INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi XIX Tahun 2015

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

APINDO

Dorong Anggotanya Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Pelanggan : Peserta BPJS Kesehatan Ingin Ganti Dokter Keluarga, Boleh Saja

Benefit : Konsultasi ke Dokter Jangan Tunggu Sakit

Bincang : Jamin Kesehatan Karyawan untuk Produktivitas Kerja Tjahjadi Darmawan Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Koja Bahari

“

Pengarah

Fachmi Idris Penanggung Jawab

Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum

Ikhsan

Pimpinan Redaksi

Irfan Humaidi Sekretaris

Rini Rachmitasari Sekretariat

Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur

Diah Ismawardani Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Distribusi dan Percetakan

Basuki Anton Tri Wibowo Ahmad Tasyrifan Ezza Fauziah Aulatun Nisa Ranggi Larrisa Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi. [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

SURAT PEMBACA

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

Yth. Redaksi Bpk/ibu Humas BPJS Kesehatan, saya mau nanya, Saya domisili jakarta pusat, tapi saya ber rencana melahirkan dikampung saya dicirebon. Terus BPJS saya berlaku ga ya di Cirebon? Sebelumnya terima kasih [email protected] Jawab : Yth. Ibu Malikha di tempat Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu kepada BPJS Kesehatan. Menjawab pertanyaan Ibu, tentu kartu BPJS Kesehatan Ibu tetap dapat digunakan di Cirebonmeski saat ini Ibu berdomisili di Jakarta Pusat. BPJS Kesehatan berlaku secara nasional, artinya bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kondisi penyakit ringan, pertama Ibu dapat segera mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat di Kota Cirebon. Selanjutnya, Ibu akan diarahkan oleh petugas BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan persalinan dan siap melayani Ibu di Kota Cirebon. Jika Ibu butuh penanganan khusus dari dokter spesialis kandungan, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Kota Cirebon. Jika Ibu berada dalam kondisi darurat, maka dapat segera mendatangi fasilitas kesehatan di manapun yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Dalam kondisi darurat, Ibu tidak perlu meminta surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Adapun beberapa kondisi yang termasuk darurat dalam persalinan antara lain ketuban pecah dini, kejang pada kehamilan, perdarahan, dan sebagainya. Semoga membantu dan sehat selalu.

Redaksi

INFO BPJS

Kesehatan EDISI XIX TAHUN 2015

Pemimpin Berkawan Sepi

“

Redaksi

CEO Message

BBC News – Stasiun Berita Britania Raya, dalam salah satu kolomnya di tahun ini mengulas kisah Presiden termiskin di dunia Jose Mujica. Jose Mujica atau yang biasa dipanggil “Pepe” dengan rendah hati mengatakan, “Lupakan sebutan kehormatan Yang Mulia atau Mr. Presiden atau bahkan sebutan Sir sekalipun, cukup panggil saya Pepe.”

Sikap kesederhanaan Pepe memang luar biasa. Ia sumbangkan 90% gajinya dan hanya hidup dengan 10% persen gaji yang keseluruhannya dipercayakan kepada sang istri karena Pepe tidak memiliki rekening pribadi. Semasa menjabat sebagai Presiden Uruguay periode Maret 2010 – Maret 2015, pria yang pada tanggal 20 Mei 2015 akan berusia 80 tahun ini, hanya menggunakan VW tuanya sebagai kendaaran dinas serta tinggal di rumah yang sangat sederhana di Montevideo bersama sang istri. Dalam suatu wawancara, ketika Pepe ditanya mengapa ia tidak memilih tinggal di istana dengan segala kemewahan dan keamanannya, Pepe menjawab bahwa dengan menjadi dirinya ia bisa pergi kemana saja, membeli minuman di bar mana saja dan tidak perlu kuatir atas keamanannya karena baginya rakyat yang ditemuinya adalah kawan dan pelindung baginya. Bagaimana mungkin seorang Presiden berkawan begitu dekanya dengan rakyat? Bukankah pernyataan ini bertentangan dengan berbagai ungkapan yang akrab kita dengar dan kita aminkan selama ini, semisal : “Pemimpin itu sendiri, berkawan sepi, dan pada posisi tertinggi. Kepala itu cuma satu, selalu di atas dan terlindungi karena bila di bawah bisa tersepak dan namanya menjadi kaki. Pohon kayu tumbuh menjulang tinggi, sementara rumput merambat bersemak-semak bersama belukar dan perdu berduri.” Tertanam kuat bahwa selalu ada pembeda antara atasan dan bawahan, antara kepala dan kaki, antara pimpinan dan kawula. Sudah lumrah pemimpin berkawan sepi, karena dalam kesendirian pemimpin dianalogikan akan berfikir lebih fokus menemukan solusi dari berbagai persoalan pelik yang tejadi. Pemimpin yang baik pun tak jarang diasumsikan sebagai pribadi yang serius, jarang bercakap, sedikit tersenyum apalagi bersenda gurau. Diam adalah emas, dan pemimpin adalah emas karena ia dipilih satu dari sekian banyak orang yang ada dalam komunitas. Bahkan seumpama mutiara, seringkali pemimpin dianggap sebagai butiran mutiara indah yang hanya tercipta karena konsistensi kerang mengatupkan rapat-rapat cangkang bibirnya. Begitu hebatnya perumpamaan seorang pemimpin sehingga ada pandangan “Leader is mistery and his policies are always be history.” Padahal, bila kita kembali ke harfiah penciptaan manusia di dunia, kita sadari bahwa pemimpin yang juga hamba Illahi adalah mahluk paling sempurna yang diciptakanNya. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi atas tugas beratnya didunia ini. Manusia berasal dari materi alam dan dari kehidupan yang terdapat didalamnya, tetapi manusia berbeda dengan makhluk lain karena memiliki perbedaan yang sangat besar, bahkan antara manusia dengan manusia lainnya.

SALAM REDAKSI DUKUNGAN PENGUSAHA Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,

30 Juni 2015 adalah batas waktu kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan APINDO terkait pendaftaran karyawan Badan Usaha ke BPJS Kesehatan. Secara khusus Info BPJS Kesehatan edisi 19 ini akan mengupas lebih mendalam apa yang mendasari kesepakatan tersebut dan menjelang batas waktu, apa yang menjadi harapan APINDO kepada BPJS Kesehatan terhadap implementasi jaminan sosial kesehatan ini. Semuanya akan dibahas dalam rubrik FOKUS dan akan diperdalam dalam rubrik BINCANG yang akan menghadirkan wawancara dengan Direktur PT DOK dan Perkapalan mengenai kontribusi perusahaannya terhadap implementasi BPJS Kesehatan. Dalam rubrik Benefit dan Pelanggan Info BPJS Kesehatan akan membahas mengenai manfaat dan prosedur Rawat Jalan Tingkat Pertama serta Rawat Inap Tingkat Pertama. Hal ini menjadi penting mengingat optimalisasi peran FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan yang berkualitas. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas. Redaksi

DAFTAR ISI Testimoni - Haris Gunawan, Cek Kesehatan Sebelum Bekerja

9

Fokus - Apindo dorong anggotanya, Jadi Peserta BPJS Kesehatan

3

Perbedaan ini lah yang seringkali membuat manusia berada dalam keadaan yang tidak diinginkannya. Di antara orang-orang yang tidak seiring-pandang, menjalani hidup yang tidak sesuai dengan impian, memiliki rekan, bawahan atau atasan yang tidak sesuai harapan dan sebagainya. Pun demikian halnya dengan pemimpin, meski hidup seringkali dalam kesendirian, perbedaan keinginan antara ia dan bawahan juga merupakan salah satu faktor yang mewarnai jalan kepemimpinannya. Itulah sesungguhnya warna warni kehidupan. Hidup itu sebuah seni dan kehidupan itu merupakan seni pertunjukan yang didalamnya setiap orang berusaha menampilkan aksi terbaiknya dilengkapi dengan begitu banyak warna yang ditampilkan. Setiap individu seperti hal nya kata-kata adalah sesuatu yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya, yang terbentuk oleh berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, budaya, pola pikir, dll, sehingga menimbulkan pembentukan karakter, mempengaruhi temperamen, dan reaksi bawaan yang disajikan untuk setiap individu dalam setiap aspek kehidupannya. Ada sebagian orang yang tetap menjalani dan sanggup menemukan keasyikannya sendiri, namun sebaliknya ada pula orang yang terjebak dalam keadaan menyalahkan, tidak bisa berdamai dengan keadaan, hingga akhirnya menjadi demotivasi, putus asa dan tidak berprestasi lagi dalam pekerjaannya. Untuk menjadi seperti Pepe, yang dapat berkawan dengan siapa pun sehingga menjadi pemimpin yang tidak berkawan dengan sepi, kita dapat belajar dari Hedgehog (sejenis landak) yang hidup di Kanada. Agar tetap hangat, mereka memutuskan untuk tinggal di dalam sebuah gua secara bersama-sama. Mereka mendekatkan diri satu sama lain. Merapat, mendekat dan terus membuat rantai bertautan. Namun ketika mulai berdekatan, duri-duri justru saling melukai mereka sendiri.Setelah beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk menjaga jarak satu sama lain. Namun berjauhan membuat mereka mulai merasakan dingin yang beku mematikan. Ini dilema pahit yang harus segera diputuskan, menerima duri atau mati ! Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali bersatu. Mereka pun belajar untuk hidup dengan luka-luka kecil akibat jarak yang sangat dekat supaya dapat merasakan kehangatan. Cara inilah yang membuat mereka akhirnya selamat dan bisa bertahan hidup. Begitu pula halnya dengan kehidupan kepemimpinan. Tanpa penerimaan yang mendalam, seperti doktrin selama ini, maka hari-hari pemimpin pasti akan berkawan dengan sepi. Bukan karena tidak memiliki teman, tetapi seluruh yang dikenal datang kepadanya semata-mata hanya karena satu atau dua keperluan. No heart and no filling. Kesepian bukan karena tiadanya orang di sekitar, namun karena tiadanya seseorang di hati. Bila saja hubungan sudah terbina dengan hati, maka seluruh kolega maupun bawahan adalah kawan sejati. Perbedaan adalah keindahaan, ketidaksamaan adalah warna kehidupan. Tak ada lagi sepi karena dengan hati, perbedaan tidak perlu saling dimengerti melainkan akan hadirnya penerimaan atas perbedaan itu sendiri. Inilah pemimpin yang bersahabat dengan hati, bukan justru berkawan dengan sepi. And we all should wanna be... Direktur Utama Fachmi Idris

Bincang - Tjahjadi Darmawan Dirut PT. Dok & Perkapalan Koja Bahari , Jamin Kesehatan Karyawan untuk Produktivitas Kerja

6

Benefit - Konsultasi ke Dokter Jangan Tunggu Sakit

7

Pelanggan - Peserta BPJS Ingin Ganti Dokter Keluarga, Boleh Saja

8

Sehat & Gaya Hidup Sarapan Pagi Awal Hidup Sehat Opini- Naik Kelas Perawatan: Keinginan Sendiri atau Terpaksa? (Bagian 2)

10 11

FOKUS

Apindo

EDISI 19 TAHUN 2015

Dorong Anggotanya Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Untuk mendukung kelancaran beroperasinya BPJS Kesehatan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong anggotanya untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ikut program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Namun, mereka berharap BPJS Kesehatan segera membenahi kendala yang dihadapi pengusaha seperti fasilitas kesehatan (faskes) dan coordination of benefit (COB).

Mengacu Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja seperti BUMN, badan usaha besar, menengah dan kecil paling lambat mendaftar 1 Januari 2015. Tapi, khusus anggota Apindo yang mengalami kendala Anthony Hilman dalam pendaftaran bisa menunda aktivasi kepesertaan paling lambat sampai 30 Juni 2015. Penundaan aktivasi itu dilakukan mengacu MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo tertanggal 22 Desember 2014. Dalam MoU itu BPJS Kesehatan dan Apindo diamanatkan untuk mengkoordinasikan fasilitas tingkat pertama (FKTP) dan COB. Menurut Anthony, persoalan faskes dan COB adalah dua hal yang jadi dasar dibentuknya MoU tersebut. Anthony menjelaskan ada anggota Apindo yang perusahaannya berada di lokasi yang belum ada faskes yang sesuai. Sehingga perusahaan membangun faskes sendiri untuk kebutuhan internal. Lewat faskes itu para pekerja mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu Apindo berharap ketika perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya jadi peserta jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan dituntut mampu menyediakan faskes yang sesuai. Atau bagi perusahaan yang sudah memiliki faskes, BPJS Kesehatan bisa menjadikan faskes milik perusahaan itu jadi provider BPJS Kesehatan.

“Sejak Januari sampai Mei 2015 kami harapkan BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan faskes itu segera,” kata Anthony. Info BPJS Kesehatan

“

Kendala lain yang dihadapi anggota Apindo untuk mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan yaitu COB. Anthony menjelaskan, ada anggota Apindo yang menggunakan asuransi kesehatan swasta yang faskesnya dinilai lebih baik dari faskes BPJS Kesehatan. Jika mereka beralih jadi peserta BPJS Kesehatan dikhawatirkan terjadi penurunan manfaat karena manfaat yang didapat sekarang lebih baik.

dibenahi maka perusahaan yang ikut jadi peserta BPJS Kesehatan dikhawatirkan tidak mendapat pelayanan dan manfaat yang optimal.

“

“Kebijakan kita (Apindo) meminta semua anggota untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Namun ini tergantung kesiapan BPJS Kesehatan juga, sejauh mana persoalan faskes dan COB dapat diselesaikan,” kata Ketua Apindo bidang advokasi dan kebijakan publik, Anthony Hilman, kepada redaksi Info BPJS Kesehatan.

Jika perusahaan anggota Apindo mengalami penurunan manfaat ketika menjadi peserta BPJS Kesehatan maka perusahaan tersebut membayar dobel untuk jaminan kesehatan. Sebab, selain jadi peserta BPJS Kesehatan, perusahaan itu juga membeli asuransi kesehatan swasta untuk menjaga agar manfaat yang diterima tidak turun. “Kami menghindari, agar perusahaan tidak bayar dobel, tapi pekerjanya bisa mendapat manfaat yang baik, itu dimungkinkan untuk dilakukan lewat COB,” ujar Anthony.

Anthony mengatakan dengan mekanisme COB pengusaha tidak perlu membayar dobel untuk jaminan kesehatan, cukup sekali bayar untuk mendapat manfaat yang sama. Lewat COB, manfaat dasar jadi ranah BPJS Kesehatan dan manfaat yang sifatnya top up ditanggung asuransi swasta. Apindo berharap paling lambat Mei 2015 BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan asuransi swasta untuk mengimplementasikan COB. Soal kesiapan anggota Apindo untuk mendaftar jadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, Anthony mengatakan pada dasarnya semua perusahaan anggota Apindo siap. Namun, untuk membayar iuran menunggu penyelesaian kendala faskes dan COB yang dihadapi berbagai perusahaan anggota Apindo itu. Jika faskes dan COB belum

Berdasarkan laporan anggota Apindo, Anthony mengatakan mulai ada perbaikan terkait faskes, sudah ada penyesuaian. Misalnya, perusahaan anggota Apindo berada di daerah yang tidak ada faskes. Kemudian BPJS Kesehatan bersinergi dengan faskes milik perusahaan tersebut untuk dijadikan provider BPJS Kesehatan.

“Perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil disitu kan tidak ada klinik, maka klinik perusahaan dijadikan klinik BPJS Kesehatan, itu sudah berjalan cukup baik,” papar Anthony. Soal COB, menurut Anthony belum tuntas penyelesaiannya. Sebab, itu tergantung keaktifan bersama antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Dalam hal ini, posisi Apindo sebagai peserta jaminan kesehatan sehingga tidak bisa melakukan intervensi dalam kerjasama yang dijalin antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk melaksanakan COB. Berdasarkan laporan anggota Apindo, Anthony menyebut soal COB sudah ada perusahaan asuransi komersial yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi sudah dilakukan dan beberapa asuransi swasta sudah menandatangani kontrak dengan BPJS Kesehatan. Namun, walau kerjasama itu sudah dilakukan implementasi dilapangan belum optimal. Anthony menjelaskan, ketika sistem yang ada belum sepenuhnya siap, perusahaan selain mendaftarkan pekerjanya ikut program BPJS Kesehatanjuga mendaftarkan juga pekerjanya pada asuransi kesehatan swasta, agar manfaat yang diterima tidak berkurang. Tentu saja hal ini menyebabkan perusahaan harus membayar lebih besar. Jika perusahaan tidak mampu membayar lebih besar untuk jaminan kesehatan Anthony mengatakan perusahaan itu akan ikut program jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan saja. Namun, ada potensi ketidakpuasan pekerja karena manfaat yang diterima turun dari yang didapat selama ini.

3

FOKUS

Perusahaan Akan Untung Senada, Wakil Sekretaris Umum DPN Apindo, Iftida Yasar, menjelaskan anggota Apindo berkesempatan menunda aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan sampai 30 Juni 2015. Hal itu sebagaimana MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo pada 22 Desember 2014. Penandatanganan MoU disaksikan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Iftida mengatakan, perusahaan yang belum memiliki asuransi kesehatan diuntungkan dengan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Sebab, perusahaan itu bisa langsung menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun, Iftida menilai hal itu tidak dirasakan oleh perusahaan yang saat ini sudah memiliki asuransi kesehatan komersial. Karena mereka akan mengeluarkan anggaran tambahan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan. “Perusahaan jadi bayar lebih besar, karena sudah ikut asuransi kesehatan swasta lalu wajib ikut BPJS Kesehatan,” katanya. Bagi perusahaan yang memiliki dana cukup, maka tidak jadi soal untuk ikut asuransi kesehatan swasta sekaligus BPJS Kesehatan. Tapi, Iftida melihat hal itu akan memberatkan bagi perusahaan yang anggarannya terbatas. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani Sidik Motik, mengatakan pada intinya anggota HIPPI ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik. Diantaranya dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya kewajiban Suryani Sidik perusahaan untuk mendaftarkan Motik pekerjanya jadi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Walau begitu Suryani menekankan harus realistis dengan situasi yang ada. Ia melihat pelaksanaan BPJS Kesehatan harus lebih dioptimalkan. “Jadi menurut saya pemerintah juga harus terus mengevaluasi agar BPJS ini berjalan lancar dan tidak mematikan industri asuransi dan RS,” kata Suryani.

Suryani mendesak agar pemerintah melakukan perbaikan terhadap faskes yang ada baik tingkat pertama sampai lanjut. Jangan sampai peserta yang mengalami kondisi darurat ditolak RS, itu akan merugikan pekerja dan pengusaha. “Intinya kami mendukung program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, tapi dengan catatan, harus dilakukan perbaikan-perbaikan,” tukasnya. Solusi Bersama

Chazali H. Situmorang

Ketua DJSN, Chazali Husni Situmorang, mengatakan inti dari MoU antara BPJS Kesehatan dan Apindo itu penundaan aktivasi kepesertaan atau pembayaran iuran bagi perusahaan selaku pemberi kerja yang merupakan anggota Apindo. Penundaan aktivasi bisa dilakukan sampai 30 Juni 2015.

“

Jika dalam batas waktu tersebut badan usaha belum mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan maka terancam terkena sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun Chazali mengingatkan MoU tersebut hanya berlaku bagi anggota Apindo yang mengalami kendala dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Keseahtan. “Bagi yang tidak mengalami kendala wajib mendaftarkan kepesertaan paling lambat 1 Januari 2015,” tukasnya.

“

“Sampai saat ini kita masih berpikiran positif, kami harap BPJS Kesehatan mampu selesaikan semua persoalan faskes dan COB itu paling lama sampai akhir Mei 2015,” tukas Anthony.

EDISI19 19TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Bagi perusahaan yang mengalami kendala tersebut, Chazali menyebut perusahaan yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari Apindo ketika mendaftar ke BPJS Kesehatan. Jika surat lampiran itu tidak disertakan maka perusahaan itu dianggap melewati batas waktu yang ditetapkan yakni 1 Januari 2015.

Mengenai COB, Endang menjelaskan tidak harus menggunakan asuransi swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. COB dapat dilaksanakan lewat berbagai cara, misalnya, walaupun telah mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan namun perusahaan juga menggunakan sistem reimburse atau membeli produk asuransi komersial lainnya untuk melengkapi, jadi sebenarnya perusahaan tidak perlu membayar dobel asuransi. Endang menekankan pada intinya COB antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta sudah siap dijalankan. Namun, tidak semua keinginan asuransi swasta bisa diakomodir karena harus mengikuti regulasi yang ada, misalnya tentang rujukan. Mekanisme rujukan itu harus dijalani semua peserta BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan gawat darurat bisa langsung ke RS. Jika rujukan tidak digunakan maka RS yang ada akan penuh oleh peserta yang ingin mendapat pelayanan kesehatan.

Sekalipun dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan, Suryani menilai itu membutuhkan waktu lama. Oleh karenanya ia mengusulkan agar dilakukan pentahapan kepesertaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Tentunya dengan jangka waktu yang sesuai. Ia melihat di Amerika Serikat (AS) program jaminan kesehatan serupa baru bisa dilaksanakan di era pemerintahan Barrack Obama. Padahal, AS jauh lebih maju ketimbang Indonesia. Sekalipun kepesertaan BPJS Kesehatan dilaksanakan bertahap, Suryani mengatakan bukan berarti sifatnya langsung wajib. Terlebih dulu harus didorong agar perusahaan yang selama ini belum menggunakan asuransi kesehatan untuk ikut dalam jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati, mengingatkan MoU BPJS Kesehatan dan Apindo berakhir 30 Juni 2015. MoU itu ditujukan bagi badan usaha yang masih mengalami kendala dalam pendaftaran kepesertaan seperti menyangkut faskes dan COB.

Sedangkan bagi perusahaan yang sudah menggunakan asuransi kesehatan swasta tidak perlu ikut BPJS Kesehatan sampai kontraknya dengan asuransi swasta itu berakhir. Suryani berpendapat yang terpenting BPJS Kesehatan mencakup warga negara Indonesia yang belum punya jaminan kesehatan. Sebab, ini jadi bagian dari tugas negara melindungi rakyatnya termasuk dibidang kesehatan.

Oleh karenanya Endang mengajak badan usaha yang masih mengalami kendala itu untuk membahasnya bersama-sama untuk mencari solusi. Sehingga, aktivasi kepesertaan badan usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik dan tidak melewati batas waktu yang disepakati.

4

Soal faskes, Endang menyebut jika badan usaha yang bersangkutan selama ini telah menjalin kerjasama dengan klinik tertentu, maka klinik itu dapat dijadikan provider BPJS Kesehatan. Begitu pula jika badan usaha memiliki klinik sendiri. “Kalau selama ini ada klinik yang mereka gunakan, maka kami bisa menjadikan klinik itu provider BPJS Kesehatan,” katanya.

Endang menegaskan, BPJS Kesehatan berjalan dengan mengacu berbagai asas, diantaranya gotong royong. Yakni peserta sehat membantu yang sakit. Menurutnya, tidak melulu yang sakit orang miskin, bisa jadi orang kaya. Misalnya, ketika ada orang yang kemampuan ekonominya tinggi namun terkena sakit jantung dan butuh cuci darah. Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi penyakit tersebut sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan orang yang secara ekonomi mampu itu menjadi miskin. Endang mencatat sampai saat ini ada sekitar 700 ribu peserta penerima upah (PPU) yang berasal dari BUMN/ BUMD dan 14 juta dari perusahaan swasta. Belum lama ini ada perusahaan galangan kapal di Batam yang mendaftarkan 3 ribu pekerjanya dan Toyota di Sunter mendaftarkan seribu orang. “Program jaminan

Info BPJS Kesehatan

FOKUS

EDISI 19 TAHUN 2015

Selaras itu Rosalfia mengatakan pihaknya telah mengingatkan kepada perusahaan yang belum melakukan aktivasi kepesertaan untuk segera memasukan data sebelum 20 Mei 2015. Data yang ada dapat dimasukan secara mudah lewat aplikasi elektronik data badan usaha (E-DABU). Bahkan, jika perusahaan tersebut mengalami kesulitan menggunakan E-DABU BPJS Kesehatan bisa melakukan pendampingan untuk memasukan data lewat E-DABU.

kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan itu kebutuhan bangsa dan sifatnya wajib. Maka kita harus patuh dan BPJS Kesehatan berharap ada kerjasama yang saling menguntungkan,” urainya.

Sedangkan dengan New E-DABU, Dadang melanjutkan, ketika perusahaan memasukan seribu data dan ada sejumlah data yang salah maka sistem akan mengembalikan data-data yang salah saja. Sedangkan data yang telah sesuai langsung terkirim ke BPJS Kesehatan. “Dengan New E-DABU diharapkan mempermudah badan usaha dalam mendaftar. Sebab dengan New E-DABU akses lebih cepat dan perusahaan bisa memasukan data sendiri,” paparnya. Soal server BPJS Kesehatan, Dadang menegaskan kapasitasnya cukup besar dan sanggup menampung data sampai 250 juta orang peserta. Sampai saat ini server BPJS Kesehatan tidak mengalami masalah. Namun Dadang mengingatkan kepada perusahaan yang menggunakan New E-DABU untuk menyiapkan fasilitas penunjangnya. Yang paling penting jaringan internet dengan kapasitas yang besar untuk mengunggah dan mengunduh data agar berjalan lancar.

“

E-DABU merupakan salah satu alat untuk membantu mempercepat pendaftaran peserta badan usaha atau korporasi. Aplikasi E-DABU terus diperbaiki dan disempurnakan dengan memperhatikan proses bisnis serta mengakomodir kebutuhan pengguna.

“

Rosalfia menjelaskan adanya penundaan masa aktivasi sebagaimana MoU BPJS Kesehatan dan Apindo itu dampaknya dialami BPJS Kesehatan kantor cabang prima. Misalnya, menjelang 1 Januari 2015 ada 500 perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Namun, dengan adanya MoU tersebut terdapat 300 perusahaan melakukan penundaan aktivasi kepesertaan.

Memasukan data lewat E-DABU, dikatakan Rosalfia, kini semakin dipermudah dengan diluncurkannya New E-DABU. Sebab, New E-DABU membenahi kendala yang ditemukan dalam E-DABU. Misalnya, pada E-DABU setiap data pekerja yang diunggah ke BPJS Kesehatan belum dapat diketahui apakah NIK

Badan usaha tidak perlu khawatir dengan data yang dikirim ke BPJS Kesehatan sebab database peserta dikelola dan disimpan di data center BPJS Kesehatan. Sehingga terjamin keamanannya karena menggunakan protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

nya sudah terdaftar atau belum di BPJS Kesehatan. Hal itu dapat diketahui setelah diproses petugas BPJS Kesehatan.

(tidak termasuk gaji, tagihan dan manajemen user). Setiap proses perubahan data akan menyimpan identitas pengguna.

Namun, saat ini New E-DABU bisa melakukan itu secara langsung. Ketika perusahaan mengunggah data maka sistem yang ada bisa langsung mengetahui apakah NIK pekerjanya sudah tercatat atau belum di BPJS Kesehatan.

Untuk menggunakan aplikasi E-DABU, badan usaha harus mendapat username dan password dari kantor cabang BPJS Kesehatan. Resolusi layar monitor minimal 1280x768. Memiliki akses internet publik dengan minimal bandwidth unduh dan unggah (download dan upload) 1 Mbps. Disarankan menggunakan browser Internet Explorer, Mozilla dan Google Chrome. Jenis file xlsx dengan ukuran file maksimal 1 Mbps.

Masih dalam rangka kerahasiaan data, akses masuk (login) untuk badan usaha dibuat dua level yakni admin dan user. Level admin dapat mengakses semua fitur dan user hanya dapat mengakses data dasar karyawan

Maksimalkan E-DABU Kepala Unit Pemasaran Kantor Cabang Prima BPJS Kesehatan, Rosalfia Yuliddin, mengingatkan aktivasi kepesertaan yang dilakukan BPJS Kesehatan setiap awal bulan. Oleh karenanya jika mengacu MoU BPJS Kesehatan dan Apindo yang masa penundaan aktivasi berakhir 30 Juni 2015 maka badan usaha harus menyerahkan datanya paling lambat di bulan Mei sehingga tidak lewat batas waktu tersebut.

“Kalau datanya diberikan setelah 1 Juni maka aktivasinya 1 Juli. Kalau data diserahkan di atas tanggal 25 Juni maka aktivasinya 1 Agustus. Maka kami mengimbau badan usaha yang belum melakukan aktivasi kepesertaan untuk memasukan data sebelum 20 Mei untuk aktivasi di 1 Juni,” ucap Rosalfia. Info BPJS Kesehatan

Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi, menjelaskan ada beberapa perbedaan dalam E-DABU dan New E-DABU. Dalam E-DABU, jika perusahaan memasukan seribu data dan 200 data diantaranya salah, maka sistem tidak dapat menerima data tersebut dan dikembalikan semua.

5

BINCANG


Jamin Kesehatan Karyawan untuk Produktivitas Kerja Manfaat program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sangat besar dan pelayanannya pun komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif. Pelayanan dan manfaat itu diharapkan dapat membantu dunia usaha untuk mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan. Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Koja Bahari, Tjahjadi Darmawan, mengatakan kinerja dan produktivitas karyawan sangat penting bagi perusahaan. Tanpa hal tersebut perusahaan tidak akan bergerak.

Untuk itu Tjahjadi mengalihkan penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk karyawannya dari asuransi komersil ke BPJS Kesehatan. Apa yang membuat Tjahjadi mengalihkan jaminan kesehatan untuk karyawannya kepada BPJS Kesehatan? Berikut ini hasil wawancara redaksi Info BPJS Kesehatan dengan Tjahjadi; Berapa jumlah karyawan? Total jumlah karyawan sekitar 1.500 orang. Berapa jumlah karyawan yang didaftarkan jadi peserta BPJS Kesehatan? Yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan 70 persen. Tapi intinya semua sudah didaftarkan jadi peserta BPJS Kesehatan, hanya saja sempat ada kendala dalam pendaftaran yakni karyawan belum melengkapi syaratsyarat administrasi pendaftaran. Namun secara data sudah kita sampaikan semua. Kenapa DKB mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Kesehatan? Pertama, memang di perjanjian kerja kita wajib menjamin kesehatan karyawan. Kedua, ada kewajiban dari pemerintah sebagaimana amanat UU. Tapi sebelum ada BPJS Kesehatan kita sudah ikut sertakan semua pekerja pada asuransi kesehatan swasta komersial. Setelah ada BPJS Kesehatan dan menggulirkan program jaminan kesehatan maka kita beralih dari asuransi kesehatan swasta itu ke BPJS Kesehatan. Apa asuransi kesehatan yang digunakan sebelum ikut program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan? Sebelumnya, kita menggunakan asuransi kesehatan swasta. Asuransi kesehatan swasta yang terpilih yakni sesuai pemenang tender yang kami selenggarakan. Jadi setiap tahun kita menggelar tender, perusahaan asuransi kesehatan swasta yang memenangkan tender pun berbeda-beda setiap tahun. Biasanya yang memenangkan tender itu perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaan BUMN karena harga yang ditawarkan kongkrit.

6

Bagaimana anda melihat pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang sudah beroperasi sejak 1 Januari 2014? Memang saya melihat sejak BPJS Kesehatan beroperasi 1 Januari 2014 sampai sekarang masih menghadapi berbagai kendala. Kami pun merasakan ketika awal mendaftarkan pekerja kepada BPJS Kesehatan juga mengalami kendala teknis. Tapi itu terjadi di 2014 dan sejak awal 2015 ini kami lihat mulai dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Bagaimana tanggapan karyawan ketika asuransi kesehatan komersil yang digunakan selama ini dialihkan jadi peserta BPJS Kesehatan? Memang di awal terjadi kekhawatiran manfaat yang mereka rasakan akan berkurang ketika jadi peserta BPJS Kesehatan. Misalnya, ketika menjadi peserta asuransi kesehatan swasta, para pekerja bisa langsung mengunjungi RS untuk mendapat pelayanan kesehatan. Tapi sekarang harus melalui mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP). Memang di FKTP itu yang dirasakan karyawan adalah standar pelayanan setiap FKTP belum merata, berbeda-beda. Apakah ada klinik di perusahaan? Jika ada apa ada upaya untuk menjadikannya sebagai provider BPJS Kesehatan? Kami punya klinik di setiap galangan kapal yang kami miliki. Kami memang sedang mengupayakan agar klinik itu bisa bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk dijadikan provider. Kami sedang membangun klinik-klinik itu agar bisa sesuai dengan standar yang ditentukan. Memang kendala yang kita hadapi tidak ada dokter jaga di setiap klinik di galangan, karena dokternya bergerak dari klinik ke klinik lain. Tapi upaya kesana, menjadikan klinik kami sebagai provider BPJS Kesehatan sedang kami bangun perlahan. Apa yang anda harapkan ketika mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan?

Tjahjadi Darmawan Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Koja Bahari

Kalau BPJS Kesehatan berjalan lancar dan memberi pelayanan yang baik kepada pesertanya itu sangat membantu kami. Jadinya kami tidak perlu lagi setiap tahun membentuk tender dan segala macam untuk membeli produk asuransi kesehatan. Maka kami harap dengan lancarnya pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan maka jaminan kesehatan untuk karyawan kami dapat berjalan terus dan hak-hak karyawan akan jaminan kesehatan terpenuhi. Dengan begitu kami harapkan pekerja dapat fokus pada pekerjaannya dan tidak memikirkan lagi jaminan kesehatan karena sudah diikutsertakan dalam jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan itu penting bagi perusahaan karena tanpa itu perusahaan tidak akan bisa bergerak. Apa masukan anda kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan? Masukan kami kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan, kami harap program ini harus bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Jadi karyawan tanpa ada hambatan dapat memperoleh manfaat dan hak-haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kita harapkan juga jaringan fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan diperluas dengan standar pelayanan yang baik.

Info BPJS Kesehatan

BENEFIT

B

EDISI 19 TAHUN 2015

Konsultasi ke Dokter

Jangan Tunggu Sakit tingkat pertama. Selain itu, faskes tingkat pertama harus bisa memberi pelayanan gawat darurat, serta pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar faskes. Untuk mendapat pelayanan di faskes tingkat pertama, setiap peserta harus terdaftar di faskes yang dipilih peserta BPJS Kesehatan. Setelah tiga bulan, peserta boleh memilih faskes tingkat pertama yang diinginkan. Peserta dapat memilih faskes tingkat pertama sesuai dengan alamat domisili terakhir atau tidak harus sama dengan alamat pada KTP (kartu tanda penduduk) peserta. Jika ingin berobat atau konsultasi, peserta harus berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Kecuali jika peserta berada di luar wilayah faskes tingkat pertama tempat peserta terdaftar, atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis. Kini, dokter gigi juga banyak yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan berhak mendapatkan pelayanan gigi di faskes tingkat pertama yang terdiri dari administrasi pelayanan yaitu meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke faskes tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di faskes tingkat pertama.

M

asyarakat kini sudah mulai familiar dengan pelayanan kesehatan oleh dokter keluarga dan klinik yang menjadi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama atau faskes primer dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kehadiran faskes tingkat pertama yang tersebar hingga di tingkat desa ini mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, sudah saatnya peserta BPJS Kesehatan datang ke dokter bukan saja ketika sedang sakit, tetapi saat sehat pun bisa mendatangi dokter untuk berkonsultasi masalah keluhan kesehatan yang dialaminya. Jadi, lebih baik berkonsultasi sebelum sakit berkelanjutan. Dengan demikian paradigma sakit diubah menjadi paradigma sehat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau faskes tingkat pertama meliputi Puskesmas, praktik dokter perorangan, praktik dokter gigi, klinik umum, dan rumah sakit kelas D Pratama. RS Pratama adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap. Puskesmas tersebar disetiap Kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga mendekatkan akses peserta kepada pelayanan kesehatan. Selain melayani rawat jalan tingkat pertama, puskesmas juga melayani rawat inap tingkat pertama. Peserta rawat jalan dapat dilayani di Puskesmas pada saat jam kerja, sedangkan pelayanan rawat inap dilayani 24 jam. Faskes tingkat pertama yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan juga semakin banyak, sehingga masyarakat lebih dekat dan lebih mudah menjangkaunya karena dokter keluarga dan klinik bisa melayani di luar jam kerja kantor, bisa pagi atau sore hari. Dengan demikian peserta BPJS Kesehatan memiliki kesempatan lebih banyak untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kedekatan faskes primer ini dengan masyarakat khusunya peserta BPJS Kesehatan bisa memperkuat upaya kesehatan perorangan.Peserta BPJS Kesehatan juga bisa mendapatkan layanan tindakan medis non

Info BPJS Kesehatan

spesialistik, baik operatif maupun non operatif , pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai kebutuhan medis, dan pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis. Tenaga kesehatan di faskes tingkat pertama memang mendapat tugas untuk memberi penyuluhan perseorangan kepada peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, jika satu keluarga terdaftar dalam satu faskes tingkat pertama, akan lebih mudah memantaunya dan menangani kasus penyakitnya. Misalnya, seorang peserta menderita batuk dan tak kunjung sembuh. Dokter akan melihat riwayat sakit anggota keluarga yang lain dengan mudah dan bisa menyarankan untuk pencegahannya. Termasuk melakukan kunjungan ke rumah pasien untuk memastikan kondisi lingkungan rumah sehat, tidak ada yang merokok di dalam rumah dan sirkulasi udara di rumah baik.

Peserta BPJS Kesehatan juga mendapat hak untuk pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis di praktik dokter gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, juga mendapat manfaat premedikasi, kegawatdaruratan oro-dental, pencabutan gigi sulung (topical, infiltrasi), pencabutan gigi permanen tanpa penyulit, obat pascaekstraksi, tumpatan kompsit (GIC), dan skeling gigi hanya sekali dalam setahun.

Upaya promotif dan preventif merupakan menjadi kewajiban faskes tingkat pertama untuk menjaga peserta BPJS Kesehatan yang sehat tetap sehat, dan yang sakit bisa disembuhkan, serta dan dijaga agar tidak menjadi komplikasi.

Upaya preventif juga dilakukan dengan cara melayani imunisasi dasar bagi anak yaitu imunisasi baccile calmett Guerin (BCG), difteri pertusis tetanus dan hepatitis-B (DOT HB), polio, dan campak. Faskes tingkat pertama juga melayani keluarga berencana berupa konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, tubektomi. Selain itu juga melayani skrining kesehatan primer dan sekunder. Peserta yang memiliki risiko penyakit sesuai hasil skrining primer, dilakukan skrining sekunder untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Jika pasien memerlukan tindakan medis lebih lanjut, barulah faskes tingkat pertama merujuk ke faskes tingkat lanjutan baik untuk rawat jalan lanjutan maupun rawat inap tingkat lanjutan. Rujukan merupakan wewenang dokter, rujukan tidak diminta tetapi diberikan oleh dokter atas indikasi medis. Pelayanan persalinan yaitu sejak ibu hamil, melahirkan, hingga pasca melahirkan juga bisa dilayani di faskes

Agar pelayanan tidak mengalami hambatan, sebaiknya peserta BPJS Kesehatan tidak terlambat dalam membayar iuran jaminan kesehatan setiap bulannya melalui bank yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, da Bank BNI. Bagi pekerja penerima upah, pelayanan akan dihentikan jika tiga bulan berturut-turut tidak membayar iuran. Sedangkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang membayar sendiri iurannya, jika selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar iuran maka pelayanan akan dihentikan sementara. Masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebaiknya segera mendaftarkan diri beserta keluarganya untuk memproteksi diri jika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan karena aktivasi kartu saat ini berlaku setelah tujuh hari dari pembayaran iuran pertama dan rencananya akan diberlakukan sebulan setelah pembayaran iuran. Seperti pepatah mengatakan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Siapkan perlindungan diri sebelum jatuh sakit yang membutuhkan biaya cukup banyak.

7

PELANGGAN


Peserta BPJS Kesehatan

Ingin Ganti Dokter Keluarga, Boleh Saja Pelayanan kesehatan ala BPJS Kesehatan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, dokter praktik swasta/dokter keluarga, klinik swasta, dan rumah sakit tipe D hingga ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yaitu rumah sakit tipe C, B, hingga RS tipe A.

J

ika membutuhkan pelayanan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan tidak bisa langsung ke rumah sakit, tetapi harus melalui fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, kemudian baru bisa mendapat pelayanan di tingkat lanjut apabila di faskes tingkat pertama tidak bisa menanganinya. Apabila di kabupaten/kota tidak ada dokter, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Oleh karena itu, setiap peserta BPJS Kesehatan sejak awal pendaftaran sudah wajib mengisi faskes tingkat pertama yang dipilih oleh peserta. Peserta bisa memilih faskes tingkat pertama yang dekat dengan tempat tinggalnya atau faskes yang dekat dengan kantornya. Tujuannya agar peserta BPJS Kesehatan cepat dan mudah menjangkau pelayanan kesehatan jika sewaktuwaktu dibutuhkan. Namun, jika dalam perjalanan peserta BPJS Kesehatan ingin ganti dokter keluarga atau faskes tingkat pertama lainnya, boleh saja, dengan syarat sudah terdaftar di faskes yang lama selama tiga bulan. Jika belum genap tiga bulan, peserta diminta untuk bersabar mengikuti prosedur. Alasan berpindah ke faskes lain memang beragam, bisa saja karena pelayanan kurang pas menurut peserta, bisa juga disebabkan oleh berpindah domisili atau lebih mudah aksesnya dekat dengan tempat kerja, atau pindah tugas ke luar kota. BPJS Kesehatan menyarankan agar satu keluarga ditangani oleh faskes tingkat pertama yang sama. Tujuannya agar pemantauan kesehatan secara family folder lebih mudah dan efektif karena riwayat kesehatan keluarga ditangani oleh satu dokter atau faskes tingkat pertama. Tetapi bukan berarti jika satu anggota keluarga pindah faskes tingkat pertama, seluruh keluarga ikut pindah semua. Memang, saat pendaftaran peserta BPJS Kesehatan menggunakan kartu keluarga, artinya satu keluarga

sebaiknya didaftarkan bersama. Tetapi, faskes tingkat pertama boleh saja berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta. Jika satu keluarga masih berada dalam satu wilayah, alangkah baiknya jika mempunyai faskes yang sama. Untuk pindah faskes tingkat pertama, peserta BPJS Kesehatan diminta datang ke kantor dengan membawa kartu asli BPJS Kesehatan. Di sana, tersedia formulir untuk diisi sesuai dengan perubahan data yang dikehendaki , lalu mengantre sesuai dengan nomor antrean, dan petugas BPJS Kesehatan segera memanggil lalu segera memproses update data sesuai yang diinginkan.

8

Petugas di sebuah Puskesmas di wilayah Jawa Tengah mengaku bingung jika salah satu anggota keluarga akan pindah dari Puskesmas ke faskes tingkat pertama lainnya, karena satu keluarga ikut pindah semua. Namun, setelah pindah faskes, suatu ketika dia membutuhkan pelayanan di Puskesmas yang dulu menjadi pilihan faskes tingkat pertama. Tentu saja, petugas tidak bisa melayani sebagai peserta BPJS Kesehatan karena peserta tersebut datang bukan dalam kondisi kegawatdaruratan medis, tetapi ingin mengecek kesehatannya. Ketika diminta biaya administrasi, peserta tersebut agak keberatan. Jika saat pendaftaran peserta bingung memilih faskes tingkat pertama, BPJS Kesehatan akan memilihkan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Sedangkan bagi peserta jaminan kesehatan yang berasal dari program peralihan, seperti peserta Askes Sosial ditentukan faskes tingkat pertamanya sama seperti sebelumnya. Peserta eks JPK Jamsostek, faskes tingkat pertama juga sama seperti sebelumnya. Peserta dari TNI dipilihkan faskes tingkat pertama TNI, Peserta dari Polri menggunakan faskes tingkat pertama Polri, dan peserta Jamkesmas dipilihkan faskes tingkat pertamanya yang terdekat dengan tempat tinggal. Ketentuan peserta peralihan ini juga sama seperti peserta BPJS lainnya, jika menginginkan pindah faskes tingkat pertama, bisa mengajukan perubahan ke kantor BPJS Kesehatan setempat setelah tiga bulan terdaftar di faskes yang lama. Ketentuan umum selain peserta terdaftar di faskes tingkat pertama yang dituju. Atau dalam kondisi tertentu misalnya sedang berada di luar kota, peserta sakit dan memerlukan penanganan faskes tingkat pertama dan dalam keadaan kegawatdaruratan medis, peserta berhak mendapat pelayanan kesehatan di faskes tingkat pertama mana pun. Peserta dianggap berada di luar wilayah apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu, bukan merupakan kegiatan yang rutin. Untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat tujuan, maka peserta wajib membawa surat pengantar dari Kantor BPJS Kesehatan tujuan. Jika peserta BPJS Kesehatan memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Peserta yang melakukan mutasi pada tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan, tidak dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru sampai dengan akhir bulan

berjalan. Peserta berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru di bulan berikutnya. Untuk peserta yang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sudah membayar iuran, maka pada bulan berjalan tersebut peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan BPJS Kesehatan. Setelah memiliki kartu BPJS Kesehatan dengan pilihan faskes tingkat pertama yang tertera pada kartu BPJS Kesehatan, maka peserta berhak mendapat pelayanan kesehatan, bukan hanya ketika sakit saja, tetapi saat peserta sehat pun diharapkan boleh datang berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Peserta bukan hanya mendapat pelayanan rawat jalan tingkat pertama tetapi juga bisa mendapat pelayanan rawat inap tingkat pertama. Ini prosedurnya. Peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki fasilitas rawat inap. Fasilitas kesehatan dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama lain. Peserta kemudian menunjukkan identitas BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta. Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP). Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. Setelah itu, fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan BPJS Kesehatan. Peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan bila secara indikasi medis diperlukan. Pelayanan darah dilayani sesuai indikasi medis. Darah disediakan oleh fasilitas pelayanan darah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Penggunaan darah sesuai indikasi medis berdasarkan surat permintaan darah yang ditandatangani oleh dokter yang merawat.

Info BPJS Kesehatan

EDISI 19 TAHUN 2015

TESTIMONI Haris Gunawan

CEK KESEHATAN Sebelum Bekerja

“

Cek kesehatan ini diulang jika, awak mobil tanki akan pergi mengantar BBM lagi. Jadi, setiap akan mengantar BBM dicek kesehatannya. Hal itu, untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak. “Kesehatan jiwa juga pasti diperhatikan, jika sedang galau ya lebih baik istirahat,” ungkapnya.

“

Kata-kata bijak menyatakan lebih baik mencegah daripada mengobati artinya lebih baik melakukan upaya preventif atau pencegahan sebelum jatuh sakit. Karena jika sakit, bukan hanya menghabiskan biaya banyak, tetapi juga menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Bagi si penderita sudah pasti merasakan hal yang sangat tidak nyaman dan merasakan sakit yang tidak menentu. Jika dia seorang karyawan tentu sangat menganggu waktu kerjanya, dan bagi keluarga akan terganggu aktivitasnya karena mengurusi saudaranya yang sakit. Oleh karena itu, seorang awak tanki bahan bakar minyak, Haris Gunawan, mengaku sangat beruntung bekerja di sebuah perusahaan yang sangat memperhatikan kesehatan karyawannya. PT Patra Niaga tempat Haris bekerja adalah mitra dari PT Pertamina. Kantor yang berada di Maos, Kabupaten Cilacap ini mendistribusikan bahan bakar minyak ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau sering disebut Pom Bensin, ke wilayah Kedu, Jawa Tengah.

Haris setiap hari mengantar bahan bakar minyak milik PT Pertamina ke beberapa kabupaten. “Saya mengantar tergantung DO (delivery order/ pemesanan – Red). Kadang ke Majenang, ke Bumiayu, sering juga ke Kebumen. Setiap hari minimal dua kali pengisian di TPBBM Maos.,” kata Haris Sebagai pengemudi mobil tanki, Haris dibantu oleh dua awak mobil tanki lainnya sebagai kernet. Pekerjaan sebagai mengantar bahan bahar minyak ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi, khususnya untuk keselamatan dirinya, lalu lintas, dan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar mobil tanki. Oleh karena itu, setiap pagi sebelum mulai bekerja semua karyawan di cek kesehatannya di klinik kesehatan milik perusahaan . “Kami ditimbang berat badannya, diukur tekan darahnya, dicek paru-parunya melalui nafas yang diukur pakai pengukur yang seperti balon itu, lalu pupil matanya,” jelas bapak dua anak ini.

Setiap hari, karyawan juga diberi asupan multi vitamin. Sehingga dipastikan karyawan yang bekerja benar-benar dalam kondisi sehat. Jika ada karyawan yang sedang tidak enak badan disarankan untuk istirahat. Haris mengakui perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan karyawannya. “Ada yang sakit sampai lama ya tidak dipecat, tetapi diobati sampai sembuh, dan boleh bekerja kembali, itu sangat manusiawi,” ujarnya. Haris yang sudah bekerja di perusahaan ini selama 12 tahun, semula menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek, sejak Januari 2015 sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, hampir tidak ada perubahan di kantornya, karena tradisi pengecekan kesehatan sudah dilakukan sejak lama.

Bagi istrinya, mempunyai kartu BPJS Kesehatan memberi kesempatan untuk berkonsultasi ke dokter atau Puskesmas lebih mudah.

Info BPJS Kesehatan

“Alhamdulillah sih belum pernah sakit berat, hanya sakit ringan saja. Ya, kalau perlu konsultasi katanya juga bisa. Tetapi mudahmudahan kebiasaan menjalani pola hidup sehat ya jarang sakit,” kata bapak dua anak ini. Dirinya sudah mengetahui, jika dengan BPJS Kesehatan bisa memilih fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Hanya saja, faskes tingkat pertamanya di wilayah dekat kantor. Dirinya akan pindah di faskes dekat rumahnya. “Tapi baguslah, adanya BPJS Kesehatan setiap orang jadi punya jaminan kesehatan, itu memang sangat penting. Mungkin bisa juga saya pilih faskesnya di klinik perusahaan, tetapi saya mau pindah yang dekat rumah saja,” ujarnya. Haris bersyukur anak pertamanya, Aditya Putri Wardhani sudah jadi dokter umum dan anak keduanya baru diterima di sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Jadi kedua anaknya itu, sudah mempunyai BPJS Kesehatan juga yang sudah terpisah kartu keluarganya. Kebiasaan menjaga kesehatan yang diterapkan di kantor, membawa perubahan bagi Haris Gunawan untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat di rumah tangganya. “Kalau sudah biasa menjalani hidup sehat enak deh, kalau tubuh kita sehat mau apa saja juga enak. Sehat itu ya jasmani dan rohaninya, sehat mental juga penting. Jadi hidup ini rasanya ya gembira,” ujarnya. Masalah iuran yang harus memotong gajinya sebanyak satu persen, bagi Haris tidak masalah, karena manfaatnya jauh lebih besar dari iuran premi yang dibayar. Sebetulnya, kata dia, karyawan dan perusahaan sama-sama untung. Karena karyawan yang sehat, akan menghasilkan kinerja yang baik, dan perusahaan pasti tidak rugi. Jika perusahaan untung, karyawan juga seharusnya semakin sejahtera, karena bisa dinaikkan gajinya atau dapat bonus atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jadi, menurutnya wajar saja jika perusahaan mempunyai fasilitas klinik dan dokter sendiri yang memantau kesehatan karyawannya. Lebih baik lagi, kalau ada kerjasama antara perusahaan dan BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan. “Jadi kalau ada karyawan yang sakit di kantor bisa dirujuk melalui klinik kantor, begitu kan ya,” kata Haris. Haris juga bangga, mempunyai anak yang sudah jadi dokter. Kini, pesan-pesan kesehatan sering disampaikan oleh anaknya untuk orangtuanya agar selalu menjaga kesehatannnya. “Saya bangga dan bersyukur anak-anak bisa mandiri dan berguna bagi dirinya dan masyarakat, orangtua pasti bangga,” ujarnya. Perasaan bangga dan bersyukur itu yang selalu membuat Haris bersemangat dalam menjalani pekerjaannya sehari-hari. Meskipun sudah berusia di atas 50 tahun, tetapi masih tampak energik. Hidup ini menurutnya penuh warna dan dinamika, maka kita seharusnya bisa mengikutinya sehingga bisa menikmati apa pun yang terjadi.

9

SEHAT SEHAT


PAGI

Sarapan

“

“

Awal Hidup Sehat

Ibarat sebuah pepatah “alah bisa karena biasa”. Soal sarapan pagi atau makan di pagi hari sering tidak dilakukan oleh sebagian orang karena tidak biasa. Jika dipaksakan sarapan maka lambung terasa tak nyaman. Alasan lainnya, karena tidak sempat dan banyak juga orang yang takut gemuk akibat sarapan pagi.

Betapa pentingnya sarapan pagi, maka para orangtua pun disarankan agar membiasakan anakanak makan pagi sebelum pergi sekolah atau beraktivitas. Dalam sebuah penelitian, setelah tidur malam, otak membutuhkan glukosa. Nah, pada pagi hari bisa mendapatkan glukosa dari sarapan pagi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka memori pada otak bisa menurun.

Padahal, sarapan pagi yang sehat adalah awal hidup sehat. Asupan di pagi hari menjadi modal energi untuk beraktivitas sepanjang hari. Oleh karena itu, menu sarapan pun tidak asal kenyang saja, tetapi perlu diperhatikan kandungan vitamin, mineral, protein, dan asam amino, dan karbohidrat sesuai kebutuhan. Nutrisi pada sarapan pagi ini bermanfaat untuk mengganti kebutuhan sel yang hilang setelah tidur dan menambah kebutuhan gula dalam tubuh. Di pagi hari, setelah berhenti makan selama 12 jam, zat gula dalam tubuh akan turun ke tingkat yang paling rendah. Saat ini terjadi, tubuh menggantinya dengan melepaskan zat gula yang tertimbun di lapisan otot dan liver, yang disebut glikogen. Nah, saat bangun tidur tubuh membutuhkan sekitar 114 macam nutrisi untuk memenuhi kebutuhan sel-sel tubuh kita. Asupan yang sehat pada sarapan pagi dapat memperbaiki metabolisme tubuh dan membakar lebih banyak kalori. Jika sarapan pagi didukung dengan makan yang teratur dan tepat waktu dapat membantu menurunkan berat badan. Bahkan, menu sarapan yang tepat dapat mengurangi risiko diabetes, sakit jantung dan stroke. Beberapa orang yang bertubuh gemuk mengaku jarang makan dan tidak pernah sarapan pagi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa orang yang tidak sarapan pagi, memiliki risiko obesitas (kelebihan berat badan) empat kali lipat dibandingkan dengan orang yang sarapan pagi dengan menu yang tidak tepat. Sarapan sehat yang baik akan membantu anda mengontrol rasa lapar yang berlebih, sehingga dapat mencegah kita makan berlebihan di siang hari. Oleh karena itu, sejumlah artis pun tidak meninggalkan sarapan pagi sebagai pola diet yang manjur untuk mempertahankan tubuh idealnya. Farah Quinn salah satunya, dia mempunyai pilihan menu antara lain oatmeal, putih telur, gandum, daging ayam atau ikan. Farah menyarankan untuk menghindari nasi goreng karena mengandung kolesterol.

10

Pola makan yang kurang baik juga bisa mempengaruhi kesuburan pasangan suami-istri. Ternyata kebiasaan sarapan pagi bisa membantu meningkatkan kesuburan, karena nutrisi seperti vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin C, vitamin E, asam folat, selenium, zinc, asam amino essensial dan beberapa mineral penting lainnya di pagi hari dapat membantu mengembalikan kualitas kesehatan. Tubuh yang sehat dan bugar dapat menghasilkan sel telur dan sperma yang berkualitas. Beberapa referensi anjuran menu sarapan pagi yang baik bagi tubuh, antara lain buah pisang. Pisang mengandung karbohidrat cukup yang membuat perut dalam keadaan kenyang lebih lama. Buah pisang mengandung potassium yang berfungsi menurunkan tekanan darah secara alami. Telur. Telur baik menjadi asupan sarapan pagi. Telur merupakan salah satu makanan yang kaya protein serta mengandung vitamin D. Buah semangka. Semangka cocok dimakan di pagi hari, karena mempunyai banyak kandungan air, sehingga bisa memenuhi kebutuhan cairan. Semangka juga mengandung likopen yaitu zat yang dapat menyehatkan organ mata, jantung dan menangkal penyakit kanker. Buah melon. Seperti buah semangka, melon memiliki kandungan air yang tinggi. Melon mengandung vitamin A dan C. Sehingga cocok untuk sarapan pagi. Buah stroberi. Stroberi mengandung sumber antioksidan, vitamin C, asam folat serta sejumlah serat. Stroberi juga bisa meningkatkan kesehatan jantung anda. Secangkir kopi tanpa gula. Minum kopi dalam jumlah yang wajar ternyata dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes dan kanker prostat. Sebab, kopi mengandung kafein serta antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengurangi risiko diabetes dan kanker prostat. Secangkir teh hangat. Teh bisa menjadi pengganti minum kopi di pagi hari. Teh mengandung sumber antioksidan yang berperan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Beberapa hal yang perlu diketahui mengapa nasi, roti,

dan mie tidak disarankan untuk sarapan pagi? Jika kita sarapan pagi sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 mengonsumsi nasi, roti, mie, menyebabkan kenaikan level gula darah. Saat itu, tubuh melepaskan insulin yang cukup besar. Hal itu mengakibatkan kadar gula darah menurun pada pukul 10.00 hingga pukul 11.00. Penurunan gula darah ini menyebabkan kita ingin makan lebih banyak lagi. Selanjutnya, pada pukul 12.00 hingga 13.00 saatnya makan siang, gula darah akan kembali naik drastis. Pankreas pun harus bekerja memproduksi insulin lebih banyak. Tubuh pun akhirnya kecapean dan gula darah menurun pada pukul 16.00 – pukul 17.00. Pada saat inilah perut merasa lapar dan ingin ngemil sesuatu yang berlemak tinggi. Biasanya, pada malam hari ingin makan lagi dan menyebabkan kadar gula darah naik kembali secara drastis. Jika hal ini terus menerus terjadi, akhirnya tingkat metabolisme menurun. Akibat yang bisa ditimbulkan, saat bangun tidur badan terasa pegal, buang air besar (BAB) pun tidak teratur. Bagaimana jika Anda tidak sarapan? Gula darah di pagi hari akan turun drastis di bawah normal. Anda akan merasa kelaparan dan penurunan tingkat energi. Anda akan tergiur untuk mengonsumsi karbohidrat seperti nasi, roti, dan mie pada jam 9-11 siang. Akibatnya level gula darah anda naik drastis. Pada pukul 12.00 hingga 13.00 Anda makan siang dan gula darah semakin naik. Tubuh mengalami kecapean kerja pada pukul 15.00-16.00, anda mulai mengantuk dan gula darah Anda turun. Begitulah siklusnya sehingga pada malam hari kadar gula darah anda justru akan menurun. Dalam kondisi ini, anda akan mudah terbangun di malam hari dan merasa lapar atau tidur tidak nyenyak. Hal ini juga salah satu tanda menurunnya tingkat metabolisme tubuh. Ayo cek, berapa kandungan kalori sarapan pagi kita! Seporsi lontong sayur mengandung sekitar 391 kalori, satu lembar roti keju memiliki 186 kalori, gado-gado lontong memiliki 488 kalori, nasi rames mengandung 680 kalori, nasi soto ayam kalorinya sebesar 596 kalori, seporsi nasi ayam goreng mempunyai 572 kalori, bubur ketan hitam santan mengandung 408 kalori. Dalam sehari tubuh membutuhkan sekitar 1500 hingga 2000 kalori sehari bagi perempuan dan sekitar 2000 hingga 2500 kalori sehari bagi pria. Bagi penderita diabetes, hipertensi, dan penderita penyakit lainnya, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter keluarga, agar asupan atau diet yang dilakukan tepat dan efektif bagi kesehatan kita.

Info BPJS Kesehatan

I N I OP

EDISI 19 TAHUN 2015 NAIK KELAS RAWAT INAP: KEINGINAN SENDIRI ATAU TERPAKSA?

Oleh: Novianti Br Gultom dan Atmiroseva (BAGIAN 2)

Survei pendahuluan tersebut menunjukkan alasan naik kelas rawat bukan karena APS yang terjadi ternyata lebih besar daripada naik kelas APS dan ditemukan ketidaksesuaian implementasi JKN/Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 sebesar 40% (n=30), yaitu alasan naik kelas rawat karena ruang rawat sesuai haknya penuh namun harus membayar biaya tambahan. Kebutuhan yang tinggi naik kelas rawat berasal dari peserta dengan kemampuan ekonomi yang cukup baik (kelas rawat I). Ketidaksesuaian naik kelas rawat tersebut terjadi baik di RS Swasta maupun RS Pemerintah. Adanya pemberlakuan kuota yang kemungkinan banyak terjadi dan harus diberikan regulasi yang jelas sehingga tidak mengganggu hak peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Alasan naik kelas (n=30)

Bukan Atas Permintaan Sendiri (APS)=21

Atas Permintaan Sendiri (APS)=9

Tidak Ada Biaya Tambahan =0

Ada Biaya Tambahan = 9

B

erkenaan dengan hal tersebut, Grup Litbang BPJS Kesehatan telah melakukan sebuah survei lagi yaitu Survei Pendahuluan Alasan Naik Kelas Rawat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2014. Survei dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner kepada 30 (tiga puluh) orang responden yang baru dirawat inap naik kelas rawat di 13 (tiga belas) Rumah Sakit Faskes BPJS Kesehatan di tiga kota besar: Medan, Jakarta dan Surabaya. Dalam kajian alasan naik kelas rawat ini, Penulis mengelompokkan alasan naik kelas rawat dalam dua kelompok besar yaitu alasan Atas Permintaan Sendiri (APS) dan alasan non-APS. Kedua alasan naik kelas rawat ini mempunyai dampak yang berbeda. Alasan naik kelas rawat APS berdampak biaya tambahan yang harus dibayar peserta, sedangkan alasan naik kelas rawat non-APS-akibat ruang rawat sesuai hak penuh idealnya tidak berdampak biaya tambahan, sebagai mana Permenkes RI No. 28 Tahun 2014. Hasil survei menunjukkan alasan naik kelas rawat non-APS sebanyak 21 responden atau 70%. Jumlah alasan non-APS ini lebih besar dibandingkan alasan APS sebanyak 9 responden atau hanya 30% (n=30). Dari 21 responden dengan alasan non-APS, terdapat 16 responden yang membayar biaya tambahan, yang 12 di antaranya disebabkan ruang rawat sesuai hak penuh (lihat Gambar 1). Hal ini menunjukkan 40% dari total responden (n=30) tidak sesuai dengan ketentuan naik kelas rawat Permenkes RI No. 28 Tahun 2014. Sebanyak 15 responden atau separuh dari total responden (50%, n=30) berasal dari hak kelas rawat I, 9 di antaranya karena ruang rawat sesuai hak penuh. Dari 9 responden ini terdapat 8 responden yang membayar biaya tambahan. Persentase jenis kepesertaan yang naik kelas rawat APS terbanyak berasal dari PPU dan PBPU, masing-masing 4 dari 9 responden atau 44%. Persentase jenis kepesertaan rawat yang naik kelas rawat non-APS terbanyak berasal dari PBPU (9 dari 21 responden atau 43%).

Ada Biaya Tambahan = 16

Tidak Ada Biaya Tambahan = 5

Ruang Penuh =12; Kuota Penuh =2; Peny.Menular=1; Dikomplaim=1

40% tdk Sesuai

Sebagai tindak lanjut, survei ini merekomendasikan perlunya dilakukan indepth study skala nasional; sosialisasi Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 kepada pihak RS dan peserta JKN; usulan agar alasan naik kelas rawat karena ruang rawat sesuai hak penuh namun harus membayar biaya tambahan sebagai item indikator credentialing RS; usulan penambahan ruang rawat kelas I dan perlunya dibuat regulasi yang jelas terhadap boleh/tidaknya pemberlakuan kuota ruang rawat dan mekanisme yang lebih rinci terkait naik kelas rawat. Selanjutnya, kedua survei ini – Survei Pendahuluan Biaya Tambahan dan Survei Pendahuluan Alasan Naik Kelas Rawat direncanakan akan digabung menjadi rancangan sebuah survei besar yang akan rutin dilakukan setiap tahunnya, yaitu Kajian Biaya Tambahan Yang Dibebankan Ke Peserta BPJS Kesehatan Pada FKRTL.

Ruang Penuh =4; Kemo =1

Gambar 1. Alasan Naik Kelas Rawat (n=30)

Kejadian naik kelas rawat terjadi baik di RS Pemerintah maupun di RS Swasta. Pada RS Pemerintah terjadi naik kelas rawat sebanyak 13 responden atau 43%, sedangkan pada RS Swasta terjadi naik kelas rawat sebanyak 17 responden atau 57% (n=30). Dari 30 responden, sebanyak 24 responden naik kelas rawat satu level dan sisanya sebanyak 6 responden naik kelas rawat dua level (lihat Gambar 2 dan Gambar 3). Ironinya, terdapat 2 reponden naik kelas rawat dua level dari hak kelas rawat III dan membayar biaya tambahan, masing-masing 1 responden dari RS Pemerintah dan RS Swasta, yaitu peserta PBPU. Tidak Membayar

APS

Hak Kelas I = Hak Kelas II = Hak Kelas III = -

Hak Kelas I = 1 Hak Kelas II = Hak Kelas III = 1

Hak Kelas I = 3 Hak Kelas II = 3 Hak Kelas III = 6

Hak Kelas I = 4 Hak Kelas II = 4 Hak Kelas III = 1 6

Non APS APS

Membayar


Hak Kelas I = 5 Hak Kelas II = 4 Hak Kelas III = 1 10

APS

Membayar (n=17)


Hak Kelas I = 1 Hak Kelas II = Hak Kelas III = 1



Non APS APS

(n=10)


Non APS APS


Hak Kelas I = Hak Kelas II = 1 Hak Kelas III = 2 3


Membayar (n=14)



Hak Kelas I = Hak Kelas II = 2 Hak Kelas III = 2

Hak Kelas I = Hak Kelas II = Hak Kelas III = 1 1

Non APS

Gambar 2. Analisis Kuadran Alasan Responden Naik Kelas Rawat di RS Pemerintah (n=13)

Membayar (n=3)

Naik Satu Level Tidak Membayar

Tidak Membayar Hak Kelas I = Hak Kelas II = 1 Hak Kelas III = 3 4

Naik Dua Level Tidak Membayar

Membayar

(n=13)


Naik Satu Level Tidak Membayar

Naik Dua Level Tidak Membayar

Non APS APS



Hak Kelas I = Hak Kelas II = Hak Kelas III = 1 1

Hak Kelas I = Hak Kelas II = 1 Hak Kelas III = 1 2

Non APS

Gambar 3. Analisis Kuadran Alasan Responden Naik Kelas Rawat di RS Swasta (n=17)

Membayar (n=3)

Kilas & Peristiwa Tingkatkan Jumlah Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), BPJS Kesehatan Gandeng Bank Mandiri Jakarta – Dalam rangka memastikan seluruh penduduk di Indonesia memperoleh perlindungan lewat jaminan sosial bidang kesehatan, melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dirancanglah peta pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bagi pemberi kerja seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil harus melakukan pendaftaran kepesertaan pada tahun 2015 ini. Untuk memastikan target pentahapan kepesertaan tersebut tercapai, diperlukan pemahaman yang baik perusahaan mengenai keikutsertaannya dalam BPJS Kesehatan. Sebab, masih ada sebagian perusahaan yang mengira bahwa tidak perlu mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan karena sudah terdaftar di asuransi kesehatan swasta. “Meski sudah memiliki asuransi kesehatan swasta, perusahaan tetap harus mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebab, dalam undang-undang ditegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS

Info BPJS Kesehatan

Kesehatan Sri Endang Tidarwati dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Mandiri dengan Asuransi Jiwa Inhealth di Plaza Bapindo Mandiri Tower, Rabu (25/3). Ia juga mengingatkan kembali bahwa terhitung per 1 Juli 2015 nanti, iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 5% dari gaji dan tunjangan tetap karyawan, dengan rincian 4% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan. Dalam acara tersebut, dilakukan pula penyerahan secara simbolis kartu peserta BPJS Kesehatan kepada pegawai Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu BUMN yang telah mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, Bank Mandiri juga siap melakukan penyempurnaan manfaat sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh pegawai Bank Mandiri yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sebelumnya pada hari yang sama, dilaksanakan pula acara sosialisasi kepada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang bertempat di BPJS Kesehatan Kantor Pusat. Diharapkan, melalui sosialisasi tersebut, informasi mengenai pentingnya memiliki jaminan kesehatan sosial dapat terdistribusikan secara merata oleh anggota-anggota IWAPI kepada para pekerjanya.

11

INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Recommend Documents