INFOBPJS Edisi 2 Juni 2014
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Kesehatan
Asuransi Swasta Diizinkan Pasarkan JKN
CATATAN CEO
SALAM REDAKSI
Metamorfosa
Menghidupkan Budaya Gotong Royong Melalui Jaminan Kesehatan Nasional
Senang sekali kami dapat hadir di hadapan pembaca secara khusus di pertengahan Tahun 2014 ini. Dan kami benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan yang terdahulu bernama Buletin Info Askes, dengan wajah dan bentuk baru. Info BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari Buletin Info Askes. Seiring dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, kami pun turut menyesuaikan diri, melakukan pembenahan dalam hal pengelolaan dan penerbitan media yang tengah eksis dalam dinamika lembaga ini, baik saat menjadi PT Askes (Persero) maupun BPJS Kesehatan ke depan.
SOEKARNO pernah berkata, “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal buat kepentingan semua, keringat buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntulbaris buat kepentingan bersama!. Apa maksud kalimat di atas ? Maksud dari gotong royong untuk kepentingan bersama adalah bagaimana suatu kegiatan dilakukan secara bersama-sama, bersifat sukarela karena tiada mengharap imbalan atau pun jasa, dan dilaksanakan dengan satu tujuan yang sama yaitu agar suatu pekerjaan atau kegiatan dapat berjalan dengan lebih mudah, lebih bersemangat dan lebih cepat. Ini lah makna ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan yang ringan terasa menyenangkan.
Konsistensi media ini diharapkan akan terus ada di bulan-bulan dan tahun mendatang. Di awal-awal tahun ini merupakan tahun krusial bagi BPJS Kesehatan dalam menjalani ini pula kami tengah sibuk mencoba dan menggali hal-hal baru yang dirasa penting sebagai bahan informasi sekaligus diperlukan oleh pembaca. Informasi-informasi tersebut kami kemas sedemikian rupa, sehingga informasi mengenai perusahaan dapat tersampaikan secara komprehensif sebagai kaleidoskop BPJS Kesehatan. Kami pun menambah frekuensi penerbitan serta jumlah oplah hampir 2 kali lipat, yang diharapkan media ini mampu memberikan informasi ke khalayak yang lebih luas. Metamorfosa media ini tentu tidak lepas dari masukan dan saran dari pembaca setia Info BPJS Kesehatan. Akhirnya, sebagai penutup pengantar edisi ini, segenap tim redaksi Info BPJS Kesehatan berharap kehadiran media ini tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya, kehadirannya menjadi jembatan informasi dan komunikasi yang efektif antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder-nya. Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Selamat beraktivitas.
Peran besar Negara dalam SJSN paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor berikut : (1)Negara memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan, yang akan mempengaruhi layanan. Negara bias memutuskan siapa yang akan diijinkan menjadi provider atau bukan, menetukan kualifikasinya, menentukan bagaimana mekanis medelivery layanannya serta mengatur kualitas dan kuantitas layanan, (2) Negara dapat berperan langsung dalam penyediaan layanan dan benefit, (3) Negara dapat berperan dalam merencanakan dan mengawasi delivery layanan, (4) Negara juga dapat berperan dalam memberikan bantuan langsung, memberikan dukungan fiskal dan subsidi (Thabrani,2005). Selanjutnya sebagai langkah nyata peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rayat semesta, per 1 Januari 2014 diluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menunjuk PT Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bersifat gotong royong, yaitu bertujuan membiayai pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia secara bersama. Dengan prinsip kebersamaan ini, maka biaya kesehatan tidak lagi ditanggung mandiri oleh individu atau negara secara sendirian, melainkan dilakukan secara gotonng royong dimana yang sehat menopang yang sakit, yang muda menjamin yang tua, yang kaya membantu yang papa, dan antar daerah bersubsidi membantu sesama.
Redaksi
SURAT PEMBACA email :
[email protected]
E d i s i K e s e h a t a n B P J S I n f o
Penerapan asas gotong royong dalam program JKN pada prinsipnya merupakan implementasi pasal 19 UU SJSN. Disebutkan, Dalam pasal tersebut, bahwa JKN harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk. JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh (perlindungan), komprehensif sesuai kebutuhan medis dasar yang layak, melalui penerapan system kendali biaya dan mutu (UU SJSN pasal 22) dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah negara Indonesia. Prinsip ini merupakan cermin sekaligus bukti bagaimana budaya gotong royong begitu menyatu dalam setiap aliran darah dan desahan nafas segenap bangsa Indonesia. Sebagaimana pepatah jawa berkata memayuhayu ning bawono, sekojaman perjuangan nganti merdeko, sebenarnya dapat dikatakan bahwa jaminan kesehatan merupakan kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia karena perjuangan untuk mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia telah dilakukan dari jamanperjuangan sampai merdeka, namun baru tahun 2014 ini baru terlaksana. Inilah semangat kesejahteraan bersama yang menyatukan seluruh elemen bangsa dan memberikan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Semangat gotong royong menuju hidup sejahtera, yang diusahakan sejak dahulu dan baru terwujud dengan lahirnya JKN di Indonesia.
DAFTAR ISI 4 FOKUS Asyik, Asuransi Swasta Diizinkan Pasarkan JKN Koordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB) antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan asosiasi asuransi, memiliki peran ganda. Selain, dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kalangan asuransi swasta, dibolehkan memasarkan produk kesehatan itu.
7
BENEFIT
Pelayanan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berjenjang Sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014 untuk menjalankan tugas untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanan kesehatan berubah 180 derajat.
9
TESTIMONI
Puji Suryani,Karyawati Dilindungi Tiga Asuransi 11
KILAS PERISTIWA
Rapat Arahan Strategis BPJS Kesehatan, (RASNAS) DIBUKA KEPALA BAPPENAS
Fax : (021) 4212940
Menulis di Info BPJS Kesehatan
2
J u n i
2 0 1 4
Kata Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Katanya berasal dari gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Budaya gotong royong telah membumi dan berakar di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Direktur Utama Indonesia. Semangat gotong royong ini pula lah yang sesungguhnya mendasari Fachmi Idris lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. Kebersamaan masyarakat dalam wujud lumbung desa, jimpitan, iuran dan arisan merupakan benih atau cikal bakal pengelolaan jaminan social dalam skala kecil. Yang kuat menolong yang lemah, dan yang mudah membantu yang susah. Toleransi dan kebersamaan ini kemudian diterjemahkan dalam skala makro oleh negara sebagai institusi resmi yang sangat berpengaruh dalam ketersediaan kesejahteraan.
Selamat tahun baru 2014. Dan “ TERIMA KASIH” Kata pembukaan itu khusus saya sampaikan kepada Pemerintah khususnya dan ASKES/BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya. Setelah keperluan saya dan keluarga selesai, saya melirik ke tumpukan Tabloid yang sengaja di simpan di ruangan Depan Kantor ASKES/BPJS Kota Tasikmalaya. Setelah saya buka halaman demi halaman, maka saya kembali ke halaman depan dan setelah saya baca dengan seksama halaman demi halaman ternyata kita sebagai pembaca/masyarakatpun diperkenankan untuk “MENULIS” di tabloid tsb. Seiring dengan hal tersebut diatas, maka sangatlah saya berharap agar tulisan saya terlampir ini bias dimuat sebagai curahan hati ( curhat ) masyarakat/bagian masyarakat. Demikian surat saya, Terimakasih
AGUS NUGRAHA Jl.Perum Kota Baru Kersanagara Cibeureum Tasikmalaya-46196
BINCANG 6 BUMN Siap Sukseskan BPJS Kesehatan
Banyak rumah sakit, selama ini, tidak bersedia merawat masyarakat miskin dan tetap dimintai uang tunai meski sudah memiliki kartu jaminan kesehatan. Melalui BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan, nantinya rumah sakit-rumah sakit akan mendapat uang tunai dan pasien hanya membawa kartu identitas dan kartu peserta program BPJS.
PELANGGAN
8
Daftar BPJS Kesehatan Online, Cetak Sendiri Kartunya
Jawab : Terimakasih Bapak Agus atas apresiasi dan perhatian Bapak kepada media ini. Kami pun akan menerima dengan baik tulisan-tulisan artikel/opini yang berkaitan dengan tema seputar BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ataupun tema-tema kesehatan lain. Redaksi akan menseleksi tulisan yang masuk, dan apabila ide dan gagasan dari tulisan tersebut dianggap layak dimuat maka kami akan memuatnya di rubrik Opini. Kami tunggu kiriman tulisan Bapak, terimakasih.
INFO BPJS Kesehatan
Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 ISSN : 2086-0536
INFOBPJS Edisi 1 Juni 2014
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Kesehatan
Animo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan semakin meningkat. Loket-loket yang disediakan oleh BPJS Kesehatan juga selalu dipenuhi oleh calon peserta.
SEHAT DAN GAYA HIDUP
10
Mengubah Pola Hidup,Hindari Stroke Tidak seorang pun yang menginginkan jatuh sakit.Semua orang pun setuju, dengan berperilaku hidup sehat bisa antisipasi berbagai penyakit. Namun pola hidup sehat sulit dipenuhi.Karena fasilitas-fasilitas yang serba cepat dan lengkap, sudah menghantui kehidupan masyarakat terutama masyarakat perkotaan.
BPJS Kesehatan
Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional
Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email kealamat:
[email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Purnawarman Basundoro PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rachmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani REDAKTUR Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati DISTRIBUSI & PERCETAKAN Basuki Anton Tri Wibowo
FOKUS
Asyik, Asuransi Swasta Diizinkan Pasarkan JKN
I n f o B P J S K e s e h a t a n E d i s i 2 J u n i
Meski demikian, ini bukanlah simbiosis mutualisme, karena, JKN merupakan asuransi sosial, bukan pengobatan gratis. Hanya saja, asuransi kesehatan tidak bersifat wajib, namun JKN merupakan program wajib. Sehingga, apa yang dilakukan asuransi swasta, yang dibolehkan ikut memasarkan JKN, tidak bisa diikuti dengan langkah sebaliknya. BPJS Kesehatan tidak melakukan kegiatan asuransi swasta. BPJS Kesehatan merupakan program wajib bagi seluruh penduduk, bekerjasama dengan asuransi komersial lain memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih dari asuransi lain. Hal ini bukan berarti bahwa jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tidak lengkap. Layanan BPJS Kesehatan sudah lengkap, hanya hanya manfaaat lebih berupa kenyamanan bisa diperoleh peserta dari Asuransi tambahan komersial. Asuransi tambahan komersial bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi jiwa dan umum lainnya. “Langkah ini, sekaligus menghindari adanya suara miring bahwa BPJS Kesehatan, dikhawatirkan mematikan asuransi swasta," kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur. Untuk mempertegas kinerja dua lembaga ini, lanjutnya, kontrak perjanjian kerja samanya sudah ditandatangani antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Kerjasama ini, merupakan, acuan bagi setiap anggota masing-masing yang ingin bekerja sama COB dengan BPJS Kesehatan. "nantinya, itu, business to business antara BPJS Kesehatan dan masing-masing perusahaan,” tutur Fajriadinur, Dengan demikian, asuransi swasta yang bekerja sama untuk menjual asuransi tambahan boleh ikut memasarkan program pemerintah yakni JKN."Sinerginya memang begitu. Intinya, sambil memasarkan produknya, asuransi swasta boleh juga mensosialisasikan JKN,” tegasnya. Harapannya, langkah yang dilakukan dapat dikatakan mempercepat tercapainya, seluruh rakyat, menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena, targetnya tahun 2019, seluruh masyarakat Indonesia mengikuti program wajib ini. Hingga akhir tahun ini, ditarget jumlah peserta JKN mencapai 121,6 juta jiwa. Menurutnya, JKN, tidak berbeda dengan asuransi kesehatan. Polis asuransi itu sendiri, bisa diterbitkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum/kerugian. "JKN itu wajib," tuturnya. Bilamana, setiap badan yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta, akan dikenai sanksi berupa, teguran tertulis, denda 0,1 persen setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar dan dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Adapun, sanksi bagi pemberi kerja lebih berat lagi, yakni tidak mendapatkan perizinan terkait usaha, izin dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga asing, izin mendirikan bangunan. Sementara, sanksi bagi perorangan, antara lain tidak mendapatkan pelayanan surat izin mengemudi, sertifikat tanah, paspor hingga surat tanda nomor kendaraan.Tentu saja saksi ini masih terus disosialisasikan dan tidak kaku pada tahun tahun pertama
2 0 1 4
K
oordinasi manfaat atau coordination of benefit (COB) antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan asosiasi asuransi, memiliki peran ganda. Selain, dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kalangan asuransi swasta, dibolehkan memasarkan produk kesehatan itu.
BPJS Kesehatan, karena kewajiban untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah paling lambat tahun 2019. Intinya, koordinasi manfaat berlaku apabila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau badan penjamin lainnya yang notabene asuransi komersial yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan."Koordinasi manfaat yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan tidak melebihi total jumlah biaya pelayanan kesehatannya," ujarnya. Artinya mempunyai 2 asuransi tidak menyebabkan peserta mendapatkan keuntungan dari sakit yang dideritanya. Koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial. Dalam pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, tetap mengikuti sistem rujukan berjenjang, menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan kartu asuransi swasta. Termasuk di dalamnya, rawat jalan tingkat lanjutan masuk ke poli eksekutif, rawat inap tingkat lanjutan masuk ke perawatan di atas hak kelas yang diberikan BPJS Kesehatan."Kita menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada Program JKN. Sedangkan, selisihnya menjadi tanggungjawab asuransi swasta sesuai dengan polis yang diperjanjikan kepada pemegang polis," jelasnya. Maksudnya, peserta hanya mendapat pelayanan rawat inap di rumah sakit tertentu (sesuai kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta). Biaya pelayanan dibayarkan terlebih dahulu oleh asuransi swasta atau peserta (peserta mengajukan reimbursement ke penerbit polisnya). Selanjutnya asuransi komersial menagih ke BPJS Kesehatan . “Kita akan mengganti biaya dengan tarif rumah sakit tipe C berdasarkan regionalisasi tarif INA CBG's tempat fasilitas
3
FOKUS ganda, klaim, dan sistem informasi. Ada koordinasi khusus, seperti, membuat produk COB asuransi kesehatan atau bisa juga untuk produk yang sudah ada. Nanti tinggal dibagi iuran dan preminya, klaimnya seperti apa. Begitu pun, dengan jaringan rumah sakit, kalau rumah sakit yang digunakan berasal dari jaringan BPJS, maka BPJS bertindak sebagai penjamin/pembayar utama," tandasnya. Pelayanan obat Mengenai adanya keluhan peserta atas pelayanan obat yang hanya bisa diguanakan selama sepekan, pihaknya sudah melakukan perbaikan. Peserta sudah menerima obat seperti, saat dirinya menjadi peserta Askes, dan mendapatkan obat selama 30 hari, untuk penyakit kronis. Pihaknya, mengakui kejadian itu, terkait dengan pola pembayaran BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan (faskes) rujukan seperti rumah sakit (RS) yaitu menggunakan INACBGs. Paket biaya yang terdapat dalam INA-CBGs belum mengakomodir penyakit kronis tertentu seperti obat kemoterapi dan hemophilia."itu dulu, kini Kemenkes, merespon dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan SE No. 32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan," terangnya.
kesehatan berada, untuk RS yang bekerjasama dengan asuransi komersial akan tetapi tidak bekerjasamadengan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tarif yang dibayar oleh BPJS Kesehatan adalah sebesar tarif INA CBGs di wilayah tersebut. . Tapi, tidak ada klaim perorangan ke BPJS Kesehatan dalam
Mengenai daftar dan harga obat serta bahan medis habis pakai (BMHP), sudah ada ketentuannya. Untuk daftar obat dan BMHP acuannya adalah formularium nasional (Fornas) dan harganya merujuk kepada e-catalog, yang ada.(sut)
E d i s i K e s e h a t a n
SIAPA bilang, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merugikan lembaga asuransi di Indonesia. Beroperasinya BPJS Kesehatan tak serta-merta mematikan bisnis asuransi swasta. Justru dengan adanya BPJS Kesehatan, industri asuransi nantinya dapat menjadi kepanjangan tangan BPJS Kesehatan dalam memberikan benefit yang tidak dijamin dalam skema BPJS kesehatan.Banyaknya nilai positif, maka sejumlah industri asuransi telah menendatangani perjanjian kerjasama Coordination of benefit (CoB) dengan BPJS Kesehatan.
B P J S I n f o
hal ini,” tuturnya. Dengan adanya, COB Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan dengan asuransi swasta, berarti telah memenuhi Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 terkait koordinasi manfaat. "Rinciannya, tentu ada, baik teknis soal premi dan iuran supaya pembayaran tidak berlipat
Industri Asuransi Makin Berkembang Berkat CoB
2 J u n i
2 0 1 4
Beragam cakupan pelayanan obat, bisa diperoleh peserta. Misalnya, pemberian obat pada rawat jalan tingkat pertama (RJTP) atau rawat inap tingkat pertama di faskes tingkat primer, dan pemberian obat rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), atau rawat inap di faskes tingkat lanjut.
C
oB itu sendiri, bisa dimaknai sebagai suatu proses dua atau lebih penanggung (payer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama.Akan tetapi, ada pembatasan total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan. Sedangkan yang dapat diberikan oleh asuransi swasta sudah dituangkan atau diatur dan distandardisasi dalam sebuah kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi swasta. Misalnya, saja, peserta BPJS Kesehatan yang membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, bisa naik kelas perawatan. Pesertan itu, bisa mendapatkan benefit lain yang tidak tercakup dalam JKN (Jamiman Kesehatan Nasional). Malahan, mendapatkan perawatan lanjutan yang ekslusif dan bisa berobat di rumah sakit swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, jika dalam keadaan gawat darurat. Hingga kini, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang menandatangani perjanjian kerjasama koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Yakni, PT Avrist Assurance, PT Arthagraha General Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Kemudian PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, dan PT Asuransi Multi Artha Guna. Sedangkan yang sudah bergabung sebelumnya, adalah PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri,
4
PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT Lippo Insurance, serta PT Asuransi AXA Financial Indonesia. Menurut Direktur Asuransi Sinar Mas (ASM), Dumasi M Samosir, smengatakan tidak ragu menjalankan kerjasama ini. Hanya, memang sebelumnya, banyak yang mempertanyakannya, karena kalangan perusahaan swasta telah terbiasa menggunakan asuransi kesehatan komersial dengan jaminan yang lebih lengkap dibanding jaminan BPJS. Setelah ada konsep tentang koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (CoB), banyak pula yang menerimanya. Pihaknya, pun, sudah siap menjalankan skema CoB BPJS Kesehatan. Rekanan 959 rumah sakit (RS) Provider ASM yang tersebar di seluruh Indonesia, ada sebanyak 385 RS merupakan RS mitra BPJS Kesehatan.
“Kekuatan kita ya jaringan, RS. Harapannya, seluruh RS provider bisa disetujui sebagai RS yang dapat di CoB-kan, di akhir tahun nanti,” ujarnya. Direktur Asuransi Sinar Mas (ASM) Dumasi M Samosir
FOKUS
I n f o B P J S K e s e h a t a n
Terjadinya, penandatanganan kerjasama, dilakukan karena ada keuntungan antara yang diajak dan mengajak kerjasama. Lagian, pemerintah menerbitkan UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSS) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi peserta BPJS.
E d i s i
Sedankan, UU tersebut masih diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.111 tahun 2013 yang mewajibkan para pemberi kerja baik BUMN, usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil untuk mendaftarkan pekerjanya pada Program BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015 mendatang.
2 J u n i
Dengan adanya berbagai peraturan berlapis tersebut, maka dapat dipastikan bahwa para pekerja di berbagai sektor usaha wajib memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan."Inilah, yang mendasari adanya CoB," jelasnya.
2 0 1 4
Dumasi, menjelaskan, penerapan CoB itu, telah melalui pembahasan sejak akhir tahun 2013 lalu, baik secara langsung maupun melalui asosiasi untuk mdisinergikan antara jaminan BPJS Kesehatan dan jaminan asuransi kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan.CoB, lanjutnya, merupakan pelayanan fasilitas kesehatan tambahan yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi setelah peserta tersebut mendapatkan standar pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. CoB ini, berlaku bila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari penyelanggara program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainn yang memiliki kerjasama dengan BPJS Kesehatan."makanya, koordinasi manfaat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang sesuai kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya,” kata Dumasi. Maksudnya, melalui mekanisme ini, peserta asuransi bisa mendapatkan benefit lain yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, khususnya dalam pelayanan non medis seperti naik kelas perawatan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan perawatan lanjutan eksklusif dan bisa berobat ke rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam keadaan darurat. Kalau esensinya, jangan sampai menimbulkan kerugian peserta. "Peserta, memang harus diberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian," tambahnya. Penerimaan iuran peserta CoB dibedakan dalam dua kelompok. Pertama, badan usaha atau individu membayarkan iuran jaminan kesehatan langsung kepada BPJS kesehatan dengan menggunakan virtual account masing-masing badan usaha atau idu.
Rinciannya, perusahaan asuransi swasta menerima nomor virtual account dari masing-masing badan usaha dan peserta individu, selanjutnya perusahaan asuransi meneruskan pembayaran iuran dari pemegang polis kepada BPJS kesehatan paling lambat tanggal 10 per bulan."Caranya yang disepakati, bisa kolektif," tandasnya. Dalam sebuah seminar, Benny Waworuntu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Christian Wanandi, Direktur Utama Asuransi Wahana Tata, sama-sama mengakui peluang pasar asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat luas.Dengan asumsi pelayanan BPJS Kesehatan memuaskan, maka akan memudahkan pengenalan dan penetrasi asuransi kesehatan swasta ke masyarakat.Bila pelayanan BPJS Kesehatan kurang memuaskan, asuransi kesehatan swasta akan dibutuhkan dalam jaminan kesehatan. Selanjutnya, asuransi swasta dapat menciptakan produk asuransi kesehatan “high class” untuk memenuhi kebutuhan
akan pelayanan tambahan yang tidak dapat dilakukan BPJS Kesehatan."Ada sih tantangannya. Peserta asuransi kesehatan swasta akan mulai membandingkan skema BPJS Kesehatan dengan benefit asuransi kesehatan,” tambahnya. Sementara, Presiden Direktur LippoInsurance, Agus Benjamin mengatakan, kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan ini merupakan awal yang baik untuk semakin meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga menjangkau pemegang polis lebih luas lagi. "Ini bisa memperkuat persepsi masyarakat bahwa asuransi kesehatan itu penting dan sangat dibutuhkan. Kami melihat antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta bisa berjalan beriringan, dan kami bisa bertumbuh bersama seiring meningkatnya kesadaran masyarakat melalui kerjasama CoB ini,” kata Agus Benjamin.(sut)
5
BINCANG
BUMN Siap Sukseskan BPJS Kesehatan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan memudahkan memperoleh pelayanan kesehatan bagi keluarganya. Iurannya juga murah jika dibandingkan dengan perokok, yang tiap hari mengeluarkan uang sekitar Rp10.000, maka iuran itu sangat murah dan bermanfaat bagi kesehatan. Bagaimana dengan komitmen BUMN yang akan memberikan dukungan ?
J u n i
2 0 1 4
Ya. Kita semua sudah sepakat karyawan 140 BUMN siap mendukung BJPS Kesehatan. Rinciannya, coba cek di BPJS Kesehatan, soal angkapastinya berkali-kali kita tegaskan BPJS Kesehatan ini adalah program yang sangat bersejarah bagi Indonesia.
I n f o
B P J S
K e s e h a t a n
E d i s i
2
Keikutsertaan seluruh karyawan BUMN ini sebagai bentuk komitmen Kementerian BUMN mendukung program BPJS. Meski kebanyakan karyawan Perusahaan BUMN berpendidikan tinggi dan asuransi kesehatannya sudah dijamin oleh perusahaan secara mandiri.
D
engan bergulirnya program jaminan kesehatan nasional, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, maka muncul harapan baru bagi semua penduduk Indonesia untuk dapat memiliki jaminan kesehatan. Hal ini penting untuk menjaga perlindungan finansial kepada penduduk yang jatuh sakit, sehingga fenomena SADIKIN (sakit sedikit menjadi miskin) bisa dihindari. BUMN sebagai penggerak roda perekonomian negara sangat mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan tersebut. Dalam berbagai kegiatan, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, tetap terus memberikan sosialisasi betapa pentingnya jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Berikut petikan perbincangan disela-sela melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah. BPJS Kesehatan, sudah dioperasionalkan, sejak awal tahun ini, sejauh mana evaluasi Program JKN ini ? Sebagai lembaga baru, kendala di lapangan pasti ada dan itu harus terus dilakukan perbaikan. Sosialisasi pun tak boleh berhenti, agar masyarakat memahami secara benar Program JKN. Nah, ini tugas negara, jangan sampai masyarakat Indonesia, enggak bias makan, tidak bias berobat tatkala sakit, dan tidak punya tempat tinggal. Maka, BPJS Kesehatan itu adalah program yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Kita harus mendukungnya maka, sejak awal diresmikannnya operasional BPJS Kesehatan, sekitar 140 BUMN, mendukungnya. Jika pihak swasta ikut bergabung untuk saling gotong royong membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, maka program BPJS Kesehatan di tanah air akan menjadi system jaminan kesehatan seperti yang ada di negara-negara yang telah maju. Jadi, kalau ada yang bertanya, mengapa ada BPJS Kesehatan, kita harus bias menjelaskan realitanya. Masyarakat kita berjuta-juta miskin dan miskin sekali. Banyak orang miskin karena tadinya sudah tidak miskin namun jatuh miskin lagi, setelah sakit, Karena uangnya habis untuk biaya berobat. Banya kuntungnya, orang yang tidak miskin menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain, bias membantu orang lain, juga
6
Tapi, kita tahu, karyawan BUMN ini umumnya pendidikannya tinggi, sehingga relative lebih sadar kesehatan dan mestinya jarang sakit sehingga iuran dari BUMN mungkin akan lebih banyak digunakan untuk kalangan miskin yang selama ini kekurangan gizinya. Saat ini pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan masyarakat untuk kelompok miskin dan tidak mampu sebanyak 86,4 juta jiwa. Bagaimana dengan anggaran yang disediakan pemerintah melalui APBN ? Untuk tahap awal, tidak menjadi masalah, yang penting berjalan dulu. Tahun depan, BPJS Kesehatan harus mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp30 triliun. Dengan begitu, para dokter bias bekerja lebih semangat, tidak hanya untuk mengobati orang sakit, tetapi juga mencegah orang jatuh sakit. Saat ini, dukungan dana melalui APBN hanya Rp15 triliun. Dengan Rp15 triliun itu, dokter hanya mendapatkan Rp 6 juta (per bulan). Apakah dengan penghasilan itu cukup memadai? Saya rasa tidak. Kalau Rp30 triliun, dokter bias dapat Rp12 juta. Kita tahu, saat ini setidaknya ada 30 juta rakyat sangat miskin. Sebanyak 5-7 juta di antaranya berada di area perkotaan, 4 juta di pesisir pantai, dan 10 juta ada di daerah pedesaan. Dari 30 juta itu, 3 juta di antaranya tergolong rakyat sangat miskin yang tidak bias dientaskan. Pertama, orang tua yang sakit-sakitan, keluarganya tidak ada, atauberada di tempat jauh untuk bekerja.Kelompok masyarakat itu, pasti tidak bias dikeluarkan dari garis kemiskinan. Karena, mereka tidak bias bekerja sehingga tidak dapat diberi modal kerja. Ini, juga tugas negara, jangan sampai mereka enggak bias makan, tidak bias berobat tatkala sakit, dan tidak punya tempat tinggal. Sementara itu, ada kelompok lain yang juga sulit diberi modal karena bias jadi uang yang diberikannya dipakai habis untuk hal yang tidak perlu, misalnya penjudi dan pemabuk. Mereka juga tidak maudi beripekerjaan. Ini harus disembuhkan. Anda tahu kan, pemerintah menargetkan pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia yang butuh pelayanan kesehatan secara layak sudah dapat dilayani oleh instansi-
instansi kesehatan terutama masyarakat kurang mampu melalui program BPJS Kesehatan. Beberapa waktu lalu, salah satu BUMN, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Pekerja, dan sudah diresmikan Presiden RI. Apakah RSU Pekerja, khusus untuk pekerja atau bias digunakan masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan ? Ini, RSU Pekerja, pertama dan merupakan sinergi antar BUMN, yakni PT KBN, PT Jamsostek, yang bertransformasija di BPJS Ketenagakerjaan, PT Askes, yang bertransformasi jadi BPJS Kesehatan, PT Bina karya, PT Nindya Karya (Persero), dan PT Indra karya, dan sejumlah BUMN lainnnya. Rumah sakit yang berada di KawasanCakung, Cilincing,Jakarta Utara ini, diperuntukkan sebagai pelayanan kesehatan parapekerja di wilayah KBN maupun di luar KBN, dan masyarakat umum yang berpenghasilan menengah kebawah. Tentusaja, kalau bicara rumah sakit ya bicara kesehatan, jika membahas kesehatan tentu terkait dengan BPJS Kesehatan. RSU Pekerja di Kawasan KBN bukan satu-satunya proyek besar yang dibangun KBN. Kedepan ada beberapa pembangunan skala besar yang akan dilakukan perusahaan ini. Yaitu membangun PLTU 2×1000 megawatt dengan investasi sekitar Rp20 triliun, membangun dermaga untuk kapal domestik, serta cement mill dan packing plant, serta rumah susun. Kita patut bangga, karena KBN berhasil mengejar target pembangunan RSU Pekerja setinggi 8 lantaihanya dalam delapanbulan. Saat diresmikan Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan semakin banyak lagi rumah sakit khusus pekerja yang dapat dibangun di banyak provinsi, guna meningkatkan tingkat kesejahteraan buruh di Tanah Air. Dengan mengusung konsep hijau, rumah sakit ini diharapkan dapat membantu proses penyembuhan pasien karena memiliki system ventilasi dalam pencegahan nosokomial pada rumah sakit tersebut. Fasilitasnya juga cukup lengkap. RSU Pekerja, memiliki fasilitas penunjang medik, seperti laboratorium, fisioterapi, radiologi, dan rekapan medik, sementara penunjang non medik, antara lain farmasi, gizi, laundry, kamar jenazah, serta ambulance. Sesuai laporan yang ada, RSU Pekerja, memiliki luas bangunan sekitar 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur (kelas II). Spesifikasi RS Pekerja setara kelas C+, berfungsi sebagai pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, hingga rawat inap. Anggaran RSU Pekerja itu, ditangung PT KBN atau bagaimana ? Tadi kita katakana bahwa RSU Pekerja ini, merupakan sinergi sejumlah BUMN. Sehingga, pembangunan RSU Pekerja sebesar Rp65 miliar dan pembelian peralatan mencapai Rp40 miliar, berasal dari dana program “corporate social responsibility” BUMN. Termasuk dana cadangan untuk pembelian ambulance, biaya konsultan sertalainnya Rp5 miliar. Semua pekerja termasuk karyawan BUMN yang memiliki kartu asuransi kesehatan, gratis berobat, sedangkan buruh yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, tetap mendapat perawatan namun dengan biayamurah. Nah, dengan pendirian rumah sakit ini, dapat dikatakan sebagai bentuk penyediaan fasilitas bagi para pekerja yang dapat meningkatkan tidak hanya kinerja dan produktivitas pekerja, tetapi juga daya saing perusahaan. (sut)
BENEFIT
Setelah mendapatkan SEP, peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan di , baik untuk pelayanan rawat jalan atau pun rawat inap. Jika penyakit pasien dapat ditangani dan sudah bisa dikendalikan, maka pasien bisa pulang atau dirujuk balik ke FKTP terdaftar.
7
2 0 1 4
Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), peserta BPJS Kesehatan menunjukkan Kartu BPJS Kesehatan dan surat rujukan dari FKTP kepada petugas BPJS Kesehatan Center untuk selanjutnya diterbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) sebagai dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan peserta sah sebagai peserta JKN dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai haknya.
Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di FKTP khusus bagi pasien dengan penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Prolanis merupakan program dengan dampak jangka panjang. Tujuannya mencegah meningkatnya insiden, mencegah severitas dan komplikasi penyakit, serta mencegah peningkatan biaya. Dengan mengikuti Prolanis diharapkan kualitas hidup peserta tetap terjaga baik. Kegiatan Prolanis antara lain, membentuk sebuah paguyuban sebagai ajang bertukar pengalaman khususnya dalam mengelola penyakit yang dideritanya, pemeriksaan rutin kesehatan peserta, senam sehat,
J u n i
Apabila pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), permasalahan kesehatan peserta tidak bisa ditangani dan membutuhkan penangangan lebih lanjut, maka dokter di FKTP akan merujuk peserta ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, rumah sakit swasta, atau klinik utama (spesialistik) yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Peserta PRB sewaktu-waktu dapat dirujuk kembali ke FKRTL jika kondisi pasien menjadi tidak stabil. Pada kondisi penyakit yang stabil, peserta dilayani selama 3 bulan di FKTP dan pada bulan ke-4 dikonsultasikan kembali kepada dokter di FKRTL. Selain PRB, BPJS Kesehatan juga memiliki Program
2
Pada tahap ini peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan kapasitas faslitas kesehatan tingkat pertama, antara lain konsultasi kesehatan, tindakan medis, laboratorium klinik dasar, obat-obatan, transfusi darah dan lainnya.
Tidak hanya mendapatkan obat yang sama dengan yang diberikan di FKRTL, peserta PRB juga berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan penunjang PRB seperti pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah puasa di FKTP. Untuk pelayanan pemeriksaan penunjang, peserta PRB dilayani oleh laboratorium yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
E d i s i
Peserta BPJS Kesehatan tidak boleh lagi langsung datang ke rumah sakit tingkat lanjutan, kecuali dalam kondisi darurat atau emergency yang harus segera mendapat pertolongan dan tindakan medis lainnya, utamanya untuk menyelamatkan nyawa. Peserta BPJS bisa langsung dilayani. Beginilah alur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Peserta membawa kartu BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, antara lain Puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi praktik Klinik Pratama termasuk klinik milik TNI/Polri. Bagi peserta peralihan dari program Askes Sosial, Jamkesmas, Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Jamsostek, Jamkesda yang sudah terintegrasi, TNI dan Polri masih dapat menggunakan kartu keanggotaan yang lama, untuk mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Khusus untuk peserta dengan penyakit kronis hipertensi, diabetes mellitus, jantung, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), epilepsi, stroke, asma, Sindroma Lupus Eritromatosus (SLE) dan skizofrenia, dapat mengikuti Program Rujuk Balik (PRB) di FKTP jika kondisi penyakit sudah stabil dan telah mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis/subspesialis di FKTRL. Dengan mengikuti PRB, penanganan penyakit peserta dapat dilanjutkan oleh FKTP berdasarkan panduan dari dokter spesialis/subspesialis yang telah menangani peserta sehingga peserta tidak perlu jauh datang ke FKRTL. Peserta tetap mendapatkan obat yang sama dengan yang diberikan di FKRTL yang bisa diperoleh di apotek/depo farmasi FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pada setiap kali kunjungan, pasien PRB dapat diberi obat untuk kebutuhan maksimal 30 (tiga puluh) hari.
K e s e h a t a n
S
ejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014 untuk menjalankan tugas untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pola pelayanan kesehatan berubah 180 derajat. Masyarakat mulai diajak untuk mengikuti sistem baru yang menerapkan sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan kesehatan.
B P J S
Pelayanan Kesehatan dengan Sistem Rujukan Berjenjang
memberikan pelayanan yang optimal sesuai kebutuhan medik pasien, sehingga pasien yang ditangani oleh faskes tingkat lanjutan atau di rumah sakit juga lebih baik, karena sesuai dengan kebutuhan mediknya. Penjaminan ambulan Pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu, dan dilakukan untuk mengantar pasien dari fasilitas kesehatan (Faskes) yang satu ke fasilitas kesehatan lainnya atau antarfaskes. Tujuannya sebagai upaya menjaga kestabilan kodisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien. Pelayanan ambulan hanya dijamin jika rujukan dilakukan pada faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan pada kasus gawat darurat dari faskes yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien. Jadi, pelayanan ambulan yang dijamin adalah jika kondisi pasien sesuai indikasi medis mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat. Selain itu, kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh dan pasien sudah dirawat paling sedikit selama 3 hari di kelas satu tingkat di atas haknya, dan pasien rujuk balik rawat inap yang masih memerlukan pelayanan rawat inap di faskes tujuan. Sedangkan pelayanan ambulan yang tidak dijamin yaitu pasien tidak dalam kondisi sesuai indikasi medis untuk dievakuasi menggunakan ambulan, menjemput pasien selain dari faskes misalnya dari rumah, jalan, atau lokasi lainnya. Selain itu, BPJS Kesehatan juga tidak menjamin pelayanan ambulan untuk mengantar pasien ke selain Faskes, rujukan parsial atau antar jemput pasien atau specimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan yang merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu faskes. Ambulan/mobil jenazah juga tidak dijamin dalam program JKN.(pur)
I n f o
dan melakukan kegiatan bimbingan kesehatan rutin sekali sebulan oleh dokter Prolanis. Dalam program ini, dilakukan edukasi dan modifikasi gaya hidup pasien sehingga dapat menapis kemungkinan penyakit tersebut untuk jatuh kedalam komplikasi berat seperti stroke, gagal ginjal maupun gangguan kardiovaskular yang memerlukan tindakan operasi. Prolanis termasuk salah satu program promotifpreventif BPJS Kesehatan. Selain Prolanis, program promotif preventif lainnya antara lain, penyuluhan (edukasi) kesehatan perorangan, pelayanan KB, pelayanan imunisasi dasar, skrining riwayat kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit diabetes melitus (DM), hipertensi (HT), kanker leher rahim, kanker payudara, dan penyakit lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan serta deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. Pada program skrining riwayat kesehatan, peserta BPJS Kesehatan diminta mengisi blanko questioner yang bisa diperoleh di FKTP tempat peserta terdaftar. Isian tersebut kemudian dimasukkan dalam aplikasi, dan hasilnya merupakan kesimpulan risiko kesehatan. Jika peserta terindikasi berisiko tinggi akan menderita penyakit maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penunjang. Peserta BPJS Kesehatan harus memahami aturan-aturan sistem rujukan yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Hal itu untuk
PELANGGAN
Daftar BPJS Kesehatan Online, Cetak Sendiri Kartunya
A
I n f o
B P J S
K e s e h a t a n
E d i s i
2
J u n i
2 0 1 4
nimo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan semakin meningkat. Loket-loket yang disediakan oleh BPJS Kesehatan juga selalu dipenuhi oleh calon peserta. Selain mendaftar secara langsung, calon peserta juga bisa melakukan pendaftaran melalui internet atau secara online. Kini, ada perkembangan baru, calon peserta bisa mendaftar dan bisa mencetak sendiri kartu kepesertaan secara online atau elektronik-Identitas (e-ID). Cara pendaftaran secara online melalui situs www. bpjs-kesehatan.go.id ini akan mengurangi antrean dan mempermudah calon peserta dan tidak menyita waktu banyak alias hemat waktu. Sebelumnya, perlu dipersiapkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), alamat e-mail, serta nomer telepon yang bisa dihubungi. Setelah calon peserta mengisi formulir secara lengkap, mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, dan lainnya, peserta diminta memilih besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih. Untuk Kelas III, iurannya Rp 25.500 per bulan per orang, Kelas II besar iurannya Rp 42.500 per bulan per orang, sedangkan kelas I iurannya sebesar Rp 59.500 per bulan per orang. Setelah menyimpan data, sistem akan mengirimkan e-mail Notifikasi Nomor Registrasi ke alamat e-mail sesuai dengan yang diisikan oleh calon peserta. Agar e-ID dapat digunakan atau aktif, calon peserta harus melakukan pembayaran di bank sesuai dengan virtual account yang diberikan. Ada tiga pilihan bank yang bisa menerima pembayaran iuran BPJS-Kesehatan yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Setelah melakukan pembayaran di bank, maka peserta dapat mencetak e-ID dengan link yang terdapat pada e-mail Notifikasi Nomor Registrasi. Bagi calon peserta yang ingin mengambil langsung kartu peserta ke Kantor BPJS-Kesehatan juga bisa, dengan membawa kelengkapan dokumen, yaitu e-KTP asli serta fotokopi, fotokopi KK (Kartu Keluarga), foto ukuran berwarna ukuran 3x4 2 lembar, formulir pendaftaran yang didapatkan setelah pendaftaran online, serta bukti pembayaran bank. Pada era jaminan kesehatan nasional ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya. Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan memberi jaminan biaya kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama sampai di tingkat lanjutan atau rumah sakit. Untuk mendapatkan layanan JKN, syaratnya harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Oleh karena itu, ayo segera daftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, jangan tunggu jatuh sakit baru mengurus kepesertaan,” imbau Kepala Grup Kepesertaan dr Budi Mohamad Arief, MM. Semua orang wajib menjadi peserta dan wajib membayar iuran karena program JKN berasaskan gotong royong, sehingga yang sehat membantu yang sakit. Iuran harus dibayar setiap bulan atau sekaligus dibayar di muka untuk beberapa bulan berikutnya. Jika peserta tidak membayar dalam waktu tiga bulan berturut-turut, maka sistem akan “mengunci” sehingga kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Bagi pekerja penerima upah, pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja atau badan usaha. Yang termasuk dalam pekerja penerima upah adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja selain yang tersebut itu. Perusahaan pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan formulir registrasi badan usaha/badan hukum lainnya dan melampirkan data karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Para pekerja boleh mengikutsertakan anggota keluarga lain, seperti anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Untuk kepentingan itu, pekerja memberikan surat kuasa kepada pemberi kerja atau badan usaha untuk menambahkan iurannya kepada BPJS Kesehatan. Pekerja juga dapat mendaftarkan langsung ke BPJS Kesehatan dengan mengisi formulir Daftar Isian Tambahan Anggota Keluarga. Selain itu,
8
menunjukkan kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga, akta nikah, akta kelahiran. Setelah berkas registrasi diterima pihak BPJS Kesehatan, pemberi kerja/badan usaha akan menerima nomor virtual account (VA) badan usaha, yaitu nomor rekening badan usaha yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan naisonal (JKN) Selanjutnya, badan usaha membayar iuran JKN ke bank yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI, Mandiri, dan BRI. Jika sudah melakukan pembayaran iuran JKN, bukti pembayarannya diserahkan kepada petugas BPJS Kesehatan untuk pembuatan Kartu Peserta BPJS Kesehatan. Setelah itu, pemberi kerja/badan usaha menerima kartu peserta untuk didistribusikan kepada karyawan atau pekerjanya. “Pastikan, perusahaan tempat anda bekerja sudah mendaftarkan anda sebagai peserta,” kata dr. Budi. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, masyarakat bisa menghubungi Call Center di nomor 500400. Bisa juga melalui internet dengan mengakses www.bpjs-kesehatan.go.id., atau mendatangi langsung Posko BPJS 24 Jam yang tersedia di kantor cabang dan kantor divisi regional BPJS Kesehatan.
Iuran Peserta Penerima Upah
Pekerja penerima upah yang sebelumnya menjadi peserta Askes Sosial, yaitu PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, membayar iuran dengan cara dipotong melalui gajinya. Iuran JKN yang ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji perbulan terdiri dari 3 persen berasal dari pemberi kerja yaitu pemerintah dan dua persen dibayar oleh pekerja. “Dulu saat masih peserta Askes, pemerintah hanya memberi 2 persen dari gaji, sekarang era JKN naik menjadi 3 persen,” kata dr Budi. Adapun gaji atau upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran JKN bagi PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara adalah gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sedangkan gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan iuran untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri adalah penghasilan tetap dengan batas paling tinggi sebagai dasar perhitungan dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan statusnya kawin dengan anak satu. Pekerja penerima upah, selain PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, iuran JKN ditetapkan sebesar 4,5 persen dari gaji atau upah yang diterima setiap bulan. Sebanyak 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja. Namun, mulai 1 Juli 2015, iuran JKN menjadi 5 persen, sebanyak 4
persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh pekerja. Dasar perhitungan iuran JKN adalah gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan status kawin mempunyai 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, orangtua, dan mertua besaran iuran sebesar 1 persen per orang dari gaji/upah sesuai ketentuan. Sedangkan tambahan kerabat, seperti kakak, adik, keponakan, asisten rumah tangga, supir dan lainnya, besaran iuran adalah normal sesuai dengan pilihan ruang kelas perawatan. Untuk perawatan kelas I, iurannya sebesar Rp 59.500 per orang per bulan, Kelas II sebesar Rp 42.500 per orang per bulan, dan untuk kelas III, iurannya Rp 25.500 per orang per bulan. Ketentuan ruang kelas perawatan bagi PNS, TNI, Polri, dan penerima pensiun beserta keluarganya mendapatkan hak sesuai dengan golongan. Perawatan kelas I diberikan kepada PNS dan penerima pensiun golongan III dan IV, serta TNI/ Polri dan penerima pensiun setara dengan PNS golongan III dan IV. Untuk PNS dan penerima pensiun golongan I dan II serta TNI/Polri dan penerima pensiun setara PNS golongan I dan II mendapat hak perawatan di kelas II. Sedangkan pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji/upah di atas 1,5 kali sampai dengan 2 kali PTKP dengan status kawin dengan satu anak mendapat hak perawatan di kelas I. Bagi pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji sampai dengan 1,5 kali PTKP dengan status kawin memiliki satu anak, berhak mendapat perawatan di kelas II. Pekerja bisa mendaftar sendiri Bagaimana jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya? Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan pekerja untuk mendaftar sendiri jika perusahaan tempat bekerja belum mendaftarkannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Seluruh pemberi kerja di BUMN, usaha besar, menengah dan kecil sudah diminta untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Sedangkan untuk usaha mikro paling lambat 1 Januari 2016. Dalam UU SJSN dan UU BPJS mengamanatkan BPJS Kesehatan melaksanakan program JKN untuk seluruh rakyat Indonesia dan ditargetkan pada 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan.(pur)
TESTIMONI Junaedi
Puji Suryani
Karyawati Dilindungi Tiga Asuransi
9
2 0 1 4
PNS yang tinggal di daerah Matraman, Jakarta Selatan ini, juga pernah operasi tumor di bawah lidah di RS Cipto Mangunkusumo dan pernah menjalani operasi batu ginjal di RS Persahabatan. “Saya bayangkan, betapa repotnya jika tidak punya jaminan kesehatan. Maka saya juga menyarankan teman-teman dan saudara-saudara saya yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, agar segera mendaftarkan diri, jangan tunggu sakit, karena repot sekali kalau sudah sakit,” imbaunya.(pur)
J u n i
Yang paling repot, kata Jaenudin, saat dia harus tugas ke luar kota, tidak ada yang bisa antre pagi. Dia dan istrinya, selalu memperhatikan kesehatan anaknya karena tidak boleh terlalu lelah. Pada penderita anemia aplastik, sumsum tulang mengalami kerusakan sehingga memperlambat produksi sel darah baru. Sumsum tulang adalah material seperti spons berwarna merah yang menghasilkan sel induk (stem cell) yang kemudian berubah menjadi sel-sel lain. Stem cell sumsum juga memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pada anemia aplastik, sumsum tulang mengalami aplastik atau hipoplasia. Hal ini berarti sumsung tulang kosong (aplastik) atau mengandung amat sedikit sel darah.
2
Sejak 16 tahun lalu hingga kini, anak semata wayang Jaenudin, Diani tidak boleh terlambat transfusi darah. Pelayanan yang diberikan oleh PT Askes (Persero) saat itu bagus. Pelayanan di RS Cipto Mangunkusumo juga bagus. Hanya saja, sejak Januari 2014 atau sejak diberlakukannya jaminan kesehatan nasional (JKN), antrean untuk mendapat pelayanan di poli sangat panjang dan harus antre sejak pukul 05.00 pagi agar cepat dilayani. Antrean yang pagi itu hanya untuk mengambil nomor panggilan untuk mendapat pengantar ke poli. Setelah itu dibawa ke poli dan di poli hematologi harus antre lagi, setiap hari ada sekitar 70 pasien yang membutuhkan layanan hematologi. “Anak saya harus kontrol ke dokter dulu, karena harus di isi darah sesuai kebutuhan, tidak boleh kurang, lebih boleh. Untuk menjalani transfusi darah membutuhkan waktu sekitar empat jam,” tuturnya.
E d i s i
Anemia aplastik (aplastic anemia) adalah suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh berhenti memproduksi cukup sel darah baru. Penderita anemia aplastik sering merasa lelah dan memiliki risiko tinggi mengalami infeksi dan perdarahan yang tidak terkontrol. Anemia aplastik dapat terjadi pada orang dengan usia berapa pun dan bisa terjadi secara tiba-tiba. “Kalau belajar terforsir, terlalu banyak beraktivitas, dia akan lemas, muka pucat. Makanya, saya sedang memikirkan anak saya, tadi pagi itu dia pucat, sekarang dia sedang ulangan. Saya sudah tanya, apakah dia lemas atau lelah, tapi dia bilang tidak apa-apa, ya sudah, saya hanya bisa berdoa untuk keselamatan anak saya,” kata Jaenudin. Untuk biaya mengobatan, baginya tidak menjadi masalah karena sudah dijamin oleh Askes yang kini menjadi BPJS-Kesehatan. “Saya bersyukur untung saya punya Askes, sekarang jadi BPJS Kesehatan. Jadi, sangat terbantu. Tetapi setelah jadi BPJS Kesehatan, antre di loketnya jadi panjang dan saya ambil nomor untuk ke poli, sudah antre sejak subuh,” ujarnya.
K e s e h a t a n
Musibah datangnya sering tiba-tiba dan tidak bisa dihindari. Jika sudah mendapat musibah, tiada kata lain kecuali pasrah dan tawakal menerimanya dan berusaha mencari jalan keluarnya. Judi, 49, warga Desa Jatisari, Jatisalam, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah, pernah merasakan betapa bingung, saat anaknya yang duduk di kelas 3, kecelakaan, matanya terkena bola. Saat itu, pagi sebelum masuk sekolah anak bungsunya, Ahmad Hupadi Saputro, tengah duduk-duduk di teras sekolah sambil melihat teman-temanya bermain bola. Tiba-tiba bola menghantam mata kirinya dan mengakibatkan keluar darah cukup banyak. “Waktu itu, langsung di bawa ke rumah sakit, saya diberitahu setelah anak saya berada di rumah sakit,” kenang Judi. Tarsih, istri Judi, menangis histeris melihat mata anaknya membengkak dan tidak bisa menerima kenyataan. Selain itu, dia bingung bagaimana bisa mengobatinya karena tidak punya uang dan setelah bertemu orangtua dari anak yang mencelakai anaknya ternyata juga tergolong tidak mampu. “Ya, saya dan istri hanya bengong dan bingung saja. Apalagi dokter spesialis yang menangani tidak ada dan harus menunggu seminggu lagi,” ungkapnya. Setelah seminggu di rumah, barulah di rujuk ke RS Sarjito di Yogyakarta. Ungkapan simpati pun mengalir, dari orangtua anak yang mencelakai memberi bantuan Rp700 ribu, para orangtua murid , guru dan pihak sekolah memberi bantuan Rp2,5 juta, dan iuran warga Jatisari sebesar Rp2,5 juta. Pihak sekolah mengurus Jamkesda sehingga kekurangan biaya sebesar Rp5 juta dibayar oleh Jamkesda. “Biaya operasi sekitar Rp10 juta-an, ya dari sumbangan-sumbangan itu dan dari Jamkesda. Biaya transport mondar-mandir ke rumah sakit, apalagi di Yogyakarta, tidak dihitung, itu ada bantuan dari orangtua dan keluarga. Ya, tapi kita bagaimana lagi, semula saya tidak bisa terima, tetapi ya akhirnya kita memang harus selalu bersyukur. Anak saya bisa sehat lagi,” kata Judi. Setelah itu, Jamkesdanya diganti menjadi Jamkesmas oleh pengurus desa. Jamkesmas atas nama Ahmad Hupadi Saputro kini tengah diproses menjadi BPJS Kesehatan. “Ya cuma Padi (panggilan akrab Ahmad Hupadi) saja yang punya BPJS Kesehatan, katanya masuk penerima bantuan iuran,” ujarnya.Beban psikis juga dialami Padi, sehingga orangtua selalu memberi dukungan dan menumbuhkan kepercayaan diri agar Padi tidak minder. Mata sebelah kirinya tidak bisa melihat secara normal tetapi hanya seperti bayingbayang saja. Sedangkan mata kanannya lama-lama menjadi terpengaruh dan ternyata setelah diperiksakan sudah minus tiga. Saat memakai kacamata juga pakai Jamkesmas tetapi masih ada tambahan biaya yang harus dibayar sendiri. Tetapi, beruntung ada donator yang menutupi biaya itu. Judi dan Tarsih, menyadari betapa pentingnya jaminan kesehatan. Mereka akan berusaha menyisihkan uang untuk iuran BPJS Kesehatan. Tetapi, Judi yang menjadi pengukir kayu mengaku masih hidup pas-pasan. Beruntung anak pertama dan keduanya sudah bekerja dan tinggal Padi saja yang kini akan melanjutkan ke SMP.“Bos saya, katanya mau membayar iuran BPJS Kesehatan. Soalnya penting sih ya, saya juga ingin segera mendaftar tapi belum tahu caranya. Kalau tidak punya uang dan tidak punya jaminan kesehatan ya memang repot sekali,” kata Judi.(pur)
Bagi Jaenudin, Kepala Sub Bidang Advokasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, anak adalah titipan Tuhan. Oleh karena itu, ketika dua anaknya harus pergi kembali kepada Tuhan, dia harus ikhlas. Anak pertamanya meninggal di dalam kandungan dan anak ketiganya meninggal pada usia 10 hari. Kini, anak keduanya, Diani, menjadi anak semata wayang dan sudah duduk di kelas 2 di sebuah SMA Negeri di Jakarta. Tetapi, Diani sejak usia empat bulan sudah menderita anemia aplastik, sehingga sudah sekitar 16 tahun dia harus menjalani transfusi darah sebulan sekali dan tidak boleh terlambat.
B P J S
Puji mengaku belum paham, pelayanan kesehatan apa saja yang bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan dimana saja bisa berobat. Begitu juga setelah statusnya menjadi istri Briptu Trieska, dia juga mendapat perlindungan dari jaminan kesehatan Polri, yang kini bergabung dengan BPJS Kesehatan. “Ya, ini semua kan karena masa peralihan. Untuk kepesertaan, nanti bagaimana baiknya, yang penting kita sudah punya perlindungan jaminan kesehatan,” ujarnya.(pur)
Judi
I n f o
Sebagian masyarakat tidak memiliki asuransi kesehatan karen berbagai alasan. Meskipun kini ada BPJS Kesehatan yang iuran preminya terjangkau, namun belum semua masyarakat memahaminya. Berbeda dengan Puji Suryati, 25, warga Perumahan Bumi Citra Lestari, Lemahabang , Jawa Barat. Karyawati di perusahaan manufacturing di kawasan Cikarang, Bekasi ini justeru dilindungi tiga asuransi kesehatan. Pertama asuransi kesehatan dari perusahaannya yang bekerjasama dengan perusahaan swasta, kedua, jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek yang kini sudah sudah migrasi ke BPJS Kesehatan, dan satu lagi dari jaminan kesehatan Polri yang kini juga sudah masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. “Saya sekarang ini pakai asuransi swasta yang dibayar kantor (perusahaan tempat dia bekerja – red), karena sudah biasa dan dekat rumah. Jadi, biar praktis aja. Saya belum tahu yang caranya kalau pakai BPJS Kesehatan. Kan masih masa peralihan,” kata Puji saat meriksakan kandungannya yang sudah tiga bulan, di RS Anissa, Cikarang, Jawa Barat. Asuransi swasta dari kantornya itu tidak menjamin semua jenis penyakit dan ada limit klaimnya. Untuk karyawati hanya menjamin dirinya sendiri, sedangkan karyawan, selain dirinya dijamin, istri dan anak juga mendapat perlindungan asuransi swasta maupun Jamsostek. “Kalau untuk kehamilan, asuransi membayar pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan saja,” ujarnya. Jaringan rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan asuransi swasta dari perusahaan tempat Puji bekerja juga cukup luas karena tersebar di seluruh Indonesia. “Jaringannya sih luas, tetapi pelayanannya dibatasi. Kalau BPJS Kesehatan, katanya, semua penyakit dijamin. Tetapi saya nggai mau coba ah, kan inginnya sehat terus,” kata Puji
Satu Keluarga hanya Satu Anak Punya Jamkesmas
Penderita Anemia Aplastik 16 Tahun Transfusi Darah
SEHAT Mengubah Pola Hidup Tidak seorang pun yang menginginkan jatuh sakit.Semua orang pun setuju, dengan berperilaku hidup sehat bisa antisipasi berbagai penyakit. Namun pola hidup sehat sulit dipenuhi.Karena fasilitas-fasilitas yang serba cepat dan lengkap, sudah menghantui kehidupan masyarakat terutama masyarakat perkotaan.
Misalnya restauran cepat saji yang menyediakan menu dengan lemak dan kolesterol tinggi, dapat meningkatkan faktor risiko penyakit, termasuk penyakit stroke.Bilamana, dijalani terus menerus, tentu merugikan diri sendiri, sehingga perlu adanya upaya untuk merubah pola hidup seperti itu.
Untuk itu, perlu upaya sejak dini, masyarakat perlu hindari makanan kolesterol. Atau sebaiknya, saran haryono, masyarakat kembali ke alam sederhana yang tidak menyebabkan resiko atau membangunkan penyakit seperti diabetes dan darah tinggi,” tuturnya.
Selain itu, kita juga harus wasapada dan jangan menganggap sepela jika mengalami gejala seperti sering mengalami pusing kepala, kesemutan, hilang keseimbangan, sering lupa dan pegal-pegal.Semua itu, bisa berisiko terkena penyakit stroke.
Guna mengantisipasi penderita stroke, lembaganya menggelar berbagai kegiatan, seperti senam bersama, jalan bersama, dan berbagai olahraga lainnya. Kepada anggotanya yang terkena stroke pun, diberikan pelatihan pemulihan kesehatan selain menyediakan pelayanan kesehatan secara khusus. "Kita perlu gerakan besar-besaran untuk memasyarakatkan waspada stroke sehingga informasi tidak hanya tersebar di klinik dan puskesmas saja, tapi sampai tingkat pedesaan dan pedukuhan,” jelasnya.
Memang, penyakit stroke itu, bukan tiba-tiba tetapi ada sinyal-sinyal seperti itu. Maka, sangatlah penting kita segera melakukan check-up bila mengalami gejala tersebut. Para pakar kesehatan, selalu menegaskan, penyakit stroke, bisa diantisipasi sejak dini, yakni engan ber-perilaku sehat. Selain itu, faktor-faktor risiko yang bukan karena faktor keturunan, bisa dikendalikan dan di modifikasi, seperti sering melakukan "medical check up" untuk memonitor kondisi kesehatan.
Kampanye besar-besaran ini juga bagian dari upaya memberi dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai fibrilasi atrium, kemudian meningkatkan kesadaran, pentingnya deteksi dini serta penanganan fibrilasi atrium sebagai upaya pencegahan stroke.
Berdasarkan data yang ada, setiap enam detik, satu orang meninggal dunia karena stroke.Artinya, setiap tahun hampir enam juta jiwa meninggal karena kondisi ini. Di Indonesia, stroke merupakan penyebab kematian tertinggi untuk kategori penyakit tidak menular dan jumlah penderitanya terus meningkat tajam, terutama masyarakat perkotaan.
Menurutnya, fibrilasi atrium merupakan salah satu faktor risiko stroke yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Pasien dengan fibrilasi atrium mengalami denyut jantung yang tidak teratur, membuat mereka rentan mengalami terbentuknya penggumpalan darah di dalam atrium. Jika pecah dan bergerak menuju otak, akan berpotensi menyebabkan serangan stroke.
Masyarakat perkotaan berpotensi terkena stroke, akibat tekanan hidup yang tinggi didukung gaya hidup kurang sehat. Sehingga, lebih dari 60 persen penderita stroke tinggal di perkotaan. "Sekaranag ini, stroke tidak mengenal rtinya, usia muda hingga lansia bisa saja terkena penyakit stroke tapi penyakit ini pun bukan akhir segalanya," kata Ketua Yayasan Stroke Indonesia, Prof Dr Haryono Suyono, kepada BPJS News, baru-baru ini. Meski serangan stroke tidak bisa atau sulit diprediksi, tetapi dengan mengontrol faktor risiko dapat dikatakan, sudah melakukan upaya pencegahan terhadap serangan stroke. Bilamana, sudah terserang stroke, pun, masih ada upaya untuk memelihara kualitas hidup dan mencegah serangan stroke berulang. Prosentase kalangan muda yang terkena stroke, jumlahnya masih sedikit, tetapi Haryono Suyono, mengaku prihatin. “Risiko makanan juga, berpengaruh atas penyakit ini. Kalau dulu, menu makanan cukup sederhana, sekarang penuh rangsangan sehingga memicu darah tingi. Munculnya penyakit diabetes pada usia muda, bisa pula memicu terjadinya stroke," jelasnya.
10
Lima Risiko Menurut pakar stroke, dr Yoga Yuniadi, SpJP (K), terdapat lima risiko stroke utama yang dapat dikelola untuk mencegah stroke. Yaitu, tekanan darah tinggi (hipertensi), kebiasaan merokok, kurangnya aktifitas fisik, diabetes dan fibrilasi atrium.“Individu yang menderita fibrilasi atrium memiliki risiko stroke lima kali dibandingkan dengan populasi umum,” jelasnya. Stroke itu, terjadi ketika pasokan darah ke bagian otak terhambat sehingga dapat mengancam jiwa jika tidak mendapatkan perhatian medis secara cepat.namun, stroke dapat disembuhkan dengan diet sehat setelah stroke penting untuk pemulihan serta untuk mencegah kemungkinan stroke lebih parah. Adapun, buah dan sayuran yang dianjurkan untuk penderita stroke, adalah buah-buahan dan sayuran yang memberikan berbagai nutrisi bermanfaat.Misalnya, vitamin, mineral, serat dan antioksidan, yang mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat.
Hindari Stroke
Setidaknya, lima atau lebih porsi buah dan sayuran setiap hari untuk mengurangi kemungkinan stroke. Satu porsi buah sama dengan satu buah ukuran sedang, satu potong 4 inci pisang, 1/2 cangkir buah kaleng dijus alami, 1 cangkir melon potong dadu atau buah. Satu porsi sayuran adalah sama dengan 1 cangkir sayuran segar, 1/2 cangkir sayuran yang dimasak. Makanan kaya antioksidan, seperti ceri, berry, apel, jeruk, semangka, jeruk, tomat, sayuran hijau, brokoli, paprika, bawang dan kubis Brussel, layak dikonsumsi. "Makan gandum mengurangi risiko seseorang untuk penyakit jantung dan stroke," jelasnya. Untuk memberikan makanan sehat bagi penderita stroke, pilihlah makanan yang dipanggang atau dikukus karena menggoreng menambah lemak tidak sehat. Ketika memanggang, gunakan jumlah yang sederhana minyak zaitun, yang dianggap sebagai lemak yang sehat, daripada mentega. Lemak ikan, seperti salmon, tuna atau mackerel, juga merupakan sumber protein positif yang menyediakan lemak omega-3.(sut)
Kilas & Peristiwa BPJS KESEHATAN Perluas Jaringan Fasilitas Kesehatan Bekerja Sama dengan PP MUHAMMADIYAH
SURABAYA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana secara resmi membuka "Rapat Arahan Strategi Nasional 2014" BPJS Kesehatan di Hotel Shangri-La, Surabaya, Minggu (18/5) malam. Rapat arahan ini diikuti oleh Kelapa Cabang BPJS Kesehatan dari 12 divisi regional dan akan berlangsung hingga 21 Mei 2014 mendatang. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, rapat arahan ini memang ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan. Namun tema besar dalam pertemuan kali ini adalah penguatan kapasitas kelembagaan BPJS Kesehatan secara berkelanjutan, karena kapasitas kelembagaan ini merupakan hulu dari program yang tengah dijalankan. "Bila kelembagaannya kuat, infrastrukturnya kuat dan SDM-nya kuat, tentu pelaksaaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan lebih baik lagi," kata Fachmi Idris di Surabaya, Minggu (18/5) malam. Armida Alisjahbana juga mengatakan, untuk 5 tahun ke depan (2015-2019) dengan berjalannya BPJS Kesehatan, salah satu fokusnya adalah penguatan kelembagaan. "Untuk bisa memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkankan mutu pelayanan BPJS Kesehatan, mutlak harus memperkuat kelembagaan," tegas Armida. Dalam "Rapat Arahan Strategi Nasional 2014" ini, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada 12 rumah sakit swasta yang telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan program JKN. Ke12 rumah sakit yang terpilih ini juga mewakili masing-masing divisi regional.
“Untuk BPJS Kesehatan sendiri, keuntungan yang diperoleh adalah adanya akurasi data peserta, proses verifikasi dan pembayaran klaim juga menjadi lebih cepat. Kemudian kecepatan pengolahan data dan informasi layanan juga bisa meningkat. Selain itu, ada transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama,” jelas Dadang. Hal senada disampaikan Direktur RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, dr Haryadi Ibnu Junaedi SpB. Menurutnya, bridging system membuat pelayanan di rumah sakitnya menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan sistem yang lama, rumah sakit harus melakukan entri data tiga kali untuk tiga sistem yang berbeda dengan jumlah kunjungan pasien yang banyak. Apalagi setiap sistem juga memiliki kebutuhan input data dan output yang berbeda. "Proses input registrasi yang mulanya kurang lebih 3 menit, setelah dilakukan bridging system hanya butuh waktu kurang dari 1 menit," kata Ibnu. Lamanya registrasi terkait erat dengan proses pelayanan karena tingginya kunjungan pasien BPJS Kesehatan yang mencapai rata-rata 900 pasien per hari. "Bridging system di rumah sakit kami telah mampu mengintegrasikan tiga sistem sekaligus, yaitu sistem BPJS Kesehatan, SIM rumah sakit, dan INA-CBGs, sehingga proses pelayanan mulai dari registrasi sampai klaim pembiayaan menjadi lebih cepat dan akurat," tambahnya. Sampai dengan bulan April 2014, pengembangan bridging system sudah diimplementasikan secara penuh di lima Rumah Sakit, yaitu RSUD Koja Jakarta Utara, RSUP Persahabatan Jakarta Timur, RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, RSUP Kandou Manado, dan RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sementara itu, ada 12 rumah sakit yang masih dalam proses uji coba bridging system, yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RS Jantung Harapan Kita, RSUD Budi Asih, RSPI Sulianti Saroso, RS Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Moewardi Surakarta, RS Ortopedi Suharso Sukoharjo, RSUD Sutomo Surabaya, dan RSU Haji Surabaya. Selain itu, BPJS Kesehatan juga tengah melakukan proses pengembangan bridging system pada 36 rumah sakit lainnya.
11
2 0 1 4
RAPAT ARAHAN STRATEGI BPJS KESEHATAN (RASNAS) DIBUKA KEPALA BAPPENAS
Menurut Dadang, terdapat sejumlah keuntungan yang diperoleh dari pengembangan bridging system. Bagi peserta BPJS Kesehatan, proses antrian jadi lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem RS, sehingga peserta juga lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan. Keuntungan bagi pihak rumah sakit antara lain meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat. Di samping itu, penyelesaian insentif pelayanan berdasarkan beban kerja juga menjadi lebih cepat diselesaikan.
J u n i
"Dengan penandatanganan MoU ini, ke depan diharapkan hal ini dapat diikuti oleh organisasi kemasyarakatan lain, sehingga implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan akan berjalan semakin baik," pungkas Fachmi.
“Dalam bridging system juga ada transparansi, tapi tidak saling intervensi antara kedua sistem. Hubungan kedua sistem dikelola dengan web service yang akan membatasi juga akses masing-masing sistem, sehingga tingkat keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga,” papar Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Dadang Setiabudi dalam Diskusi Media bersama BPJS Kesehatan bertemakan Penerapan Bridgyng System dalam Implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan.
2
Tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini adalah pertemuan antara seluruh direksi faskes milik Muhammadiyah dengan BPJS Kesehatan pada 8 Juni 2014 nanti saat peresmian Rumah Sakit Lamongan milik Muhammadiyah di Jawa Timur. Dalam acara tersebut, BPJS Kesehatan akan kembali melakukan sosialisasi, sekaligus menyamakan persepsi bahwa program JKN perlu diamankan bersama-sama.
Sasaran yang ingin dicapai dengan bridging system ini adalah mewujudkan pelayanan yang lebih lancar, efektif, efisien, ada kepastian pembiayaan, kecepatan klaim, serta kepuasan konsumen yang meliputi pasien, pelayan, dan stakeholder. Sementara itu, beberapa maksud dan tujuan dibentuknya bridging system antara lain untuk menghubungkan dua sistem yang berbeda, meningkatkan efektivitas entry data, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan lebih cepat dalam proses pengelolaan, baik klaim, piutang, verifikasi, dan sebagainya.
E d i s i
“Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan, maka supply dari pelayanan kesehatan pun akan semakin tinggi sehingga kebutuhan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diharapkan semakin luas. Melalui jaringan faskes milik PP Muhammadiyah salah satunya diharapkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan ini akan terpenuhi, sehingga peserta dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” terang Fachmi.
"Alhamdulillah, MK telah memutuskan dan mengabulkan gugatan Muhammadiyah bahwa penyelenggaraan rumah sakit tidak harus melalui yayasan yang berbadan hukum khusus. Saat ini sudah ada sekitar 500-an lembaga pelayanan kesehatan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Dengan ditandatanganinya MoU ini, semoga pelayanan kesehatan Muhammadiyah bisa segera menjadi provider BPJS Kesehatan," kata Din Syamsuddin.
Dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang lebih baik kepada peserta maupun terhadap fasilitas kesehatan (RS), BPJS Kesehatan mengembangkan Bridging System. Ini merupakan penggunaan fasilitas teknologi IT (web service) yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnya secara langsung. Bridging system bertujuan meningkatkan efektivitas entry data processing serta efisiensi penggunaan sumber daya dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem, namun bersifat transparan.
K e s e h a t a n
Fachmi Idris berharap, MoU ini adalah salah satu langkah pemenuhan supply pelayanan kesehatandari implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sadar bahwa keberhasilan program negara ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya organisasi masyarakat seperti PP Muhammadiyah.
Penandatanganan MoU ini juga disambut baik oleh Din Syamsuddin. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) juga baru saja mengabulkan gugatan Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sehingga memungkinkan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit baru atau memperpanjang izin rumah sakit yang sudah ada.
B P J S
Untuk meningkatkan perluasan Pelayanan Kesehatan di tingkat lanjutan perluasan jaringan fasilitas kesehatan juga membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk di jaringan organisasi PP Muhammadiyah.Hal ini disepakti dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dengan PP Muhammadiyah pada saat pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Samarinda (23/05) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Kedepan diharapkan, hal ini dapat diikuti oleh organisasi kemasyarakatan lain, sehingga implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan akan berjalan semakin baik.
Jakarta: Pelaksanaan JKN melibatkan tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Dengan banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, diketahui bahwa setiap fasilitas kesehatan membuat sistem informasi dengan berbagai platform, sehingga berpotensi menyebabkan kesulitan jika antar sistem akan berkomunikasi (BPJS Kesehatan dengan RS).
I n f o
SAMARINDA : Sejak 1 Januari 2014 implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Keberhasilan implementasi program ini tentu tidak lepas dari peran serta Fasilitas Kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan khususnya bagi Fasilitas Kesehatan (baik itu faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan).
DISKUSI MEDIA : BPJS KESEHATAN KEMBANGKAN BRIDGING SYSTEM DENGAN RUMAH SAKIT
MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA Calon Peserta
BPJS
PENDAFTARAN di Kantor BPJS
Mengisi DIP ( Daftar Isian Peserta )
1 Calon Peserta mengisi Daftar Isian Peserta , membawa Kartu Keluarga/KTP, Paspor pas foto berwarna 3x4 sebanyak 1 lembar. Untuk Anggota Keluarga menunjukan Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akte Kelahiran.
2
Menerima KARTU PESERTA Memberikan Bukti Pembayaran ke Petugas BPJS Kesehatan
Membayar Iuran Sesuai NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA) PERORANGAN
BANK
Data diproses oleh Petugas BPJS Kesehatan untuk diterbitkan nomor Virtual Account (VA) perorangan dan diserahkan ke calon peserta.
3 Calon Peserta membayar iuran lewat ATM/Setor Tunai sesuai
dengan nomor Virtual Account (VA) Peroranganke bank yang telah bekerja sama.
4 Membawa bukti pembayaran untuk dicetakan Kartu Peserta. 5 Peserta menerima Kartu Peserta sebagai Idientitas dalam mengakses pelayanan
MEKANISME PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN BAGI
PEKERJA PENERIMA UPAH Mengisi Formulir Registrasi Data Sekuruh Karyawan dan Anggota Keluarga
BPJS PENDAFTARAN di Kantor BPJS
Menerima KARTU PESERTA
Proses Data Di Kantor BPJS Kesehatan
BADAN USAHA Memberikan Bukti Pembayaran ke Petugas BPJS Kesehatan
Membayar Iuran Sesuai NOMOR VIRTUAL ACCOUNT (VA) PERORANGAN
1
Pemberi Kerja/Badan Usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan : a. Formulir Registrasi Badan Usaha/Badan Hukum Lainnya b. Data karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
2
Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) Badan Usaha dari petugas BPJS Kesehatan, untuk dilakukan pembayaran iuran ke Bank yang telah kerjasama .
3
Bukti pembayaran iuran diserahkan ke petugas BPJS Kesehatan untuk dicetakan Kartu Peserta.
4
Pemberi Kerja/Badan Usaha menerima Kartu Peserta untuk didistribusikan kepada karyawan
BANK
PENDAFTA RAN TIDAK DIKENAKA N BIAYA ADMINIST RASI
Simpan nomor Virtual Account Anda untuk digunakan setiap kali transaksi pembayaran
Pendaftaran di website BPJS-Kesehatan :
Cara Mudah mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, tinggal “Klik” www.BPJS-Kesehatan.go.id
Sudahkah Anda Mendaftar ? Informasi Hubungi Kantor BPJS KesehatanTerdekat
BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940
