.
Uraian
A.
Penerima Bantuan Iuran
B.
Bukan Pekerja Pemerima Bantuan Iuran
1
Jumlah Peserta Per 30 Juni 2014 86.400.000
Pekerja Penerima Upah (PPU)
11.390.402
a. PNS
2.486.424
b. TNI/ POLRI/ PNS Kemhan/ Polri
8.749
c. Pejabat Negara (PN)
68.170
d. Pegawai Swasta/BUMN Lainya
9.807.882
e. Pekerja Penerima Upah Selain a) - e)
-
g. Warga Asing Bekerja ≥ 6 Bulan
-
Sub Total 1 2
23.761.627
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) a. Pekerja Mandiri
3.565.240
b. PBPU Selain PM
-
Sub Total 2 3
3.565.240
Bukan Pekerja (BP) a. Investor
52
b. Pemberi Kerja
931
c. Penerima Pensiunan (PP) Eks Askes Sosial
4.459.306
d. Veteran
444.702
e. Perintis Kemerdekaan (PK)
2.746
f. BP Mampu Bayar Selain a) - e)
14.384
Sub Total 3
4.922.121
Total B C.
32.248.988
JAMKESDA dan PJKMU Askes (transisi)
5.904.052
TOTAL
8
124.553.040
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
TESTIMONI
Penderita Hemofilia Terbantu BPJS Kesehatan
Biaya Berobat Rp16 Juta Sebulan Muhammad Ade Nastiar, 18 tahun
S
etiap keluarga selalu berharap memiliki anak yang sehat. Namun, ada kalanya Tuhan memberi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Disitulah kita diuji untuk bersabar. Perasaan sedih dan kecewa dialami oleh pasangan suami istri Asep Ruswiyadi Tri Yuliani, ketika diketahui anaknya menderita hemofilia. Saat anak pertamanya, Muhammad Ade Nastiar, 18 tahun lalu, semua keluarga menyambut dengan suka cita, namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Pada usia lima bulan, Ade mulai rewel dan sering menangis, bahkan pernah menangis semalam suntuk, keesokan harinya, ditubuhnya muncul lebam biru seperti memar karena terjatuh atau terkena benturan. “Saat, kami bingung. Tetangga mengira kami tidak bisa mengurus anak. Ada juga yang mengira anak saya terkena “kesambet” (kemasukan roh jahat – Red) dan harus segera dipanggilkan dukun atau “orang pintar” untuk mengusir dari dalam tubuh anak saya,” kata Asep kepada Info BPJS Kesehatan. Asep dan istrinya, meskipun bingung mendengar berbagai pendapat tetangga sekitarnya, namun orangtua Ade ini tetap berusaha berfikir jernih. Akhirnya, mereka putuskan untuk memeriksakan putra pertamanya itu ke dokter di Tangerang, Banten, tak jauh dari rumahnya. Kemudian, dokter menyarankan untuk periksa di rumah sakit karena gejala yang dialami anaknya, salah satu gejala hemofilia. Dokter itu pun menjelaskan tentang hemofilia adalah kelainan pada darah seseorang tidak menggumpal atau membeku dengan sendirinya. Proses pembekuan yang terjadi pada anak yang menderita hemofolia akan berlangsung lama bahkan sulit membeku dibanding dengan anak normal lainnya. Ada zat tubuh yang menarik trombosit saat akan bekerja menutup luka, sehingga darah sulit membeku, dan muncullah memar di permukaan kulit. Hemofilia hampir selalu mempengaruhi anak laki-laki karena penyakit ini merupakan kelainan genetik terkait-X, ditularkan dari ibu ke anak. Anak laki-laki mendapatkan kromosom X dari ibu mereka dan kromosom Y dari ayah mereka. Sedangkan pada anak perempuan kemungkinan mengalami hemofolia dapat terjadi akan tetapi tidak mengakibatkan anaknya untuk membawa keturunan hemofolia. Menurut dokter pun demikian, ibunda Ade membawa keturunan hemophilia. Terbukti, adik kandung Ade yaitu Yusup Jaka Nugraha, 13, juga mengidap hemophilia. Siswa SMP Negeri 15 Tangerang ini pun harus ekstra hati-hati dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan menghindari kegiatan yang berisiko adu fisik dan terbentur. Hal ini untuk menghindari terjadinya pendarahan. “Memang serba salah jadinya. Anak-anak perlu bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, bermain dan bergembira. Tetapi, karena keterbatasannya karena hemofilia, anak saya harus dibatasi kegiatannya. Tidak mudah tapi harus dijalani dengan tawakal dan tetap bersyukur,” kata Asep dengan suara lirih.
Asep mengaku bersyukur sejak 1 Januari 2014, dia bisa mendaftarkan kedua anaknya menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan membayar premi sebesar Rp25.500 perbulan/perjiwa. ”Anak saya pernah menjadi peserta Gakin, tapi setelah itu tidak terdaftar lagi. Sekarang anak saya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan” ungkapnya. Keprihatinan yang menyelimuti keluarga Asep, menginspirasi dirinya untuk mendirikan sebuah yayasan pelayanan terpadu hemofilia, tujuannya membangun kepedulian dari para penderita hemofilia agar dapat berbagi pengalaman baik kepada sesama keluarga hemofilia maupun dengan masyarakat umum. Bahkan Ade pun ikut terlibat dalam kegiatan yayasan hemofilia itu. “Banyak yang perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak mengucilkan penderita hemofilia, karena ini bukan penyakit menular dan tergolong langka. Kami ingin memutus rantai penularan ke anak, ternyata tidak bisa kecuali mengurangi risiko misalnya dengan cek kromosom sebelum menikah,” ujarnya. Bagi anak laki-laki penderita hemofilia seperti Ade dan Jaka, untuk menjalani khitan menjadi masalah, karena perlu penanganan khusus, persiapan mental dan obat-obatan yang khusus. “Banyak pasien hemofilia yang meninggal karena dikhitan. Nah, ini perlu informasi yang tepat dan penanganan yang tepat juga,” ungkapnya.
Asep berharap BPJS Kesehatan dapat menanggung biaya khitan karena biayanya cukup mahal. Selain itu, para penderita hemofilia ingin mendapat kemudahan saat berobat seperti mendapat nomor antrean khusus agar tidak terlalu lama menunggu, karena penderita hemofilia saat menjelang kontrol biasanya badannya terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk dan dipukul-pukul.
“Kami sangat terbantu adanya BPJS Kesehatan, saya hanya membayar Rp25.500 sebulan, tetapi mendapat pelayanan yang luar biasa, sungguh meringankan kami. Kami berharap pemerintahan yang baru tidak mengganti program jaminan kesehatan ini dengan yang lain. Kalau ditingkatkan lagi boleh lah, sungguh sangat membantu sekali,” ujarnya.
Tanggungjawabnya sebagai orangtua menuntut Asep mempertaruhkan jiwa raganya untuk memberi jaminan pada kualitas hidup kedua anaknya. Asep pun akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai penjaga keamanan di sebuah pabrik, karena dia sering izin mengurusi anak-anaknya. Sedangkan istrinya, Tri Yuliani, sejak 12 tahun lalu hingga kini mengajar di SD swasta di Tangerang. Persoalan lain yang selalu muncul adalah masalah biaya berobat, karena keluarga Asep tidak memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. Untuk mengobati anaknya, dia mendapat bantuan dari sanak famili dan teman-temannya. Dalam satu bulan bisa empat kali, setiap berobat memerlukan dana sekitar Rp 4 juta atau menghabiskan sekitar Rp16 juta sebulan, termasuk transfusi plasma.
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
9
SEHAT
TETAP SEHAT Meski Sibuk Bekerja
A
pakah Anda menghabiskan hampir sebagian besar waktu di kantor untuk bekerja? Tenang, Anda bukan satu-satunya. Banyak orang yang juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan komputer atau berkutat dengan pekerjaan. Mereka kesulitan mencari waktu senggang untuk bersantai atau berlibur, apalagi untuk berolahraga. Padahal olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan yang tentunya mereka butuhkan ketika bekerja. Jangan biarkan jam kerja yang padat dan kesibukan luar biasa membuat Anda malas berolahraga dan berusaha untuk sehat. Jika memang tak punya banyak waktu, Anda bisa mencoba beberapa tips ini agar tetap sehat, seperti dilansir oleh Huffington Post (07/02). 1. Mulai dari yang paling kecil Apakah anda sudah lari maraton? Suka memilih makanan yang sehat? Berolahraga teratur? Atau memiliki berat badan ideal? Jika hampir semua pertanyaan tersebut dijawab dengan "tidak," maka Anda tak bisa mengharap untuk segera melakukan olahraga dalam skala besar. Mulailah dari yang paling kecil, namun tetap bermanfaat, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Misalkan Anda bisa mulai dengan membiasakan makan satu jenis buah-buahan setiap hari, bisa apel, jeruk, atau pisang. Bisa juga dengan mulai memilih naik tangga daripada lift atau elevator. Mulailah melakukan jogging tiga kali seminggu atau sekali seminggu. Ingat bahwa memaksa diri dengan langsung melakukan olahraga berat tak akan berhasil. Mulailah dari cara yang kecil dan mulai secepatnya. 2. Jangan berdiet Diet tak akan selalu berhasil. Karena ketika memaksa diet, seringkali seseorang akan gagal dan tak akan melakukannya lagi. Ketika sedang berdiet dan gagal, Anda akan merasa buruk pada diri Anda sendiri dan tak ingin mencoba lagi. Jangan tetapkan target diet yang mulukmuluk. Ubah target diet dari menurunkan berat badan menjadi makan sehat. Konsumsi makanan yang alami sedikit demi sedikit. 3. Merasa nyaman Jangan merasa tertekan dengan semua ide mengenai kesehatan. Buatlah kegiatan olahraga dan hal-hal yang menyehatkan senyaman mungkin. Misalkan jika ingin nge-gym, pilih gym yang dekat dari rumah. Pilih makanan yang sehat namun juga Anda sukai. dengarkan musik saat berolahraga agar semakin bersemangat. Atau ajak juga keluarga atau pasangan, sehingga Anda tak merasa sendirian. Itulah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan meski sedang sangat sibuk. Jangan menyerah untuk selalu mencoba berolahraga dan hidup sehat meski Anda tak punya waktu banyak setelah bekerja. Atur Posisi Tubuh Saat Bekerja Posisi tubuh yang salah saat bekerja bisa membuat tubuh Anda pegal. Selain rasa tak nyaman, sebenarnya posisi ini juga tidak sehat dan merusak postur tubuh. Namun, pekerjaan yang menumpuk membuat Anda tidak bisa terlalu lama meninggalkan meja. Trik dan tip dari situs Mashable ini bisa Anda praktekkan agar postur tubuh lebih sehat:
10
1. Telinga sejajar dengan bahu
Pastikan posisi telinga sejajar dengan bahu. Artinya kepala Anda tidak menunduk dan tidak mendongak. Jika Anda terlalu bersandar ke depan atau ke belakang, postur tubuh juga tidak ideal. 2. Olahraga bahu dan dada Untuk melakukan gerakan ini, berdiri menghadap ke dinding dan lebarkan kaki sejajar dengan bahu. Letakkan kedua tangan di dinding, lalu tekuk siku hingga 90 derajat, lalu luruskan lagi. Lakukan kegiatan ini paling tidak sebanyak 15 kali. Lemaskan juga bahu dengan menggerakkannya ke atas dan bawah untuk mengurangi rasa tegang. 3. Posisi kaki Cara yang benar saat duduk adalah jika kaki benar-benar menyentuh lantai. Hindari menyilangkan kaki atau menempelkan keduanya. Jika posisi duduk membuat pegal, gunakan penopang untuk kaki Anda agar peredaran darah lancar, lalu kembali ke posisi semula.
4. Gerakkan punggung Ketika duduk berlama-lama, punggung juga akan terasa pegal. Lakukan peregangan punggung sesekali dengan cara membusungkan dan membungkukkan dada Anda. Gerakan ini akan membuat punggung lebih santai. Lakukan lagi jika punggung mulai terasa tidak nyaman. (Baca: Atasi Nyeri Punggung dengan 9 Langkah Ini) 5. Gunakan bantal penyangga Jangan malu membawa bantal penyangga ke kantor. Dengan meletakkan bantal di kursi, posisi tulang belakang akan lurus. Selain bantal, Anda juga bisa menggunakan handuk yang digulung atau dilipat sebagai penyangga. 6. Aktif bergerak Duduk berlama-lama dengan postur yang tidak sempurna dapat membuat aliran darah dalam tubuh tidak lancar dan otot melemah. Sering-seringlah bergerak, misalnya dengan menggunakan tangga daripada eskalator. Pilih juga toilet yang letaknya jauh dari ruang kerja agar aktivitas bergerak lebih banyak.
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
Q&A
Question and Answer
Siapa saja yang tergolong PPnPN ? Sesuai defenisi Perpres, pekerja yang dibayarkan penghasilannya oleh APBN/APBD dengan mekanisme SPMLS/SSBP (melalui KPPN) Bagaimana prosedur pendaftaran bagi PPnPN? Didaftarkan oleh Satuan Kerja dengan menyiapkan formulir migrasi data karyawan, SK, dan Rekapitulasi penerimaan gaji, dan bukti setor iuran 5% ke KPPN . Satuan Kerja memotong 2% dari penghasilan PPnPN dan menyetor 3% dari pembayar gaji. Bagi PPnPN APBN, iuran 2% dipotong dari penghasilan PPnPN. Satuan Kerja menyampaikan rekapitulasi data ke Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian Keuangan akan menambahklan iuran 3%. Bagi PPnPN APBD, iuran 2% dipotong dari penghasilan PPnPN. Satuan Kerja menganggarkan 3% melalui SSBP. Iuran 5% disetorkan ke KPPN Bagaimana perhitungan iuran bagi PNS yang diperbantukan di BUMN? Sesuai dengan sumber penggajian, jika sumber gaji/upah masih melalui APBN/APBD sebagai Aparatur Sipil Negara, maka disamakan dengan PNS. Bagaimana perhitungan iuran bagi PNS yang dipekerjakan di BUMN? Sesuai dengan sumber penggajian, jika sumber gaji/upah tidak melalui APBN/APBD sebagai Pekerja BUMN, maka disamakan dengan PPU Lainnya. Bagaimana penentuan kelas perawatan inap bagi Peserta Pekerja Penerima Upah? - Peserta PPU dengan gaji sampai dengan 1,5 kali Pendapatan Tidak Kena Pajak Status Kawin Anak 1 (PTKP/ K1), mendapat hak perawatan di kelas II - Peserta PPU dengan gaji diatas 1,5 kali PTKP/K1, mendapat hak perawatan di kelas I
Pra Jambore Pelayanan Primer, Ajang Pemilihan FKTP Terbaik Pelaksana Program JKN JAKARTA - Sebagai upaya meningkatkan peran dan optimalisasi fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKM), BPJS Kesehatan menggelar Pra Jambore Nasional Pelayanan Primer di Jakarta mulai tanggal 18-19 September 2014. Kegiatan yang merupakan salah satu rangkaian dari acara Jambore Nasional Pelayanan Primer ini adalah ajang pertemuan tahunan pemberi pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer melalui peningkatan komitmen FKTP. “Kegiatan Jambore Nasional Pelayanan Primer ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang positif baik antara BPJS Kesehatan serta stakeholder terkait dengan FKTP maupun antar FKTP,” imbuh Purnawarman Basundoro, Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan bahwa acara Pra Jambore Nasional Pelayanan Primer ini didahului dengan kegiatan Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional. Pada kegiatan ini dipilih 3 (tiga) FKTP terbaik untuk setiap jenis kategori Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, Klinik TNI dan Klinik Polri) dan seluruh FKTP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan di Indonesia dan untuk selanjutnya FKTP terbaik pertama¬¬ tingkat divisi regional melanjutkan penilaian ke tingkat nasional. Lebih lanjut Purnawarman memaparkan bahwa dalam kegiatan Pra Jamb¬¬ore Nasional Pelayanan Primer, 58 FKTP terbaik yang telah terpilih dari setiap divisi regional berkumpul untuk melakukan kegiatan antara lain sharing session program unggulan serta inovasi pelayanan oleh masing-masing faskes terbaik, menyusun Rencana Aksi Pelayanan Primer (RAPP), serta di penghujung acara akan terpilih 20 nominasi FKTP terbaik nasional dari setiap jenis kategori FKTP yang akan dinilai lebih lanjut melalui site visit oleh Tim Juri Nasional untuk diumumkan pada ajang Jambore Nasional Pelayanan Primer yang akan diadakan pada awal bulan Oktober 2014. “Tujuan dilakukannya kegiatan sharing session program unggulan atau inovasi pelayanan serta penyusunan RAPP
oleh masing-masing faskes adalah upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan mempengaruhi kepuasan peserta dan peningkatan status kesehatan masyarakat,” ujarnya. Rencana Aksi Pelayanan Primer, lanjut Purnawarman, adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh FKTP, sebagai upaya terjemahan optimalisasi empat fungsi utama pelayanan kesehatan primer (kontak pertama, kontinuitas, koordinasi, dan komprehensivitas) pasca kegiatan Jambore Nasional Pelayanan Primer yang hasilnya dapat diukur melalui indikator kinerja fasillitas kesehatan tingkat pertama (Quality indicator 9). Penilaian FKTP terbaik dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Juri Nasional yang terdiri atas perwakilan BPJS Kesehatan, Kementerian kesehatan, Dewan Jaminan Nasioanal (DJSN), Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia), Akademisi (FK UI dan FKM UI) serta korpri sebagai perwakilan dari peserta. “Parameter yang dijadikan penilaian mencakup kelengkapan sarana prasarana fasilitas kesehatan, komitmen pelayanan kepada peserta JKN termasuk penilaian indikator kinerja faskes, program unggulan dan inovasi, pengetahuan kebijakan dan program pelayanan primer JKN, serta hasil penilaian kunjungan yang akan dilakukan oleh Tim Juri Nasional,” pungkasnya.
Kilas & Peristiwa JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah berlangsung sembilan bulan, namun tidak sedikit rumah sakit yang masih enggan bergabung dengan alasan tarif yang diterapkan akan membuat rumah sakit rugi. Padahal, dalam melaksanakan program JKN, rumah sakit tetap dapat membukukan surplus penerimaan tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan, seperti halnya ditunjukkan oleh RSUP Sanglah Denpasar, peraih penghargaan The Best Role Model RS Vertikal 2014. Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Anak Ayu Sri Saraswati mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit harus berpedoman dan tidak melenceng dari clinical pathway yang sudah disusun. Dalam clinical pathway tersebut sudah tercantum tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berikut biayanya untuk setiap jenis penyakit. “Dokter yang menangani pasien BPJS Kesehatan harus bekerja sesuai prosedur dengan mengikuti clinical pathway. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan rumah sakit tidak akan melebihi jaminan yang ditanggung BPJS Kesehatan,” ujarnya saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta.
Rumah Sakit Harus Ikuti Clinical Pathway dalam Melaksanakan Program JKN
masih menyisakan biaya yang harus diselesaikan. Angka pemulangan pasien dengan penagguhan ini sekarang turun signifikan,” ungkap Ayu. Lebih lanjut Ayu menuturkan, RSUP Sanglah telah melakukan sejumlah pembenahan yang mencakup SDM, sistem layanan, teknologi informasi (TI) hingga fasilitas layanan agar mampu memberikan pelayanan terbaik dalam melaksanakan program JKN. Salah satu bukti dari pembenahan yang dilakukan adalah waktu tunggu pasien untuk rawat jalan mulai dari mendaftar hingga mendapat tindakan oleh dokter di poliklinik rata-rata hanya 38,4 menit.
Menurut Ayu, RSUP Sanglah justru merasa diuntungkan dengan adanyan program JKN, karena sistem penagihan dan pembayaran klaim menjadi lebih pasti. Sesuai prosedur, pihak rumah sakit harus mengirimkan tagihan klaim ke BPJS Kesehatan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. “Kami selalu upayakan tepat waktu dalam hal penagihan klaim ke BPJS Kesehatan, karena kalau telat kami yang akan dikejar oleh BPJS Kesehatan. Baru di era JKN ini kami merasakan dikejar untuk segera mengirimkan tagihan klaim,” tuturnya.
“RSUP Sanglah juga menerapkan standar operational procedure (SOP) untuk tidak menolak pasien peserta BPJS Kehatan atau memberikan perlakukan yang berbeda dengan pasien non BPJS Kesehatan. Bahkan, tidak jarang kami memindahkan pasien peserta BPJS Kesehatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi, karena kebetulan kelas III penuh. Kelebihan biaya karena naiknya kelas perawatan ini dtanggung oleh pihak rumah sakit,” tandas Ayu.
Keuntungan lain yang juga dirasakan oleh RSUP Sanglah sejak adanya program JKN adalah menurunnya angka pemulangan pasien dengan penangguhan. “ Maksudnya, pasien yang sudah sembuh dan boleh pulang tapi
RSUP Sanglah Denpasar merupakan pemenang (juara 1) dalam ajang Hospital Awrds: The Best Role Model RS Vertikal 2014 untuk kategori rumah sakit umum. Adapun juara 1 untuk kategori rumah sakit khusus diraih oleh RS Ortopedi DR.R. Soeharso Surakarta.
Info BPJS Kesehatan
edisi 7 Tahun 2014
Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, Hospital Awards diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya meningkatkan peran dan fungsi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, “Kriteria penilaian yang dilakukan sangat ketat dengan banyak variabel yang pada dasarnya mencakup empat hal, yaitu sistem pendaftaran, manajemen palayanan, penagihan klaim dan cara penanganan keluhan,” ujarnya.
11
* Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 6
w w w. b p j s - ke s e h a t a n . g o . i d
