INFOBPJS Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

INFOBPJS Edisi V Tahun 2014

Media Internal Resmi BPJS Kesehatan

Kesehatan

Yakin

Anda Sudah Mendapat Hak Jaminan Kesehatan ? BUMN Lupa Daftar BPJS Kesehatan Dikenai Sanksi Sesuai Peraturan Ketua Umum DPN Apindo Sofyan Wanadi

Pengusaha Tak Ragukan BPJS Kesehatan

BINCANG

CEO Message

BADAN USAHA WAJIB DAFTAR Pembaca setia Info BPJS Kesehatan, Memasuki edisi ke-5 Info BPJS Kesehatan, redaksi mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan dan saran yang secara simultan kami terima untuk pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS Kesehatan kepada seluruh pembaca.

Redaksi Pengarah

Fachmi Idris Penanggung Jawab Pimpinan Umum

Ikhsan

Pimpinan Redaksi

Irfan Humaidi Sekretaris

Rini Rachmitasari Sekretariat

Ni Kadek M. Devi Eko Yulianto Paramitha Suciani Redaktur

Diah Ismawardani Elsa Novelia Chandra Nurcahyo Yuliasman Juliana Ramdhani Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Distribusi dan Percetakan

Basuki Anton Tri Wibowo

Buletin diterbitkan oleh: BPJS Kesehatan Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan dengan tema seputar Askes maupun tema-tema kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email ke alamat: redaksi. [email protected] dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis

SURAT PEMBACA

email : [email protected]

Fax : (021) 4212940

Menjadi Anggota PBI Yth. Redaksi Diwilayah tempat tinggal saya, masih ada warga yang benar-benar tidak mampu, namun tidak terdaftar dalam peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Bagaimana cara mendaftar sebagai peserta PBI? Fajar Saputra Rawalumbu, Bekasi

Jawab : Pendaftaran PBI tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi melalui proses verifikasi, validsasi, dan penetapan sasaran menjadi PBI sebagaimana telah diatur oleh Kemensos RI. Informasi selanjutnya dapat menghubungi Dinas Sosial Kab/Kota Terimakasih, Salam, Redaksi

INFO BPJS

Kesehatan EDISI V TAHUN 2014

“

“

Purnawarman Basundoro

DEMOCRATIC LEADERSHIP IN PROFESSIONAL BARBER PERSPECTIVE

(Kepemimpinan Demokratis ala Tukang Cukur)

D

alam sebuah percakapan di suatu barbershop, Pak Catur sang empunya sedang melanjutkan argumentasinya kepada seorang pelanggan. “Coba kita pikirkan betul-betul deh Mas. Menurut pendapat saya, justru kepemimpinan demokratis yang akan membawa kebahagiaan dan kemakmuran rakyat adalah kepemimpinan yang meniru tukang cukur, seperti saya ini,” katanya sungguh-sungguh. “Bagaimana tidak? Sebelum saya memotong rambut pelanggan saya, saya selalu menanyakan mau di potong model apa rambutnya?” Pak Catur lalu ia melanjutkan ucapannya : “Saya juga juga tidak pernah mengalami penolakan dari pelanggan, ketika saya meminta mereka menundukkan kepala, agar memudahkan saya menjalankan tugas memotong rambut mereka, dengan rela dan penuh pengertian mereka mengikuti keinginan saya. Begitu pula ketika saya minta mereka merebahkan kepala ke kanan lalu ke kiri, tiada yang memprotes keinginan saya. Ini kan namanya demokratis. Mereka punya keinginan, saya punya cara guna pemenuhan. Bahkan setelah selesai, sekali lagi saya memberi kesempatan kepada mereka untuk mengevaluasi hasil kerja saya. Mereka boleh tidak puas, supaya saya bisa memperbaiki. Namun jika mereka telah puas, barulah saya membersihkan sisa-sisa rambut yang ada dan menempel di kulit mereka agar tidak merasa gatal. Saya sendiri tidak merasa rendah untuk membersihkan rambut-rambut yang berjatuhan atau berserakan dilantai untuk kemudian membuangnya ke bak sampah,” jelasnya. “Ini yang saya namakan prosedur kepemimpinan sesungguhnya: menganalisa, melaksanakan caracara yang baik, mengevaluasi dan menerapkannya,” pungkas pak Catur sambil menuntaskan pekerjaannya.

Pada 1 Januari 2015 nanti, seluruh badan usaha milik negara (BUMN) wajib mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu secara khusus Info BPJS Kesehatan di edisi V kali ini akan mengUlasan tentang bagaimana Badan Usaha atau jenis peserta Pekerja Penerima Upah menjadi anggota BPJS Kesehatan kupas di rubrik FOKUS. Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus bersama Anggota APINDO, dalam rubrik BINCANG. Bagaimana pandangan pengusaha terhadap kewajiban menjadi anggotaan BPJS Kesehatan bagi para pekerjanya. Dan informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang kami hadirkan dalam rubrik-rubrik lain. Seiring dengan penerbitan Indfo BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas. Redaksi

DAFTAR ISI

BUMN Lupa Daftar BPJS Kesehatan Bakal Dikenai Sanksi Sesuai Peraturan

3

Bincang - Pengusaha Tak Ragukan BPJS Kesehatan, Ketua Umum DPN Apindo

6

Benefit - Meskipun Premi Murah, Jaminan Kesehatan Nasional Banyak Manfaat

7

Kata kepemimpinan memang tidak pernah ada hukum pastinya. Nyatanya, kemampuan memimpin lebih kepada seni daripada sekedar ilmu pasti dan keberhasilan seorang pemimpin lebih kepada kemampuan mengelola emosi daripada sekedar penerapan teori. Pertanyaannya, siapakah kiranya tokoh yang paling ideal untuk disebut sebagai pemimpin ? Menurut teori kepemimpinan, yang seringkali menjadi referensi : Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Dengan kata lain, inti prilaku seorang pemimpin adalah sebagai influencer atau tokoh yang dapat menggerakkan dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang dipimpinannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin boleh datang, pergi dan berganti, namun pemimpin sejati akan selalu dinanti karena ia lah yang paling mampu melayani, paling mampu memberikan solusi dan yang paling pasti memberikan perjuangan terbaik bagi negeri demi tujuan yang satu, Indonesia yang lebih baik lagi. Kembali kepada pembicaraan Pak Catur dan pelanggannya, serta mencermati para tokoh pemimpin Indonesia, ada satu filosofi yang dapat dipetik untuk kita terapkan bersama bahwa pemimpin yang sesungguhnya bukanlah pemimpin yang paling ditakuti dan bukan juga pemimpin pandai yang lihai berkoalisi. Pemimpin yang sebaik-baiknya adalah pemimpin demokratis yang dapat bersikap selayaknya “Professional Barber”. Ia mau bertanya, bersedia melakukan kebaikan, rela diberi masukan, mau melakukan perubahan dan tak segan memusnahkan (sampah) yang menjadi permasalahan. Direktur Utama Fachmi Idris

8

PELANGGAN Pelanggan - Tak Perlu Bimbang dan Ragu, BPJS Kesehatan Vs Asuransi Swasta Testimoni - SPBU 44.54307, Kebumen Daftar BPJS Kesehatan

8

Sehat - "Ngos-ngosan" Saat Naik Tangga Pertanda Performa Sex Buruk

10

Kilas & Peristiwa - Menteri Kesehatan Resmikan Bridging System BPJS Kesehatan

11

9

F kus

Badan Usaha Lupa Daftar BPJS Kesehatan

Dikenai Sanksi Sesuai Peraturan

S

emua kalangan sudah mamahami jika peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah semua warga negara Indonesia dan orang asing yang bekerja di Indonesia. Termasuk di dalamnya Badan Usaha/perusahan yang ada di Indonesia wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Maka, tidak terkecuali semua pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menyepakati masuk menjadi anggota BPJS Kesehatan pada 21 Oktober 2013 lalu di Sukabumi Jawa Barat. Namun demikian, belum semua pegawai BUMN atau warga yang bekerja di sejumlah industri menjadi peserta. Batasan waktu ditentukan 1 Januari 2015, seluruh badan usaha milik negara (BUMN) wajib mengikuti program JKN. Ini, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 111 tahun 2013. Tetapi, hingga kini, baru sekitar 21 dari 140 BUMN yang telah terdaftar sebagai peserta.

Persoalan ini pun, sempat menjadi sorotan dalam evaluasi BPJS Kesehatan semester I. Kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 1 Januari tahun depan ini juga harus dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha skala besar, skala sedang dan skala menengah. Mereka sebenarnya sudah tahu, kalau tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan, ada sanksinya. Seperti, sanksi administratif, penghentian pelayanan publik hingga denda. Program BPJS tidak hanya wajib diikuti para pengusaha, karena sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2013, dan disebutkan dengan tegas bahwa setiap badan usaha yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS ketenagakerjaan, maka dapat diberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha, tidak bisa mengikuti tender proyek serta tidak dapat mengurus SIM, KTP dan paspor. Kementerian BUMN juga melalui surat nomor SE-02/MBU. Wk/02/204 dan S-533/MBU/09/2014 sudah dengan tegas memerintahkan seluruh BUMN untuk segera mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut Ketua Bidang Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN), Joko Heriono, sosialisasi harus terus ditingkatkan dalam implementasi pelaksanaan BPJS . Selain itu, tambah Joko masih terdapat pihak-pihak atau industri yang masih menjadi anggota asuransi kesehatan sehingga menunggu hingga menjelang akhir batasan BUMN atau perusahaan menjadi anggota BPJS Kesehatan. Pada sisi lain, BPJS Kesehatan, sudah melakukan berbagai revisi aturan yang menghambat kinerja di lapangan. Misalnya, revisi yang dilakukan terkait kepesertaan. Pihaknya sudah menyadari peserta BPJS Kesehatan itu, ada PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan non PBI, meliputi PPU (Pekerja Penerima Upah) dan anggota keluarganya,

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

seperti PNS, TNI/Polri. Termasuk di dalamnya pegawai swasta, pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, maupun investor.

"Ini kan wajib, jadi ya kita ikut menyayangkannya, jika BUMN maupun Badan Usaha lain belum semua jadi anggota BPJS Kesehatan, namun pihak pengelola juga harus evaluasi, mengapa bisa seperti itu. Yang jelas koordinasi dan pendekatan, perlu dilakukan," tuturnya. Pihaknya, tidak hanya mengimbau perusahaan tapi juga para majikan rumah tangga. Para majikan jangan lupakan kesehatan pekerja rumah tangga yang sehari-hari bekerja di rumah majikannya. Hanya saja, sangat disayangkan pembantu ini, tidak memiliki kewenangan untuk menambah anggota keluarga, sehingga itu tergantung kebaikan majikan. Dan majikan bisa membayarkan jaminan kesehatan berdasarkan premi yang diinginkan dan disesuaikan dengan kemampuan majikan. Misalnya, untuk biaya premi bisa dipilih majikan sesuai kemampuannya. Seperti perawatan kelas 3, kelas dua atau kelas satu.Selama ini, masih ada peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh Badan Usaha (perusahaan) masih bertanya mengenai bagaimana menghitung besar iuran dan penentuan kelas rawat peserta BPJS Kesehatan. "Ini yang masih harus terus disosialisasikan walaupun perhitungan iuran dan penentuan hak kelas rawat telah diatur oleh pemerintah dalam Perpres nomor 111/2013 tentang Perubahan atas Perpres nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

3

fokus

Dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa penentuan kelas rawat bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dari Badan Usaha Swasta adalah: 1. Perawatan kelas II: diberikan bagi pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap sampai dengan 1,5 (satu koma lima) penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (1,5 PTKP K/1) atau sebesar Rp3.543.750. Minimal gaji/upah dan tunjangan tetap adalah UMK. 2. Perawatan kelas I: diberikan bagi pekerja dengan gaji/ upah dan tunjangan tetap di atas 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak (1,5 – 2 PTKP K/1) atau sebesar Rp3.543.751 hingga Rp4.725.000. Apabila terdapat pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap di bawah UMK, maka dasar perhitungan iuran tetap menggunakan UMK, kecuali Badan Usaha tersebut memiliki surat penangguhan pelaksanaan upah minimum dari gubernur."Ini harus banyak libatkan sukarelawan menjelaskan persoalan ini," sarannya.

Untuk mencegah nasabah membayar ganda, untuk iuran BPJS Kesehatan dan premi ke asuransi, maka nanti di pola CoB tersebut, iuran kepada BPJS sudah termasuk dalam premi yang dibayarkan nasabah ke perusahaan asuransi. Apabila terjadi klaim, maka BPJS Kesehatan sebagai pembayar klaim utama, sedangkan asuransi komersial sebagai penanggung klaim sekunder atau penunjang. Dengan demikian, premi asuransi komersial bisa diturunkan, karena klaim utama ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Asuransi komersial menanggung jumlah sisanya. Sesuai dengan beleid yang berlaku, badan usaha wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan sampai paling lambat 1 Januari 2015. Namun pendaftaran badan usaha melalui CoB tidak diwajibkan oleh BPJS Kesehatan.

Hingga saat ini BPJS Kesehatan bekerjasama dengan 30 perusahaan asuransi swasta melalui skema COB, diantaranya PT Asuransi Central Asia, PT AIA Financial, PT Asuransi Jiwa Recapital, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Astra Aviva Life, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, PT MNC Life Assurance, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT Lippo Insurance, PT Asuransi AXA Financial Indonesia, PT Avrist Assurance, PT Arthagraha General Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi Jiwa Generali Imdonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, serta PT Asuransi Multi Artha Guna.

COB Ditawarkan BPJS Kesehatan juga menawarkan pola kerjasama coordination of benefits ke badan usaha atau korporasi. Langkah ini mereka lakukan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan dan jangkauan jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Kesehatan.

Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, mengatakan bahwa pihaknya sudah menawarkan kepada badan usaha atau korporasi untuk melakukan kerjasama CoB. "Kami sudah menawarkan ke badan usaha yang karyawannya sudah memiliki manfaat di atas manfaat dasar," ujar Purnawarman.

Purnawarman mengatakan, badan usaha kemudian diminta berinisiatif sendiri untuk mencari asuransi komersial untuk ikut pola kerjasama CoB tersebut. Ia bilang, apabila badan usaha sudah menemukan perusahaan asuransi yang tertarik untuk diajak bekerjasama, maka karyawan badan usaha tersebut akan menjadi peserta BPJS dan nasabah asuransi komersial tersebut.

4

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

F kus

Pendirian 19 LO dan Kantor Cabang Prima Percepat Akses Layanan

K

alangan buruh menilai positif, atas dibangunnnya 19 19 liaison office (LO) dan tersebar di 6 Divisi Regional dan 13 Kantor Cabang, yaitu di Medan, Batam, Pekanbaru, Dumai, Jakarta, Serang, Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang, Semarang, dan Surabaya. LO merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang (KC) atau Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) yang berlokasi di kawasan industri. Dengan KLOK, memudahkan akses peserta, mendekatkan layanan dengan peserta, meningkatkan efektivitas pengendalian biaya, serta meningkatkan efektivitas kegiatan kemitraan terhadap provider. Semakin banyak kantor cabang BPJS Kesehatan dan KLOK, semakin luas point of service guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua ini, diharapkan seluruh pekerja di Indonesia bisa memperoleh jaminan kesehatan yang mumpuni melalui BPJS Kesehatan. "Ini, khan bagus karena buruh bisa semakin dekat dengan BPJS Kesehatan. Apapaun, yang dikeluhkan bisa memperoleh penjelasan rinci di kantor ini, nggak perlu jauhjauh,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Pihaknya, juga menyatakan salut atas pendirian Kantor Cabang Prima sebagai unit kerja pengelola fungsi pemasaran dan kepesertaan dari segmen pekerja penerima upah, khususnya BUMN dan badan usaha besar serta mengelola program koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB). Dirinya, mengetahui jika dibangunnya liaison office di kawasan industri adalah untuk menjalankan fungsi pemasaran dan kepesertaan, sehingga badan usaha bisa lebih mudah menjangkau pelayanan BPJS Kesehatan.

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

Harapannya, fungsi pemasaran yang meliputi rekrutmen badan usaha besar, menengah, kecil dan mikro, serta sosialisasi dan edukasi langsung program BPJS Kesehatan kepada peserta pekerja penerima upah, berjalan mulus. "Mudah-mudahan komunikasi dan pemberian informasi soal ini, bisa memperjelas berbagai kendala yang ada. Cuma soal pelayanan memang harus ditingkatkan," tuturnya. Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menjelaskan, Kantor Cabang Prima sebagai unit kerja pengelola fungsi pemasaran dan kepesertaan dari segmen pekerja penerima upah, khususnya BUMN dan badan usaha besar serta mengelola program koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB). Diharapkan, lanjutnya, dengan adanya Kantor Cabang Prima dan liasion office bisa mempercepat proses rekrutmen dan pendaftaran peserta dari segmen pekerja penerima upah. Ini, sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Selain itu, dalam optimalisasi fungsi pengawasan internal dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPJS Kesehatan juga membentuk Kantor Satuan Pengawasan Internal Wilayah (SPI Wilayah) untuk melakukan audit rutin di wilayah Divisi Regional seIndonesia. Ada empat Kantor SPI Wilayah, yaitu di Batam dengan wilayah kerja audit Divisi Regional I – III, Jakarta (wilayah kerja audit Divisi Regional IV, V dan XII), Surabaya (Divisi Regional VI, VII, VIII dan XI), dan Makassar (Divisi Regional IX, X dan XII). Penambahan point of service tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan utama terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. LO itu, juga bertanggungjawab menjalin komunikasi dan koordinasi dengan bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah kawasan industri, serta memastikan bank menjalankan fungsinya terkait dengan pembayaran iuran dan pendaftaran peserta.

“Semua ini sebenarnya, untuk mempercepat proses rekrutmen dan pendaftaran peserta, mengoptimalkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan bagi badan usaha, serta mempermudah akses badan usaha," ujarnya. BPJS Kesehatan, saat ini sudah memiliki 103 KC dan 366 KLOK yang tersebar di 511 kabupaten/kota. Rencananya pada 2015, BPJS Kesehatan akan menambah 42 KLOK di beberapa kabupaten/kota."Jadi, akses buruh industri terhadap layanan BPJS Kesehatan bisa semakin mudah dan terjamin. Ini merupakan unit kerja di bawah kantor cabang atau kantor layanan operasional Kabupaten/Kota (KLOK). Lokasinya di kawasan industri. Artinya, BPJS Kesehatan itu, proaktif dalam menjalin kepesertaan karena LO juga menangani pengaduan dari peserta," tandasnya. LO, bisa juga disebut ujung tombak bagi BPJS Kesehatan serta kalangan buruh dalam memperolehan jaminan kesehatan."ini, untuk membantu kalangan buruh atau pekerja industri yang berminat menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena, LO mempermudah serta mempercepat proses pendaftaran, mengoptimalkan informasi dan penanganan pengaduan, serta memudahkan akses badan usaha," ulangnya. Dirut BPJS Kesehatan, kembali menambahkan, pembukaan Kantor Divisi Regional XIII yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Pandeglang Km. 1, Kebon Jahe, Kota Serang, untuk memudahkan akses dan meningkatkan efektivitas rentang kendali operasional wilayah kerja BPJS Kesehatan serta meningkatkan hubungan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kantor Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan, memiliki wilayah kerja yang mencakup tiga provinsi yang didukung oleh tujuh kantor cabang. Pertama, Provinsi Banten dengan Kantor Cabang Serang. Kedua, Provinsi Lampung dengan Kantor Cabang Bandar Lampung, Kantor Cabang Metro dan Kantor Cabang Kota Bumi. Ketiga, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kantor Cabang Pontianak, Kantor Cabang Singkawang dan Kantor Cabang Sintang. Sebelumnya, dalam memperluas layanan service point di tingkat kecamatan dengan menggandeng bank pelat merah.Sebagai badan usaha pendaftaran tidak hanya lewat website saja, tapi juga membuka layanan service point bersama bank pelat merah, baik Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI. Sehingga kekuatan BPJS Kesehatan , sekarang ini, semakin bertambah karena dibantu oleh 9.000 kantor cabang pembantu di daerah, dan 3.000 kantor BRI di desa. Sedangkan Bank Mandiri, lanjut Fachmi, ada 101 kantor cabang pembantu yang siap membantu. Kerja sama ini dibangun dengan konsep pairing.“Kalau ada kantor BPJS Kesehatan di daerah, Bank Mandiri yang akan membuka pendaftaran service point,” terangnya. Adapun Bank BNI baru memiliki 10 kantor cabang pembantu, dan kantor tersebut akan diterus dikembangkan untuk mendukung implementasi BPJS Kesehatan.

5

BINCANG

BPJS Kesehatan

“

“

Pengusaha Tak Ragukan

Bagaimana dengan perusahaan yang ada di daerah? Semua sudah kita imbau agar segera mendaftar BPJS Kesehatan. Sebab, sebenarnya, seperti tadi. Pengusaha akan lebih tenang dalam menjalan roda perusahaan dan karyawan pun lebih tenang dalam bekerja. Lagi pula perusahaan tidak perlu lagi mensubsidi penuh untuk biaya kesehatan pekerja.

Bayangkan kalau ada pekerja yang sakit gagal ginjal perlu cuci darah, atau operasi jantung hingga terapi kanker. Dengan menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan, semuanya ditanggung. Di sini, benefit yang didapat dari BPJS Kesehatan sangat luas baik dari sisi pengobatan penyakit hingga rumah sakit. Memang, masih banyak manajemen perusahaan yang belum memahami soal BPJS Kesehatan. Untuk itu, Apindo dan BPJS Kesehatan akan bersama-sama menggiatkan sosialisasi. Bagi perusahaan yang sebelumnya sudah menjadi peserta JPK Jamsostek, maka secara otomatis beralih sistem pelayanan kesehatannya ke BPJS Kesehatan. Jika begitu, perusahaan tersebut diharapkan segera mengikuti sistem dan aturan termasuk pembayaran premi untuk kelanjutan kepesertaan di BPJS Kesehatan. Sebenarnya, yang menjadi keenganan perusahaan sehingga belum mendaftar ke BPJS Kesehatan ?

Ketua Umum DPN Apindo Sofyan Wanadi

K

alangan pengusaha dan perusahaan swasta mendukung penuh keberlanjutan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah diluncurkan pemerintah sejak awal tahun lalu. Melalui Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, dapat menjamin pesertanya mendapatkan standarisasi pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit atau klinik yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Hingga kini, masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan. Untuk itu, Info BPJS Kesehatan, mewawancarai Ketua Umum DPN Apindo, Sofyan Wanandi, di sela-sela kegiatannya. Berikut petikannya. Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya, sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bagaimana sebenarnya? Setiap program, pasti ada saja kekurangannya, baik kaitannya dengan regulasi atau aturan yang ada dengan realisasinya. Begitu juga BPJS Kesehatan, yang sudah berjalan hampir satu tahun. Kritikan dan harapan masih saja muncul, terutama kaitannya dengan pelayanan. Intinya, aturannya sudah jelas tapi masih saja ada kendala di lapangan. Sehingga masih banyak keluhan dari perusahaan dan pekerja terhadap pelayanan dan manfaat yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Apindo juga telah bekerjasama dengan jajaran Direksi BPJS Kesehatan untuk memonitor dan mengatasi keluhan yang muncul. Apakah persoalan ini, menjadikan sejumlah perusahaan masih belum mendaftarkan ke BPJS Kesehatan? Bukan itu saja. Sejumlah perusahaan masih ada kontrak dengan asuransi terhadap pelayanan kesehatan karyawan. Ada juga perusahaan yang masih memiliki tanggungan di Jamsostek sehingga belum bisa mendafatar. Itu, sebenarnya, yang terjadi hingga menjelang akhir tahun ini. Pengusaha tidak ragukan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, pengusaha mendukung pelaksanaan BPJS Kesehatan, sesuai dengan amanah undang-undang. Perusahaan yang belum mendaftar juga sudah kita imbau untuk mendaftar. Pengusaha dan pekerja punya kontribusi besar membayar iuran BPJS Kesehatan. Namun dalam realisasinya, BPJS Kesehatan menemui banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan.

6

Kita berharap, keluhan yang disampaikan pekerja terhadap pelayanan BPJS Kesehatan bisa dijadikan indikator. Maka, harapannya, agar BPJS bisa segera mengatasi hambatan tersebut. BPJS –baik kesehatan maupun ketenagakerjaan—harus bisa lebih baik dari sistem jaminan yang berlaku sebelumnya. Ini khan normatif lah, tapi kita salut kinerja BPJS Kesehatan. Hal-hal apakah yang diperbincangankan soal pelaksanaan BPJS Kesehatan? Seperti yang kita bicarakan tadi. BPJS Kesehatan, sudah bagus tapi di tingkat pelayanan masih ada yang memiliki persepsi berbeda sehingga tingkayt pelayanan jadi kurang optimal. Ujungnya, tentu BPJS Kesehatan yang dianggap kurang ada pendekatan kepada pengelola pelayanan kesehatan. Sebab, hingga akhir bulan lalu, semua perusahaan yang menampung keluhan karyawannya, hanya mempersoalakan tentang pelayanan. Kami merasakan apa yang selalu dikeluhkan dan dimasalahkan pekerja kami. Pelayanan BPJS Kesehatan dianggap kurang maksimal dibandingkan dengan kegiatan serupa sebelumnya.Padahal, bukan BPJSnya. Ini hanya salah persepsi pelayanan kesehatan di lapangan, bukan BPJSnya. Hanya saja, jika terus dibiarkan, dampaknya bisa mengganggu situasi di lingkungan kerja. Apindo, bersedia membantu BPJS Kesehatan mengatasi masalah. Terutama untuk mencegah berkurangnya manfaat yang diterima peserta. Sebenarnya sejak ada BPJS Kesehatan, pekerja senang dan pengusaha juga tenang. Masalah administrasi dan database kepesertaan. Seperti peserta JPK Jamsostek yang dialihkan ke BPJS Kesehatan tapi tidak mendapat pelayanan yang baik dari fasilitas kesehatan (faskes). Kemudian ketidaksiapan administrasi dari faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Seperti adanya pembatasan waktu dalam pelayanan kesehatan. Sehingga untuk mendapat pelayanan kesehatan peserta membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Padahal sebelumnya saat menjadi peserta JPK Jamsostek, paling lama peserta hanya butuh waktu satu hari untuk mendapat pelayanan di faskes.Karena pelayanan kesehatan, dalam satu hari hanya membolehkan mengikuti satu kegiatan. Misalnya, orang yang sakit diberi rekomendasi untuk terapi oleh Puskesmas namun di rumah sakit orang yang sakit tadi hanya dibolehkan untuk konsultasi saja kemudian besoknya baru boleh diterapi.

Ya tadi itu. Masih ada asuransi yang menjamin kesehatan perusahaan atau masih belum menyelesaikan tagihan dengan asuransi swasta sehingga tertunda untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau persoalan yang mengemuka, ya soal standarisasi, data peserta, regulasi, dan obat. Kita setuju, BPJS Kesehatan membentuk tim. Kita juga membentuk tim baik di pusat maupun di daearah. Pelaku usaha akan mempertahankan iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar 3 persen dari batas atas (ceiling) sebesar Rp2 juta. Kita, memang tidak akan menggunakan perhitungan celiling dengan dua kali penghasilan tidak kena Pajak (PTKP). PTKP tahun ini diputuskan sebesar Rp24,3 juta atau setara dengan Rp2,025 juta per bulan. Pihak pengusaha tidak keberatan membayarkan besaran ceiling sesuai dengan PTKP. Namun, seiring dengan peningkatan PTKP sebesar 52 persen dari Rp15,8 juta atau Rp1,32 juta per bulan pihaknya berhitung ulang. Semua pihak harus memikirkan situasi terburuk apabila para pekerja bersikukuh meminta besaran iuran tetap 3 persen dari Rp2 juta. Bisa kita lihat dalam 1,5 tahun, jika tidak bertahan ya tanggung jawab bersama. Itu, dulu tapi kini sudah ada perbaikan dan lebih menguntungkan semua pihak kok. Apakah, pengusaha masih menganggap ikut BPJS Kesheatan, merugikan ? Tidak. Dulu memang pernah ada yang memberikan penilaian seperti itu, karena dianggap membingungkan dan memberatkan pengusaha. Selain itu, dulu masih dikeluhkan soal PTKP yang di dalam iuran premi perusahaan batasnya hanya 4,7 persen. Di samping upah minimum dan susulan juga dibebani jaminan kesehatan yang tinggi di samping jaminan pensiun nanti pada 2015. Sekarang sih, sudah sinkron. Berarti masih diperlukan sosialisasi ? Sangat perlu. Dalam berbagai pertemuan, banyak pengusaha yang belum mengetahui kejelasan mekanisme koordinasi manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan setelah diberlakukan sejak 1 anuari.Prinsipnya, sangat setuju dengan pemberlakuan BPJS ini, karena jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya terjamin. Jika sebuah perusahaan telah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta asuransi kesehatan, maka kalau mematuhi aturan itu, para karyawan akan punya double perlindungan kesehatan. Satu dari asuransi kesehatan yang lama, dan satu lagi dari BPJS Kesehatan.Inilah yang sudah dikoordinasikan agar tidak memberatkan pengusaha. Persoalan ini pun, sudah dibahas tuntas.

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

BENEFIT

B

Meskipun Premi Murah,

Jaminan Kesehatan Nasional Banyak Manfaatnya

M

anfaat jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ibarat pepatah “tak kenal tak sayang”. Artinya, kita harus mengenal lebih dekat apa saja pelayanan yang dapat dinikmati oleh peserta BPJS Kesehatan. Sejak program jaminan kesehatan nasional (JKN) diberlakukan mulai 1 Januari 2014 hingga kini, sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Seorang karyawan swasta, Kuwatra Al Bakhazie menulis status di media sosial “Saya merasakan manfaat layanan BPJS yg sangat membantu. Saya mendaftarakan sebagai peserta BPJS sejak pukul.11.00 -14.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB saya pergunakan untuk persalinan caesar istri saya di RS Sentra Medika Cikarang, dari tanggal 16-20 April 2014 (4 hari)”. Setelah dokter mengizinkan istrinya pulang, Kuwatra lalu mengurus administrasi rawat inap. Petugas kasir memberi ucapan selamat dan saat itu, Kuwarta merasa lega setelah kasir mengatakan, “Selamat pak, atas kelahiran anak bapak, segala biaya bapak sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Bapak cukup tanda tangan saja dan serahkan surat izin pulang keperawatan di ruangan, sekali lagi selamat ya pak”. Untuk biaya caesar sebesar Rp17 juta, seperti tidak mungkin karena hanya membayar iuran premi setiap bulan sebesar Rp59.500 untuk kelas 1. Kuwatra baru mengerti bahwa biaya yang digunakan itu berasal dari iuran peserta lain yang tidak menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sedangkan dalam Undang Undang BPJS Kesehatan menyebutkan seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bagi penduduk yang tidak mampu, iuran premi dibayar oleh pemerintah sebesar Rp19.225 perjiwa perbulan dan bagi pegawai negeri sipil (PNS), preminya dipotong dari gaji sebesar 5 persen yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 3 persen dari gaji dan 2 persen dari PNS. Iuran bagi karyawan swasta sebesar 5 persen dari gaji, 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan sebesar 0.5 persen dibayar oleh pekerja. Mulai Juli 2015, pekerja membayar 1 persen dari gaji. Masyarakat umum atau peserta mandiri bisa memilih iuran preminya sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih. Untuk kelas 1, iuran premi sebesar Rp59.500, kelas 2, iurannya sebesar Rp42.500, dan kelas 3, iuran preminya sebesar Rp25.500 perjiwa perbulan. Menyimak penuturan Kuwatra, banyak kasus serupa. Pasien jantung yang memerlukan biaya puluhan juta pun merasa sangat terbantu oleh BPJS Kesehatan karena tidak lagi pusing mencari dana, tetapi cukup iuran rutin setiap bulannya. Untuk satu keluarga dengan empat anggota keluarga bisa memilih kelas tiga atau sebesar Rp102.000. Sedangkan bagi karyawan, gajinya hanya dipotong dengan kisaran sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 setiap bulannya, tetapi bisa menikmati fasilitas pelayanan jaminan kesehatan menyeluruh. Ibarat asuransi kendaraan, jaminan kesehatan BPJS Kesehatan itu jenis “all risk”, menanggung semua risiko penyakit. Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak perlu melalui skrining kesehatan dan tidak melihat usia. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan merupakan amanah Undang Undang

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga, menjadi peserta BPJS Kesehatan hukumnya wajib bagi setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia.

“

“

Oleh karena itu, menurutnya, menjadi peserta BPJS Kesehatan sama dengan menanamkan kepedulian terhadap sesama karena sifatnya gotong royong, yang sehat membantu yang sakit. Untuk itu, sebaiknya segeralah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, bukan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan karena jatuh sakit, tetapi membayar iuran untuk membantu orang lain.

BPJS Kesehatan memberikan manfaat pelayanan promotif, preventif yaitu penyuluhan, imunisasi (BCG, DOT-HB, Polio dan Campak), Keluarga Berencana (kontrasepsi, vasektomi dan tubektomi) dan skrining kesehatan sesuai kebutuhan medik.

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis, yaitu rawat jalan dengan dokter spesialis dan subspesialis, dan rawat Inap di ruang intensif dan non intensif, serta manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.

Meskipun menjadi peserta BPJS Kesehatan wajib dan relatif murah dan terjangkau, namun manfaatnya sangat luas. Dalam pembiayaan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan menanggung biaya tanpa limit manfaat, asal memenuhi ketentuan medis. Selama peserta BPJS Kesehatan membayar iuran premi, selama itu juga peserta mendapat pelayanan kesehatan secara total. Selama mengikuti prosedur dan menggunakan kelas kamar yang ditentukan, semua biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kelebihan ini sangat membantu pasienpasien berpenyakit kronis seperti stroke, kanker, gagal ginjal, yang memerlukan terapi yang lama bahkan seumur hidupnya. Bagi karyawan swasta sebaiknya segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Pendaftaran secara kolektif dilakukan oleh perusahaan, semakin cepat akan semakin baik. Selain untuk melindungi kesehatan pribadi dan keluarganya, juga akan menguatkan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semakin banyak orang yang sehat menjadi peserta BPJS Kesehatan, semakin kokoh keberlangasungan program jaminan kesehatan nasional.

7

PELANGGAN

Tak Perlu Bimbang dan Ragu,

BPJS Kesehatan Vs Asuransi Swasta

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang belum genap setahun berjalan, namun perlindungan yang diberikan sudah dirasakan oleh masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Manfaat itu sangat dirasakan terutama oleh peserta yang sebelumnya tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan.

melakukan pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan sebelum ada pemberitahuan resmi. Sementara, khusus bagi karyawan yang sudah keluar bekerja dan keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan, diminta melapor ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa surat keterangan yang menyatakan dirinya sudah tidak bekerja lagi di tempat kerja tersebut.

Sebaliknya, para karyawan yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan tempatnya bekerja, merasa keberatan jika harus menjadi peserta BPJS Kesehatan karena gajinya akan dipotong lagi untuk iuran preminya. Artinya, iuran premi menjadi dobel untuk kebutuhan yang sama yaitu jaminan kesehatan. Kini, keraguan itu seharusnya tidak perlu ada lagi. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan telah mencukupi layanan kesehatan standar hingga tindakantindakan medis yang besar seperti operasi dan cuci darah. Namun, untuk mendapatkan pelayanan harus melalui jenjang rujukan yang berlaku.

Selanjutnya, karyawan tersebut tetap bisa memperoleh jaminan kesehatan dengan cara tersendiri dan bisa melakukan perubahan data atau fasilitas lainnya. Misalnya, perusahaan mendaftarkan dirinya di kelas 2. Maka setelah karyawan itu keluar dari tempat kerja, maka harus segera melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran untuk kelas 2 sendiri, yaitu sebesar Rp 42.500 per orang per bulan. Orang tersebut juga bisa mengubah kelas sesuai dengan kemampuannya atau tidak tergantung lagi dengan perusahaan tempat bekerja sebelumnya. Untuk kelas 1, iuran preminya sebesar Rp 59.500 dan kelas 3 sebesar Rp 25.500. Manager HRD PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, Sumatera Selatan, Ardian Sartikon mangatakan, “BPJS

“

“

Seiring dengan berkembangnya tuntutan terhadap pelayanan peserta, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan asuransi swasta dalam bentuk coordination of benefits (CoB) atau koordinasi manfaat. “BPJS Kesehatan tentu sudah memberikan manfaat yang cukup baik, namun masih ada yang ingin mendapatkan kenyamanan yang lebih tinggi dari haknya, misalnya ingin di kelas VIP, bisa saja kelebihan bayarnya ditanggung oleh asuransi swasta,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, drg. Fajriadinur, MM.

Oleh karena itu, jika seseorang atau perusahaan ingin membeli polis asuransi kesehatan swasta, disarankan memilih perusahaan asuransi yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar tidak perlu lagi membayar dobel yang perlindungan yang sama. Produk asuransi yang sudah CoB dengan BPJS Kesehatan akan menanggung biaya-biaya layanan kesehatan jika melebihi jumlah yang telah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Bagi karyawan swasta, bisa mendaftar BPJS Kesehatan melalui perusahaan tempat bekerja. Sebelum proses mendaftarkan peserta, perusahaan diharuskan menyelesaikan registrasi perusahaan dengan mengisi formulir registrasi perusahaan /organisasi yang terlebih dahulu sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan masing-masing. Karyawan yang sudah menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek, maka secara otomatis kepesertaannya dimigrasi ke BPJS Kesehatan. Namun, perusahaan mengisi formulir migrasi peserta yang berisi data peserta, pemilihan fasilitas kesehatan dan lainnya. Setelah formulir diserahkan kepada BPJS Kesehatan, perusahaan membayar premi sebesar ketentuan pemerintah kepada bank yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Jika terjadi perubahan data pekerja/pegawai/karyawan, maka pengurusannya akan dilakukan oleh pihak perusahaan secara kolektif. Apabila terdapat mutasi (penambahan atau pengurangan pegawai), maka pihak HRD atau pimpinan tempat kerja tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada BPJS Kesehatan dengan menyebutkan data pegawai yang bertambah atau berkurang saja (tidak menyertakan data semua pegawai). Jika ada pegawai yang keluar tapi tidak dilaporkan secara tertulis, maka pemberi kerja tersebut tetap berkewajiban

8

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan

Fajriadinur Kesehatan adalah wajib hukumnya dan jika dilanggar maka ada sanksi bagi yang melanggarnya tetapi pihak perusahaan juga tidak akan mengurangi fasilitas kesehatan yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)”. Pernyataan itu, terkait dengan kekhawatiran karyawan bahwa fasilitas kesehatan yang diberikan oleh perusahaan berkurang gara-gara menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sementara itu, tidak ada yang boleh melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, karyawan perusahaan swasta maupun BUMD/BUMN wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Seperti dijelaskan Kepala BPJS Kesehatan Divre III, dr. H. Handaryo, teknis pelaksanaan CoB tidak memberatkan perusahaan dan juga karyawan. Dia mencontohkan, jika asuransi kesehatan yang diikuti karyawan adalah Inhealth. Keikutsertaan dalam dua asuransi kesehatan itu (asuransi lama dan BPJS Kesehatan) tidak membebani perusahaan dan karyawan dengan dua kali bayar premi. “Perusahaan tetap bayar satu kali. Misal perusahaan itu peserta Inhealth, maka premi dibayar melalui Inhealth,” ungkapnya. Ada kerjasama antara perusahaan, asuransi kesehatan yang sudah kerjasama dengan perusahaa itu sebelummua, dan BPJS Kesehatan. Misalnya perusahaan tersebut terdaftar menjadi pasien kelas 1 Inhealth dengan premi Rp 150 ribu-an, maka nanti ada sebesar Rp59 ribu yang di-sharing ke BPJS Kesehatan. Sisanya tetap untuk perusahaan asuransi lama.Pembayaran klaimnya akan di bagi dua antara perusahaan asuransi dan BPJS Kesehatan. Dengan begitu tidak memberatkan perusahaan maupun karyawan.

Disitulah ada keutungan yang didapat perusahaan dan karyawannya dari keikutsertaan dalam dua asuransi kesehatan yang sudah terjalin CoB. Jika pada rumah sakit yang didatangi tidak melayani produk asuransi sebelumnya, maka karyawan yang berobat itu bisa menggunakan BPJS Kesehatan dengan kelas yang sama dengan asuransi lain yang dimiliki karyawan itu. Sebaliknya, jika rumah sakit itu tidak melayani BPJS Kesehatan, bisa menggunakan produk asuransi swasta. Itulah keutungan yang di dapat jika asuransi kesehatan tergabung dalam COB. Tapi jika perusahaan asuransi kesehatan yang diikuti tidak tergabung dalam COB, maka perusahaan wajib membayar double. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan memilih asuransi kesehatan swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini terdapat 30 perusahaan asuransi swasta yang sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Kerjasama berupa COB dengan BPJS Kesehatan, disambut baik oleh Asuransi Sinar Mas (ASM). Direktur ASM, Dumasi MM Samosir mengatakan, pihaknya terus melakukan

Direktur Asuransi Sinar Mas

Dumasi MM Samosir

sosialisasi CoB dan mekanisme koordinasi antara Asuransi Sinar Mas dengan BPJS Kesehatan adalah koordinasi kepesertaan, koordinasi Iuran, koordinasi klaim manfaat, dan koordinasi sosialisasi. Jaminan Asuransi Kesehatan dari Asuransi Sinar Mas yang akan dapat dikoordinasikan manfaatnya, mencakup berbagai macam produk yang telah mendapatkan izin pencatatan produk dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu simas sehat corporate , simas sehat executive, simas sehat income, simas sehat platinum dan simas personal accident. Dumasi sangat yakin, bahwa pemerintah, perusahaan BUMN, ataupun perusahaan swasta tidak serta merta meninggalkan layanan asuransi kesehatan karena beralih ke layanan BPJS Keseahtan. Karena, massih banyak perusahaan yang akan tetap membeli jaminan asuransi kesehatan tambahan, baik untuk level tertentu dari sistem kepegawaian perusahaan atau bahkan untuk seluruh karyawan perusahaan dan keluarganya. Kini, ASM memiliki total 961 jaringan provider di seluruh Indonesia dan 8 rumah sakit di luar negeri. Total telah ada 521 RS provider ASM yang merupakan fasilitas kesehatan (faskes) BPJS Kesehatan sehingga jika peserta BPJS Kesehatan naik kelas dari hak yang dimilikinya dapat dikoordinasikan manfaat-nya dengan jaminan asuransi dari ASM. Selain itu terdapat 17 RS Non Faskes BPJS Kesehatan yang dapat menerima Peserta CoB dengan prosedur asuransi. Jumlah ini telah berkurang sebanyak 3 RS dari sebelumnya 20 RS karena 3 RS telah menjadi faskes BPJS Kesehatan.

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

TESTIMONI

SPBU 44.54307 Kebumen

Daftar BPJS Kesehatan

Menteri BUMN Dahlan Iskan sejak awal pelakasnaan JKN sudah mengajak seluruh perusahaan BUMN untuk segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan, bahkan para pimpinan perusahan BUMN pun telah mendatangani deklarasi kesepakatan mendukung sepenuhnya BPJS Kesehatan yang saat itu disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sukabumi, Jawa Barat, 21 Oktober 2013 lalu. Menurut pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 44.54307 Kebumen, Soelimah, langkah yang paling bijaksana adalah segera mendaftarkan karyawan menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Saya melihat program jaminan kesehatan BPJS ini bagus sekali. Yang dijamin pun bukan hanya karyawannya tetapi bisa dengan anggota keluarganya,” ujarnya. Perempuan tengah baya yang akrab disapa Soel ini sudah mengetahui manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan sangat banyak, bahkan penyakit yang biayanya mahal pun ditanggung dan untuk menjadi pesertanya tidak perlu melalui skrining kesehatan, serta tidak ada batasan umur. Harga premi atau iurannya pun terjangkau. “Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia untuk sehat. Punya asuransi kesehatan itu secara psikologis juga membuat hati tenang, sehingga akan mempengaruhi kinerja karyawan, yaa.. kalau tenang kan bekerjanya juga semangat,” kata Soel.

“

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

Sebelumnya, perusahaan SBPU ini bekerjasama dengan asuransi swasta, seluruh karyawannya dilindungi asuransi kesehatan dan kecelakaan. “Setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan, yang kami teruskan adalah kerjasama untuk asuransi kecelakaan saja,” ujarnya.

Nggak Apa-Apa Dipotong Gaji

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dirasakan manfaatnya oleh peserta BPJS Kesehatan. Begitu pula karyawan yang sebelumnya sudah menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek karena telah bermigrasi menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga bisa mendapat fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga berat. Pengalaman salah seorang teman yang sakit membuat Addin Rokhimanto, 50, warga Kebumen berpikir betapa repotnya jika mengalami sakit yang harus memerlukan biaya jutaan rupiah. Beruntunglah temannya itu, mempunyai jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, sehingga tidak perlu bingung menyiapkan uang untuk pengobatan.

“Teman saya itu tidak perlu repot menyiapkan uang banyak, kecuali untuk biaya mondar-mondar ke rumah sakit. Saya jadi kepikiran nih, kalau saya atau keluarga saya sakit gimana ya, karena belum jadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Supervisor SPBU di Jalan Tentara Pelajar, Kebumen, Addin. Ayah dua anak ini mengatakan, perusahaannya telah memberikan fasilitas asuransi kesehatan dan kecelakaan dari asuransi swasta. Namun, memiliki keterbatasan jaminan atau hanya kasus tertentus saja ditanggung asuransi. “Berbeda dengan BPJS Kesehatan, semua penyakit dijamin,” ujarnya.

“

S

emakin cepat semakin baik, semakin banyak semakin kokoh. Mungkin itu yang tepat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Semakin cepat menjadi peserta BPJS Kesehatan semakin baik, karena kita tidak pernah tahu kapan penyakit menyerang. Sehingga perlu “sedia payung sebelum hujan” artinya selalu waspada atau berjaga-jaga, terutama soal finansial yang sering dihadapi pasien. Semakin banyak peserta BPJS Kesehatan semakin kokoh program Jaminan Kesehatan Nasional, karena program JKN ini prinsipnya gotong royong, semakin banyak yang sehat semakin kokoh program JKN karena prinsip gotong royong, yang sehat akan membiayai yang sakit.

Addin Rokhimanto, 50 Tahun Kebumen Kini, Addin merasa lega karena pimpinan perusahaan telah memutuskan segera mendatarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan, tidak perlu menunggu hingga batas pendaftaran bagi karyawan badan usaha pada 1 Januari 2019. “Saya lega sekarang, kepesertaan BPJS Kesehatan sedang berproses,” katanya. Meski demikian, Addin tidak ingin dirinya atau anggota keluarganya jatuh sakit. Tetapi memiliki jaminan kesehatan membuat perasaannya tenang sehingga bekerja pun menjadi nyaman dari produktif. Untuk itu, dia tidak keberatan jika gajinya harus dipotong setiap bulan guna membayar iuran premi BPJS Kesehatan. “Ga apa-apa dipotong gajinya, paling banyak juga hanya Rp10.000 perbulan, tapi manfaatnya kan luar biasa,” kata Addin.

9

SEHAT

1. Menurunkan berat badan. Selama ini, banyak orang beranggapan berat badan yang berlebihan bisa jadi adalah momok bagi sebagian besar orang, karena selain mengurangi good look seseorang berat badan yang berlebihan juga sangat berpotensi terjangkit penyakit-penyakit mematikan seperti kolesterol dan jantung.

"Ngos-ngosan" Saat Naik Tangga Pertanda Performa Sex Buruk

S

iang itu, satu dari dua pria berbeda usia tampak "ngos-ngosan" ketika menaiki tangga gedung perkantoran di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Pria yang berumur sekitar lima puluh tahun itu, tidak merasa letih setelah berada di lantai empat gedung itu. Tetapi, pria yang berumur sekitar empat puluh tahunan, tampak membungkukkan badan sembari memegangi pinggang. Nafasnya pun ngos-ngosan.

3. Mencegah serangan jantung. Perlu diketahui, serangan jantung adalah salah satu donatur terbesar penyebab kematian manusia. Jika jantung berhenti maka seseorang akan berhenti pula. Begitu berbahayanya penyakit jantung membuat sebagian rela melakukan apa saja untuk mengobatinya.

Kondisi seperti ini, juga dibahas dalam sebuah seminar kesehatan. Persoalan ini pun dapat dijadikan bahan menguji kemampuan dengan menaiki tangga.Dalam seminar itu, Dokter Spesialis Urologi Fakultas Kedokteran Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Nur Rasyid, seorang pria yang masih memiliki performa baik di atas tempat tidur saat berhubungan seksual adalah pria yang tidak terengahengah setelah menaiki tangga hingga tiga lantai.

Nah, bagi yang ingin memiliki jantung sehat maka berjalan kakilah setiap hari pagi atau sore hari secara rutin.Berjalan kaki secara cepat (tergopoh-gopoh) mampu mencegah penyakit jantung yang sangat mematikan tersebut. Berjalan kaki secara cepat akan memperderas aliran darah ke dalam koroner jantung, dan ini sangat baik bagi kinerja jantung karena otot jantung membutuhkan aliran darah lebih deras (dari pembuluh koroner yang memberinya makan) agar bugar dan berfungsi normal memompakan darah tanpa henti.

Dokter ini menghubungkan panjangnya nafas dengan kemampuan ereksi seorang pria."Bila naik tangga sampai tiga lantai tidak ngos-ngosan, berarti hubungan seksualnya masih bagus," ujar Nur Rasyid.

Menurutnya, saat ereksi, tubuh melepaskan zat nitric oxide yang berfungsi untuk memperbesar pembuluh darah. "Saat itulah darah mengisi pembuluh darah yang ada di dalam alat vital. Saat proses ereksi inilah pria membutuhkan suplai oksigen yang lancar ke dalam tubuh. Maka, itulah mengapa olahraga dijadikan alasan paling kuat untuk meningkatkan performa seksual. Salah satunya melatih napas dan memperkuat paru-paru. Selain itu, aktivitas fisik yang baik dapat memperlancar aliran darah dalam pembuluh darah. Olah raga yang paling murah dan mudah adalah berjalan kaki namun jaraknya yang cukup jauh atau bila diukur dengan waktu, ya berjalan kaki sekitar setengah jam. Walaupun tidak terlalu lama, olah raga itu akan ada manfaatnya jika dilakukan secra teratur. Berjalan kaki menurut dr Michael juga tak mengenal usia. Siapapun bisa melakukannya asalkan mampu berjalan. Sejumlah pakar kesehatan lainnya, mengungkapkan berjalan kaki juga merupakan latihan aerobik tipe -1. Namun tetap memerlukan tahap pemanasan berupa peregangan, lalu masuk ke latihan inti dengan berjalan agak cepat, sekitar 10 menit, kemudian masuk ke tahap pendinginan dengan menurunkan tempo jalan kaki (5-10 menit). Sebelum melakukan kegiatan ini, kenali kondisi tubuh terlebih dahulu, apakah ada penyakit tertentu seperti osteoporosis, diabetes, dan lain sebagainya, agar membatasi kegiatan olah raga agar tidak berlebihan. Berolahragalah sesuai kemampuan tubuh, menurut pakar kesehatan, dapat dilakukan dengan target tertentu. Anda bisa mengukur target denyut nadi, misalnya, 111pulse/ menit. Jika belum mampu memenuhi target jangan dipaksakan, tapi boleh dicicil – misalnya dibagi pada pagi dan sore — hingga lama-kelamaan dapat mencapai target yang diinginkan. Hasil berbagai pertemuan juga diungkap dalam semoinar itu. Jalan kaki merupakan bentuk olahraga yang sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan keahlian khusus, namun dapat mendatangkan berbagai manfaat.

10

2. Mencegah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang mempunyai sifat-sifat khas berupa massa tulang yang rendah, disertai mikro arsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang yang dapat akhirnya menimbulkan kerapuhan tulang. Berjalan kaki di pagi hari mampu mencegah terjadinya pengeroposan tulang (osteoporosis) dalam tubuh anda. Karena untuk menjaga kesehatan tulang tidak hanya dibutuhkan kalsium dan vitamin D saja. Tetapi gerakan badan secara menyeluruh seperti jalan kaki setidaknya 10.000 langkah setiap hari dan terkena sinar matahari pagi sekitar 15 menit sehari, membuat tulang lebih lama bertahan dari ancaman osteoporosis.

Memang, walaupun usianya lebih muda pia itu tampak kecapekan saat menaiki tangga karena pria tadi, jarang sekali berolah raga. Sebaliknya pria yang sudah masuk kategori pra-lansia, suka berolah raga terutama berjalan kaki, sehingga tidak merasakan lelah menaiki tangga empat lantai di kantornya.

Pria yang memiliki nafas lebih panjang terkait dengan organ tubuh yang baik serta kinerja pembuluh darah yang masih baik pula. Ereksi pada pria membutuhkan fungsi terbukanya pembuluh darah secara baik. Karena itu, orang yang masih memiliki nafas yang baik bisa dianggap masih memiliki fungsi ereksi yang baik.

Yang memiliki masalah dengan obesitas, olahraga dengan berjalan kaki di pagi hari adalah solusi terbaik. Ya, berjalan kaki di pagi hari secara rutin dapat membakar kalori dalam tubuh anda karena semua otot tubuh bergerak. Pembakaran kalori tersebut akan lebih efektif lagi jika anda berjalan dengan cepat. Jadi mulailah bangun pagi dan jalan kaki secara rutin

Dengan kondisi seperti ini maka oksigen yang dibutuhkan jantung akan tercukupi dan menjaga jantung tetap bekerja secara normal. Serangan jantung bisa anda hindari dengan olahraga berjalan kaki secara tergopoh-gopoh ( tidak pelan dan tidak terlalu cepat).

Diantaranya, menurunkan berat badan. Hanya dengan berjalan kaki selama 30 menit dapat membakar hingga 50 kalori. Ini bisa dibayangkan, berapa kalori yang dapat membakar tubuh dalam sebulan hanya dengan berjalan kaki secara rutin setiap minggu. Berjalan kaki, bisa mencegah diabetes tipe 2, kebutaan, gagal ginjal, hingga impotensi.Berjalan kaki secara teratur dapat menjauhkan Anda dari penyakit ini. Berdasarkan penelitan dari Graduate School of Health dari University of Pittsburgh, berjalan kaki selama setengah jam dalam sehari dapat men¬cegah disfungsi ereksi. "Dalam penelitian itu, diungkap berjalan kaki, sejauh 3 km setiap hari dapat mencegah impotensi pada pria. Impotensi dapat terjadi karena adanya penyumbatan di pembuluh darah sekitar alat vital. Karena, berjalan kaki dapat meningkatkan peredaran darah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyumbatan. Selain itu, pikiran juga menjadi segar. Jadi, berjalan kaki, tidak hanya menyehatkan, secara fisik, berjalan kaki juga meningkatkan kesehatan mental.Menurut satu studi yang dilakukan pada 2008, seseorang yang melakukan latihan rutin memiliki risiko lebih kecil mengalami demensia atau Alzheimer. Berjalan kaki mampu mendongkrak fungsi otak dengan cara melancarkan suplai darah ke otak dan meningkatkan koneksi sinaptik antar neuron

TIPS : Manfaat Berjalan Kaki Berjalan adalah aktivitas yang banyak diminati oleh banyak orang, karena selain "murah dan praktis", jalan kaki mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Olahraga jalan kaki lebih baik dilakukan di pagi hari, di saat udara masih segar dan bersih dari polusi. Namun banyak pula, yang enggan untuk melakukannya dengan alasan mengantuk dan dingin, dan lebih memilih tidur. Berjalan kaki bagi sebagian orang mungkin melelahkan, tetapi bagi kebanyakan orang justru sangat digemari, karena berjalan kaki secara rutin dan kontinyu mampu mencegah berbagai macam penyakit berbahaya dalam tubuh. Olah raga ini, mempunyai banyak manfaat, diantaranya:

4. Turunkan kolesterol. Berjalan kaki secara tergopohgopoh akan membuat tekanan darah anda menjadi rendah dan mengurangi pelengketan antarsel darah yang bisa mengakibatkan gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Berjalan kaki juga mampu menurunkan kolesterol, karena saat tubuh bergerak (berjalan kaki) maka kolesterol baik (HDL) yang bekerja sebagai spons penyerap kolesterol jahat (LDL) akan meningkat. 5. Mencegah Diabetes ( Kencing Manis). Kencing manis (diabetes) tipe 2 biasanya diderita oleh orang yang gemuk. Nah, untuk menjaga agar kadar gula dalam tubuh tetap stabil, bisa melakukan jalan kaki setiap pagi dan sore secara rutin. Menggerakkan badan secara rutin terbukti mampu menjaga kadar gula dalam tubuh sehingga tidak perlu minum obat diabetes lagi. Berjalan kaki yang dinyatakan mampu mencegah diabetes adalah dengan kecepatan 6 km/jam dan dilakukan selama 50 menit. (Ini hasil studi National Institute of Diabetes and Gigesive & Kidney Diseases). 6. Mencegah stroke. Orang yang hidup di zaman dahulu, jarang yang terkena stroke. Sebab, makanan dan pola hidup mereka yang berbeda dengan saat ini. Mereka (di zaman dahulu) hampir selalu berjalan kaki untuk bepergian kemanamana karena alat transportasi belum ada, maka tubuh mereka lebih bugar dan terhindar dari penyakit stroke. Studi terbaru menyatakan bahwa berjalan kaki 20 jam dalam seminggu mampu menurunkan risiko serangan stroke sebanyak 2/3. 7. Tubuh kebal. Selain untuk menjaga agar tubuh selalu sehat dan bugar, berjalan kaki juga bermanfaat, terhadap kekebalan tubuh. Berjalan kaki 3 kali dalam seminggu mampu meningkatkan kebugaran dan menjaga sistem pernapasan secara signifikan. Dengan kondisi tubuh yang fit / bugar maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya kekebalan tubuh. 8. Hilangkan depresi.Berjalan dapat membantu anda mengurangi stres karena masalah yang anda hadapi. Selama berjalan, rasa kekhawatiran anda tentang kehidupan sehari-hari akan berkurang karena otak melepaskan endorfin. Hormon endorfin adalah senyawa kimia yang membuat seseorang merasa senang. Endorfin diproduksi oleh kelenjar pituitary yang terletak di bagian bawah otak. Hormon ini bertindak seperti morphine, bahkan dikatakan 200 kali lebih besar dari morphine. Endorfin atau Endorphine mampu menimbulkan perasaan senang dan nyaman hingga membuat seseorang berenergi.maka, mari kita mulai sekarang melakukan jalan kaki secara rutin.

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

Q&A

Question and Answer

Kapan batas akhir pendaftaran BPJS? BUMN, Badan usaha besar, menengah, dan kecil wajib menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2015; Bagi Badan usaha mikro paling lambat 1 Januari 2016; Dan bagi PBPU dan Bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019. Bagaimana prosedur pendaftaran bagi peserta PPU? Pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui perusahaan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Syaratnya : Mengisi Formulir Registrasi Badan Usaha (melampirkan NPWP Badan/SIUP/ TDP/domisili) dan menyampaikan data peserta sesuai format yang ditentukan. setelah mendaftar maka setiap perusahaan akan mendapatkan nomor virtual account, kemudian lakukan pembayaran ke Bank BRI/Mandiri/BNI, bukti pembayarannya diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu/ mencetak kartu e-ID secara mandiri di perusahaan. Gaji / upah apa yang digunakan dasar perhitungan ? - PNS/TNI/PORI : menggunakan gaji pokok dan tunjangan keluarga - PPnPN: menggunakan penghasilan tetap - Peserta PPU Lainnya: menggunakan gaji/upah dengan tunjangan tetap Berapakah besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta PPU? 1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibayar melalui APBN/APBD sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dibayar dengan ketentuan: a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. 2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU selain Peserta diatas adalah sebesar 4,5% (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: a. 4% dibayar oleh Pemberi Kerja ; b. 0,5% dibayar oleh Peserta (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 1%) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak.

Menteri Kesehatan

Resmikan

Bridging System BPJS Kesehatan Jakarta: Dalam upaya meningkatkan mutu layanan yang lebih baik kepada peserta maupun terhadap fasilitas kesehatan (RS), BPJS Kesehatan mengembangkan bridging system, yaitu penggunaan fasilitas IT (web service) yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnya secara langsung.

Bridging system bertujuan meningkatkan efektivitas entry data processing serta efisiensi penggunaan sumber daya dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan masingmasing sistem, namun bersifat transparan. Selain itu, bridging system diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam proses pengelolaan klaim, piutang, maupun verifikasi. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, terdapat banyak keuntungan yang diperoleh dari pengembangan bridging system. Bagi peserta BPJS Kesehatan, proses antrian menjadi jauh lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit. Dengan begitu, peserta BPJS Kesehatan bisa lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan. Keuntungan bagi pihak rumah sakit antara lain meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat. Selain itu, penyelesaian insentif pelayanan berdasarkan beban kerja juga menjadi lebih cepat diselesaikan. “Untuk BPJS Kesehatan sendiri, keuntungan yang diperoleh adalah adanya akurasi data peserta, proses verifikasi dan pembayaran klaim pun menjadi lebih cepat. Kemudian ada peningkatan kecepatan pengolahan data dan informasi layanan, juga ada transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama,” jelas Fachmi, usai acara Launching Bridging System di RS Cipto Mangunkusumo bersama Ibu menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Kamis (3/7).

Iuran yang dibayarkan oleh peserta PPU menanggung maksimal lima orang per keluarga, meliputi pekerja, istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah

- Perusahaan mengumpulkan data anggota keluarga tambahan untuk didaftarkan sesuai Surat Kuasa. - Perusahaan akan mendaftarkan secara kolektif dan akan memotong gaji sebesar 1% dan masuk ke Virtual Account Perusahaan tersebut 2) Pendaftaran secara perorangan oleh pekerja - Anggota keluarga tambahan didaftarkan secara perorangan oleh pekerja - Penanggung jawab perusahaan dsapat membantu pendaftaran awal - Masing-masing anggota keluarga tambahan akan mendapatkan Virtual Account

Info BPJS Kesehatan

edisi 5 Tahun 2014

Sebagai informasi tambahan, lanjutnya, saat ini terdapat 72 rumah sakit di seluruh Indonesia yang sedang dalam proses pengembangan bridging system komprehensif dan akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat.

Lewat Jambore Pelayanan Primer

Iuran 1% bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara sebesar gaji/upah dengan tunjangan keluarga Iuran 1% bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 1% dari Gaji/Upah dengan batas atas 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) status kawin dengan 1 orang anak. Iuran 1% bagi PPU Lainnya sebesar 1% dari Gaji/Upah dan tunjangan tetap dengan batas atas 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) status kawin dengan 1 orang anak.

- Pekerja memberikan surat kuasa kepada pemberi kerja untuk menambah iurannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

“Berdasarkan data per 27 Juni 2014, dari 1.515 rumah sakit di Indonesia, sebanyak 22 rumah sakit dinyatakan siap mengoperasikan bridging system secara lengkap (komprehensif). Data lain menyebutkan bahwa 1.239 di antaranya sudah meng-instal webservice lokal di server BPJS Kesehatan, sementara untuk implementasi bridging SEP-INA CBGs, sudah dilakukan oleh 1.178 rumah sakit,” jelas Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Dadang Setiabudi.

Tingkatkan Mutu Faskes Primer

Bagaimana perhitungan iuran penambahan 1% bagi anggota keluarga tambahan?

1) Pendaftaran secara kolektif dari Perusahaan

Sementara sisanya tersebar di seluruh Indonesia, seperti RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto), RSUP Dr. Sardjito (Yogyakarta), RSUD Tugurejo (Semarang), RSUD Dr Muwardi (Surakarta), RSOP Dr Soeharso Surakarta, RS Hasan Sadikin (Bandung), RSUD Karawang (Karawang), RSUD Dr Soetomo Surabaya, RSUD Dr. W. Sudirohusodo (Mojokerto), RSUD Genteng Kab. Banyuwangi, RSUP Wahidin Sudirohusodo (Makassar), BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou (Manado), RSUD Arifin Achmad (Pekanbaru), dan RSU Adam Malik (Medan).

Kilas & Peristiwa

Berapa orang yang ditanggung dari iuran yang dibayarkan?

Bagaimana cara mendaftarkan Anggota keluarga tambahan?

Hingga akhir Juni lalu, bridging system ini sudah diimplementasikan penuh oleh 22 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 rumah sakit di wilayah Jakarta yang sudah mengimplementasikan bridging system secara lengkap, yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RSUP Fatmawati, RS Haji, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RSPI Sulianti Saroso, dan RSUP Persahabatan.

jelas Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro pada acara penghargaan FKTP terbaik dalam Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional IV di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (22/8). JAKARTA, 22 AGUSTUS 2014 - Dalam upaya memajukan kualitas pelayanan kesehatan primer, BPJS Kesehatan menggelar pertemuan bagi pemberi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui kegiatan Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional yang dilaksanakan secara bertahap di 12 Divisi Regional BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Acara ini sendiri dimulai pertama kali oleh Divisi Regional II BPJS Kesehatan pada 13-16 Agustus 2014 di Batam. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan melangsungkan seminar yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Divisi Regional, sharing session, unjuk kreativitas seni, serta pemilihan FKTP terbaik di tingkat Divisi Regional berdasarkan komitmen pelayanan, SDM, sarana dan prasarana serta program inovasi yang dimiliki. “Peningkatan kompetensi dan performa FKTP jelas penting dilakukan. Jika pelayanan di sebuah FKTP memuaskan, tentu peserta akan merasa nyaman mendapat pelayanan kesehatan di FKTP tersebut, sehingga perpindahan peserta dari FKTP satu ke FKTP lain dapat diminimalisir,”

Peserta Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional terdiri atas maksimal 15 FKTP dari setiap Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selanjutnya, FKTP terbaik di masingmasing Divisi Regional akan diikutsertakan dalam Jambore Nasional Pelayanan Primer pada bulan September mendatang. Adapun penghargaan di tingkat nasional akan diberikan kepada FKTP terbaik dari seluruh Divisi Regional, yang meliputi 5 (lima) FKTP terbaik dari setiap jenisnya, yaitu Puskesmas, Doker Praktik Perorangan (Dokter Keluarga atau Dokter Gigi), Klinik Pratama, Klinik TNI, dan Klinik Polri; 1 (satu) FKTP Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis terbaik, dan 1 (satu) FKTP Daerah Terpencil Kepulauan terbaik. “Harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi FKTP sekaligus memotivasi mereka untuk mengedepankan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pemberian penghargaan kepada FKTP terbaik diharapkan dapat menjadikan FKTP tersebut sebagai role model bagi FKTP lainnya di Indonesia,” kata Purnawarman.

11

* Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 6

w w w. b p j s - ke s e h a t a n . g o . i d