INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi III Bulan Juli 2014

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

Integrasi Jamkesda Dalam Optimalisasi

Program JKN

CATATAN CEO

SALAM REDAKSI

CARA PANDANG OPTIMIS

Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Dari pemberitaan yang beredar belakangan, cukup banyak masyarakat Indonesia yang belum masuk dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu diharapkan peran pemerintah daerah melalui program Jamkesda diharapkan dapat menutup kuota bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk menjadi peserta PBI.

SEBUAH laman di dunia maya memberikan sebuah kisah menarik. Ada dua orang sales produk sepatu yang dikirim oleh dua perusahaan berbeda untuk bersaing memasarkan produk sepatu mereka di sebuah pedalaman. Setibanya di sana, dua sales ini tercengang karena penduduk asli pedalaman tersebut sama sekali tidak menggunakan sepatu, mereka pergi ke manamana bertelanjang kaki tanpa alas sandal apalagi sepatu.

Secara khusus Info BPJS Kesehatan edisi III ini akan mengupas bagaimana Jamkesda berintegrasi dengan JKN BPJS Kesehatan. Dalam rubrik FOKUS kami akan paparkan bagaimana Pemda akan mengintegrasikan Jamkesda dan bagaiman Pemda melakukan persiapan dalam mendukung implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan.

Sales dari perusahaan pertama langsung PESIMIS dan mengontak kantor pusat. “Bos, pulangkan saja saya. Percuma jualan sepatu di sini, tidak akan laku sebab tidak satu orang pun memakai sepatu di sini!” kata sales tersebut di ujung telepon. Sales yang kedua pun langsung menelepon kantor pusatnya, namun bedanya ia menelepon dengan OPTIMIS. “Bos, kita bahkan bisa membangun pabrik sepatu di sini! Pasar kita banyak, belum satu orang pun memiliki sepatu di sini!”

Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus bersama Menteri Negara Dalam Negeri Republik Indonesia, Gamawan Fauzi dalam rubrik BINCANG. Bagaimana pandangan beliau tentang integrasi Jamkesda dengan program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan di kupas tuntas dalam rubrik tersebut. Dan informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang kami hadirkan dalam rubrik-rubrik lain.

I n f o

B P J S

K e s e h a t a n

E d i s i

3

B u l a n

J u l i

2 0 1 4

Dua kisah dengan latar kondisi yang sama namun dengan pemaknaan yang sama sekali berbeda. Bayangkan jika semua orang melihat donat lebih kepada lubang-nya, memandang kegagalan sebagai akhir perjuangan daripada sebuah pelajaran berharga, atau memaknai malam sebagai gelap gulita yang kelam menakutkan dibandingkan menikmati ribuan kerlip cantik bintang di atas awan.

Direktur Utama Fachmi Idris

Sebenarnya apa yang membedakan dari kedua persepsi di atas? jawabannya hanya satu yaitu CARA PANDANG mereka yang berbeda (optimis dan pesimis). Pesimis adalah sifat yang penuh keraguan dan bimbang dengan kemampuan. Orang yang pesimis seringkali tidak berani mengambil resiko dan memilih berputus asa setiap menghadapi rintangan. Sifat yang sangat merugikan karena membuat tidak percaya diri setiap kali ingin memutuskan atau melakukan sesuatu. Sebaliknya, sifat optimis adalah sifat yang penuh dengan pikiran positif dan keyakinan. Pun demikian halnya dengan apa yang terjadi di BPJS Kesehatan di masa-masa awal berdirinya. Meskipun sederet keluhan mewarnai dan sekelumit persoalan membebani, tidak pernah ada alasan untuk menyerah pada tantangan. Pasti ada cara untuk mengatasi seluruh permasalahan. Selalu ada jalan keluar terhadap berbagai keluhan, meskipun kritikan terhadap lamanya proses pendaftaran, rumitnya pelayanan, kualitas yang menurun atau ketidakpercayaan faskes atas kecukupan tarif terhadap pelayanan serta kendala infrastruktur dan jaringan menghadang. Ini hanya masalah waktu untuk menyelesaikan satu demi satu persoalan dan masalah waktu ini harus dikendalikan dengan perencanaan dan komitmen menyelesaikan persoalan yang ada. Awal dari sebuah perjuangan, bukan akhir dari suatu pertarungan. Pasti ada cara selama mau berusaha, menjadi lebih baik untuk selalu meningkatkan mutu layanan bagi peserta. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan. Jaminan mutu, keamanan atau keselamatan, dan sikap profesionalisme menjadi fokus perhatian bagi penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan, agar pelayanan kesehatan betul-betul memberi jaminan kepuasan kepada peserta.

"No Business Without Service". BPJS Kesehatan didirikan agar jasa yang dihasilkan bermanfaat bagi peserta. Hal ini menunjukkan bahwa peserta bukanlah sebuah masalah, mereka adalah tujuan bisnis kita. Untuk mencapai tujuan bisnis tersebut, harus ada cara untuk memberikan perhatian (care) secara total kepada apa yang ingin kita capai (peserta). Bila rasa care tadi telah berakar dalam hati dan bahkan telah menjadi soul and rhythm of our service activities, tidak mustahil apa yang digariskan dalam Visi dan Misi BPJS Kesehatan untuk menuju Cakupan Semesta 2019 dalam health insurance dapat tercapai secara optimal dan excellent. Selain pelayanan yang sempurna (service excellent), tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan situasi saat ini adalah kemampuan perusahaan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan (partnership excellent). Pelayanan dan kemitraan merupakan dasar dari pendirian sebuah usaha. Pelayanan sepenuh hati yang didukung oleh kemitraan yang mutual benefit mampu menghadirkan kepuasan pada peserta dan merupakan titik pembeda antara sebuah perusahaan pemenang dan perusahaan lainnya. Kesadaran untuk menjadi institusi pemenang dengan terus menekankan pada pelayanan sepenuh hati (service excellent) dan kemitraan mutualisme (partnership excellent), adalah langkah strategis yang selanjutnya secara terus menerus diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh Duta BPJS Kesehatan dalam menyikapi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai jaminan kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Tentunya dengan satu cara pandang yang sama, OPTIMIS bahwa keberhasilan mutu layanan bagi peserta dengan segala permasalahannya adalah awal kemenangan lahirnya jaminan kesehatan yang merata bagi semua.

DAFTAR ISI 3

FOKUS

Jamkesda Integrasi ke BPJS Kesehatan Ringankan Pemda, Sejak Dioperasionalkan BPJS Kesehatan, DI Yogya Langsung Siapkan Sarana 7

BENEFIT

Jangan Khawatir BPJS Kesehatan Menjamin, Deteksi Sebelum Kanker Serviks Menyerang 9

TESTIMONI

6

BINCANG

Tidak Ada Keraguan Pemda Laksanakan JKN

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

Pindah Faskes Tingkat Pertama Redaksi Yth, Saya ingin bertanya, bagaimana cara berpindah RS/Dr keluarga dari Faskes Tingkat Pertama. Sebelumnya saya dari , Faskes tingkat pertama : Polres banyuasin. Dikarenakan keluarga berdomisili di Palembang, maka kami mau pindah ke dokter keluarga yg dekat dari segi jaraknya. Terimakasih, Ruli Pratama Pulungan [email protected]

Jawab : Perubahan faskes tingkat I dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data. Perubahan Faskes tingkat I dapat dilakukan apabila peserta sudah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes tingkat I sebelumnya.

INFO BPJS Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

INFOBPJS Edisi III Bulan Juli 2014

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

8

PELANGGAN

JAMKESDA Terintegrasi BPJS Kesehatan Lebih Menguntungkan 9

Kesehatan

Integrasi Jamkesda Dalam Optimalisasi

Program JKN

Q&A

Entin Rohendi, Pensiunan Perawat 35 Tahun Berobat 11

10

Wapres : Dukungan Pemda Harus Optimal dalam Implementasi JKN

SURAT PEMBACA

Kesehatan

Bagaimana mendaftar secara online melalui website ?

KILAS PERISTIWA

Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas. Redaksi

SEHAT

Kalap Menyantap Menu Lebaran Badan Bisa "Melar"

Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Purnawarman Basundoro PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rachmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani REDAKTUR Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati DISTRIBUSI & PERCETAKAN Basuki Anton Tri Wibowo

FOKUS

Jamkesda Integrasi

ke BPJS Kesehatan Ringankan Pemda Sejak dioperasionalkan BPJS Kesehatan pada awal tahun ini, berbagai kalangan meminta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dihapuskan agar tidak terjadi "overlapping" (tumpang tindih) dalam pelaksanaan. Permintaan itu, sesuai keputusan rapat koordinasi (Rakor) tingkat menteri tentang persiapan implementasi BPJS Kesehatan.

S

aat itu, pemerintah memutuskan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan diintegrasikan ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014. Namun, jumlahnya akan diverifikasi ulang dan diperkirakan berkurang dari 45,5 juta jiwa saat ini menjadi hanya sekitar 11 juta.

Meski demikian, mengingat dalam sistem Jamkesda ada daerah yang tidak hanya mencakup kelompok miskin tetapi menyeluruh, maka sistem Jamkesda masih bisa berlangsung ketika BPJS Kesehatan berjalan. I n f o

Sebenarnya, bagi pemerintah daerah, dengan adanya BPJS Kesehatan, justru beban anggaran menjadi ringan. Alasannya pemerintah daerah bisa memberikan jaminan yang komprehensif dengan iuran yang jelas. Memberikan Jaminan tanpa bekerjasama dengan jaminan kesehatan sosial akan memberatkan pemerintah daerah dalam penjaminan kesehatan terutama untuk penyakit berbiaya besar.

B P J S K e s e h a t a n

Adapun, dana yang dianggarkan untuk Jamkesda pun, diserahkan pengelolaannya kepada BPJS Kesehatan langsung dari APBD. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari anggaran mengendap di dinas kesehatan, seperti yang dikeluhkan sejumlah pusat layanan kesehatan selama ini. Untuk hal ini diperlukan penjabaran teknis terhadap Permendagri 27/2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014. Kepada layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, rumah sakit pratama, dan fasilitas layanan primer lain milik pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Seperti pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), dan BLU Daerah.

Endang mengakui, era jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ada perubahan drastis dalam sistem pelayanan kesehatan. Masyarakat diminta konsisten mematuhi jenjang pelayanan mulai dari pelayanan tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik, dokter keluarga yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. “Jika diperlukan penanganan lanjutan baru dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit ini juga ada jenjang rujukannya. Kecuali jika keadaan emergensi peserta boleh langsung ke rumah sakit,” ujarnya.

Mengenai peningkatan kepesertaan masyarakat, pihaknya sudah melakukan berbagai terobosan. Gebrakan terbarunya adalah dengan memberikan sanksi-sanksi berupa pemberhentian layanan publik pada mereka yang belum bergabung dengan BPJS kesehatan. Untuk itu, BPJS kesehatan telah merapat ke beberapa kementerian/ lembaga terkait. Beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan telah membuat MoU dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk menindak perusahaan yang tak mendaftarkan pegawainya dalam asuransi kesehatan nasional ini. Salah satu sanksi yang telah dicanangkan oleh keduanya adalah tidak diberikannya ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi perusahaan yang ingin memperluas bangunannya. Tak hanya itu, perusahaan juga bisa terancam dicabut izinnya.

Kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan baru mencapai 47 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, yang diperkirakan mencapai 257,5 juta jiwa. Hingga, 4 April lalu, tercatat sebanyak 119 juta jiwa masyarakat yang telah terdaftar dalam BPJS kesehatan. "Ada sekitar 1,5 juta jiwa pekerja bukan penerima upah yang bergabung. Ini menunjukkan semakin besar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan," tutur Endang.

Bupati Muba Dukung Percepatan Implementasi JKN Sejumlah indikator pembangunan kesehatan membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemda, sebagai penyelenggara diharapkan mampu berperan aktif dan efektif sebagai koordinator penyelenggara pembangunan kesehatan di daerah masing-masing.

3

2 0 1 4

Selama ini, sudah seratus lebih, pemerintah kabupaten/kota yang sudah menyatakan untuk mengintegrasikan program Jamkesda dengan BPJS Kesehatan. Sudah banyak pula provinsi yang bergabung, diantaranya, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Provinsi Sulawesi Barat.

J u l i

Penguatan Aspek Hukum

Peraturan-peraturan tersebut rencananya akan mulai diterapkan pada awal tahun depan. Endang mengatakan, saat ini seluruh peraturan tersebut masih dalam proses pengkajian antar lembaga terkait. Namun, saat ini, yang paling ditekankan pihaknya adalah pendekatan dan sosialisasi pada masyarakat dan perusahaan mengenai BPJS Kesehatan. "kita nggak ingin terlihat memaksa dengan sanksi-sanksi yang telah disiapkan meskipun dalam undang-undang juga telah disebutkan mengenai kewajiban kepesertaan. Sosialisasi harus terus dilakukan. Itu yang kami tekankan saat ini," ujarnya.

B u l a n

Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati

Endang, mengatakan, BPJS kesehatan berencana melakukan MoU dengan Kementerian Agama untuk ikut serta melancarkan aksinya. Rencananya, surat kepesertaan BPJS kesehatan akan dijadikan salah satu syarat dalam mendaftarkan pernikahan. "Jadi nanti kamu-kamu kalau mau menikah harus daftar BPJS kesehatan dulu hahaha," kata Endang Tidarwati.

3

Daerah (Jamkesda) dipastikan akan menyatu dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 2 tahun setelah operasional," kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati.

E d i s i

"Program Jaminan Kesehatan

BPJS kesehatan juga tengah memantapkan draft MoU dengan pihak kepolisian. Untuk MoU kali ini, yang disasar adalah masyarakat bukan penerima upah alias peserta mandiri. Mereka yang tidak memiliki surat keterangan telah bergabung dengan BPJS kesehatan, maka harus bersiap tidak bisa mengurus surat izin mengemudi (SIM), ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK.

FOKUS

Tujuannya, agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, terutama untuk percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Selama ini, yang perlu perhatian khusus adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), angka kelahiran total (total fertility rate/TFR), peningkatan persentase penduduk dengan akses air minum yang berkualitas, untuk penyakit malaria. Dengan demikian, implementasi Program JKN, di daearah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka, Bupati Muba (Musi Banyuasin-Sumsel) Ir H Pahri Azhari, mendukung percepatan implementasi pelaksanaan BPJS Kesehatan. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Muba melalui Dinas Kesehatan, antara lain, telah menetapkan nama-nama Bendahara BPJS dan Nomor Rekening

Pihaknya, sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan seluruh kepala Puskesmas dalam rangka pembahasan dana kapitasi BPJS di Bidang Kesehatan."Kami juga melakukan konsultasi ke TAPD mengenai pembuatan RKA dan DPA dana kapitasi BPJS, melakukan konsultasi ke Dinkes Provinsi Sumsel, Kementerian Kesehatan, serta mengikuti workshop dan rapat kerja tentang penggunaan dana kapitasi BPJS Kesehatan," ujarnya. Pihaknya juga melakukan pembuatan RKA dana kapitasi BPJS oleh Tim Penyusun anggaran melalui Dinas Kesehatan. Dengan menetapkan penggunaan dana kapitasi BPJS

2 0 1 4 J u l i

Pemkab Muba, juga membahas Dana Kapitasi BPJS Kesehatan, dengn berbagai elemen. “Kami sengaja mengundang berbagai elemen untuk membahas pembahasan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Muba Sehat Tahun 2014 agar hasilnya kelak komprehensif, baik terkait permasalahan pengelolaan dana kapitasi, aspek hukum, pencegahan atas penyimpangan keuangan, maupun pelaksanaan di lapangan,” paparnya.

Pahri, menjelaskan, Jaminan Muba Sehat (Jamkesda) sudah dimulai 1 Juni 2008 hingga sekarang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemkab Musi Banyuasin. Sedangkan, Askes Alba merupakan Jaminan Muba Sehat yang di Peruntukkan bagi seluruh Kepala Desa, Sekdes yang bukan PNS, Kaur pada Kantor Desa, Kadus, BPD dan seluruh anggota beserta keluarga dan dua orang anak dengan standar pelayanan rumah sakit di Kelas II. Adapun, Jaminan Muba Semesta diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan standar pelayanan rumah sakit di Kelas III." Program kami itu, memang sudah ada sebelumnya dan sekaligus melengkapi pelayanan terhadap orang miskin yang belum terakomodir," jelasnya.

Bupati Musi Banyuasin Ir.H. Pahri Azhari

B u l a n

Kesehatan melalui surat keputusan Bupati Muba dengan rincian 70 persen digunakan untuk jasa medis, 20 persen digunakan untuk obat, Alkes, dan Bahan Habis Pakai, dan 10 persen digunakan untuk operasional lainya. Serta pembuatan (POA) oleh masing-masing puskesmas.

Pembahasan ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian agar penyusunan pembahasan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Muba Sehat Tahun 2014, tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. "Kita semua tahu, reformasi pelayanan jaminan sosial masyarakat telah dimulai sejak awal Tahun 2014, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan," ujarnya.

"Pemkab Muba melalui Dinas Kesehatan telah berkordinasi dengan pihak terkait dalam rangka implementasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Muba. Berbagai upaya telah kita lakukan upaya-upaya dalam rangka implementasi BPJS Kesehatan," kata Pahri.

3

Sejak Dioperasionalkan BPJS Kesehatan, DI Yogya Langsung Siapkan Sarana Kesehatan

E d i s i K e s e h a t a n B P J S I n f o

Puskesmas melalui Keputusan Bupati Muba Nomor 057/2014 tanggal 08 Mei Tahun 2014.

P

rogram JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan program pembangunan kesehatan nasional yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan. Titik beratnya pada upaya peningkatan kualitas hidup dan pencegahan penyakit, selain pengobatan dan pemulihan. Setelah dioperasionalkan BPJS Kesehatan, sejak awal tahun ini, Pemerintah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pun menyikapi secara positif sekaligus meluncurkan Kartu JKN. Bahkan, dalam kesiapan pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK), telah dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman antara Adinkes, ASKLIN, PKFI. Persi dengan BPJS Kesehatan. Termasuk di dalamnya, difasilitasi Pelayanan Kesehatan Primer (puskesmas, Klinik Pratama serta praktek dokter/ dokter gigi, sekunder (Rumah Sakit klas D dan C), Tersier (RS Klas B dan A ), serta dilakukan redistribusi tenaga dokter dokter/dokter gigi di Puskesmas kabupaten/kota. "Sudah lama kita lakukan sosialisasi dengan mempersiapkan berbagai fasilitas yang ada. Memang, program kesehatan masyarakat harus ditingkatkan agar status kesehatan masyarakat menjadi semakin baik," kata Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Alasannya, di wilayah ini, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB) tinggi. Usia Harapan Hidup, rendah, sebagai indikator yang berperan dalam Indekskes kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index. "Sedangkan tujuan Program JKN sendiri, adalah terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin," tuturnya. Sehingga, lanjutnya, dengan diberlakukannya JKN, pihaknya, tidak ingin mendengar lagi adanya keluhan penduduk miskin yang tidak terlayani kesehatannya oleh rumah sakit. Ke depan, adalah semakin mantapnya penyelenggaraan program JKN maka kegiatannya juga sesuai standar, acuan, juklak dan didapatnya informasi program JKN dari pencatatan, pelaporan, bimbingan tekhnik dan sumbar lain dan ditargetkan tahun 2019 seluruh penduduk terlayani JKN ini.

4

"Jangan sampai ada persepsi yang tidak sama antara para pengelola program JKN di pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan penyesuaian implementasinya di daerah, agar efektif," sarannya. Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X

Pemda DI Yogyakarta, mengaku siap menanggung biaya kesehatan bagi warganya sebanyak 2.062.488 jiwa. Kesiapan itu salah satunya dengan menggandeng ratusan unit pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang tersebar di wilayah ini. Hal ini merupakan, tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bernomor B- 202/MENKO/ KESRA/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013. Jumlah kepesertaan di DI Yogyakarta, yang terkover BPJS Kesehatan, sebanyak 2.062.488 jiwa. Jumlah tersebut meliputi penerima bantuan iuran (PBI), Jamkesmas, Askes PNS, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jamsostek, Jamkes TNI/ Polri beserta PNS-nya. “Kami menyiapkan 121 puskesmas, 141 praktik dokter/dokter gigi, klinik pertama, 48 rumah sakit pemerintah dan swasta, tiga laboratorium klinik, 11 apotek,” jelasnya. Selain itu, Pemda DIY juga menyerahkan fasilitas pendukung berupa tiga mobil ambulans masing-masing untuk RSUD

Bantul, RSUD Kulonprogo, dan RSUD Gunungkidul. "Ya sekali lagi, adanya BPJS Kesehatan, seharusnya tidak ada lagi warga miskin di DIY yang tidak terlayani masalah kesehatan. “Memang ini butuh proses, namun sebisa mungkin 2019 harus bisa ter-cover semuanya,” kata Sultan. Harapannya, keberadaan program tersebut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Apalagi, semua rumah sakit juga siap mendukung melaksanakan Program JKN. Misalnya, RSUD Wonosari, sudah sejak awal dioperasionalkan BPJS Kesehatan, sudah menyiapkan sarana dan prasarana. Untuk ruang perawatan bagi peserta JKN, baik itu, dulunya pemegang kartu Jamkesmas, Jamsostek, Askes PNS dan anggota TNI Polri, sudah disediakan 198 bed pasien. Jumlah tersebut terdiri dari 138 untuk kelas 3 juga 60 untuk kelas 1 dan kelas 2. Tidak hanya itu saja, penataan dan pembangunan bangsal baru, terus dilakukan.

FOKUS KJS, JKA, Maupun Program Jamkesda Lainnya

Pemda Sangat Diuntungkan

Integrasi ke BPJS Kesehatan

T

ak perlu diragukan lagi. Berbagai kalangan sudah merespon positif operasional BPJS Kesehatan, sejak awal tahun ini, Indonesia, memasuki era "universal coverage" dalam jaminan sosial, walaupun sejumlah negara maju sudah melakukannya pasca Perang Dunia II. Faktanya, ketika dioperasikan, ada 107 kabupaten/kota yang terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Per 1 Januari 2014, sebanyak 2.340.000 peserta Jamkesda langsung bergabung ke dalam kepesertaan JKN. Sedangkan, warga yang belum tercakup PBI bisa di-cover dana Jamkesda berdasarkan domisili masing-masing, lalu diintegrasikan bertahap ke dalam BPJS Kesehatan.

I n f o

Melalui integrasi ini, pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan dana untuk program pengobatan gratis. Misalnya, Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki Program Kartu Jakarta Sehat (KJS), langsung diintegrasikan ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Integrasi antara Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan harus dilakukan, mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika berada di daerahnya sendiri. “Sebagai peserta BPJS Kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, di mana pun ketika dibutuhkan,” kata Fachmi. Meski demikian, dia berharap pemda bisa mendorong peningkatan besaran iuran peserta Jamkesda. Besaran iuran yang setara antara Jamkesda dan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) diperlukan karena Jamkesda secara bertahap dialihkan ke BPJS Kesehatan. Dengan begitu Jamkesda dapat memenuhi kriteria pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU SJSN.

BPJS tidak boleh mengutip bayaran, hanya melayani sesuai dengan rujukan yang dibawa dari dokter praktik swasta atau Puskesmas. "Jadi ke depan, fungsi rumah sakit hanya melayani pasien dan tidak melakukan hubungan bayar membayar. Semua urusan bayar membayar terkait pelayanan kesehatan akan diurus oleh pihak rumah sakit dengan BPJS," terangnya. Pemprov Aceh, sejak awal memang sangat tertarik dan memahami UU BPJS ini, sebab berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UU-PA), pemerintah Aceh juga memiliki kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya. Maka, Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diselenggarakan pemerintah daerah Aceh akhirnya secara resmi diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kita perkirakan 27 persen warga yang belum tergabung dalam jaminan kesehatan ini, berasal dari kalangan menengah. Dan kita upayakan mereka tergabung dalam jaminan kesehatan kategori mandiri. Bagi penduduk miskin yang belum terdata di Jamkesda dan Jamkesmas, akan ditanggulangi iurannya oleh Baznas yang berada di Sumbar,” kata gubernur. Tidak hanya itu, untuk menyukseskan JKN ini, 261 puskesmas di Sumbar, sudah menyatakan kese¬diaan untuk bergabung dalam BPJS. Kepada pus-kesmas ini, gubernur ber¬pesan, agar memberikan layanan seoptimal mungkin bagi masyarakat. Jangan sedikit-sedikit di rujuk ke rumah sakit. Hal senada dikatakan oleh Ketua DPRD Sumbar, Yultekhnil. “Puskesmas jangan sampai hanya menja¬di tempat rujukan saja. Puskesmas pun sudah harus berbenah baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana,” terangnya. Untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan, Pemda Sumbar memperoleh anggaran dari APBN sekitar Rp300 miliar yang akan dikucurkan setiap tahunnya. JSelain itu, dana dari APBD Sumbar sekitar Rp77 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pelaksanaan BPJS Kesehatan dan pembayaran iuran bagi masya¬rakat kurang mampu.

5

2 0 1 4

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris

Sehingga, jumlah keseluruhan penduduk Sumbar yang sudah tergabung dalam jaminan kesehatan adalah sekitar 73 persen yang terdiri dari peserta Askes, jaminan kesehatan mandiri, dan lainnya. Dengan kondisi seperti ini, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, masih ada sekitar 27 persen lagi penduduk Sumbar yang belum memiliki jaminan kesehatan.

J u l i

“Bergabung dengan BPJS, warga memiliki banyak keuntungan. Seluruh biaya berobat sakitnya ditanggung pemerintah dimana pun dan kapan pun tanpa dibatasi nilainya,” jelasnya.

Sejumlah pemerintah daerah lainnya juga sudah mengintegrasikan jaminan kesehatan ke dalam BPJS Kesehatan. Misalnya, Provinsi Gorontalo maupun Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sebanyak, 2,3 juta penduduk miskin dan hampir miskin di Sumbar sudah tergabung dalam Badan Penye-leng¬gara Jaminan Sosial (BPJS). Dari 2, 3 juta jiwa tersebut, 850 jiwa merupakan penerima jaminan kesehatan "Sumbar Sakato" yang sudah diintegrasikan ke dalam BPJS.

B u l a n

Sekda Pemprov Aceh, Drs T Setia Budi, semua sarana pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan

Pihaknya juga berharap pemda bisa mendorong peningkatan besaran iuran peserta Jamkesda. Besaran iuran yang setara antara Jamkesda dan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) diperlukan karena Jamkesda secara bertahap dialihkan ke BPJS Kesehatan. Dengan begitu Jamkesda dapat memenuhi kriteria pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU SJSN..

3

Sementara, Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, mengakui semakin hari semakin banyak pemda lainnya mengambil kebijakan serupa. Hanya, memang saat dioperasionalkan lembaganya, baru ada 107 wilayah kota dan kabupaten yang berkomitmen untuk bergabung.

Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh Nangroe Darussalam, setelah integrasi, tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk program berobat gratis. Karena, semua dana untuk jaminan kesehatan, akan ditanggung pemerintah pusat melalui BPJS Kesehatan. Pemda cukup menyediakan sarana dan prasarana untuk realisasi BPJS di daerah termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

Sementara, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan, integrasi antara Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan harus dilakukan, mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketikaberada di daerahnya sendiri.

E d i s i

Sebanarnya, KJS yang dilaksanakan Pemprov DKI dijadikan sebagai uji coba untuk pelaksanaan KJKN. Hasilnya cukup lancar dan tidak ada kendala.

"Keuntungan yang diperoleh dari BPJS Kesehatan jauh lebih besar dibanding Jamkesda. BPJS bersifat gotong royong, di mana semakin banyak kepesertaan semakin besar pula subsidi silang," ujarnya.

K e s e h a t a n

Dengan demikian maka pelayanan kesehatan bagi warga peserta KJS, JKA, mapun Sumbar Sakato, ditangani langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, peserta KJS akan mendapatkan manfaat lebih banyak dan pelayanan yang lebih maksimal. Meleburkan KJS ke dalam JKN, orang Jakarta sakit di Papua atau Kalimantan tetap bisa berobat di rumah sakit di daerah tersebut.

B P J S

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), juga mengintegrasikan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) ke dalam program nasional ini. Disusul dengan wilayah lain, seperti jaminan kesehatan "Sumbar Sakato" maupun jaminan kesehatan daerah lainnya.

BINCANG

Tidak Ada Keraguan Pemda Laksanakan JKN

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

P

I n f o

B P J S

K e s e h a t a n

E d i s i

3

B u l a n

J u l i

2 0 1 4

rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penyedia jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat seluruh Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa melaksanaan program JKN merupakan tugas besar yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Kerjasama dengan banyak pihak sangat perlu dijalankan oleh BPJS Kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan program, termasuk Pemda, yang saat ini juga masih mengelola program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warganya. Disisi lain, sebagian besar fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu maupun tingkat lanjutan (FKTL) seperti Rumah Sakit Umum Daerah, semuanya dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sejauh mana peran aktif Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program JKN? BPJS Kesehatan merangkum berbagai kegiatan Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi, dalam sebuah perbincangan, berikut petikannya.

Beberapa bulan lalu, sejumlah pimpinan daerah, memunculkan beragam pendapat soal JKN. Seperti apa rinciannya ? Sebagai program yang masih baru, tentu ada pimpinan daerah yang masih mengkhawatirkan adanya duplikasi pelaksanaan antara JKN dan Jamkesda. Makanya, kita mengundang seluruh gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional dalam rangka Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program JKN, bulan lalu. Rapat ini, sekaligus menanggapi adanya surat dari daerah yang masuk ke Sekretariat Wakil Presiden, berisikan keraguan dalam melaksanakan Program JKN. Maka atas intruksi Bapak Wakil Presiden diadakanlah rapat kerja saat itu. Dalam rapat kerja ini pihak-pihak terkait memberikan penjelasan teknis agar dapat dipahami oleh pemerintah daerah. Sehingga Program JKN dapat mulus dilaksanakan. Setelah diberikan pemahaman secara rinci, kita pun langsung melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya, agar tidak ada lagi keraguan pimpinan wilayah melaksanakan JKN. Perjanjian itu sendiri, intinya, tentang optimalisasi peran pemda melaksanakan program JKN.

Berapa kepala daerah yang mengikuti rapat kerja ? Ada 538 kepala daerah se-Indonesia, terdiri dari 34 gubernur, 93 walikota, dan 411 bupati, ditambah dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggara JKN dalam rangka sosiaslisasi program BPJS Kesehatan. Selain itu, ada diantaranya, 125 Bupati/Walikota sudah mampu menyelesaikan ganjalan pelaksanaan JKN berupa masalah penunjukan bendahara pelaksanaan JKN dan nomor rekening dana yang akan diterima pelaksana JKN. Kita berharap sekitar 400 kepala daerah lainnya bisa menyelesaikan dalam waktu singkat. Sesuai komitmen masa transisi pelaksanaan program JKN yang dimulai awal 2014, dan akan berakhir pada 2016.

6

Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitalisasi JKN pada fasilitas kesehatan, kita sarankan agar setiap daerah harus dapat memahami petunjuk-petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi keraguraguan yang dapat menghambat berjalannya program BPJS Kesehatan ini.

Apakah ada pesan lain untuk pimpinan wilayah ? Ada enam hal yang penting diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program JKN. Pertama, percepatan impelementasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN sesuai Perpres Nomor 32 Tahun 2014, Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 mei 2014. Pimpinan wilayah hendaknya, memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam melakukan percepatan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN guna menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari yang dilaksanakan agar sistem berjalan optimal. Selain itu, Kepala Daerah dapat menetapkan segera bendahara dana kapitasi JKN dan rekening dana kapitasi pada setiap FKTP sebagai bagian dari rekening kas umum daerah, khususnya bagi daerah yang sampai saat ini belum menetapkan. Mengenai monitoring dan evaluasi perkembangan implementasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN, sudah seharusnya dilakukan secara rutin. Artinya, gubernur dapat melakukan pengawasan, implementasi sehingga dapat mengevaluasi program tersebut. Sebab, urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemda disamping pendidikan, dimana pelaksanaannya disinergikan dengan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Setidaknya, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji.

Bagaimana dengan berbagai persoalan yang muncul secara mendadak baik terkait dengan palayanan atau pun data penerima bantuan iuran (PBI)? Dalam rangka pelaksanaan BPJS, Pemda perlu mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Dalam Pedoman Umum Penyusunan APBD, Kemendagri tetap mendorong kepada daerah agar bisa menyiapkan data Penerima Bantuan Iuaran (PBI). Saat ini APBN menyediakan anggaran senilai Rp 19, 9 triliun untuk program tersebut. Sayang, anggaran tersebut belum cukup, karena masih ada 10,3 juta penduduk yang belum terlayani. Makanya, Pemda diingatkan agar bisa menyusun anggaran dengan baik. Artinya, jangan sampai ada duplikasi anggaran pada APBN dan APBD. PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa untuk tahun anggaran 2014, data PBI merupakan data perlindungan sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Kemensos. Artinya, hingga Tahun 2016 Pemda masih bisa mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda. Namun, mulai Tahun 2017, tidak ada alokasi APBD untuk program Jamkesda, dan setiap daerah harus bisa menyesuaikan. Yang terpenting adalah, perlu ada koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi. Tujuannya agar pada Tahun 2014 Pemda memiliki alokasi dana untuk bantuan masyarakat kurang mampu dalam bentuk PBI. Demikian pula Dinas Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai alokasi bantuan sosialnya kepada TAPD. Kan sudah ada dasar perhitungannnya. Oleh sebab itu, kontrol paling efisien dan efektif dalam mengawasi dan melaksanakan pelayanan publik yang terbaik adalah pada tingkat paling mikro dari pemerintahan. Dukungan Kemendagri terkait dengan BPJS Kesehatan adalah penegasan pengaturan anggaran pada sektor kesehatan dan pelaksanaan bidang kesehatan.

BENEFIT Jangan Khawatir BPJS Kesehatan Menjamin

Deteksi Sebelum Kanker Serviks Menyerang menstruasi atau 10 hingga 20 hari setelah hari pertama haid, agar leher rahim bersih dari sisa-sisa darah haid. Selain itu, disarankan dua hari sebelum pap smear, sebaiknya sebaiknya tidak membersihkan vagina dengan krim atau sabun apa pun, dan tidak melakukan penyemprotan obat atau larutan tertentu ke arah liang vagina.

Jika Anda keputihan, beritahukan kepada orang yang memeriksa, termasuk semua keluhan yang Anda rasakan. Misalnya terasa gatal-gatal, sakit atau panas (seperti terbakar) di vagina. Dan, jika hasil pap smear yang lalu kurang bagus (abnormal), jangan lupa memberitahukannya kepada dokter.

BPJS Kesehatan Jamin Deteksi Kanker Serviks

Di Indonesia, setiah hari terdapat 40 kasus baru dan setiap satu jam, satu wanita meninggal karena kanker serviks. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan dan pengobatan untuk mengatasi kanker serviks. Kanker Serviks disebabkan oleh human papiloma virus (HPV) yang menular antara lain karena pola hidup tidak sehat, sering berganti-ganti pasangan, hubungan seksual sebelum berusia 20 tahun, dan pengaruh nikotin.

Kini, peserta BPJS Kesehatan mendapat kesempatan untuk memeriksakan diri untuk mendeteksi kanker serviks secara dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lembaga yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti Yayasan Kanker Indonesia. Deteksi dini kanker serviks itu masuk dalam skema pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga peserta tidak perlu membayar biayanya.

Terkait kebersihan diri, virus HPV bisa berpindah dari tangan seseorang yang menyentuh daerah genital kemudian virus menyerang leher rahim. Kloset pun bisa menjadi sumber penularan kanker serviks. Jika closet di toilet umum terdapat virus penyebab kanker serviks dari penderita yang menggunakan closet tersebut, maka virus HPV bisa berpindah ke daerah genital kita. Oleh karena itu, pastikan closet umum yang akan kita gunakan dalam keadaan bersih.

Upaya ini merupakan program berbasis managed care yang sudah diterapkan BPJS Kesehatan sejak lembaya ini bernama PT Askes (Persero). Ada empat pilar prinsip dasar di dalam pelaksanaannya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebagai salah satu upaya mengoptimalisasikan fungsi promotif dan preventif, BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya melakukan deteksi dini kanker leher rahim atau serviks.

Gaya hidup yang kurang sehat dapat menjadi pemicu meningkatnya jumlah penderita kanker ini. Kebiasaan merokok, kurang mengkonsumsi vitamin C, vitamin E ,dan asam folat juga dapat menjadi pemicu berkembangnya virus HPV. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi akan membuat daya tahan tubuh meningkat sehingga mampu mengusir virus HPV.

Beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan bersama Yayasan Kanker Indonesia mencanangkan Gerakan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim, yang dimulai di PT Tuntext Garment Indonesia Cikupa Tangerang, Banten. Wilayah Tangerang merupakan kota industri yang memiliki sekitar 90 persen pekerjanya adalah perempuan berusia produktif.

Pada tahap awal kanker serviks sering tidak terdeteksi sama sekali kecuali terjadi infeksi dengan tanda seperti keputihan. Bisa juga diketahui setelah terjadi pendarahan vagina di luar masa menstruasi, keluhan sakit pendarahan setelah berhubungan intim dan infeksi saluran pada kandung kemih. Pada stadium lanjut mengakibatkan rasa sakit pada panggul, pendarahan, nafsu makan hilang, berat badan menurun, anemia karena pendarahan. Proses terjadinya kanker serviksmembutuhkan waktu yang lama yaitu antara 10 hingga 20 tahun setelah terinfeksi HPV. Sehingga wajar saja, pada tahap awal perkembangannya, kanker serviks sulit dideteksi. Untuk itu, perempuan disarankan untuk melakukan papsmear minimal dua tahun sekali dan melalukan tes IVA (inspeksi visual dengan asam asetat). Pemeriksaan pap smear adalah pemeriksaan dengan mengambil contoh sel-sel leher rahim, kemudian dianalisa untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Melalui papsmear bisa ditemukan adanya infeksi HPV dan sel-sel yang abnormal yang dapat berubah menjadi sel kanker. Jika diketahui sejak dini atau tahap awal infeksi, maka dapat segera dilakukan tindakan pencegahan dan pengobatan agar tidak menjadi lebih parah lagi. Pap smear dianjurkan dilakukan oleh setiap perempuan, utamanya yang sudah berkeluarga dan sudah pernah melahirkan. Pemeriksaan papsmear secara rutin merupakan langkah pencegahan kanker serviks.

Peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan deteksi dini kanker serviks dapat menandatangani formulir permohonan pelayanan pemeriksaan deteksi kanker di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selanjutnya, ia bisa mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki pelayanan pap smear dan IVA, untuk melakukan pemeriksaan pap smear maupun Inspeksi Visual Asetat (IVA).

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Nila F Moeloek mengatakan, kasus penyakit kanker yang paling banyak ditemui adalah kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks). Oleh sebab itu, edukasi dan pencegahan kanker jenis ini harus terus disosialisasikan. Selain memberikan bantuan pengobatan, YKI juga mengupayakan program preventif dengan menggalakkan tes kanker serviks secara gratis. Tes Pap Smear dan inspeksi visual asam asetat (IVA) merupakan cara praktis deteksi dini kanker serviks. Kerjasama YKI dengan BPJS Kesehatan mempunyai sasaran untuk memberikan tes IVA gratis untuk 5 juta orang dan papsmear gratis untuk 1,6 juta orang. Program ini telah bergulir sejak Juni 2014. Klinik Citra Medika, salah satu provider BPJS Kesehatan di Kota Salatiga juga telah bekerjasama dengan Laboratorium Klinik Prodia yang memiliki program peduli terhadap perempuan dan kanker serviks. Bagi pasien peserta BPJS Kesehatan di klinik tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti tes Paps Smear dengan syarat wanita, peserta BPJS Kesehatan berusia 30 tahun dan telah menikah, mengajukan permohonan untuk dilakukan tes Paps Smear ke klinik, mengisi Formulir yang telah disediakan BPJS Kesehatan dan Prodia, lalu datang dan mendaftarkan diri ke Laboratorium Klinik Prodia. Biaya gratis karena ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

CIRI-CIRI KANKER SERVIKS! 1 Saat berhubungan intim selaku

merasakan sakit, bahkan sering diikuti pleh adanya perdarahan.

2 Mengalami keputihan yang tidak

normal disertai dengan perdarahan dan jumlahnya berlebih.

3 Sering merasakan sakit pada daerah pinggul.

4 Mengalami sakit saat buang air kecil. 5 Pada saat menstruasi, darah yang keluar dalam jumlah banyak dan berlebih.

6 Saat perempuan mengalami stadium

lanjut akan mengalami rasa sakit pada bagian paha atau salah satu paha mengalami bengkak, nafsu makan menjadi sangat berkurang, berat badan tidak stabil, susah untuk buang air kecil, mengalami perdarahan spontan.

Pap smear sebaiknya dilakukan sekitar 5 hari setelah haid atau

7

I n f oI n Bf P e sK e e h sa et ah na t Ea dn i sE id i3s i B u o J BS P K J S 2 l aJ nu n Ji u 2l i0 12 40 1 4

K

ita tak pernah tahu kapan penyakit datang menghampiri diri kita. Begitu juga dengan kanker leher rahim atau serviks yang seakan datang tiba-tiba karena penyakit berbahaya ini menyerang tanpa gejala khusus, sehingga seringkali penderita merasa sakit jika kanker serviks yang bersarang di tubuhnya itu sudah mencapai stadium lanjutan.

Sebelum pap smear hindari penggunaan tampon atau obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina, misalnya jeli untuk KB dan menghindari dahulu hubungan intim suami istri. Sebaiknya tidak mandi berendam menjelang pap smear, karena dikhawatirkan ketika berendam ada sisa-sisa sabun yang tertinggal atau masuk ke vagina.

Jika dari hasil pemeriksaan IVA peserta tersebut terdiagnosa menderita kanker serviks, maka dapat dilakukan krioterapi. Krioterapi adalah metode pengobatan kanker leher rahim dengan melakukan perusakan sel-sel pra-kanker dengan cara dibekukan (dengan membentuk bola es pada permukaan leher rahim). Tindakan ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas oleh dokter umum/dokter spesialis kebidanan yang terlatih. Selanjutnya, peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh pengobatan lebih lanjut jika diperlukan.

PELANGGAN

JAMKESDA

I n f o

B P J S

K e s e h a t a n

E d i s i

3

B u l a n

J u l i

2 0 1 4

Terintegrasi BPJS Kesehatan Lebih Menguntungkan

A

da sindiran yang menyebut orang miskin dilarang sakit, sindiran ini muncul karena orang miskin merasa dipersulit jika harus berobat ke rumah sakit, antara lain diminta uang muka pelayanan rumah sakit dan hal lainnya. Setelah bergulir jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), masyarakat miskin mulai tertolong. Namun, ternyata masih banyak yang belum masuk dalam quota Jamkesmas. Sehingga sejumlah pemerintah daerah membuat program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kini, setelah lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN), peserta Jamkesmas secara otomatis terdaftar dalam penerima bantuan iuran (PBI). Masyarakat miskin yang masuk dalam PBI sebanyak 86,4 juta jiwa iurannya sebesar Rp19.225 perjiwa perbulan atau sekitar Rp19,6 triliun yang dialokasikan dari dana APBN. Keterbatasan kemampuan financial negara dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ini menyebabkan masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk itu, sejumlah pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak masuk dalam skema Jamkesmas yang kini menjadi PBI. Dana Jamkesda dialokasikan dari APBD. Berkembangnya penyelenggaraan Jamkesda di berbagai daerah tentu bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu di luar quota PBI, namun disisi lain menimbulkan dampak persoalan baru yang dihadapi oleh pemerintah. Persoalan itu diantaranya program Jamkesda belum dikelola dengan sistem yang terintegrasi dan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda dalam membiayai jaminan kesehatannya. Jamkesda juga mempunyai keterbatasan dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan kartu pun hanya berlaku di daerah yang mengeluarkan Jamkesda itu saja. Jika membutuhkan rujukan ke wilayah lain masih menghadapi administrasi yang sulit karena terintegrasi. Dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN), jaminan kesehatan diselenggarakan secara universal dan terintegrasi dalam satu sistem . Kartu BPJS Kesehatan sifatnya portabilitas

8

yaitu bisa digunakan di mana saja di seluruh wilayah tanah air Indonesia, tidak ada diskriminasi dan program jaminannya berkelanjutan karena seluruh penduduk wajib ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan drg Sri Endang Tidarwati mengatakan, saat ini sudah ada beberapa provinsi yang seluruh penduduknya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan karena Jamkesda-nya sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, yaitu antara lain Aceh, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Hingga Juni 2014 jumlah peserta Jamkesda yang sudah terintegrasi dengan sistem penyelenggaraan JKN sebanyak 7 ju. Semakin cepat proses integrasi Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan semakin baik dan semakin kuat program JKN. Masyarakat pun semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan yang semakin baik. Di samping itu, upaya promotif dan preventif pun berjalan sejajar dengan pelayanan kuratif dan rehabilitatif, sehingga masyarakat semakin sehat dan sejahtera. Bagi peserta Jamkesda, bergabung dengan BPJS Kesehatan merupakan sebuah keuntungan karena akses pelayanan lebih luas, cakupan pelayanan kesehatan lebih besar dengan pola manage care semua pelayanan menjadi terukur secara manage care. Peserta BPJS harus mematuhi aturan berobat yang berjenjang. Begitu juga pemilik KJS (Kartu Jakarta Sehat), jika akan berobat ke Puskesmas harus menunjukkan kartu KJS atau kartu Jamkesda. Bagi yang belum memiliki KJS, dapat menunjukkan KTP dan kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Dan seterusnya, jika diperlukan penanganan atau tindakan lanjutan maka pasien dari Puskesmas dirujuk ke rumah sakit daerah dan jika perlu penanganan lebih spesifik lagi maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi kelasnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan dan Jamkesda yang terintegrasi sama saja, karena semua sudah melebur menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Sistem yang terintegrasi ini juga bisa menertibkan administrasi kepesertaan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, seorang warga DKI Jakarta ingin mendaftar menjadi peserta BPJS mandiri, tetapi setelah data dimasukkan, diketahui bahwa yang bersangkutan sudah menjadi peserta Jamkesmas. Petugas meminta warga tersebut mengurus di RT atau kelurahan untuk mengurus kartu Jamkesmasnya. Warga tersebut kemudian mengaku dia juga bisa menjadi peserta mengaku peserta Jamkesmas tetapi belum mendapat kartunya, dia juga bisa menjadi peserta KJS. Kejadian tumpang tindih kepesertaan tidak akan terjadi jika semua sudah terintegrasi dalam satu sistem yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Bagi warga DKI Jakarta yang sudah memiliki nomor registrasi KJS secara otomatis bisa memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan dengan mematuhi aturan rujukan berjenjang mulai dari Puskemsas Kelurahan atau Puskesmas Kecamatan. Bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu di luar peserta PBI, iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga bisa mengajukan dengan melengkapi surat keterangan domisili minimal tiga tahun dari kelurahan, pengantar RT, RW, KTP, dan kartu keluarga. Bagi warga yang mampu membayar iuran bisa mendaftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan tingkat kota, atau bisa melalui online di www.bpjs-kesehatan.go.id, atau di sejumlah kantor cabang dari Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.Sebelumnya diberitakan, program KJS tumpang tindih dengan program JKN terjadi di lapangan. Ada warga DKI Jakarta yang hanya diakomodasi oleh KJS, sebaliknya ada yang terdaftar di BPJS sebagai peserta JKN. Sejumlah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi sudah mulai ada upaya untuk segera mengintegrasikan program Jamkesdanya kedalam skema BPJS Kesehatan. Program jaminan kesehatan nasional yang terintegrasi akan lebih memudahkan pemerintah daerah mengelola anggaran kesehatannya. Masyarakat pun merasa senang dan tenang memiliki jaminan kesehatan karena dimana saja berada bisa mendapat layanan kesehatan.

TESTIMONI

Q&A Question & Answer

Percaya Diri Setelah “Kutilnya” Diangkat Yon Priyono

T

ak seperti pasien peserta BPJS Kesehatan lainnya, Yon Parjiyono, seorang karyawan di Jakarta, datang ke fasilitas kesehatan karena ingin merasakan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Peserta Askes yang kini menjadi peserta BPJS Kesehatan ini datang ke Puskesmas untuk memeriksakan “kutil” yang tumbuh di kening sebelah kiri.

Question

Bagaimana mendaftar secara online melalui website ? Answer

1. Membuka website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan. go.id

Kutil sebesar biji jagung itu sudah lama berada di sebelah mata kirinya, menurut Yon, sebelumnya pernah diperiksakan hasilnya tidak membahayakan, namun sedikit mengganggu kenyamanannya karena dia merasa risih seakan ada penyakit yang kemungkinan bisa membuat orang yang melihatnya “jijik”

2. Pilih Menu Layanan Peserta kemudian pilih Pendaftaran Peserta 3. Melakukan pengisian Data peserta pada kolom yang tersedia beserta email untuk mendapatkan Link Aktifasi 4. Membuka email dari Admin BPJS Kesehatan dan klik Link Aktifasi untuk mendapatkan Virtual Account 5. Melakukan pembayaran pada 3 Bank yang telah Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan (BNI,BRI,MANDIRI)

Apa yang harus dilakukan peserta, ketika mendaftar melalui website, link aktivasi tidak bisa dibuka?

Berapa lama jangka waktu pembayaran iuran ke bank setelah mendaftar melalui website untuk bisa menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan? Answer

Setelah Mendaftar Peserta akan mendapatkan Virtual Account dan iurannya langsung dapat dibayarkan melalui Bank Kerjasama (baik secara Online,ATM,maupun Teller)

Question

Apa yang harus dilakukan peserta, ketika pendaftaran melalui website tidak bisa dioperasikan? Answer

Dimohon melakukan cek Jaringan lokal peserta, Jika kondisi jaringan sudah bagus dimohon melakukan cek ulang untuk pendaftaran peserta

Question

berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan aktivasi pendaftaran dari sejak awal mendaftar melalui website? Answer

Entin yang sudah genap berusia 75 tahun ini, pernah juga mengalami gangguan pada tulang belakangnya dan harus menjalani operasi. Tari mengungkapkan betapa tertolongnya memiliki jaminan kesehatan dari PT Askes (Persero) yang kini sudah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Kalau tidak punya jaminan kesehatan seperti Askes atau sekarang menjadi BPJS Kesehatan, ya pastinya kami repot deh, karena biaya operasi bisa sampai puluhan juta dan setiap kontrol pun harus keluar uang untuk dokter spesialis. Ya untung saja ibu jadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Tari. Masa peralihan dari peserta Akses menjadi BPJS Kesehatan memang sangat terasa, tetapi Tari dan Entin pun sangat memahami bahwa jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan untuk kepentingan bangsa. “Kalau untuk jaminannya tetap sama yang Askes dan JKN, Yang berbeda hanya antreannya jadi lama, ya kan pesertanya sekarang bukan cuma peserta Askes,” ujarnya. Tetapi secara umum, pelayanan sudah baik. “Semoga saja, semakin baik dan memang sebaiknya seluruh rakyat Indonesia punya jaminan kesehatan ya, supaya tidak ada lagi yang tidak bisa berobat kemudian sakitnya semakin parah dan akhirnya mati sia-sia. Cuma ya, bagaimana supaya pelayanannya jangan menurun tetapi semakin baik, dan penting lagi, bagaimana supaya bangsa Indonesia sehat, gitu loh,” kata Tari.

Jika peserta telah melakukan pendaftaran maka peserta akan mendapatkan email dari Admin BPJS Kesehatan maksimal 24 Jam.

9

2 0 1 4

Question

Kini, setelah “kutil” nya diangkat, Yon merasa lebih percaya diri

J u l i

Melapor pada Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat untuk perubahan data peserta

B u l a n

Answer

Ketika ditemui di RSUD Tangerang beberapa waktu lalu Entin ditemani anak perempuannya, Siti Lestari. Entin setiap bulan harus kontrol ke dokter spesialis di RSUD Tangerang. Kondisinya yang sudah melemah tidak memungkinkan Entin pergi sendirian ke rumah sakit. “Setiap bulan ya harus dianterin, ibu ga bisa sendiri,” kata Tari sapaan akrab Siti Lestari.

Setelah merasakan fasilitas JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Yon pun menilai, betapa pentingnya jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. “Saya menilai begini, sebaiknya yang belum menjadi peserta JKN/BPJS Kesehatan segera saja mendaftar deh, jangan menunggu sakit. Betul, karena manfaatnya baik sekali. Kita memang harus menjaga kesehatan tetapi sakit itu kan datangnya bisa tiba-tiba,” ujarnya.

3

Question

Apa yang harus dilakukan peserta, pada saat mendaftar melalui website, ada kesalahan dalam penulisan nama dan data yang lain yang baru diketahui pada saat memprint data ?

T

ak terasa separuh perjalanan hidupnya atau selama 35 tahun, Entin Rohaeti, seorang pensiunan perawat RSUD Tangerang, Banten, tak pernah berhenti menjalani perawatan. Penyakit diabetes yang diderita sudah memicu penyakit jantung dan lainnya, seperti masalah di sumsum tulang belakangnya.

E d i s i

Answer

Peserta dapat segera menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan atau call center yang tertera pada website BPJS Kesehatan

Pensiunan Perawat 35 Tahun Berobat

“Ya ada obat yang harus saya beli sekitar Rp150.000,” ujarnya. Pelayanan secara umum, menurut Yon, sudah bagus. “Kalau ada satu saja yang judes menurut saya sih wajar ya, mungkin petugas di RS Haji itu sedang “capek” karena peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayaninya banyak, sehingga untuk tersenyum ramah pun tak sempat. Jadi saya maklum, yang penting pelayanan secara umum sudah cukup baik,” kata Yon.

K e s e h a t a n

Question

Entin Rohendi

Dokter di Puskesmas akhirnya merujuk Yon untuk dioperasi di Rumah Sakit Haji, Pondok Gede, Jakarta. Biayanya, menurut Yon tidak terlalu mahal karena tidak sampai Rp2 juta rupiah. Namun, dia ada obat yang harus dia beli sendiri yaitu obat nyeri karena obat nyeri tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan.

B P J S

6. Setelah anda melakukan Pembayaran, anda dapat mencetak e-ID BPJS-Kesehatan dengan cara mengklik/ membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang ada di email Konfirmasi mengklik/membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang ada di email Konfirmasi

I n f o

“Saya takut kalau orang lain melihat saya ada kutilnya, dokter pun menyarankan untuk diangkat saja, karena daging tumbuh sejenis tumor itu bisa saja tiba-tiba berubah menjadi ganas dan tumbuh menjadi besar. Jadi saya pikir-pikir takut juga. Akhirnya saya putuskan untuk diangkat saja, sekalian saya ikut merasakan program JKN (jaminan kesehatan nasional),” kata Yon.

SEHAT

Kalap Menyantap Menu Lebaran

Badan Bisa "Melar" L I n f o I Bn P n a Et ad ni s E i d3 i sBi u 3l a Jn u Jl iu l 2i 0 21 04 1 4 f oJ SB PK Je Ss e Kh ea st ea h

ebaran diidentikkan dengan adanya baju baru plus ketupat sayur ditambah dengan opor ayam. Selain itu, hidangan lezat lainnya juga tersedia, lengkap dengan aneka kue, yang semuanya terasa manis. Menyikapi Perayaan Hari Kemenangan ini, hendaknya kita tidak "lupa darat" dengan menyantap semua manakan yang enakenak.

Jadi, tidak hanya saat berpuasa kita dituntut meredam emosi tetapi saat Hari Raya Idhul Fitri, kita masih harus mampu melakukan kontrol terutama soal menyantap makanan. Jika tida, akan membawa dampak yang tidak baik bagi tubuh kita, di antaranya, badan kita tambah melar alias gemuk. Makanan yang aneka ragam pun bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan naiknya kadar kolesterol dalam darah. Sebab, hidangan yang ditawarkan saat lebaran, biasanya berupa makanan yang lezat, gurih, dan manis. Makanan jenis ini tentu banyak mengandung protein, lemak, dan gula. Bahkan, menu khas yang biasanya muncul setiap lebaran adalah ketupat lengkap dengan opor ayamnya, sambal goreng hati, rendang, tidak ketinggalan pula berbagai jenis kue-kue kering serta minuman yang berasa manis. Opor ayam, rendang, sambal goreng dan ketupat adalah menu “wajib” yang sering terhidang saat lebaran. Terlalu banyak makan makanan berlemak atau berminyak akan membuat pencernaan bekerja kurang baik.Memang, ketika berpuasa selama satu bulan penuh, tubuh didetoksifikasi secara natural. Makanya, sangat disayangkan jika menjadi tak terkendali, saat menyantap menu lebaran. Sedangkan, kue-kue khas lebaran yang “menggoda” seperti nastar, kastengels dan lapis legit, jangan sembarangan menyantapnya. Kita harus berhati-hati, memanjakan lidah dengan makanan “kaya” lemak ini. Sebenarnya, saat lebaran boleh saja makan menu istimewa, namun perhatikanlah jumlah kalori yang masuk. Bukan tidak mungkin berat badan akan naik melebihi berat badan sebelum puasa saat anda kalap mengkonsumsi makanan berlemak dan tinggi kalori. Persoalan yang harus diketahui, bahwa selama sebulan, pencernaan kita diistirahatkan. Oleh sebab itu, tubuh memerlukan waktu penyesuaian kembali. Proses adaptasi ini tentu harus dilakukan secara bertahap dengan secara berangsur-angsur mengubah pola dan porsi makan. Porsi makan yang terlalu banyak dan mendadak akan berefek buruk bagi tubuh. Dalam sebuah diskusi antara dokter dan tim medis, beberapa waktu lalu, setelah selesai berpuasa, hendaknya mengurangi makanan yang merangsang tenggorokan, jangan minum es, jangan makanan gorenggorengan, dan mengurangi rokok. Gejala klinisnya, batuk, pilek, dan panas. Perbanyak minum air putih, mengkonsumsi Vitamin B dan C untuk menjaga daya tahan tubuh. Alasannya, pola makan berlebihan saat lebaran adalah banyaknya orang yang mengalami kekurangan asupan vitamin. Vitamin diperlukan oleh tubuh untuk mengatur serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Gejala yang tampak akibat kurang vitamin ini adalah selaput lendir mulut yang cenderung pecah-pecah dan kadang-kadang sampai terjadi gusi berdarah. Selain itu, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi serta kurangnya aktivitas fisik juga sering menimbulkan keluhan sembelit.

10

Dalam berbagai penelusuran yang dilakukan sejumlah dokter, keluhan-keluhan tersebut berasal dari kurangnya jumlah asupan vitamin dan serat makanan ke dalam tubuh kita. Sumber terbaik dari vitamin dan serat alami adalah buahbuahan dan sayuran. Kedua macam bahan makanan inilah yang sering terlupa untuk dikonsumsi pada saat lebaran. Tidak hanya itu saja, pada saat sekitar lebaran biasanya makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang berulang kali dihangatkan sebelum dihidangkan. Adanya proses pemanasan yang berkali-kali tentu akan berakibat pada rusaknya zat-zat gizi yang terkandung pada makanan tersebut termasuk juga vitamin. Solusinya, menurut hasil diskusi para dokter itu, membuat variasi pada menu lebaran yang kita hidangkan. Jenis manakan seperti gado-gado atau pecel, sangat cocok sebagai pendamping dari hidangan-hidangan tradisional khas lebaran tersebut. Adapun minuman manis yang berasal dari sirup pabrikan (tentu mengandung bahan tambahan seperti zat pengawet dan pemanis buatan) dengan sari buah buatan sendiri. Minuman buatan sendiri dari perasan jeruk, justru terasa lebih segar, alami dan bergizi.

Naik 4 Kg Hal senada diutarakan Nofiah Ismail. Bulan Ramadhan, diakui banyak digunakan oleh segelintir orang untuk berdiet. Hasilnya, memang banyak yang berat badannya turun. Tapi harus hati-hati ketika lebaran tiba, bisa saja berat badan naik sampai 4 kilogram. "Sering terjadi kok. Pada saat bulan ramadhan makan dikurangi dan dikontrol, pada saat lebaran orang tersebut kalap, semua dimakan," kata ahli gizi dr Nofiah Ismail.

Bilamana, seseorang sampai kalap dalam menyantap semua makanan yang ada, tak menutup kemungkinan orang tersebut akan menimbun kurang lebih 1.000 sampai 2.000 kalori. "Kalau menimbun kalori sampai segitu dan sering, naiknya 1 sampai 2 kilogram. Kalau tidak dikontrol, bisa naik 4 kg," tambah Titi. Agar berat badan tidak naik ketika lebaran tiba, disarankan untuk lebih mempersiapkan diri agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di hari nan fitri, dan berat badan menjadi naik kembali. "Kita semua tahu. Saat lebaran khan, banyak sekali makanan dan minuman manis tersaji. Tak jarang ada yang menunya gorengan. Untuk itu, makannya sedikit saja. Cukup mencicipi saja. Tapi jangan keterusan," jelasnya. Setelah mencicipi makanan tersebut, hendaklah untuk mengistirahatkan perut selama beberapa menit, sebelum menyantap menu utama. Ini dilakukan, agar tidak terjadinya penumpukan di dalam perut. Bahkan, ketika menyantap menu utama pun, sebaiknya dilakukan hal serupa. Sedikit-sedikit saja. "Toh, makanan yang tersaji masih bisa disantap siang atau sore harinya," tuturnya.

Kilas & Peristiwa Wapres : Dukungan Pemda Harus Optimal dalam Implementasi JKN

Permudah Layanan Peserta, BPJS Kesehatan Luncurkan Self Check-In Pendaftaran Di Rumah Sakit JAKARTA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kepesertaannya bersifat wajib, BPJS Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang, dengan tingkat kepuasan 85%. Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan serta mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan meluncurkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Mandiri. Kini peserta BPJS Kesehatan yang memerlukan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat mencetak SEP sendiri atau melakukan self check-in. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrian di loket BPJS Kesehatan Center fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

“Dukungan dari Pemda khususnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan jaringan dan memperkuat kualitas fasiltas pelayanan kesehatan merupakan hal yang harus dikedepankan. MoU ini diharapkan agar pelaksanaan program JKN dapat dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. Setiap warga negara mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan. Saya mendengar kemarin 125 Bupati/Walikota telah menyelesaikan SK Penunjukan Bendahara dan Nomor Rekening Dana Kapitasi JKN untuk fasilitas kesehatan primer, dan saya harap daerah yang belum untuk segera melakukannya,” jelas Boediono. Boediono mengapresiasi 125 Bupati/Walikota yang telah mengimplementasikan kebijakan ini dan berharap melalui Perpres 32 tahun 2014 ini, fasilitas kesehatan dapat dengan langsung merasakan dana kapitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peserta BPJS Kesehatan.

2 0 1 4

Dalam sambutannya Wapres mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dikomandoi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menyukseskan program JKN ini. Boediono mengungkapkan bahwa keberhasilan program JKN bukan serta merta tugas pemerintah dan BPJS Kesehatan saja.

BPJS Kesehatan Raih Penghargaan "Gold Champion of Indonesia WOW Brand 2014" dari Markplus

J u l i

Peran Pemda dalam JKN Perkuat Fasilitas Kesehatan Keesokan harinya, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan mengenai Optimaliasai Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. MoU ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pada saat seremonial pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTGN) XVI di Samarinda (19/06).

Selain itu, Indonesia saat ini sedang menuju gerakan non-cash soceity. Untuk mendukung hal ini, BPJS Kesehatan menghimbau mulai bulan Oktober 2014 seluruh calon peserta BPJS Kesehatan harus memiliki nomor rekening di Bank.

B u l a n

“Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat benarbenar memahami esensi dari pelaksanaan JKN serta mendukung secara teknis untuk keberhasilan program ini. Sosialisasi ini bukan kali pertama dilakukan namun sudah berkali-kali, dan diharapkan kedepan tidak akan ada permasalahan. Gubernur harus mengambil langkah supervisi dan memonitor penuh implementasi JKN,” papar Gawamawan.

Untuk mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan, menurut UU Kependudukan memerintahkan seluruh warga negara memiliki NIK. Untuk memastikan warga memiliki NIK. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar NIK dan termasuk KTP elektronik harus dimiliki calon peserta BPJS Kesehatan Bagi yang belum memiliki NIK dan KTP elektronik agar mengurus dulu ke kantor kelurahan setempat.

3

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi, pemerintah terus upaya memperkuat dukungan teknis pelaksanaan JKN khususnya dari daerah. Jika JKN dikelola dengan baik maka pelaksanaan program ini tidak keteteran.

BPJS Kesehatan siap mendukung wajib memiliki NIK dan KTP elektronik sebagai syarat utama peserta demi suksesnya program kependudukan di Indonesia.

E d i s i

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prof Mardiasmo serta perwakilan Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia sebagai peserta sosialisasi.

Untuk bisa menggunakan layanan ini, peserta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan sistem rujukan online dari fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui aplikasi P-Care. Selanjutnya, peserta dapat mencetak SEP Mandiri sebelum melakukan pendaftaran di loket rumah sakit. Adapun pencetakan SEP Mandiri ini didasarkan pada tiga kriteria pencarian peserta, yaitu nomor rujukan peserta, nomor peserta, atau nomor induk kependudukan (NIK)

K e s e h a t a n

“BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendaharawan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Perpres ini diperuntukan bagi FKTP milik Pemda yang belum menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), ” Ujar Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro pada saat kegiatan Sosialisasi Pemantapan Komitmen Pemerintah Daerah dalam MelaksanakanProgram Jaminan Kesehatan Nasional. Di Pendopo Lamin Etam , Samarinda (18/06).

“Selain harus melibatkan rujukan online, syarat lain penggunaan SEP Mandiri oleh peserta BPJS Kesehatan adalah SEP belum bridging dengan sistem informasi rumah sakit. Setelah peserta BPJS Kesehatan memiliki SEP dan mendaftar di loket rumah sakit, maka peserta bisa segera memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya.

B P J S

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2014.

Senada, Direktur RSUD Kota Tangerang Desiriana Dinardianti juga mengatakan bahwa penerapan SEP Mandiri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah loket di BPJS Kesehatan Center. Selain untuk memangkas antrian, pengaplikasian SEP Mandiri ini juga diharapkan dapat mempercepat peserta BPJS Kesehatan untuk mendapat penanganan dari tenaga kesehatan.

I n f o

Samarinda : Sampai saat ini pemerintah dan BPJS Kesehatan masih terus berupaya memperbaiki pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan. Salah satunya, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah memandang perlu pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Sebelumnya, pasien peserta BPJS Kesehatan dengan rujukan manual harus antri di loket BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit. Kini peserta dapat mencetak kartu SEP Mandiri atau self check-in sehingga tak perlu berlamalama mengantri,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Launching SEP Mandiri yang diselenggarakan di RSUD Kota Tangerang, Selasa (24/6). Acara tersebut dihadiri pula oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Upaya Kesehatan Rujukan Chairul Radjab Nasution dan Direktur RSUD Kota Tangerang Desiriana Dinardianti.

BPJS Kesehatan meraih penghargaan Gold Champion pada Indonesia WOW Brand 2014 untuk kategori Health Insurance. Penyerahan penghargaan ini dilakukan dalam acara Indonesia WOW Brand 2014 Government & Public Services Industry yang diselenggarakan oleh MarkPlus Insight dan Majalah Marketeers, Rabu (25/6) malam di Hotel Luwansa, Jakarta. Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro menerima penghargaan yang diserahkan oleh Kepala BPOM RI, Roy A. Sparringa dan Chairman & Founder MarkPlus, Inc., Hermawan Kartajaya, Rabu (25/6) malam di Jakarta.
Selain BPJS Kesehatan, untuk kategori ini diberikan kepada Asuransi Prudential untuk Silver Champion dan Bronze Champion untuk Asuransi Bumiputera. MarkPlus Insight pada tahun 2014 ini, kembali melakukan survei untuk mengukur popularitas dari kebijakan Instansi Layanan Publik yang ada di Indonesia dengan mengacu pada 5 aspek utama, yaitu : awareness, appeal, ask, act dan advocate. Survei dengan metode random sampling ini dilakukan pada April sampai dengan Mei 2014 terhadap 1174 responden dengan rentang usia 25 – 50 tahun yang tersebar di 10 kota besar, yaitu : GJabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Semarang, Denpasar dan Palembang.
 “Untuk Kategori ini kami melakukan survei ini dengan menggunakan metode phone survey dan random sampling terhadap 1174 esponden dari 10 kota besar di Indonesia. Responden merupakan masyarakat umum, bukan Pegawai Negeri/BUMN/TNI-POLRI dan mewakili masyarakat kelas ekonomi A hingga C” ujar Hermawan. Penghargaan Indonesia WOW Brand 2014 kategori Public Services ini diberikan kepada instansi-instansi publik yang memiliki kredibilitas tinggi yang dinilai dari aspek-aspek seperti awareness yang baik di masyarakat, kebijakan instansi yang paling disukai publik, dan tingkat kepercayaan dan rekomendasi publik terhadap instansi tersebut. Markplus menggunakan metode penghitungan Purchase Action Ratio (PAR) dan Brand Advocacy Ratio (BAR).

11

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-69

”Semangat Kemerdekaan, Semangat Mengabdi Pada Negeri “