INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi XVI Tahun 2015

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

2014,

BPJS KESEHATAN DIBERI NILAI HIJAU UKP4

Survei: Kepuasan Peserta dan Faskes BPJS Kesehatan Lampaui Target Benefit : Jaga Keselamatan Ibu Hamil, Sambut SDM Berkualitas Pelanggan : Daftar BPJS Kesehatan Sejak Bayi dalam Kandungan

Pengarah

Fachmi Idris Penanggung Jawab

Purnawarman Basundoro Pimpinan Umum

Ikhsan

Pimpinan Redaksi

Irfan Humaidi Sekretaris

Rini Rachmitasari Sekretariat

Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur

Diah Ismawardani Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Yuliasman Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Distribusi dan Percetakan

Basuki Anton Tri Wibowo Ahmad Tasyirifan Ezza Fauziah Aulatun Nisa Ranggi Larrisa Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi. [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

SURAT PEMBACA

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

Selamat tahun baru 2015 Dan “ TERIMA KASIH” Kata pembukaan itu khusus saya sampaikan kepada Pemerintah khususnya dan ASKES/BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya. Setelah keperluan saya dan keluarga selesai, saya melirik ke tumpukan Tabloid yang sengaja di simpan di ruangan Depan Kantor ASKES/BPJS Kota Tasikmalaya. Setelah saya buka halaman demi halaman, maka saya kembali ke halaman depan dan setelah saya baca dengan seksama halaman demi halaman ternyata kita sebagai pembaca/masyarakatpun diperkenankan untuk “MENULIS” di tabloid tsb.Seiring dengan hal tersebut diatas, maka sangatlah saya berharap agar tulisan saya terlampir ini bias dimuat sebagai curahan hati ( curhat ) masyarakat/bagian masyarakat. Demikian surat saya, Terimakasih AGUS NUGRAHA Jl.Perum Kota Baru Kp.Cieurih Rt.01 Rw.07 No.14 (Dpn Mesjid Asshulaha) Kersanagara Cibeureum Tasikmalaya-46196 Jawab : Terimakasih Bapak Agus atas apresiasi dan perhatian Bapak kepada media ini. Kami pun akan menerima dengan baik tulisan-tulisan artikel/opini yang berkaitan dengan tema seputar BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun tema-tema kesehatan lain. Redaksi akan menseleksi tulisan yang masuk, dan apabila ide dan gagasan dari tulisan tersebut dianggap layak dimuat maka kami akan memuatnya di rubrik Opini. Kami tunggu kiriman tulisan Bapak, terimakasih.

INFO BPJS

Kesehatan EDISI XVI TAHUN 2015

“

KEGAGALAN YANG INDAH

SALAM REDAKSI

“

Redaksi

CEO Message

SELASA, 24 Maret 2015 dunia penerbangan dunia kembali dikejutkan dengan berita jatuhnya pesawat Germanwings di sekitar Pegunungan Alpens, Perancis. Pesawat jenis Airbus A320 yang membawa 142 penumpang dan 6 awak kapal tersebut, direncanakan akan menuju Dusseldorf Jerman setelah lepas landas pada Rabu pagi dari bandara Barcelona Spanyol. Beberapa saat setelah kejadian, Presiden Perancis Francois Hollande menyatakan kemungkinan tidak ada penumpang yang selamat dalam kecelakaan pesawat Germanwings bernomor 4U9525 itu. Germanwings merupakan anak perusahaan maskapai penerbangan Jerman, Lufthansa.Pencarian dan penelitian pun segera dilakukan atas kejadian maut ini. Pada Kamis, 26 Maret 2015 berdasarkan rekaman kotak hitam pertama yang ditemukan, sebagaimana diberitakan dalam NRMnews.com, diketahui fakta bahwa kapten pesawat meninggalkan kokpit sejenak dan membiarkan pesawat dalam kondisi auto-pilot sampai kemudian co-pilot yang bernama Andrea Lubits (28) sengaja memanipulasi kendali untuk secara bertahap menurunkan ketinggian dari 12.000 meter menjadi 2.000 meter, hingga kemudian akhirnya menghantam kaki Pegunungan Alpens dan hancur berkeping-keping. Temuan bahwa Co-pilot Andrea Lubits yang menjadi dalang kecelakaan, disinyalir oleh banyak kalangan sebagai “keinginan psikologis Lubitz untuk menghancurkan pesawat”. Hal ini tentu segera menjadi titik awal penelusuran kepribadian dan kesehatannya, yang ternyata diketahui menderita gangguan psikologis akut (depresi) dan gangguan penglihatan serius sehingga tidak disarankan oleh dokter yang merawatnya untuk menerbangkan pesawat lagi. Beberapa hari berselang, dalam harian The Guardian yang dilansir hari Minggu, 29 Maret 2015, diberitakan bahwa Lubitz yang memulai karirnya sebagai pramusaji restoran, pada tahun 2009 akhirnya bergabung dalam pendidikan pilot. Dalam satu kesempatan Lubitz menyatakan bahwa pelatihan tersebut “terlalu banyak stress”. Ia bahkan mengatakan “saya ingin rehat dulu”, dengan wajah penuh lelah. Sesungguhnya bukanlah hal yang mudah mengkaitkan pengalaman masa lalu Lubitz dengan apa yang akhirnya nekat ia lakukan. Banyak faktor dan kondisi eksternal yang dapat menjadi pemicu perilaku menyimpangnya, untuk kemudian baru dapat disimpulkan faktor “X” sebagai penyebab yang mempengaruhi jiwa, fikiran dan kapabilitasnya sebagai manusia. Edwin Louis Cole dalam bukunya Winners Are Not Those Who Never Fail but Those Who Never Quit, menulis bahwa manusia pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah menyerah. Bahkan untuk menyerah dalam hati terkecilnya sekalipun. Hal yang sama dikatakan Winston Churchill ketika menjadi Perdana Menteri Inggris, dalam sebuah acara wisuda, bahwa kunci utama menuju keberhasilan adalah“never give up” (jangan pernah menyerah). Menurut keduanya,sebagai manusia jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang dianggap penting untuk dicapai dalam hidup, karena seharusnya manusia yang mengalahkan kehidupan dan bukan sebaliknya kehidupan yang mengalahkan jiwa manusia. Ini lah yang dinamakan human capability atau kapasitas manusia, suatu ukuran yang akan menentukan keberhasilan manusia dalam kehidupannya.

EVALUASI 2014, POSITIF!! Senang sekali kami dapat hadir di hadapan pembaca secara khusus di Tahun 2015 ini. Dan kami benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan yang secara konsisten hadir sebagai jembatan komunikasi dan informasi antara BPJS Kesehatan dengan peserta dan stakeholde-nya. Konsistensi media ini diharapkan akan terus ada di bulan-bulan dan tahun mendatang. Mengawali tahun 2015 kami mencoba dan menggali hal-hal baru yang dirasa penting sebagai bahan informasi sekaligus diperlukan oleh pembaca. Informasi-informasi tersebut kami kemas sedemikian rupa, sehingga informasi mengenai perusahaan dapat tersampaikan secara komprehensif sebagai kaleidoskop BPJS Kesehatan. Kami pun menambah frekuensi penerbitan serta jumlah oplah , yang diharapkan media ini mampu memberikan informasi ke khalayak yang lebih luas. Dalam edisi ke-16 tahun 2015 ini, secara khusus kami akan menghadirkan pencapaian yang diperoleh oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2015. Penilaian kinerja dan evaluasi dari UKP4 pun menunjukan hasil yang positif bahwa target yang diberikan pemerintah di tahun 2014 sudah dipenuhi dengan baik oleh BPJS Kesehatan. Begitu pula dengan hasil survey tentang Kepuasan dan Awareness yang menunjukan hasil positif. Semua itu akan kami bahas di rubrik FOKUS yang dilengkapi wawancara mendalam dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan pada rubrik BINCANG. Akhirnya, sebagai penutup pengantar edisi ini, segenap tim redaksi Info BPJS Kesehatan berharap kehadiran media ini tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya, kehadirannya menjadi jembatan informasi dan komunikasi yang efektif antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder-nya. Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Selamat beraktivitas. Salam Redaksi

DAFTAR ISI Benefit - Jaga Keselamatan Ibu Hamil, SAMBUT SDM BERKUALITAS

7

Fokus - 2014, BPJS Kesehatan DIiberi Nilai Hijau UKP4

3

Fokus - Kepuasan Peserta dan Faskes BPJS Kesehatan Lampaui Target

5

Bincang - Fachmi Idris Tri Sukses Jadi Tantangan 2015

6

Pelanggan - DAFTAR BPJS Kesehatan Sejak Bayi dalam Kandungan

8

Testimoni - Ada BPJS Kesehatan, Hamil pun “Ayem”

9

Kembali kepada kasus Lubitz di atas tadi, secara implisit dapat disimpulkan bahwa Lubitz meski tidak menyerah secara gamblang terhadap apa yang dilakukannya, namun secara psikologis jiwanya terjajah oleh pekerjaan yang digelutinya. Faktor ini lah yang menghambat dirinya mencapai kapasitas maksimal sebagai manusia produktif yang sehat lahir dan bathin, kecuali justru mendorongnya untuk mencari cara mengakhiri penderitaan atas beban hidup yang lahir dalam pekerjaannya. Andrias Harefa dalam salah satu tulisannya berkata, kegagalan seharusnya tidak akan membuat kita kehilangan motivasi dan antusiasme untuk berkarya bila kita menerimanya sebagai umpan balik untuk memfokuskan usaha kita selanjutnya. Sama seperti seorang penembak jitu memerlukan masukan negatif yang membuatnya tahu bahwa arah senjatanya belum sesuai dengan sasaran tembak. Ia terkadang memerlukan teropong khusus untuk memberikan umpan balik dan kemudian mengatur arah laras senjatanya agar terfokus pada sasaran tembak. Apalagi kalau jarak tembak cukup jauh sementara obyeknya relatif kecil. Ia mungkin perlu waktu lebih lama, perlu alat lebih canggih, dan seterusnya. Masukan negatif (kegagalan) merupakan bagian yang dapat membawanya pada keberhasilan. Kegagalan inilah yang seharusnya menjadi sesi pembelajaran bagi manusia untuk meningkatkan kapasitasnya. Sekali lagi kapasitas untuk mengalahkan tantangan kehidupan dan bukan sebaliknya justru jiwa yang dikalahkan tantangan kehidupan sehingga hilang arah dan berlaku negatif bagi manusia lainnya. Kegagalan adalah kawan baik yang mengatakan secara samar apa yang harus kita kerjakan.Lihatlah kegagalansecara apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan dan ratapan bila kegagalan menimpa kita. Karena, dibalik kegagalan tersimpan kesempatan yang tersembunyi.Colombus melakukan “kegagalan” yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yaitu menemukan benua Amerika. Dengan persepsi ini, siapa pun pasti lebih memilih menjadi bagian kegagalan Columbus dibanding kekonyolan Lubitz. Inilah kegagalan yang sempurna. Kegagalan yang indah adanya, karena dalam kegagalan tersebut ada permata ilmu yang sangat berharga, yang menghantarkan kita kepada kapasitas baru sebagai manusia. Direktur Utama Fachmi Idris

Sehat - Menu Mayo Bikin Langsing dalam 13 Hari

10

Kilas & Peristiwa - Perkuat Komitmen dengan Pemerintah Daerah melalui Perpanjangan PKS Jaminan Kesehatan Daerah

11

FOKUS

EDISI 16 TAHUN 2015

2014,

BPJS KESEHATAN DIBERI NILAI HIJAU UKP4

K

erja keras BPJS Kesehatan selama 2014 berbuah hasil menggembirakan. Itu terlihat dari evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang memberi nilai hijau BPJS Kesehatan di tahun 2014. UKP4 menilai BPJS Kesehatan dalam lima hal yakni jumlah peserta, revisi PP No.101 Tahun 2012, membayar klaim tepat waktu (N-1), sosialisasi dan penanganan keluhan. Direktur BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menilai pencapaian BPJS Kesehatan diukur melalui UKP4 setiap tahun dan ditentukan oleh pemerintah. Sebagaimana roadmap, cakupan kepesertaan sudah tercapai dan akan berlanjut sampai seluruh rakyat Indonesia jadi peserta BPJS Kesehatan tahun 2019. Hasil penilaian UKP4, khususnya pembayaran klaim, menurut Fachmi membuktikan capaian BPJS Kesehatan dalam membayar klaim mencapai 100 persen. Itu berarti angka rasio klaim yang ada sepanjang 2014 tidak sampai mengganggu pembayaran klaim Fachmi Idris BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. “BPJS Kesehatan telah memprediksi angka rasio klaim,” katanya. Menambahkan Fachmi, Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Ikhsan, menyebut banyak hal yang telah dilakukan selama BPJS Kesehatan berjalan setahun lebih. Sehingga UKP4 memberi nilai hijau BPJS Kesehatan. “Ini berarti sebagian besar dari apa yang ditargetkan telah tercapai di atas

Info BPJS Kesehatan

100%,” ujarnya. Ikhsan menjelaskan dari lima hal yang jadi indikator dalam evaluasi UKP4 yang pertama, jumlah peserta. Target peserta tahun 2014 yaitu 121,6 juta orang dan akhir tahun 2014 peserta BPJS Kesehatan mencapai 133,4 juta orang. “Sehingga pencapaian (target jumlah peserta) 109,72 persen,” urainya.

Ketiga, dikatakan Ikhsan, BPJS Kesehatan telah menyelesaikan pembayaran klaim terhadap faskes. Selaras itu ia menampik pemberitaan media yang menyebut BPJS Kesehatan kesulitan membayar klaim kepada RS. “Perlu kami luruskan bahwa kita memiliki rumus N-1. Artinya, bahwa bila ada sebuah rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan di bulan Juni, rumah sakit harus sudah menagihkan pada awal bulan Juli. Setelah tagihan diterima lengkap, BPJS Kesehatan harus sudah membayar tagihan tersebut paling lambat 15 hari sejak tagihan diterima,” jelasnya.

Kedua, selesainya draft revisi PP No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) tepat waktu dan sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan. Walaupun per 31 Desember 2014 masih Merujuk UU No.12 Tahun 2012 ada RS yang belum mengajukan klaim, dan Perpres No.87 Tahun 2014, UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN itu karena manajemen RS mengalami yang memprakarsai pembentukan kendala, bukan keterlambatan yang peraturan perundang-undangan adalah disebabkan BPJS Kesehatan. Keterlambatan kementerian atau lembaga pemerintah non itu diantaranya dialami RS Infeksi Soelianti Saroso kementerian. Dalam hal ini Kementerian Sosial yang manajemennya ingin klaim RJTL dan RITL sebagai pemrakarsa perubahan PP No.101 Tahun diajukan bersama sehingga tidak ada susulan. Akibatnya, 2012. pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan terlambat. Kemudian, RS Ridwan Meuraksa, terlambat karena tipe BPJS Kesehatan tidak termasuk kementerian atau kelas RS dari Kemenkes tidak sesuai dengan penetapan lembaga pemerintah non kementerian yang dapat dari TNI. Berikutnya, RS Hermina Depok, ada kesalahan mengajukan izin pemrakarsa untuk diterbitkannya suatu tipe RS antara NCC dan berkas. peraturan perundang-undangan. Tapi, untuk mendukung terbitnya peraturan perundang-undangan terkait, BPJS Keempat, Ikhsan melanjutkan, evaluasi UKP4 meliputi Kesehatan dapat mengusulkan dan memberi masukan sosialisasi terhadap masyarakat. Lewat survei yang kepada pemrakarsa. dilakukan Sucofindo, dihasilkan tingkat awareness masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Untuk itu BPJS Kesehatan telah mengusulkan perubahan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar 95 PP No.101 Tahun 2012 kepada Menteri Sosial lewat surat persen atau 146,15 persen dari target 65 persen. “Survei tertanggal 30 April 2014 dan 16 Juni 2014. Kemudian, ini dilakukan secara independen oleh Sucofindo dan dirilis Kemensos mengajukan izin prakarsa kepada Presiden awal tahun 2015,” paparnya. lewat surat tertanggal 10 September 2014.

UKP4

Mengingat pergantian pemerintahan, BPJS Kesehatan juga telah mengirimkan surat tertanggal 19 Desember 2014 kepada Menteri Sosial yang baru. Dengan begitu maka berdasarkan batas kewenangan BPJS Kesehatan atas revisi PP No.101 Tahun 2012, UKP4 menilai realisasi sampai triwulan IV tahun 2014 mencapai 100 persen.

Kelima, selesainya penanganan keluhan atas pengaduan peserta dengan rasio 100 persen dari pengaduan yang diterima. Ikhsan menjelaskan dari 104.427 keluhan peserta yang diterima BPJS Kesehatan sampai triwulan IV tahun 2014, seluruh keluhan sudah diselesaikan atau mencapai 100 persen. Dengan rata-rata waktu penyelesaian keluhan selama 1,5 hari.

3

FOKUS

EDISI16 16TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Selain BPJS Kesehatan, peraih penghargaan untuk kategori asuransi kesehatan juga diberikan kepada Prudential (Silver Champion) dan Bumiputera (Bronze Champion).

Cakupan Peserta dan Faskes

S

MOU BPJS Kesehatan-Apindo

B

PJS Kesehatan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menjalin kesepakatan pada 22 Desember 2014. Dalam kesepakatan itu Apindo mendorong pendaftaran badan usaha atau perusahaan ke BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti kesepakatan itu, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) bersama BPJS Kesehatan dengan Apindo No.8 Tahun 2014 dan No.007/DPN/3.1/5B/ II/15 tentang Penundaan Aktivasi Kepesertaan Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Bagi Anggota Apindo.

ejak beroperasi 1 Januari 2014 sampai saat ini, BPJS Kesehatan berupaya terus memperluas cakupan kepesertaan. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, cakupan kepesertaan itu sesuai roadmap yang telah ditetapkan, tahun 2019 targetnya seluruh penduduk Indonesia jadi peserta BPJS Kesehatan.

Tahun 2014, BPJS Kesehatan mampu melampaui target kepesertaan dari 121,6 juta jiwa menjadi 132 juta jiwa. Bahkan Maret 2015 jumlah peserta mencapai lebih dari 140 juta orang. Tahun 2015, jumlah peserta ditargetkan sampai 168.656.638 jiwa. Prosedur penanganan keluhan mulai dari keluhan yang disampaikan peserta dan diterima BPJS Kesehatan sampai terselesaikannya masalah yang dikeluhkan. Peserta menyampaikan keluhannya lewat berbagai cara diantaranya datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, lewat telepon atau hotline service dan secara tertulis lewat surat, email, sms atau media. Sampai triwulan IV tahun 2014, jumlah keluhan yang diterima BPJS Kesehatan mencapai 104.427 keluhan. Dengan rincian keluhan terhadap pelayanan administrasi (70.678 keluhan), pelayanan medis (13.953 keluhan), pelayanan non medis (7.182 keluhan) dan biaya diluar ketentuan (6.774 keluhan).

Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sampai Januari 2015 jumlahnya 18.644 fasilitas kesehatan (faskes). Terdiri dari Puskesmas (9.799), dokter praktek perorangan (4.059), klinik pratama (2.485), faskes TNI/Polri (1.322), RS D Pratama (8) dan dokter gigi praktek mandiri (971). Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan per Januari 2015 mencapai 1.727 faskes. Meliputi RS

Lalu, selain penanganan keluhan BPJS Kesehatan juga menangani pelayanan terkait permintaan informasi yang jumlahnya mencapai 1.059.104 permintaan. Materi informasi yang diminta peserta meliputi pelayanan administrasi (889.490 permintaan), pelayanan medis (84.010 permintaan), pelayanan non medis (38.593 permintaan), biaya diluar ketentuan (23.254 permintaan) dan pelayanan obat (23.757 permintaan).

Dalam nota kesepahaman itu, badan usaha atau perusahaan yang sudah mendaftar dimungkinkan untuk melakukan penundaan aktivasi kepesertaan sampai Juni 2015. Baik untuk sebagian atau seluruh karyawan beserta keluarganya. Penundaan itu dilakukan karena beberapa hal seperti kondisi karyawan yang berada di suatu wilayah yang tidak terdapat FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian, adanya hambatan mengimplementasikan coordination of benefit (COB) yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Sebab, badan usaha atau perusahaan ketika itu masih memanfaatkan jaminan kesehatan melalui asuransi komersial atau swakelola. Sehingga badan usaha atau perusahaan berpotensi mengeluarkan biaya ganda untuk jaminan kesehatan jika ketika itu juga jadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, bagi badan usaha atau perusahaan yang tidak mengalami berbagai kendala itu perlu segera mendaftarkan karyawannya jadi peserta BPJS Kesehatan. Selaras itu BPJS Kesehatan mendorong FKTP yang ada dilingkungan badan usaha atau perusahaan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga FKTP tersebut dapat memenuhi persyaratan (credentialing) BPJS Kesehatan.

Penghargaan WOW Brand 2015 pemerintah (585), RS khusus (162), RS Jiwa (34), RS swasta (686), RS TNI (102), RS BUMN (44), RS Polri (40) dan klinik utama (74). Dengan faskes penunjang 2.368 faskes terdiri dari Apotek (1.521) dan Optikal (847). Walau selama 2014 banyak capaian yang diraih BPJS Kesehatan, namun ada hal yang menjadi tantangan diantaranya insurance effect. Fachmi menjelaskan fenomena itu terjadi karena pemerintah membuka keran asuransi lewat BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mampu ke RS karena terbentur biaya, sekarang tidak khawatir lagi karena ada BPJS Kesehatan.

S

elain nilai hijau yang diberi UKP4, BPJS Kesehatan juga meraih prestasi berupa penghargaan Gold Champion dalam acara Indonesia WOW Brand 2015 untuk kategori asuransi kesehatan. Acara itu diselenggarakan MarkPlus Insight dan majalah Marketeers.

Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, mewakili BPJS Kesehatan menerima penghargaan. Penghargaan itu diberikan oleh Kepala BPOM RI, Roy A Sparringa dan Chairman & Founder MarkPlus Inc, Hermawan Kartajaya.

Purnawarman Basundoro

4

Masyarakat yang paling banyak mendaftar sudah didiagnosa memiliki penyakit kronis sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan tinggi. Akibatnya, BPJS Kesehatan membayar klaim sampai Rp 42,656 triliun sedangkan total premi yang dikelola hanya Rp 42,063 triliun. Sehingga perbandingan antara klaim dan iuran mencapai 103 persen.

FOTO

Walau begitu BPJS Kesehatan telah memprediksi hal-hal tersebut termasuk angka rasio klaim. “Angka rasio klaim itu tidak sampai mengganggu pembayaran klaim kepada faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, terbukti dari penilaian UKP4 tentang capaian pembayaran klaim BPJS Kesehatan adalah 100 persen,” urai Fachmi.

Info BPJS Kesehatan

FOKUS

EDISI 16 TAHUN 2015

Survei: Kepuasan Peserta dan Faskes BPJS Kesehatan Lampaui Target

U

ntuk mengukur awarness, tingkat kepuasan dan loyalitas peserta dan fasilitas kesehatan (faskes) terhadap BPJS Kesehatan, dua lembaga profesional melakukan survei ke lapangan. Yaitu lembaga survei Myriad dan Sucofindo. Dari hasil survei yang dilakukan Myriad, ditemukan tingkat kepuasan peserta dan faskes terhadap BPJS Kesehatan sangat tinggi, melebihi target Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Riset Myriad, Eva Yusuf, mengatakan survei yang dilakukan tahun 2014 itu untuk mengukur indeks kepuasan dan loyalitas peserta serta faskes. Survei dilakukan terhadap 17.280 peserta PBI dan non PBI serta 1.170 faskes yang meliputi Puskesmas, Klinik dan RS yang jadi mitra BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu 81 persen peserta dan 75 faskes puas terhadap BPJS Kesehatan sedangkan target JKN 75 persen. “Indeks nasional kepuasan peserta dan faskes melampaui target JKN,” katanya. Peserta yang datang ke Puskesmas kepuasannya 80 persen, klinik 80 persen, RS pemerintah 80 persen dan RS swasta 83 persen. Untuk kepuasan faskes, Puskesmas 73 persen, klinik 75 persen, RS pemerintah 75 persen dan RS swasta 77 persen. Selaras itu loyalitas peserta dan faskes juga signifikan, masing-masing 83 dan 79 persen. Indeks loyalitas peserta terhadap Puskesmas 82 persen, klinik 83 persen, RS pemerintah 82 persen dan RS swasta 86 persen. Sementara loyalitas faskes BPJS Kesehatan meliputi Puskesmas 80 persen, klinik 80 persen, RS pemerintah 79 persen dan RS swasta 77 persen. Hasil survei Myriad itu juga menunjukan sebagian besar peserta menyatakan jadi peserta BPJS Kesehatan sangat bermanfaat. Eva menilai itu memberi kesan positif untuk BPJS Kesehatan. Persepsi umum terkait BPJS Kesehatan dan JKN juga baik, namun sosialisasi masih dianggap kurang. Mayoritas peserta di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mengaku tidak pernah mengalami masalah ketika berobat. Peserta yang pernah mengalami masalah sebagian besar mengatakan mengaku tidak melaporkan masalahnya. Sementara dari 770 responden peserta yang melaporkan masalahnya, 525 orang diantaranya mengaku mudah menyampaikan keluhan dan penanganannya baik.

Info BPJS Kesehatan

Hal serupa juga terjadi di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) dimana mayoritas peserta tidak pernah mengalami masalah. Diantara yang mengalami masalah, umumnya tidak melaporkan masalah tersebut. Dari 745 responden peserta FKRTL yang melaporkan keluhan, 378 orang diantaranya menyebut mudah dalam menyampaikan keluhan dan ditangani dengan baik. Misalnya, petugas memberi solusi dan penjelasan dari masalah yang disampaikan dengan tepat. Kemudian, petugas cepat tanggap menangani keluhan. Mengacu sejumlah temuan dalam survei itu Eva menyebut ada prioritas perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan peserta di FKTP dan FKRTL. Yakni kelengkapan jenis obat dan peralatan medis, kesungguhan melayani dan menangani keluhan. Kemudian, kualitas obat yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan. “Kepastian dan rasa aman dalam memperoleh pelayanan di faskes,” ujarnya.

Indeks kepuasan faskes, tidak ada perbedaan signifikan pada faskes di FKTP dan FKRTL. Tapi faskes pemerintah tingkat kepuasannya cenderung lebih rendah daripada faskes swasta. Untuk indeks kepuasan terhadap Divisi Regional (Divre) BPJS Kesehatan hasilnya berbeda-beda. Itu mengindikasikan belum ada standar layanan yang sama di setiap Divre. Sementara hasil survei Sucofindo menemukan sejumlah kesimpulan diantaranya brand awareness BPJS Kesehatan tahun 2014 sebesar 95 persen. Menurut Direktur Komersial 1 Sucofindo, M Heru Riza Hakim, jumlah itu meningkat ketimbang tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar pada peserta peralihan Jamkesmas, Jamkesda dan PJKMU.

“Brand awareness meningkat dari 58 persen tahun 2013 (PT Askes) jadi 95 persen tahun 2014 (BPJS Kesehatan). Diharapkan itu ditingkatkan atau dipertahankan,” kata Heru.

Untuk prioritas perbaikan layanan terhadap FKTP, dikatakan Eva, diperlukan kesesuaian biaya kapitasi, sosialisasi yang cukup dan keterjangkauan lokasi BPJS Kesehatan. Memperhatikan keluhan puskesmas dan klinik, kecepatan BPJS Kesehatan menanggapi permintaan informasi dan kemudahan pengajuan klaim non kapitasi.

Untuk kategori responden peserta dan non peserta, awareness tertinggi berasal dari pekerja sektor formal. Sebagian besar responden mengetahui BPJS Kesehatan lewat TV, teman (rekan kerja) dan keluarga.

Kemudian, untuk perbaikan layanan terhadap FKRTL, BPJS Kesehatan perlu mendorong kesesuaian besaran tarif INACBGs, kesungguhan berkoordinasi dan memperhatikan keluhan FKRTL. Lalu, kejelasan informasi tentang hal yang dijamin dan tidak oleh BPJS Kesehatan.

Pada responden yang berpendidikan rendah, dikatakan Heru, persepsi terhadap BPJS Kesehatan identik dengan berobat gratis. Sedangkan responden yang pendidikan tinggi melihat BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan.

Berdasarkan hasil survei itu Eva menyimpulkan indeks nasional kepuasan peserta dan faskes melampaui target JKN. Tidak ada perbedaan signifikan antara indeks kepuasan peserta di FKTP dan FKRTL. Juga tidak ada perbedaan signifikan antara kepuasan peserta PBI dan non PBI. Namun yang perlu diperhatikan, indeks kepuasan mantan peserta Askes sedikit lebih rendah dari mantan peserta Jamkesmas ataupun peserta baru. Itu terjadi di FKTP dan FKRTL.

Heru menyebut advertising awareness BPJS Kesehatan cukup menarik. Sebab awareness dan iklan BPJS Kesehatan paling tinggi dan banyak diketahui responden ketimbang asuransi lain. “Dibanding dengan asuransi lain, total awareness BPJS Kesehatan berada paling atas. Begitu juga awareness untuk iklan BPJS Kesehatan,” paparnya. Dari hasil survei itu Heru mengusulkan agar dirumuskan cara mengedukasi masyarakat sehingga paham BPJS Kesehatan bukan asuransi tapi penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan begitu diharapkan masyarakat mengerti BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial dan programnya bersifat wajib serta bermanfaat. Awareness terhadap BPJS Kesehatan baik merek dan iklan sudah tinggi. Tapi itu perlu dipertahankan dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Namun, net promoter score (NPS) atau kebersediaan masyarakat merekomendasikan BPJS Kesehatan secara sukarela kepada orang lain masih rendah. Oleh karenanya perlu didorong agar kebersediaan masyarakat secara sukarela merekomendasikan BPJS Kesehatan kepada orang lain terus tumbuh.

5

BINCANG

EDISI16 16TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Tahun 2014 Penuh Capaian, Tri Sukses Jadi Tantangan 2015 Fachmi Idris

Direktur Utama BPJS Kesehatan

B

anyak hal yang telah dilakukan BPJS Kesehatan untuk memuluskan implementasi Jaminan Kesehatan Nasioal (JKN) di tahun 2014. Meskipun diwarnai dengan banyak hambatan, namun ternyata BPJS Kesehatan mampu mencapai, bahkan melampui, berbagai sasaran yang telah ditargetkan. Kemampuan meraih jumlah peserta sebanyak 133 juta jiwa dari target 121,6 juta jiwa, tingkat kepuasan peserta mencapai 81 persen dari target 75 persen, dan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama, merupakan capaian yang tidak dapat dipandang sebelah mata di tahun pertama operasionalisasi BPJS Kesehatan. Bahkan, sebagai bentuk kontribusi kepada penyempurnaan JKN, BPJS Kesehatan juga menyampaikan usulan revisi PP No.101 Tahun 2013 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI). Walau penuh capaian, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menilai kinerja BPJS Kesehatan. Apalagi tantangan yang melekat dalam pelayanan publik di bidang kesehatan, yaitu pertama, ekspektasi publik yang tidak pernah turun ,kedua, resources bidang kesehatan selalu tidak match antara supply dan demand, serta ketiga, alokasi biaya (budget alocation) yang terbatas. Fachmi menilai tantangan itu juga akan dihadapi tahun 2015. Oleh karenanya, dibutuhkan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Sekaligus mendorong keberhasilan fokus BPJS Kesehatan 2015 yang dirumuskan dalam “Tri Sukses BPJS Kesehatan Tahun 2015.” Bagaimana strategi itu akan dilaksanakan? Berikut ini penjelasan Fachmi. Apa yang dimaksud Tri Sukses BPJS Kesehatan Tahun 2015 ? Pada tahun ini, kami menetapkan tiga fokus perhatian yang terangkum dalam Tri Sukses BPJS Kesehatan Tahun 2015. Yakni sukses implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), sukses kendali mutu dan biaya serta sukses kolektabilitas iuran dan peningkatan peserta penerima upah (PPU). Apa target Tri Sukses BPJS Kesehatan Tahun 2015 ? Pertama, mendistribusikan kartu KIS sampai 100 persen. Kedua, peningkatan kendali mutu dan biaya dengan target rasio klaim 98,2 persen. Ketiga, peningkatan kolektabilitas iuran sampai 95,1 persen dan rekrutmen PPU sebanyak 29,1 juta jiwa. Apa tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Tri Sukses BPJS Kesehatan Tahun 2015 ? Dalam mendistribusikan JKN/KIS, tantangan yang bakal dihadapi ada sejumlah hal. Diantaranya, dibutuhkan pemetaan badan usaha secara obyektif dan akurat (cabang sampai KLOK), perluasan titik pendaftaran, akurasi masterfile kepesertaan (e-DaBU) dan kepatuhan pendaftaran pekerja oleh pemberi kerja. Kemudian, pemeliharaan peserta (badan usaha) yang telah mendaftar dan kapasitas organisasi dalam rekrutmen peserta PPU, SDS-organisasi, SDM, proses bisnis serta IT. Untuk kendali mutu dan biaya dengan target rasio klaim 98,2 persen, tantangannya meliputi optimalisasi UR-tools UR cabang, KLOK dan anti fraud. Lalu, pengendalian pelayanan dasar dan rujukan serta kapasitas organisasi

6

dalam pengendalian pelayanan, SDSorganisasi, SDM, proses bisnis dan IT. Sedangkan peningkatan kolektabilitas iuran dan rekrutmen PPU dengan target kolektabilitas iuran mencapai 95,1 persen dan rekrutmen PPU sampai 29,1 juta jiwa tantangannya yakni melakukan pendekatan terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang bermasalah dalam membayar iuran. Akurasi masterfile tagihan (AMCI), rekonsiliasi iuran badan usaha (BU), upaya kolekting BU dan peserta bukan penerima upah (PBPU) serta kepatuhan membayar iuran. Selain itu kapasitas organisasi dalam kolekting iuran, SDSorganisasi, SDM, bisnis proses dan IT juga jadi tantangan yang akan dihadapi. Apa strategi yang akan digunakan BPJS Kesehatan untuk menghadapi tantangan tersebut ? Penting untuk memperkuat pemahaman dan menerapkan tiga pilar utama dalam menyelenggarakan asuransi sosial. Pertama, revenue collection (pengumpulan pendapatan), fungsinya memastikan ketersediaan sumber dana pelayanan kesehatan. Caranya, bisa dilakukan dengan memungut, mengumpulkan dan menagih iuran. Mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial (DJS). Tak kalah penting dalam mengumpulkan iuran yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan. Selanjutnya, mengenakan sanksi administratif dan melaporkan ketidakpatuhan. Kedua, risk pooling (pengumpulan resiko), tujuannya memastikan adanya subsidi silang antar peserta. Itu dapat dilaksanakan dengan melakukan dan menerima pendaftaran peserta dan memberikan nomor identitas tunggal. Dibutuhkan pula pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan serta pengenaan sanksi administratif dan melaporkan ketidakpatuhan. Ketiga, purchasing (pembelian), untuk memastikan tersedianya pola dan besaran pembayaran bagi faskes. Langkah yang ditempuh yakni membayar manfaat dan membuat kesepakatan dengan faskes. Membuat atau menghentikan kontrak dengan faskes. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta dan membentuk cadangan teknis sesuai standar praktik aktuaria. Sejumlah pihak menyebut penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan mengalami defisit di tahun pertama, apa itu sudah diperkirakan sebelumnya? Bukan defisit namun mismatch antara jumlah iuran dan biaya manfaat. Munculnya angka rasio klaim tersebut akibat sejumlah faktor. Diantaranya insurance effect akibat dibukanya keran asuransi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yang sebelumnya enggan atau bahkan tidak mampu ke RS kini dengan hadirnya BPJS Kesehatan tidak ada kekhawatiran tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan. Masyarakat yang kebanyakan mendaftar yaitu mereka yang memang sudah sakit dan membutuhkan pelayanan

kesehatan. Akibatnya, angka pelayanan kesehatan jadi tinggi. BPJS Kesehatan telah memprediksi berbagai hal itu termasuk angka rasio klaim. Tapi perlu diingat, angka rasio klaim tersebut tidak mengganggu pembayaran klaim kepada faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itu terbukti dari penilaian UKP4 tentang capaian pembayaran klaim BPJS Kesehatan adalah 100 persen. Prediksi itu muncul mengingat saat penghitungan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan tidak menggunakan pendekatan aktuaria. Saat itu yang digunakan pendekatan riset dan ketersediaan ruang fiskal negara sehingga menyebabkan angka iuran yang ditetapkan kurang sesuai. Menghadapi kondisi itu BPJS Kesehatan telah melakukan bermacam upaya terkait isu solvabilitas. Misalnya, BPJS Kesehatan akan mengajukan kenaikan premi iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerima upah (PBPU). Angka itu sedang dihitung kembali secara aktuaria dan mempertimbangkan untuk diberlakukan 2016 karena anggaran negara 2015 sudah diketuk. Kermudian, guna mengantisipasi adanya kemungkinan defisit tahun 2015, pemerintah berencana menggulirkan penyertaan modal negara (PMN) yang sudah disetujui DPR dalam APBN Perubahan 2015. Upaya-upaya tersebut dilakukan mengacu pasal 38 Peraturan Pemerintah (PP) No.87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan yang menjelaskan pemerintah dapat melakukan tindakan khusus seperti penyesuaian besaran iuran, memberi suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS dan penyesuaian manfaat. Oleh karenanya iuran BPJS Kesehatan harus sesuai dengan nilai keekonomian. Sebenarnya perhitungan iuran PBI menurut DJSN sebelum BPJS Kesehatan beroperasi (2013) sudah berada pada angka Rp27.500. Namun, itu belum dapat terealisasi karena ruang fiskal hanya mampu mengakomodir iuran dengan besaran Rp19.225. Dengan adanya penyesuaian iuran itu diharapkan kedepan tidak terjadi mismatch iuran terhadap biaya manfaat/pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai hal, khususnya dalam upaya pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Indikasi-indikasi yang mengarah pada fraud dan abuse, baik dilakukan oleh faskes atau peserta akan diminimalisir melalui sistem yang lebih ketat dan transparan.

Info BPJS Kesehatan

BENEFIT

B

EDISI 16 TAHUN 2015

Jaga Keselamatan Ibu Hamil,

SAMBUT SDM BERKUALITAS

K

esehatan ibu dan anak masih menjadi perhatian di Indonesia. Selain itu, angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir juga masih tinggi. Oleh karena itu hadirnya jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak. Sebab, BPJS Kesehatan menyediakan pelayanan kebidanan dan neonatal sebagai upaya menjamin dan melindungi para ibu selama proses kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan. BPJS Kesehatan juga memberi jaminan pembiayaan untuk penanganan perdarahan pasca keguguran dan pelayanan KB pasca persalinan, serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas. Peserta BPJS Kesehatan yang sedang hamil bisa memanfaatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) sebanyak empat kali di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama seperti Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau di bidan praktik swasta yang sudah masuk dalam jejaring pelayanan faskes tingkat pertama.

dan mengobati secara dini komplikasi yang dapat mempengaruhi kehamilan. Setelah mengetahui kondisi kehamilan, ibu hamil dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik dalam menghadapi persalinan. Ibu hamil yang sehat, setelah melahirkan diharapkan dapat memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif. Dokter atau bidan dapat memberikan konseling dalam memilih metode kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Oleh karena itu peserta BPJS Kesehatan, perlu mengetahui soal pelayanan terkait kehamilan yang dijamin. Pelayanan yang dijamin meliputi pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, persalinan, pemeriksaan bayi baru lahir, pemeriksaan pasca persalinan (postnatal care/PNC) terutama selama nifas awal selama 7 hari setelah melahirkan, dan pelayanan KB. Pelayanan ANC dan PNC dapat Anda lakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter praktik perorangan serta bidan praktik swasta jejaring. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Tujuannya agar ada keteraturan pencatatan patograf, monitoring perkembangan kehamilan, dan memudahkan administrasi klaim kepada BPJS Kesehatan. Pemeriksaan ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan peserta BPJS Kesehatan mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan. Persalinan normal diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penjaminan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, serta kondisi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya. Pada kasus persalinan normal pervaginam dengan berat badan lahir bayi normal atau tidak ada masalah medis, maka perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan ibu, sehingga tidak perlu dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (ESP) tersendiri. SEP adalah bukti keabsahan peserta yang diterbitkan di fasilitas kesehatan, yang menyatakan bahwa seseorang adalah benar peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut.

ANC bertujuan menjaga ibu hamil agar dapat melalui masa kehamilannya, persalinan, dan nifas dengan baik dan selamat. Ibu hamil yang terjaga kesehatannya secara baik, diharapkan melahirkan bayi yang sehat dan menjadi investasi sumber daya manusia berkualitas di masa depan. Melalui ANC dapat diketahui secara dini permasalahan dalam kehamilan. Sehingga dapat mengurangi risiko persalinan prematur dan berat badan lahir rendah serta mengurangi angka meatian kematian ibu dan angka kematian bayi dari suatu proses persalinan. Pemeriksaan saat kehamilan dapat mengurangi dan menegakkan secara dini komplikasi kehamilan

Info BPJS Kesehatan

Pada kasus persalinan pervaginam normal atau dengan penyulit, ataupun persalinan operasi pembedahan caesaria, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan atau bayi tidak sehat (memiliki masalah medis), maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. Bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) disarankan untuk mendaftarkan janin dalam kandungannya agar pada saat sang bayi lahir langsung mendapat perlindungan jaminan kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), pada persalinan anak pertama hingga ketiga, setelah kelahiran anaknya, orang tua harus segera melapor ke Kantor

Cabang/Kantor Operasional Kabupaten BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan dengan membawa Surat Keterangan Lahir atau Surat Akte Kelahiran. Proses pendaftaran bayi menjadi peserta BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku.

Segera setelah bayi lahir, orang tua melapor ke Kantor Cabang atau Kantor Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) BPJS Kesehatan untuk dapat diberikan identitas nomor kartu peserta (kartu peserta tidak dicetak) dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran. Nama yang digunakan untuk entry dalam masterfile kepesertaan adalah Bayi Ny.... (nama ibunya). Bayi akan mendapat identitas nomor kartu peserta yang berlaku maksimal tiga bulan. Setelah tiga bulan orang tua bayi harus kembali ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu kepesertaan bayinya dengan melampirkan salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dalam waktu maksimal 3 bulan. Apabila setelah 3 bulan kartu BPJS Kesehatan bayi belum diurus, maka penjaminan untuk bayinya akan dihentikan sementara sampai dilakukan pengurusan kartu. Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-4 dan seterusnya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (diluar Penerima Pensiun PNS, Perintis Kemerdekaan, dan Veteran), untuk semua persalinan dengan kondisi bayi mempunyai masalah medis, maka orang tua bayi diminta segera mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk pembayaran iuran, dan selanjutnya melapor ke petugas BPJS Kesehatan Center untuk diterbitkan SEP-nya. Proses tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kelahirannya, atau sebelum pulang jika bayi dirawat kurang dari 7 hari. Apabila pengurusan kepesertaan dan penerbitan SEP dilakukan pada hari ke-8 dan seterusnya atau setelah pulang, maka biaya pelayanan kesehatan bayi tidak dijamin BPJS Kesehatan. Untuk memeriksakan kehamilan, peserta bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan peserta atau jejaringnya. Di sana, Anda akan mendapat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis profesional. Jangan khawatir, tenaga medis di sana juga memiliki kompetensi yang memadai. Jika terjadi masalah medis dalam kehamilan yang tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberi surat rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan. Anda dapat segera berkunjung ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan kartu BPJS Kesehatan. Selanjutnya Anda akan memperoleh SEP di rumah sakit sebelum mendapat pelayanan kesehatan.

7

PELANGGAN

EDISI16 16TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

DAFTAR BPJS Kesehatan

Sejak Bayi dalam Kandungan

M

enjadi peserta BPJS Kesehatan di saat diri kita sehat ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan. Jika sewaktu-waktu penyakit datang menyerang, peserta BPJS Kesehatan sudah tidak pusing lagi soal biaya pengobatan karena telah dilindungi oleh jaminan kesehatan. Kini, janin atau calon bayi dalam kandungan pun sudah bisa didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, tepatnya saat janin itu sudah terdeteksi denyut jantungnya. Sehingga, ketika bayi lahir sudah langsung dilindungi oleh jaminan kesehatan.

Kebijakan ini dibuat untuk mengantisipasi sejumlah kasus yang sering muncul pada awal beroperasinya BPJS Kesehatan 1 Januari 2014, bayi baru lahir belum memiliki jaminan kesehatan. Padahal risiko gangguan kesehatan pada janin cukup memakan biaya yang besar apabila pada saat beru lahir terindikasi penyakit tertentu.

Emi Nurjasmi

Menurut Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Emi Nurjasmi, kasus yang sering muncul pada bayi baru lahir, antara lain asfeksia yaitu bayi kesulitan bernapas dan hipertemia yaitu kondisi suhu tubuh bayi menurun di bawah standar normal. Risiko gangguan kesehatan ini sering dialami bayi yang lahir prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

Bayi yang lahir dengan kondisi sulit bernapas, suhu tubuh rendah, atau kasus lainnya, harus segera mendapat penanganan medis khusus secara intensif di tempat khusus pula yaitu di neonatal intensive care unit (NICU) yang ada di rumah sakit. Perawatan NICU ini membutuhkan biaya yang sangat mahal dan seringkali orang tua si bayi atau keluarganya kewalahan soal biaya. Berbagai risiko gangguan kesehatan memang sangat tinggi pada ibu hamil. Usia ideal untuk hamil disarankan antara usia 25 tahun hingga usia 35 tahun. Di saat usia itulah disebut sebagai usia produktif dan alat reproduksi ibu siap untuk mengandung bayinya. Untuk menghindari risiko kematian ibu saat melahirkan dan kematian bayi saat lahir, sebaiknya melahirkan tidak terlalu muda atau di bawah 25 tahun, tidak terlalu tua atau di atas 35 tahun, tidak terlalu sering melahirkan, dan tidak terlalu dekat jarak melahirkan atau idealnya jarak kelahiran adalah lima tahun dengan program keluarga berencana atau diupayakan jangan ada dua balita dalam satu keluarga. Oleh karena itu, memberi perlindungan sejak dini menjadi sangat penting dan sama pentingnya dengan mendaftarkan seluruh anggota keluarga menjadi peserta BPJS Kesehatan di saat masih sehat. Jangan menunggu sakit atau akan melahirkan saja baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga kapan pun kita membutuhkan pelayanan kesehatan bisa segera mendapat pelayanan dengan biaya jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kini menerapkan aktivasi kartu peserta selama tujuh hari atau tujuh hari setelah calon peserta membayar iuran pertama. Peraturan aktivasi atau mulai berlakunya kartu BPJS Kesehatan selama sebulan setelah membayar iuran pertama. Kebijakan ini diterapkan dengan pertimbangan agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan sebelum jatuh sakit atau jika ingin melahirkan saja.

8

Calon bayi atau janin yang didaftarkan adalah dari kelompok peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau dari peserta mandiri. Namun dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 211 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan ada pengecualian tidak berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta penerima bantuan iuran (PBI). Selain itu, bayi dari peserta penduduk yang didaftarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), peserta dan bayi baru lahir dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang telah didaftar menjadi peserta BPJS kelas 3, serta bayi baru lahir dari peserta perorangan yang tidak mampu dengan hak kelas 3 yang dilengkapi dengan rekomendasi Dinas Sosial setempat. Nah, bagaimana caranya mendaftarkan bayi dari kelompok peserta bukan perima upah (PBPU)? Data yang perlu diisi disesuaikan dengan identitas ibu dari janin atau bayi dalam kandungan tersebut. Jadi, nama bayi adalah “Calon bayi Nyoya …”. Untuk pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) si bayi dalam kandungan sebagai peserta mandiri harus diisi berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK) orang tua calon peserta. Sementara untuk tanggal lahir bayi tersebut mengikuti tanggal pada saat didaftarkan. Setelah bayi lahir, maka secepatnya dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk memperbarui data dan identitas bayi yang baru lahir, antara lain, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK yang sebenarnya. Perubahan

kesehatan sangat dibutuhkan untuk melindungi diri saat sakit dan bagi yang tidak memanfaatkan alias sehat, maka sama saja membantu peserta yang sakit. Disinilah ada kegotongroyongan untuk membuat Indonesia sehat. Bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri, dapat memilih besaran iuran sesuai dengan pilihan rawat inap. Untuk kelas satu besar iuran sebesar Rp 59.500 per bulan per orang, kelas dua iurannya Rp 42.500, dan kelas tiga iurannya sebesar Rp25.500. Setiap peserta BPJS Kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti sah guna memperoleh palayanan kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan juga berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan keseahtan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bagi peserta yang tidak puas bisa menyampaikan keluhan/ pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Sedangkan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan antara lain, mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya. Selain itu, wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarga secara lengkap dan benar.

Kewajiban yang tidak boleh dilewatkan adalah melakukan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ada pun sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan jika terlambat membayar iuran adalah dikenakan denda 2 persen perbulan dari total iuran yang tertunggak. Keterlambatan maksimal 3 bulan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), 6 bulan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Jika terlambat lebih dari 3 bulan bagi PPU dan terlambat lebih dari 6 bulan untuk PBPU dan BP, maka penjaminan kesehatan diberhentikan sementara, sampai dengan pembayaran pelunasan ditambah dendanya.

identitas dilakukan paling lambat tiga bulan setelah bayi dilahirkan. Jika dalam tenggat waktu tersebut tidak dilakukan, maka bayi tersebut tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan dan status kepesertaannya menjadi tidak aktif. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berjalan setahun lebih, diharapkan masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan agar segera bergabung. Selain wajib bagi seluruh penduduk Indonesia untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, jaminan

Jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan prinsipnya adalah gotong royong. Artinya, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, peserta yang mampu membantu peserta yang tidak mampu. Misalnya, untuk membiayai satu peserta yang harus menjalani cuci darah memerlukan 200 peserta yang sehat setiap bulan atau untuk menanggung satu peserta yang harus operasi jantung memerlukan sekitar 400 peserta yang sehat. Untuk itu, masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan diimbau agar segera mendaftarkan agar dirinya memiliki perlindungan jaminan kesehatan.

Info BPJS Kesehatan

EDISI 16 TAHUN 2015

TESTIMONI

Ada BPJS Kesehatan, Hamil pun “Ayem”

B

agi pasangan suami-istri (pasutri) selalu mendambakan hadirnya anak dalam keluarganya. Harapan memiliki anak itu mendorong pasutri untuk mempersiapkan diri baik dari segi fisik, mental, maupun materiil. Seperti pasutri, Tri Wardoyo, 30 dan Ratna Sari, 30, sejak menikah sudah siap menjadi orangtua. Meskipun hidup sederhana di Dusun Kewarisan, Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen, Ratna mengaku selalu memperhatikan kesehatan keluarga. Mereka pun sepakat untuk mengikuti program keluarga berencana (KB). Anak pertamanya, Ilham Ramadhani lahir 9 tahun lalu, dan anak keduanya, Mushab Muha Musafa baru berusia 3.5 bulan. Saat melahirkan anak keduanya, proses persalinannya dibantu oleh bidan yang praktik di desanya dan biayanya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sebelumnya, keluarga Ratna sudah masuk dalam program Jamkesmas dan kini menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

“Memang kami hidup pas-pasan, tapi, ya dikit-dikit menyisihkan uang untuk keperluan melahirkan. Saya kan ikut BPJS Kesehatan, tapi kemarin waktu melahirkan masih bayar sebagian. Ya enggak apa-apa, wong sudah ditolong bu bidan,” kata Ratna. Selama masa kehamilan, Ratna memeriksakan kandungan dan kesehatannya setiap bulan. Dan, setelah melahirkan periksa di Posyandu. Sekaligus, memberi imunisasi anaknya. Seperti saran Bu Bidan, Ratna pun memberikan

ASI ekslusifnya, agar anaknya sehat. “Kata Bu Bidan, kalo dikasih ASI, daya tahan tubuh anak jadi kuat, kalau sehat nantinya bisa pinter, Saya berdoa supaya anak-anak saya bisa mengangkat derajat orangtua,” ujarnya. Terkait manfaat BPJS Kesehatan, Ratna mengaku bersyukur dapat bantuan jaminan kesehatan. Meski demikian dia menginginkan dirinya dan keluarga selalu sehat. Alasannya kalau sehat, bisa bekerja, cari nafkah, anak-anak bisa belajar, ujung-ujungnya kan bisa punya duit. “Kalau punya penghasilan tetap dan cukup, kami tak perlu lagi dikasih bantuan tidak apa-apa, tapi sekarang ini saya bersyukur jadi peserta BPJS Kesehatan,” kata ibu dua anak ini. Ratna mengaku tenang memiliki jaminan kesehatan karena pada umumnya orang bingung saat jatuh sakit. Bahkan yang dia rasakan saat menjalani masa kehamilan, pikirannya lebih tenang karena bisa periksa hamil rutin. Jadi, konsentrasinya menjaga kehamilan dan mengurus anak sulungnya yang kini duduk di kelas 3 sekolah dasar (SD). Perasaan “ayem” atau tenang itulah, menurut Ratna, yang kemungkinan membuat ibu hamil seperti dirinya dan bayi dalam kandungannya jadi sehat. “Maksudnya tidak “kemrungsung” (bingung – red) alias ayem. Jadi, kata dia, memiliki Jamkesmas atau yang sekarang menjadi BPJS Kesehatan sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Masalah yang sering dihadapi adalah masalah keuangan yang serba pas-pasan. Tapi masih beruntung Ratna tinggal

Ratna Sari 30 th, Ibu Rumah Tangga di wilayah yang sudah ada bidan, dokter keluarga, dan Puskesmas. Sehingga sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan tidak terlalu jauh menuju fasilitas kesehatan. “Ya, pokoknya bagus lah. BPJS Kesehatan tidak diganti lagi kan?, karena jaminan kesehatan ternyata berguna banget. Kalau saya kaya, saya bayar lah,” ujarnya.

Ibu Hamil Masih Ada yang Pilih Bayar

M

eskipun sosialisasi sudah dilakukan termasuk oleh bidan desa dan aparat desa, namun masih saja ada ibu hamil yang belum mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bidan Desa Yuli Astuningsari yang bertugas di Poliklik Desa atau Puskesmas Desa Karangpoh, Kecamatan Pejagoan, Kebumen selalu meyakinkan warga agar mendaftar BPJS Kesehatan. Bidan Desa yang akrab disapa Tuning ini, juga sudah memberikan pemahaman bagaimana risiko ibu hamil dan apa saja yang harus dijalani untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandung ibu. Namun, masih saja ada ibu hamil yang memilih bayar dari kantong sendiri daripada harus membayar iuran setiap bulan.

“Ya, itu harus secara terus menerus diberi sosialisasi. Mereka belum paham azas gotong royong dalam pembiayaan jaminan kesehatan. Tapi, kalau sudah sakit dan tidak punya biaya biasanya baru sadar bahwa jaminan kesehatan itu penting,” ujarnya. Sebagai bidan desa yang menginduk ke Puskesmas Pejagoan, Tuning mengarahkan masyarakat agar memilih fasilitas kesehatan pertama adalah Puskesmas Pejagoan. Puskesmas yang dipimpin oleh dr. H. Agus Sapariyanto ini memang belum menyediakan fasilitas rawat inap persalinan, tetapi tersedia rawat inap untuk pasien yang menjadi kewenangan Puskesmas sesuai dengan 144 diagnosa penyakit dalam BPJS Kesehatan. “Kami melayani pemeriksaan ANC (antenatal care/ pemeriksaan kehamilan) dan PNC (postnatal care/ pemeriksaan masa nifas). Di Puskesmas juga melayani pelayanan KB, serta siap menerima pasien gawat darurat. Puskesmas Pejagoan kan memiliki unggulan pelayanan kesehatan jiwa,” ujarnya.

Info BPJS Kesehatan

Untuk melayani persalinan di Polindes Karangpoh, Tuning dibantu satu bidan. Dan dirinya siap dipanggil kapan saja, jam berapa saja. Namun, setelah ada peraturan yang mengatur persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan di tempat fasilitas kesehatan, maka jika terjadi kegawatdaruratan harus bisa ditangani segera di tempat dan jika sudah memungkinkan baru dibawa ke Polindes, Puskesmas, atau kalau perlu langsung dirujuk ke rumah sakit. Namun, menurut Tuning, hingga kini masih ada masyarakat yang meminta dukun bayi untuk menolong persalinannya. Pihaknya sudah melakukan pendekatan dan mengajak bidan untuk bekerjasama untuk mengurangi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Upaya itu belum sepenuhnya berhasil, karena masyarakat masih ada yang memaksa dukun bayi untuk menolong persalinannya. Teks foto: Dari kanan ke kiri: Bidan Yuli Astuningsari, Bidan H Terkait jejaring bidan dalam fasilitas kesehatan Lusi Sumartini, dan dr H Agus Sapariyanto yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Tuning sebagai bidan desa hanya mencatat Umum), mungkin baru bisa cepat karena pembayaran siapa saja yang ditolongnya dan yang memeriksakan klaim langsung ke Puskesmas dan dari Puskesmas kehamilan. Tetapi, dia mengaku tidak pernah mengajukan langsung dibayarkan ke bidan,” ungkapnya. klaim khusus untuk ANC atau PNC, karena setahunya semua sudah paket persalinan sebesar Rp. 600.000,-. Sama seperti Tuning, Bidan H Lusi Sumartini yang juga bertugas di Puskesmas Pejagoan, kini membuka bidan “Kami sebetulnya, tidak masalah dalam memberikan praktik swasta dan menjadi jejaring dari Puskesmas pertolongan karena memang itu pekerjaan kami. Tetapi, Pejagoan. “Sebetulnya semua diuntungkan loh dengan inginnya, klaim cepat dibayar, mungkin dari BPJS adanya BPJS Kesehatan. Tapi ya itu, repotnya kalau Kesehatan sudah bayar, karena harus melalui Pemda, pembayaran klaimnya sampainya lama. Ya, ini bagian dari sehingga jalurnya jadi panjang dan lama. Tetapi kalau pengabdian, semoga kedepan semakin baik dan lancar,” Puskesmas Pejagoan sudah jadi BLU (Badan Layanan kata Lusi.

9

SEHAT SEHAT

EDISI16 16TAHUN TAHUN2015 2015 EDISI

Menu Mayo

Bikin Langsing dalam 13 Hari

Menu hari pertama dan kedelapan

Pagi : secangkir kopi atau teh ditambah 1 sendok makan gula rendah kalori Siang : 2 kentang rebus, 1 ikat bayam rebus, 1 tomat, 2 telur rebus Malam : 1,5 ons daging sapi goreng atau ikan bakar plus selada yang dibubuhi perasan jeruk lemon

Menu hari kedua dan kesembilan

Pagi : secangkir kopi atau teh ditambah 1 sendok makan gula rendah kalori Siang : 1,5 ons daging sapi goreng atau ikan bakar, selada , 1 buah segar, 2 kentang rebus Malam : 2,5 ons ayam kukus plus 1 buah pisang

Menu hari kelima dan keduabelas Menu hari ketiga dan kesepuluh

M

emiliki tubuh sehat, langsing, dan ideal adalah dambaan sebagian besar perempuan dan sebagian kaum adam. Bagi pendamba tubuh langsing, biasanya mudah tergiur oleh berbagai promosi untuk menurunkan berat badan dan tidak mempedulikan apakah yang dikonsumsi itu membahayakan kesehatan dirinya atau tidak. Namun, ada diet yang aman bagi kesehatan tubuh yaitu diet mayo. Belakangan ini semakin menjadi tren gaya hidup sehat, bahkan sejumlah artis pun ikut menjalani diet mayo antara lain, Mona Ratuliu, Fitri Tropica, Dewi Sandra, Mieke Amalia dan suaminya Tora Sudiro, Sarah Sechan. Beberapa orang yang menjalani diet mayo ini bisa menurunkan berat badan sampai 8 kilogram, padahal makannya tetap tiga kali sehari dan minum air putih minimal 8 gelas perhari. Diet yang dikenalkan oleh Mayo Clinic ini merupakan pengaturan pola makan dengan cara mengurangi konsumsi garam. Selain itu, menghindari es dan air es. Nah, menu khusus yang harus dipatuhi dalam diet mayo cukup dilakukan selama 13 hari penuh. Jika tergoda mengkonsumsi makanan bergaram, maka Mayo Clinic menyarankan untuk mengulang dari awal lagi. Pola makan selama menjalani diet mayo ini cukup dilakukan setahun sekali. Meski demikian, pola ini bisa diterapkan untuk mengatur berat badan dalam waktu yang lama, tetapi dengan menambah gizi dan kalori yang cukup. Diet mayo tidak berbahaya karena menu dietnya mengandung sayur dan buah yang juga berfungsi mengeluarkan racun yang bersarang dalam tubuh. Mengurangi konsumsi garam juga sangat membantu dalam pencegahan kanker lambung, batu ginjal dan mencegah obesitas. Setelah selesai menjalankan diet mayo selama 13 hari, disarankan agar tetap mengatur pola makan yang seimbang dan olah raga fisik yang terukur. Beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mendukung keberhasilan diet mayo. Sebaiknya makanlah pada waktu yang tepat. Setiap pagi sarapan dengan makanan yang bergizi akan tetapi jangan terlalu banyak. Menurut penelitian sarapan akan meningkatkan metabolisme tubuh sejak pagi dan membakar lebih banyak kalori. Sarapan pagi juga membantu agar kita tidak terlalu lapar pada siang hari. Jika sangat lapar, porsi makan menjadi berlebih. Menu pilihan di pagi hari adalah biji-bijian seperti oatmeal, sereal gandum atau roti gandum, buah segar, yogurt rendah lemak, sayuran dan telur. Konsumsilah buah dan sayuran secara teratur, dalam sehari minimal makan empat porsi sayuran dan tiga porsi

10

Pagi : secangkir kopi atau teh ditambah 1 sendok makan gula rendah kalori Siang : 2 kentang rebus, tumis bayam atau kangkung, 1 buah segar, 1 tomat Malam : 2,5 ons ayam kukus, selada diberi perasan lemon, dan sebuah buah pisang

Pagi : secangkir kopi atau teh manis, 1 parutan wortel dibubuhi perasan lemon Siang : 2,5 ons ayam kukus, saos, mentega, dan 2 kentang rebus Malam : 1,5 ons bistick goreng, selada, dan bayam rebus

Menu hari keenam dan ketigabelas

Pagi : secangkir kopi atau teh manis plus selembar roti bakar Siang : 2,5 ons ayam kukus, selada dibubuhi perasan lemon, 2 kentang rebus, dan 1 buah segar Malam : 2 telur rebus, parutan kasar 1 wortel besar diberi perasan lemon

Menu hari keempat dan kesebelas

Pagi : secangkir kopi atau teh ditambah 1 sendok makan gula rendah kalori, dan 1 roti tawar Siang : 1 telur rebus, 1 wortel rebus, keju, dan 1 buah segar Malam: 1 mangkok pepaya diberi perasan lemon dan segelas susu non fat

buah. Sayuran segar dan buah-buahan adalah dasar dari diet sehat dan penurunan berat badan yang sukses karena sayur dan buah memiliki sedikit kalori. Pada diet mayo inti menu pada jenis biji-bijian. Pilihlah bijibijian seperti gandum, beras merah, oatmeal, dan pasta. Kurangi produk yang sudah melalui proses yang panjang. Bijian seperti gandum mengandung banyak vitamin, mineral dan serat yang baik bagi tubuh. Mengkonsumsi gandum akan mengurangi resiko kelebihan berat badan. Selain itu, konsumsilah lemak sehat. Lemak yang baik bagi tubuh bisa didapatkan dari minyak zaitun, minyak sayur, alpukat, kacang-kacangan, selai kacang serta minyak yang berasal dari kacang. Lemak sehat baik untuk kesehatan jantung. Tapi semua lemak mengandung jumlah kalori yang sama, meskipun sehat lemak baik harus dikonsumsi secukupnya agar dapat mengelola berat badan dengan baik. Tak boleh ketinggalan, berolahraga minimal 30 menit setiap harinya agar seluruh tubuh bergerak. Saat makan maka tubuh kita akan menyerap kalori yang berasal dari makanan. Setelah itu kalori dalam tubuh harus dibakar melalui aktivitas fisik. Semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan semakin banyak kalori yang dibakar. Apa yang perlu disiapkan sebelum memulai diet mayo? Jika ingin menjalani diet mayo, sebaiknya perhatikan diri kita, apakah tubuh kita memerlukan diet? Untuk itu, sebaiknya catatlah berat badan setelah bangun tidur di pagi hari secara teratur. Jika berat badan terus meningkat, maka sudah saatnya tubuh memerlukan pengaturan pola makan atau diet.

Menu hari ketujuh

Pagi : Secangkir kopi atau teh manis Siang : 1,5 ons bistick, 1 buah segar, 2 kentang rebus Malam : 2 pisang dan 2 telur rebus

Ukurlah indeks massa tubuh (IMT) yaitu indikator untuk menentukan apakah kita termasuk orang yang memiliki kelebihan berat badan atau tidak. Caranya menghitung IMT adalah berat badan (kilogram) dibagi dengan tinggi badan (meter) pangkat 2. Contohnya, berat badan anda 55 kilogram, tinggi badannya 150 centimeter, maka IMT = 55/ (1.5 x 1.5) = 55/2.25 = 24.4 IMT yang normal berkisar antara 19-24. Jika IMT 2529 artinya anda kelebihan berat badan. Anda termasuk kategori obesitas jika memiliki IMT 30 atau lebih. Obesitas ekstrem bila IMT di atas 40. Jika IMT 25 atau lebih, anda berisiko tinggi menderita penyakit yang berkaitan dengan berat badan seperti tekanan darah tinggi. Anda bisa bandingkan berat badan anda dengan table di bawah ini

IMT

KATEGORI

<18.5

Berat Badan Kurang

18.5-22.9

Berat Badan Normal

≥ 23.0

Kelebihan Berat Badan

23.0-24.0

Beresiko menjadi obesitas

25.0-29.9

Obesitas I

≥ 30.0

Obesitas II

Info BPJS Kesehatan

Kilas & Peristiwa

EDISI 16 TAHUN 2015

Perkuat Komitmen dengan Pemerintah Daerah melalui Perpanjangan PKS Jaminan Kesehatan Daerah Jakarta – Dalam upaya mengemban dan melaksanakan

amanat sebagai penyelenggara jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya memperluas cakupan kepesertaan, salah satunya dengan menggandeng peran serta pemerintah daerah untuk memastikan warganya memperoleh jaminan kesehatan. Pemerintah Provinsi Aceh merupakan pemerintah provinsi pertama yang melaksanakan universal coverage di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Pengelolaan program JKRA oleh BPJS Kesehatan sendiri dimulai pada bulan Juni 2010, dengan jumlah peserta mencapai 1.750.327 jiwa. Dengan pelaksanaan program JKRA dan disandingkan dengan jaminan kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan asuransi lainnya), maka seluruh penduduk Aceh sudah tercover oleh program jaminan kesehatan. “Integrasi JKRA ke JKN-BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2014 sudah mencapai 1.647.013 jiwa. Jumlah tersebut merupakan peserta JKRA awal di tahun 2015 ini. Hal tersebut menunjukkan peningkatan peserta JKRA dari jumlah peserta di awal 2014, yaitu sebesar 1.260.857 jiwa. Melalui penguatan komitmen kerjasama ini, kami berharap pelayanan jaminan kesehatan yang kami berikan dapat menuju kesempurnaan dan tingkat keluhan peserta JKRA pun menurun,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) JKRA Tahun 2015 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (14/1). Menurutnya, untuk mencapai semua itu diperlukan dukungan dari Pemerintah Aceh beserta fasilitas kesehatan. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan JKRA, seperti ketentuan jumlah kepesertaan (by name by address) sesuai dengan perjanjian kerjasama, ketentuan masa berlaku kepesertaan, ketentuan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan (baik di tingkat FKTP maupun di tingkat FKRTL), serta ketentuan pembayaran iuran.

“Kami berharap semoga integrasi JKRA ke JKN-BPJS Kesehatan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah provinsi lainnya, sehingga terwujud universal coverage bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 tahun 2011,” tegas Fachmi.

Gorontalo pun Ikut Bersinergi Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu pemerintah provinsi yang berhasil mencapai universal coverage di Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) di akhir tahun 2012. Pada tahun 2013 lalu, Provinsi Gorontalo pun sempat terpilih menjadi salah satu provinsi yang melakukan uji coba implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Integrasi Jamkesta ke dalam JKN-BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2014 telah mencapai angka 374.802 jiwa. Jumlah tersebut merupakan peserta Jamkesta awal di tahun 2015, yang mana juga menunjukkan adanya peningkatan peserta Jamkesta dari jumlah peserta di awal 2014, yaitu sebesar 359.770 jiwa. Adapun rincian jumlah peserta yang diintegrasikan sebagai peserta Jamkesta awal tahun 2015 adalah Kabupaten Boalemo sebanyak 24.483 jiwa, Kota Gorontalo sebanyak 28.666 jiwa, Provinsi Gorontalo sebanyak 235.690 jiwa, Kabupaten Bone Bolango sebanyak 32.325 jiwa, Kabupaten Pohuwato sebanyak 31.108 jiwa, dan

Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 22.530 jiwa. Terkait hal tersebut, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarawati menyatakan apresiasinya terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo atas komitmen yang diberikan dalam rangka menyukseskan keberhasilan program jaminan kesehatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut. “Proses integrasi yang telah dilakukan ini merupakan wujud nyata pemerintah daerah terhadap keberhasilan program jaminan kesehatan. Melalui penguatan komitmen kerjasama ini, kami berharap pelayanan jaminan kesehatan yang kami berikan dapat menuju kesempurnaan,” katanya usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Jamkesta Tahun 2015 di Gorontalo, Sabtu (17/1).

Q&A Question and Answer MUTASI Bagaimana jika peserta pindah domisili? Perubahan domisili dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data dan menunjukkan/memperlihatkan KTP asli/ fc dengan alamat domisili terbaru Bagaimana jika terdapat penambahan anggota keluarga?

Bagaimana jika peserta ingin melakukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat I? Perubahan faskes tingkat I dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data. Perubahan Faskes tingkat I dapat dilakukan apabila peserta sudah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes tingkat I sebelumnya. Bagaimana jika peserta ingin melakukan perubahan hak kelas perawatan? Untuk peserta PPU hak kelas perawatan sesuai dengan gaji/upah, tidak dapat diubah atas keinginan pribadi Untuk peserta PBPU perubahan hak kelas pada peserta dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data. Ketentuan perubahan hak kelas perawatan yaitu setelah 1 (satu) tahun terdaftar pada hak kelas rawat sebelumnya

Info BPJS Kesehatan

Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat, dengan mengisi Formulir Daftar Isian Penambahan Anggota Keluarga dan menunjukkan dokumen sebagai berikut : a. Asli/Fotokopi SK terakhir (bagi PNS) b. Asli/Fotokopi Daftar Gaji terakhir yang telah dilegalisasi pimpinan unit kerja c. Asli atau fotokopi Kartu Keluarga d. Pasphoto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar e. Asli/Fotokopi Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir (bagi penambahan anak) Bagaimana status kepesertaan bagi peserta yang meninggal dunia? Apabila peserta meninggal dunia diwajibkan untuk melaporkan ke Kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu peserta yang meninggal dunia dan surat keterangan kematian agar status kepesertaannya dapat dinonaktifkan.

Apakah status peserta yang telah meninggal dunia dapat dialihkan? Tidak dapat dialihkan karena identitas peserta bersifat tunggal Jika peserta meninggal dunia, apakah peserta memperoleh uang kompensasi dari BPJS Kesehatan? Tidak ada uang kompensasi untuk peserta BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Jika peserta PPU awalnya menanggung tiga orang anak, kemudian anak pertama telah berusia diatas 25 tahun/ telah bekerja/ menikah, apakah status kepesertaannya dapat digantikan oleh anak keempat dan seterusnya? dapat digantikan oleh anak ke empat dan seterusnya dengan ketentuan masuk ke dalam daftar tanggungan pekerja Jika peserta sedang berada di luar kota, apakah identitas JKN dapat digunakan di fasilitas kesehatan daerah tersebut? Identitas JKN dapat digunakan di seluruh Indonesia dimana peserta melapor ke Kantor Cabang terdekat untuk mendapat surat pengantar ke faskes tingkat I di daerah tersebut yang berlaku 1 (satu) bulan Bagaimana status kepesertaan bagi peserta PPU yang mengalami PHK? Manfaat JKN masih dapat diperoleh selama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.

11